Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meninjau kembali kondisi tower Wisma Atlet yang sudah siap huni di Pademangan. Tiga tower sudah selesai revitalisasi sejak Januari lalu, sementara sisa tujuh tower di Kemayoran akan rampung pada April mendatang.

"Kami sudah memang ready untuk serah terimakan (3 tower). Nanti kalau yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita rencana tanggal 22 April kita sudah siap serahterimakan," ujar Ara di Wisma Atlet di Pademangan, Jakarta Utara.

Ia menyebut tujuh tower tersebut menurut aturan selesai pada 22 April, tetapi sudah bisa rampung pada 15 April. Setelah selesai renovasi, Wisma Atlet akan diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Wisma Atlet akan dimanfaatkan secara bertahap. Ara berharap tiga tower yang sudah lebih dulu siap huni bisa segera serah terima pada bulan Maret.

"Kami sudah siap dari Januari akhir. Tentu Februari udah berakhir nih. Maret saya datang lagi untuk memastikan keadaannya tetap baik. Kalau bisa Maret dulu sebagian dulu 3 tower ini dulu sayang kalau nggak dimanfaatkan," ucapnya.

Rusun tersebut ditujukan sebagai hunian aparatur sipil negara (ASN). Kementerian PKP pun mengusulkan agar ada porsi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kemudian, harga sewa rusun bagi MBR juga diusulkan agar lebih murah daripada ASN.

Akan tetapi, harga sewa dan porsinya penghuni ditentukan sesuai kewenangan dari Kemensetneg. Sebab, Ara menyebut Kementerian PKP hanya bertugas merenovasi Wisma Atlet yang berdiri di atas tanah milik Kemensetneg.

Sementara itu, Aswin mengungkapkan kerusakan pada tower Wisma Atlet bervariasi. Namun, ia menyebut kerusakannya tidak tergolong berat.

"Ada struktur, ada mechanical, electrical, dan plumbing perpipaan yang rusak yang belum terawat," kata Aswin.

Ia juga menyebutkan Tower 1 dan 2 rencananya akan dimanfaatkan Kemensetneg untuk komersial seperti apartemen dan hotel. Lalu, Tower 5 ada rencana untuk dijadikan rumah sakit.

Untuk diketahui, wisma atlet terdiri dari sepuluh tower yang diisi 7.426 unit. Tiga tower di antaranya ada di Bloc C2 dengan 1.932 unit yang sudah siap huni. Setiap unit terdiri dari 2 kamar tidur, 3 tempat tidur, dan satu kamar mandi.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian PKP telah merampungkan renovasi tiga dari 10 tower Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara. Ara mengungkapkan seluruh tower Wisma Atlet yang ada di Kemayoran dan Pademangan akan rampung pada April 2025.

"Untuk tower yang sudah selesai segera diserahkan pengelolaannya ke Kementerian Sekretariat Negara. Untuk seluruhnya ditargetkan rampung pada April 2025 yang rencananya akan diresmikan Presiden Prabowo," kata pria yang akrab disapa Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (25/2) lalu.

Ara mengatakan, renovasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas hunian vertikal di Jakarta. Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan hunian yang layak, terjangkau, dan memiliki fasilitas yang memadai.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memastikan kesiapan Wisma Atlet Kemayoran Jakarta usai direvitalisasi.

Ara menegaskan komitmen pemerintah untuk menepati jadwal penyelesaian renovasi seluruh tower sesuai kontrak, yakni pada 22 April 2025. Sedangkan sebanyak tiga tower yakni di tower 8, 9, dan 10 di Blok C2 Pademangan sudah selesai dan siap untuk serah terima kelola.

"Khusus untuk pengerjaan di 3 tower ini sudah selesai dan baik saya datang lagi memastikan semua keadaannya baik. Kewenangan kami dalam hal ini adalah untuk merevitalisasi. Sementara, pengelolaannya akan menjadi kewenangan Setneg," ujarnya di Jakarta, Minggu.

Meski begitu, dirinya berpesan agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat diberikan alokasi penghunian rusun dengan maksimal. "Saya sudah bicara dengan Mensesneg untuk MBR. Pembagiannya di Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), tetapi kami usulkan ada untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Yang mengatur bukan kami, kami hanya mengusulkan," ujar Ara.

Wisma Atlet Kemayoran memiliki nilai historis sebagai tempat perjuangan tenaga medis dalam menangani pasien COVID-19. Kini, pemerintah tengah mempersiapkan alih fungsi hunian dengan mempertimbangkan skema pemanfaatan yang optimal.

Tower 8, 9, dan 10 akan diperuntukkan bagi ASN dengan total 1.932 unit, sementara 7 tower lainnya (1-7) yang menghadap Kemayoran akan diserahkan pada 22 April dan diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan total 5.494 unit.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menjelaskan revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran tower 8, 9, dan 10 di Blok C2 Pademangan sudah rampung seluruhnya dan siap huni.

Kemudian Blok D10 yang terdiri dari 7 tower akan selesai revitalisasinya pada April 2025 dengan rencana penggunaan untuk, hunian ASN, MBR, apartemen sewa, dan rumah sakit.

“Kami memastikan bahwa seluruh unit dalam kondisi siap huni. Sebelumnya, revitalisasi dilakukan untuk perbaikan struktur, mekanikal, plumbing, serta sistem perpipaan yang mengalami kerusakan ringan,” ujar Sri.

Setiap unit rusun memiliki fasilitas 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu, dapur, serta perabotan seperti sofa, lemari, tempat tidur, water heater, dan AC. Selain itu, setiap gedung dilengkapi area komersial pada lantai 1-3, lift, refugee area, ruang publik, parkir, dan CCTV untuk keamanan penghuni.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya meninjau progres renovasi Wisma Atlet Kemayoran, khususnya Tower 8, 9, dan 10 yang diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)/TNI Polri dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan unit hunian rumah susun yang akan dikelola oleh Kementerian Sekretariat Negara, yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan aset tersebut. Dalam kesempatan ini, disampaikan bahwa ketiga tower tersebut telah selesai direnovasi 100 persen dan siap dihuni.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Manokwari (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Obet Rumbruren mengungkapkan penerapan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua Barat menjadi langkah strategis menuju Indonesia Emas tahun 2045.

"Program ini bagian dari upaya jangka panjang untuk menciptakan generasi muda yang sehat, produktif, dan siap bersaing pada masa depan menuju Indonesia Emas 2045," kata Obet di Manokwari, Minggu.

Anggota DPR RI Dapil Papua Barat ini mengatakan berdasarkan riset Indonesia diproyeksikan memiliki populasi muda yang besar pada tahun 2045, sehingga Program MBG menjadi pilar penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul.

Program yang diluncurkan sejak 6 Januari 2025 ini dirancang untuk memperluas akses makanan bergizi bagi masyarakat, terutama anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Lebih dari sekadar pemenuhan gizi, Program MBG juga bertujuan meningkatkan prestasi akademik siswa. Dengan adanya makanan bergizi di sekolah, kata dia, diharapkan siswa dapat lebih fokus dan aktif dalam kegiatan belajar.

Sebagai bentuk dukungan terhadap Program MBG, pihaknya telah melakukan kunjungan di Manokwari dan Manokwari Selatan untuk melakukan sosialisasi.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat seperti tokoh agama, kepala suku, dan pemerintah daerah, untuk bersama-sama mengawal program ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh semua warga," ujar Obet.

Saat melakukan sosialisasi Program MBG di Manokwari pada 28 Februari 2025, Obet berdialog dengan lebih dari 300 warga dan sebagian besar antusias dan menyambut baik program tersebut. Sosialisasi juga dihadiri perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) Alfa Riza.

"Orang Papua harus sejahtera di Tanah Papua. Jika kita ingin generasi muda yang cerdas dan ahli di berbagai bidang, mereka harus mendapatkan asupan gizi yang cukup melalui makanan sehat dan pendidikan yang layak," ujarnya.

Perwakilan BGN Alfa Riza mengatakan salah satu inovasi utama dalam program ini adalah pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yaitu dapur umum yang dikelola oleh tenaga profesional di bidang gizi serta melibatkan masyarakat lokal.

"Dapur ini bukan sekadar tempat memasak, tetapi bagian dari sistem ketahanan pangan lokal. Masyarakat bisa berkontribusi dengan memasok bahan pangan seperti ayam, telur, dan sayur-mayur, sehingga ekonomi Papua Barat dapat berkembang lebih baik," jelas Alfa.

Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Manokwari (ANTARA) - Komando Daerah Militer (Kodam) XVIII/Kasuari menyebut pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah menyasar kurang lebih 24 pelajar di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Panglima Kodam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Jimmy Ramoz Manalu di Manokwari, Sabtu, mengatakan seiring berjalan waktu jumlah pelajar penerima Program MBG mulai dari tingkat Paud hingga SMA/SMK akan terus meningkat.

"Kurang lebih sudah ada 24 ribu pelajar penerima Program MBG tersebar di dua provinsi wilayah kerja Kodam Kasuari," kata Jimmy.

Menurut dia uji coba Program MBG di Papua Barat maupun Papua Barat Daya dimulai secara bertahap sejak 6 Januari 2025, dan program tersebut bertujuan meningkatkan asupan gizi generasi muda.

Jajaran Komando Daerah Militer di wilayah Kodam XVIII/Kasuari telah memfasilitasi pembangunan serta penambahan jumlah dapur sehat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Contoh seperti di Manokwari sudah dua dapur sehat, dan daerah lain ada yang dibangun secara mandiri," jelas Jimmy.

Dia mengatakan bahwa perluasan cakupan wilayah sasaran pelaksanaan Program MBG perlu dukungan dari masing-masing pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat.

Kabupaten/kota yang sudah melaksanakan Program MBG antara lain, Manokwari, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Raja Ampat, Sorong Selatan, dan lainnya.

"Semuanya berjalan lancar, mudah-mudahan cakupan wilayah terus diperluas dan jumlah pelajar penerima manfaat MBG terus bertambah," ujar Jimmy.

Anggota Komisi IX DPR RI Obeth Rumbruren menilai Program MBG berdampak positif terhadap upaya membentuk generasi muda Papua yang semakin sehat, berdaya saing, dan berkualitas.

Program tersebut relevan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

"Makanya, semua sekolah termasuk di kampung-kampung, pedalaman, dan pesisir di Papua Barat dapat makan bergizi ini," kata Obeth.

di Manokwari sudah dua dapur sehat, dan daerah lain ada yang dibangun secara mandiri

Manokwari (ANTARA) - Komando Daerah Militer (Kodam) XVIII/Kasuari menyebut pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah menyasar kurang lebih 24 pelajar di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Panglima Kodam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Jimmy Ramoz Manalu di Manokwari, Sabtu, mengatakan seiring berjalan waktu jumlah pelajar penerima Program MBG mulai dari tingkat Paud hingga SMA/SMK akan terus meningkat.

"Kurang lebih sudah ada 24 ribu pelajar penerima Program MBG tersebar di dua provinsi wilayah kerja Kodam Kasuari," kata Jimmy.

Menurut dia uji coba Program MBG di Papua Barat maupun Papua Barat Daya dimulai secara bertahap sejak 6 Januari 2025, dan program tersebut bertujuan meningkatkan asupan gizi generasi muda.

Jajaran Komando Daerah Militer di wilayah Kodam XVIII/Kasuari telah memfasilitasi pembangunan serta penambahan jumlah dapur sehat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Contoh seperti di Manokwari sudah dua dapur sehat, dan daerah lain ada yang dibangun secara mandiri," jelas Jimmy.

Dia mengatakan bahwa perluasan cakupan wilayah sasaran pelaksanaan Program MBG perlu dukungan dari masing-masing pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat.

Kabupaten/kota yang sudah melaksanakan Program MBG antara lain, Manokwari, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Raja Ampat, Sorong Selatan, dan lainnya.

"Semuanya berjalan lancar, mudah-mudahan cakupan wilayah terus diperluas dan jumlah pelajar penerima manfaat MBG juga terus bertambah," ujar Jimmy.

Anggota Komisi IX DPR RI Obeth Rumbruren menilai Program MBG berdampak positif terhadap upaya membentuk generasi muda Papua yang semakin sehat, berdaya saing, dan berkualitas.

Program tersebut relevan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

"Makanya, semua sekolah termasuk di kampung-kampung, pedalaman, dan pesisir di Papua Barat dapat makan bergizi ini," kata Obeth.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah kepemimpinan Menteri PKP Maruarar Sirait alias Ara telah melewati masa 100 hari kerja. Namun, pengembang menilai hingga saat ini belum terlihat adanya satu gebrakan yang terbukti mampu mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ketua Umum DPP Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya Andriliwan Muhammad menegaskan, kelima asosiasi pengembang perumahan dengan anggota sekitar 14 ribu perusahaan properti merasa tidak senang terhadap kebijakan gaduh yang dilakukan Kementerian PKP.

“Setelah 10 tahun mendorong-dorong adanya Kementerian Perumahan, dengan harapan sektor perumahan untuk MBR bergerak lebih cepat untuk mengatasi backlog (kekurangan pasokan), justru sebaliknya kementerian justru sibuk dengan urusan yang tidak substansial. Kalau ditanya, ya pengembang tidak happy,” ujarnya dalam acara diskusi media bertajuk 'Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP' yang diadakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Menurutnya, dengan banyaknya isu 'liar' yang dilontarkan Kementerian PKP, pengembang juga merasa rugi terutama karena menurunnya minat MBR untuk membeli rumah. Salah satunya dengan pernyataan adanya bantuan rumah gratis dan pengembang nakal.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah tidak lagi mengeluarkan pernyataan yang dapat merugikan pengembang, khususnya anggota Appernas Jaya yang mayoritas adalah pengusaha UMKM dengan lahan yang kecil atau terbatas.

Kemudian, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto menegaskan, pengembang adalah pelaku industri yang sudah puluhan tahun melakukan pembangunan perumahan di Indonesia. Demikian pula asosiasi pengembang yang telah menjadi bagian utama dari ekosistem perumahan nasional, baik ada maupun tidak adanya kementerian.

“Kami ini pengembang yang berhimpun di asosiasi sudah puluhan tahun terbentuk dan membuktikan diri menjadi mitra setia pemerintah selama bertahun-tahunn menyediakan rumah MBR. Kami bukan tipikal pengusaha yang hit and run, sehingga bersedia membentuk dan bergabung di asosiasi,” katanya.

Namun, kata dia, Kementerian PKP malah memilih membuat kebijakan yang tidak bersahabat dengan pengembang, bahkan tega melakukan persekusi terhadap pengembang rumah subsidi yang mayoritas adalah UMKM.

“Kami ini sudah membantu pemerintah dalam menyediakan rumah bagi MBR. Tetapi yang bagus-bagus tidak disampaikan, namun yang jelek terus diangkat. Kami tidak tahu apa motifnya, apakah sekadar mencari popularitas, atau ada motif lain?” kata Joko.

Menurut Joko, industri properti termasuk perumahan di dalamnya merupakan salah satu cara paling mudah bagi pemerintah untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi menjadi 8 persen seperti yang ditargetkan.

Selain itu, salah satu indikator kesejahteraan rakyat adalah rumah yang layak. Sebab, pengembang adalah pelaku yang mampu meng-drive dan menyediakan rumah hingga tolak ukur kesejahteraan bisa dicapai.

“Tanggal 16 Agustus nanti, Presiden Prabowo Subianto nanti akan membacakan pidato kenegaraan di depan Sidang Tahunan MPR RI. Rakyat tentu ingin mendengar dari kepala negara apa saja yang sudah dilakukan dalam merealisasikan program perumahan sebagai bagian dari misi Asta Cita,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengaku pesimistis dengan program pembangunan 3 juta rumah yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto jika cara kerja Menteri PKP masih seperti sekarang.

“Banyak hal receh diurusin, tidak visioner. Sektor perumahan memerlukan regulasi yang berpihak kepada masyarakat dan semua ekosistem perumahan. Seharusnya jauhi kegaduhan, kami ini semua mendukung program 3 juta rumah dari Presiden Prabowo kok,” ujarnya.

Menurutnya, kementerian termasuk menterinya seharusnya membimbing pengembang. Sehingga, dirinya menilai kinerja Kementerian PKP masih jauh dari kata bagus.

“Tapi kalau menterinya baru, mungkin bisa jadi happy,” ujarnya.

Masih dalam acara yang sama, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang dan Pemasaran Perumahan Nasional (Asprumnas) M Syawali Priatna juga sependapat dengan asosiasi lainnya. Pengembang asosiasi tersebut juga tidak nyaman dengan kondisi saat ini terutama cara kerja Menteri PKP.

“Kami berharap ada perubahan dari situasi saat ini. Harapan kami, siapa pun menterinya, baik yang sekarang atau siapa pun nanti agar bisa mengeluarkan kebijakan yang mendorong bergeraknya program 3 juta rumah termasuk berjalannya FLPP,” katanya.

Syawali menambahkan, program 3 juta rumah adalah misi mulia, terutama untuk MBR dan masyarakat miskin. Menurutnya, program ini membutuhkan kerjasama yang solid antar ekosistem perumahan, termasuk pengembang swasta yang sudah berkontribusi besar kepada Pembangunan rumah MBR juga perlu dilindungi.

(Dhera Arizona)

JAKARTA, Investor.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah kepemimpinan Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara telah melewati masa 100 hari kerja.  Hingga saat ini, belum terlihat gebrakan yang terbukti mampu mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Kegaduhan dan stigma negatif kepada pengembang rumah subsidi yang selama ini menjadi garda terdepan justru membuat ketidaknyamanan.

Ketua Umum DPP Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya Andriliwan Muhammad menegaskan, kelima asosiasi pengembang perumahan dengan anggota sekitar 14 ribu perusahaan properti yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan rumah bagi MBR dengan menyuplai sekitar 90% rumah bersubsidi di Indonesia merasa tidak happy terhadap kebijakan gaduh yang dilakukan Kementerian PKP.

“Setelah 10 tahun mendorong adanya Kementerian Perumahan, dengan harapan sektor perumahan untuk MBR bergerak lebih cepat untuk mengatasi backlog (kekurangan pasokan), justru sebaliknya kementerian justru sibuk dengan urusan yang tidak substansial. Kalau ditanya, ya pengembang tidak happy,” tegas Andre Bangsawan, demikian dia akrab disapa, di acara diskusi media bertajuk “Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP” yang diadakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Jakarta, Kamis (27/2).

Menurut dia, dengan banyaknya isu “liar” yang dikeluarkan kementerian, pengembang juga merasa rugi, terutama karena menurunnya minat MBR untuk membeli rumah. Salah satunya pernyataan adanya bantuan rumah gratis dan pengembang nakal. 

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah tidak lagi mengeluarkan pernyataan yang dapat merugikan pengembang, khususnya anggota Appernas Jaya yang mayoritas adalah pengusaha UMKM dengan lahan yang kecil atau terbatas.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto menegaskan pengembang adalah pelaku industri yang sudah puluhan tahun melakukan pembangunan perumahan di Indonesia. Demikian pula asosiasi pengembang yang telah menjadi bagian utama dari ekosistem perumahan nasional, baik ada maupun tidak adanya kementerian. 

“Kami ini pengembang yang berhimpun di asosiasi sudah puluhan tahun terbentuk dan membuktikan diri menjadi mitra setia pemerintah selama bertahun-tahunn menyediakan rumah MBR. Kami bukan tipikal pengusaha yang hit and run, sehingga bersedia membentuk dan bergabung di asosiasi,” kata dia.

Tetapi, kementerian baru tersebut malah memilih membuat kebijakan yang tidak friendly, bahkan tega melakukan persekusi terhadap pengembang rumah subsidi yang mayoritas adalah UMKM. Dia pun mengkritik cara-cara kurang elegan, di mana kementerian lebih memilih mengaungkan hal negatif dan menutupi sisi positif pengembang.

“Kami ini sudah membantu pemerintah dalam menyediakan rumah bagi MBR. Tetapi yang bagus-bagus tidak disampaikan, namun yang jelek terus diangkat. Kami tidak tahu apa motifnya, apakah sekadar mencari popularitas atau ada motif lain?,” kata Joko Suranto.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, Investor.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah kepemimpinan Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara telah melewati masa 100 hari kerja.  Hingga saat ini, belum terlihat gebrakan yang terbukti mampu mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Kegaduhan dan stigma negatif kepada pengembang rumah subsidi yang selama ini menjadi garda terdepan justru membuat ketidaknyamanan.

Ketua Umum DPP Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya Andriliwan Muhammad menegaskan, kelima asosiasi pengembang perumahan dengan anggota sekitar 14 ribu perusahaan properti yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan rumah bagi MBR dengan menyuplai sekitar 90% rumah bersubsidi di Indonesia merasa tidak happy terhadap kebijakan gaduh yang dilakukan Kementerian PKP.

“Setelah 10 tahun mendorong adanya Kementerian Perumahan, dengan harapan sektor perumahan untuk MBR bergerak lebih cepat untuk mengatasi backlog (kekurangan pasokan), justru sebaliknya kementerian justru sibuk dengan urusan yang tidak substansial. Kalau ditanya, ya pengembang tidak happy,” tegas Andre Bangsawan, demikian dia akrab disapa, di acara diskusi media bertajuk “Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP” yang diadakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Jakarta, Kamis (27/2).

Menurut dia, dengan banyaknya isu “liar” yang dikeluarkan kementerian, pengembang juga merasa rugi, terutama karena menurunnya minat MBR untuk membeli rumah. Salah satunya pernyataan adanya bantuan rumah gratis dan pengembang nakal. 

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah tidak lagi mengeluarkan pernyataan yang dapat merugikan pengembang, khususnya anggota Appernas Jaya yang mayoritas adalah pengusaha UMKM dengan lahan yang kecil atau terbatas.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto menegaskan pengembang adalah pelaku industri yang sudah puluhan tahun melakukan pembangunan perumahan di Indonesia. Demikian pula asosiasi pengembang yang telah menjadi bagian utama dari ekosistem perumahan nasional, baik ada maupun tidak adanya kementerian. 

“Kami ini pengembang yang berhimpun di asosiasi sudah puluhan tahun terbentuk dan membuktikan diri menjadi mitra setia pemerintah selama bertahun-tahunn menyediakan rumah MBR. Kami bukan tipikal pengusaha yang hit and run, sehingga bersedia membentuk dan bergabung di asosiasi,” kata dia.

Tetapi, kementerian baru tersebut malah memilih membuat kebijakan yang tidak friendly, bahkan tega melakukan persekusi terhadap pengembang rumah subsidi yang mayoritas adalah UMKM. Dia pun mengkritik cara-cara kurang elegan, di mana kementerian lebih memilih mengaungkan hal negatif dan menutupi sisi positif pengembang.

“Kami ini sudah membantu pemerintah dalam menyediakan rumah bagi MBR. Tetapi yang bagus-bagus tidak disampaikan, namun yang jelek terus diangkat. Kami tidak tahu apa motifnya, apakah sekadar mencari popularitas atau ada motif lain?,” kata Joko Suranto.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

TASIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id - Tembok Penahan Tebing (TPT) ambruk tergerus longsor mengancam perumahan warga di Kampung Balariuk RT 08 RW 02, Desa Singasari, Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya.

TPT setinggi 8 meter dengan panjang 15  meter itu ambruk tergerus longsor usai diguyur hujan deras pada Selasa, 25 Februari 2 2025 kemarin. 

"Kejadiannya Senin kemarin sekira jam 16.37 WIB setelah diguyur hujan deras sehingga TPT sepanjang 15 meter dan tinggi 8 meter itu Ambruk," kata Dadang, perangkat Desa Singasari, Kepada iNewsTasikmalaya, Jumat (28/2/2025).

Dampak Ambruknya tembok penahan tebing itu mengancam rumah warga. Petugas Kepolisian setempat sudah meninjau lokasi dan memasang garis polisi.

Selain mengancam perumahan warga matrial longsoran juga menimbun bahu jalan dan saluran parit jalan. Petugas bersama warga telah melakukan evakuasi agar tidak menggangu kelancaran arus lalu lintas.

"Di perumahan itu ada 20 rumah yang terancam tergerus oleh longsoran. Pemerintah desa pun mengimbau agar warga lebih waspada terlebih musim hujan masih berpotensi turun," tandasnya.

Editor : Asep Juhariyono

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VI DPR RI yang dipimpin oleh Adisatrya Suryo Sulisto menuturkan, implementasi bata interlock presisi yang dikembangkan oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) dapat mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah.

Komisi VI DPR RI menyampaikan apresiasi atas langkah Semen Indonesia di tengah tantangan yang dihadapi industri semen.

Komisi VI DPR juga mendorong agar jangkauan ketersediaan bata interlock presisi dapat diperluas bagi masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi yang dapat dibeli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Dalam beberapa tahun terakhir, industri semen di Indonesia menghadapi tantangan yang sangat signifikan. Persoalan kelebihan kapasitas produksi, persaingan harga yang semakin ketat, serta perubahan kebijakan pemerintah terkait pembangunan infrastruktur, semakin menuntut pelaku industri semen untuk terus berinovasi,” kata Adisatrya dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (27/2/2025).

Dia menyatakan, di tengah tantangan yang ada, program pembangunan 3 juta rumah menjadi peluang bagi industri semen di tengah biaya bahan baku yang meningkat dan anggaran infrastruktur yang terbatas.

"Kehadiran inovasi bata interlock presisi yang merupakan produk turunan semen hijau Semen Indonesia, diharapkan menjadi solusi untuk mendukung program pemerintah dalam menghadirkan hunian layak bagi masyarakat yang ramah lingkungan," imbuh dia.

Adisatrya menerangkan, bata interlock presisi punya beberapa keunggulan antara lain telah teruji memadai untuk diaplikasikan di wilayah dengan tingkat gempa tinggi, dan waktu kontruksinya yang jauh lebih cepat dibandingkan rumah konvensional.

"Sehingga, diharapkan produk bata interlock presisi agar bisa cepat menjangkau pasar-pasar nasional," ujar dia.

Sementara itu, Direktur Utama Semen Indonesia Donny Arsal menyampaikan, aspek sosial dan lingkungan juga tidak luput dari perhatian Semen Indonesia dalam menjalankan operasional Perusahaan sebagai bentuk komitmen mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

“Inovasi semen hijau Semen Indonesia lebih rendah emisi karbon hingga 38 persen dibandingkan semen konvensional, serta memiliki tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) tinggi, lebih dari 90 persen. Sehingga dengan menggunakan semen hijau Semen Indonesia, berarti ikut berpartisipasi dalam upaya menurunkan emisi untuk menjaga kelestarian lingkungan dan di sisi lain mendukung kemajuan industri dalam negeri,” tutup Donny.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengonfirmasi peletakan batu pertama atau groundbreaking program 3 juta rumah oleh investor asing asal Qatar bakal dilakukan pada April 2025.

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah menjelaskan bahwa groundbreaking perdana program 3 juta rumah itu bakal dilakukan di wilayah Kalibata, Jakarta Selatan.

“Kemungkinan yang pertama itu yang sudah siap lahannya dan perizinannya itu lahan bekas perumahan DPR di Kalibata,” kata Fahri saat ditemui di The Bellezza Hotel & Suite, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Lebih lanjut, Fahri menjelaskan bahwa proyek perdana 3 juta rumah itu bakal dibangun di atas lahan seluas 24 hektare (Ha). Di mana 20 Ha berada di dalam kompleks perumahan dan 4 Ha lainnya berada di luar blok lantaran terbatas rel kereta api.

Berdasarkan perhitungan Kementerian PKP, realisasi investasi dari Qatar itu bakal membangun hingga 20.000 unit hunian vertikal.

“Ya kalau total-total di situ bisa 20.000-an unit ya. 20.000 unit Rusunami, kita mengarah kepada milik, semuanya mengarah kepada milik, tapi ya itu kan transisi ya. Artinya nanti kalau di tahap awal ada kepentingan menyewakan, yang saya bilang tadi demand side itu,” ujarnya.

Sebagai gambaran, Fahri menjelaskan bahwa pembangunan rusun itu nantinya bakal mencontoh apartemen eksisting yang telah terbangun di wilayah Kalibata, yakni Kalibata City.

Rusun tersebut nantinya bakal diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun, Fahri mengungkapkan bahwa harga unit rusunami di Kalibata tersebut nantinya tidak akan mengikuti acuan harga rumah subsidi.

“Iya patokan harga [rumah MBR] itu kan karena harga tanah tidak dihitung. Sekarang kan harga tanahnya mau ditetapkan pemerintah. Makanya presiden arahannya adalah pakai tanah pemerintah dulu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan realisasi investasi program 3 juta rumah perdana oleh investor asing bakal dilakukan pada April 2025.

Hashim menyebut, groundbreaking proyek 3 juta rumah itu merupakan realisasi dari komitmen investasi dari investor asing asal Qatar yang telah diteken beberapa waktu lalu.

“Akan segera dimulai proyek pertama pada April setelah Lebaran. Investor dari Qatar bawa modal untuk bangun 1 juta apartemen,” kata Hashim dalam agenda Economic Outlook di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Hashim menambahkan total investasi yang diguyurkan Qatar itu mencapai US$18 miliar hingga US$20 miliar atau sekitar Rp294,98 triliun hingga Rp327,76 triliun (Asumsi Kurs: Rp16.388).

Kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) disebut akan ditambah 200.000 unit. Dengan demikian, total kuota FLPP tahun 2025 menjadi 420.000 unit dari yang sebelumnya 220.000 unit.

Hal tersebut disampaikan oleh anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang dalam acara Diskusi Media 'Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP' di Bellezza Hotel & Suite, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

"Kami dengar, saya minggu lalu rapat dengan Pak Rio Silaban (Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan). Pak Rio bilang sudah ditetapkan 420.000 (unit), penambahan dari 200.000 (unit). Dan akan diturunkan Rp 6 triliun dulu supaya bisa jalan nih (FLPP)," katanya dalam acara tersebut.

Meski kuota FLPP ditambah, menurut Bonny tidak semuanya akan terserap sempurna. Sebab, waktunya sudah mepet ke akhir tahun ini.

"Dan kami dari saat itu juga memberitahu kepada Pak Rio bahwa kita tinggal berapa lama lagi sampai Desember? Mau kita usahakan 500.000-600.000 (unit)? Tidak mungkin, bener gak? Waktu tinggal mepet. Dikasih 420.000 (unit), paling pengembang bisa sampai 300.000 (unit)," ungkapnya.

Bonny menuturkan, pihak pemerintah harus merangkul para pengembang untuk bertanya mengenai kemampuan pembangunan rumah untuk FLPP. Hal itu supaya program FLPP bisa dilaksanakan dengan baik.

Ia kemudian mengatakan untuk tidak cepat kecewa kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) karena merupakan kementerian baru. Ditambah lagi, menteri dan wakil menterinya juga butuh penyesuaian karena sudah lama tidak ada kementerian yang khusus menangani persoalan perumahan.

"Jadi memang ada yang kurang, saya rasa. Tapi sabarlah. Be tough. Setiap satu permasalahan itu membuat kita lebih kuat. Mungkin ada benefit-nya di belakang ini yang kita nggak tahu. Paling nggak sudah ada kenaikan (kuota FLPP) 420.000 (unit)," ujarnya.

Sebagai informasi, kuota FLPP tahun 2025 sebanyak 220.000 unit. Hal itu diungkapkan oleh Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho. Ia mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 28,2 triliun untuk penyaluran 220.000 unit rumah melalui skema FLPP.

"Di tahun 2025 pemerintah melalui BP Tapera telah mengalokasikan dana Rp 28,2 triliun yang ditargetkan dapat disalurkan untuk 220 ribu unit rumah dengan skema saat ini 75% APBN, 25% perbankan," kata Heru dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama KPR Sejahtera FLPP dengan Bank Penyalur dan Asosiasi Pengembang Perumahan 2025 di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Senin, (23/12/2024).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Pengembang Pertanyakan soal Mengelolah Tanah Sitaan untuk Rumah MBR

Video Pengembang Pertanyakan soal Mengelolah Tanah Sitaan untuk Rumah MBR