Bisnis.com, BANDUNG - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) angkat bicara terkait rencana Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Rakyat (PKP), Maruarar Sirait, yang akan memanfaatkan aset sitaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk Program 3 Juta Rumah.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban menyebut pihaknya sangat mendukung rencana Menteri PKP untuk memanfaatkan lahan-lahan sitaan BLBI.

Dia memaparkan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Menteri PKP terkait rencana tersebut. Rio mengatakan dirinya akan bertemu dengan Ara, sapaan akrab Maruarar, dalam waktu dekat untuk membahas rencana penggunaan aset sitaan BLBI.

"Pak Ara sudah telepon saya, saya lagi nunggu saja," kata Rio dalam Media Briefing PLTP Patuha di Soreang, Kabupaten Bandung, dikutip Jumat (8/11/2024).

Seiring dengan rencana Kementerian PKP, dia mengatakan Kemenkeu akan menyiapkan daftar aset-aset BLBI yang dapat digunakan untuk program 3 juta rumah.

Menurutnya, ada beberapa daerah yang telah dimasukkan ke dalam daftar titik potensial untuk pembangunan perumahan. Meski demikian, Rio tidak memperinci daerah-daerah yang dimaksud.

Dia melanjutkan, daftar aset tersebut kemudian akan dikaji lebih lanjut oleh Menteri PKP. Kajian lebih lanjut diperlukan karena pembangunan sebuah perumahan juga bergantung pada minat masyarakat terhadap sebuah daerah tertentu.

"Nanti kita akan siapkan daftarnya. Kemudian, tempatnya Pak Ara yang akan melihat mana dari daftar tanah yang diminati (untuk pembangunan rumah)," katanya.

Sebelumnya, Maruarar mengungkapkan rencana penggunaan lahan sitaan BLBI ketika menjelaskan satrategi untuk memperoleh lahan secara gratis. Salah satu kandidat lahan yang diincar untuk merealisasikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu adalah aset rampasan hasil tindak pidana korupsi.

Adapun bekas politikus PDIP itu mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah penegak hukum.

"Ujungnya harga rumahnya kepada konsumen yaitu rakyat bisa jadi lebih murah. Apalagi konsep kita sedapat mungkin tanahnya itu gratis. Apakah tanah negara, swasta, tapi sedapat mungkin ya tekad kami gratis, maka kami punya ide tanah dari tanah tanah hasil korupsi," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menggandeng emiten BUMN, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) untuk memangkas salah satu komponen biaya pembelian rumah.

Maruarar atau akrab disapa Ara menyatakan detail pengurangan salah satu komponen ini akan disampaikan di Kantor BTN, Jumat, 8 November 2024. Upaya ini menjadi komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat.

“Kami akan bertemu dan mengabarkan satu kabar baik, di mana salah satu bentuknya, apakah pajak atau pembiayaan bisa kami upayakan untuk dikurangi,” ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (7/11/2024) malam.

Meski tidak menjelaskan secara rinci, Ara menyatakan pemangkasan salah satu komponen akan membuat harga rumah menjadi lebih murah. Mengingat ada banyak variabel dalam pembelian rumah, mulai dari tanah, bangunan, hingga pajak.

“Kebijakan itu akan berpengaruh kepada harga rumah. Pengaruhnya berapa, tentunya akan kami lihat, tetapi kebijakan tersebut akan [mengurangi] satu variabel,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menghasilkan usulan untuk memperpanjang tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari 15 menjadi 30 tahun.

Erick mengatakan bahwa rencana tersebut diharapkan mampu mendorong minat dan daya beli masyarakat untuk memiliki hunian dengan cicilan yang lebih murah.

“Kami akan mendorong skema pembiyaan di mana mortgage ini yang tadi 15 tahun, kalau bisa jadi 30 tahun supaya membantu masyarakat yang memang sudah punya bujet tertentu. Dengan ditarik 30 tahun, cicilannya jauh lebih murah,” ucap Erick.

PAJAK PROPERTI

Dalam perkembangan sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo selaku Ketua Satgas Perumahan pernah mengungkapkan rencana penghapusan pajak properti 16%.

Adapun pajak tersebut terdiri atas PPN 11% serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% dari harga rumah. Rencana ini disebut akan bergulir pada 1 hingga 3 tahun pertama masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu sempat mengatakan bahwa penghapusan PPN dan BPHTB perlu dilakukan untuk mewujudkan target 3 juta rumah. Sebab, dua komponen tersebut dinilai cukup membebani masyarakat dalam memiliki hunian.

“Penyebab orang sulit membeli rumah bukan DP [down payment] melainkan adanya biaya PPN, BPHTB, dan asuransi yang semuanya harus dibayar tunai dan tidak bisa dicicil,” kata Nixon di Jakarta pada 15 Oktober 2024.

Menurutnya, pembebasan PPN tidak serta-merta membuat negara kehilangan pendapatan karena nantinya masyarakat akan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun. Dengan demikian, penerimaaan negara diyakini tetap terjaga.

“Intinya, pendapatan dari PBB akan terus berkelanjutan setiap tahunnya, sedangkan PPN hanya dibayar sekali. Jadi, idenya adalah mengurangi beban di awal, sehingga masyarakat bisa mencicil dengan lebih ringan untuk membeli rumah,” ucap Nixon.

_______

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Aku punya list di beberapa daerah ya. Nanti kita lihat saja milihnya di mana saja gitu. Intinya kita sangat mendukung biar ada pemanfaatan yang segera.

Kabupaten Bandung, Jawa Barat (ANTARA) - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban mengatakan Kemenkeu mendukung pemanfaatan lahan atau aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) untuk menunjang program tiga juta rumah.

“Terkait dengan program tiga juta rumah ya, jadi memang dalam waktu dekat saya akan bertemu dengan Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait untuk membicarakan mengenai hal tersebut. Kami tentu sangat mendukung terkait dengan pemanfaatan lahan-lahan dari BLBI. Kami akan lihat aset-aset properti mana yang diminati oleh kementerian dari Pak Ara,” kata Rionald kepada wartawan, di sela press tour di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis malam.

Rionald menuturkan pihaknya akan menyiapkan daftar aset-aset untuk dilihat oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman guna mendukung program tiga juta rumah.

“Kami akan menyiapkan list dari pada aset-aset itu karena pada dasarnya kan pembangunan rumah itu juga bergantung dari minat masyarakat terhadap daerah itu. Jadi nanti kami akan siapkan listnya, nanti tempatnya Pak Ara yang melihat mana list dari tanah itu yang diminati,” ujarnya pula.

Kemenkeu terus berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mendukung realisasi program tiga juta rumah.

“Aku punya list di beberapa daerah ya. Nanti kita lihat saja milihnya di mana saja gitu. Intinya kita sangat mendukung biar ada pemanfaatan yang segera,” kata Rionald.

Sementara itu, terkait status Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) ke depan, Rionald enggan berkomentar.

"Saya tidak bisa comment dulu soal itu, jadi artinya kita akan meneruskan sesuai dengan ketentuan yang ada sekarang jadi berupa satgas, mengenai bentuknya nanti kita lihat saja perkembangannya," ujarnya.

Sebelumnya, Rionald menjelaskan masa aktif kerja Satgas BLBI berlaku sampai 31 Desember 2024. Untuk selanjutnya, diusulkan pembentukan komite tetap untuk menagih hak negara dari kasus BLBI.

Namun, Rionald menyatakan rencana pembentukan komite ini masih dalam tahap pembicaraan.

Selanjutnya, anggaran juga akan digunakan untuk melanjutkan upaya pembatasan keperdataan dan/atau layanan publik serta pencegahan bepergian ke luar negeri.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan tiga juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan (back log) rumah di Indonesia.

Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan dua juta unit rumah di perdesaan dan satu juta unit rumah di perkotaan.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menyebut bahwa uji coba program makan bergizi gratis bakal dilakukan di seluruh Indonesia mulai bulan Desember 2024.

Namun, Dadan memaparkan bahwa uji coba serentak secara nasional tersebut bakal dilakukan di 100 titik yang tersebar dari Sabang di Aceh, sampai Merauke di Papua.

“Mulai bulan Desember (2024), kami akan lakukan uji coba di 100 titik di seluruh Indonesia,” kata Dadan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Selain itu, dia mengatakan, bakal ada penambahan lokasi uji coba makan bergizi gratis di daerah Petamburan, Jakarta, dan Bogor, Jawa Barat pada bulan November ini.

Untuk itu, dia meminta kerja sama semua pihak untuk menyukseskan uji coba maupun pelaksanaan program makan bergizi gratis tersebut nantinya. Terutama, bantuan dari para kepala daerah hingga instansi lainnya, seperti TNI-Polri.

“Kepada pemerintah daerah termasuk instansi lain, kami mengajak untuk membantu kami menyiapkan infrastruktur. Tidak usah mengalokasikan uangnya untuk makan bergizi, mohon disiapkan infrastrukturnya nanti kami bayar biaya sewa untuk lahan bangunan dan lain-lain,” ujarnya.

Terkait anggaran, Dadan mengungkapkan, sudah ditetapkan sebesar Rp 71 triliun. Tetapi, dia menyebut bahwa anggaran tersebut kemungkinan bisa bertambah.

“Kemarin, setelah rapat sidang paripurna, saya di panggil untuk siap-siap ada kemungkinan bugdet itu akan bertambah pada bulan Agustus (2025),” katanya.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa nantinya program makan bergizi gratis akan dijalankan oleh satuan pelayanan yang akan berada di daerah-daerah.

Satu unit satuan pelayanan tersebut bakal melayani sekitar 3.000 anak mulai dari PAUD hingga siswa Sekolah Menengah Atas (SMA).

Kemudian, menurut Dadan, satu unit layanan bakal mendapatkan anggaran Rp 9-11 miliar per tahunnya untuk memberikan pelayanan makan bergizi gratis.

“Satu satuan pelayanan ini akan mengelola uang antara Rp 9-11 miliar per tahun
dan Ibu Bapak perlu ketahui 85 persen dari uang dikelola itu untuk membeli bahan baku dan bahan bakunya berasal dari pertanian,” ujarnya.

Oleh karenanya, Dadan menyebut, roda perekonomian di daerah juga akan berputar dengan adanya program makan bergizi gratis tersebut.

Sebagaimana diketahui, pemerintah rencananya secara resmi mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada 2 Januari 2025.

Penataan kota masih belum merata sekalipun di tengah kota besar seperti Jakarta Pusat. Ada sebuah permukiman padat dengan banyak rumah kecil yang berhimpitan membentuk gang kecil.

Tepatnya di kawasan RT 08 RW 012 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru. Permukiman ini dipadati penduduk, bahkan satu rumah itu bisa diisi oleh 3 kepala keluarga (KK).

detikProperti berkesempatan mengunjungi permukiman padat itu dan melihat kondisinya. Untuk menuju kawasan ini, kami pergi mulai dari Jalan Tanah Tinggi.

Awalnya jalanan terpantau ramai dengan kendaraan berlalu-lalang dan warga beraktivitas. Jalanan masih cukup luas untuk akses dua mobil. Sepanjang jalan terparkir motor, gerobak, dan odong-odong. Banyak rumah difungsikan sebagai warung makan, toko, hingga bengkel.

Kami pun sempat bertemu Ketua RW 012 Imron Buchori di Balai Warga. Ia mengatakan kawasan RW-nya memiliki luas sekitar 2,4 hektare dan terdiri dari 11 Rukun Tetangga (RT). Kawasan tersebut dihuni oleh 1.200 KK atau sekitar 2.500 jiwa.

Menurutnya, ada beberapa RT berisi rumah kurang layak untuk dihuni. Imron menyebutkan kondisi paling parah ada di RT 08 dan RT 09.

"Untuk kondisi di wilayah kami yang agak sedikit (tidak layak) artinya tidak memenuhi standar itu terjadi di 4 bahkan sampai 5 RT. Artinya tidak memenuhi syarat untuk tinggal keluarga, artinya tidak memenuhi standar untuk kesehatan," ujar Imron saat ditemui di Balai Warga, Jl. Tanah Tinggi, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Ia menerangkan rumah tak layak huni karena tata letak permukiman yang padat, sehingga rumah-rumah terlalu berdekatan. Kemudian, kebanyakan rumah berukuran kecil, bahkan hanya sekitar 2x3 meter.

Terlebih lagi, banyak rumah di permukiman ini tidak memiliki kamar mandi yang layak, bahkan tak ada WC. Warga yang ingin buang air harus menggunakan WC umum seharga Rp 2.000 sekali pakai.

"Selain posisi (tata letak rumah), tidak ada fasilitas MCK (Mandi Cuci Kakus). Bahkan, dengan ukuran 2x3 dihuni bisa 5 sampai 6 jiwa," katanya.

Tak jarang ada warga yang merasa tidak nyaman tidur di rumah, sehingga banyak yang memilih untuk tidur di luar rumah atau halaman Balai Warga.

"Ada (warga tidur) di tempat di Balai Warga ini. Saya ini selaku RW, (warga) memanfaatkan silakan asal nggak dipergunakan narkoba, kriminal, yaudah di sini aja lah mereka buat istirahat," katanya.

detikProperti pun memasuki kawasan permukiman padat di belakang Balai Warga. Kami melewati gerbang merah putih dengan ornamen ondel-ondel. Lalu, menyusuri gang yang hanya muat dilalui dua motor.

Beberapa tembok gang dihias lukisan pemandangan alam, sawah, kota, kuda, hingga ondel-ondel. Suasana gang tampak ceria dengan mural dan cat warna-warni.

Namun, kondisi permukiman mulai terlihat kumuh semakin dalam berjalan menelusuri gang. Ada selokan sepanjang jalan yang memunculkan aroma tak sedap di dalam gang.

Jalanan semakin sempit karena jarak antara rumah berdekatan dan ada barang-barang hingga motor yang disimpan di pinggir jalan. Ada sepeda, ember, alat masak, etalase hingga jemuran.

Aktivitas warga di Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta. Kelurahan Tanah Tinggi masuk ke dalam kawasan Kecamatan Johar Baru yang menjadi salah satu permukiman terpadat. Saking padatnya, warga hidup di rumah yang sempit, Rabu (6/11/2024). Foto: Andhika Prasetia

Selain hunian, permukiman pada ini juga terdapat banyak warung. Terlihat rumah-rumah kecil dengan cat temboknya yang retak dan mengelupas.

Bangunan rumah juga banyak yang belum selesai dibangun. Terlihat bata merah, hebel, dan semen pada tembok yang dibiarkan terbuka. Namun, masih ada rumah-rumah dengan tembok rapi tertutup keramik.

Aktivitas warga di Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta. Kelurahan Tanah Tinggi masuk ke dalam kawasan Kecamatan Johar Baru yang menjadi salah satu permukiman terpadat. Saking padatnya, warga hidup di rumah yang sempit, Rabu (6/11/2024). Foto: Andhika Prasetia

Lalu, tampak ada rumah-rumah yang menggunakan triplek dan seng sebagai dinding di lantai dua. Sebagian rumah juga terlihat rusak dengan plafon dan atap yang mulai turun.

Tata letak rumah sembarangan, sehingga membentuk gang sempit yang berliku-liku. Beberapa jalan pun sampai tak tersentuh cahaya matahari terhalang bangunan dan atap rumah yang berhimpitan. Bahkan, terdapat gang sempit yang hanya muat dilewati satu orang, sehingga terasa sesak.

Aktivitas warga di Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta. Kelurahan Tanah Tinggi masuk ke dalam kawasan Kecamatan Johar Baru yang menjadi salah satu permukiman terpadat. Saking padatnya, warga hidup di rumah yang sempit, Rabu (6/11/2024). Foto: Andhika Prasetia

Kemudian, terlihat sampah-sampah berserakan di pinggir jalan. Salah satu rumah tak berpenghuni pun dijadikan tempat pembuangan sampah oleh warga.

"Kita ada juga nih sampah di wilayah kita. Pemiliknya mungkin belum ada dana, itu yang pertama. kedua yang jelas terjadi sekarang ketidakpedulian pemilik, bahkan warga buang sampah ada jadi kayak bank sampah (di) rumah kosong," jelas Imron.

Aktivitas warga di Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta. Kelurahan Tanah Tinggi masuk ke dalam kawasan Kecamatan Johar Baru yang menjadi salah satu permukiman terpadat. Saking padatnya, warga hidup di rumah yang sempit, Rabu (6/11/2024). Foto: Andhika Prasetia

Padahal, pemerintah sudah menyiapkan tempat sampah dan petugas pengangkut sampah. Namun, jumlah sampah yang terlalu banyak serta kurangnya kesadaran masyarakat membuat pengelolaan sampah tak teratasi.

Di sisi lain, ada sebuah rusun baru di dekat Balai Warga. Rusun itu berada di atas tanah seluas 108 meter persegi. Bangunannya terdiri dari 4 lantai dan 12 unit rusun.

Imron mengatakan rusun tersebut sebelumnya adalah rumah-rumah warga yang dirobohkan untuk dibangun hunian yang lebih layak. Rusun tersebut saat ini dihuni oleh 12 Kepala Keluarga (KK).

Aktivitas warga di Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta. Kelurahan Tanah Tinggi masuk ke dalam kawasan Kecamatan Johar Baru yang menjadi salah satu permukiman terpadat. Saking padatnya, warga hidup di rumah yang sempit, Rabu (6/11/2024). Foto: Andhika Prasetia

Sebagai informasi, Nenek Hasna (62), seorang warga RT 08 RW 12 sempat viral lantaran tinggal bersama 12 anggota keluarganya di rumah sempit. Rumahnya terdiri dari dua lantai dengan ukuran 2x3 meter.

Rumah Nenek Hanya tidak memiliki kamar dan sekat. Anggota keluarganya harus berbagi satu ruangan bersama, bahkan untuk tidur sekali pun.

"Nggak ada yang bisa kontrak, jadi tinggal sama saya semua sama nenek," kata Nenek Hasna.

Nenek Hasna terpaksa tidur dalam posisi duduk, bahkan meringkuk karena kesempitan. Ia pun biasanya tidur di atas ubin tanpa alas.

"Tidur ya begitu aja, meni meringkel," ucapya.

"Sempit. Tidur aja menekuk kaki," pungkas Nenek Hasna.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Simak Video 'Cerita Nenek Hasna Tidur Duduk-Meringkuk':

[Gambas:Video 20detik]

Ada sebuah permukiman padat di tengah kota Jakarta Pusat, tepatnya di kawasan RT 8 RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru. Rumah-rumah di sini sangat padat hingga berhimpitan dan membentuk gang sempit.

detikProperti berkesempatan mengunjungi permukiman tersebut dan melihat rumah padat penghuni di sana. Kunjungan kami berawal ketika tiba di Jalan Tanah Tinggi, tempat Balai Warga atau Sekretariat RW 012 berada.

Kondisi jalanan ramai dengan kendaraan yang berlalu-lalang serta warga beraktivitas. Jalanan tampak masih cukup luas untuk akses dua mobil.

Sepanjang jalan terparkir motor, gerobak, dan odong-odong. Kedua sisi jalan terdapat deretan rumah-rumah berukuran cukup besar. Namun, banyak pemilik yang menjadikan rumahnya warung, toko, hingga bengkel.

Terlihat bangunan Balai Warga bernuansa hijau dengan halaman depan yang cukup luas serta dihiasi tanaman pot vertikal. Kami pun bertemu dengan Ketua RW 012 Imron Buchori di Balai Warga.

Ia mengatakan kawasan RW-nya memiliki luas sekitar 2,4 hektare dan terdiri dari 11 RT. Kawasan ini dihuni oleh 1.200 KK atau sekitar 2.500 jiwa.

Imron menceritakan kondisi sejumlah RT di kawasannya yang menurutnya kurang layak untuk dihuni, yakni terutama di RT 08 dan 09. Lalu, ia menggambarkan rumah tak layak huni mulai dari tata letak permukiman yang padat, tidak tersedianya kamar kamar mandi di dalam rumah, hingga ukuran rumah yang sempit sebesar 2x3 meter.

"Untuk kondisi di wilayah kami yang agak sedikit (tidak layak), artinya tidak memenuhi standar itu terjadi di 4 bahkan sampai 5 RT. Artinya tidak memenuhi syarat untuk tinggal keluarga, artinya tidak memenuhi standar untuk kesehatan. Karena selain posisi (tata letak rumah), tidak ada fasilitas MCK (Mandi Cuci Kakus). Bahkan, dengan ukuran 2x3 dihuni bisa 5 sampai 6 jiwa," ujar Imron kepada detikProperti, Selasa (5/11/2024).

Sejumlah warga yang tinggal di rumah padat penghuni pun sampai memilih untuk tidur di luar rumah atau halaman Balai Warga di malam hari. Imron mempersilakan warganya yang ingin tidur di berbagai sudut halaman Balai Warga.

"Ada (warga tidur) di tempat di Balai Warga ini. Saya ini selaku RW, (warga) memanfaatkan silakan asal nggak dipergunakan narkoba, kriminal, yaudah di sini aja lah mereka buat istirahat," katanya.

Aktivitas warga di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat Foto: Andhika Prasetia

Selanjutnya, kami menyusuri permukiman padat di belakang Balai Warga. Kami diarahkan oleh petugas keamanan melewati gerbang merah putih dengan ornamen ondel-ondel. Gerbang itu menuju sebuah gang yang muat dilalui 2 motor.

Memasuki gang, awalnya beberapa tembok rumah gang tampak dihias lukisan pemandangan alam, sawah, kota, kuda, hingga ondel-ondel. Suasana memasuki gang masih cukup ceria karena a ada mural dan cat tembok warna-warni, seperti kuning, hijau, dan biru. Namun, kondisi cat temboknya sudah mulai retak dan mengelupas.

Berjalan menyusuri gang, ada selokan sepanjang jalan. Aroma tak sedap pun muncul di dari selokan tersebut.

Aktivitas warga di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat Foto: Andhika Prasetia

Jarak antara rumah semakin berdekatan, sehingga gang terasa semakin sempit. Apalagi dengan adanya sejumlah barang hingga motor tersimpan di pinggir jalan.

Banyak bangunan rumah tampak belum selesai dibangun, bahkan rusak. Tembok rumah-rumah terlihat bata merah, hebel, dan semennya. Namun, ada juga rumah yang dindingnya tertutup keramik.

Terlihat sejumlah rumah dengan plafon yang sudah turun, sehingga bergelantung begitu saja. Lalu, beberapa genteng dari seng pun juga mulai turun.

Rumah bertingkat di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat Foto: Andhika Prasetia

Banyak rumah warga temboknya sebagian terbuat dari bata, terutama di lantai satu. Sedangkan lantai dua ditutupi seng dan triplek.

Melihat kondisi permukiman ini, dapat dikatakan kumuh dengan banyak benda dibiarkan di samping gang, seperti motor, sepeda, ember, alat masak, etalase hingga jemuran. Selain hunian, beberapa rumah juga difungsikan sebagai warung.

Kami pun harus melewati gang yang berliku-liku dan semakin sempit ke dalamnya. Beberapa jalan sampai redup karena tertutup bangunan dan atap rumah yang berhimpitan.

Gang sempit di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat Foto: Andhika Prasetia

Bahkan, ada gang yang sangat sempit hingga hanya muat dilewati satu orang saja. Suasana di dalam gang ini cukup membuat sesak.

Selain itu, banyak sampah yang berserakan di pinggir jalan. Salah satu rumah yang tidak dihuni pun dijadikan tempat buang sampah oleh warga.

Di sisi lain permukiman ini, terdapat sebuah rusun yang baru. Rusun itu dibangun di atas tanah seluas 108 meter persegi, terdiri dari 4 lantai dan 12 unit rusun.

Rusun itu merupakan bantuan dari pemerintah dan swasta untuk menata kawasan kumuh. Rusun ini dibangun dengan merobohkan beberapa rumah warga buat dibangun rusun untuk 11 Kepala Keluarga (KK).

Rumah Nenek Hasna di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat Foto: Andhika Prasetia

Namun, masih ada banyak warga yang tinggal di rumah tak layak huni, seperti yang dialami oleh Nenek Hasna (62). Ia tinggal di rumah dua tingkat berukuran 2x3 meter bersama 12 anggota keluarganya.

Posisi rumahnya berada di gang sempit yang hanya bisa dilalui dua orang secara bersamaan. Tampak depan rumahnya seperti rumah kecil biasa dengan tembok dilapisi keramik bernuansa biru.

Namun ketika masuk, kondisi rumah sempit dan sesak dengan barang-barang. Tidak banyak ruang untuk bergerak, bahkan untuk tidur sekali pun. Kondisi bangunan juga sudah mulai rusak dari lantai hingga jendela.

Rumahnya diisi oleh 5 orang dewasa dan 8 anak. Ia terpaksa berbagi tempat tinggal bersama anak, cucu, dan cicitnya. Anak-anak Nenek Hasna tinggal bersamanya karena ada yang tidak mampu mengontrak dan seorang lagi memiliki penyakit kejiwaan.

"Nggak ada yang bisa kontrak, jadi tinggal sama saya semua sama nenek," kata Nenek Hasna.

Untuk berbagi ruang dengan 12 orang, Nenek Hasna harus tidur dalam posisi duduk, bahkan sampai meringkuk di malam hari.

Rumah Nenek Hasna di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat Foto: Andhika Prasetia

"Tidur ya begitu aja, meni meringkel," kata Hasna.

"Itu (cucu) kalau nangis di (lantai) atas (mungkin karena) kesempitan kali, turun ke (lantai) bawah. Jadi kita nggak bisa tidur, duduk nyender ke pintu," tambahnya.

Ia merasa kesempitan sampai harus menekuk kakinya. Bahkan dia kerap tidur langsung di atas ubin tanpa alas.

"Sempit. Tidur aja menekuk kaki," pungkasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Simak Video 'Cerita Nenek Hasna Tidur Duduk-Meringkuk':

[Gambas:Video 20detik]

IDXChannel - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengklaim banyak investor asing yang tertarik dengan program 3 juta rumah Prabowo-Gibran.

Maka dari itu, kata dia, saat ini pemerintah tengah menyiapkan skema investasi yang menarik untuk ditawarkan kepada investor dalam rangka membangun rumah-rumah baru di Indonesia.

"Secara prinsip, sejak rencana pembangunan 3 juta rumah diumumkan, maka permintaan (investasi) dari berbagai negara di dunia baik swasta maupun pemerintah sangat besar. Oleh karena itu, menjadi tugas kita untuk menyiapkan diri bagi investasi yang akan menguntungkan rakyat ini," kata Fahri Hamzah melalui pesan singkat kepada IDXChannel, Kamis (7/11/2024).

Fahri Hamzah mengakui hingga saat ini paling tidak ada tiga calon investor asing yang siap mendanai program 3 juta rumah, seperti Qatar, China, dan Dubai. Namun, dia masih enggan untuk menyebutkan investasi itu berasal dari perusahaan apa, serta berapa komitmen nilai investasi yang akan dilakukan.

"Ada banyak negara dan swasta (siap berkontribusi mewujudkan program 3 juta rumah)," kata dia.

Pada kesempatan yang berbeda, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PKP Iwan Suprijanto mengatakan, calon investor dari ketiga negara tersebut siap melaksanakan MoU dengan pemerintah untuk mulai merealisasikan komitmen investasinya.

"(Investasi asing) ada. Jadi kebetulan Pak Wamen (Fahri Hamzah) sedang ke China, tampaknya ada beberapa negara yang tertarik untuk mendukung program ini, ada China, Dubai, dan Qatar," kata Iwan di Kantor Kemenko Infrastruktur, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

"Ada rencana untuk meneken MoU, tetapi kami ingin memastikan itu clear, jangan sampai menjadi investasi kemudian beban negara dan rakyat di kemudian hari," katanya.

(Dhera Arizona)

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan sudah mendapatkan sejumlah tanah untuk mendukung target pembangunan program 3 juta rumah per tahun yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Salah satunya pasokan tanah dari 6 konglolmerat di Indonesia.

"Sudah ada 6 perusahaan yang besar, yang super kaya di Indonesia, konglomerat mau menyediakan tanah, bangunan dan rumahnya untuk rakyat Indonesia secara gratis, inilah gotong royong," ujar pria yang disapa Ara itu, di sela-sela Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Namun Ara enggan mengungkap siapa saja 6 konglomerat itu. Ara hanya mengatakan sudah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait keterlibatan pihak swasta dalam ikut berpartisipasi membangun 3 juta rumah bagi masyarakat membutuhkan.

"Kalau nggak begitu gimana caranya, yang penting kita tidak korupsi dan semua transparan," katanya.

Ara mengatakan pihaknya gencar mencari tanah hibah karena tidak cukup jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Alokasi anggaran Kementerian PKP sendiri hanya Rp 5,07 triliun pada 2025, turun dari anggaran 2024 yang masih menjadi Direktorat Jenderal Perumahan di bawah Kementerian PUPR senilai Rp 14,68 triliun.

"Jadi anggaran kami bukan dinaikkan, tapi turun. Pertanyaannya apakah kami menolak untuk menyerah atau menolak untuk kalah? Menolak untuk pasrah? Saya rasa tidak" tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) mengaku telah mendapatkan dukungan dari 6 konglomerat RI dalam menyukseskan pembangunan program 3 juta rumah.

Hal tersebut disampaikan Ara di hadapan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih besutan Prabowo Subianto dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

"Sudah ada 6 perusahaan besar yang super kaya di Indonesia. Konglomerat mau menyediakan tanah, bangunan dan rumahnya untuk rakyat Indonesia secara gratis,” jelasnya dikutip dari siaran langsung Kementerian Dalam Negeri, Kamis (7/11/2024).

Ara menjelaskan, hal itu dilakukan guna menekan biaya yang bakal ditanggung negara untuk mewujudkan program 3 juta rumah.

Di samping itu, dia juga menyebut telah mendapat alokasi bantuan lahan dari berbagai Kementerian dan Lembaga negara. Mulai dari tanah seluas 1.000 hektare dari Kejaksaan Agung (Kejagung) yang merupakan tanah sitaan di Banten.

Kemudian, tanah seluas 151 hektare di Mojokerto serta 6,7 hektare di Tangerang yang dialokasikan langsung oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kepada Kementerian PKP.

"Saya berterima kasih, Pak Jaksa Agung sudah menyiapkan 1.000 Ha tanah dari koruptor di Banten saja untuk perumahan-perumahan rakyat. Saya juga sudah mendapatkan tanah dari pak Nusron [Menteri ATR/BPN] seluas 151 Ha di Mojokerto dan 6,7 Ha di Tangerang itu yang idle," tegasnya.

Sayangnya, Ara tak merinci daftar 6 konglomerat tersebut. Akan tetapi, beberapa waktu lalu dirinya sempat mengatakan bahwa usai Bos Agung Sedayu Group (ASG) yakni Sugianto Kusuma (Aguan) turun tangan membangun 250 unit hunian rakyat di Tangerang, bos PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) Garibaldi Thohir alias Boy Thohir juga bakal terlibat.

Tak bakal berhenti sampai di situ, Ara mengaku bakal terus melobi sejumlah konglomerat lainnya mulai dari pemilik Sinar Mas Group Franky Widjaja hingga Lawrence Barki untuk turut mendukung program 3 juta rumah.

"Dukungan dilaksanakannya ada dari Adaro Pak Boy, Pak Prajogo Pangestu, dari Pak Franky Sinar Mas, hingga Lawrence Barki [pemilik entitas] Harum Energi," kata Ara saat ditemui di Rusun Pasar Rumput, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Tahun ini akan kami mulai pembangunan 2 tower rusun di Papua Pegunungan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait siap membangun dua tower rumah susun (rusun) di Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Pegunungan bagi masyarakat.

"Tahun ini akan kami mulai pembangunan 2 tower rusun di Papua Pegunungan," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Kamis.

Hal itu merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di wilayah Papua.

Menurut Ara, anggaran untuk pembangunan rusun di wilayah tersebut sudah dianggarkan dalam APBN.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya perumahan layak huni untuk masyarakat di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Papua Pegunungan.

“Sudah kami anggarkan pembangunan rusunnya tahun jamak,” terangnya.

Untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan agar proses pembangunan berjalan dengan baik dan lancar di lapangan.

Kementerian PKP tentunya memohon dukungan dari semua pihak serta mempertimbangkan sejumlah aspek dalam proses pengerjaan di lapangan.

“Doakan agar pembangunannya berjalan lancar. Tentu kita pertimbangkan semua aspek teknis bagaimana logistik tidak mudah karena kalau tidak salah semua dari Jayapura musti pakai pesawat termasuk alat berat. Bagaimana juga aspek keamanan kita pertimbangkan juga,” kata Ara.

Dirinya juga menyampaikan pesan penting dari Presiden Prabowo Subianto untuk menghindari tindak korupsi dalam pembangunan. Selain itu, adanya koordinasi lintas sektor dalam pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat juga sangat dibutuhkan sehingga ada perencanaan yang matang.

“Dalam rapat kabinet Presiden Pak Prabowo juga selalu mengingatkan kita semua untuk tidak korupsi. Jangan sampai membangun tidak diisi dan ditempati. Yang paling penting harus direncanakan dan dikoordinasi secara matang,” ujarnya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, investor.id – PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) mendukung program pemerintah. Kali ini bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pengembangan program pemenuhan gizi. Kemitraan ini menjadi langkah strategis perseroan memperkuat upaya pemenuhan gizi nasional melalui sinergi antara lembaga keuangan syariah dan institusi pemerintah.

Kemitraan tersebut ditandai dengan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman oleh kedua pihak. Dalam acara tersebut, Direktur Utama BSI Hery Gunardi menyampaikan bahwa kemitraan ini akan berfokus pada pengembangan program-program yang mendukung pemenuhan gizi di seluruh Indonesia.

"BSI berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui," ujar Hery di The Langham, Sudirman Central Bussiness District (SCBD), Senayan, Jakarta.

Hery pun menekankan, ke depan BSI siap memperluas dan memperdalam kolaborasi dengan BGN melalui berbagai kerja sama dan sinergi. Seperti langkah-langkah yang mencakup pemanfaatan layanan serta produk perbankan syariah yang inovatif. Sehingga dapat mendukung BGN dalam mencapai tujuan strategisnya yaitu mengoptimalkan pemenuhan gizi bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

“BSI siap berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran dan mengakselerasi adopsi layanan digitalisasi perbankan syariah di lingkungan Badan Gizi Nasional. Kami akan membangun ekosistem terpadu yang memungkinkan pengelolaan layanan perbankan syariah secara menyeluruh dan efisien,” lanjutnya

Hery menambahkan, melalui pendekatan tersebut perseroan berharap kerja sama ini tidak sekadar menjadikan BSI sebagai mitra finansial. “Tetapi juga sebagai katalisator dalam mendukung pencapaian tujuan bersama, yakni mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045,” imbuhnya.

Adapun BGN merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dalam pemenuhan gizi nasional, serta memastikan setiap warga negara mendapatkan akses terhadap konsumsi makanan yang aman, bergizi, dan seimbang. Kehadiran BGN tertuang dalam Pepres No 83 Tahun 2024.

Dalam melaksanakan fungsinya BGN selaras dengan program utama dari 8 program hasil terbaik cepat 2024 - 2029 yang tertuang dalam Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Badan ini berperan sebagai pendorong utama dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan gizi nasional yang berkelanjutan untuk visi pemerintah menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, melalui berbagai insiatif dan program lembaga yang dipimpinnya, permerintah berkomitmen untuk mencapai kesejahteraan gizi. Yaitu melalui edukasi masyarakat, memperkuat sistem ketahanan pangan, serta bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan kesejahteraan gizi tercapai di seluruh pelosok negeri.

"Kemitraan dengan BSI adalah langkah penting dalam mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis yang akan dimulai pada Januari 2025. Kami berharap kerja sama ini akan membawa dampak positif yang signifikan dalam upaya pemenuhan gizi nasional,” tambahnya.

Sebelumnya, melalui keterangan resmi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BGN telah lebih dahulu berkolaborasi untuk merealisasikan Program Makanan Bergizi Gratis. Menteri BUMN Erick Thohir telah bertemu Dadan untuk membahas akselerasi program tersebut.

Kolaborasi antara Kementerian BUMN, BUMN, dan BGN sangat penting dalam menyukseskan program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Kementerian BUMN dan BGN telah membahas inisiatif pendirian Satuan Pelayanan (SP) Gizi untuk menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. SP ini ditargetkan dapat melayani sekitar 3 ribu peserta.

Adapun dalam penandatanganan MoU antara BSI dan BGN dihadiri pula oleh Wakil Direktur Utama BSI Bob T. Ananta, Direktur Retail Banking BSI Harry Gusti Utama, serta Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna. Sementara dari BGN hadir pula Deputi Bidang Promosi & Kerja Sama BGN Nyoto Suwignyo, dan Deputi Bidang Sistem Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan.

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri BUMN Erick Thohir melakukan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara). Pertemuan itu dilakukan di Kantor Kementerian BUMN, Kamis malam (7/11/2024)

Erick mengatakan dalam pertemuan itu membahas bagaimana dukungan BUMN untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto yakni 3 juta rumah rakyat. Pihaknya akan memetakan aset BUMN yang konteksnya perumahan untuk mendukung program tersebut.

"Jadi kita tadi punya kesepakatan akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan, di mana yang memang untuk perumahan rakyat. Lalu juga di mana yang memang perumahan menengah nantinya. Bagaimana sukseskan program Bapak Presiden Program 3 juta rumah dan kita punya komitmen yang sama," ujar Erick usai pertemuan.

Erick mengatakan dukungan BUMN untuk program tersebut bisa menggandeng Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) dan KAI Properti. Dia mencontohkan selama ini lahan-lahan BUMN bidang perumahan sangat efektif digunakan.

"Ya kan kita ada Perumnas, terus ada kereta api. Dan teman-teman sudah melihat beberapa proyek percontohan bagaimana di lahan-lahan kereta api itu menjadi efekti dan terjadi subsidi silang antara yang mampu sama yang membutuhkan," ungkapnya.

Selain itu, Erick dan Ara juga membahas skema pembiayaan untuk mendorong proyek perumahan rakyat. Utamanya, pemerintah akan membuat skema pembiayaan agar masyarakat dapat mencicil lebih lama sehingga bisa lebih murah. Hal ini juga akan berlaku untuk perumahan kelas menengah.

"Kita akan mendorong juga scheme financing, di mana mortgage ini yang tadi 15 tahun kalau bisa jadi 30 tahun. Supaya kembali membantu masyarakat yang memang sudah punya budget tertentu, dengan ditarik 30 tahun, dia akan cicilannya jauh lebih murah. Ini bukan rumah rakyat, tapi ini menyeluruh ya, baik rumah rakyat, menengah, ataupun yang kelas lainnya," tuturnya.

Dia mengatakan terkait pembiayaan akan didorong agar dapat lebih murah. Hal itu diharapkan bisa mendorong masyarakat juga menaikkan daya belinya.

"Karena tadi berbagai cicilan terutama yang penting seperti rumah bisa diperpanjang," tutur Erick.

Sementara Ara menyampaikan perlunya dukungan program perumahan dari BUMN, untuk 3 hal utama. Pertama, harga tanah bagaimana harus bisa menjadi lebih murah.

Kedua, efisiensi bahan bangunan. Ketiga ,insentif untuk masyarakat yang mendapatkan rumah rakyat.

"Pajak-pajak yang harusnya buat rakyat jangan lagi dibebani harusnya diberikan insentif ini termasuk buat perumahan untuk rakyat terutama rakyat kecil," terang Ara.

Lihat juga video: Indikator: 94,5% Puas Kinerja Erick Thohir sebagai Ketum PSSI

[Gambas:Video 20detik]