TARUMAJAYA, iNewsBekasi.id - Pengembang Summarecon Crown Gading (SCG) di Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi memadukan kota modern dan alam melalui konsep 'all in one city' sebagai komitmen membangun kawasan terpadu dengan nilai keberlanjutan.

“Keselarasan yang utuh dari aspek kehidupan dalam satu hunian yang tertata, itulah kunci sebuah kawasan ideal,” kata Executive Director PT Summarecon Agung Tbk Magdalena Juliati dalam keterangan tertulis yang diterima iNewsBekasi.id, Kamis (13/3/2025).

Ia mengatakan sebagai pengembang yang telah sukses mendapatkan kepercayaan di bidang properti selama 50 tahun, Summarecon meyakini komitmen dan inovasi menjadi kata kunci dalam mengembangkan kawasan terpadu.

Menurut dia, pilar utama keberhasilan membangun kawasan baru bernilai tinggi melalui penciptaan sepenuh hati atas rancangan kota adalah perencanaan matang yang dipadukan dengan kemampuan menghidupkan kawasan.

Melalui visi itu, SCG terus menunjukkan kemajuan pengembangan yang signifikan dengan tetap menerapkan inovasi berkelanjutan, mengadaptasi setiap dinamika perubahan kebutuhan akan hunian dan sebuah kawasan terpadu.

Kawasan pengembangan kedelapan perusahaan ini perlahan tumbuh dan menjadikannya sebagai kawasan terbaru, gemerlap, dinamis dan bernilai tinggi sekaligus mengedepankan nilai keberlanjutan yang menjadikan SCG sebagai 'New Kelapa Gading'.

“Kami memiliki semua syarat sebagai sebuah kawasan hunian ideal. Mulai dari kemudahan aksesibilitas kawasan utara hingga timur Jakarta yang kian terbuka hingga beragam potensi menjadikan salah satu emerging development paling diburu oleh para pencari properti,” ucapnya.

Didesain pemenang penghargaan desainer kota Sibarani Sofyan sekaligus Ketua Terpilih Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia 2022-2025 serta didukung infrastruktur kualitas tinggi dan perencanaan masa depan yang baik, kawasan ini diyakini menjadi kota perwujudan sinergi modernitas dan alam.

Komitmen perusahaan menghadirkan kualitas hidup dan keberlanjutan lingkungan dalam kawasan yang nyaman dan ramah lingkungan terwujud melalui kehadiran ruang terbuka hijau yang luas dan rindang dengan pepohonan.

Dilengkapi lajur khusus sepeda, jalan lingkungan yang mencapai 40 meter dan penggunaan teknologi ramah lingkungan yang merupakan upaya nyata kontribusi pengurangan karbon.

Kehadiran pusat kota seluas 20 hektare dengan desain kota terintegrasi yang dinamis dan berwawasan lingkungan serta dilengkapi dengan area pejalan kaki sebagai akses berbagai fasilitas yang akan hadir, sekaligus menjadikan SCG sebagai kawasan ramah bagi pejalan kaki.

Kawasan ini juga memiliki sistem tata air mandiri dengan keberadaan danau sebagai resapan air, pusat pengolahan air limbah rumah tangga hingga pembuatan saluran tepi bagi warga sekitar.

“Ini yang menjadi keunikan dari Summarecon Crown Gading. Kawasan berskala kota yang dirancang dengan tingkat kepadatan rendah untuk menjaga kenyamanan warga penghuni namun dengan fasilitas paling lengkap sebagai kota terpadu,” ungkapnya.

Sehingga, kata dia, hal itu sangat sejalan dengan visi pendiri Summarecon, Soetjipto Nagaria, bahwa sebuah kawasan kota terpadu harus menekankan pada tiga kata kunci yakni aman, nyaman dan lengkap.

Editor : Abdullah M Surjaya

Jadi langkah dapur satelit untuk membantu desa-desa di seberang sungai bisa sangat membantu

Kupang (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan dibutuhkan dapur satelit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang sulit dijangkau, agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah 3T bisa tetap berjalan.

"Untuk SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang ada di Desa Koa, ini akan melayani beberapa sekolah di desa-desa di kecamatan ini. Kalau yang desanya di seberang sungai bisa dibuatkan dapur satelit," kata Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan di Kupang, Kamis.

Hal ini disampaikan usai meninjau lokasi SPPG yang menjadi mitra BGN dalam mensukseskan program MBG di daerah 3T itu kemarin (12/3).

Untuk mencapai ke Desa Koa, kata dia, butuh waktu sekitar empat jam perjalanan dari Kota Kupang. Selain itu harus melintasi jalur atau jalan yang belum sempurna serta Sungai Noelmina yang lebarnya mencapai kurang lebih dua kilometer.

Dapur satelit itu nantinya, lanjut dia, bisa dimanfaatkan untuk memasak makanan bergizi gratis untuk kemudian bisa diberikan kepada anak-anak di desa tersebut.

Tigor yakin walaupun kondisi infrastrukturnya masih belum memadai, namun pelaksanaan MBG di desa tersebut nantinya bisa dijalankan. "Kami yakin bisa dijalankan," ujar dia.

Hal ini karena antusias masyarakat yang sangat tinggi dengan Program MBG tersebut, lalu kemauan dari seluruh masyarakat di desa tersebut untuk membantu terlaksananya Program MBG di daerah itu.

Sekda Timor Tengah Selatan (TTS) Seperius Edison Sipa juga mengakui bahwa tantangan di kabupaten itu untuk penyelenggaraan MBG memang sangat berat karena memang akses infrastrukturnya kurang sempurna.

"Apalagi kalau musim hujan, jika hujan di hulu pasti banjir akan sampai di sini. Jadi langkah dapur satelit untuk membantu desa-desa di seberang sungai bisa sangat membantu," ujar dia.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jadi langkah dapur satelit untuk membantu desa-desa di seberang sungai bisa sangat membantu

Kupang (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan dibutuhkan dapur satelit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang sulit dijangkau, agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah 3T bisa tetap berjalan.

"Untuk SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang ada di Desa Koa, ini akan melayani beberapa sekolah di desa-desa di kecamatan ini. Kalau yang desanya di seberang sungai bisa dibuatkan dapur satelit," kata Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan di Kupang, Kamis.

Hal ini disampaikan usai meninjau lokasi SPPG yang menjadi mitra BGN dalam mensukseskan program MBG di daerah 3T itu kemarin (12/3).

Untuk mencapai ke Desa Koa, kata dia, butuh waktu sekitar empat jam perjalanan dari Kota Kupang. Selain itu harus melintasi jalur atau jalan yang belum sempurna serta Sungai Noelmina yang lebarnya mencapai kurang lebih dua kilometer.

Dapur satelit itu nantinya, lanjut dia, bisa dimanfaatkan untuk memasak makanan bergizi gratis untuk kemudian bisa diberikan kepada anak-anak di desa tersebut.

Tigor yakin walaupun kondisi infrastrukturnya masih belum memadai, namun pelaksanaan MBG di desa tersebut nantinya bisa dijalankan. "Kami yakin bisa dijalankan," ujar dia.

Hal ini karena antusias masyarakat yang sangat tinggi dengan Program MBG tersebut, lalu kemauan dari seluruh masyarakat di desa tersebut untuk membantu terlaksananya Program MBG di daerah itu.

Sekda Timor Tengah Selatan (TTS) Seperius Edison Sipa juga mengakui bahwa tantangan di kabupaten itu untuk penyelenggaraan MBG memang sangat berat karena memang akses infrastrukturnya kurang sempurna.

"Apalagi kalau musim hujan, jika hujan di hulu pasti banjir akan sampai di sini. Jadi langkah dapur satelit untuk membantu desa-desa di seberang sungai bisa sangat membantu," ujar dia.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah bertemu dengan delegasi Islamic Development Bank (IsDB). Dirinya mengapresiasi dan menyambut baik ketertarikan IsDB untuk ikut bekerja sama dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah.

"Saya harap pertemuan ini merupakan awal kerja sama dan keterlibatan IsDB dalam Program 3 Juta Rumah termasuk dalam penanganan renovasi rumah tidak layak huni di daerah perdesaan," ujar dia dalam keterangan tertulis, Kamis, 13 Maret 2025.

Menurut Fahri, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PKP secara terbuka akan memberikan data yang dibutuhkan untuk kelanjutan kerja sama agar IsDB dapat melakukan identifikasi program di Kementerian PKP.

"Pada dasarnya kami menerima dengan tangan terbuka untuk kerja sama. Saya juga akan laporkan pertemuan ini kepada Presiden Prabowo dan Ketua Satgas Perumahan. Selanjutnya silahkan diatur pertemuan untuk membahas secara detail program yang akan dikerjakan bersama terutama sebagai pilot project ," ungkap Fahri.

Untuk saat ini dikatakan Wamen Fahri, Kementerian PKP telah mempunyai daftar program penataan kawasan permukiman kumuh yang akan ditangani.

"Di antaranya termasuk kawasan permukiman kumuh di kawasan pesisir, bantaran sungai, pinggir rel, dan sekitar pasar tradisional," kata dia.

Country Director and Resident Representative Regional Hub Indonesia IsDB Amer Bukvi? mengatakan, IsDB sangat tertarik untuk bekerja sama membantu pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk dalam peningkatan kawasan kumuh.

"Untuk itu kami perlu arahan untuk penyelarasan dengan program kami. Saya harap selanjutnya segera diadakan sesi khusus untuk pemaparan program kerja secara konkrit khususnya untuk peningkatan kawasan kumuh. Lalu kita bicarakan rencana konkrit peta jalan (roadmap) kerja sama, karena dengan target yang sangat besar diperlukan segera membicarakan dengan tim," kata Amer Bukvi?.

(KIE)

Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah bertemu dengan delegasi Islamic Development Bank (IsDB). Dirinya mengapresiasi dan menyambut baik ketertarikan IsDB untuk ikut bekerja sama dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah.

"Saya harap pertemuan ini merupakan awal kerja sama dan keterlibatan IsDB dalam Program 3 Juta Rumah termasuk dalam penanganan renovasi rumah tidak layak huni di daerah perdesaan," ujar dia dalam keterangan tertulis, Kamis, 13 Maret 2025.

Menurut Fahri, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PKP secara terbuka akan memberikan data yang dibutuhkan untuk kelanjutan kerja sama agar IsDB dapat melakukan identifikasi program di Kementerian PKP.

"Pada dasarnya kami menerima dengan tangan terbuka untuk kerja sama. Saya juga akan laporkan pertemuan ini kepada Presiden Prabowo dan Ketua Satgas Perumahan. Selanjutnya silahkan diatur pertemuan untuk membahas secara detail program yang akan dikerjakan bersama terutama sebagai pilot project ," ungkap Fahri.

Untuk saat ini dikatakan Wamen Fahri, Kementerian PKP telah mempunyai daftar program penataan kawasan permukiman kumuh yang akan ditangani.

"Di antaranya termasuk kawasan permukiman kumuh di kawasan pesisir, bantaran sungai, pinggir rel, dan sekitar pasar tradisional," kata dia.

Country Director and Resident Representative Regional Hub Indonesia IsDB Amer Bukvi? mengatakan, IsDB sangat tertarik untuk bekerja sama membantu pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk dalam peningkatan kawasan kumuh.

"Untuk itu kami perlu arahan untuk penyelarasan dengan program kami. Saya harap selanjutnya segera diadakan sesi khusus untuk pemaparan program kerja secara konkrit khususnya untuk peningkatan kawasan kumuh. Lalu kita bicarakan rencana konkrit peta jalan (roadmap) kerja sama, karena dengan target yang sangat besar diperlukan segera membicarakan dengan tim," kata Amer Bukvi?.

(KIE)

Kupang (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) khususnya di Desa Koa, Kecamatan Mollo Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) mulai pada April 2025.

"April setelah Lebaran sudah bisa beroperasi," kata Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional Tigor Pangaribuan di Desa Koa, Kabupaten TTS, Rabu.

Hal ini disampaikannya usai meninjau lokasi SPPG yang akan menjadi mitra BGN dalam menjalankan program makan bergizi gratis (MBG) di wilayah yang masuk dalam daerah 3T tersebut.

BGN sendiri, ujar dia berusaha secepat mungkin untuk mengoperasikan SPPG tersebut, dengan mempersiapkan peralatan-peralatan yang mendukung untuk program tersebut.

Secara umum ujar dia BGN setuju dan siap membantu SPPG Yang dikelola oleh Yayasan Titian Harapan tersebut yang nantinya akan memasak untuk 1.200 anak sekolah di Kecamatan Mollo Barat itu.

Sementara itu Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah NTT, NTB, Bali, Maluku dan Maluku Utara Florencio Mario Vieira mengatakan bahwa saat ini sudah ada 17 titik SPPG yang beroperasi di NTT dengan jumlah murid yang menikmati diperkirakan mencapai 45an ribu murid di seluruh NTT.

"Minggu depan nanti akan ada dua lagi yang akan beroperasi di Flores," ujar dia.

Mario menambahkan bahwa dengan adanya MBG di desa tersebut sudah pasti akan meningkatkan pendapatan atau ekonomi masyarakat.

Karena setiap hari dapur SPPG harus menyiapkan sayur, telur, serta daging. Tentunya semuanya diambil dari masyarakat di desa tersebut.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Kupang (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) meninjau lokasi yang akan dijadikan sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terletak di Desa Koa, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT) yang masuk dalam daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Saya sangat bersuka cita ya, hari ini bisa berada di sini, melihat kondisi di Desa Koa, Kecamatan Mollo Barat, dan memang cukup berat ya medannya, karena harus menyeberangi sungai," kata Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Tigor Pangaribuan di Desa Koa, Kabupaten TTS, Rabu.

Tigor mengatakan lokasi SPPG yang ditinjau merupakan daerah yang bisa dijadikan model untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah atau desa-desa yang jauh dari fasilitas infrastruktur, dan sulit dijangkau seperti di desa yang dikunjungi.

Pewarta ANTARA yang ikut dalam rombongan tersebut melaporkan bahwa untuk mencapai ke desa tersebut perjalanan membutuhkan waktu sekitar empat jam.

Namun, saat sudah dekat ke Desa Koa, rombongan harus beberapa kali berhenti di jalan, sebab akses jalan yang sulit dilalui, karena banyaknya kali-kali kecil.

Tak hanya itu, Tigor dan rombongan juga harus melewati sebuah sungai yang dikenal dengan sebutan sungai Noelmina yang lebarnya mendekati dua kilometer.

Saat melewati sungai tersebut, aliran air sungainya sangat deras, di sisi kiri dan kanan, beberapa warga berdiri di tengah sungai untuk menuntun pengemudi agar tidak salah jalan ketika menyeberangkan kendaraannya.

Tigor yakin walaupun kondisi infrastrukturnya masih belum memadai, namun pelaksanaan MBG di desa tersebut nantinya bisa dijalankan. "Kita yakin bisa dijalankan," ujar dia.

Hal ini karena antusias masyarakat yang sangat tinggi dengan program MBG tersebut, lalu kemauan dari seluruh masyarakat di desa tersebut untuk membantu terlaksananya program MBG di daerah itu.

Sekda TTS Seperius Edison Sipa mengatakan jika SPPG berjalan di desa tersebut, Desa Koa menjadi lokasi pertama di kabupaten itu yang menerapkan MBG.

"Di Kabupaten lain sudah jalan, kami juga bertanya-tanya kapan ini jalan dan akhirnya hari ini terbukti bahwa di daerah terpencil sudah hadir, kami di kota tidak ada masalah untuk menerapkannya," ujar dia.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Denpasar -

Puluhan mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Mataram berdemonstrasi di depan gedung DPRD NTB, Rabu (12/3/2025). Mereka mendesak pengesahan UU Perampasan Aset hingga menolak pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami tolak pelaksanaan makan bergizi gratis ini. Ini berdampak pada banyaknya dana infrastruktur harus disetop akibat efisiensi anggaran karena program MBG ini," kata Koordinator Umum Aksi IMM Mataram, Ahamid.

Ahamid mengatakan banyak kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang tumpang tindih. Salah satunya soal kewenangan TNI. "Tampak dalam hal ini (Prabowo) ingin memberikan peran ganda terhadap TNI," kata Ahamid.

Koordinator Lapangan Yogi Setiawan mengatakan pada program MBG, Prabowo dengan kebijakannya melakukan efisiensi APBN dengan dalih mengurangi anggaran tidak terlalu penting yang difokuskan pada keberlangsungan masyarakat.

"Tapi kami sadari bahwa semua itu hanyalah untuk mempermulus janji politiknya di awal Pemilu," tegasnya.

Ia menyoroti pemerintah yang menempatkan perwira TNI aktif dalam lembaga-lembaga sipil negara, bahkan menjabat di badan usaha milik negara (BUMN). Hal itu dinilai melanggar konstitusi negara sesuai UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Berdasarkan UU tersebut, Yogi menyebut tugas utama TNI melakukan operasi militer perang dan operasi militer. Terlepas daripada itu, TNI memiliki 14 peran, termasuk mengamankan presiden.

"Seyogyanya TNI hanya difokuskan pada titik, keamanan objek vital dalam negara, bukan untuk ikut serta menjadi bagian yang memonitoring kebutuhan pokok masyarakat. Itu jelas menyalahi aturan," ujarnya.

Yogi mendesak pemerintah segera berbenah jika ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045. "Kalau begini kondisinya bagaikan mimpi yang tidak pernah terwujudkan. Bukan jadi Indonesia Emas tapi Indonesia Cemas," tandasnya.

Berikut enam tuntutan IMM Mataram:

1. Mendesak DPRD mengesahkan RUU Perampasan Aset
2. Menolak revisi UU TNI Polri
3. Evaluasi Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di NTB
4. Menolak kebijakan efisiensi anggaran di sektor Pendidikan dan Kesehatan
5. Mengecam tindakan represif oknum terhadap masa aksi lader IMM
6. Batalkan kebijakan 'Multifungsi' TNI Polri.

Wakil Ketua DPRD NTB, Lalu Wirajaya, mengapresiasi setinggi-tingginya kepada mahasiswa telah menunjukkan semangat juang membela kepentingan masyarakat. Semua tuntutan mahasiswa bisa disampaikan dengan analisa mendalam untuk disampaikan ke DPR RI.

"Terkait ada tindakan represif oknum TNI di Bima, saya kira TNI Polri ada mekanisme yang harus dilalui jika memang terbukti melakukan tindakan demikian yang disampaikan para mahasiswa," ujar politikus Gerindra ini saat menemui para mahasiswa. Ia meminta mahasiswa melengkapi narasi terhadap enam tuntutan tersebut agar bisa disampaikan ke pusat.

Terkait RUU perampasan aset, Wirajaya meminta mahasiswa membuat analisa dalam narasi yang lengkap apa saja poin yang mengharuskan RUU itu segera disahkan. Mahasiswa juga diminta ikut bagian dalam mengawasi program MBG. Dia juga memastikan anggaran pendidikan dan kesehatan di NTB tidak akan dipangkas untuk program MBG.

"Kami sepakat pendidikan dan kesehatan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Semua tuntutan mahasiswa kami bawa kajian ini ke tingkat pusat," tandasnya.

(nor/gsp)

Mataram -

Sekitar 20 warga Perumahan Lavida di Desa Telaga Waru, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengadu ke kantor DPRD Lombok Barat, Rabu (12/3/2025). Mereka mengadukan soal perumahan mereka yang kerap dilanda banjir. Komisi III DPRD Lombok Barat juga menghadirkan perwakilan PT Meka Asia Property selaku pengembang perumahan hingga lembaga perlindungan konsumen.

Apipudin, warga perumahan Lavida milik PT Meka Asia mendesak perusahaan bertanggung jawab atas musibah yang telah dialami 230 kepala keluarga (KK). Perumahan Lavida terendam banjir pada Senin, 10 Februari 2025 lalu.

"Kami adalah korban banjir beberapa waktu lalu. Ketika hujan dengan intensitas tinggi sekitar 5 jam, perumahan kami tergenang dan membuat perabotan kami terendam," ucap Apipudin.

Dia berharap ada solusi dari pengembang perumahan. "Banjir telah meluluhlantahkkan perabotan rumah tangga kami. Lumayan kerugian yang kami hadapi," ungkap dosen UIN Mataram itu.

Bersama 230 kepala keluarga, Apipudin mendesak pengembang mengganti kerugian materi yang dialami warga. "Kami juga meminta perbaikan fasilitas, drainase, hingga jalur evakuasi agar banjir tidak terulang," ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Operasional Legal PT Meka Asia Property, Diegas Bulan Pradhana, menyampaikan kompensasi tidak bisa diberikan sebelum adanya pengecekan.

"Tidak mungkin langsung kami berikan kompensasi sebelum dilakukan pengecekan. Kami saat ini sedang fokus terhadap perbaikan persoalan teknis penyebab banjir," ucapnya.

Diegas menegaskan pengembang saat ini tengah mengerjakan saluran sebagai upaya mencegah luapan air masih ke Perumahan Lavida.

"Kami sudah membangun banyak perumahan, hanya satu ini (yang terdampak banjir)," ucapnya.

Menurut Diegas, dari sejarahnya, lokasi kawasan Desa Telagawaru, Labuapi, memang rentan terjadi banjir. Sebab, wilayah ini dilintasi oleh Kokok atau Sungai Babak. Ketika belum dibangun tanggul di kawasan sungai tersebut oleh Balai Wilayah Sungai (BWS), air pasti akan meluap.

"Satu yang harus digarisbawahi, bukan hanya Perumahan Lavida yang terdampak banjir kemarin, hampir semua perumahan di Labuapi mulai dari Desa Telagawaru hingga Perampuan juga terdampak," urainya.

Namun pihaknya di perumahan juga mengaku siap bertanggungjawab. Sebagai bentuk tanggung awab, pihak perumahan, semua warga yang mau mengungsi saat terjadi banjir, mereka menyiapkan lokasi mengungsi di Hotel Mataram Square.

"Ini sebagai bentuk tanggungjawab pengembang perumahan," tegasnya.

Sementara, Ketua Komisi III DPRD Lombok Barat Fauzi menduga banjir yang terjadi di perumahan tersebut bukan hanya karena curah hujan yang tinggi, tetapi ada pil banjir atau konstruksi teknis yang tidak dipenuhi pihak perumahan.

"Senin pekan depan kami akan turun kembali sidak ke perumahan untuk mengecek langsung pil banjir yang ditandatangani pengembang tahun 2023 apakah sudah dijalankan atau tidak?" ujar Fauzi mempertanyakan.

Dalam sidak yang direncanakan, DPRD akan memeriksa seluruh dokumen pie banjir semua perumahan dalam tahap konstruksi satu per satu apakah dilaksanakan sesuai rekomendasi teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) atau tidak.

"Terutama yang sedang dalam proses pembangunan. Agar tidak terjadi hal yang sama di perumahan lain," katanya.

"Mungkin ini juga kesalahan dari PUPR dan Dinas Perumahan dan Permukiman yang lemah. Maka fungsi pengawasan ini jadi perhatian kami," lanjut Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Nanti, Fauzi melanjutkan staf di komisi III DPRD Lombok Barat akan minta semua dokumen pil banjir perumahan yang sedang dibangun di Dinas PUPR.

"Jadi dokumen itu dasar kami untuk turun sidak nanti," katanya.

Setali tiga uang dengan Fauzi, Lalu Irwan, Anggota Komisi III DPRD Lombok Barat mengatakan pihaknya tidak antipati terhadap pengembang. Pemerintah siap bekerja sama dengan pengembang untuk membangun perumahan bagi warga.

"Tolong pengembang melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya sesuai aturan," pintanya.

Jika dalam hasil sidak ditemukan ada sejumlah pengembang nakal yang tidak taat aturan, dewan siap memberikan sanksi kartu merah.

"Sesuai arahan ketua dewan, kami Komisi III akan membuatkan rekomendasi diberikan rapor merah ke pengembang nakal yang tidak taat aturan. Perusahaan tersebut nanti tidak boleh lagi membangun perumahan di Lombok Barat," tandasnya.

(hsa/hsa)

Jakarta (ANTARA) - Program tiga juta rumah yang digulirkan Presiden RI Prabowo menjadi angin segar bagi masyarakat yang belum memiliki rumah. Tentunya kebijakan ini harus juga dibarengi dengan penyediaan rumah berkualitas.

Program penyediaan rumah berkualitas tersebut tidak semuanya harus tapak (landed house), seperti permukiman padat di Jakarta, yang dibutuhkan adalah rumah susun (rusun), baik sewa maupun menjadi hak milik.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri memiliki dua program terkait program tiga juta rumah, yakni rumah susun sederhana milik (rusunami) dan rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Tentunya, meski menyandang kata subsidi, syarat dari rumah yang menjadi program pemerintah itu harus layak dan berkualitas. Rumah subsidi (rusun dan tapak), meski secara desain terlihat sederhana, tetapi dari segi struktur harus berkualitas seperti bangunan hunian lainnya, tidak ada yang dikurang-kurangi, sehingga memberikan keamanan bagi penghuninya.

Struktur dalam hal ini penggunaan pondasi, penggunaan besi, penggunaan bata, dan atap dari bangunan, semua itu terkait dengan keselamatan penghuninya. Berikut yang juga harus menjadi pertimbangan adalah ketersediaan jaringan air minum dan listrik.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi penanggung jawab program tiga juta rumah masih menemukan rumah subsidi yang dibangun pengembang belum layak untuk dihuni. Kasusnya beragam, mulai dari banjir, longsor, serta akses ke perumahan yang belum beraspal.

Kondisi rumah subsidi yang belum layak itu, bahkan ditemukan Sekjen Perumahan dan Kawasan Permukiman Didyk Choiroel. Beberapa rumah program tersebut, bahkan ada yang ditinggal penghuninya karena tidak puas dengan apa yang dijanjikan.

Pemerintah secara tegas mensyaratkan pengembang rumah subsidi harus bertanggung jawab atas rumah yang dibangunnya, termasuk fasilitas dan sarana yang tersedia, sehingga penghuni tetap merasa nyaman.

Bagi pengembang yang akan membangun rumah bersubsidi, sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan panduannya, tinggal mereka mengikuti aturan yang ada. Sebagai contoh, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2947/KPTS/M/2024 tentang Desain Prototipe/ Purwarupa Rumah Tinggal Sederhana.

Di dalam keputusan itu tertuang soal desain bangunan, termasuk syarat bahan bangunan yang dipakai. Pemerintah menggulirkan peraturan tersebut dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap konsumen yang akan membeli rumah.

Pertimbangan matang

Membeli rumah bukanlah perkara mudah, meski sudah mendapat subsidi. Konsumen tentunya harus bisa mengangsur bunga dan pokok dari rumah. Keputusan untuk membeli rumah itu membutuhkan pertimbangan matang karena akan dihuni jangka panjang dan dimanfaatkan anak dan cucu.

Bahkan, untuk membeli rumah juga harus mempertimbangkan untuk keperluan lain, seperti pendidikan anak, kebutuhan pokok sehari-hari, kesehatan, hiburan keluarga, dan transportasi. Kondisi demikian membuat masyarakat harus melakukan kalkulasi secara cermat sebelum memutuskan membeli rumah.

Soal akses dan transportasi merupakan faktor yang harus diperhitungkan. Banyak dari kawasan perumahan yang ditinggal penghuninya karena pengembangannya lambat, seperti sulitnya akses menuju fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pasar yang membuat biaya transportasi justru membengkak.

Tentunya kondisi-kondisi di luar dugaan seperti ini akan menyulitkan pemilik rumah karena di satu sisi masih terikat kepada cicilan KPR/ KPA, sedangkan di sisi yang lain belanja rumah tangga terus mengalami kenaikan.

Sehingga pemerintah sangat perhatian dengan pengadaan rumah subsidi ini. Hadirnya rumah seharusnya membuat penghuninya semakin sejahtera. Kebutuhan dasar seharusnya dapat dipenuhi dengan mudah, seperti air bersih, kebutuhan pokok, pendidikan, dan sebagainya.

Pengembangan rumah ideal ke depan adalah berbasis transit atau transit oriented development (TOD), sehingga memudahkan penghuni untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Apabila lokasi transportasi publik agak jauh dari permukiman, maka pengembang bisa memberikan solusi dengan menyediakan kendaraan antara jemput (shuttle).

Dengan hunian berkonsep TOD, tentunya akan mendorong penghuni menggunakan transportasi publik dalam beraktivitas. Dengan demikian penggunaan kendaraan pribadi dapat ditekan, sehingga menjadi solusi kemacetan lalu lintas dan pemborosan bahan bakar.

Percepatan

Perlindungan terhadap konsumen yang akan membeli rumah subsidi sebenarnya sudah dibuat sedemikian rupa menjadi tiga lapis. Lapis pertama, tentunya pemerintah selaku regulator, sedangkan lapis kedua adalah bank penyalur KPR/KPA dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) selaku penyalur subsidi, sedangkan lapis ketiga masyarakat sendiri untuk memeriksa langsung lokasi perumahan yang ditawarkan, sebelum memutuskan membeli.

Bank penyalur dan BP Tapera memiliki kewenangan untuk tidak menyalurkan KPR/KPA, apabila aspek legalitas (sertifikat) dan fasilitas dasar belum terpenuhi. Sebagai contoh, pengadaan air bersih dan listrik dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen.

Sementara untuk masyarakat sendiri, pentingnya bagi pemerintah memberikan edukasi untuk senantiasa memeriksa lokasi sebelum memutuskan membeli, termasuk mengetahui apakah di lokasi tersebut tersedia fasilitas dasar (sekolah, rumah sakit, pasar) serta yang lebih penting lagi bebas banjir.

Program tiga juta rumah dapat tercapai apabila tercipta kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat. Sebut saja pemerintah dan pengembang berupaya memenuhi target tersebut, namun ternyata konsumennya kehilangan daya beli, -tentunya bakal tidak akan ketemu.

Terkait hal itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tengah merancang pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) yang peraturannya tengah disusun. Pembentukan wadah ini merupakan amanat dari UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, dan UU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Dengan hadirnya badan baru ini diharapkan bisa mendorong program tiga juta rumah dengan melakukan koordinasi program-program perumahan yang berjalan saat ini, mulai dari hunian berimbang (kewajiban pengembang rumah mewah untuk membangun rumah subsidi), mengelola sumber dana terkait perumahan, termasuk dana subsidi, memastikan kebijakan yang ada saat ini menjamin ketersediaan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan.

Badan baru ini seharusnya bisa mewujudkan program pemerintah tersebut mengingat selama ini banyak institusi yang terlibat di dalam pengadaan rumah subsidi, tetapi tidak ada yang bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi, terutama apabila ada terjadi permasalahan di lapangan.

Contoh di atas kondisi perumahan yang tidak sesuai harapan penghuni dan pemerintah selaku penyedia anggaran tidak lagi terulang. Dengan demikian masyarakat (konsumen) semakin percaya dan berbondong-bondong mengantre membeli rumah yang pada akhirnya program tiga juta rumah dapat terwujud.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengumumkan rencana renovasi 700 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

Program tersebut akan melibatkan kerja sama antara pemerintah dengan pihak swasta, yakni Yayasan Buddha Tzu Chi dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Renovasi 500 unit RTLH akan didanai oleh Yayasan Buddha Tzu Chi melalui Pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma (Aguan). Sementara tambahan 200 rumah lainnya akan direnovasi oleh Kadin Indonesia.

"Buddha Tzu Chi menyiapkan 500 rumah yang mau dibangun maupun direnovasi," ujar Ara di Sekretariat RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (11/3), dikutip dari detikcom.

Aguan mengatakan, anggaran yang digelontorkan untuk bedah rumah adalah Rp20 juta per unit.

"Satu rumah kan Rp 20 juta, tinggal dikali aja," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Pembangunan dan Pengembangan Desa Tertinggal Thomas Jusman menyatakan kesiapan Kadin Indonesia yang akan merenovasi 200 rumah warga.

"Pak Menteri tadi memang totalnya 500 rumah, tetapi memang kita sebar ke lima provinsi, salah satunya DKI siap (renovasi) 200 (unit rumah)," katanya.

Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menyebut sudah ada 232 kepala keluarga yang siap direnovasi rumahnya. Biaya renovasi maupun sewa kontrak untuk warga yang pindah sementara ditanggung oleh Yayasan Buddha Tzu Chi.

Pembangunan tahap pertama sebanyak 148 unit rumah akan dimulai pada 14 April 2025. Para warga sementara akan tinggal di kontrakan selama 6 bulan, mulai 10 April 2025.

"Itu kisarannya (biaya sewa) antara Rp800 (ribu per bulan) sampai dengan Rp1 juta (per bulan) yang nantinya akan ditanggung oleh Buddha Tzu Chi selama 6 bulan. Untuk yang 84 lagi, tadi sudah dibicarakan, setelah 6 bulan. Jadi, sekitar 8 November itu akan dilakukan tahap kedua," jelas Sri.

Aguan juga menjanjikan uang sewa tambahan selama 3 bulan apabila proses renovasi belum rampung dalam 6 bulan.

"Tambah 3 bulan (bayar sewa kontrakan)," ujarnya.

Bisnis.com,JAKARTA- Perwakilan Himpunan Pengembangan Perumahan Rakyat (Himperra) Aviv Mustaghfirin mengakui bahwa para pengembang memang siap menyukseskan program 3 juta rumah karena mereka melihat ada animo yang tinggi.

“Aslinya semuanya pengembang juga siap. Buktinya dari tahun ke tahun selalu kekurangan kuota. Kita tahu bersama bahwa semuanya backlog masih di angka 9,8 juta itu,” ujarnya, dalam obrolan Broadcash di kanal Youtube Bisniscom.

Dia melanjutkan, untuk memenuhi backlog 9,8 juta itu, bisa dilakukan dengan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah.

“Kalau dihitung secara hitung-hitungan logika 3 juta x 5 tahun itu kan 15 juta. Sementara kita tahu bahwa 9,8 juta itu backlog-nya dan setiap tahunnya itu menambah bertambah jadi 800.000 sampai 1 juta. Kalau setiap tahun bertambah 1 juta anggap saja maka 5 tahun, kan 5 juta tambahnya. Backlog-nya 9,8 atau anggap saja 10 juta. Berarti 3 x 5 kan harusnya selesai itu,” urainya.

Hanya saja, menurutnya, hitung-hitungan di atas kertas tentunya berbeda dengan praktik di lapangan di mana tidak mudah menyelesaikan persoalan backlog tersebut.

Dia melanjutkan, program penyediaan rumah sebanyak 3 juta unit itu merupakan angin segar bagi para pengembang. Hal itu dianggap memberikan nafas baru bagi mereka untuk menjalankan usaha.

Mereka kian menyadari banyak kesempatan yang bisa mereka peroleh dari program pemerintah itu. Pasalnya, 3 juta unit yang dimaksud tidak hanya rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), tapi juga rumah komersil.

Rumah nonsubsidi yang dimaksud seperti apartemen, serta rumah di pedesaan yang tidak tentu saja biaya produksinya tidak semahal rumah di daerah perkotaan.

Hal-hal inilah yang menurutnya menunjukkan potensi cerah dari program 3 juta rumah, bagi para pengembang.

“Kalau rumah subsidi saya pikir tidak akan bergeser dari angka-angka sebelumnya. Sampai dengan sekarang pun rumah subsidi juga berjalan dengan angka 220.000 yang belum berubah itu. Karena mau tidak mau bank kan tetap melayani. Sekalipun mungkin ketir-ketir nih bank yang menyalurkan KPR-nya,” jelasnya.