IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) oleh pemerintah sebagai langkah strategis dalam mendukung pembiayaan infrastruktur, termasuk Program 3 Juta Rumah

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menegaskan, kebijakan ini sejalan dengan upaya menciptakan pendanaan berkelanjutan.

“Keputusan pemerintah untuk menerbitkan SBN merupakan langkah strategis untuk mendapatkan pendanaan berkelanjutan," ujar Inarno di Jakarta, dikutip Minggu (9/3/2025).

SBN merupakan instrumen investasi di pasar modal yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Adapun SBN dapat dibeli oleh investor baik individu maupun institusi.

Belum lama ini, Bank Indonesia (BI) berniat untuk menambah pembelian SBN yang diterbitkan pemerintah sebagai dukungan mendanai program 3 juta rumah.

Mekanisme pembelian, menurut BI, dilakukan baik di pasar perdana, maupun sekunder. Hingga 17 Februari 2025, BI telah membeli SBN melalui pasar sekunder sneilai Rp32,46 triliun.

Inarno menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah, regulator, dan lembaga keuangan dalam menyukseskan kebijakan ini.

“kami mengapresiasi komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat melalui penerbitan SBN. Inisiatif ini akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi," katanya. (Wahyu Dwi Anggoro)

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan Kementerian PKP akan merenovasi 500 rumah tidak layak huni milik warga di Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Hunian di Tanah Tinggi diharapkan bisa menjadi percontohan penataan kawasan permukiman di perkotaan.

Renovasi rumah dilakukan dengan menggandeng Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan) melalui Yayasan Buddha Tzu Chi. Proyek tersebut merupakan hasil dari kesepakatan antara warga bersama pihak Kecamatan Johar Baru dengan yayasan.

"Dengan semangat melaksanakan arahan Bapak Presiden Prabowo, Gotong Royong membangun rumah untuk rakyat, hari ini saya bersama Pak Aguan dari Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia siap merenovasi 500 unit rumah tidak layak huni di Kelurahan Johar Baru," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (9/3/2025).

Hal itu diungkapkan Ara saat melakukan dialog dengan warga di Sekretariat RW 012 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat kemarin.

Ara mengatakan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia semula menyatakan siap membangun rumah vertikal untuk warga yang memiliki hak atas tanahnya secara berkelompok. Namun, berdasarkan hasil dialog dengan warga, disepakati bahwa program perumahan yang dilakukan adalah program bedah rumah melalui renovasi rumah warga.

Ia menambahkan dukungan Yayasan Budha Tzu Chi Indonesia dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini adalah bentuk dari gotong royong untuk membantu rakyat memiliki rumah layak huni. Hal ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto gotong royong membangun rumah rakyat menjadi cara mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

"Masyarakat maunya dibangun atau direnovasi? Ternyata maunya direnovasi. Jadi kami akan menjadikan program bedah rumah melalui renovasi rumah warga di Kelurahan Johar Baru ini. Nanti renovasinya setelah Lebaran dan ini diskusi ini menunjukkan bahwa pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat," ungkapnya.

Terpisah, Ketua RW 012 Imron Buchori menyampaikan Ara dan Aguan mendatangi ke tanah tinggi untuk program renovasi rumah warga. Program tersebut termasuk bedah rumah Nenek Hasna, warga Tanah Tinggi yang sempat viral lantaran tinggal di rumah 2x3 meter bersama 12 anggota keluarganya.

"Pak Menteri (PKP) dan Pak Aguan datang untuk program rumah Bu Hasna/renovasi (rumah) warga, malah ditambah 18 rumah lagi tahap kedua sisa dari 500 untuk wilayah Kecamatan Johar Baru," kata Imron kepada detikProperti.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Keputusan pemerintah untuk menerbitkan SBN merupakan langkah strategis untuk mendapatkan pendanaan berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang bahwa penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang akan dilakukan pemerintah dalam rangka mendukung sektor perumahan merupakan langkah strategis guna mendapatkan pendanaan yang berkelanjutan.

“Keputusan pemerintah untuk menerbitkan SBN merupakan langkah strategis untuk mendapatkan pendanaan berkelanjutan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan, Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK) Inarno Djajadi di Jakarta, Sabtu.

Inarno menyampaikan, OJK turut mengapresiasi komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat melalui penerbitan SBN.

“Pasar modal tentunya di sini memainkan peran penting juga dalam pembiayaan proyek infrastruktur jangka panjang, termasuk pembangunan perumahan,” kata dia.

OJK, ujar Inarno, juga tetap optimis bahwa inisiatif ini akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi berkat kolaborasi yang kuat antara pemerintah, regulator, dan lembaga keuangan.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan rencana penerbitan SBN perumahan sebagai bagian dari upaya mendukung program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Kamis (20/2) di Jakarta menyampaikan bahwa penerbitan SBN perumahan ini akan dialokasikan khusus untuk pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Sri Mulyani, mekanisme ini merupakan modifikasi dari skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan ditingkatkan skalanya.

Selain penerbitan SBN, dari sisi fiskal, juga telah ada berbagai inovasi instrumen keuangan bagi sektor perumahan, di antaranya melalui FLPP yaitu fasilitas likuiditas yang sumber dananya dari APBN dengan suku bunga rendah yang disalurkan oleh BP Tapera kemudian melalui perbankan.

Kemudian juga ada pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF), yang dananya di-blend kepada perbankan dengan tujuan utama untuk MBR.

Adapun dari sisi moneter, Bank Indonesia (BI) mendorong kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) dengan menurunkan giro wajib minimum (GWM) perbankan, atau menambah insentif likuiditas dari semula 4 persen menjadi 5 persen dana pihak ketiga (DPK).

"Di antaranya itu untuk insentif likuiditas ke program perumahan dari sekarang Rp23,19 triliun akan dinaikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun," kata Gubernur BI Perry Warjiyo.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membangun rumah untuk guru. Hal ini dilakukan untuk memastikan para guru tinggal di dekat tempatnya mengajar.

Pada Jumat (7/3/2025), Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara), Mendikdasmen Abdul Mu'ti, serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti telah bertemu untuk berdiskusi terkait rencana pembangunan rumah untuk guru serta konsolidasi data BPS. Pertemuan tersebut dilakukan di kantor Kementerian PKP.

Ara menyatakan, sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut akan disiapkan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Menteri PKP dan Mendikdasmen serta Kepala Badan Pusat Statistik. Ia berharap dengan adanya bantuan perumahan, para guru dapat menikmati fasilitas tempat tinggal yang lebih baik dan mendukung kesejahteraan mereka.

"Agar tepat sasaran kita sangat membutuhkan data masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) karena rumah bersubsidi ini diperuntukan untuk MBR, datanya ada di BPS dan kriterianya BPS yang buat karena Pak Presiden meminta jangan sampai penerima bantuan tidak tepat sasaran dan rumahnya pun harus berkualitas karena guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa bagi kita," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (8/3/2025).

Sementara itu, Abdul Mu'ti mengatakan bahwa pembangunan rumah untuk guru ditargetkan sebanyak 20.000 unit rumah. Pembangunan rumah tersebut nantinya akan menggunakan data penerima yang ditentukan dari pihak BPS yang berkoordinasi dengan Kemendikdasmen.

Adapun, tujuan pembangunan perumahan dinas untuk guru adalah untuk memastikan guru dapat tinggal dekat dengan lokasi tempat mengajar sehingga mereka dapat bekerja lebih maksimal. Selain itu, rumah dinas guru juga menjadi bagian dari upaya untuk menarik dan mempertahankan tenaga pengajar di daerah-daerah yang membutuhkan.

"Mudah-mudahan dapat membantu para guru agar lebih semangat dalam bekerja dan lebih fokus karena masih banyak guru yang belum mempunyai rumah layak huni sesuai keinginan Presiden Prabowo yang sangat perhatian dengan guru di Indonesia," tutur Abdul Mu'ti.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Turki hingga UEA Akan Jadi Investor Program 3 Juta Rumah

Video: Turki hingga UEA Akan Jadi Investor Program 3 Juta Rumah

Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) akan menindak tegas pengembang-pengembang nakal yang membangun rumah subsidi yang tidak bertanggung jawab. Hal itu dilakukan setelah ditemukan beberapa rumah subsidi yang tidak sesuai standar.

Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman sempat mengatakan pengembang rumah subsidi yang telah mendapat insentif dari APBN lewat skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) seharusnya bisa membangun rumah sesuai standar.

Menanggapi hal ini, CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan langkah yang diambil Kementerian PKP sudah bagus untuk menyaring pengembang-pengembang yang tidak bertanggung jawab.

"Itu satu hal yang bagus. Kalau pengembangnya itu tidak perform, kualitasnya jelek, menurut saya ya blacklist aja. Itu dari tahun 2009, kita bilang gitu," kata Ali Ali saat ditemui di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (7/3/2025).

Ia merasa pengembang nakal memang sudah seharusnya dihentikan aktivitasnya dengan cara diblacklist. Lalu, pemerintah juga harus mendukung pengembang yang amanah dengan memberikan insentif.

"Kalau emang blacklist, jadi blacklist aja. Tapi kalau pengembang yang bagus, kasih dong insentif kan gitu kan. Dan saya yakin banyak pengembang-pengembang yang nakal itu yang di luar asosiasi banyak yang tidak ada pengawasan," ujarnya.

Sementara itu, Pengamat Properti Anton Sitorus menyatakan seharusnya Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) lebih fokus pada langkah pembangunan rumah dahulu. Menangani persoalan pengembang nakal, bisa dilakukan setelahnya.

"Kalau misalnya kalau dia mau fokus, yaudah fokusnya mana dulu nih? Kalau masalah ngurusin yang nakal-nakal itu kan itu harusnya proses kedua. Proses pertama kan yang sekarang lagi diurusin adalah gimana caranya membangun, gimana caranya membuat supply rumahnya nih, gimana nih?" kata Anton saat ditemui di tempat yang sama.

"Menurut saya emang si menterinya nggak fokus. Semua diurusin. Yang bukan urusannya dia diurusin," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Heri Jerman mengungkapkan pihak PKP telah mengirimkan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Nantinya, jika ada pengembang yang dinyatakan oleh BPK tidak bertanggung jawab, pihak PKP akan mengirimkan surat teguran untuk segera memperbaiki kerusakan pada rumah. Mereka ingin ke depannya FLPP dapat tersalurkan kepada pengembang yang dapat bertanggung jawab.

Ia menuturkan pengembang nakal tersebar di seluruh Indonesia. Di wilayah Jabodetabek sendiri, mereka telah menemukan 14 pengembang.

"Langkah saya sebagai inspektur jendral, hari ini saya sudah membuat surat kepada BPK RI untuk dilakukan audit untuk tujuan tertentu. Supaya nanti bisa diperoleh petunjuk yang komprehensif, bagaimana tata kelolanya, siapa bertanggung jawab apa," kata Heri di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (13/2/2025) lalu.

Video: Turki hingga UEA Akan Jadi Investor Program 3 Juta Rumah

Video: Turki hingga UEA Akan Jadi Investor Program 3 Juta Rumah

untuk Kabupaten Bandung disiapkan SPPG di 361 titik

Kabupaten Bandung (ANTARA) - Bupati Bandung Dadang Supriatna menyatakan Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyiapkan 361 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memenuhi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Bandung.

"Tadi saya sudah berkordinasi langsung dengan Kepala BGN, ternyata untuk Kabupaten Bandung disiapkan SPPG di 361 titik," kata Dadang di Kabupaten Bandung, Jumat.

Dadang mengatakan dari satu titik SPPG bisa melayani 3.000-an sasaran dari kalangan PAUD, TK sampai pelajar SD - SMA. Termasuk para santri pondok pesantren, yang diperkirakan bisa mencapai 1,2 juta sasaran.

Menurutnya, anggaran pelaksanaan MBG sudah disiapkan pemerintah pusat mencapai Rp400 triliun untuk seluruh Indonesia. Tinggal kesiapan pemerintah daerah di lapangannya masing-masing.

"Jadi, tidak usah khawatir, anggaran sudah disiapkan pemerintah pusat. Para kepala desa juga tolong untuk dipersiapkan pelaksanaan program MBG ini dengan skema pembiayaan dari Alokasi Dana Desa (ADD) untuk operasional SPPG di desanya masing-masing melalui koperasi desa," katanya.

Selain membahas SPPG, Bupati bersama BGN juga membahas berbagai aspek teknis lainnya dari program MBG. Seperti jenis makanan bergizi yang akan disiapkan, mekanisme distribusi, mitra program MBG, serta kriteria penerima manfaat.

"Kunjungan ke Badan Gizi Nasional ini merupakan langkah awal yang penting dalam mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto,” kata Dadang.

Sementara itu, Komandan Kodim 0624/Kabupaten Bandung, Letkol Inf Tinton Amin Putra akan memprioritaskan petani lokal sebagai pemasok utama bahan pangan untuk program MBG.

Tinton mengatakan hal ini dilakukan untuk memastikan program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak sekolah tetapi juga memberdayakan perekonomian lokal.

“Walaupun anggaran berasal dari pusat, kami membeli bahan-bahan dari petani dan pelaku usaha lokal. Dengan cara ini, roda perekonomian masyarakat di setiap wilayah tetap berputar,” kata dia.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

BANDUNG, KOMPAS.com – Bupati Bandung Dadang Supriatna mengungkapkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyiapkan 361 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Kabupaten Bandung untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam waktu dekat, program MBG akan kembali dijalankan secara bertahap di beberapa sekolah.

"Saya sudah berkoordinasi langsung dengan Kepala BGN Prof Dadan Hindayana di Komplek Kementerian Pertanian Jakarta, ternyata untuk Kabupaten Bandung disiapkan SPPG di 361 titik," ujar Dadang saat ditemui di Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Rabu (5/3/2025).

Setiap titik SPPG ditargetkan mampu menyediakan lebih dari 3.000 porsi makanan bagi anak PAUD, TK, hingga pelajar SD-SMA, termasuk para santri pondok pesantren. Dengan jumlah tersebut, total penerima manfaat diperkirakan mencapai 1,2 juta anak.

Dadang menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sebesar Rp400 triliun untuk pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia.

"Jadi, tidak usah khawatir, anggaran sudah disiapkan pemerintah pusat," katanya.

Selain pendanaan dari pusat, Dadang meminta para kepala desa untuk ikut mendukung program ini melalui skema pembiayaan dari Alokasi Dana Desa (ADD) guna operasional SPPG di masing-masing desa.

"Para kepala desa juga tolong untuk dipersiapkan pelaksanaan program MBG ini dengan skema pembiayaan dari ADD melalui koperasi desa," tegasnya.

Selain anggaran, aspek teknis seperti mekanisme distribusi, jenis makanan bergizi, mitra program, serta kriteria penerima manfaat juga telah dibahas agar program ini berjalan optimal.

Bisnis.com,JAKARTA-- Pengembang perumahan rakyat menantikan kepastian skema pebiayaan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo.

Perwakilan Himpunan Pengembangan Perumahan Rakyat (Himperra) Aviv Mustaghfirin mengatakan awalnya, pemerintah berencana menyiapkan anggaran subsidi perumahan yang akan diberikan pada 2025 sebesar Rp28,2 triliun.

Jumlah itu untuk subsidi 220.000 unit rumah dengan pola perbandingan pembiayaan 75 persen itu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kemudian 25 persen dari fasilitas kredit perbankan.

“Kemarin memang mau ditingkatkan. Awal-awal ketika Pemerintahan Pak Prabowo itu sempat digaungkan akan dinaikkan subsidinya sampai dengan 500.000 unit. Jadi naik dari 220 yang dulu, yang terakhir di tahun 2024 bahkan belum sampai tercapai di 220 karena mungkin perhitungan anggaranya dihentikan karena ada pergantian kepemimpinan,” ujarnya dalam obrolan Broadcash di kanal Youtube Bisniscom.

Dia melanjutkan, dalam perjalanan, setelah terjadi peralihan pemerintahan dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto, ada inovasi mengenai pembiayaan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatkaan besaran APBN yang dialokasikan untuk menyubsidi pemerintahan tidak bertambah.

“Jadi kalau misalnya dulu pernah ditetapkan Rp28,2 triliun misalnya untuk pembiayaannya, maka angka itu tetap seperti itu, tetapi perbandingan yang membiayai yang dibedakan. Jadi tidak 75-25 tetapi 50-50. 50 APBN dan 50 perbankan itu pun setelah dihitung ternyata tidak sampai menyubsidi 500.000 rumah tapi mentok angkanya di 330.000 unit,” jelasnya.

Selain itu, ada sekma alternatif lainnya dengna harapan agar tidak terlalu membebani perbankan di mana sempat digulirkan persentase di 60-40. Artinya 60 persen akan dibiayai dengan APBN dan sisanya oleh perbankan.

Jika mneggunakan skema ini, tuturnya, makan jumlah rumah yang diguyur subsidi akan meningkat dari 220.000 unit menjadi 270.000 unit atau meningkat 50.000 unit.

“Ini yang kita tunggu-tunggu sampai saat ini pun itu masih belum ada keputusan skema mana yang akan dipakai. Jadi masih tarik ulur terus ini, entah ini di sisi anggaran pemerintahnya, kita tahu sekarang lagi banyak efisiensi,” paparnya.

Dia mengaku belum mengetahui dampak efisiensi anggaran pemerintah terhadap realisasi rencana subsidi 3 juta rumah.

“Karena tentu operasional yang dikurangi di Kementerian PKP dari Rp5 triliunan menjadi Rp1,6 triliun itu berefek terhadap kinerja Kementerian dan timnya. Ini yang kita masih belum mengetahui ya,” pungkasnya.

Bank Indonesia (BI) akan membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah untuk mendukung program 3 juta rumah.

Direktur Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, R. Triwahyono menjelaskan, pembelian SBN akan dilakukan di pasar perdana untuk tenor yang sampai dengan 1 tahun.

"Pembelian SBN kita tetap sama. Jadi artinya kita melakukan pembelian SBN bisa di pasar perdana untuk yang tenor sampai dengan 1 tahun," kata Tri dalam acara Pembahasan Asesmen Ekonomi Terkini di Tugu Kuntskring Palais, Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025).

BI juga akan melakukan pembelian SBN melalui pasar sekunder melalui perbankan untuk mendukung program 3 juta rumah.

"Dan kita membeli di pasar sekunder itu artinya beneran kita sama perbankan, kita beli di bank. Jadi kita transaksi dengan perbankan pembelian untuk yang Surat Utang Negara (SUN), yang bukan SBN dan SBNS," terang Tri.

Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juli Budi Winantya mengatakan, dukungan terhadap program 3 juta rumah akan diberikan dalam bentuk Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dana pihak ketiga atau DPK menjadi 5%.

"Yang sudah resmi diumumkan adalah dalam bentuk peningkatan KLM dari 4% ke 5%. Selain itu apakah ada? Sementara mungkin baru KLM dukungan-dukungan lainnya masih dalam pembicaraan," jelas Juli.

Sebagai informasi, penerbitan surat utang ini merupakan tambahan skema pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Keputusan untuk menerbitkan SBN perumahan berdasarkan hasil pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Ketu

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim S Djojohadikusumo mengatakan, BI menyiapkan dana Rp 130 triliun untuk sektor perumahan.

Langkah ini sebagai bentuk dukungan untuk pembiayaan program Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 3 juta rumah per tahun. Namun hashim tak merincikan dukungan dana tersebut berupa penerbitan Surat berharga Negara (SBN) ataupun insentif likuiditas makroprudensial (KLM).

"Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu minggu lalu keputusan Pak Perry (Gubernur BI), saya dengar," kata Hashim, dalam acara Economic Outlook 2025 di Westin Hotel Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Hashim mengatakan, dana Rp 130 triliun tersebut seluruhnya berasal dari dalam negeri. Hal ini menunjukkan pemerintah tidak hanya mengejar investasi asing untuk merealisasikan program tersebut.

Di samping itu, sejumlah investor asing juga telah berkomitmen untuk menanamkan modalnya ke proyek 3 juta rumah. Hal ini mulai dari India, Singapura, serta yang terbaru ada Turki. Kondisi ini membuatnya semakin optimistis bahwa program ini bisa terealisasi dengan baik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) menyetujui dukungannya terhadap program perumahan terjangkau yang dicanangkan oleh pemerintah dengan menyediakan likuiditas sebesar Rp 130 triliun.

Ekonom KISI Asset Management Arfian Prasetya Aji menuturkan, BI menegaskan bahwa dukungan ini sejalan dengan kebijakan makroekonomi yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta kesejahteraan masyarakat melalui sektor perumahan.

Menurut Arfian, BI juga menegaskan tiga bentuk dukungan terhadap program perumahan yakni memastikan program Asta Cita berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi yang dapat dibeli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

BI juga mendukung penyediaan insentif likuiditas bagi bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas, termasuk perumahan.

Selain itu, BI juga mendukung pendanaan program perumahan dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

"Peningkatan likuiditas di sektor perbankan diharapkan mampu mempercepat penyaluran kredit ke sektor perumahan, yang memiliki efek berantai terhadap berbagai industri seperti semen, baja, bahan bangunan, serta tenaga kerja konstruksi," ujar dia dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (6/3/2025).

Namun demikian, ia berpandangan kebijakan ini juga memunculkan perdebatan mengenai independensi BI.

"Beberapa investor menilai bahwa keterlibatan BI yang terlalu dalam dalam kebijakan pemerintah dapat mengurangi kredibilitasnya sebagai otoritas moneter yang independen," imbuh dia.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi.

Ketika kekhawatiran ini berlanjut, ia menuturkan, terdapat potensi arus modal asing keluar bisa meningkat.

"Yang pada akhirnya dapat berdampak pada stabilitas sektor keuangan Indonesia," tutup dia.

Sebagai informasi, BI menyiapkan Rp 130 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah.

Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan hal itu dalam acara Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Namun, ia tidak merinci apakah dana itu akan disalurkan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) atau untuk pembelian Surat Berharga Negara (SBN) perumahan.

"Saya dengar Bank Indonesia bersedia menjajakkan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu keputusan Pak Perry Warjiyo (Gubernur BI) minggu lalu. Dananya semua dari dalam negeri," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) menyetujui dukungannya terhadap program perumahan terjangkau yang dicanangkan oleh pemerintah dengan menyediakan likuiditas sebesar Rp 130 triliun.

Ekonom KISI Asset Management Arfian Prasetya Aji menuturkan, BI menegaskan bahwa dukungan ini sejalan dengan kebijakan makroekonomi yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta kesejahteraan masyarakat melalui sektor perumahan.

Menurut Arfian, BI juga menegaskan tiga bentuk dukungan terhadap program perumahan yakni memastikan program Asta Cita berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi yang dapat dibeli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

BI juga mendukung penyediaan insentif likuiditas bagi bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas, termasuk perumahan.

Selain itu, BI juga mendukung pendanaan program perumahan dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

"Peningkatan likuiditas di sektor perbankan diharapkan mampu mempercepat penyaluran kredit ke sektor perumahan, yang memiliki efek berantai terhadap berbagai industri seperti semen, baja, bahan bangunan, serta tenaga kerja konstruksi," ujar dia dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (6/3/2025).

Namun demikian, ia berpandangan kebijakan ini juga memunculkan perdebatan mengenai independensi BI.

"Beberapa investor menilai bahwa keterlibatan BI yang terlalu dalam dalam kebijakan pemerintah dapat mengurangi kredibilitasnya sebagai otoritas moneter yang independen," imbuh dia.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi.

Ketika kekhawatiran ini berlanjut, ia menuturkan, terdapat potensi arus modal asing keluar bisa meningkat.

"Yang pada akhirnya dapat berdampak pada stabilitas sektor keuangan Indonesia," tutup dia.

Sebagai informasi, BI menyiapkan Rp 130 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah.

Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan hal itu dalam acara Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Namun, ia tidak merinci apakah dana itu akan disalurkan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) atau untuk pembelian Surat Berharga Negara (SBN) perumahan.

"Saya dengar Bank Indonesia bersedia menjajakkan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu keputusan Pak Perry Warjiyo (Gubernur BI) minggu lalu. Dananya semua dari dalam negeri," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) menyetujui dukungannya terhadap program perumahan terjangkau yang dicanangkan oleh pemerintah dengan menyediakan likuiditas sebesar Rp 130 triliun.

Ekonom KISI Asset Management Arfian Prasetya Aji menuturkan, BI menegaskan bahwa dukungan ini sejalan dengan kebijakan makroekonomi yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta kesejahteraan masyarakat melalui sektor perumahan.

Menurut Arfian, BI juga menegaskan tiga bentuk dukungan terhadap program perumahan yakni memastikan program Asta Cita berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi yang dapat dibeli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

BI juga mendukung penyediaan insentif likuiditas bagi bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas, termasuk perumahan.

Selain itu, BI juga mendukung pendanaan program perumahan dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

"Peningkatan likuiditas di sektor perbankan diharapkan mampu mempercepat penyaluran kredit ke sektor perumahan, yang memiliki efek berantai terhadap berbagai industri seperti semen, baja, bahan bangunan, serta tenaga kerja konstruksi," ujar dia dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (6/3/2025).

Namun demikian, ia berpandangan kebijakan ini juga memunculkan perdebatan mengenai independensi BI.

"Beberapa investor menilai bahwa keterlibatan BI yang terlalu dalam dalam kebijakan pemerintah dapat mengurangi kredibilitasnya sebagai otoritas moneter yang independen," imbuh dia.