Ini mereka (asosiasi-asosiasi pengembang) kemarin meminta saya untuk bertemu dengan Menteri Dalam Negeri karena pelaksanaan SKB 3 Menteri mengenai pembebasan BPHTB dan PBG belum berjalan di banyak daerah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian siap menindaklanjuti keluhan asosiasi pengembang perumahan terkait masih banyaknya pemerintah daerah yang belum menjalankan surat keputusan bersama (SKB) Tiga Menteri mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Ini mereka (asosiasi-asosiasi pengembang) kemarin meminta saya untuk bertemu dengan Menteri Dalam Negeri karena pelaksanaan SKB 3 Menteri mengenai pembebasan BPHTB dan PBG belum berjalan di banyak daerah," ujar Maruarar Sirait atau Ara dalam pertemuan dengan Mendagri Tito Karnavian bersama pengembang di Jakarta, Selasa.

Ara dan Tito berencana akan melakukan pengecekan langsung di lapangan terkait pelaksanaan SKB Tiga Menteri tersebut di daerah-daerah pada Mei.

Sejauh ini daerah-daerah yang rencananya akan dilakukan pengecekan tersebut yakni Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan.

Mendagri Tito Karnavian berencana akan melakukan zoom meeting terlebih dahulu dengan kepala daerah yang belum menjalankan SKB 3 Menteri tersebut, sebelum melakukan pengecekan langsung ke daerah-daerah terkait pelaksanaan SKB Tiga Menteri tersebut bersama Menteri PKP pada Mei.

"Nanti saya akan melakukan zoom meeting dengan daerah-daerah yang belum menjalankan," kata Tito.

Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama asosiasi pengembang perumahan terkait pembahasan dan evaluasi pelaksanaan proses pengurusan BPHTB dan PBG di Jakarta, Selasa.

Asosiasi-asosiasi pengembang yakni Real Estate Indonesia (REI), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Asosiasi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya), dan Pengembang Indonesia mengeluhkan masih banyaknya daerah yang belum menjalankan SKB Tiga Menteri.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani surat keputusan bersama (SKB) untuk mendukung percepatan pembangunan 3.000.000 rumah bagi MBR.

Penandatanganan itu berlangsung di Jakarta pada 25 November 2024. SKB itu berisi sejumlah ketentuan, beberapa di antaranya mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi MBR.

Selain itu, SKB tersebut juga menekankan pentingnya mempercepat penerbitan PBG dalam rangka mendukung pembangunan 3.000.000 rumah untuk MBR.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berencana akan menambah KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

"Mudah-mudahan kita menargetkan Juni siap untuk menambah lagi," ujar Ara di Jakarta, Selasa, 22 April 2025.

Dirinya mendapatkan laporan dari Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho bahwa pengalokasian KPR FLPP untuk rumah subsidi bagi MBR pada tahun ini sepertinya sudah mau habis.

"Dari data yang ada, saya mendapatkan laporan dari Pak Heru, pengalokasiannya itu sepertinya sudah mau habis," kata dia.

BP Tapera ditargetkan oleh pemerintah 2025 menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar 220 ribu unit rumah senilai Rp28,2 Triliun.

Untuk 2025, BP Tapera telah menyampaikan secara resmi kepada seluruh bank penyalur Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kalau semua bidang bisa memanfaatkan fasilitas pembiayaan ini asalkan memenuhi persyaratan yang ada. PNS, Non PNS dan Non Fixed Income bisa dapatkan fasilitas FLPP ini.

Tahun 2025, BP Tapera juga telah mengalokasikan penyaluran pembiayaan perumahan sebanyak 20.000 unit rumah kepada tenaga pendidik (guru) yang mana pada tanggal 25 Maret 2025 kemarin juga telah dilaksanakan akad massal melalui sinergitas bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian PKP, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bank BTN.

Selain itu, telah dialokasikan juga sebanyak 14.500 unit rumah untuk POLRI dan 5.760 unit rumah untuk TNI dan telah dilaksanakan Ground Breaking di Serang pada tanggal 9 Maret lalu.

Selanjutnya, untuk perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat dialokasikan kuota sebanyak 30.000 unit rumah dan rencananya akan dilakukan akad dan serah terima kunci pada tanggal 28 April 2025 yang akan datang.

Disusul alokasi sebanyak 20.000 unit rumah untuk Tenaga migran melalui kerja sama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan rencananya akan dilaksanakan akad dan serah terima kunci pada tanggal 8 Mei 2025 yang akan datang.

Kemudian, alokasi FLPP 2025 juga ditujukan untuk pegawai Kementerian Dalam Negeri sebanyak 2.000 unit rumah, Pegawai Kementerian Keuangan sebanyak 2.000 unit rumah, Pegawai Badan Pusat Statistik sebanyak 2.000 unit rumah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebanyak 3.000 unit rumah, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebanyak 2.000 unit rumah.

Tidak hanya itu, alokasi penyaluran dana FLPP juga disiapkan kuota bagi pekerja non fixed income seperti nelayan, petani, dan buruh masing-masing diberikan kuota masing-masih sebanyak 20.000 unit rumah, dan driver transportasi online sebanyak 2.000 unit rumah dan Asisten Rumah Tangga sebanyak 1.000 unit rumah.

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara berencana mengalihfungsikan lahan bekas penjara menjadi perumahan.

Menurut Ara, ini merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto.

"Sudah perintah Presiden Prabowo, penjara-penjara itu kita bangun perumahan," kata Ara dalam sambutannya pada Silatnas Apersi, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Ara mengungkapkan, penjara-penjara yang ada ini akan dipindahkan di daerah sehingga susah dibesuk oleh orang sekitarnya.

"Pak Prabowo sudah telepon saya, 'Ara, kita pindahkan penjara-penjara di daerah strategis buat rumah. Kita pindahkan penjara keluar kota, biar dibesuknya susah' 'begitu," tambah Ara.

Namun demikian, dirinya masih akan menginventarisir lahan bekas penjara mana yang dijadikan perumahan.

Ara pun mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.

"Kita akan bertemu segera untuk menetapkan dan kita akan siapkan segera dengan pengembang-pengembang," tandas Ara.

Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mendorong skema pembiayaan yang memungkinkan renovasi rumah dilakukan dengan pendekatan kredit mikro. Tujuannya agar pengembang lokal dan masyarakat bisa terlibat aktif dalam perbaikan hunian.

"Maka nanti di dalam modifikasi renovasi (rumah) juga perlu dicari cara pembiayaan karena jangan renovasi yang cuma Rp20 juta, kalau bisa ditambah, supaya kredit mikro bisa masuk," kata Fahri dikutip dari Antara, Selasa, 22 April 2025.

Menurut Fahri, anggaran renovasi rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tahun ini hanya sebesar Rp900 miliar, jauh bila dibandingkan dengan program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang mencapai Rp28,8 triliun.

"Tahun ini anggaran renovasi cuma Rp900 miliar. Dibanding dengan bunga FLPP Rp28,8 triliun. FLPP Rp28,8 triliun. Renovasi yang namanya MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) cuma Rp900 miliar," kata dia.

Ia menilai anggaran tersebut harus dibalik dan difokuskan untuk memperindah kawasan kumuh, termasuk wilayah pantai dan sungai, agar kawasan tersebut menjadi lebih layak huni dan representatif bagi kehidupan keluarga Indonesia.

"Itu harus dibalik. Kalau kita mau Republik ini menjadi indah, kawasan kumuh hilang, pinggir pantai kita, pinggir sungai kita menjadi mentereng kembali maka anggarannya harus diperbanyak ke sana," ujar Fahri.

Fahri mengungkapkan telah berdialog dengan lembaga donor seperti World Bank, Islamic Development Bank, ASEAN Development Bank, dan ASEAN Infrastructure and Investment Bank untuk mendukung renovasi nasional secara masif dan terstruktur.

Menurutnya, lembaga-lembaga donor menunjukkan ketertarikan besar dalam membantu pembiayaan renovasi wajah bangsa, yang akan meningkatkan kontribusi sektor perumahan terhadap kualitas hidup dan kemajuan sosial masyarakat Indonesia.

Dalam modifikasi kebijakan, renovasi rumah perlu dilengkapi skema pembiayaan kredit mikro agar nilai bantuan lebih besar dari Rp20 juta dan dapat diakses langsung oleh keluarga serta pelaku usaha lokal di daerah.

Fahri juga menyarankan agar renovasi mencakup penambahan kamar, mengingat jumlah keluarga baru di Indonesia saat ini telah meningkat drastis menjadi 93,1 juta, termasuk pasangan baru yang belum memiliki rumah mandiri.

"Dengan data baru bahwa jumlah keluarga bertambah menjadi 93,1 juta, artinya ini banyak keluarga baru yang masih numpang sama orang tuanya," kata dia.

(KIE)

Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mendorong skema pembiayaan yang memungkinkan renovasi rumah dilakukan dengan pendekatan kredit mikro. Tujuannya agar pengembang lokal dan masyarakat bisa terlibat aktif dalam perbaikan hunian.

"Maka nanti di dalam modifikasi renovasi (rumah) juga perlu dicari cara pembiayaan karena jangan renovasi yang cuma Rp20 juta, kalau bisa ditambah, supaya kredit mikro bisa masuk," kata Fahri dikutip dari Antara, Selasa, 22 April 2025.

Menurut Fahri, anggaran renovasi rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tahun ini hanya sebesar Rp900 miliar, jauh bila dibandingkan dengan program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang mencapai Rp28,8 triliun.

"Tahun ini anggaran renovasi cuma Rp900 miliar. Dibanding dengan bunga FLPP Rp28,8 triliun. FLPP Rp28,8 triliun. Renovasi yang namanya MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) cuma Rp900 miliar," kata dia.

Ia menilai anggaran tersebut harus dibalik dan difokuskan untuk memperindah kawasan kumuh, termasuk wilayah pantai dan sungai, agar kawasan tersebut menjadi lebih layak huni dan representatif bagi kehidupan keluarga Indonesia.

"Itu harus dibalik. Kalau kita mau Republik ini menjadi indah, kawasan kumuh hilang, pinggir pantai kita, pinggir sungai kita menjadi mentereng kembali maka anggarannya harus diperbanyak ke sana," ujar Fahri.

Fahri mengungkapkan telah berdialog dengan lembaga donor seperti World Bank, Islamic Development Bank, ASEAN Development Bank, dan ASEAN Infrastructure and Investment Bank untuk mendukung renovasi nasional secara masif dan terstruktur.

Menurutnya, lembaga-lembaga donor menunjukkan ketertarikan besar dalam membantu pembiayaan renovasi wajah bangsa, yang akan meningkatkan kontribusi sektor perumahan terhadap kualitas hidup dan kemajuan sosial masyarakat Indonesia.

Dalam modifikasi kebijakan, renovasi rumah perlu dilengkapi skema pembiayaan kredit mikro agar nilai bantuan lebih besar dari Rp20 juta dan dapat diakses langsung oleh keluarga serta pelaku usaha lokal di daerah.

Fahri juga menyarankan agar renovasi mencakup penambahan kamar, mengingat jumlah keluarga baru di Indonesia saat ini telah meningkat drastis menjadi 93,1 juta, termasuk pasangan baru yang belum memiliki rumah mandiri.

"Dengan data baru bahwa jumlah keluarga bertambah menjadi 93,1 juta, artinya ini banyak keluarga baru yang masih numpang sama orang tuanya," kata dia.

(KIE)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menggeledah Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Lampung Tengah pada Selasa (22/4/2025). Penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan kasus suap proyek di Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan tahun anggaran 2024-2025.

"Penyidik sedang melakukan tindakan penggeledahan di Kabupaten Lampung Tengah," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulisnya.

Tessa belum menjelaskan lebih jauh terkait penggeledahan tersebut. Termasuk apa saja yang disita. "Untuk detailnya akan disampaikan setelah rangkaian kegiatan selesai," ujarnya.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatera Selatan. Penetapan tersangka ini merupakan buntut dari OTT yang digelar pada Sabtu (15/3/2025).

Adapun enam tersangka tersebut adalah, Anggota Komisi III DPRD OKU, Ferlan Juliansyah (FJ) dan M. Fahrudin (MFR); Anggota Komisi II DPRD OKU, Umi Hartati; Kepala Dinas PUPR Kab. OKU, Nopriansyah (NOP); serta dua pihak swasta M. Fauzi alias Pablo (MFZ) dan Ahmad Sugeng Santoso (ASS).

"Dari hasil ekspose, telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten OKU dari 2024-2025," kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto saat konferensi pers penahanan di Gedung Merah Putih KPK, Minggu (16/3/2025).

Untuk kepentingan penyidikan, para tersangka kemudian dilakukan penahanan 20 hari pertama. "Terhitung mulai tanggal 16 Maret-4 Maret 2025," ujarnya.

Atas perbuatannya, untuk Kadis PUPR dan para anggota DPRD OKU selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 12 huruf f atau Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara para pihak swasta selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b UU Tipukor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan melakukan pertemuan dengan CEO Lippo Group, James Riady besok Rabu (23/4). Pertemuan tersebut guna membahas permasalahan Meikarta.

Ara, sapaan akrabnya, meyakini polemik Meikarta bisa segera terselesaikan. Dirinya juga menyebut James sebagai kawan lamanya.

"Pak James kawan lama saya, yakin bereslah Meikarta," kata Maruarar kepada wartawan Selasa (22/4/2025).

Ara mengaku sudah komunikasi dengan James Riady secara intens. Jalan keluar polemik Meikarta sudah mulai ditemukan.

"Saya sudah beberapa kali komunikasi dengan Pak James, saya kan sahabat lama, kawan lama, jadi kita yakin dengan doa menyelesaikan masalah ini kita optimis besok ada titik temu," tegasnya.

"Saya terus teleponan, WA, setidaknya tiga kali jadi masalah ini akan selesai dan ada jalan keluar yang baik," pungkasnya.

Sebagai informasi, Kementerian PKP telah menerbitkan surat resmi kepada bos Lippo Group, James Riady dan John Riady. Surat ini berkaitan dengan aduan konsumen Meikarta yang belum mendapatkan hak mereka.

Surat untuk orang nomor satu di Lippo Group ini sudah disampaikan oleh Ara sejak tiga minggu yang lalu, tetapi keduanya belum kunjung bertatap muka karena waktu yang belum cocok.

Ara menyampaikan pihaknya telah mengatur jadwal pertemuan baru yakni pada Rabu (23/4/2025) depan di Ruang Kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jakarta Pusat.

"Saya hari Rabu undang James Riady sama anaknya John Riady untuk membahas Meikarta di sini. Saya sudah telepon dia dan dia oke datang hari Rabu," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Di depan awak media, Ara menandatangani surat untuk kedua orang penting Lippo Group tersebut.

(das/das)

Jakarta -

Pemerintah berupaya mendorong renovasi rumah tidak layak huni di Indonesia dengan memperoleh pembiayaan dari organisasi donor. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebut lembaga donor seperti World Bank dapat memberikan US$ 1 miliar atau setara Rp 16,8 triliun (kurs rp 16.800) untuk renovasi rumah.

Fahri mengungkap saat ini sedang berkoordinasi dengan 5-6 organisasi donor di Indonesia. Ia menyebutkan organisasi tersebut di antaranya World Bank, Asian Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank, Islamic Development Bank, dan GID (German Infrastructure Development) dari Jerman, dan lainnya.

"Kalau direnovasi bahkan World Bank mengatakan setahun dia minimal US$ 1 miliar itu artinya kan sekitar Rp 16 triliun minimal. Yang lain akan menambah dan leadnya saya kira World Bank. Kalau World Bank-nya sudah berminat tinggi, yang lain akan ikut semua," kata Fahri di Mövenpick Hotel Jakarta Pecenongan, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

Hal itu disampaikannya usai acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Apersi 2025.

Fahri mengatakan organisasi donor yang sudah memiliki komitmen, memberikan pembiayaan dengan bunga yang sangat murah, terutama untuk renovasi perumahan secara masif. Ia menyebut mereka prihatin dan ingin merenovasi rumah-rumah di Indonesia dengan standar ramah lingkungan.

Menurutnya Indonesia mendapatkan banyak dukungan dari internasional untuk renovasi rumah. Adapun renovasi rumah teruntuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sebelumnya, dalam sambutannya di acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Apersi 2025, Fahri menyoroti anggaran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk renovasi rumah tahun ini hanya Rp 900 miliar. Menurutnya, anggaran tersebut perlu diperbanyak untuk memperindah Indonesia serta menghilangkan kawasan kumuh.

"Ini yang saya berbicara dengan lembaga-lembaga donor World Bank, Islamic Development Bank, Asian Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank. Saya bicara semuanya, mereka tertarik untuk berkontribusi untuk melakukan renovasi total kepada wajah bangsa Indonesia," ujar Fahri di Mövenpick Hotel Jakarta Pecenongan, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

Ia mengatakan perlu ada modifikasi pola dan pembiayaan untuk renovasi rumah. Ia menyarankan agar anggaran renovasi per rumah tak hanya Rp 20 juta. Menurutnya, anggaran itu sebaiknya ditambah agar kredit mikro bisa masuk dan pengembang di daerah bisa terlibat renovasi.

Fahri mencontohkan renovasi bisa dilakukan untuk menambah kamar di rumah. Sebab, ia mengungkap data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru menunjukkan jumlah keluarga bertambah menjadi 93,1 juta di Indonesia.

"Artinya ini banyak keluarga baru yang masih numpang sama orang-orang tuanya. Termasuk pengantin-pengantin baru yang bingung mau malam pertama di mana karena rumah mertuanya kamarnya kurang," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta pengembang melapor ke aparat penegak hukum (APH) jika menemukan indikasi pungutan liar oleh pegawai Kementerian PKP dalam pembangunan rumah rakyat.

Ara ketika memberikan sambutan dalam acara halalbihalal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) di Jakarta, Senin malam menyatakan tidak akan menoleransi pungutan liar dalam bentuk apa pun, dan meminta agar pengembang segera melaporkan ke APH maupun kepada dirinya secara langsung agar segera ditindak tegas.

"Jadi kalau ada pungli-pungli, ada yang minta-minta duit pegawai PKP, langsung laporkan ke APH, dan laporkan ke saya. Makin cepat kita binasakan, makin bagus itu. Saya nggak suka basa-basi ya, buktikan aja," kata Ara.

Dia menegaskan telah mengoordinasikan penindakan terhadap pegawai kementerian yang terbukti melakukan pelanggaran dan menyerahkannya langsung kepada aparat penegak hukum tanpa keraguan sedikit pun demi menjaga integritas kementeriannya.

"Dan kalau ada di kementerian saya yang main-main, sudah berapa itu saya koordinasikan untuk ditangkap sama kejaksaan pegawai kita. Kalau ada yang nggak benar, kita serahkan langsung. Kita nggak ada ragu-ragu," ujarnya.

Meski begitu, Menteri Ara mengingatkan agar laporan dilengkapi bukti kuat, seperti data dan rekaman video, serta menghindari tuduhan tanpa dasar yang dapat mencemarkan nama baik orang yang tidak bersalah.

Ia menyoroti kebiasaan sebagian pengembang yang justru lihai merekam pernyataan menteri, namun enggan mengumpulkan bukti terhadap sesama pelaku yang merugikan rakyat dan merusak integritas sektor perumahan.

"Tapi jangan pake fitnah, pake data, fakta, kalian kan (anggota Apersi) jago kan, pengembang merekam-merekam kan, video-video jago kan, kalian rekam lah buktinya," tuturnya.

Dia juga mengajak semua pihak bersatu menegakkan keadilan, memastikan transparansi di antara pemerintah dan pengembang, dan menegaskan kesiapannya menyelesaikan setiap permasalahan yang merugikan masyarakat.

"Kalian tahu dua bukti permulaan kan? Jangan kalian jago merekam-merekam omongan menteri aja ya. Mengedit-edit omongan menteri. Yang koruptor-koruptor itu, kalian rekam-rekam lah ya. Kemudian posting yang dibuat, yang bagus, lapor saya, biar kita selesaikan," kata Ara.

Dalam kesempatan itu, Ara juga mengingatkan seluruh anggota Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) tidak menipu rakyat dalam proyek-proyek pembangunan rumah subsidi di berbagai daerah.

"Kalau yang benar, pasti cocok sama saya. Kalian mau nggak di Apersi ini ada pengembang yang menipu rakyat? Mau nggak? Kalau boleh saya usulkan bikin rakenas ini yang berkualitas, verifikasi, profiling," kata Ara.

Ia meminta Apersi melakukan verifikasi internal secara ketat terhadap seluruh anggotanya, memberikan penghargaan bagi yang berkualitas, dan memecat yang merugikan rakyat agar asosiasi memiliki standar yang tinggi.

Menurutnya, hanya pengembang yang benar, bersih, dan bertanggung jawab yang layak menjadi bagian dari Apersi, sebab asosiasi yang kuat dibangun dari reputasi anggotanya yang menjunjung integritas dan kejujuran.

"Anggota yang nggak benar, pecat. Jangan hanya memberikan penghargaan kepada yang bagus. Yang nggak benar, pecat. Jadi, orang ada kebanggaan, dia membawa nama baik Apersi, kebanggaan," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta para pengembang dalam berbagai asosiasi, termasuk Realestat Indonesia (REI), untuk menjaga kualitas bangunan rumah untuk rakyat.

"Saya ingin pengembang REI dan para pengembang lainnya tetap maju. Dan saya minta Ketua REI untuk membina pengembang yang menjadi anggotanya untuk menjaga kualitas rumah yang dibangun untuk rakyat. Pengembang perumahan REI masih menjadi yang terbaik dalam mendukung program perumahan pemerintah," ujar Ara di Jakarta, Senin.

Dia meminta para pengembang dalam berbagai asosiasi, termasuk Realestat Indonesia (REI), untuk membangun hunian yang terbaik dalam pembangunan rumah untuk rakyat.

Sehubungan itu, pengembang REI dan asosiasi pengembang lainnya diminta untuk tetap menjaga kualitas rumah yang dibangun untuk rakyat dan mengikuti arahan Kementerian PKP untuk siap diaudit ketika menggunakan APBN dalam pembangunan rumah bersubsidi.

Lebih lanjut, Ara menyatakan Kementerian PKP juga telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan rumah bersubsidi dan meminta REI juga ikut serta dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, dia juga meminta REI untuk tetap kritis dan memberikan masukan terhadap berbagai kebijakan perumahan yang ada. Hal itu diperlukan agar Kementerian PKP bisa memberikan yang terbaik bagi rakyat dan menjadi instansi pemerintah yang dapat dipercaya oleh publik.

"Ketua REI dan anggotanya menjadi teman diskusi dan teman debat yang baik khususnya substansi dalam pembangunan rumah untuk rakyat. Saya juga ajak anggota REI yang membangun rumah subsidi untuk siap diaudit karena menggunakan dana APBN dalam pembangunan rumah," katanya.

Ara menambahkan, dirinya juga telah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah perumahan yang memiliki kualitas baik dan kualitas buruk. Dari kunjungan kerja tersebut, dia juga tidak ragu untuk menyampaikan hasil kunjungannya ke Kejaksaan Agung dan minta diaudit.

"Kami bertugas ke lapangan dan kami tidak tebang pilih apabila memang di lapangan ada pembangunan rumah yang tidak berkualitas. Perintah dari Presiden Prabowo Subianto kepada saya adalah membereskan yang tidak benar di negara termasuk di sektor perumahan. Saya minta REI bisa membina anggotanya agar membangun rumah yang berkualitas," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum REI Joko Suranto mengaku siap mendukung Program 3 Juta Rumah Kementerian PKP dan menjalankan arahan Menteri PKP.

"Kami siap mendukung perumahan Kementerian PKP," kata Joko.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mendorong skema pembiayaan yang memungkinkan renovasi rumah dilakukan dengan pendekatan kredit mikro agar pengembang lokal dan masyarakat bisa terlibat aktif dalam perbaikan hunian.

"Maka nanti di dalam modifikasi renovasi (rumah) juga perlu dicari cara pembiayaan karena jangan renovasi yang cuma Rp20 juta, kalau bisa ditambah, supaya kredit mikro bisa masuk," kata Fahri dalam Silaturahmi Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), di Jakarta, Senin.

Menurut Fahri, anggaran renovasi rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tahun ini hanya sebesar Rp900 miliar, jauh bila dibandingkan dengan program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang mencapai Rp28,8 triliun.

"Tahun ini anggaran renovasi cuma Rp900 miliar. Dibanding dengan bunga FLPP Rp28,8 triliun. FLPP Rp28,8 triliun. Renovasi yang namanya MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) cuma Rp900 miliar," ucapnya.

Ia menilai anggaran tersebut harus dibalik dan difokuskan untuk memperindah kawasan kumuh, termasuk wilayah pantai dan sungai, agar kawasan tersebut menjadi lebih layak huni dan representatif bagi kehidupan keluarga Indonesia.

"Itu harus dibalik. Kalau kita mau Republik ini menjadi indah, kawasan kumuh hilang, pinggir pantai kita, pinggir sungai kita menjadi mentereng kembali maka anggarannya harus diperbanyak ke sana," ucapnya.

Fahri mengungkapkan telah berdialog dengan lembaga donor seperti World Bank, Islamic Development Bank, ASEAN Development Bank, dan ASEAN Infrastructure and Investment Bank untuk mendukung renovasi nasional secara masif dan terstruktur.

Menurutnya, lembaga-lembaga donor menunjukkan ketertarikan besar dalam membantu pembiayaan renovasi wajah bangsa, yang akan meningkatkan kontribusi sektor perumahan terhadap kualitas hidup dan kemajuan sosial masyarakat Indonesia.

Dalam modifikasi kebijakan, renovasi rumah perlu dilengkapi skema pembiayaan kredit mikro agar nilai bantuan lebih besar dari Rp20 juta dan dapat diakses langsung oleh keluarga serta pelaku usaha lokal di daerah.

Fahri juga menyarankan agar renovasi mencakup penambahan kamar, mengingat jumlah keluarga baru di Indonesia saat ini telah meningkat drastis menjadi 93,1 juta, termasuk pasangan baru yang belum memiliki rumah mandiri.

"Dengan data baru bahwa jumlah keluarga bertambah menjadi 93,1 juta, artinya ini banyak keluarga baru yang masih numpang sama orang tuanya," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah mengatakan bahwa sektor perumahan memiliki dampak paling dasar terhadap kesejahteraan rakyat karena menyentuh kebutuhan pokok, mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

"Perumahan memiliki efek yang paling dasar kepada rakyat kalau kita benar meng-address kebijakannya," kata Fahri dalam Silaturahmi Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), di Jakarta, Senin.

Apalagi, menurutnya, prioritas utama Presiden Prabowo Subianto adalah sektor perumahan karena memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh di berbagai wilayah.

"Dalam pengertian saya, kalau melihat semua prioritas kebijakan Presiden Prabowo, menurut saya bukan MBG nomor satu, perumahan itu nomor satu," ucapnya.

Dia menyebut ada tiga mandat penting dalam kebijakan perumahan nasional yang harus direspons serius untuk menjawab kebutuhan rakyat dan mempercepat akselerasi pembangunan berbasis keadilan sosial di seluruh daerah.

Mandat pertama yang ditekankan Fahri adalah menjadikan sektor perumahan sebagai instrumen utama dalam upaya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan melalui pemerataan tempat tinggal layak bagi seluruh keluarga di Indonesia tanpa kecuali.

Mandat kedua adalah membuka lapangan kerja seluas-luasnya dari pusat hingga daerah melalui kegiatan pembangunan dan renovasi perumahan, yang harus dilakukan dengan pola baru dan tidak lagi menambah kekumuhan kawasan seperti sebelumnya.

"Karena sektor ini akan menyebabkan terjadinya begitu banyak pekerjaan baru. Terutama renovasi kalau di daerah-daerah. Dan ini juga perlu dicari polanya karena renovasi tidak boleh lagi pakai pola renovasi lama," ucapnya.

Fahri mengatakan pemerintah tengah merancang kebijakan renovasi baru yang lebih efektif dan berkualitas, menghindari pendekatan lama yang justru memperparah kondisi kawasan pemukiman serta merugikan masyarakat dalam jangka panjang.

Mandat ketiga, menurutnya, adalah kontribusi sektor perumahan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, termasuk realisasi janji pembangunan 3 juta rumah di kota, desa, dan wilayah pesisir Indonesia.

Ia menegaskan visi besar pembangunan perumahan Indonesia kini menjadi perhatian global, terlihat dari banyaknya dukungan internasional yang masuk untuk membantu merealisasikan target besar tersebut dengan skema pembiayaan yang murah dan progresif.

"Di mana-mana di seluruh dunia tertarik, orang mendengar dari visi baru negara kita ini sehingga banyak sekali yang ingin membantu," ucapnya.

"Saya bertemu dengan banyak lembaga-lembaga donor di luar negeri dan di dalam negeri yang menawarkan bantuan yang luar biasa dengan murah, bunga yang sangat rendah," tambah Fahri.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wamen PKP: Perumahan miliki dampak paling dasar ke rakyat