Tangerang Selatan (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Provinsi Banten melaporkan sebanyak sembilan kawasan permukiman warga terendam banjir akibat hujan deras.

Anggota Pusat Data dan Informasi pada BPBD Kota Tangsel, Sutrisno, di Tangerang, Senin, menyampaikan, banjir terparah berlokasi di Taman Mangu, Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren.

Di wilayah itu tanggul sementara yang baru dibuat oleh pemerintah setempat kembali jebol. "Ketinggian air sedada orang dewasa," katanya.

Dia mengungkapkan, berdasarkan data yang dihimpun hingga pukul 19.12 WIB tercatat sembilan titik lokasi banjir yang merendam permukiman warga di Kota Tangsel.

Adapun lokasi terdampak antara lain di RW 07 Perum MA Pamulang Timur, di mana ketinggian muka air 40 sentimeter. Kemudian di RW 04, tepatnya di BPI Pamulang Timur, dengan ketinggian air 20-70 sentimeter. Selanjutnya di Perum Taman Mangu Jurangmangu Barat ketinggian banjir 30-90 centimeter.

"Juga di RT 11/10 Kedaung, Kecamatan Pamulang, dengan tinggi muka air 30 sentimeter," katanya.

Banjir di Jalan Kemuning 3, RW 6, Pamulang Barat dengan ketinggian air 30 sentimeter, selanjutnya di Perum Sasmita Lembah Pinus di Kelurahan Pamulang Barat air setinggi 30 sentimeter.

Di Perum Cipayung Mas, Cipayung, Kecamatan Ciputat tinggi muka air 40 sentimeter, sedang kan di Lengkong Karya RT 02/02, Kecamatan Serpong Utara air setinggi 30 centimeter. "Di Perumahan Villa Dago Pamulang air setinggi 20 sentimeter," paparnya.

Sutrisno memperkirakan ada ribuan warga terdampak banjir. Air meluap saat intensitas curah hujan tinggi sejak siang tadi.

"Genangan banjir di Perumahan MA RT 003 RW 007 setinggi 20 - 30 sentimeter, terdampak kira-kira 100 KK disebabkan hujan deras dan mesin pompa mati," ujarnya.

Dia menyebutkan tim Satgas SAR gabungan telah dikerahkan ke titik-titik lokasi banjir untuk membantu warga yang terdampak. "Di Taman Mangu evakuasi warga dan lansia," kata Sutrisno.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Tanggul penahan air di Perumahan Pondok Mangu Indah, Pondok Aren, Tangerang Selatan, jebol. Sejumlah rumah warga terendam banjir.

Salah satu warga, Rika Yolanda menjelaskan sebenarnya tanggul tersebut sedang dalam perbaikan untuk ditinggikan. Namun, proses pengerjaan tanggul ini menggunakan triplek dan karung berisi pasir untuk menahan air.

"Air kali luber, curah hujan tinggi. Jadi enggak bisa dibendung lagi sama triplek dan karung pasir," ujar Rika saat dihubungi detikcom, Senin (11/11/2024).

Rika juga menjelaskan hingga malam ini, tinggi air di jalanan depan rumahnya sudah cukup tinggi. Luapan air kali sudah masuk ke rumahnya.

"Air sudah sepaha lebih di depan jalan. Dalam rumah saya saja yang di depan sudah sebetis," jelas Rika.

Rika berharap agar pekerjaan proyek tanggul lebih safety. Ia khawatir banjir akan terus berlanjut mengingat cuaca ekstrem akhir-akhi ini.

"Jangan hanya triplek dan karung pasir. Mestinya pengerjaan proyek sebesar itu sudah ada penanggulannya apa tuk kondisi terburuk. Karena curah hujan akan makin tinggi sampai bulan depan," jelasnya.

Hingga pukul 19.30 WIB, genangan air di perumahan tempat tinggal Rika sudah rata dengan permukaan air kali.

Dihubungi terpisah, pihak BPBD Tangerang Selatan membenarkan adanya kejadian ini. BPBD menyebut tanggul tersebut memang sedang dalam perbaikan dan beberapa kali mengalami jebol akibat debit air.

"Jadi sebenarnya bukan jebol, jadi itu memang lagi proses perbaikan. Minggu kemarin, itu tanggul sementaranya jebol, sudah diperbaiki dan sudah dipompa hari ini, tanggul yang dibuat oleh teman-teman gabungan kemarin dari dinas SDA, BPBD dan Satpol PP, kembali lagi jebol lagi, itu," terang Komandan Pleton Satuan Tugas (Danton Satgas) BPBD Kota Tangerang Selatan, Dian Wiryawan.

Dian menyebut hingga sore tadi, petugas BPBD masih terus berupaya untuk melakukan perbaikan terhadap tanggul tersebut. Pihaknya juga masih terus melakukan koordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA) Kota Tangerang Selatan.

"Sudah di lokasi dari jam 5 sore. Kondisinya lagi coba ditangani, sebenarnya saya lagi minta info akurat dari teman-teman cuma belum ada yang bisa dikontak. Kalau bisa dikontak, saya bisa berkoordinasi lagi dengan dinas SDA," sebutnya.

Lihat juga Video 'Ini Penyebab Banjir di Pondok Aren Tangerang Selatan':

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menggandeng emiten BUMN, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) untuk memangkas salah satu komponen biaya pembelian rumah.

Maruarar atau akrab disapa Ara menyatakan detail pengurangan salah satu komponen ini akan disampaikan di Kantor BTN, Jumat, 8 November 2024. Upaya ini menjadi komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat.

“Kami akan bertemu dan mengabarkan satu kabar baik, di mana salah satu bentuknya, apakah pajak atau pembiayaan bisa kami upayakan untuk dikurangi,” ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (7/11/2024) malam.

Meski tidak menjelaskan secara rinci, Ara menyatakan pemangkasan salah satu komponen akan membuat harga rumah menjadi lebih murah. Mengingat ada banyak variabel dalam pembelian rumah, mulai dari tanah, bangunan, hingga pajak.

“Kebijakan itu akan berpengaruh kepada harga rumah. Pengaruhnya berapa, tentunya akan kami lihat, tetapi kebijakan tersebut akan [mengurangi] satu variabel,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menghasilkan usulan untuk memperpanjang tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari 15 menjadi 30 tahun.

Erick mengatakan bahwa rencana tersebut diharapkan mampu mendorong minat dan daya beli masyarakat untuk memiliki hunian dengan cicilan yang lebih murah.

“Kami akan mendorong skema pembiyaan di mana mortgage ini yang tadi 15 tahun, kalau bisa jadi 30 tahun supaya membantu masyarakat yang memang sudah punya bujet tertentu. Dengan ditarik 30 tahun, cicilannya jauh lebih murah,” ucap Erick.

PAJAK PROPERTI

Dalam perkembangan sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo selaku Ketua Satgas Perumahan pernah mengungkapkan rencana penghapusan pajak properti 16%.

Adapun pajak tersebut terdiri atas PPN 11% serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% dari harga rumah. Rencana ini disebut akan bergulir pada 1 hingga 3 tahun pertama masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu sempat mengatakan bahwa penghapusan PPN dan BPHTB perlu dilakukan untuk mewujudkan target 3 juta rumah. Sebab, dua komponen tersebut dinilai cukup membebani masyarakat dalam memiliki hunian.

“Penyebab orang sulit membeli rumah bukan DP [down payment] melainkan adanya biaya PPN, BPHTB, dan asuransi yang semuanya harus dibayar tunai dan tidak bisa dicicil,” kata Nixon di Jakarta pada 15 Oktober 2024.

Menurutnya, pembebasan PPN tidak serta-merta membuat negara kehilangan pendapatan karena nantinya masyarakat akan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun. Dengan demikian, penerimaaan negara diyakini tetap terjaga.

“Intinya, pendapatan dari PBB akan terus berkelanjutan setiap tahunnya, sedangkan PPN hanya dibayar sekali. Jadi, idenya adalah mengurangi beban di awal, sehingga masyarakat bisa mencicil dengan lebih ringan untuk membeli rumah,” ucap Nixon.

_______

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Aku punya list di beberapa daerah ya. Nanti kita lihat saja milihnya di mana saja gitu. Intinya kita sangat mendukung biar ada pemanfaatan yang segera.

Kabupaten Bandung, Jawa Barat (ANTARA) - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban mengatakan Kemenkeu mendukung pemanfaatan lahan atau aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) untuk menunjang program tiga juta rumah.

“Terkait dengan program tiga juta rumah ya, jadi memang dalam waktu dekat saya akan bertemu dengan Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait untuk membicarakan mengenai hal tersebut. Kami tentu sangat mendukung terkait dengan pemanfaatan lahan-lahan dari BLBI. Kami akan lihat aset-aset properti mana yang diminati oleh kementerian dari Pak Ara,” kata Rionald kepada wartawan, di sela press tour di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis malam.

Rionald menuturkan pihaknya akan menyiapkan daftar aset-aset untuk dilihat oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman guna mendukung program tiga juta rumah.

“Kami akan menyiapkan list dari pada aset-aset itu karena pada dasarnya kan pembangunan rumah itu juga bergantung dari minat masyarakat terhadap daerah itu. Jadi nanti kami akan siapkan listnya, nanti tempatnya Pak Ara yang melihat mana list dari tanah itu yang diminati,” ujarnya pula.

Kemenkeu terus berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mendukung realisasi program tiga juta rumah.

“Aku punya list di beberapa daerah ya. Nanti kita lihat saja milihnya di mana saja gitu. Intinya kita sangat mendukung biar ada pemanfaatan yang segera,” kata Rionald.

Sementara itu, terkait status Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) ke depan, Rionald enggan berkomentar.

"Saya tidak bisa comment dulu soal itu, jadi artinya kita akan meneruskan sesuai dengan ketentuan yang ada sekarang jadi berupa satgas, mengenai bentuknya nanti kita lihat saja perkembangannya," ujarnya.

Sebelumnya, Rionald menjelaskan masa aktif kerja Satgas BLBI berlaku sampai 31 Desember 2024. Untuk selanjutnya, diusulkan pembentukan komite tetap untuk menagih hak negara dari kasus BLBI.

Namun, Rionald menyatakan rencana pembentukan komite ini masih dalam tahap pembicaraan.

Selanjutnya, anggaran juga akan digunakan untuk melanjutkan upaya pembatasan keperdataan dan/atau layanan publik serta pencegahan bepergian ke luar negeri.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan tiga juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan (back log) rumah di Indonesia.

Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan dua juta unit rumah di perdesaan dan satu juta unit rumah di perkotaan.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait telah melakukan groundbreaking pembangunan rumah gratis di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten. Hal itu merupakan tanda dimulainya program pembangunan 3 juta rumah.

Rumah gratis tersebut diutamakan untuk orang-orang yang belum punya rumah serta mereka yang bekerja sebagai PNS golongan rendah, TNI-Polri golongan rendah, masyarakat berpenghasilan rendah, serta pasangan muda yang belum punya rumah. Namun, gimana ya cara mendapatkan rumah murah tersebut?

Pria yang akrab disapa Ara ini mengaku masih merumuskan skemanya. Meski demikian, ia menegaskan akan membuat skema yang jelas dan adil.

"Kita pikirkan mempelajari semua skema. Yang penting jelas, adil, tidak berbelit, dan yang pasti tidak boleh melanggar hukum," kata Ara usai rapat bersama Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024).

Ia menegaskan, skema yang dibuat akan memiliki dasar yang kuat. Hal itu untuk mencegah adanya masalah di kemudian hari.

"Kita baru 2 minggu bekerja, tentu, tentu terobosan-terobosan ini juga harus dengan dasar-dasar hukum yang kuat. Supaya tidak jadi masalah belakang," ujar Ara.

Nantinya rumah gratis tersebut dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektare milik Ara dan PT Bumi Samboro Sukses. Rumah tipe 36/60 tersebut akan dibangun oleh Agung Sedayu Group.

Kementerian ATR-PKP Akan Bentuk Satgas

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid akan membentuk satuan tugas (Satgas) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Satgas tersebut nantinya akan bertugas untuk menertibkan kawasan permukiman.

Nusron menuturkan, seharusnya di setiap kawasan perumahan dan permukiman itu ada sekitar 40% lahan yang digunakan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum fasos), misalnya untuk Masjid, sekolah, taman, dan lainnya. Hal itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Akan tetapi, pada kenyataannya tidak semua perumahan dan permukiman menyediakan 40% lahan untuk fasum dan fasos sehingga melanggar konsep tata ruang. Maka dari itu pihaknya akan membuat satgas bersama.

"Nah kami tadi berdiskusi, akan lapor sama Bapak Presiden, mana kala diperlukan, kami akan mengusulkan dibentuk satgas bersama. Satgas bersama untuk menertibkan tata ruang, terutama di kawasan pemukiman dan perumahan," kata Nusron.

Namun, ia belum tahu pasti pola kerjanya seperti apa. Nusron mengatakan, pihaknya dengan Kementerian PKP akan lapor terlebih dahulu ke Presiden Prabowo Subianto

BPN Sediakan Lahan di Tangerang dan Mojokerto untuk Bangun Rumah

Ara mengungkapkan bahwa Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan lahan yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan 3 juta rumah. Lahan tersebut ada di Mojokerto seluas 151 hektare dan di Tangerang seluas 6 hektare.

Ara mengatakan pihaknya masih akan melakukan survei terlebih dahulu sebelum menentukan rumah seperti apa yang dibangun, apakah rumah tapak atau rumah susun.

Nantinya, masyarakat yang bisa mendapatkan rumah tersebut adalah masyarakat berpenghasilan rendah, PNS berpenghasilan rendah, TNI, Polri yang berpangkat rendah. Lalu, sertifikat lahan yang didapatkan bisa diagunkan ke bank.

Terkait siapa yang akan membangun rumah di lahan tersebut, Ara masih belum tahu pasti karena ingin berdiskusi dengan Ditjen Kekayaan Negara terlebih dahulu supaya lahan tersebut bisa diberikan gratis untuk kepentingan masyarakat.

"Jadi yang membangun siapa? Ya tentu kombinasi, nggak mungkin APBN semua. Bisa juga dari misalnya FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), Bisa juga nanti ada mungkin CSR swasta, mungkin juga dari APBN. Tapi payung hukumnya, tata kelolanya harus benar," jelasnya.

Status Kepemilikan Lahan

Terkait status kepemilikan nantinya, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid menuturkan bahwa masyarakat yang mendapatkan rumah tersebut tidak bisa memiliki lahan, namun akan mendapatkan sertifikat HGB di atas HPL (Hak Pengelolaan).

"Lahannya ini, lahan tetap negara, skemanya, kami serahkan HPL kepada Bank Tanah. Nah oleh Bank Tanah kami menerbitkan HGB di atas HPL, kepada siapa? Kepada pemilik rumah," kata Nusron.

"(Nggak bisa jadi hak milik?) Nggak bisa jadi hak milik, tanahnya. Tapi kalau gedung nya bisa jadi milik dia," sambungnya.

Nusron mengatakan, pihaknya memiliki 1,3 juta hektare lahan terlantar. Namun, belum tentu semuanya bisa digunakan untuk pembangunan rumah.

Terkait lahan di Mojokerto dan Tangerang ini, kata Nusron, akan bisa digunakan 100 hari dari sekarang.

"Kalau itu cepat. Dalam 100 hari ini InsyaAllah bisa," ujarnya.

Video: Maruarar Sirait Buka Resto Kuliner Asli Batak 'Lapo Porsea'

Video: Maruarar Sirait Buka Resto Kuliner Asli Batak 'Lapo Porsea'

Cianjur (ANTARA) - Satgas TMMD ke-122 Kodim 0608 Cianjur, Jawa Barat, menyerahkan kunci rumah layak huni pada warga lansia Kampung Citapen, Desa Ciandam, Kecamatan Mande, Mak Kiyah (73) setelah tuntas dibangun anggota TNI bersama masyarakat.

Dandim selaku Dansatgas TMMD ke-122 Kodim 0608/Cianjur Letkol Kav Yerry Bagus Merdiyanto di Cianjur Rabu, mengatakan selama kegiatan manunggal yang dilakukan di desa tersebut pihaknya membangun sejumlah rumah tidak layak huni termasuk rumah Mak Kiyah.

"Kami langsung menyerahkan kunci rumah pada pemilik yang sebelumnya tinggal di rumah tidak layak huni berdinding bambu, semoga pemilik dapat tinggal dengan nyaman layaknya warga lain," katanya.

Dia menjelaskan, selama kegiatan TMMD yang digelar di Desa Ciandam, pihaknya juga membangun tiga titik sumur bor untuk kebutuhan warga yang setiap musim kemarau kesulitan mendapatkan air bersih karena sumur dan sumber mata air mengering.

Pihaknya berharap dengan kegiatan TNI manunggal bersama masyarakat dapat mengurangi beban kesulitan warga terutama yang tinggal di rumah tidak layak huni, sehingga pihaknya menargetkan ada pembangunan rumah layak huni lainnya di luar kegiatan TMMD.

"Harapan kami ke depan semoga warga di wilayah Desa Ciandam mendapat program rutilahu lebih banyak lagi sehingga semakin dapat meningkatkan kesejahteraan warga terutama tempat tinggal," katanya

Dia juga meminta pemilik rumah dan keluarganya dapat merawat dan menjaga rumah tersebut sehingga dapat ditempati dengan aman dan nyaman sepanjang hidupnya.

Sementara Mak Kiyah yang menerima kunci rumah, hanya bisa berlinang air mata karena tidak menyangka rumah berdinding bambu dengan atap seng yang sebagian besar sudah bocor disulap menjadi rumah permanen sehingga layak huni oleh anggota TNI.

"Saya sangat berterima kasih pada bapak tentara yang sudah membangun kembali rumah saya semegah ini, saya tidak takut lagi kalau hujan turun karena atapnya kokoh tidak ada yang bocor," katanya.

Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) siap membantu dalam penyediaan tanah untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid langsung kepada Menteri PKP, Maruarar Sirait dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (05/11). Nusron mengungkapkan Kementerian ATR/BPN memiliki tanah telantar yang berasal dari tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) seluas 1,3 juta hektare.

"Ini yang baru bisa ditindaklanjuti dalam waktu dekat ada di Mojokerto seluas 151 hektare dan di Tangerang 6 hektare. Tapi nanti akan dilihat dengan detail, apakah cocok atau tidak. Sehingga yang cocok berapa kami belum bisa umumkan, tim masih bekerja," ucap Nusron dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Dalam pertemuan ini, Nusron mengaku akan bekerja sama dengan Kementerian PKP dalam menertibkan penataan ruang yang ada di perumahan dan kawasan pemukiman. Hal ini merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa setiap perumahan dan pemukiman harus menyediakan 40% fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos), seperti masjid, taman bermain, tempat olahraga, dan sebagainya.

"Kami akan mengusulkan dibentuk Satgas bersama untuk menertibkan tata ruang terutama di kawasan pemukiman dan perumahan. Bagaimana sistem pola kerjanya, menunggu kami lapor kepada Bapak Presiden. Kami tidak mau mendahului bagaimana arahan Bapak Presiden, tapi kira-kira itu pemikirannya," ujar Nusron.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Ara sangat berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Menteri Nusron dalam pembangunan tiga juta rumah yang ditujukan bagi rakyat kecil.

"Saya terima kasih sama pak Nusron, sangat membantu kita memang. Belum datang saja langsung pak Nusron siapkan ada tanah yang _dle artinya yang tidak bermasalah. Tentu kita akan utamakan untuk rakyat kecil nanti tinggal skema siapa yang perlu," kata Menteri PKP.

"Dan pak Nusron bilang itu (sertipikat) nanti bisa buat jaminan ke bank. Kita juga jadikan pemukiman semuanya juga bisa tertib, bagaimana perumahan di Indonesia ini dan kawasan pemukiman lainnya harus terbuka, tidak eksklusif dan juga benar-benar bisa bisa baik bagi rakyat Indonesia," lanjut Maruarar Sirait.

Dalam pertemuan ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan; Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah; para Pimpinan Pejabat Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; Pimpinan Pejabat Tinggi Madya Kementerian PKP beserta jajaran.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid akan membentuk satuan tugas (Satgas) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Satgas tersebut nantinya akan bertugas untuk menertibkan kawasan permukiman.

Nusron menuturukan, seharusnya di setiap kawasan perumahan dan permukiman itu ada sekitar 40% lahan yang digunakan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum fasos), misalnya untuk masjid, sekolah, taman, dan lainnya. Hal itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Akan tetapi, pada kenyataannya tidak semua perumahan dan permukiman menyediakan 40% lahan untuk fasum dan fasos sehingga melanggar konsep tata ruang. Maka dari itu pihaknya akan membuat satgas bersama.

"Nah kami tadi berdiskusi, akan lapor sama Bapak Presiden, mana kala diperlukan, kami akan mengusulkan dibentuk satgas bersama. Satgas bersama untuk menertibkan tata ruang, terutama di kawasan pemukiman dan perumahan," kata Nusron kepada wartawan saat ditemui di kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024).

Namun, ia belum tahu pasti pola kerjanya seperti apa. Nusron mengatakan, pihaknya dengan Kementerian PKP akan lapor terlebih dahulu ke Presiden Prabowo Subianto.

Apabila sudah mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo terkait pola kerja Satgas tersebut, pihaknya akan segera menjalankannya.

"Nah nanti bagaimana? Nah sistem pola kerjanya, menunggu kami berdua lapor kepada Bapak Presiden. Kami nggak mau mendahului bagaimana arahan Bapak Presiden, tapi kira-kira itu pemikirannya," ungkapnya.

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam rangka memuluskan program tiga juta rumah, pemerintah memberi sinyal bakal menugaskan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Di mana, kedua bank tersebut akan menjadi pemimpin pembiayaan sindikasi untuk memberikan KPR Subsidi untuk program tersebut.

Pemilihan BTN tentunya bukan tanpa sebab, mengingat bank ini memang sudah dikenal dengan kredit di sektor properti. Sementara, pemilihan BRI bertujuan untuk membantu BTN yang memiliki likuiditas cukup ketat.

Corporate Secretary Bank BTN Ramon Armando membenarkan bahwa pihaknya memang memberi masukan kepada Satgas Perumahan agar pada tahap pertama program 3 Juta Rumah berjalan, dapat dilakukan sharing penyaluran KPR subsidi antara BTN dan bank lainnya.

Dengan usul tersebut, Ramon memastikan BTN sebagai pemimpin pasar siap mendukung karena telah memiliki pengalaman panjang dalam mendukung Program Sejuta Rumah selama lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“BTN telah memiliki pangsa pasar sebesar 80% dari sekitar 300.000-400.000 unit KPR subsidi per tahunnya.” ujar Ramon kepada KONTAN, Jumat (1/11).

Ia juga menambahkan menambahkan untuk menjalankan program tersebut, pihaknya akan mencari pendanaan dari berbagai sumber. Mengingat rasio likuiditas mereka cukup ketat yang tercermin dari rasio LDR per Juni 2024 sudah menyentuh level 96%.

“Selain berasal dari APBN, sumber dana juga berasal dari dalam negeri dan luar negeri lewat berbagai macam cara,” tambah Ramon.

Ramon pun mencontohkan misalnya adanya sekuritisasi aset yang merupakan salah satu metode untuk mendapatkan dana jangka panjang dan dapat ditawarkan ke investor luar negeri. Selain itu, akan terbantu juga dengan pemerintahan baru yang rencananya akan menggulirkan dana investasi, meskipun hingga kini belum ada informasi lebih lanjut.

Di sisi lain, pihaknya juga bilang bahwa BTN akan mendukung dari sisi supply dengan cara memberikan pendanaan kepada developer berupa kredit konstruksi, baik untuk rumah tapak maupun rumah vertikal.

“Dengan adanya program pembangunan perumahan yang masif, tentunya permintaan kredit konstruksi akan semakin meningkat,” ujarnya.

Sementara itu, KONTAN juga telah mencoba meminta tanggapan BRI terkait rencana penugasan baru. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari bank yang selama ini fokus pada kredit wong cilik ini.

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan berpendapat bahwa penugasan baru tersebut tergantung pada bagaiamana aturan untuk program pemerintah ini. Sebab, bagi bank sejatinya yang perlu dipikirkan adalah bagaimana risiko kreditnya.

Menurutnya, selama risiko tersebut bisa dimitigasi melalui program maka akan lebih baik bagi bank. Sebab, di tengah penurunan daya beli, sektor properti merupakan salah satu yang perlu menjadi perhatian.

“Tergantung isi ketentuannya, harapannya bila ada kredit bermasalah dari program, ada jalan keluar yang jelas dari pemerintah dan dapat meminimalisasi risiko bank,” ujarnya.

Sementara itu, ia sependapat bahwa pemilihan BRI bisa terbilang tepat dikarenakan memiliki rasio LDR yang jauh lebih longgar. Per September 2024, rasio LDR BRI secara konsolidasi ada di level 89%.

“Likuiditas BRI masih cenderung baik di mana LDR masih terjaga di bawah 90% sementara BTN sekitar 96%,” ujarnya.

Di sisi lain, kolaborasi keduanya memang bisa membantu program tiga juta rumah berjalan mulus. Sebab, BTN sudah tergolong lama dalam pembiayaan perumahan, sedangkan BRI punya channeling sampai ke daerah pelosok.

Sebelumnya, anggota Satgas Satgas Perumahan Prabowo, Bonny Minang mengisyaratkan bahwa dua bank ini bakal mengepalai pembiayaan sindikasi untuk program ini.

Bonny bilang awalnya satgas mengusulkan agar BTN memimpin pembiayaan sindikasi untuk program tiga juta rumah. Mengingat, BTN dinilai sudah cukup familier dalam hal pembiayaan di sektor properti.

“Nah tapi BTN kemarin setelah kita menghadap ke Presiden, Pak dirut BTN mengatakan lebih baik sharing dulu untuk pertama kali dengan BRI,” ujar Bonny Selasa (29/10) malam.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Tugas berat bakal menanti bagi PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Pasalnya, kedua bank ini diisyaratkan bakal mendapat tugas untuk melancarkan program tiga juta rumah dari Presiden Prabowo Subianto, terkhusus dari sisi pembiayaan.

Hal tersebut terungkap dalam Diskusi Program Tiga Juta Rumah yang dilakukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama pelaku industri, Selasa (29/10) malam.

Dalam kesempatan itu, anggota Satgas Satgas Perumahan Prabowo, Bonny Minang mengisyaratkan bahwa dua bank ini bakal mengepalai pembiayaan sindikasi untuk program ini.

Bonny bilang awalnya satgas mengusulkan agar BTN memimpin pembiayaan sindikasi untuk program tiga juta rumah. Mengingat, BTN dinilai sudah cukup familier dalam hal pembiayaan di sektor properti.

“Nah tapi BTN kemarin setelah kita menghadap ke Presiden, Pak dirut BTN mengatakan lebih baik sharing dulu untuk pertama kali dengan BRI,” ujar Bonny Selasa (29/10) malam.

Sebagai Informasi, di acara yang sama, mantan Menteri Perdagangan sekaligus pengusaha di bidang properti Enggartiasto Lukita mengusulkan bahwa di kondisi sekarang sebaiknya perbankan kembali pada khittahnya masing-masing. Misal BTN yang memang fokus di perumahan biarlah fokus pembiayaan di bidang properti.

“Jadi BTN tidak perlu ke korporasi, maka ke perbankan yang lain nanti dia jadi seperti channeling bank,” ujarnya.

Ia melihat untuk program perumahan ini, bagi perbankan adalah permasalahan likuiditas itu sendiri. Misal, untuk memberikan KPR selama 15 tahun hingga 20 tahun, maka perbankan hanya bisa mengandalkan dana jangka pendek.

Sebelumnya, Corporate Secretary BTN Ramon Armando menilai program 3 juta rumah dapat memberikan sentimen positif bagi sektor perumahan dan perekonomian secara umum, karena proyek pembangunan yang masif akan menggerakkan seluruh aspek di sektor perumahan dan subsektornya, mulai dari level produsen sampai konsumen.

Sebagai contoh, produsen bahan/material bangunan, supplier atau pemasoknya, penjual bahan-bahan bangunan, penyerapan tenaga kerja, dan lain-lain. Sebab itu, ia optimistis bahwa hal ini akan berdampak positif pula pada permintaan KPR secara umum.

“Ketua Satgas Perumahan, Bapak Hashim Djojohadikusumo telah menginformasikan beberapa hal terkait program tersebut kepada anggota Satgas Perumahan, termasuk mengenai rencana regulasinya dan siapa saja yang bisa berpartisipasi,” ujarnya kala itu.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut program 3 juta rumah yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto dapat menanggulangi pengangguran di dalam negeri.

Sebab, Hashim mengatakan adanya program 3 juta rumah ini bakal membuka banyak lapangan kerja karena merupakan industri padat karya.

Adik dari Presiden Prabowo Subianto, menyampaikan hal serupa sudah dilakukan oleh China dan Korea Selatan. Dimana proyek perumahan menjadi salah cara untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

“Itu (proyek perumahan) padat karya. Kita bisa menciptakan jutaan pekerjaan baru. Pada saat kan banyak PHK-PHK,” kata Hashim kepada wartawan, Kamis (31/10/2024).

Hashim menuturkan program 3 juta rumah yang digaungkan sang kakak bukan tanpa alasan. Sebab, pemerintahan Prabowo menilai ada sekitar 37 juta masyarakat yang masih menghuni rumah tidak layak huni (RTLH).

Sehingga, program yang dicanangkan oleh Prabowo ini bertujuan untuk membuat masyarakat memiliki rumah yang layak.

“Pemerintah pusat memiliki banyak lahan di kota-kota dan ini yang mau diberdayakan, mau dialokasi oleh Pak Prabowo untuk perumahan sosial,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengaku optimistis dapat melaksanakan groundbreaking proyek tiga juta rumah yang dicanangkan oleh presiden Prabowo Subianto di 100 hari pertama kerja.

Menteri yang akrab disapa Ara ini mengaku dirinya bakal mengebut pelaksanaan tersebut lewat peninjauan secara berkala sejumlah proyek yang selama ini telah dibangun oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan.

“Saya akan melaksanakan peninjauan proyek yang telah dibangun selama ini oleh Direktorat Jenderal Perumahan. Target kami dalam 100 hari pertama ini sudah bisa mulai dilakukan groundbreaking pembangunan perumahan untuk rakyat,” kata Maruarar dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (24/10/2024).

Di samping itu, untuk mewujudkan hal tersebut dirinya mengaku bakal terus mengkampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah.

Salah satu yang bakal menjadi prioritas yakni membangun sinergi dan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga pemerintah, pemerintah daerah TNI, Polri, BUMN dan swasta.

Ara mengaku langkah itu diambil untuk memenuhi kebutuhan anggaran. Di mana, saat ini pagu Anggaran Kementerian Perumahan masih cenderung sangat minim.

“Anggaran pemerintah untuk membangun rumah itu sangat minim. Kami ingin mendrong semangat dari semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sektor swasta untuk mensukseskan program 3 juta rumah,” ujarnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tugas berat bakal menanti bagi PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Di mana, kedua bank ini diisyaratkan bakal mendapat tugas untuk melancarkan program 3 juta rumah dari Presiden Prabowo Subianto, terkhusus dari sisi pembiayaan.

Hal tersebut terungkap dalam Diskusi Program Tiga Juta Rumah yang dilakukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama pelaku industri, Selasa (29/10) malam.

Kala itu, anggota Satgas Satgas Perumahan Prabowo, Bonny Minang mengisyaratkan bahwa dua bank ini bakal mengepalai pembiayaan sindikasi untuk program ini.

Bonny bilang awalnya satgas mengusulkan agar BTN memimpin pembiayaan sindikasi untuk program tiga juta rumah. Mengingat, BTN dinilai sudah cukup familier dalam hal pembiayaan di sektor properti.

“Nah tapi BTN kemarin setelah kita menghadap ke Presiden, Pak dirut BTN mengatakan lebih baik sharing dulu untuk pertama kali dengan BRI,” ujar Bonny.

Sebagai Informasi, di acara yang sama, mantan Menteri Perdagangan sekaligus pengusaha di bidang properti Enggartiasto Lukita mengusulkan bahwa di kondisi sekarang sebaiknya perbankan kembali pada khitahnya masing-masing. Misal BTN yang memang fokus di perumahan biarlah fokus pembiayaan di bidang properti.

“Jadi BTN tidak perlu ke korporasi, maka ke perbankan yang lain nanti dia jadi seperti channeling bank,” ujarnya.

Ia melihat untuk program perumahan ini, bagi perbankan adalah permasalahan likuiditas itu sendiri. Misal, untuk memberikan KPR selama 15 tahun hingga 20 tahun, maka perbankan hanya bisa mengandalkan dana jangka pendek.

Sebelumnya, Corporate Secretary BTN Ramon Armando menilai, program 3 juta rumah dapat memberikan sentimen positif bagi sektor perumahan dan perekonomian secara umum, karena proyek pembangunan yang masif akan menggerakkan seluruh aspek di sektor perumahan dan subsektornya, mulai dari level produsen sampai konsumen.

Sebagai contoh, produsen bahan/material bangunan, supplier atau pemasoknya, penjual bahan-bahan bangunan, penyerapan tenaga kerja, dan lain-lain. Sebab itu, ia optimistis bahwa hal ini akan berdampak positif pula pada permintaan KPR secara umum.

“Ketua Satgas Perumahan, Bapak Hashim Djojohadikusumo telah menginformasikan beberapa hal terkait program tersebut kepada anggota Satgas Perumahan, termasuk mengenai rencana regulasinya dan siapa saja yang bisa berpartisipasi,” ujarnya kala itu.