Sleman (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa pihaknya akan menggelontorkan Rp400 miliar untuk operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Daerah Istimewa Yogyakarta bila daerah tersebut dapat mendirikan sebanyak 386 SPPG.

"Secara umum untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu akan ada kurang lebih 386 sehingga kurang lebih uang Badan Gizi akan masuk ke Yogyakarta Rp400 miliar," kata Dadan Hindayana di Sleman, DIY, Kamis (8/5).

Menurut dia, kucuran dana tersebut merupakan dukungan finansial BGN untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.

"Ini satu sokongan finansial untuk menggerakkan ekonomi masyarakat," katanya.

Dadan Hindayana mendorong BUMDES-BUMDES untuk bermitra dengan BGN guna membangun SPPG maupun menjadi pemasok MBG.

Kepala BGN menekankan bahwa keberadaan SPPG tidak memerlukan bangunan baru, tetapi bisa memanfaatkan bangunan lama yang tidak digunakan.

"Bisa dengan mengubah fungsi restoran, kafe, atau rumah yang tidak digunakan agar menjadi satuan pelayanan," kata Dadan Hindayana.

Ia melanjutkan, "Kalau ada lapangan futsal yang sekarang sudah tidak digunakan, ubah saja jadi satuan pelayanan pemenuhan gizi."

Untuk Kabupaten Sleman, pihaknya memperkirakan 111 SPPG untuk kebutuhan program MBG di kabupaten tersebut.

Dengan adanya 15 satuan pelayanan, menurut dia, ekonomi akan bergerak.

"Kalau bisa sampai 111 satuan pelayanan berdiri itu, artinya akan ada Rp120 miliar uang Badan Gizi mengalir ke Sleman," katanya.

Menurut dia, kalau bisa untuk membeli bahan baku yang berasal dari tanah Sleman sehingga uangnya tidak keluar dari daerah itu.

Pada hari Kamis (8/5), Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana meresmikan operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) BUMDES Tridadi di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, serta 14 SPPG lainnya di Yogyakarta.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Dorong SPPG di Yogyakarta masif, BGN bakal gelontorkan Rp400 miliar

Sleman (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang dibentuk akan menerima dana Rp8 miliar hingga Rp10 miliar per tahun untuk membiayai produksi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Nanti di satuan pelayanan ini setiap tahun akan terima uang kurang lebih antara Rp8 miliar sampai Rp10 miliar. Jadi, per bulannya kurang lebih sekitar Rp800 juta, sebanyak 85 persennya untuk membeli bahan baku," kata Dadan Hindayana di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (8/5).

Menurut dia, di Kabupaten Sleman diperkirakan memerlukan 111 SPPG.

Hingga saat ini, terdapat 15 SPPG yang baru diresmikan di Yogyakarta yang terdiri dari 13 di Sleman, 1 di Kulon Progo, dan 1 di Gunungkidul.

"Jadi, kalau dibangun 15 itu baru sekitar 10 persen, masih belum mencapai 50 persen. Baru 10 persen," kata Dadan Hindayana.

Pihaknya mengatakan bahwa keberadaan SPPG sebenarnya tidak memerlukan bangunan baru, tetapi bisa memanfaatkan bangunan lama yang tidak terpakai.

"Bisa dengan mengubah fungsi restoran, kafe, atau rumah yang tidak digunakan agar menjadi satuan pelayanan," kata Dadan Hindayana.

Kalau ada lapangan futsal yang sekarang sudah tidak digunakan, kata dia, ubah saja jadi satuan pelayanan pemenuhan gizi.

Pada hari Kamis (8/5), Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana meresmikan operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) BUMDES Tridadi di Kabupaten Sleman, DIY, serta 14 SPPG lainnya di Yogyakarta.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BGN: SPPG bakal terima Rp8 miliar per tahun biayai program MBG

Sleman (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa pihaknya akan menggelontorkan Rp400 miliar untuk operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Daerah Istimewa Yogyakarta bila daerah tersebut dapat mendirikan sebanyak 386 SPPG.

"Secara umum untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu akan ada kurang lebih 386 sehingga kurang lebih uang Badan Gizi akan masuk ke Yogyakarta Rp400 miliar," kata Dadan Hindayana di Sleman, DIY, Kamis (8/5).

Menurut dia, kucuran dana tersebut merupakan dukungan finansial BGN untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.

"Ini satu sokongan finansial untuk menggerakkan ekonomi masyarakat," katanya.

Dadan Hindayana mendorong BUMDES-BUMDES untuk bermitra dengan BGN guna membangun SPPG maupun menjadi pemasok MBG.

Kepala BGN menekankan bahwa keberadaan SPPG tidak memerlukan bangunan baru, tetapi bisa memanfaatkan bangunan lama yang tidak digunakan.

"Bisa dengan mengubah fungsi restoran, kafe, atau rumah yang tidak digunakan agar menjadi satuan pelayanan," kata Dadan Hindayana.

Ia melanjutkan, "Kalau ada lapangan futsal yang sekarang sudah tidak digunakan, ubah saja jadi satuan pelayanan pemenuhan gizi."

Untuk Kabupaten Sleman, pihaknya memperkirakan 111 SPPG untuk kebutuhan program MBG di kabupaten tersebut.

Dengan adanya 15 satuan pelayanan, menurut dia, ekonomi akan bergerak.

"Kalau bisa sampai 111 satuan pelayanan berdiri itu, artinya akan ada Rp120 miliar uang Badan Gizi mengalir ke Sleman," katanya.

Menurut dia, kalau bisa untuk membeli bahan baku yang berasal dari tanah Sleman sehingga uangnya tidak keluar dari daerah itu.

Pada hari Kamis (8/5), Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana meresmikan operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) BUMDES Tridadi di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, serta 14 SPPG lainnya di Yogyakarta.(*)

Sleman (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang dibentuk akan menerima dana Rp8 miliar hingga Rp10 miliar per tahun untuk membiayai produksi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Nanti di satuan pelayanan ini setiap tahun akan terima uang kurang lebih antara Rp8 miliar sampai Rp10 miliar. Jadi, per bulannya kurang lebih sekitar Rp800 juta, sebanyak 85 persennya untuk membeli bahan baku," kata Dadan Hindayana di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (8/5).

Menurut dia, di Kabupaten Sleman diperkirakan memerlukan 111 SPPG.

Hingga saat ini, terdapat 15 SPPG yang baru diresmikan di Yogyakarta yang terdiri dari 13 di Sleman, 1 di Kulon Progo, dan 1 di Gunungkidul.

"Jadi, kalau dibangun 15 itu baru sekitar 10 persen, masih belum mencapai 50 persen. Baru 10 persen," kata Dadan Hindayana.

Pihaknya mengatakan bahwa keberadaan SPPG sebenarnya tidak memerlukan bangunan baru, tetapi bisa memanfaatkan bangunan lama yang tidak terpakai.

"Bisa dengan mengubah fungsi restoran, kafe, atau rumah yang tidak digunakan agar menjadi satuan pelayanan," kata Dadan Hindayana.

Kalau ada lapangan futsal yang sekarang sudah tidak digunakan, kata dia, ubah saja jadi satuan pelayanan pemenuhan gizi.

Pada hari Kamis (8/5), Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana meresmikan operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) BUMDES Tridadi di Kabupaten Sleman, DIY, serta 14 SPPG lainnya di Yogyakarta.

Kalau bisa sampai 111 satuan pelayanan berdiri itu, artinya akan ada Rp120 miliar uang Badan Gizi mengalir ke Sleman.

Sleman (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa pihaknya akan menggelontorkan Rp400 miliar untuk operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Daerah Istimewa Yogyakarta bila daerah tersebut dapat mendirikan sebanyak 386 SPPG.

"Secara umum untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu akan ada kurang lebih 386 sehingga kurang lebih uang Badan Gizi akan masuk ke Yogyakarta Rp400 miliar," kata Dadan Hindayana di Sleman, DIY, Kamis (8/5).

Menurut dia, kucuran dana tersebut merupakan dukungan finansial BGN untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.

"Ini satu sokongan finansial untuk menggerakkan ekonomi masyarakat," katanya.

Dadan Hindayana mendorong BUMDES-BUMDES untuk bermitra dengan BGN guna membangun SPPG maupun menjadi pemasok MBG.

Kepala BGN menekankan bahwa keberadaan SPPG tidak memerlukan bangunan baru, tetapi bisa memanfaatkan bangunan lama yang tidak digunakan.

"Bisa dengan mengubah fungsi restoran, kafe, atau rumah yang tidak digunakan agar menjadi satuan pelayanan," kata Dadan Hindayana.

Ia melanjutkan, "Kalau ada lapangan futsal yang sekarang sudah tidak digunakan, ubah saja jadi satuan pelayanan pemenuhan gizi."

Untuk Kabupaten Sleman, pihaknya memperkirakan 111 SPPG untuk kebutuhan program MBG di kabupaten tersebut.

Dengan adanya 15 satuan pelayanan, menurut dia, ekonomi akan bergerak.

"Kalau bisa sampai 111 satuan pelayanan berdiri itu, artinya akan ada Rp120 miliar uang Badan Gizi mengalir ke Sleman," katanya.

Menurut dia, kalau bisa untuk membeli bahan baku yang berasal dari tanah Sleman sehingga uangnya tidak keluar dari daerah itu.

Pada hari Kamis (8/5), Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana meresmikan operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) BUMDES Tridadi di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, serta 14 SPPG lainnya di Yogyakarta.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Sleman (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang dibentuk akan menerima dana Rp8 miliar hingga Rp10 miliar per tahun untuk membiayai produksi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Nanti di satuan pelayanan ini setiap tahun akan terima uang kurang lebih antara Rp8 miliar sampai Rp10 miliar. Jadi, per bulannya kurang lebih sekitar Rp800 juta, sebanyak 85 persennya untuk membeli bahan baku," kata Dadan Hindayana di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (8/5).

Menurut dia, di Kabupaten Sleman diperkirakan memerlukan 111 SPPG.

Hingga saat ini, terdapat 15 SPPG yang baru diresmikan di Yogyakarta yang terdiri dari 13 di Sleman, 1 di Kulon Progo, dan 1 di Gunungkidul.

"Jadi, kalau dibangun 15 itu baru sekitar 10 persen, masih belum mencapai 50 persen. Baru 10 persen," kata Dadan Hindayana.

Pihaknya mengatakan bahwa keberadaan SPPG sebenarnya tidak memerlukan bangunan baru, tetapi bisa memanfaatkan bangunan lama yang tidak terpakai.

"Bisa dengan mengubah fungsi restoran, kafe, atau rumah yang tidak digunakan agar menjadi satuan pelayanan," kata Dadan Hindayana.

Kalau ada lapangan futsal yang sekarang sudah tidak digunakan, kata dia, ubah saja jadi satuan pelayanan pemenuhan gizi.

Pada hari Kamis (8/5), Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana meresmikan operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) BUMDES Tridadi di Kabupaten Sleman, DIY, serta 14 SPPG lainnya di Yogyakarta.

Bisa dengan mengubah fungsi restoran, kafe, atau rumah yang tidak digunakan agar menjadi satuan pelayanan.

Sleman (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang dibentuk akan menerima dana Rp8 miliar hingga Rp10 miliar per tahun untuk membiayai produksi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Nanti di satuan pelayanan ini setiap tahun akan terima uang kurang lebih antara Rp8 miliar sampai Rp10 miliar. Jadi, per bulannya kurang lebih sekitar Rp800 juta, sebanyak 85 persennya untuk membeli bahan baku," kata Dadan Hindayana di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (8/5).

Menurut dia, di Kabupaten Sleman diperkirakan memerlukan 111 SPPG.

Hingga saat ini, terdapat 15 SPPG yang baru diresmikan di Yogyakarta yang terdiri dari 13 di Sleman, 1 di Kulon Progo, dan 1 di Gunungkidul.

"Jadi, kalau dibangun 15 itu baru sekitar 10 persen, masih belum mencapai 50 persen. Baru 10 persen," kata Dadan Hindayana.

Pihaknya mengatakan bahwa keberadaan SPPG sebenarnya tidak memerlukan bangunan baru, tetapi bisa memanfaatkan bangunan lama yang tidak terpakai.

"Bisa dengan mengubah fungsi restoran, kafe, atau rumah yang tidak digunakan agar menjadi satuan pelayanan," kata Dadan Hindayana.

Kalau ada lapangan futsal yang sekarang sudah tidak digunakan, kata dia, ubah saja jadi satuan pelayanan pemenuhan gizi.

Pada hari Kamis (8/5), Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana meresmikan operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) BUMDES Tridadi di Kabupaten Sleman, DIY, serta 14 SPPG lainnya di Yogyakarta.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Program tersebut digulirkan sebagai bentuk apresiasi dan upaya melindungi, memberdayakan serta melayani para PMI

Subang (ANTARA) - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyebutkan program 20.000 rumah subsidi untuk pekerja migran Indonesia akan menyasar di daerah-daerah yang menjadi kantong PMI.

"Jadi ada beberapa daerah yang kita sasar dalam program pembangunan rumah bersubsidi untuk PMI," kata Karding, usai peluncuran Rumah untuk PMI di Kabupaten Subang, Jabar, Kamis.

Ia menyampaikan, sebanyak 20.000 rumah subsidi untuk PMI tersebut di antaranya akan dibangun di wilayah kantong-kantong PMI seperti di Provinsi Jawa, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

"Daerah-daerah itu menjadi fokus kita (dalam program rumah untuk PMI), termasuk Banten dan Jakarta," katanya.

Menurut dia, program rumah untuk PMI yang akan menyediakan 20.000 rumah subsidi bagi para PMI tahun ini dapat terwujud atas kolaborasi lintas sektoral. Di antaranya BNI, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), dan BP Tapera serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Program tersebut digulirkan sebagai bentuk apresiasi dan upaya melindungi, memberdayakan serta melayani para PMI

"Karena selama ini mereka (PMI) sering disebut pahlawan devisa. Jadi negara harus hadir. Tidak hanya melabeli mereka sebagai pahlawan devisa. Tapi juga kita menyiapkan program-program yang bisa melindung dan memberdayakan mereka, memberi pelayanan terbaik untuk mereka," katanya.

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan program Rumah untuk Pekerja Migran Indonesia yang akan menyediakan 20.000 rumah subsidi bagi para PMI tahun ini.

“Teman-teman PMI di seluruh dunia tak perlu khawatir soal rumah. Insyaallah kami sepakat (menyalurkan) minimal 20.000 rumah bersubsidi murah tahun ini," kata Menteri P2MI.

Menurut dia, penyediaan rumah bagi para PMI amat penting dalam rangka melindungi, melayani, dan memberdayakan PMI setelah berjasa sebagai “pahlawan devisa” bagi Indonesia.

KP2MI bersama Kementerian PKP menyediakan 20 ribu rumah bersubsidi bagi para PMI untuk tahun 2025 dalam rangka program penyediaan 3 juta rumah bagi rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Apabila respons dari PMI terhadap program ini positif, pemerintah dapat menaikkan jumlah rumah subsidi yang disediakan menjadi 30 ribu tahun depan.

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ( BNI ) bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ( PKP ), Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), dan BP Tapera dalam memberikan solusi pembiayaan rumah bersubsidi kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI). Langkah ini menjadi salah satu upaya BNI dalam mendukung target pemerintah untuk menyediakan hunian terjangkau bagi 20.000 PMI.

Nota kesepahaman (MoU) dilakukan antara BNI dengan Kementerian PKP, KP2MI, BP Tapera, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Acara tersebut digelar di Perumahan Bumi Pagaden Permai 3, Subang, Jawa Barat, hari ini. Hadir dalam acara tersebut di antaranya Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Consumer Banking BNI Corina Leyla Karnalies serta Direktur Kelembagaan BNI Eko Setyo Nugroho.



"Kami memahami bahwa memiliki rumah sendiri adalah impian banyak PMI. Sinergi ini adalah bentuk apresiasi negara kepada para Pahlawan Devisa yang telah berjuang di luar negeri," paparnya. Heru juga menyampaikan komitmennya untuk menghadirkan hunian yang tidak hanya terjangkau, namun juga berkualitas.

Dalam kesempatan tersebut, dilaksanakan juga akad Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang diwakili tiga orang PMI. Selain itu, sebanyak 90 PMI turut menyaksikan acara tersebut secara daring diantaranya mereka yang berada di Hong Kong dan Taiwan.

Program ini mendapat perhatian luas karena menegaskan komitmen tetapi juga memastikan mereka dan keluarganya memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat kontribusi sektor perumahan dalam pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan.

BOGOR, iNewsBogor.id – Pengembang perumahan elit di Desa Cikuda, Parungpanjang Kabupaten Bogor diminta Satpol PP Kabupaten Bogor untuk menghentikan sementara pembangunan perumahan yang tengah dikerjakan. Pasalnya, proyek pembangunan di lokasi tersebut belum memenuhi prizinan secara lengkap sesuai peraturan yang berlaku.

Menurut PPNS Seksi penyidikan Satpol PP Kabupaten Bogor, Tb Firi, bahwa penghentian sementara pembangunan perumahan itu dilakukan karena perizinannya belum lengkap.

“Kegiatan hari ini kita Satpol PP Kabupaten Bogor menghentikan sementara terhadap perumahan Anugrah Parungpanjang karena perizinannya masih dalam proses,” ujarnya kepada iNewsBogor.id, disela penyegelan, Rabu (7/5/2025).

 

Lebih lanjut, jelas Firi, prosedur proses perizinan pembangunan perumahan yang sudah ditempuh pengembang sudah benar, hanya saja ada persyaratan yang belum dipenuhi sehingga harus dihentikan sementara.

“Baru sampai ke PKKPR, izin lingkungan, PBB masih dalam perizinan Setda. Kami diarahkan ke tipiring Perda tahun 2009 . Kalau peruntukan sudah betul PKKPR perizinan peruntukan ruang sudah ada. Hanya PGB yang belum ada,” jelasnya.

Firi pun menegaskan bahwa pihaknya akan menindak lebih tegas apabila pihak pengembang membandel tetap melakukan aktifitas pembangunan perumahan selama pemberian sanksi. Oleh karena itu ia mendorong pihak pengembang mempercepat proses kelengkapan perizinan.

“Indikasi kerugian harusnya kan masuk retribusi. Langkah selanjutnya kami mendorong agar perizinan dipercepat,” tegasnya.

 

“Ini perumahan yang kami segel kantor marketing. Penghentian sementara harusnya tidak boleh ada yang bekerja. Kami melakukan penindakan lebih keras apabila ditemukan indikasi pelanggaran,” tambahnya.

Sementara itu, menanggapi penyegelan yang dilakukan, penanggung jawab divisi perizinan proyek pembangunan kawasan perumahan, Agus Sisworo mengaku memakluminya dan siap mengikuti arahan.

“Kami akan mengikuti instruksi yang diberikan mempercepat perizinan,” jelasnya.

Pun terkait alasan perizinan yang belum komplit, Agus memastikan pihaknya akan segera memproses melalui instansi terkait secara bertahap.

“Secara regulasi kan berproses ada hal urusannya yang terpisah dan ini kami tempuh,” pungkasnya..

Editor : Furqon Munawar

Subang -

Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kini jumlahnya mencapai 5 juta jiwa di berbagai negara, diberikan kemudahan untuk mendapatkan rumah impian. Mereka disediakan kuota sebanyak 20.000 rumah bersubsidi yang merupakan program Presiden RI Prabowo Subianto.

Melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), terobosan dan inovasi dilakukan untuk menyasar semua kalangan masyarakat. Kini KemenPKP menyasar segmen pekerja migran Indonesia agar bisa memiliki rumah subsidi berkualitas dengan harga terjangkau dan Kredit Pemilikan Rumah skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

"Program ini merupakan karpet merah untuk rakyat Indonesia di bidang perumahan. Melalui program rumah untuk pekerja migran Indonesia inilah saatnya rakyat punya rumah. Semoga seluruh pekerja migran bisa menikmati dan memiliki rumah layak huni dan berkualitas," ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang diwakili Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Imran saat Peluncuran Program Rumah Subsidi Untuk Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis (8/5/2025).

Imran menjelaskan, hal ini merupakan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan rakyat. Salah satunya melalui program 3 Juta Rumah menjadi prioritas nasional yang diusung pemerintah saat ini.

"Kami ingin mensukseskan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini melalui SKB 3 Menteri dengan pembebasan retribusi BPHTB dan percepatan penerbitan PBG dari 45 hari menjadi 10 hari bahkan lebih cepat dan pembebaskan PPN rumah sampai Rp 2 M," katanya.

"Program ini menjadi wujud nyata komitmen meningkatkan kesejahteraan pekerja migran yang memiliki peran strategis dalam peningkatan devisa negara. Sudah sepatutnya kita beri dukungan penuh mereka melalui penyediaan hunian layak dan memastikan pekerja migran miliki rumah sepulangnya dari tempat kerja di luar negeri dan menjadi simbol harapan awal kehidupan lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga menciptakan keharmonisan keluarga," ungkap Imran menambahkan.

Sementara itu, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding mengatakan, program 3 Juta Rumah dengan kebijakan rumah pekerja migran ini merupakan bagian dari sejarah di Indonesia. Apalagi program ini baru direncanakan sejak satu bulan lalu dan terlaksana dengan baik di lapangan berkat kolaborasi dan kerjasama lintas Kementerian dan Lembaga.

"Inilah momentum dimana baru pertama ada kebijakan penyediaan rumah subsidi bagi pekerja migran Indonesia. Tentu hal ini dikarenakan untuk melanjutkan perintah Presiden Prabowo Subianto yang begitu perhatian kepada masyarakat termasuk pekerja migran supaya mereka bisa bisa memiliki rumah pertama berupa rumah subsidi," ucap Abdul Kadir Karding.

Rumah subsidi untuk pekerja migran Indonesia Foto: Dian Firmansyah/detikJabar

Berdasarkan data yang ada, jumlah pekerja migran di Indonesia jumlahnya mencapai 5 juta di seluruh dunia. Selain itu, penghasilannya cukup lumayan jika dibanding dari mereka yang bekerja di dalam negeri. Program ini juga dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia sehingga bisa dinikmati oleh para pekerja migran yang bekerja di seluruh dunia.

"Rata-rata pekerja migran di Korea dan Jepang memiliki penghasilan antara Rp 15 juta sampai Rp 25 juta. Sedangkan dari data BPS jumlah devisa dari pekerja migran mencapai Rp 253,3 T per tahun kemarin dan devisa ini terbesar ke dua setelah migas sehingga pantas pekerja migran disebut pahlawan devisa. Kementerian PKP dan Kementerian P2MI juga sepakat menyediakan kuota 20.000 rumah subsidi bagi pekerja migran," bebernya.

Salah satu pekerja migran Nurlia mengaku pernah bekerja di Hongkong selama 5 tahun dengan penghasilan dengan gaji 4.110 Dollar atau sekitar Rp 7 juta. Dirinya yang belum berkeluarga sangat senang karena bisa memiliki rumah pertama berupa rumah subsidi.

"Terima kasih pak Prabowo Subianto atas program rumah untuk pekerja migran ini. Alhamdulillah program ini sangat membantu untuk saya dan teman-teman juga apalagi yang pekerja migran yang kemungkinan untuk.membeli tanah sangat mahal sehingga KPR FLP ini bisa membantu kami memiliki rumah impian," katanya.

Bupati Subang Reynaldi Putra Andita menyampaikan, Pemerintah daerah sangat siap dan mendukung program penyediaan perumahan pekerja migran ini. Pihaknya mengapresiasi dan siap bersinergi dengan Kementerian Kementerian PKP, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BPS dalam mensukseskan program ini.

"Program ini merupakan kepedulian dan wujud nyata kebersihan pemerintah kepada pekerja migran yang bekerja demi keluarga dan negara. Hal ini juga terwujud Kabupaten Subang yang maju dan kompetitif sehingga mampu menyejahterakan masyarakat," tandasnya.

Consumer Banking BNI, Corina Leyla Karnalies menjelaskan, BNI telah membuka cabang perbankan di tujuh negara antara lain Tokyo, London, Hongkong, New York, Seoul dan Sidney dan Taiwan. Adanya cabang BNI itu diharapkan mampu mempermudah akses layanan akses perbankan bagi pekerja migran yang bekerja di luar negeri.

"Di BNI saat ada 350.000 rekening pekerja migran. Kami juga menjalankan berbagai program di kantor cabang luar negeri melalui literasi dan gathering pekerja migran khususnya sosialisasi program perumahan," katanya.

Rumah subsidi untuk pekerja migran Indonesia Foto: Dian Firmansyah/detikJabar

Pada kegiatan peluncuran Program Rumah Subsidi Untuk Pekerja Migran Indonesia ini juga dilaksanakan Penandatanganan MoU antara Kepala BPS Menteri P2MI, dan Menteri PKP dalam membangun sinergi lintas instansi terkait penyediaan perumahan bagi pekerja migran Indonesia.

Selain itu juga dilaksanakan penandatanganan MoU antara BNI dengan Kementerian P2MI dan BP Tapera dalam sinergi untuk mempermuda akses pembiayaan dan penyediaan rumah bagi pekerja migran Indonesia

BNI sebagai penyalur KPR FLPP juga melaksanakan juga akad kredit rumah subsidi yang dilaksanakan oleh 40 orang perwakilan pekerja migran secara offline dan 90 orang pekerja migran yang bekerja di Hongkong dan Taiwan secara online.

Menurut orang tua salah satu pekerja migran asal Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang, Wahyudi mengaku sangat senang dengan Program Rumah Untuk Pekerja Migran Indonesia ini. Pasalnya, kesempatan anaknya yang saat ini bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri untuk memiliki rumah sendiri menjadi lebih besar.

"Anak saya Siti Fitriani sudah 7 tahun menjadi pekerja migran menjadi asisten rumah tangga di Taiwan. Selama bekerja dia memang sangat berharap punya rumah sendiri dan akhirnya berkat program rumah ini dirinya bisa mewujudkan impiannya," katanya.

Dirinya mengaku, rumah bagi pekerja migran yang berada di Perumahan Bumi Pagaden Permai 3 di Jalan Subang Pamanukan, Neglasari, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Jawa Barat memiliki kualitas yang baik. Selain itu, fasilitas umum dan sosial yang tersedia juga baik sehingga diharapkan nanti ketika anaknya kembali dari luar negeri bisa langsung menempati rumah yang telah dibelinya dari hasil tabungan selama bekerja.

"Anak saya membeli rumah subsidi ini dengan harga Rp 166 juta dengan angsuran KPR FLPP sebesar Rp 1,2 juta selama 15 tahun. Setiap bulan dia mengirimkan penghasilannya ke saya sebesar Rp 4 juta. Rumahnya ukuran 30/72 dan memiliki kamar ada 2 kanar mandi, 1 toilet dan ruang tamu serta ukuran rumah dan lahannya cukup luas," katanya.

Wahyudi juga berharap program rumah subsidi bagi pekerja migran seperti ini terus berlanjut dan tidak terhenti. Hal itu dikarenakan banyak warga Subang yang bekerja di luar negeri ingin memiliki rumah sendiri meskipun harus mengangsur secara KPR.

"Terimakasih kepada Kementerian PKP dan Presiden Prabowo Subianto yang sudah melaksanakan program yang pro rakyat ini. Kami hanya bisa berharap program ini bisa dimanfaatkan oleh para pekerja migran lainnya juga dan mendoakan agar Pak Presiden sehat selalu untuk rakyat Indonesia," harapnya.

General Manager PT. Harva Jaya Mandiri Coco Mintaria, selaku pengembang Perumahan Bumi Pagaden Permai 3 mengaku optimis program penyediaan rumah bagi pekerja migran ini bisa mendongkrak penjualan rumah bersubsidi di Kabupaten Subang. Apalagi banyak generasi muda dan warga Subang yang bekerja mencari nafkah dengan bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri.

"Di Kabupaten Subang ini banyak warga yang bekerja sebagai pekerja imigran baik sebagai TKI dan TKW. Kami optimis penjualan rumah subsidi di Subang bisa terus meningkat dengan adanya program perumahan dari pemerintah ini," katanya.

Saat ini, imbuhnya, untuk perumahan pekerja migran pihaknya bekerja sama dengan BNI sebagai penyalur KPR FLPP ini. Pihak pengembang juga mendapatkan kemudahan dalam pengurusan dokumen untuk pemberkasan administrasi KPR FLPP.

"Dulu untuk kualifikasi pekerja migran untuk KPR agak sulit di perbankan tapi sejak ada program baru rumah pekerja migran dari Kementerian PKP saat ini menjadi lebih mudah. Dan kami saat ini bekerjasama dengan BNI khusus KPR pekerja migran," terangnya.

Saat ini, pihaknya memiliki lahan seluas 5 hektar dengan target pembangunan 402 rumah dimana sebanyak 308 rumah adalah rumah subsidi dan sisanya rumah komersial. Untuk rumah subsidi dibangun tipe 30/72 dengan harga jual Rp 166 juta sesuai harga KPR FLPP zona Jawa Barat.

"Harapan kami setiap tahun kuota untuk segmentasi pekerja migran kalau bisa jangan hanya tahun ini tapi berkelanjutan. Kami juga akan terus mensosialisasikan program rumah ini baik secara konvensional maupun melalui media sosial agar lebih banyak pekerja migran yang membeli rumah subsidi di sini," tandasnya.

(dir/dir)

SUBANG, iNews.id - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus melakukan inovasi untuk mendukung Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Salah satu langkah terbaru adalah peluncuran program rumah subsidi bagi pekerja migran Indonesia dengan skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

Program ini secara resmi diluncurkan di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis (8/5/2025). Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Imran, yang mewakili Menteri PKP menyampaikan bahwa program ini adalah bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kebutuhan papan masyarakat.

"Program ini merupakan karpet merah untuk rakyat Indonesia di bidang perumahan. Melalui program rumah untuk pekerja migran Indonesia inilah saatnya rakyat punya rumah. Semoga seluruh pekerja migran bisa menikmati dan memiliki rumah layak huni dan berkualitas," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa program ini merupakan wujud komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menyejahterakan wong cilik melalui kebijakan yang memudahkan akses terhadap rumah layak. Salah satunya dengan mempercepat penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari 45 hari menjadi 10 hari, serta pembebasan retribusi BPHTB dan PPN untuk rumah hingga harga Rp 2 miliar.

"Program ini menjadi wujud nyata komitmen meningkatkan kesejahteraan pekerja migran yang memiliki peran strategis dalam peningkatan devisa negara," tambahnya.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menyebutkan bahwa kebijakan ini merupakan tonggak sejarah baru. Ia menekankan bahwa peluncuran program ini merupakan hasil kerja sama lintas kementerian yang intensif hanya dalam waktu satu bulan.

"Inilah momentum dimana baru pertama ada kebijakan penyediaan rumah subsidi bagi pekerja migran Indonesia. Tentu hal ini dikarenakan untuk melanjutkan perintah Presiden Prabowo Subianto yang begitu perhatian kepada masyarakat termasuk pekerja migran supaya mereka bisa bisa memiliki rumah pertama berupa rumah subsidi," katanya.

Dijelaskannya, saat ini terdapat sekitar 5 juta pekerja migran Indonesia di seluruh dunia. Dengan penghasilan yang relatif tinggi, terutama di negara-negara seperti Korea dan Jepang, program ini diharapkan dapat memberikan akses kepemilikan rumah yang lebih luas bagi mereka.

"Rata-rata pekerja migran di Korea dan Jepang memiliki penghasilan antara Rp 15 juta sampai Rp 25 juta. Sedangkan dari data BPS jumlah devisa dari pekerja migran mencapai Rp 253,3 triliun per tahun kemarin dan devisa ini terbesar ke dua setelah migas sehingga pantas pekerja migran disebut pahlawan devisa. Kementerian PKP dan Kementerian P2MI juga sepakat menyediakan kuota 20.000 rumah subsidi bagi pekerja migran," tandasnya.

Salah satu pekerja migran, Nurlia, yang pernah bekerja di Hong Kong selama lima tahun, mengaku senang karena bisa memiliki rumah pertama melalui program ini.

"Terimakasih pak Prabowo Subianto atas program rumah untuk pekerja migran ini. Alhamdulillah program ini sangat membantu untuk saya dan teman-teman juga apalagi yang pekerja migran yang kemungkinan untuk membeli tanah sangat mahal sehingga KPR FLP ini bisa membantu kami memiliki rumah impian," katanya.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari Pemerintah Kabupaten Subang. Bupati Subang Reynaldi Putra Andita menyatakan bahwa pihaknya siap bersinergi dengan kementerian terkait.

"Program ini merupakan kepedulian dan wujud nyata kebersihan pemerintah kepada pekerja migran yang bekerja demi keluarga dan negara. Hal ini juga terwujud Kabupaten Subang yang maju dan kompetitif sehingga mampu menyejahterakan masyarakat," tandasnya.

Sementara itu, General Manager Consumer Banking BNI, Corina Leyla Karnalies, menjelaskan bahwa BNI telah membuka cabang di tujuh negara untuk mendukung layanan keuangan bagi pekerja migran, termasuk akses terhadap program perumahan.

"Di BNI saat ada 350.000 rekening pekerja migran. Kami juga menjalankan berbagai program di kantor cabang luar negeri melalui literasi dan gathering pekerja migran khususnya sosialisasi program perumahan," katanya.

Acara peluncuran program ini juga diwarnai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian PKP, Kementerian P2MI, BPS, dan BNI serta BP Tapera. Selain itu, dilakukan pula akad kredit bagi 40 orang pekerja migran secara langsung dan 90 orang lainnya secara daring dari Hong Kong dan Taiwan.

Wahyudi, orang tua dari Siti Fitriani, pekerja migran asal Kecamatan Legon Kulon, mengungkapkan kebahagiaannya karena anaknya akhirnya bisa memiliki rumah sendiri di Perumahan Bumi Pagaden Permai 3, Subang.

"Anak saya Siti Fitriani sudah 7 tahun menjadi pekerja migran menjadi asisten rumah tangga di Taiwan. Selama bekerja dia memang sangat berharap punya rumah sendiri dan akhirnya berkat program rumah ini dirinya bisa mewujudkan impiannya," katanya.

Ia menambahkan bahwa rumah tipe 30/72 tersebut dibeli seharga Rp 166 juta dengan cicilan Rp 1,2 juta per bulan selama 15 tahun. Rumah tersebut dilengkapi dua kamar tidur, satu kamar mandi, dan ruang tamu yang cukup luas.

"Terimakasih kepada Kementerian PKP dan Presiden Prabowo Subianto yang sudah melaksanakan program yang pro rakyat ini. Kami hanya bisa berharap program ini bisa dimanfaatkan oleh para pekerja migran lainnya juga dan mendoakan agar Pak Presiden sehat selalu untuk rakyat Indonesia," harapnya.

Pengembang Perumahan Bumi Pagaden Permai 3, Coco Mintaria dari PT. Harva Jaya Mandiri, menyatakan optimisme terhadap program ini. Menurutnya, kerja sama dengan BNI sangat membantu dalam mempermudah akses KPR bagi pekerja migran.

"Dulu untuk kualifikasi pekerja migran untuk KPR agak sulit di perbankan tapi sejak ada program baru rumah pekerja migran dari Kementerian PKP saat ini menjadi lebih mudah. Dan kami saat ini bekerjasama dengan BNI khusus KPR pekerja migran," terangnya.

Saat ini, pihaknya tengah membangun 402 rumah di atas lahan seluas 5 hektar, dengan 308 unit di antaranya merupakan rumah subsidi. Ia berharap program ini terus berlanjut dan mendapat dukungan lebih luas dari berbagai pihak. 

Editor : Yudy Heryawan Juanda