Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan nasional (Menteri ATR/Kepala BPN) Nusron Wahid, mengaku bakal mengguyur bantuan sukarela pada 5 warga yang terdampak penggusuran sengketa tanah di wilayah Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Nusron memastikan, kelima warga tergusur itu merupakan pemilik sah lahan tersebut yang terbukti dalam sertifikat hak milik (SHM) milik masing-masing warga.

“Sebagai bukti komitmen empati kami pada ibu-ibu [korban penggusuran], dari saya pribadi nanti akan kami bantu masing-masing Rp25 juta,” kata Nusron saat menemui para korban di Tambun Selatan, Jumat (7/2/2025).

Di samping itu, Nusron juga menekankan apabila mengacu pada peta yang dimiliki Kementerian ATR/BPN, rumah 5 warga yang telah tergusur itu bahkan berada di luar area lahan yang berkonflik.

Oleh karena itu, Nusron juga menyebut bakal meminta para penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi. Pasalnya, berdasarkan catatan dokumen Kementerian ATR/BPN, para warga tergusurlah yang memiliki sertifikat resmi.

Untuk diketahui sebelumnya, para korban tergusur dan Cluster Setiamekar Residence sebelumnya disebut tengah bersengketa lahan dengan penggugat atas nama Mimi Jamilah. Diketahui, Mimi sendiri merupakan ahli waris dari Abdul Hamid yang kala itu juga membeli lahan itu pada 1982.

Akan tetapi, kepemilikan lahan atas nama Mimi Jamilah pada tahun 1982 itu rumpang secara prosedur lantaran pihak Mimi tidak melakukan balik nama dan pencetakan SHM usai mengantongi AJB pada 1982.

Alhasil, hal itu dimanfaatkan oleh sang tuan tanah atas nama Djuju yang kembali menjual lahannya pada tahun 1982 ke Kayat yang hingga saat ini turun kepemilikannya pada 5 warga tersebut.

“Kan ini korbannya dulu ini beli dari masyarakat. Jadi [rumah yang sudah tergusur] harus dikembalikan juga gitu kira-kira, harus ada itikad baik,” tegas Nusron.

Di sisi lain, Nusron juga menegaskan upaya eksekusi yang dilakukan oleh PN Cikarang juga tak sesuai prosedur. Lantaran, PN Cikarang tidak memastikan posisi lahan yang bersengketa ke Kementerian ATR/BPN.

Kemudian, Mimi selaku pemenang gugatan juga diketahui tak melapor ke Kementerian ATR/BPN untuk melakukan pengajuan pembatalan sertifikat yang dimiliki oleh para warga. Untuk itu, Nusron menyebut bakal mempertemukan sejumlah pihak yang bertikai itu.

“Di dalam keputusan pengadilan itu belum ada perintah kepada ATR/BPN, untuk membatalkan sertifikat. Jadi harusnya pengadilan negeri ini sebelum melakukan proses eksekusi melalui beberapa tahap dulu. Kalau mau ada eksekusi pengadilan itu berkirim surat terlebih dahulu kepada BPN untuk minta diukur mana sih letak lokasi yang harus dieksekusi,” pungkasnya.

Adapun, penggusuran hunian masyarakat tersebut dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tanggal 25 Maret 1997. Padahal para penghuni mengaku menggenggam SHM resmi yang telah didapati selama 30 tahun lamanya.

Aceh Barat (ANTARA) - Kepolisian Resor (Polres) Aceh Barat membagikan makanan bergizi gratis bagi seratusan murid Sekolah Dasar Negeri (SDN) 5 Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat.

“Pembagian makanan ini sebagai wujud komitmen kami dalam mendukung Program Pemerintahan Presiden Prabowo, melalui partisipasi aktif dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah,” kata Kapolres Aceh Barat AKBP Andi Kirana di Aceh Barat, Jumat.

Menurutnya, Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Prabowo - Gibran, dimana merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia khususnya bagi anak yang masih berstatus pelajar mulai dari tingkat TK s/d SMA.

Andi Kirana mengatakan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung pendidikan dan kesejahteraan anak-anak di wilayahnya.

"Kegiatan ini bertujuan mendukung program pemerintah terkait kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah,” katanya menambahkan.

Baca: HKTI Aceh jajaki keterlibatan dalam program MBG

Selain itu, program ini diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata Polres Aceh Barat dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan gizi, sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat di wilayah hukum Polres Aceh Barat.

Andi Kirana mengatakan pemberian makanan kepada anak-anak sekolah dasar ini, juga bertujuan untuk mengingatkan pentingnya pola makan yang sehat, sebagai dukungan perkembangan pertumbuhan anak – anak.

“Kita sudah mulai jalankan program MBG ini, dan program ini sangat baik tentunya untuk mendukung kesehatan dan perkembangan anak-anak kedepannya, sehingga di sekolah mereka lebih konsentrasi belajar,” ungkapnya.

Kepala SD Negeri 5 Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, menyampaikan rasa terima kasih kepada Kapolres Aceh Barat dan jajarannya atas perhatian yang diberikan kepada para siswa.

“Kegiatan ini bukan hanya memenuhi kebutuhan gizi siswa, tetapi juga menumbuhkan kedekatan antara pihak kepolisian dan masyarakat,” ujarnya.

Baca: Rayakan HUT ke-17, Gerindra Aceh Bagi Ribuan Paket Makan Siang Bergizi Gratis dan Susu

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memaparkan ada 39.339 unit rumah subsidi yang sudah disalurkan selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Angka tersebut hasil dari realisasi program yang dikelola Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Ia menjabarkan angka tersebut terdiri dari 37.955 unit rumah subsidi disalurkan untuk masyarakat melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Lalu, program Tapera sebanyak 1.384 unit untuk aparatur sipil negara (ASN). Adapun total rumah yang direalisasikan oleh BP Tapera, baik masih proses maupun sudah tersalurkan sebanyak 93.484 unit.

"Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) jadi ini sekitar sudah 93 ribu, Pak (Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya N Bakrie) dari 20 Oktober (2024) sampai 5 Februari (2025)," ujar Ara di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Hal itu diungkapkannya dalam forum diskusi bertemakan 'Driving Sustainability in the Real Estate Sector: ESG and Green Financing.

Dalam paparannya, ada 32.130 unit rumah yang masih dalam proses persetujuan akad kredit tetapi rumahnya belum jadi. Lalu, rumah yang ready stock tetapi belum diakadkan berjumlah 11.7.83 unit. Sementara rumah yang masih dalam proses pembangunan sebanyak 10.232 unit.

"Nah, jadi ada lima tahap nih, realisasi artinya yang udah sampai kepada masyarakatnya. Realisasi akad ini khusus ASN juga udah sampai. Kalau akad tuh berarti udah selesai. Kalau proses persetujuan akad, dalam proses berarti belum tuntas," jelasnya.

Realisasi rumah FLPP disalurkan melalui Bank Tabungan Negara (BTN) sebanyak 23.306 uni, BTN Syariah 5.100 unit, Bank Negara Indonesia (BNI) sebanyak 2.172 unit, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) 1.935 unit. Sementara itu, bank lainnya menyalurkan 10.088 unit rumah FLPP.

Ara juga memaparkan jumlah rumah subsidi yang sudah tersalurkan berdasarkan asosiasi pengembang. Realestat Indonesia (REI) membangun 15.294 unit, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) 11.158 unit, Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) 4.728 unit. Lalu, asosiasi lainnya membangun 6.321 unit.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Saat Menteri PKP Intip-intip Rumah Apung dan Panggung di Muara Angke

Video: Saat Menteri PKP Intip-intip Rumah Apung dan Panggung di Muara Angke

Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Meli Budiastuti menyebut perlunya aturan pembatasan masa tinggal di rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Ia mengatakan rusun bukan untuk ditinggali selamanya, bukan juga untuk diwariskan turun-temurun.

"Karena kan orang tinggal di rusun itu bukan untuk selamanya. Bukan untuk warisan juga, tidak bisa diturunkan. Kalau masyarakat terprogram, itu bisa turunkan ke anaknya. Kalau masyarakat umum, paling misalkan suami meninggal ke istrinya, tapi ke anak nggak boleh diturunkan," kata Meli saat dimintai konfirmasi, Jumat (7/2/2025).

"Jadi masyarakat umum boleh dialihkan ke siapa saja? Hanya ke pasangannya, tapi ke anak tidak boleh. Kalau masyarakat terprogram, bisa dialihkan ke anak, tapi tarifnya sudah tarif umum. Nantinya seperti itu diatur dalam revisi pergub," lanjutnya.

Di sisi lain, ia menyebut nantinya aturan jangka waktu penempatan rumah susun sewa akan diatur dalam revisi pergub. Meski begitu, Pergub 111 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa saat ini masih dalam penggodokan.

Ia menjelaskan masyarakat umum terprogram hanya bisa lima kali perpanjangan untuk menyewa atau maksimal 10 tahun.

"Saat ini masih belum diberlakukan karena masih draf revisi pergub," kata Meli.

Pada tahun kesembilan, Unit Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa (UPRS) akan diminta oleh Dinas dan tim terpadu untuk mengecek kelayakan warga untuk menghuni Rusun.

"Kalau masih layak, nanti hasil rekomendasinya bisa diperpanjang berapa tahun lagi. Karena orang tinggal di rusun bukan untuk selamanya, bukan untuk warisan juga," tuturnya.

Sementara itu, masyarakat umum hanya tiga kali perpanjangan atau maksimal enam tahun. Bila penyewa meninggal dunia, bisa dilanjutkan oleh pasangan. Namun tidak bisa dilanjutkan oleh anak keturunannya.

"Itu akan ada di revisi pergub," ucap Meli.

Selain itu, evaluasi berjalan secara rutin saat penghuni memperpanjang sewa rusun. Apabila sudah memiliki kendaraan, otomatis tidak boleh lagi menempati rusun milik Pemprov DKI.

"Revisi pergub ini sudah hampir final, sudah di Biro Hukum. Selama ini kan belum ada pembatasan waktu, makanya di lapangan pasti banyak yang sudah turun-temurun," tandasnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Badan Gizi Nasional (BGN) mengajak kalangan pengusaha menjadi mitra di program makan bergizi gratis. Ajakan ini disampaikan BGN melalui unggahan video di Instagram resmi mereka.

Sejumlah tahapan harus dilalui untuk mendaftar sebagai mitra BGN. Pertama, kunjungi website mitra.bgn.go.id lalu membuat akun baru dengan mengisi data diri dan kontak yang digunakan.

Kemudian lengkapi formulir pendaftaran sesuai bidang kerjasama yang diinginkan. Selanjutnya unggah dokumen pendukung seperti profil usaha atau proposal kerjasama.

"Terakhir, klik tombol kirim untuk menyelesaikan pendaftaran Anda. Tim kami akan memproses pengajuan Anda dan Anda akan menerima pemberitahuan melalui email setelah pendaftaran berhasil," jelas BGN di Instagram @badangizinasional.ri, Jumat (7/2/2025).

Setelah surat pemberitahuan diterima maka proses pendaftaran menjadi mitra resmi Badan Gizi Nasional berhasil dilakukan. Perlu dicatat, seluruh proses pendaftaran ini tidak dipungut biaya sepeser pun.

"Setelah menjadi mitra resmi, Anda dapat mengajukan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk mendukung distribusi program makan bergizi. Berikut langkah-langkahnya, login ke akun mitra Anda. Masuk ke menu pengajuan titik," ujarnya.

Kemudian klik tombol buat untuk menambahkan titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Tandai lokasi pada peta, lalu klik simpan dan lanjutkan. Lengkapi data terkait informasi lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Pastikan semua ketentuan terpenuhi dengan mencentang ceklis kesiapan. Unggah dokumen yang diminta, seperti izin atau foto lokasi. Terakhir, klik tombol ajukan untuk mengirimkan pengajuan.

"Tim kami akan segera memverifikasi dan menghubungi Anda jika proses telah selesai. Mari bersama wujudkan masyarakat yang lebih sehat dan gizi yang lebih baik untuk semua. Terima kasih telah menjadi bagian dari perubahan besar ini," tutupnya.

KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa hingga saat ini, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berhasil menjangkau 733 ribu penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Penerima manfaat tersebut meliputi siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.

“MBG telah menjangkau 246 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, mencakup 733 ribu penerima manfaat,” kata Dadan, seperti ditulis oleh Antara, Jumat (7/2/2025).

Dadan menjelaskan bahwa BGN tidak menetapkan menu nasional dalam program ini, namun menekankan pentingnya pemenuhan standar komposisi gizi.

Adapun standar yang dimaksud adalah, antara lain, kebutuhan kalori yang seimbang, serta komposisi gizi yang mencakup 30 persen protein, 40 persen karbohidrat, dan 30 persen serat.

"BGN tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi standar komposisi gizi, misalnya 30 persen harus protein, 40 persen karbohidrat, dan 30 persen serat," ujarnya.

Sementara itu, terkait pernyataan yang sempat menjadi perbincangan hangat mengenai potensi penggunaan protein serangga dalam menu MBG, Dadan menegaskan bahwa pilihan menu pangan akan disesuaikan dengan kebiasaan atau selera konsumsi masyarakat di masing-masing daerah.

“Mungkin saja di daerah tertentu masyarakat ada yang sudah terbiasa makan serangga, maka itu bisa dimanfaatkan, tidak lantas menjadi standar menu nasional,” jelas Dadan.

Sebelumnya, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei yang menunjukkan bahwa 64,6 persen responden mengaku puas dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto.

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menjelaskan bahwa 64,6 persen responden yang puas merupakan bagian dari 91,3 persen responden yang mengetahui program MBG.

Sebanyak 87,1 persen responden juga menyatakan setuju dengan pelaksanaan program ini.

Meski demikian, Burhanuddin mengingatkan bahwa Presiden Prabowo dan jajaran perlu mewaspadai angka ketidakpuasan yang masih ada terhadap Program MBG yang baru dimulai pada 6 Januari 2025.

KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa hingga saat ini, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berhasil menjangkau 733.000 penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Penerima manfaat tersebut meliputi siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

“MBG telah menjangkau 246 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, mencakup 733.000 penerima manfaat,” kata Dadan, seperti ditulis Antara, Jumat (7/2/2025).

Dadan menjelaskan bahwa BGN tidak menetapkan menu nasional dalam program ini, tetapi menekankan pentingnya pemenuhan standar komposisi gizi.

Adapun standar yang dimaksud adalah, antara lain, kebutuhan kalori yang seimbang, serta komposisi gizi yang mencakup 30 persen protein, 40 persen karbohidrat, dan 30 persen serat.

"BGN tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi standar komposisi gizi, misalnya 30 persen harus protein, 40 persen karbohidrat, dan 30 persen serat," ujarnya.

Sementara itu, terkait pernyataan yang sempat menjadi perbincangan hangat mengenai potensi penggunaan protein serangga dalam menu MBG, Dadan menegaskan bahwa pilihan menu pangan akan disesuaikan dengan kebiasaan atau selera konsumsi masyarakat di masing-masing daerah.

“Mungkin saja di daerah tertentu masyarakat ada yang sudah terbiasa makan serangga, maka itu bisa dimanfaatkan, tidak lantas menjadi standar menu nasional,” jelas Dadan.

Sebelumnya, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei yang menunjukkan bahwa 64,6 persen responden mengaku puas dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto.

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menjelaskan bahwa 64,6 persen responden yang puas merupakan bagian dari 91,3 persen responden yang mengetahui program MBG.

Sebanyak 87,1 persen responden juga menyatakan setuju dengan pelaksanaan program ini.

Meski demikian, Burhanuddin mengingatkan bahwa Presiden Prabowo dan jajaran perlu mewaspadai angka ketidakpuasan yang masih ada terhadap program MBG yang baru dimulai pada 6 Januari 2025.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengundang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk berkontribusi dalam program 3 juta rumah yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Mengingat anggaran kementerian dipangkas, pemerintah perlu dukungan banyak pihak. #perumahan #maruararsirait #kadin #prabowo #investordaily #investordailytv #idtv Pastikan kamu subscribe dan aktifkan juga tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Investor Daily TV. Kunjungi juga social media channel kami : Official Website: https://investor.id/ Twitter : https://x.com/InvestorID Facebook : https://www.facebook.com/investor.id Instagram : https://www.instagram.com/investordailyid?

Sumber : Investor Daily TV

Editor: Investor Daily TV (redaksi@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad merespons adanya kabar pihak yang mengancam sekolah-sekolah penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua. Dasco mengatakan segala bentuk ancaman tidak bisa ditolerir.

"Yang pertama, niat baik dari Presiden Prabowo itu adalah untuk memberikan makan gratis bagi anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke termasuk di Papua. Ancaman-ancaman seperti itu tidak bisa ditolerir," kata Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Dasco menyebut ancaman ke sekolah di Papua tersebut merupakan bentuk pembangkangan terhadap pemerintahan Indonesia. Dia mewanti-wanti pihak-pihak tertentu jangan coba-coba mengancam.

"Dan itu menurut saya adalah pembangkangan terhadap Republik Indonesia dan jangan coba-coba mengancam," ujarnya.

Lebih lanjut, Dasco menegaskan pemerintah akan menindak tegas siapa pun yang melakukan teror atas dilaksanakannya program MBG di Papua.

"Kita jangan coba-coba diteror dan kita akan bertindak tegas apabila kemudian hal itu dilakukan," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, mengatakan program MBG di Papua akan melibatkan TNI Angkatan Darat (AD). Hal ini menindaklanjuti situasi yang disebut belum kondusif di sana.

"Ya karena kan situasinya belum bagus, belum kondusif. Jadi kita perlu supaya dapur-dapur ini dikerjakan oleh satuan tugas teritorialnya TNI Angkatan Darat," kata Sjafrie usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2).

Dia merespons adanya kabar jika siswa di Papua menolak makan bergizi gratis. Sjafrie menegakan jika pendistribusian makan bergizi semata untuk memenuhi kebutuhan siswa.

"Yang penting kita berpikir positif bahwa makan bergizi itu untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi rakyat kita yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilaksanakan oleh dapur-dapur dari TNI yang sedang bertugas di sana," katanya.

Simak Video 'Temuan DPD RI di Papua Terkait Pelaksanaan MBG: Masalah Harga':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membangun rumah bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 5.571 unit.

Rencananya, proyek tersebut akan mulai groundbreaking sekitar 20-21 Februari 2025.

Rencana pembangunan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dengan TNI AD dan PT Bank Mandiri (Persero).

"Hari ini kita menyaksikan suatu hal yang sangat penting yaitu nota kesepahaman antara TNI dengan TAPERA, yaitu Badan Pengelola Tabungan Rumah Rakyat, dan Bank Mandiri tentang dukungan penyediaan KPR melalui FLPP, kepada prajurit dan aparatur sipil negara TNI-AD, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata Maruarar dikutip, Jumat (7/2/2025).

Pria yang kerap disapa Ara ini menambahkan, rumah bersubsidi yang akan dibangun tidak bersifat eksklusif hanya untuk TNI AD, namun juga diperuntukkan untuk masyarakat.

"Jadi ini dimix, jadi bagus dan tidak eksklusif, bersama-sama dengan masyarakat. Akan dibangun sebanyak 5.517 unit," kata Menteri Ara.

Dia menjelaskan, lingkup kerja samanya adalah mendukung kegiatan penyediaan KPR melalui FLPP kepada Prajurit dan ASN TNI AD serta MBR dengan batas tanggung jawab, wewenang, kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh para pihak

"Adanya kegiatan ini juga sekaligus mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)," kata dia.

Maruarar Sirait melanjutkan, rencananya pelaksanaan groundbreaking tahap I sebanyak 5.517 unit di lima lokasi yaitu Serang, Bekasi, Bantul, Bogor dan Brebes, pada tanggal 20-21 Februari 2025.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalami efisiensi hingga tersisa Rp 1,6 triliun. Kendati demikian, Kadin Indonesia ingin berkolaborasi dengan Kementerian PKP untuk membantu wujudkan Program 3 Juta Rumah.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya N Bakrie meyakini target 3 juta rumah dapat tercapai dengan adanya kolaborasi. Ia menyebut akan ada program unggulan Kadin dengan pengusaha pemula dan menengah untuk mendukung program tersebut.

"Tentu tidak mudah angkanya sangat besar 3 juta, tapi di sinilah Kadin sebagai kamar dagang dan industri mesti memikirkan untuk kepentingan masyarakat luas. Tentu dengan memikirkan negara tetapi juga membuat industrialisasi supaya para pengusaha bisa menjadi besar juga," ujar Anin usai forum diskusi di Menara Kadin Indonesia, Kamis (7/2/2025).

Menurutnya, menyediakan akses perumahan untuk masyarakat adalah yang terpenting dari segi korporasi. Hal itu juga akan sangat baik bila dapat dibarengi dengan memperhatikan dari segi environmental, social and governance (ESG).

Anin menambahkan yang paling penting dalam mewujudkan program ini adalah berinovasi dari sisi pendanaan dari sisi pembiayaan dan lahan. Begitu juga dengan mengurangi proses birokrasi.

"Kadin ingin bekerja sama dengan Kementerian PKP Pak Ara supaya kita bisa memberikan masukan, tapi yang paling penting masukan yang bisa diimplementasi," ucapnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan pembangunan Program 3 Juta rumah memiliki tantangan dari segi lahan dan pembiayaan. Ia mengungkapkan terdapat banyak lahan tersedia dari lembaga-lembaga pemerintah.

Ara menyebutkan terdapat lahan milik Kementerian Sekretariat Negara di Kemayoran, sekitar Senayan, dan Kalimantan. Kemudian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki 77 hektare lahan yang bisa digunakan. Lalu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan mempresentasikan potensi tanah.

"Ada dari BUMN, saya akan undang teman-teman dari Kadin, karena menurut saya BUMN juga harus mendorong teman-teman pengusaha dari Kadin untuk berperan serta. Jadi presentasi untuk acara, mempresentasikan potensi-potensi tanah BUMN supaya bisa bekerja dengan swasta," katanya.

Sebelumnya, Kementerian PKP mengalami efisiensi anggaran untuk tahun 2025 dari yang sebelumnya Rp 5.274.391.058 menjadi Rp Rp 1.613.296.058. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.

"Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, APBN tahun 2025 pagu semula sebesar Rp 5.274.391.058.000 mengalami efisiensi sebesar Rp 3.661.095.000.000. Maka APBN tahun 2025 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman setelah mengalami efisiensi menjadi Rp 1.613.296.058.000," katanya dalam rapat kerja dengan pemerintah dan rapat dengar pendapat dengan Kepala BMKG dan BNPP/Basarnas, Gedung DPR, Jakarta.

Lasarus mengatakan, pembahasan terkait program kementerian yang akan dilaksanakan setelah adanya efisiensi anggaran akan dilakukan dalam rapat mendatang.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Saya sudah menyampaikan bahwa BGN tetap fokus menyiapkan dan melaksanakan Program MBG, hal-hal lain di luar itu menjadi kewenangan TNI dan Polri

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan hal-hal yang terjadi di luar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi kewenangan TNI dan Polri.

"Saya sudah menyampaikan bahwa BGN tetap fokus menyiapkan dan melaksanakan Program MBG, hal-hal lain di luar itu menjadi kewenangan TNI dan Polri," kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat dihubungi ANTARA di Jakarta pada Jumat.

Dadan menyampaikan hal tersebut untuk merespons demonstrasi yang dilakukan oleh ratusan pelajar di Yahukimo, Papua, yang menolak Program MBG karena merasa lebih membutuhkan pendidikan.

Ia juga mengemukakan ulat sagu sebagai salah satu sumber protein yang menjadi ciri khas pangan lokal di Papua dapat menjadi alternatif menu MBG.

Sebelumnya Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM) akan berhadapan dengan aparat TNI dan Polri jika melakukan ancaman terhadap sekolah di Papua yang menerima manfaat Program MBG.

Hasan memastikan pelaksanaan Program MBG di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua, tetap berjalan, meskipun sekolah penerima manfaat mendapatkan ancaman dari OPM.

"MBG adalah program universal yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Papua. Kalau ada ancaman-ancaman seperti itu, mereka akan berhadapan dengan TNI/Polri," kata Hasan.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025