Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Tentara Nasional Indonesia (TNI AD) dan PT. Bank Mandiri (Persero) untuk membangun rumah subsidi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, rumah bersubsidi yang akan dibangun tidak bersifat eksklusif hanya untuk TNI AD, namun juga diperuntukkan untuk masyarakat.

"Jadi ini di mix, jadi bagus dan tidak eksklusif, bersama-sama dengan masyarakat. Akan dibangun sebanyak 5.517 unit, " ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan, lingkup kerjasamanya adalah mendukung kegiatan penyediaan KPR melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada Prajurit dan ASN TNI AD serta MBR dengan batas tanggung jawab, wewenang, kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh para pihak

"Adanya kegiatan ini juga sekaligus mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) yang diawali dengan rencana pelaksanaan groundbreaking tahap I sebanyak 5.517 unit di 5 (lima) lokasi yaitu Serang, Bekasi, Bantul, Bogor dan Brebes," katanya.

Ara menjelaskan, pihaknya siap untuk melakukan groundbreaking antara tanggal 20 atau 21 Februari 2025.

"Kami juga akan segera buat undangan dan laporan dari Menteri PKP kepada Presiden bahwa siap untuk groundbreaking di Serang, Banten," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyaksikan prosesi penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan Pengela Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI AD) dan PT. Bank Mandiri (Persero) tentang pembangunan rumah bersubsidi untuk Prajurit dan Aparatur Sipil Negara (ASN) TNI AD serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Penandatanganan nota kesepahaman dilaksanakan secara langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc dengan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan Direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Darmawan Junaidi.

"Hari ini kita menyaksikan suatu hal yang sangat penting yaitu nota kesepahaman antara TNI dengan TAPERA, yaitu Badan Pengelola Tabungan Rumah Rakyat, dan Bank Mandiri tentang dukungan penyediaan KPR melalui FLPP, kepada prajurit dan aparatur sipil negara TNI-AD, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata Ara.

Pewarta: Jakarta
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN), Nusron Wahid buka suara mengenai duduk perkara konflik lahan di Cluster Setia Mekar Residence 2 yang berlokasi di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Nusron menjelaskan, konflik lahan itu berawal pada tahun 1982 karena sang tuan tanah yang bernama Djuju kedapatan dua kali menjual lahannya pada dua orang yang berbeda pada 1976 kepada Abdul Hamid dan tahun 1982 kepada Kayat.

“Pada tahun 1982 Djuju nakal, tanah sudah dijual sama Abdul Hamid, dijual lagi kepada orang namanya Kayat. Nah Kayat karena sudah merasa ada AJB kemudian langsung membalik nama,” kata Nusron saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Bekasi, Jumat (7/2/2025).

Nusron melanjutkan, Kayat kemudian menjual lahannya menjadi beberapa bidang yang tertuang dalam sertifikat 704,705,706,707 yang kemudian terbagi menjadi beberapa pemilik yang salah satunya dibangun area cluster tersebut.

Akan tetapi, sang ahli waris Abdul Hamid bernama Mimi Jamilah membawa perkara tersebut ke pengadilan. Di mana, Mimi berhasil memenangkan gugatan lantaran dinilai menjadi pemilik sertifikat sah pertama.

“Pengadilan sampai MA dimenangkan oleh Mimi Jamilah sebagai ahli warisnya Abdul Hamid. Nah kemudian ada eksekusi pengadilan seperti sekarang ini,” ujar Nusron.

Namun demikian, Nusron menegaskan sertifikat hak milik (SHM) yang digenggam oleh para korban tergusur merupakan sertifikat yang sah. Dia juga memastikan para masyarakat yang tergusur merupakan korban.

Untuk itu, Nusron bakal meminta Pengadilan dan Djuju untuk dapat melakukan ganti rugi pada masyarakat yang menjadi korban.

Pasalnya, tambah Nusron, seharusnya sebelum melakukan penggusuran, pihak pengadilan perlu untuk berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengukur luas lahan berkonflik.

“Yang menang itu harusnya datang ke pengadilan, minta ada penetapan perintah pengadilan, lalu memerintahkan kepada BPN untuk membatalkan sertifikat ini. Setelah ada perintah pengadilan kemudian baru dibatalkan [sertifikat warganya]. Dan kalau mau ada eksekusi, itu pengadilan harusnya berkirim surat terlebih dahulu kepada BPN untuk minta diukur mana sih letak lokasi yang harus dieksekusi,” tegas Nusron.

Untuk diketahui sebelumnya, ramai di media sosial para penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2 melakukan demonstrasi lantaran huniannya digusur oleh PN Cikarang.

Adapun, penggusuran hunian masyarakat tersebut dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tanggal 25 Maret 1997. Padahal para penghuni mengaku menggenggam SHM resmi yang telah didapati selama 30 tahun lamanya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa hingga saat ini Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 733 ribu penerima manfaat di seluruh Indonesia.

733 ribu penerima manfaat tersebut mencakup siswa sekolah maupun ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.

"MBG telah menjangkau 246 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, mencakup 733 ribu penerima manfaat," katanya saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Dadan juga menyebutkan beberapa standar yang harus dipenuhi oleh mitra MBG, yakni pemenuhan kebutuhan kalori, serta standar komposisi gizi.

"BGN tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi standar komposisi gizi, misalnya 30 persen harus protein, 40 persen karbohidrat, dan 30 persen serat," ujar dia.

Selain itu, terkait pernyataannya yang sempat ramai diperbincangkan soal protein serangga berpotensi dijadikan menu dalam MBG, ia menegaskan bahwa menu pangan disesuaikan dengan kesukaan atau kebiasaan konsumsi di wilayah-wilayah tertentu.

"Mungkin saja di daerah tertentu masyarakat ada yang sudah terbiasa makan serangga, maka itu bisa dimanfaatkan, tidak lantas menjadi standar menu nasional," tuturnya.

Sebelumnya, Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan bahwa sebanyak 64,6 persen responden mengaku puas dengan program makan bergizi gratis (MBG) pada 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto.

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa 64,6 persen responden yang mengaku puas tersebut merupakan bagian dari 91,3 persen responden yang mengetahui program MBG.

"Kemudian, setuju atau tidak terhadap MBG? Yang menyatakan sangat setuju dan setuju itu sekitar 87,1 persen. Mereka setuju dengan program ini," kata Burhanuddin.

Meski begitu, ia mengatakan bahwa Presiden Prabowo dan jajaran harus mewaspadai angka ketidakpuasan terhadap Program MBG yang baru dimulai pada 6 Januari 2025.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Ketersediaan hunian yang layak dan terjangkau menjadi prioritas pemerintah.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keuangan, seperti Mandiri Grup, dalam mendukung aksesibilitas pembiayaan perumahan yang lebih luas, terutama bagi kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau oleh skema perbankan konvensional.

Ara menekankan pentingnya peran lembaga keuangan dalam mendukung aksesibilitas perumahan bagi masyarakat, terutama dalam hal pembiayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

"Ketersediaan hunian yang layak dan terjangkau menjadi prioritas pemerintah. Dengan keterlibatan sektor perbankan, kita dapat solusi inovatif dalam pembiayaan perumahan," ujarnya, di Jakarta, Jumat.

Dia menyatakan pula, dengan berkolaborasi untuk mencapai tujuan 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia bukan hal yang mustahil.

Menurutnya, lembaga keuangan seperti Mandiri Grup dapat memetakan peluang bisnisnya, sekaligus meningkatkan keterjangkauan masyarakat di sektor tersebut.

"Karena backlog-nya masih 9,9 juta, jadi 3 juta yang akan kita kerjakan ini bukan hal yang mustahil," ujar Ara.

Dia juga menyampaikan pada periode 20 Oktober 2024 - 3 Februari 2025, realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi telah mencapai 91,665 unit rumah.

Angka tersebut, menurutnya pula, bisa terus meningkat apabila seluruh pemangku kepentingan bisa terlibat bersama dalam menjalankan Program 3 Juta Rumah.

"Yang terpenting sekarang ini adalah kolaborasi dengan bagaimana bisa mengintervensi banyak pihak untuk menjalankan visi yang sama. Kebijakan yang cepat dan mudah bagi masyarakat," kata Ara.

Dirinya menjelaskan, di tengah situasi adanya efisiensi pada anggaran Kementerian PKP yang sebelumnya sebesar Rp5,27 triliun harus terpangkas menjadi Rp1,6 triliun dibutuhkan kreativitas dalam menjalankan Program 3 Juta Rumah.

"Kalau saya berpikir normatif dengan jumlah anggaran yang ada bisa saja saya kerjakan program itu apa adanya. Tetapi, ini menjadi tantangan bagi saya untuk berkreativitas dan berinovasi untuk tetap survive supaya masyarakat bisa punya rumah," ujar Ara.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Eksekusi rumah di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada akhir Januari lalu ramai menjadi perbincangan publik.

Di satu sisi, para penghuni rumah memiliki sertifikat sah dari Badan Pertanahan Nasional. Namun, di lain pihak, perumahan tersebut ternyata berada di lahan sengketa yang tidak terungkap sebelum akhirnya menjadi viral.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memastikan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) menjadikan saran dan kritik dari masyarakat untuk meningkatkan kelancaran dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Jadi ada masukan dari masyarakat, masukan dari mitra, masukan siapa saja termasuk dari siswa-siswa itu jadi bahan perbaikan bagi BGN," kata Hasan ditemui di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Jumat.

Menurutnya, setelah satu bulan berjalan, program MBG tentunya masih terus dievaluasi dari waktu ke waktu apalagi program ini terus diperluas ke berbagai daerah di Indonesia agar semakin merata.

Ia mengatakan berbagai masukan dan saran dari masyarakat tentunya turut menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan sistem dari program prioritas pada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini.

Evaluasi-evaluasi itu diharapkan dapat meningkatkan Standard Operating Procedure (SOP) sehingga distribusi MBG bisa semakin andal dan memenuhi ekspektasi masyarakat.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Program ini secara resmi diluncurkan pada Senin (6/1) dan pada tahap awal program MBG akan menyasar sekitar 3 juta penerima manfaat dalam tiga bulan pertama, dengan target meningkat menjadi 6 juta penerima pada tiga bulan berikutnya.

Penerima manfaat meliputi anak-anak usia PAUD hingga SMA, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Setelah 10 hari berjalan, program MBG telah dijalankan di 31 provinsi di Indonesia dengan 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi mendukung distribusi MBG.

Hadirnya program MBG diharapkan tidak hanya berdampak pada penerima manfaat tapi juga berdampak pada sektor ekonomi, karena dapat melibatkan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hingga pertanian mulai dari pengadaan bahan hingga proses penyiapan paket MBG.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa hingga saat ini Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 733 ribu penerima manfaat di seluruh Indonesia.

733 ribu penerima manfaat tersebut mencakup siswa sekolah maupun ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.

"MBG telah menjangkau 246 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, mencakup 733 ribu penerima manfaat," katanya saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Dadan juga menyebutkan beberapa standar yang harus dipenuhi oleh mitra MBG, yakni pemenuhan kebutuhan kalori, serta standar komposisi gizi.

"BGN tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi standar komposisi gizi, misalnya 30 persen harus protein, 40 persen karbohidrat, dan 30 persen serat," ujar dia.

Selain itu, terkait pernyataannya yang sempat ramai diperbincangkan soal protein serangga berpotensi dijadikan menu dalam MBG, ia menegaskan bahwa menu pangan disesuaikan dengan kesukaan atau kebiasaan konsumsi di wilayah-wilayah tertentu.

"Mungkin saja di daerah tertentu masyarakat ada yang sudah terbiasa makan serangga, maka itu bisa dimanfaatkan, tidak lantas menjadi standar menu nasional," tuturnya.

Sebelumnya, Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan bahwa sebanyak 64,6 persen responden mengaku puas dengan program makan bergizi gratis (MBG) pada 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto.

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa 64,6 persen responden yang mengaku puas tersebut merupakan bagian dari 91,3 persen responden yang mengetahui program MBG.

"Kemudian, setuju atau tidak terhadap MBG? Yang menyatakan sangat setuju dan setuju itu sekitar 87,1 persen. Mereka setuju dengan program ini," kata Burhanuddin.

Meski begitu, ia mengatakan bahwa Presiden Prabowo dan jajaran harus mewaspadai angka ketidakpuasan terhadap Program MBG yang baru dimulai pada 6 Januari 2025.

Jakarta -

Ikan menjadi salah satu menu di program makan bergizi gratis (MBG). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan ikan yang dipasok ke dapur MBG terjamin kualitasnya.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Budi Sulistyo meninjau pelaksanaan program MBG di Kabupaten Kampar, Riau. Di lokasi tersebut, ikan menjadi salah satu bahan baku yang diolah menjadi menu makanan.

Untuk menjaga kualitas ikan, di sana tersedia satu unit Integrated Cold Storage (ICS) yang dikelola unit pengolahan ikan PT. Delta Mina Perkasa. ICS dilengkapi Air Blast Freezer (ABF) kapasitas 2 x 2,5 ton dan Cold Storage kapasitas 2 x 50 ton.

Budi mengapresiasi pengelola ICS yang telah menjadi pemasok utama ikan patin ke 6 dapur MBG, yakni di Tuah Madani, Kampar, Dumai, Ujung Tanjung, Bangko, dan Marpoyan. Dari dapur-dapur tersebut, menu berbasis ikan disalurkan ke 54 sekolah di sekitarnya.

"Tentu kami bangga ICS bisa menjadi bagian dari kebutuhan gizi anak-anak sekolah sekaligus upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Semoga dengan dorongan dari pemerintah daerah, makin banyak pelaku usaha yang ikut terlibat dalam program MBG ke depannya," kata Budi dalam keterangannya, Jumat (7/2/2025).

Budi menjelaskan menu ikan biasa disajikan bergantian dengan menu protein lainnya. Untuk itu, Budi mendorong pemerintah daerah (Pemda) turut berperan aktif agar melibatkan pelaku usaha di daerahnya dalam menyukseskan program MBG.

Budi menilai keberadaan ICS Kampar telah menyokong produktivitas unit pengolahan ikan (UPI) dengan kapasitas produksi mencapai 3 ton bahan baku per hari. Dari bahan baku tersebut, perusahaan mampu mengolah produk fillet 1 ton per hari. Semua bahan baku tersebut berasal dari hasil produksi para pembudidaya ikan patin di Kabupaten Kampar.

"Ini wujud nyata ekonomi sirkular di Kabupaten Kampar. Manfaatkan fasilitas yang diberikan ini, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dari sisi hulu hingga hilirnya," tambah Budi.

(rrd/rrd)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Badan Pengela Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Tentara Nasional Indonesia (TNI AD), dan PT Bank Mandiri (Persero) bakal membangun rumah subsidi.

Pembangunan dilakukan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada Prajurit dan Aparatur Sipil Negara (ASN) TNI AD dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara semua pihak.

"Jadi ini di mix, jadi bagus dan tidak eksklusif ya bersama-sama dengan masyarakat. Kemudian berdasarkan ini kami ketahui yang akan dibangun ada 5.517 unit" ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan tertulis, Jumat, 7 Januari 2025.

Menteri PKP menjelaskan, lingkup kerjasama adalah mendukung kegiatan penyediaan KPR melalui FLPP kepada Prajurit dan ASN TNI AD serta MBR dengan batas tanggung
jawab, wewenang, kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh para pihak

"Adanya kegiatan ini juga sekaligus mendukung pelaksanaan Program Tiga 3 Rumah yang diawali dengan rencana pelaksanaan groundbreaking tahap I sebanyak 5.517 unit di 5 (lima) lokasi yaitu Serang, Bekasi, Bantul, Bogor dan Brebes," kata dia.

Menteri PKP menjelaskan, pihaknya siap untuk melakukan groundbreaking pada 20 atau 21 Februari. Dirinya telah menyampaikan kepada Presiden Prabowo.

"Kami juga akan segera buat undangan dari dan laporan dari Menteri PKP kepada Presiden bahwa siap untuk groundbreaking di Serang, Banten," kata dia.

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut, ancaman-ancaman Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) yang akan membakar sekolah dan menolak program makan bergizi gratis tidak bisa ditoleransi.

Sebab, dia mengatakan, makan bergizi gratis merupakan niat baik Presiden Prabowo Subianto untuk menyejahterakan dan memberikan gizi untuk anak-anak sekolah di masa pertumbuhan.

"Ancaman-ancaman seperti itu tidak bisa ditolerir dan itu menurut saya adalah pembangkangan terhadap Republik Indonesia (RI) dan jangan coba-coba mengancam," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

Dia pun menyebut bahwa pemerintah pasti akan bertindak tegas atas ancaman tersebut.

Terlebih, Presiden Prabowo ingin program makan bergizi menjangkau semua anak-anak Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Bahkan, pemerintah berencana menambah anggaran untuk program unggulan tersebut.

"Kita jangan coba-coba diteror dan kita akan bertindak tegas apabila kemudian hal itu dilakukan," kata Dasco.

Sebelumnya diberitakan, muncul ancaman dari TPNBP OPM Kodap VIII Intan Jaya yang akan membakar seluruh sekolah yang ikut menjalankan program makan bergizi gratis.

Mereka menilai, program makan bergizi gratis adalah langkah pemerintah untuk meracuni generasi muda di Papua.

Merespons ancaman tersebut, Markas Besar (Mabes) TNI meningkatkan pengamanan di sekolah-sekolah.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Hariyanto mengatakan, pengamanan tersebut melibatkan Polri dan pemerintah daerah (pemda) setempat.

"Pengamanan terhadap fasilitas pendidikan, termasuk sekolah-sekolah di wilayah yang berada di daerah rawan OPM, menjadi perhatian serius TNI," kata Kapuspen kepada Kompas.com, Selasa (4/2/2025) malam.

"Kami bekerja sama dengan Polri dan pemerintah daerah untuk meningkatkan keamanan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya tenaga pendidik dan muridnya," ujar Hariyanto lagi.

JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bakal melakukan groundbreaking pembangunan rumah bagi prajurit TNI AD dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 5.571 unit. Rencananya proyek tersebut akan mulai groundbreaking sekitar 20-21 Februari mendatang.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI AD) dan PT Bank Mandiri (Persero) tentang pembangunan rumah bersubsidi untuk Prajurit dan Aparatur Sipil Negara (ASN) TNI AD serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Mabes TNI AD.

"Hari ini kita menyaksikan suatu hal yang sangat penting yaitu nota kesepahaman antara TNI dengan TAPERA, yaitu Badan Pengelola Tabungan Rumah Rakyat, dan Bank Mandiri tentang dukungan penyediaan KPR melalui FLPP, kepada prajurit dan aparatur sipil negara TNI-AD, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (7/2/2025).

Dikatakan Menteri Ara, rumah bersubsidi yang akan dibangun tidak bersifat eksklusif hanya untuk TNI AD, namun juga diperuntukkan untuk masyarakat. "Jadi ini di mix, jadi bagus dan tidak eksklusif, bersama-sama dengan masyarakat. Akan dibangun sebanyak 5.517 unit, " ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.

Menteri PKP menjelaskan, lingkup kerjasamanya adalah mendukung kegiatan penyediaan KPR melalui FLPP kepada Prajurit dan ASN TNI AD serta MBR dengan batas tanggung jawab, wewenang, kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh para pihak

"Adanya kegiatan ini juga sekaligus mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)," sambungnya.

Maruarar Sirait mengatakan, rencananya pelaksanaan groundbreaking tahap I sebanyak 5.517 unit di 5 (lima) lokasi yaitu Serang, Bekasi, Bantul, Bogor dan Brebes, pada tanggal 20 - 21 Februari 2025.

"Kami juga akan segera buat undangan dan laporan dari Menteri PKP kepada Presiden bahwa siap untuk groundbreaking di Serang, Banten," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka memantau pemberian makan bergizi gratis (MBG) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 30 Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Jumat (7/2/2025).

Dilansir dari akun resmi Instagram-nya, @gibran_rakabuming, kehadiran orang nomor dua di Indonesia itu disambut antusias siswa dan siswi SMPN 30 Bekasi.

"Ubur-ubur ikan lele, cek MBG lagi Le… Kali ini di SMPN 30 Bekasi. Doakan segera agar Makan Bergizi Gratis semakin luas jangkauannya ya," tulis Gibran, dalam unggahan video kegiatan MBG di sekolah tersebut.

Dalam video ini, siswi-siswi SMPN 30 tampak senang dengan kehadiran Gibran.

Bahkan, ada siswi yang menyebut Wapres berparas tampan.

"Ubur-ubur ikan lele, Gibran ganteng leee," kata salah satu siswi di video tersebut.

"Semoga ketularan jadi Wakil Presiden," kata siswi lainnya.

Video ini pun memperlihatkan Gibran mengecek satu per satu kelas yang sedang menggelar makan siang bersama.

Dalam video ini, ada siswa yang mengeluhkan porsi MBG tersebut.

"Nasinya kurang Pak," kata salah seorang siswa.

Selain bercakap-cakap dengan siswa-siswi SMPN 30 Bekasi, Wapres juga menerima permintaan foto bareng atau selfie.

Bahkan, ada guru yang ikut foto bersama.

"Akunya enggak keliatan," kata siswi tersebut.

Gibran pun menggeser posisi kamera ponsel siswa tersebut supaya bisa foto bersama.

Kunjungan Gibran di SMPN 30 Bekasi ini pun diakhiri dengan foto bersama di sebuah lapangan sekolah tersebut.

Hingga Jumat pukul 13.14 WIB, video yang diunggah putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu telah disukai 64.800 kali dan mendapatkan 1.439 komentar.