Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan pemerintah menurunkan alokasi anggaran makan bergizi gratis menjadi Rp10.000 per porsi menimbulkan pertanyaan masyarakat, menu bergizi seperti apa yang bisa didapat dengan uang ceban. Bisnis pun menjajaki menu makanan seharga Rp10.000 di sejumlah kota.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan bahwa alokasi dana makan bergizi gratis (MBG) untuk setiap porsi dipangkas menjadi Rp10.000. Awalnya pemerintah mematok alokasi Rp15.000 untuk setiap anak, tetapi anggaran negara terbatas.

"Nanti rata-rata minimumnya atau rata-rata kita ingin memberi per anak dan per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih. Kita ingin Rp15.000 tapi kondisi anggaran, mungkin Rp10.000 untuk daerah-daerah cukup. Cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Jumat (29/11/2024).

Pihak Istana pun memastikan bahwa anggaran Rp10.000 per porsi untuk program MBG tidaklah mustahil untuk dilaksanakan.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa selama satu tahun ke belakang uji coba program andalan Prabowo dengan anggaran senilai Rp10.000 per porsi sudah dilakukan di berbagai daerah.

"Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600—700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp10.000," katanya kepada wartawan melalui pesan tertulis, Minggu (1/12/2024).

Bisnis menjajaki warung makan di empat kota untuk mencari tahu menu makan siang yang bisa didapat dengan uang Rp10.000. Di beberapa tempat, alokasi dana tersebut memang cukup untuk membeli makan, tetapi belum tentu memenuhi kebutuhan gizi.

Jurnalis Bisnis menjajakinya di Balikpapan (Kalimantan Timur), Denpasar (Bali), Pekanbaru (Riau), dan Jakarta.

Rupanya, terdapat perbedaan varian makanan yang bisa didapat dengan uang ceban tersebut. Apa saja?

Sepotong Lauk di Balikpapan

Di salah satu warung makan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, uang Rp10.000 cukup untuk membeli nasi dan potongan kecil ayam goreng. Terdapat sedikit bihun untuk menambah rasa.

Apabila ingin mendapatkan sayur, Bisnis harus mengeluarkan lebih dari Rp10.000, termasuk jika mengganti lauk dengan sumber protein lain seperti telur, tahu, atau tempe.

Uang Rp10.000 akan cukup untuk membeli nasi kucing yang porsinya relatif kecil.

Perbesar

Menu Lengkap di Denpasar

Salah satu warung di Kota Denpasar, Bali bisa menyuguhkan menu yang relatif lengkap dengan bujet Rp10.000. Bisnis bisa memperoleh satu porsi makan siang berisi nasi, ayam, tempe goreng, telur dadar, dan sayur pecel.

Ayam bisa diganti dengan ikan goreng atau ikan tongkol, harganya tetap Rp10.000.

Lalu, telur dan tempe dapat diganti dengan perkedel jagung.

Perbesar

Rasa Balado di Pekanbaru

Berbekal Rp10.000, Bisnis bisa memperoleh makan siang berisi nasi, telur balado, kuah gulai, sayur daun singkong, sepotong nangka rebus, dan cabe merah di salah satu warung makan Pekanbaru, Riau.
Menu makan Rp10.000 itu menjadi incaran dan terjual habis cukup cepat.

Pilihan menu dengan harga Rp10.000 hanya terbatas pada lauk telur. Apabila mengganti dengan lauk lain seperti daging ayam atau ikan, harus menambah alokasi setidaknya Rp12.000 per porsi.

Perbesar

Makan Rp10.000 di Jakarta

Bisnis mencoba mengunjungi beberapa Warung Tegal (Warteg), dan sejumlah warung sederhana yang ada. Warung pertama yang didatangi yaitu Warteg Bahari yang ada di dekat Stasiun Kramat, Senen, Jakarta Pusat.

Purwanto, bukan nama sebenarnya, mengatakan, dengan Rp10.000 sudah bisa mendapat paket nasi dengan lauk tempe orek dan sayur. Paket tersebut sudah termasuk minum, yaitu air putih atau teh tawar.

Dia juga menawarkan menu lain dengan bermodalkan Rp10.000 yakni nasi telur dan minum. Namun dengan Rp10.000, masyarakat tidak dapat menambahkan daging ke dalam menu makanannya.

"Rp10.000 enggak dapat daging," kata Purwanto kepada Bisnis, Selasa (3/12/2024).

Sekitar 1 kilometer dari Warteg Bahari, berdiri Warung Sederhana milik Syukur. Pria setengah baya itu menilai dengan uang Rp10.000, menu yang di dapat cukup minim.

Di warungnya sendiri, dia menawarkan sejumlah opsi seharga Rp10.000. Opsi pertama, nasi, sayur, kikil, serta minum. Minumannya yakni teh tawar dan air putih. Opsi kedua, nasi, sayur, telur, serta minum.

"Kalau Rp10.000 minim banget, paling nasi sayur sama kikil," ujarnya.

Lalu, dengan Rp13.000, masyarakat sudah bisa menikmati paket nasi, ikan, dan sayur. Harganya pun berbeda tergantung jenis ikan yang dibeli. (Ni Luh Anggela)

Perbesar

Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menganggarkan Rp 42 miliar untuk program makan bergizi gratis di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Soal mekanisme pelaksanaan programnya, Pemda DIY masih menunggu regulasi lengkap dari pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Beny Suharsono mengatakan Pemda DIY memang wajib menganggarkan untuk program tersebut. Nominal Rp 42 miliar tersebut adalah hasil hitungan 2 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kami sudah di-mandatory, itu angkanya 2% dari PAD Provinsi ya. DIY itu kewajiban menyiapkan Rp 42 miliar dari perhitungan matematik kasar itu tadi ya, kan bisa berkembang naik turun," kata Beny saat ditemui di Kompleks Kepatihan Kota Jogja, Selasa (3/12/2024).

Beny menerangkan, anggaran itu akan dibagi secara proporsional sesuai jumlah siswa di tiap kabupaten dan kota. Meski begitu, menurut dia, pemerintah kabupaten-kota juga berkewajiban menyediakan anggaran.

"Misalnya, Kota (Jogja) dan Sleman akan lebih besar, bisa sampai seratusan (miliar) sekian gitu, untuk disiapkan. Nah, nanti kalau sampai lupa (menganggarkan), kabupaten/kota kami ingatkan kalau itu harus disiapkan," ujar Beny.

Beny menjelaskan, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY ditunjuk menjadi pengelola dalam program makan bergizi gratis ini. Dia juga memastikan penganggaran program ini tidak masuk dalam kategori anggaran darurat.

"Kalau kami posnya karena kaitannya dengan makan bergizi bagi siswa ya posnya saya tempatkan di Disdikpora, supaya memudahkan waktu itu, perhitungannya gitu," ucap Beny.

Mengenai teknis pelaksanaannya, Beny menyatakan pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.

"Nanti kita mohon dari pemerintah pusat, (Pemerintah) daerah yang harus menyiapkan atau kita harus sharing terhadap pemerintah atau sebaliknya, gitu. Tapi, mandatory itu sudah kita siapkan angkanya," jelasnya.

Dimintai konfirmasi secara terpisah, Kepala Disdikpora DIY, Didik Wardaya mengatakan program makan bergizi gratis belum bisa dilakukan saat ini. Sebab, belum adanya petunjuk teknis pelaksanaannya dari pemerintah pusat.

"Nanti pelaksanaannya kita belum tahu, kan masih nunggu seperti apa. Masih menunggu dari pusat ya. Nanti perhitungan per anak itu berapa, kemudian mekanisme pendistribusiannya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa," kata Didik saat dihubungi wartawan, Selasa (3/12).

Ditanya soal anggaran Rp 10 ribu per siswa seperti yang disampaikan Presidan Prabowo Subianto, Didik menegaskan pihaknya akan melaksanakan sesuai petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

"Kita belum tahu pasti, makanya kita nunggu. Jawaban itu akan terjawab nanti ketika ada petunjuk teknisnya itu," pungkas Didik.

Video: Kementan Optimis Pasokan Pangan di 2025 Cukup untuk Program Makan Bergizi

Video: Kementan Optimis Pasokan Pangan di 2025 Cukup untuk Program Makan Bergizi

Ketua dan Anggota Komisi V DPR RI meminta blue print atau dokumen peta jalan untuk program 3 juta rumah ke Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara). Tujuannya agar skema yang akan dilakukan untuk program tersebut jelas.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menuturkan hingga saat ini masih belum ada anggaran yang akan dialirkan untuk program 3 juta rumah. Ia juga meminta Ara untuk menyampaikan blue print program 3 juta rumah pada rapat selanjutnya dengan Komisi V DPR agar lebih jelas dari segi anggaran dan skemanya.

"Ini Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mohon nanti dijelaskan bagaimana cerita 3 juta rumah ini karena di anggaran yang sekarang ini kami tidak melihat penjelasannya," katanya saat raker Komisi V DPR RI, Selasa (3/12/2024).

Lalu, Wakil Ketua Komisi V Fraksi PKB, Syaiful Huda juga meminta Ara untuk memberikan blue print program 3 juta rumah kepada DPR RI. Menurutnya, dengan adanya peta jalan program 3 juta rumah bisa membantu dalam pengambilan kebijakan serta agar lebih transparan kepada publik, seperti apa skema yang akan dilakukan untuk program tersebut. Syaiful menuturkan, kalau bisa blue print tersebut bisa diserahkan kepada Komisi V DPR sebelum memasuki masa reses pada tanggal 5 Desember 2024.

"Menurut saya ini penting dan menjadi komitmen Pak Ara kepada publik dalam proses pengambilan kebijakan dan kita mulai dari roadmap terkait dengan pengadaan 3 juta rumah per tahun ini, terutama pada tahun 2025," katanya.

Belum lagi, adanya keluhan-keluhan dari pengembang karena banyak pembeli yang membatalkan pembelian rumah karena ada rumah gratis. Sebab, calon pembeli mengira akan mendapatkan rumah gratis dari pemerintah sebagai salah satu bagian dari program 3 juta rumah.

"Termasuk juga supaya publik tidak salah paham, karena saya dapat keluhan dari beberapa asosiasi perumahan yang akhirnya mereka kehilangan banyak costumer, bahkan yang sudah DP rumah akhirnya mencabut lagi karena yang dibayangkannya Pak Ara akan membagikan rumah gratis kepada rakyat di Indonesia," tuturnya.

"Nah peta jalan 3 juta rumah menjadi penting salah satunya untuk menjawab persoalan-persoalan yang semacam itu dan hari ini sedang ada suasana yang seperti itu, rakyat menunggu tidak jadi men-DP rumah-rumah subsidi kita dan beberapa menjadi penghambat juga bagi proses pengadaan rumah terutama akses yang perlu dipastikan bahwa ini bukan soal bagi-bagi rumah gratis, mungkin ada yang dibagi secara gratis tapi kira-kira berapa persen dan selebihnya seperti apa skemanya," tambahnya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Lokot Nasution menuturkan pentingnya blue print 3 juta rumah ini agar DPR dapat membantu program tersebut supaya bisa terwujud, bukan hanya menjadi omongan belaka.

"Karena ini komisi teknis, ketika bapak bisa menyampaikan matriks kerja yang akan bapak serahkan kepada kami, kami juga bisa melihat di posisi mana kami bisa mendukung kerja-kerja bapak. Karena kita nggak mau juga masyarakat melihat (program) 3 juta rumah ini hanya sebatas guyonan, slogan saja," paparnya.

Sebagai informasi, program 3 juta rumah merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nantinya program akan terbagi menjadi 1 juta hunian di perkotaan dan 2 juta di perdesaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Bujet makan bergizi gratis turun dari Rp15.000 per sekali makan menjadi Rp10.000 dengan anggaran secara umum tetap senilai Rp71 triliun untuk 2025.

Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai pemerintah menghadapi ruang fiskal yang sempit sehingga anggaran tersebut harus diutak-atik untuk memenuhi program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Pasalnya, angka Rp71 triliun masih bruto dan tidak mungkin semuanya mengalir untuk makan bergizi. Perlu alokasi untuk operasional seperti upah pegawai, biaya pengemasan, serta vendor.

"Iya [ini menggambarkan ruang fiskal yang sempit], karena tidak bisa ambil [anggaran] lagi. Sehingga mau enggak mau yang Rp71 triliun dioptimalkan," ujarnya di Menara Bank Mega, Selasa (3/12/2024).

Meski demikian, Eko melihat pada dasarnya angka Rp15.000 per sekali makan merupakan best practice internasional, yakni sejumlah US$1.

Sementara di Indonesia, harga bahan baku maupun makanan berbeda setiap daerahnya. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa Rp10.000 sudah cukup untuk menyediakan makanan dengan standar gizi yang baik.

Eko menegaskan pemerintah tetap harus berfokus sesuai dengan nama program tersebut, yakni Makan Bergizi Gratis. Khawatirnya, keinginan memberikan makan tersebut mementingkan penyalurannya saja tanpa mempertimbangkan gizi.

"Menurut saya faktor bergizinya itu harus dihitung benar-benar dijaga. Jangan sampai hanya karena ingin melayani banyak kemudian unit cost nya diturunin tapi gizinya juga enggak nambah," lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan berusaha menghindari pertanyaan wartawan terkait kesiapan pangan untuk memenuhi kebutuhan MBG mulai tahun depan.

Dirinya juga melimpahkan persoalan penurunan bujet dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 kepada Kementerian Keuangan.

"Itu nanti Menteri Keuangan ya," tuturnya.

Istana Kepresidenan Jakarta memastikan bahwa anggaran Rp10.000 per porsi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak mustahil untuk dilaksanakan.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa selama satu tahun ke belakang uji coba program andalan Presiden Prabowo Subianto dengan anggaran senilai Rp10.000 per porsi itu sudah dilakukan di berbagai daerah.

"Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600—700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp10.000," katanya kepada wartawan melalui pesan tertulis, Minggu (1/12/2024).

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan biaya Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp10 ribu hanya rata-rata sesuai hasil uji coba selama 11 bulan di Sukabumi, Jawa Barat.

"Pak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rata-rata saja, sesuai hasil uji coba 11 bulan di Sukabumi," katanya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa.

Ia menegaskan BGN hanya menyediakan anggaran untuk bahan baku dan menu harian yang dibayarkan sesuai bukti pengeluaran riil (at cost), tidak untuk makanan matang.

"Mekanisme BGN tidak membeli makanan matang, tetapi membuat menu harian dan bahan baku untuk menu harian dibayar at cost," ujar Dadan.

Ia juga menekankan BGN tetap mengutamakan standar komposisi gizi untuk setiap makanan bergizi gratis yang diberikan. "Standar komposisi gizi tetap diutamakan," ucapnya.

Dadan juga mengemukakan dana untuk Program MBG dikelola secara terpusat oleh BGN dan subsidi silang dilakukan secara internal.

"Dana dikelola terpusat di Badan Gizi Nasional, subsidi silang dilakukan internal, dan sekali lagi BGN tidak membeli paket makan, tetapi bahan baku at cost," tutur Dadan.

Sebelumnya Dadan juga sudah menegaskan bahwa terkait anggaran tahunan, alokasi anggaran tetap sesuai APBN yang telah disahkan sebesar Rp71 triliun.

Ia juga menjelaskan uji coba nasional pada Desember 2024 bergulir pada 150 titik di seluruh Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, dan daerah lain di luar Jawa.

“Sekarang petugasnya sudah turun ke lapangan. Mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk uji coba ini,” ujar Dadan.

Menurut dia, hasil uji coba ini akan menjadi dasar untuk menetapkan indeks harga rata-rata per porsi di berbagai wilayah.

“Nanti kita akan dapatkan, di Papua berapa? Di Maluku berapa? Di Ternate berapa? Di Manado berapa? Di NTT berapa? Kita akan dapatkan datanya dari situ,” kata Dadan Hindayana.

Pak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rata-rata saja, sesuai hasil uji coba 11 bulan di Sukabumi

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan biaya Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp10 ribu hanya rata-rata sesuai hasil uji coba selama 11 bulan di Sukabumi, Jawa Barat.

"Pak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rata-rata saja, sesuai hasil uji coba 11 bulan di Sukabumi," katanya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa.

Ia menegaskan BGN hanya menyediakan anggaran untuk bahan baku dan menu harian yang dibayarkan sesuai bukti pengeluaran riil (at cost), tidak untuk makanan matang.

"Mekanisme BGN tidak membeli makanan matang, tetapi membuat menu harian dan bahan baku untuk menu harian dibayar at cost," ujar Dadan.

Ia juga menekankan BGN tetap mengutamakan standar komposisi gizi untuk setiap makanan bergizi gratis yang diberikan. "Standar komposisi gizi tetap diutamakan," ucapnya.

Dadan juga mengemukakan dana untuk Program MBG dikelola secara terpusat oleh BGN dan subsidi silang dilakukan secara internal.

"Dana dikelola terpusat di Badan Gizi Nasional, subsidi silang dilakukan internal, dan sekali lagi BGN tidak membeli paket makan, tetapi bahan baku at cost," tutur Dadan.

Sebelumnya Dadan juga sudah menegaskan bahwa terkait anggaran tahunan, alokasi anggaran tetap sesuai APBN yang telah disahkan sebesar Rp71 triliun.

Ia juga menjelaskan uji coba nasional pada Desember 2024 bergulir pada 150 titik di seluruh Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, dan daerah lain di luar Jawa.

“Sekarang petugasnya sudah turun ke lapangan. Mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk uji coba ini,” ujar Dadan.

Menurut dia, hasil uji coba ini akan menjadi dasar untuk menetapkan indeks harga rata-rata per porsi di berbagai wilayah.

“Nanti kita akan dapatkan, di Papua berapa? Di Maluku berapa? Di Ternate berapa? Di Manado berapa? Di NTT berapa? Kita akan dapatkan datanya dari situ,” kata Dadan Hindayana.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com,JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan harga makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp10.000 per porsi. Nominal tersebut turun dari rencana awal sebesar Rp15.000 per porsi.

Kepala Negara menyampaikan, keterbatasan anggaran menjadi alasan mengapa makan bergizi gratis tidak dipatok Rp15.000.

“Nanti rata-rata minimumnya atau rata-rata kita ingin memberi per anak dan per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih. Kita ingin Rp15.000 tapi kondisi anggaran, mungkin Rp10.000 untuk daerah-daerah cukup. Cukup bermutu dan bergizi,” ujar Prabowo pada konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Lantas dengan Rp10.000 per porsi, menu makan apa saja yang bisa di dapat?

Bisnis mencoba mengunjungi beberapa Warung Tegal (Warteg), dan sejumlah warung sederhana yang ada.Warung pertama yang didatangi yaitu Warteg Bahari yang ada di dekat Stasiun Kramat, Senen, Jakarta Pusat.

Purwanto, bukan nama sebenarnya, mengatakan, dengan Rp10.000 sudah bisa mendapat paket nasi dengan lauk tempe orek dan sayur. Paket tersebut sudah termasuk minum, yaitu air putih atau teh tawar.

Dia juga menawarkan menu lain dengan bermodalkan Rp10.000 yakni nasi telur dan minum. Namun dengan Rp10.000, masyarakat tidak dapat menambahkan daging ke dalam menu makanannya.

“Rp10.000 nggak dapat daging,” kata Purwanto kepada Bisnis, Selasa (3/12/2024).

Perbesar

Sekitar 1 kilometer dari Warteg Bahari, berdiri Warung Sederhana milik Syukur. Pria setengah baya itu menilai dengan uang Rp10.000, menu yang di dapat cukup minim.

Di warungnya sendiri, dia menawarkan sejumlah opsi seharga Rp10.000. Opsi pertama, nasi, sayur, kikil, serta minum. Minumannya yakni teh tawar dan air putih. Opsi kedua, nasi, sayur, telur, serta minum.

“Kalau Rp10.000 minim banget, paling nasi sayur sama kikil,” ujarnya.

Lalu, dengan Rp13.000, masyarakat sudah bisa menikmati paket nasi, ikan, dan sayur. Harganya pun berbeda tergantung jenis ikan yang dibeli.

Misalnya, untuk ikan bawal dan ikan nila, Syukur mematok sebesar Rp15.000. Ini sudah termasuk nasik, sayur, dan minum.

Sedikit berbeda, Iis, pemilih Warung Uncle Fajar yang berlokasi di Jl. Rawamangun, Cempaka Putih, Jakarta Pusat menyebut, dengan Rp10.000, menu yang di dapat yakni setengah porsi nasi putih, dengan satu lauk seperti tempe dan telur, serta sayur.

Menu ini sudah termasuk minum berupa air putih atau teh tawar, tergantung permintaan pembeli.

“Rp10.000 nasi sama lauk pauk aja,” pungkasnya.

Badan Gizi Nasional akan mengundang perusahaan swasta besar untuk turut serta mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dukungan dapat diberikan dalam bentuk penyediaan bahan makanan, pendanaan, dan lain sebagainya.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan hingga saat ini belum ada perusahaan swasta yang menyatakan komitmennya mendukung mega proyek yang diusung Presiden Prabowo Subianto itu. Meski begitu, kesempatan terbuka untuk kerja sama.

"Kalau (ada swasta) ikut juga kita berterima kasih. Kan kita diringankan beban kita," kata Dadan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12) seperti dikutip dari detik.com.

Selaras dengan hal tersebut, dalam waktu dekat pihaknya akan membuka pengumuman pembukaan kemitraan program MBG melalui website. Harapannya, akan ada swasta yang tertarik untuk mendukung kelangsungan program tersebut.

"Kita nanti akan sebentar lagi buka pengumuman. Siapapun yang ingin bermitra dengan kita, daftar di website. (Bentuknya) bebas, program ini program besar, apapun bisa," ujarnya.

Kerja sama ini juga terbuka bentuk dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) maupun komersil dengan menjual produk. Dadan mengatakan, semua pihak dipersilahkan untuk turut serta.

Sedangkan saat ditanya mengenai dana bantuan luar negeri, Dadan mengatakan, saat ini hal tersebut belum ada. Menurutnya, pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan program MBG ini secara mandiri.

Dalam alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) sendiri, sudah dianggarkan sebesar Rp 71 triliun.

Lebih lanjut Dadan mengatakan, uji coba program MBG akan dilakukan mulai  Desember ini di 150 titik di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk pelaksanaan programnya akan dimulai Januari 2025, dengan menyasar sekitar 3 juta anak untuk tahap awalnya.

Ia menambahkan, saat ini pihaknya telah mengantongi data anak-anak sekolah yang akan menjadi sasarannya. Namun tantangan lainnya ialah bagaimana menghimpun data dari ibu hamil. Nantinya, hal itu akan menjadi tugas dari Satuan Pelayanan Gizi.

"Satuan pelayanan akan terdiri dari 3.000 (porsi per hari) Basisnya adalah data sekolah, karena geospasial sekolah kan statik. Setelah itu kita akan tambah dengan ibu hamil, ibu menyusui, anak balita. Jadi satu-satuan pelayanan itu nanti akan mengolah uang kisarannya antara Rp7 miliar-Rp10 miliar. Itu bervariasi setiap wilayah," terang dia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan Presiden Direktur PT Adaro Energy Indonesia Tbk Garibaldi Thohir atau Boy Thohir akan terlibat dalam program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Dana pembangunan rumah akan diambil dari anggaran kewajiban tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan Boy Thohir.

"Mudah-mudah bulan Desember ini akan jalan (groundbreaking). Kalau enggak di Kalimantan Timur atau di Kalimantan Selatan," katanya di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta.

Ara, panggilan akrab Maruarar, mengatakan rumah tersebut akan dibangun juga di atas tanah milik Boy Thohir. Konsep ini berbeda dengan rumah yang sebelumnya dibangun di Tangerang, Banten, yakni Ara menyediakan lahan sementara Agung Sedayu Group akan membangun rumahnya.

Namun, Ara enggan menyebutkan berapa rumah yang akan dibangun oleh Boy Thohir.

Ara mengatakan pembangunan rumah yang dilakukan Aguan maupun Boy Thohir murni bantuan dari pengusaha tersebut. Ia membantah pemerintah menjanjikan sesuatu kepada mereka.

"(Pemerintah) enggak menawarkan apa-apa. Mereka mau nyumbang aja. Pak Aguan mau bangun aja, (Boy Thohir) yang di Kalimantan juga mau bangun aja. Karena mereka kalau tidak salah bangun di tempat mereka berusaha," katanya.

Aguan sebelumnya menghabiskan Rp60 miliar untuk ikut membantu program 3 juta rumah. Dana itu diambil dari anggaran CSR perusahaan Aguan lainnya, Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

Dana akan digunakan untuk membangun 250 unit rumah gratis di Tangerang, Banten.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana mengatakan, uji coba program makan bergizi gratis di Aceh, Pulau Sumatera, hingga wilayah lain akan dimulai pada Desember 2024 bulan ini.

Uji coba dilakukan salah satunya untuk mengetahui anggaran Rp 10.000 per porsi relevan di daerah lain atau sebaliknya karena anggaran tersebut saat ini masih rata-rata usai pihaknya melakukan uji coba selama 11 bulan terakhir di Pulau Jawa.

"Kita baru akan uji coba di Desember. Ya Kita sudah siap-siap, nih," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

"Untuk sementara dari hasil uji coba di Jawa (Rp 10.000 per porsi) itu yang kita dapatkan. Ya tapi kita belum tahu nih, yang di luar Jawa, karena kita baru mau akan melakukan di Desember," ujar dia.

Dadan menuturkan, petugas untuk melakukan uji coba tersebut sudah mulai turun ke lapangan.

Ada yang melakukan uji coba di Aceh, Palembang, hingga Pulau Sumatera. Ada pula yang turun ke Merauke di wilayah Papua.

"Dan mereka sudah sampai di tempat masing-masing. Nah, itu akan mempersiapkan dalam beberapa hari ini Desember nanti kita uji coba," ucap Dadan.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan, badan gizi tidak membeli paket makanan, melainkan bahan baku untuk diolah menjadi makanan jadi.

Satuan pelayanan yang tersebar di seluruh Indonesia bakal mengelola anggaran Rp 7-10 miliar secara bervariasi untuk keperluan distribusi program.

Setiap satuan pelayanan bakal mengelola sekitar 3.000 kelompok penerima yang basis datanya dari sekolah. Setelahnya akan ditambah dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Sebanyak 85 persen dari anggaran tersebut bakal digunakan untuk membeli bahan baku makanan. Satuan pelayanan itu pun seluruhnya akan dikelola oleh BGN.

"Semua satuan pelayanan yang mengelola Badan Gizi Nasional, seluruh satuan pelayanan dari Sabang sampai Merauke. Penyiapan infrastruktur bisa dilakukan melalui dana APBN, bisa melalui kementerian lain, lembaga lain, termasuk TNI/Polri, bisa juga melalui mitra," sebut dia.

Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat - Muhaimin Iskandar menyebut, anggaran makan bergizi gratis masih dalam tahap simulasi.

Dia juga mengatakan, pelaksanaan makan bergizi gratis saat ini masih dalam tahap simulasi, sebelum dijalankan pada Januari tahun depan.

Hal ini disampaikannya, usai melakukan rapat kerja bersama Badan Anggaran - Banggar DPR di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Senin siang.

Muhaimin mengaku, pemerintah tak mau gegabah dalam melakukan perumusan menghitung nilai anggaran makan bergizi gratis.

Menurutnya, sejauh ini melibatkan pihak terkait rincian kebutuhan rata rata minimum indeks kebutuhan per anak dan per ibu hamil, berada pada kisanran angka Rp10 ribu per porsi.

Total benih yang ditebar pada siklus kedua hingga saat ini mencapai 600 ribu ekor di 10 petak

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan menyiapkan panen siklus kedua modeling tambak budi daya ikan nila salin (BINS) di Karawang, Jawa Barat, guna mendukung program makan bergizi gratis (MBG), yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

"BINS Kementerian Kelautan dan Perikanan di Karawang, Jawa Barat, memasuki masa produksi siklus kedua. Hasil panen ditargetkan dapat mendukung kebutuhan bahan baku program makan bergizi gratis," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Pada Senin (2/12/2024, Trenggono telah meninjau kegiatan produksi siklus kedua modeling tambak BINS Karawang bersama Presiden Prabowo Subianto.

Dia menyampaikan bahwa dalam kunjungan itu, pihaknya bersama Presiden melakukan penebaran benih secara simbolis di salah satu kolam produksi. Total benih yang ditebar sebanyak 60 ribu ekor.

"Bapak Presiden sudah melihat langsung kegiatan modeling budi daya nila salin. Kami targetkan hasil produksi siklus kedua dapat mendukung pada program makan bergizi gratis," ujarnya.

Lebih lanjut, Trenggono menyebutkan bahwa total benih yang ditebar pada siklus kedua hingga saat ini mencapai 600 ribu ekor di 10 petak.

Setiap petak masing-masing berukuran 2 ribu meter persegi dengan benih yang ditebar 30 ribu ekor per petak dan di 5 petak yang masing masing berukuran 4 ribu meter persegi sebanyak 60 ribu ekor per petak, dan akan dilanjutkan penebaran secara bertahap pada petakan yang telah siap.

"Masa produksi dari benih ditebar hingga ukuran panen memakan waktu 8 sampai 10 bulan," terang Trenggono.

Dalam kurun waktu tersebut, berat ikan diperkirakan akan mencapai 0,8 kilogram per ekor, sehingga total panen bisa mencapai angka 360 ton dengan tingkat survival rate benih di kisaran 70-80 persen.

"Tentu perbaikan-perbaikan terus kami lakukan, sehingga produksi bisa terus meningkat," beber Trenggono.

Trenggono menerangkan peningkatan produksi modeling budi daya nila salin untuk mendukung program prioritas pemerintah, seperti makan bergizi gratis, swasembada pangan, hingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, melalui produk perikanan bermutu dan berdaya saing.

Selain itu, teknologi budi daya BINS akan dipakai untuk program revitalisasi tambak-tambak tidak produktif yang tersebar di jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024