Presiden RI Prabowo Subianto memangkas anggaran makan siang gratis menjadi Rp 10 ribu per porsi. Ada kekhawatiran total yang dianggarkan dari semula Rp 15 ribu per orang menjadi Rp 10 ribu tidak mencukupi kebutuhan gizi ideal.

Menurut pakar epidemiologi Dicky Budiman dari Universitas Griffith Australia, keterbatasan anggaran tersebut sebetulnya bisa diakali dengan subsidi silang. Bukan tidak mungkin kebutuhan anggaran makanan berdasarkan ketersediaan bahan pangan di masing-masing daerah relatif berbeda.

"Terkait anggaran sekarang yang hanya 10 ribu, menurut saya ini bisa asal dilakukan prinsip subsidi silang, karena ada beberapa daerah yang 10 ribu itu betul-betul tidak cukup," bebernya kepada detikcom, Selasa (3/12/2024).

"Jadi intinya harus ada mekanisme lain yang bisa memitigasi, melengkapi, menutupi kekurangan dari keterbatasan anggaran itu entah dari bentuk subsidi silang, public private partnership atau kerja sama lain yang ini sekaligus akan perlu dilakukan terutama pada wilayah yang membutuhkan anggaran lebih besar," lanjut dia.

Terlebih menurutnya di daerah terpencil, ketersediaan penyiapan makanan termasuk dalam bentuk kemasan nantinya diperlukan biaya tambahan. Walhasil, kebutuhan di setiap daerah dinilai Dicky tidak bisa disamaratakan.

Program makan bergizi gratis memang sudah berbasis ilmiah dan terbukti memperbaiki gizi anak berdasarkan penerapan di banyak negara. Namun, tantangannya bila dilakukan di negara berkembang, tidak hanya berkaitan dengan jumlah SDM, melainkan kesiapan transportasi, hingga menu makan bergizi yang wajib dipastikan sesuai dengan yang diharapkan.

Program semacam ini juga disebut Dicky tidak efektif bila hanya berjalan selama satu tahun.

"Kuncinya kan di konsistensi, keberlanjutan, kalau hanya hitungan 1 tahun ya tidak akan berdampak signifikan," pungkasnya.

NEXT: Penjelasan Pemerintah soal Hasil Uji Coba

Pengurangan anggaran makan bergizi gratis diklaim sudah melalui uji coba di sejumlah wilayah, utamanya pulau Jawa dengan masing-masing mendapatkan minimal 600-700 kalori.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menunjukkan salah satu hasil uji coba yang dilakukan di Sukabumi, Jawa Barat. Dalam seporsi makanan bernilai Rp 10 ribu, anak-anak di Sukabumi, Jawa Barat, mendapatkan pangan dengan kandungan gizi lengkap meliputi karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin dan mineral.

"Rata-rata indeks uji coba kami di Sukabumi tidak jauh dari yang disebutkan Pak Presiden, gizi seimbang dengan kalori sesuai kebutuhan," katanya.

Uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) kali pertama diuji coba di Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, sejak Januari 2024. Melibatkan sekitar 3 ribu pelajar dari 20 sekolah, mulai dari PAUD hingga SMA yang ditangani oleh Satuan Pelayanan Program MBG di desa tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung mengungkapkan masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksana (juklak) dari pemerintah pusat terkait program makan bergizi gratis. Selain itu, mereka telah menganggarkan Rp 29 miliar sebagai dana pendukung program Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Plt Kepala Disdik Kota Bandung Tantan Santana mengaku masih menunggu petunjuk pemerintah pusat terkait program makan bergizi gratis. Namun begitu, kata Tantan, sejumlah pihak seperti Kodim, Polrestabes Bandung hingga himpunan pengusaha telah melakukan uji coba makan bergizi gratis sebagai masukan ke pemerintah pusat.

"Apakah anggaran diturunkan ke panglima TNI dalam bentuk dapur umum atau ke Badan Pangan Nasional atau ke Kemendikbud lalu berapa nilainya belum tahu," ujar Tantan.

Tantan mendapatkan informasi dari media bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal menganggarkan makan bergizi gratis Rp 10 ribu. Namun begitu, ia mengaku belum mengetahui peran pemerintah daerah. "Di daerah itu Rp 10 ribu ada yang cukup ada yang tidak, di DKI saja untuk SMP Rp 20 ribu," katanya.

Selain itu, ia mengatakan belum mengetahui apakah program makan bergizi gratis akan diprioritaskan untuk siswa dengan kategori seperti apa. Dari hasil uji coba di lapangan, Tantan mengatakan rata-rata masalah yang muncul terkait menu. "Tidak semua siswa senang daging ayam dan atau sapi," kata dia.

Yang harus diperhatikan lainnya, kata dia, adalah makanan tidak mengandung alergi. Selain itu, belum diketahui apakah minuman makan bergizi gratis susu atau yang lain.

Termasuk makanan harus bersih mulai dari pengadaan bahan bebas dari pestisida, memenuhi syarat bersih, tempat pengolahan bahan dan memasaknya bersih termasuk alat yang digunakan.

Di samping itu, ia berharap sekolah tidak perlu dilibatkan dalam proses pengadaan makan bergizi gratis. Hal itu agar para guru fokus dalam mengajar.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menganggarkan dana Rp 29 miliar untuk mendukung program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dana tersebut sudah tertuang di APBD Kota Bandung tahun 2025.

Ketua DPRD Asep Mulyana mengatakan, terdapat anggaran Rp 29 miliar untuk mendukung program makan bergizi gratis yang tertuang pada APBD Kota Bandung. Dana tersebut akan digunakan melalui Dinas Pendidikan Kota Bandung.

"Kota Bandung mengalokasikan anggaran Rp 29 miliar untuk support makan gizi gratis," ujar Asep kepada wartawan saat meninjau acara bazzar pasar murah di Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Selasa (3/12/2024).

Namun begitu, ia mengaku petunjuk teknis pelaksanaan makan bergizi gratis di Kota Bandung dari pemerintah pusat belum ada. Sedangkan anggaran program tersebut langsung dari pemerintah pusat. "Kita tunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat," katanya.

Sementara itu, PJ Wali Kota Bandung A Koswara mengatakan program makan bergizi gratis di Kota Bandung masih dalam tahap persiapan. Ia mengaku belum menerima petunjuk teknis dari pemerintah pusat. "Kita belum ada juknis, itu masih persiapan," katanya.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Tantan Santana mengatakan anggaran Rp 29 miliar yang diprogramkan akan digunakan untuk menunjang program makan bergizi gratis. Namun pihaknya sampai saat ini belum menerima petunjuk teknis dan pelaksana terkait program tersebut.

"Kami dengan pak wali kota dengan dewan menganggarkan Rp 29 miliar untuk pendampingan, bentuknya apa belum tahu. Tiba-tiba Rp 10 ribu di pusat di daerah (ditambah) Rp 2.000. Belum ada juknisnya," kata dia.

Modeling Tambak Budi Daya Ikan Nila Salin (BINS) milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Karawang, Jawa Barat, memasuki masa produksi siklus kedua. Hasil panen ditargetkan dapat mendukung kebutuhan bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Presiden RI Prabowo Subianto bersama Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono meninjau langsung kegiatan produksi siklus kedua Tambak BINS Karawang. Keduanya melakukan penebaran benih secara simbolis di salah satu kolam produksi. Total benih yang ditebar hari itu sebanyak 60 ribu ekor.

"Bapak Presiden sudah melihat langsung kegiatan modeling budi daya nila salin. Kami targetkan hasil produksi siklus kedua dapat mendukung pada program Makan Bergizi Gratis," ungkap Trenggono dalam keterangan tertulis, Selasa (3/12/2024).

Total benih yang ditebar pada siklus kedua hingga saat ini mencapai 600 ribu ekor di 10 petak yang masing masing berukuran 2 ribu meter persegi ditebar sebanyak 30 ribu ekor per petak dan di 5 petak yang masing masing berukuran 4 ribu meter persegi sebanyak 60 ribu ekor per petak, dan akan dilanjutkan penebaran secara bertahap pada petakan yang telah siap. Masa produksi dari benih ditebar hingga ukuran panen memakan waktu 8 sampai 10 bulan.

Dalam kurun waktu tersebut, berat ikan diperkirkan akan mencapai 0,8 kilogram per ekornya. Sehingga total panen bisa mencapai angka 360 ton dengan tingkat survival rate benih di kisaran 70-80%.

"Tentu perbaikan-perbaikan terus kami lakukan, sehingga produksi bisa terus meningkat," beber Trenggono.

Lebih jauh Trenggono menerangkan peningkatan produksi modeling budi daya nila salin untuk mendukung program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan, hingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, melalui produk perikanan bermutu dan berdaya saing.

Selain itu, teknologi budi daya BINS akan dipakai untuk program revitalisasi tambak-tambak tidak produktif yang tersebar di jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa. Trenggono turut memaparkan rencana program revitalisasi ke Presiden Prabowo saat kunjungan kemarin.

Sebagai informasi, selama berada di BINS Karawang, Prabowo didampingi Trenggono mengunjungi sejumlah titik, yakni gardu pandang untuk melihat landscape petakan tambak, menebar benih di kolam produksi, hingga meninjau lokasi pendederan.

Luas BINS sendiri mencapai 84 hektare termasuk di dalamnya kolam-kolam produksi, kolam tandon, petak pemeliharaan, gedung kantor utama sekaligus sebagai menara pandang, ruang kontrol, gudang pakan, laboratorium, bangsal panen, workshop, rumah jaga hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Kegiatan budidaya didukung sejumlah teknologi di antaranya mesin pakan otomatis.

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meyakini besaran anggaran Rp10.000 per porsi untuk program Makan Bergizi Gratis bisa memenuhi kebutuhan gizi siswa.

Dia menyampaikan bahwa angka Rp10.000 per porsi sudah melalui uji coba simulasi sampai akhir tahun, sehingga dia yakin penghitungan tersebut tidak dilakukan tanpa ada pertimbangan yang matang.

“Ya tentu semua kan masih proses simulasi. Uji coba simulasi sampai akhir tahun, sampai pelaksanaan pada Januari dimulai itu tentu hasil hitungan yang saya kira tidak gegabah,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Senin (2/12/2024).

Lebih lanjut, Ketum PKB ini turut menyampaikan pemerintah masih terus melakukan simulasi Program Makan Bergizi Gratis yang nantinya akan dimulai secara massal pada Januari tahun depan.

“Pasti ada aspek minimum dari kebutuhan gizi itu yang harus masuk. Kita tunggu saja,” tuturnya.

Cak Imin menambahkan, pemerintah saat ini tengah melakukan simulasi agar Program Makan Bergizi Gratis ini dapat melibatkan lingkungan seperti sekolah dan masyarakat.

Dia juga mengatakan ada kemungkinan nantinya pemerintah akan melibatkan ibu-ibu. Pasalnya, kata dia, ibu-ibu dianggap lebih teliti dalam memperhatikan makanan yang bergizi untuk anak-anak.

“Kayaknya juga pada akhirnya melibatkan sekolahan, sekolahan tentu melibatkan orang tua, tentu melibatkan ibu-ibu. Karena kalau ibu-ibu terlibat biasanya lebih detail ya lebih terjaga,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan harga seporsi Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk setiap anaknya dipangkas menjadi Rp10.000. Dia mengungkap awalnya ingin mematok harga seporsi MBG untuk setiap anak Rp15.000, namun anggaran negara terbatas.

“Nanti rata-rata minimumnya atau rata-rata kita ingin memberi per anak dan per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih. Kita ingin Rp15.000 tapi kondisi anggaran, mungkin Rp10.000 untuk daerah-daerah cukup. Cukup bermutu dan bergizi,” ujar Prabowo pada konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Menanggapi hal itu, Istana Kepresidenan Jakarta memastikan bahwa anggaran Rp10.000 per porsi untuk program MBG tidaklah mustahil untuk dilaksanakan.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa selama satu tahun ke belakang uji coba program andalan Presiden Prabowo Subianto dengan anggaran senilai Rp10.000 per porsi itu sudah dilakukan di berbagai daerah.

“Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600—700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp10.000,” katanya kepada wartawan melalui pesan tertulis, Minggu (1/12/2024).

Konten Premium

Berguguran Saham Emas (ANTM, MDKA, UNTR, BRMS) di Kantong BlackRock Akhir 2024

Sinyal Kuat Prospek Saham Emiten Telko TLKM, EXCL, ISAT 2025

Keputusan Vanguard untuk Portofolio Saham GOTO

Dapatkan konten-konten eksklusif dari Bisnis.com dengan cara bergabung di BisnisID.Masuk / DaftarLihat lainnya

Pemerintah memangkas besaran anggaran per porsi untuk program makan bergizi gratis (MBG). Awalnya direncanakan Rp15 ribu menjadi Rp10 ribu per porsi.

Presiden Prabowo mengatakan hal tersebut diubah karena keterbatasan anggaran.

"Kita ingin Rp15 ribu, tapi kondisi anggaran mungkin Rp10 ribu kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," kata Prabowo di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (29/11) lalu.

Nah, untuk membuktikan mutu itu, CNNIndonesia.com melakukan uji coba membeli makanan bergizi senilai Rp10 ribu di sebuah warung makan. Hasilnya, CNNIndonesia.com mendapatkan satu porsi makanan berisi nasi, satu jenis sayur, dan satu jenis lauk protein selain daging, misalnya tempe atau tahu.

Warung tersebut juga menawarkan kemungkinan untuk mendapatkan satu menu lauk lagi, namun dengan porsi yang lebih sedikit.

Berdasarkan keterangan penjaga warung, pilihan jumlah menu untuk seporsi makanan dengan kisaran harga Rp10 ribu itu relatif serupa di seluruh wilayah Jakarta.

Sementara itu, menu protein hewani seperti daging ayam hanya bisa didapatkan dengan harga yang lebih tinggi, atau dengan harga sepuluh ribu tanpa lauk lainnya.

Di warung lainnya di wilayah Lenteng Agung, Jakarta Selatan, sebetulnya menu paling murah seharga Rp13 ribu, tapi dengan Rp10 ribu pun masih dilayani.

Namun, apabila di bawah harga menu paling murah tersebut, tentu saja porsi harus dikurangi dan tanpa ayam. Sebab, protein yang bisa didapatkan dengan harga itu hanya tempe.

- Nasi 1/2 porsi- Orek tempe- Kerang balado

- Nasi 1/2 porsi- Usus ayam- Teri balado- Kentang balado

- Nasi 1 porsi- Sayur

Perhitungan satu porsi ini juga belum mencakup minuman, di mana air putih menjadi opsi paling memungkinkan untuk bisa menyantap makanan lengkap dengan minumnya tanpa merogoh kocek lebih. Minuman kaya kalsium seperti susu, belum bisa didapatkan dengan harga tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama 11 bulan terakhir di berbagai daerah di Pulau Jawa rata-rata menyentuh harga Rp10.000 per porsi.

"Kita sudah melakukan uji coba selama 11 bulan. Dan rata-rata, ini berbasis uji coba di Jawa itu rata-rata dapatnya di harga itu," kata Dadan usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di ruang Rapat Kabinet, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

"Yang kita bayar bukan paket makan, tetapi bahan baku yang digunakan untuk masak hari itu. Nanti di tempat yang lebih mahal, pasti lebih dari itu. Mungkin ada tempat yang lebih murah dari itu, kurang dari itu. Nanti akan prosubsidi," katanya.

Menanggapi pertanyaan apakah Rp10.000 merupakan harga minimum, ia menegaskan indeks itu dihitung berbasis pengalaman selama 11 bulan uji coba di Pulau Jawa.

"Dan kita dapat rata-rata itu. Bukan bottom price, itu rata-rata. Nanti di daerah-daerah, kan kita mau lakukan uji coba Desember, dari mulai Aceh sampai Papua," ujarnya.

Terkait anggaran tahunan, Kepala BGN menyatakan bahwa alokasi anggaran tetap sesuai APBN yang telah disahkan sebesar Rp71 triliun.

Ia juga menjelaskan uji coba nasional pada Desember 2024 bergulir di 150 titik di seluruh Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, dan daerah lain di luar Jawa.

Bisnis.com, JAKARTA - Kualitas makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan setelah pemerintah memutuskan untuk memangkas anggaran dari Rp15.000 per anak menjadi Rp10.000.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai langkah pemerintah memangkas anggaran MBG per anak berisiko melahirkan ketimpangan nilai gizi imbas harga per porsi program MBG yang terlalu kecil.

“Khawatir biaya per porsi MBG yang terlalu kecil berisiko memperlebar ketimpangan nilai gizi per sekolah,” kata Bhima kepada Bisnis, pada Senin (2/12/2024).

Bhima menilai biaya program makan bergizi gratis Rp10.000 per porsi merupakan anggaran yang terlalu kecil lantaran adanya disparitas harga kebutuhan pokok lebih mahal dari Pulau Jawa.

Pasalnya, menurut Bhima, faktor inflasi di luar Jawa perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah.

Jika melihat data inflasi per Oktober 2024, Bhima menyampaikan bahwa inflasi di Papua Tengah tercatat 4,19% secara tahunan tahunan (year-on-year/yoy) dan Sulawesi Utara 2,58% yoy.

Perbesar

Bhima menerangkan angka inflasi di kedua provinsi ini jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 1,71% secara tahunan (yoy).

“Artinya harga barang di beberapa daerah kenaikan harganya lebih tinggi,” terangnya.

Di samping itu, lanjut dia, pemerintah juga perlu mempertimbangkan biaya logistik sebagai penyalur program MBG ini. “Belum ditambah biaya birokrasi, pengawasan yang harus dimasukan dalam bujet juga,” tuturnya.

Maka dari itu, Bhima menyarankan, dengan keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sebaiknya pemerintah menetapkan anggaran MBG senilai Rp15.000–Rp20.000 per porsi.

Namun, wilayah yang mendapatkan MBG dibatasi, dengan tahun pertama diprioritaskan untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Setelah itu, pemerintah memperluas cakupan daerah program makan bergizi gratis di tahun kedua.

Setali tiga uang, Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal memandang pemotongan anggaran menjadi Rp10.000 per porsi akan sangat berdampak pada kualitas makanan dan pilihan menu yang disajikan.

Menurutnya, dengan anggaran Rp12.000 per porsi yang diterima merchant di Pulau Jawa sebetulnya juga minim. Jika diperinci secara komponen, harga susu Rp2.300 dan harga nasi, sayur, lauk, serta buah sekitar Rp9.700.

“Jika dananya dipotong menjadi Rp10.000 dengan menu yang sama, maka bujet untuk nasi, lauk, sayur, dan buah hanya Rp7.700 saja,” tutur Faisal kepada Bisnis.

Perbesar

Selain itu, lanjut dia, permasalahan lain adalah kesesuaian menu dengan selera anak-anak. Dia mengkhawatirkan banyak anak-anak yang akan menyisakan makanan sehingga ini bisa menambah masalah baru, yakni food waste yang bertambah.

“Intinya adalah, dengan bujet yang sudah ada saja Rp12.000 per porsi merchant kesulitan untuk dapat menyesuaikan dengan menu yang disukai anak-anak, apalagi jika dilakukan pemotongan bujet,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Faisal juga menilai banyak merchant di daerah yang tidak terlalu memperhitungkan harga tenaga kerja. Alhasil, dengan semakin minimnya anggaran, maka semakin minimnya margin yang diterima merchant jika tetap mempertahankan kualitas, atau merchant akan tetap mendapatkan keuntungan sewajarnya namun dengan kualitas gizi menu makanan yang akan turun.

Presiden Prabowo belum lama ini mengungkap anggaran untuk program MBG dipangkas menjadi Rp10.000 per porsi dari sebelumnya Rp15.000.

Kendati demikian, orang nomor satu di RI itu menilai anggaran MBG senilai Rp10.000 per porsi sudah masuk ke kategori cukup bermutu dan bergizi.

“Kita ingin Rp15.000 [per hari], tetapi kondisi anggaran mungkin Rp10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi,” ujar Presiden Prabowo, dikutip dari akun YouTube resmi Sekretariat Presiden.

Perbesar

Pemerintah pun sudah memperkirakan jika satu keluarga dengan 3-4 orang anak, maka setiap keluarga bisa menerima rata-rata program MBG senilai Rp30.000 per hari. Adapun jika dihitung selama satu bulan, maka anggaran yang digelontorkan sudah mencapai Rp2,7 juta.

Belum lagi, pemerintah juga memberikan bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

“Jadi kalau ini semua dengan bantuan-bantuan bansos dan perlindungan lainnya, termasuk PKH [program keluarga harapan] dan bantuan lain, saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat di antaranya kelompok buruh saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini, tentunya kita ingin perbaiki di saat-saat mendatang,” pungkasnya,

Menteri Koordinator (Menko) bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) buka suara terkait dengan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipangkas menjadi Rp10.000 per porsi.

Zulhas mengaku keputusan itu diambil di luar koordinasi Kemenko Pangan. Kesepakatan itu diambil dalam rapat yang digelar antara Badan Gizi Nasional bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hingga Menko bidang Pemberdayaan Masyarakat.

“Karena waktu membahas Rp10.000 [per porsi untuk program MBG] itu kan bukan koordinasi saya. Pelaksanaannya baru saya,” kata Zulhas saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Senin (2/12/2024).

Lebih lanjut, Zulhas menuturkan bahwa pihaknya belum mengetahui secara rinci apakah anggaran Rp10.000 itu sudah sesuai dengan harga pangan atau belum. Dirinya menyebut nantinya pihaknya bakal melakukan pembahasan lebih lanjut.

Berburu Dukungan

Sedikit memberi sinyal, Zulhas menyebut penetapan anggaran MBG menjadi Rp10.000 per porsi dilakukan dalam rangka menyesuaikan anggaran Badan Gizi Nasional yang ditetapkan sebesar Rp71 triliun.

“Itu Badan Gizi anggarannya total Rp71 triliun, tetapi apa isinya tentu itu dibahas dengan Menteri Keuangan, Badan Gizi, Menko bidang Pemberdayaan Masyarakat, itu dibahas di situ. Dalam pelaksanaannya nanti di bawa ke saya,” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang ikut dalam rombongan presiden Prabowo saat kunjungan ke China mengemukakan bahwa dukungan untuk makan bergizi gratis itu disepakati di luar kesepakatan bilateral dan investasi bisnis senilai US$10,07 triliun.

Menurut Airlangga, kedua negara dalam hal ini menyepakati pendanaan Food Supplementaion and School Feeding Programme in Indonesia.

Kesepakatan itu dibacakan dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah China yang disaksikan langsung oleh Prabowo dan Presiden China Xi Jinping.

Airlangga menyampaikan bahwa China yang akan mendukung program Indonesia ini telah lebih dulu melaksanakan program tersebut untuk rakyat mereka.

"Ya mereka [pemerintah China] akan men-support karena mereka juga sudah melaksanakan makan bergizi di sini," kata Airlangga kepada wartawan di Beijing, Minggu (10/11/2024).

Perbesar

Sekadar informasi, kunjungan Presiden Ke-8 RI itu ke China pada Jumat (8/11/2024) hingga Minggu (10/11/2024) telah membuahkan beberapa hasil konkret, terutama di bidang ekonomi dan bisnis, berikut juga politik luar negeri.

Di China, selama tiga hari ini, Prabowo bertemu dengan para pejabat tinggi negara mulai dari Presiden Xi Jinping, Perdana Menteri Li Qiang, dan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional China (National People Congress atau NPC) Zhao Leji.

Adapun Prabowo menghadiri pertemuan forum bisnis Indonesia-Tiongkok yang diselenggarakan di Hotel Peninsula, Beijing. Forum itu mempertemukan pengusaha dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan para pengusaha China.

Selain di China, Prabowo juga mengemukakan konsentrasinya terhadap program makan bergizi gratis itu dalam lawatannya di Konferensi Tingkat Tinggi alias KTT G20 Brasil.

Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menyatakan tertarik untuk memberi dukungan.

Dalam catatan Bisnis, Keir Starmer mengungkapkan minat dari pemerintah Inggris untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, program dari Presiden Prabowo Subianto itu memang menjadi kebutuhan mendesak untuk memaksimalkan asupan gizi bagi anak-anak dalam mendukung pendidikan mereka.

Hal ini terungkap dalam pertemuan Prabowo dan Perdana Menteri (PM) Ingris Keir Starmer di kediaman Keir di 10 Downing Street, London, Kamis (21/11/2024) waktu setempat.

“Presiden [Prabowo] menguraikan program nasional Indonesia untuk menyediakan makanan bergizi dan sehat bagi anak sekolah dan ibu hamil dengan tujuan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045,” ujar Keir dalam keterangan resmi, Jumat (22/11/2024).

Kabupaten Bekasi (ANTARA) -

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana mengatakan, uji coba program makan bergizi gratis di Aceh, Pulau Sumatera, hingga wilayah lain akan dimulai pada Desember 2024 bulan ini.

Uji coba dilakukan salah satunya untuk mengetahui anggaran Rp 10.000 per porsi relevan di daerah lain atau sebaliknya karena anggaran tersebut saat ini masih rata-rata usai pihaknya melakukan uji coba selama 11 bulan terakhir di Pulau Jawa.

"Kita baru akan uji coba di Desember. Ya Kita sudah siap-siap, nih," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

"Untuk sementara dari hasil uji coba di Jawa (Rp 10.000 per porsi) itu yang kita dapatkan. Ya tapi kita belum tahu nih, yang di luar Jawa, karena kita baru mau akan melakukan di Desember," ujar dia.

Dadan menuturkan, petugas untuk melakukan uji coba tersebut sudah mulai turun ke lapangan.

Ada yang melakukan uji coba di Aceh, Palembang, hingga Pulau Sumatera. Ada pula yang turun ke Merauke di wilayah Papua.

"Dan mereka sudah sampai di tempat masing-masing. Nah, itu akan mempersiapkan dalam beberapa hari ini Desember nanti kita uji coba," ucap Dadan.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan, badan gizi tidak membeli paket makanan, melainkan bahan baku untuk diolah menjadi makanan jadi.

Satuan pelayanan yang tersebar di seluruh Indonesia bakal mengelola anggaran Rp 7-10 miliar secara bervariasi untuk keperluan distribusi program.

Setiap satuan pelayanan bakal mengelola sekitar 3.000 kelompok penerima yang basis datanya dari sekolah. Setelahnya akan ditambah dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Sebanyak 85 persen dari anggaran tersebut bakal digunakan untuk membeli bahan baku makanan. Satuan pelayanan itu pun seluruhnya akan dikelola oleh BGN.

"Semua satuan pelayanan yang mengelola Badan Gizi Nasional, seluruh satuan pelayanan dari Sabang sampai Merauke. Penyiapan infrastruktur bisa dilakukan melalui dana APBN, bisa melalui kementerian lain, lembaga lain, termasuk TNI/Polri, bisa juga melalui mitra," sebut dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, satuan pelayanan yang tersebar di seluruh Indonesia bakal mengelola anggaran Rp 7-10 miliar secara bervariasi untuk keperluan distribusi program.

Pasalnya, satuan pelayanan bakal mengelola sekitar 3.000 kelompok penerima yang basis datanya dari sekolah. Setelahnya akan ditambah dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Jadi satu-satuan pelayanan itu nanti akan mengelola uang kisarannya antara Rp 7-10 miliar, itu bervariasi setiap wilayah," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

Dadan menyampaikan, sebanyak 85 persen dari dana yang diturunkan bakal digunakan untuk membeli bahan baku, kemudian dimasak menjadi makanan jadi untuk didistribusikan kepada penerima.

Sisanya, sekitar 10,5 persen akan digunakan untuk menggaji atau membayar ibu-ibu yang memasak maupun mengolah bahan tersebut.

Begitu pula untuk keperluan lain, misalnya ketika bapak-bapak akan dimobilisasi untuk mencuci dan sebagainya.

Ia lantas mengingatkan, Badan Gizi tidak membeli paket makanan, melainkan bahan baku yang akan diolah dengan anggaran rata-rata sekitar Rp 10.000 per porsi.

"Jadi mohon diingat bahwa Badan Gizi tidak membeli paket makan, tetapi membayar bahan baku. Menu itu akan diset 1 bulan. Katakanlah kalau hari Senin kita masak ayam balado dengan sayur, dengan nasi, dengan buah. Berapa bahan baku hari itu, itu yang dibayar," beber Dadan.

Menurut rencana, bakal ada sekitar 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia yang bertugas mengecek data setiap radius 6 kilometer dari tempatnya untuk menentukan penerima berbasis data.

"Berapa jumlah (penerima dari radius 6 kilometer), Itu dari pengalaman kita yang selama 11 bulan. Itu akan bertambah 10 persen dari data anak sekolah," jelas Dadan.

Sebagai informasi, program makan bergizi gratis bakal dimulai pada 2 Januari 2025 dengan sasaran 3 juta anak pada 3 bulan pertama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, satuan pelayanan yang tersebar di seluruh Indonesia bakal mengelola anggaran Rp 7 miliar-Rp 10 miliar secara bervariasi untuk keperluan distribusi program.

Pasalnya, satuan pelayanan bakal mengelola sekitar 3.000 kelompok penerima yang basis datanya dari sekolah. Setelahnya akan ditambah dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Jadi satu-satuan pelayanan itu nanti akan mengelola uang kisarannya antara Rp 7 miliar-Rp 10 miliar, itu bervariasi setiap wilayah," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

Dadan menyampaikan, sebanyak 85 persen dari dana yang diturunkan bakal digunakan untuk membeli bahan baku, kemudian dimasak menjadi makanan jadi untuk didistribusikan kepada penerima.

Sisanya, sekitar 10,5 persen akan digunakan untuk menggaji atau membayar ibu-ibu yang memasak maupun mengolah bahan tersebut.

Begitu pula untuk keperluan lain, misalnya ketika bapak-bapak akan dimobilisasi untuk mencuci dan sebagainya.

Ia lantas mengingatkan, Badan Gizi tidak membeli paket makanan, melainkan bahan baku yang akan diolah dengan anggaran rata-rata sekitar Rp 10.000 per porsi.

"Jadi mohon diingat bahwa Badan Gizi tidak membeli paket makan, tetapi membayar bahan baku. Menu itu akan diset 1 bulan. Katakanlah kalau hari Senin kita masak ayam balado dengan sayur, dengan nasi, dengan buah. Berapa bahan baku hari itu, itu yang dibayar," beber Dadan.

Menurut rencana, bakal ada sekitar 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia yang bertugas mengecek data setiap radius 6 kilometer dari tempatnya untuk menentukan penerima berbasis data.

"Berapa jumlah (penerima dari radius 6 kilometer), Itu dari pengalaman kita yang selama 11 bulan. Itu akan bertambah 10 persen dari data anak sekolah," jelas Dadan.

Sebagai informasi, program makan bergizi gratis bakal dimulai pada 2 Januari 2025 dengan sasaran 3 juta anak pada 3 bulan pertama.