Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendukung Astacita pemerintahan Prabowo-Gibran melalui sektor perumahan.

"Sesuai dengan visi misi Presiden, kegiatan perumahan dan permukiman mendukung tiga Asta Cita, khususnya melanjutkan pengembangan infrastruktur, membangun dari desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, serta memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara di Jakarta, Rabu.

Ara mengatakan dari 17 prioritas program Presiden, Kementerian PKP mendukung program prioritas ke 13, yaitu menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan dan rakyat yang membutuhkan.

"Adapun dari 8 program hasil terbaik, Kementerian PKP mendukung melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai, dan menyediakan rumah bersanitasi untuk yang membutuhkan," ujarnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tahun anggaran 2025 mendatang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan untuk Program 3 Juta Rumah sebesar Rp5,27 triliun. Anggaran tersebut disetujui dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI.

Ara mengatakan, anggaran Kementerian PKP bersumber dari pembagian alokasi anggaran Kementerian PUPR dimana alokasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp116,22 triliun.

"Sesuai dengan hasil kesepakatan antara Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri PKP yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 14 November 2024, disepakati bahwa dari total pagu anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp116,22 triliun, kemudian dibagi menjadi pagu Kementerian PU Rp 110,96 triliun dan pagu Kementerian PKP Rp 5,27 triliun," katanya.

Dirinya menjelaskan alokasi anggaran Kementerian PKP tersebut akan diperuntukkan bagi 6 struktur eselon 1, yaitu Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal (Itjen), Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko serta ditambah oleh 4 staf ahli eselon 1B.

"Adapun rincian eselon Kementerian PKP sebagai berikut. Sekjen sebesar Rp359 miliar, Itjen Rp9 miliar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman Rp212 miliar, Ditjen Perumahan Perdesaan Rp908 miliar, Ditjen Perumahan Perkotaan Rp 3,707 triliun, Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Rp78 miliar," kata Ara.

Dia menambahkan, Kementerian PKP juga akan mendapat alokasi anggaran untuk pembiayaan perumahan dari Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp35,49 triliun untuk program pembiayaan perumahan sebanyak 234.200 unit yang rinciannya untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 220.000 unit, alokasi Tapera untuk 14.200 unit, alokasi subsidi selisih bunga (SSB) dan alokasi subsidi bantuan uang muka (SBUM).

Ara berharap dengan minimnya alokasi anggaran yang ada tidak menurunkan semangat dari Kementerian PKP dan mitra kerja di bidang perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Melansir dari situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR dan BP Tapera, Selasa (3/12/2024), berikut ini daftar rumahnya.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meminta tambahan anggaran 2025 sebesar Rp 60,6 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan proyek infrastruktur, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa.

Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan, awalnya anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun depan Rp 116 triliun untuk tahun depan. Angka ini bertambah Rp 40,59 triliun, dari sebelumnya Rp 75,63 triliun.

Namun, setelah Perumahan Rakyat dipisah menjadi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, anggaran tersebut dipangkas.

"Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, kami memperhatikan juga tugas pokok Kementerian PKP, Rp 116 triliun itu kemudian kami bagi, Rp 110,9 triliun di PU, kemudian sisanya Rp 5,27 triliun itu di dipindahkan ke Kementerian PKP," terang Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Oleh karena itu, Dody mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 60,6 triliun. Tambahan anggaran tersebut mencakup Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Rp 9,03 triliun, Ditjen Bina Marga Rp 35,89 triliun, dan Ditjen Cipta Karya Rp 16,68 triliun.

"Untuk 2025 sebetulnya kami berniat mengajukan tambahan Rp 60,6 triliun, antara lain untuk dukungan ke IKN, juga Papua, karena ada pemekaran provinsi di sana," jelasnya.

Besaran alokasi proyek IKN ialah sebesar Rp 14,87 triliun. Terdiri atas proyek Ditjen Bina Marga Rp 9,9 triliun dan proyek Ditjen Cipta Karya 4,96 triliun. Sedangkan untuk Daerah Otonom Baru (DOB) Papua sebesar Rp 4 triliun.

Selain itu, Dody juga meminta dukungan untuk melanjutkan proyek-proyek yang berlandaskan peraturan Instruksi Presiden (Inpres), antara lain Inpres Jalan Daerah, Inpres Irigasi, serta Inpres Air Minum dan Sanitasi. Alokasi tambahan anggaran untuk program inpres ini mencapai Rp 28,55 triliun.

Prioritaskan Pembangunan IKN-Giant Sea Wall

Sementara itu IKN masuk dalam daftar proyek prioritas atau quick wins yang disusun Kementerian PU. Selain IKN, mega proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) juga masuk ke dalamnya.

"Quick Wins untuk mendukung program unggulan strategis K/L lainnya meliputi pembangunan Giant Sea Wall atau NCICD (National Capital Integrated Coastal Development), Ibu Kota Nusantara (IKN)," ujar Dody, saat ditemui di Kantor Kementerian PU.

Selanjutnya, ada Quick Wins 3 yakni mendukung Ketahanan Pangan, melalui optimalisasi manfaat bendungan yang sudah dibangun untuk melayani irigasi melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, serta pembangunan jalan dan jembatan.

"Untuk mendukung konektivitas menuju sentra pangan, termasuk Food Estate di Kalteng, Merauke-Papua Selatan, NTT dan lain-lain," katanya.

Terakhir, ada Quick Wins 4 yakni mendukung Wajib Belajar 13 Tahun melalui Pembangunan dan Renovasi Sekolah/Madrasah di berbagai pelosok tanah air. Kementerian PU menargetkan pelaksanaan untuk 11.420 unit sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA/SMK/SLB/dan lain-lain, serta madrasah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menggagas pembangunan 3 Juta Rumah setiap tahun.

Semen Merah Putih melihat program ini sebagai tantangan sekaligus peluang besar bagi industri konstruksi.

“Kami percaya, untuk mendukung program ini, diperlukan solusi terintegrasi dari hulu ke hilir, mencakup seluruh proses, mulai dari produksi semen hingga pengaplikasian beton,” ujar GM Sales & Marketing PT Cemindo Gemilang Tbk Oza Guswara dalam siaran pers, Senin (2/12/2024).

Untuk mendukung percepatan pembangunan, Semen Merah Putih bersama Beton Merah Putih sedang mengembangkan untuk menghadirkan solusi berupa material beton pra-cetak (precast) bagi rumah modular.

Konsep ini mempercepat proses konstruksi sekaligus memastikan efisiensi dan konsistensi kualitas dalam setiap unit rumah yang dibangun.

Sementara Direktur Operasional Beton Merah Putih (PT Motive Mulia, anak usaha Cemindo Gemilang) Akhmad Syamsuddin mengungkapkan, rumah modular adalah rumah yang dibangun dengan modul hasil prefabrikasi industri.

"Sehingga, tidak hanya akan menghemat waktu dan tenaga kerja konstruksi, tetapi memastikan akan sama atau bahkan lebih dari rumah yang dibangun secara konvensional," terang Akhmad.

Kualitas rumah modular ini diperkuat dengan penggunaan semen hijau dari Semen Merah Putih, untuk mendukung konsep konstruksi berkelanjutan.

Dia juga menjelaskan, penggunaan jenis semen hidrolis telah terbukti andal dalam berbagai proyek infrastruktur di Indonesia, termasuk proyek besar di Batam.

Adapun semen hidrolis Semen Merah Putih tidak hanya lebih ramah lingkungan tetapi didesain dan dikembangkan sebagai performance based cement. Sehingga, akan menghasilkan konstruksi yang kuat dan tahan lama sesuai kebutuhan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program 3 juta rumah yang dijalankan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menuai kontra dari wakil rakyat.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDIP Yasti Soepredjo bahkan menyebut program 3 juta rumah merupakan mimpi-mimpi indah.

"Saya awalnya begitu bahagia mendengar visi misi dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kementerian PKP). Luar biasa visi misi besar, tetapi hari ini, Pak Ara (Menteri PKP Maruarar Sirait) saya rasa ini hanyalah mimpi-mimpi indah yang sulit diwujudkan," ujar Yasti dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian PKP di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Pasalnya, menurut Yasti program 3 juta rumah sebagai program andalan Presiden Prabowo tidak memiliki data yang jelas.

Belum lagi, Kementerian PKP hanya mendapatkan kucuran anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp 5,27 triliun.

Yasti lantas mempertanyakan apakah Kementerian PKP sudah berkoordinasi dengan Presiden Prabowo terkait anggaran yang mini tersebut.

"Ada lagi yang saya ingat, Pak Menteri acap kali menyampaikan bahwa akan menggandeng naga-naga pengusaha-pengusaha besar untuk mewujudkan visi misinya, tapi hari ini Pak Menteri mohon maaf saya bilang ini adalah mimpi-mimpi indah," lanjut Yasti.

Senada dengan Yasti, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mempertanyakan blueprint atau rancangan kerja yang belum juga dilaporkan.

"Kami belum menerima blueprint terkait program 3 juta rumah. Mohon dijelaskan Pak Menteri PKP karena di anggaran ini tidak dijelaskan," kata Lasarus.

Pada kesempatan tersebut, Ara mengatakan bahwa akan berusaha mewujudkan pembangunan 3 juta rumah setahun di tengah keterbasan anggaran.

Langkah yang diambilnya adalah dengan mengajak swasta ikut membangun rumah rakyat, meskipun pemerintah tidak menawarkan imbal hasil apa pun.

"Upaya-upaya kita di tengah anggaran yang terbatas, kita tetap harus semangat dengan anggaran yang ada," tutur Ara saat ditemui usai Raker.

Sebelumnya, telah dilakukan peletakan batu pertama proyek rumah tapak di Kabupaten Tangeran, Banten.

Tanah seluas 2,5 hektar untuk proyek 3 juta rumah itu merupakan hibah dari PT Bumi Samboro Sukses dan pembangunannya dikerjakan oleh Agung Sedayu Group (ASG) yang merupakan perusahaan milik konglomerat properti Sugianto Kusuma alias Aguan.

Ara mengungkapkan, tanah tersebut sebagain dimiliki Ara dan sebagian Bumi Samboro Sukses.

"Karena sebagai menteri kita kasih contoh gotong royong," ungkap Ara dalam sambutannya, Jumat (1/11/2024).

Kota Madiun (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, Jawa Timur siap mendukung dan melaksanakan program makan bergizi gratis yang digagas oleh pemerintah pusat sebagai upaya penyediaan makanan sehat, utamanya kepada anak-anak usia sekolah.

"Pada prinsipnya Pemkot Madiun, siap membantu. Makanya hari ini kita audiensi bersama untuk membahas apa saja yang belum dan apa yang bisa kami bantu," ujar Pj Wali Kota Madiun Eddy Supriyanto saat memimpin audensi program makan bergizi gratis di Rumah Dinas Wali Kota Madiun, Selasa.

Adapun, audensi melibatkan sejumlah pihak, di antaranya Kodim 0803 Madiun, tim dari Badan Gizi Nasional (BGN), dan sejumlah kepala dinas terkait.

Menurut dia, program makan bergizi gratis di Kota Madiun rencananya mulai berjalan pada awal tahun 2025. Namun, akan diujicobakan dalam waktu dekat.

"Rencananya, program makan bergizi gratis itu akan diuji coba di Kota Madiun pada 9 Desember nanti," kata dia.

Pihaknya menyebut pemerintah daerah hanya mengawasi jalannya program tersebut. Baik anggaran hingga pelaksanaan akan dilakukan pemerintah pusat. Namun, tetap melibatkan masyarakat di daerah, yakni memberdayakan masyarakat sekitar dalam program tersebut.

"Jadi misalnya butuh penyuplai bahan, kita upayakan dari paguyupan pasar kita sendiri. Butuh tukang memasak mungkin bisa melibatkan masyarakat sekitar. Kita yang membantu mengkoordinasikannya," katanya.

Program makan bergizi gratis tersebut, lanjutnya, memang tidak pesan jadi, tetapi dimasak sendiri. Ada tim yang dibentuk pemerintah pusat untuk memasak di dapur yang disiapkan.

Guna mendukung uji coba program tersebut, saat ini sudah ada satu dapur yang disiapkan di Kota Madiun. Dalam uji coba nanti, sasarannya ada sebanyak 3.025 anak sekolah yang mendapatkan makan bergizi gratis tersebut.

"Melalui audensi ini, Saya minta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk segera menindaklanjuti apa saja yang sekiranya diperlukan atau bisa dibantu. Prinsipnya, program harus berjalan sukses," katanya.

Karawang (ANTARA) - Bupati Karawang Aep Syaepuloh sempat terharu saat simulasi program Makan Bergizi Gratis saat menemukan seorang pelajar SDN Anggadita I yang berbagi makanan dengan ibunya di rumah.

"Hari ini kami simulasi program Makan Bergizi Gratis di SDN Anggadita I. Kali ini kami menyiapkan 928 paket makanan untuk dibagikan," kata bupati di sela-sela kegiatan di Karawang, Selasa.

Pada saat pembagian nasi di kelas 1 sekolah tersebut, ada salah seorang pelajar yang enggan memakan paket makanan bergizi yang telah dibagikan.

Melihat hal itu, bupati langsung menghampiri dan menanyakan kepada pelajar tersebut.

Mendengar jawaban pelajar tersebut, bupati kaget sekaligus terharu. Sebab ia enggan memakan, karena sudah memakan pisang yang dibawa dari rumah.

“Ketika saya tanyakan, anak itu beralasan kalau makanan paket Makan Bergizi Gratis akan diberi kepada ibundanya. Ia merasa kasihan dan sayang dengan ibunya di rumah," kata Aep.

Bupati mengaku merasakan perasaan yang campur aduk. Ada rasa haru, sedih namun bangga kepada anak tersebut yang begitu sayang kepada ibunya.

"Ya saya kemudian memberikan nasi box lebih agar anak itu bisa membawa pulang makanannya untuk ibundanya," kata bupati.

Menurut dia, simulasi program Makan Bergizi Gratis sudah digelar di lima sekolah dasar. Dari simulasi yang telah digelar di lima sekolah itu, bupati menemukan beberapa kendala.

“Ada beberapa anak yang tidak makan nasi, bahkan cenderung fobia. Saat melihat nasi, ada yang nangis dan tidak mau melihat nasi. Dan hari ini, ada juga yang rela berbagi makanan untuk orang tuanya," kata bupati.

Program Makan Bergizi Gratis itu merupakan program yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V DPR RI ramai-ramai meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan blue print atau dokumen peta jalan untuk program 3 juta rumah.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus meminta Menteri Maruarar agar membawa blue print program 3 juta rumah pada rapat selanjutnya agar lebih jelas dari sisi anggaran dan skemanya.

“Ini Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mohon nanti dijelaskan bagaimana cerita 3 juta rumah ini karena di anggaran yang sekarang ini kami tidak melihat penjelasannya," ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Kementerian PKP bersama Komisi V di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi.

Kemudian, Wakil Ketua Komisi V Fraksi PKB, Syaiful Huda juga meminta Ara untuk memberikan blue print program 3 juta rumah kepada DPR.

Sebab menurut dia, dengan adanya peta jalan program 3 juta rumah bisa membantu dalam pengambilan kebijakan serta agar lebih transparan kepada publik serta kejelasan seperti apa skema yang akan dilakukan untuk program tersebut.

“Menurut saya ini penting dan menjadi komitmen Pak Ara kepada publik dalam proses pengambilan kebijakan dan kita mulai dari roadmap terkait dengan pengadaan 3 juta rumah per tahun ini, terutama pada tahun 2025," katanya.

Dia juga mendapat keluhan-keluhan dari pengembang karena banyak pembeli yang membatalkan pembelian rumah karena ada rumah gratis.

“Termasuk juga supaya publik tidak salah paham, karena saya dapat keluhan dari beberapa asosiasi perumahan yang akhirnya mereka kehilangan banyak customer, bahkan yang sudah DP rumah akhirnya mencabut lagi karena yang dibayangkannya Pak Ara akan membagikan rumah gratis kepada rakyat di Indonesia," jelasnya.

KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (25/11/2024).

"Karena ini komisi teknis, ketika bapak bisa menyampaikan matriks kerja yang akan bapak serahkan kepada kami, kami juga bisa melihat di posisi mana kami bisa mendukung kerja-kerja bapak. Karena kita nggak mau juga masyarakat melihat (program) 3 juta rumah ini hanya sebatas guyonan, slogan saja," jelas Lokot.

Pada rapat sebelumnya, anggota Komisi V DPR sudah meminta Menteri Ara menyiapkan blue print tersebut.

Menteri Ara juga menyanggupi untuk segera mempersiapkan blueprint peta jalan untuk program 3 Juta Rumah.

"Saya dan Pak Fahri (Wakil Menteri PKP) akan berusaha mudah-mudahan sebelum 6 Desember kami bisa menyampaikan blueprint peta jalan tadi yang diminta, apa yang akan kami lakukan, dari mana," ujar Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI pada Senin (4/11/2024), dikutip dari kanal Youtube Komisi V DPR RI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V DPR RI ramai-ramai meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan blue print atau dokumen peta jalan untuk program 3 juta rumah.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus meminta Menteri Maruarar agar membawa blue print program 3 juta rumah pada rapat selanjutnya agar lebih jelas dari sisi anggaran dan skemanya.

“Ini Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mohon nanti dijelaskan bagaimana cerita 3 juta rumah ini karena di anggaran yang sekarang ini kami tidak melihat penjelasannya," ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Kementerian PKP bersama Komisi V di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi.

Kemudian, Wakil Ketua Komisi V Fraksi PKB, Syaiful Huda juga meminta Ara untuk memberikan blue print program 3 juta rumah kepada DPR.

Sebab menurut dia, dengan adanya peta jalan program 3 juta rumah bisa membantu dalam pengambilan kebijakan serta agar lebih transparan kepada publik serta kejelasan seperti apa skema yang akan dilakukan untuk program tersebut.

“Menurut saya ini penting dan menjadi komitmen Pak Ara kepada publik dalam proses pengambilan kebijakan dan kita mulai dari roadmap terkait dengan pengadaan 3 juta rumah per tahun ini, terutama pada tahun 2025," katanya.

Dia juga mendapat keluhan-keluhan dari pengembang karena banyak pembeli yang membatalkan pembelian rumah karena ada rumah gratis.

“Termasuk juga supaya publik tidak salah paham, karena saya dapat keluhan dari beberapa asosiasi perumahan yang akhirnya mereka kehilangan banyak customer, bahkan yang sudah DP rumah akhirnya mencabut lagi karena yang dibayangkannya Pak Ara akan membagikan rumah gratis kepada rakyat di Indonesia," jelasnya.

KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (25/11/2024).

"Karena ini komisi teknis, ketika bapak bisa menyampaikan matriks kerja yang akan bapak serahkan kepada kami, kami juga bisa melihat di posisi mana kami bisa mendukung kerja-kerja bapak. Karena kita nggak mau juga masyarakat melihat (program) 3 juta rumah ini hanya sebatas guyonan, slogan saja," jelas Lokot.

Pada rapat sebelumnya, anggota Komisi V DPR sudah meminta Menteri Ara menyiapkan blue print tersebut.

Menteri Ara juga menyanggupi untuk segera mempersiapkan blueprint peta jalan untuk program 3 Juta Rumah.

"Saya dan Pak Fahri (Wakil Menteri PKP) akan berusaha mudah-mudahan sebelum 6 Desember kami bisa menyampaikan blueprint peta jalan tadi yang diminta, apa yang akan kami lakukan, dari mana," ujar Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI pada Senin (4/11/2024), dikutip dari kanal Youtube Komisi V DPR RI.

KARAWANG, KOMPAS.com - Salah satu siswi kelas 1 SDN Anggadita 1, Karawang, Jawa Barat, memilih membawa pulang makanan bergizi gratis untuk ibunya.

Hal itu terlihat oleh Bupati Karawang Aep Syaepuloh saat menggelar simulasi pelaksanaan makan siang bergizi di SDN Anggadita 1.

Aep mendapati seorang anak tidak membuka makanannya.

"Kenapa tidak dimakan?" tanya Aep kepada siswi itu.

Anak itu diam sambil menggelengkan kepala.

Saat dibujuk untuk memakan, siswi itu berkata ingin membawa makanan itu untuk ibunya di rumah.

Setelah mendengar jawaban siswi itu, Aep lalu kembali membujuknya agar tetap makan sambil memberikan boks makanan untuk anak tersebut.

"Tadi ada satu murid saya bilang suruh makan, tapi dia tidak mau makan, katanya buat orangtuanya, buat ibunya, kasihan ibu tidak makan gitu," kata Aep kepada awak media, Selasa (3/12/2024).

Selain itu, kata Aep, ada siswa yang fobia dengan nasi.

Sehingga, dengan uji coba, ia mengetahui sejumlah persoalan yang perlu diperhatikan saat program makan bergizi dilaksanakan.

Uji coba di SDN Anggadita 1 melibatkan sekitar 290 siswa.

Sebelumnya, uji coba juga telah dilakukan di sejumlah SD menggunakan uang pribadi Aep.

"Sekarang masih pakai uang pribadi, karena kita belum ada anggaran. Jadi, uji coba dulu, saya mencoba dulu," ujar Aep.

Ditanya soal kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan satu porsi makan seharga Rp 10.000, Aep mengaku tak mempermasalahkan.

Dia berencana menggandeng pelaku usaha restoran, perusahaan, hingga UMKM warga asli Karawang untuk mensukseskan program makan siang gratis ini.

"Kita akan kumpulkan bersama, anggaran Rp 10.000 mungkin dibilang cukup agak sedikit kurang, tapi apapun yang menjadi kebijakan Pak Presiden, tentunya kita harus jalankan," kata Aep.

"Saya masih punya rekan-rekan yang bisa diajak bareng-bareng. Misal Rp 10.000 tidak ada buah dan air mineral, nanti saya akan ajak teman-teman untuk yuk kasih buahnya, kasih air mineralnya. Kan tidak boleh jadi berkurang, harus tetap sesuai standar gizi," ucap Aep.

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan akan membangun atau merenovasi sebanyak 40 rumah di Kelurahan/Desa setiap tahunnya. Hal ini dalam rangka mewujudkan program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar mengatakan, program 3 juta rumah akan mampu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas. Selain itu juga, mendorong kewirausahaan sekaligus mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

"Pemerintah harus hadir memberikan perumahan yang terjangkau serta sanitasi yang layak bagi masyarakat yang membutuhkan dengan target pembangunan atau merenovasi sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun akan dapat dicapai sebanyak 3 juta rumah mulai tahun kedua," ujar Maruarar dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Selain itu, jelas Maruarar, pembangunan perumahan secara tidak langsung juga akan membangun Indonesia dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

"Kementerian PKP juga akan memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Maruarar melaporkan pada tahun anggaran 2025 mendatang Kementerian PKP mendapatkan alokasi anggaran pembangunan untuk Program 3 Juta rumah sebesar Rp5,27 triliun.

"Anggaran Kementerian PKP bersumber dari Kementerian PUPR di mana alokasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp116,227 triliun. Anggaran tersebut terbagi menjadi dua yakni untuk Kementerian PU Rp110,961 triliun dan Kementerian PKP Rp5,274 triliun," kata dia.

Sebagai informasi, adanya pembagian alokasi anggaran dua kementerian tersebut dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Kementerian PU dan Kementerian PKP terkait pemisahan pagu alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025. Ada alokasi pembiayaan perumahan Rp35,49 triliun yang diperuntukkan bagi program pembiayaan perumahan sebanyak 234.200 unit terdiri dari alokasi FLPP untuk 220.000 unit alokasi Tapera untuk 14.200 unit, alokasi SSB dan alokasi SBUM.

Sedangkan jumlah anggaran Rp5,27 triliun tersebut berasal dari Inspektorat IV Itjen Kementerian PUPR Rp0,009 triliun dan Ditjen Perumahan Rp5,078 triliun, Direktorat PPP Ditjen Pembiayaan Rp0,049 triliun, dan Direktorat PKP Ditjen Cipta Karya Rp0,137 triliun.

Pada kesempatan itu, dia juga menyampaikan target pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PKP sesuai pagu alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 yang ada. Diharapkan, dengan minimnya alokasi anggaran yang ada tidak menurunkan semangat dari Kementerian PKP dan mitra kerja di bidang perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

"Kami akan terus mendorong semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program 3 juta rumah. Kami ingin masyarakat Indonesia bisa memiliki rumah yang layak huni," katanya.

(Dhera Arizona)

Ketua dan Anggota Komisi V DPR RI meminta blue print atau dokumen peta jalan untuk program 3 juta rumah ke Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara). Tujuannya agar skema yang akan dilakukan untuk program tersebut jelas.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menuturkan hingga saat ini masih belum ada anggaran yang akan dialirkan untuk program 3 juta rumah. Ia juga meminta Ara untuk menyampaikan blue print program 3 juta rumah pada rapat selanjutnya dengan Komisi V DPR agar lebih jelas dari segi anggaran dan skemanya.

"Ini Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mohon nanti dijelaskan bagaimana cerita 3 juta rumah ini karena di anggaran yang sekarang ini kami tidak melihat penjelasannya," katanya saat raker Komisi V DPR RI, Selasa (3/12/2024).

Lalu, Wakil Ketua Komisi V Fraksi PKB, Syaiful Huda juga meminta Ara untuk memberikan blue print program 3 juta rumah kepada DPR RI. Menurutnya, dengan adanya peta jalan program 3 juta rumah bisa membantu dalam pengambilan kebijakan serta agar lebih transparan kepada publik, seperti apa skema yang akan dilakukan untuk program tersebut. Syaiful menuturkan, kalau bisa blue print tersebut bisa diserahkan kepada Komisi V DPR sebelum memasuki masa reses pada tanggal 5 Desember 2024.

"Menurut saya ini penting dan menjadi komitmen Pak Ara kepada publik dalam proses pengambilan kebijakan dan kita mulai dari roadmap terkait dengan pengadaan 3 juta rumah per tahun ini, terutama pada tahun 2025," katanya.

Belum lagi, adanya keluhan-keluhan dari pengembang karena banyak pembeli yang membatalkan pembelian rumah karena ada rumah gratis. Sebab, calon pembeli mengira akan mendapatkan rumah gratis dari pemerintah sebagai salah satu bagian dari program 3 juta rumah.

"Termasuk juga supaya publik tidak salah paham, karena saya dapat keluhan dari beberapa asosiasi perumahan yang akhirnya mereka kehilangan banyak costumer, bahkan yang sudah DP rumah akhirnya mencabut lagi karena yang dibayangkannya Pak Ara akan membagikan rumah gratis kepada rakyat di Indonesia," tuturnya.

"Nah peta jalan 3 juta rumah menjadi penting salah satunya untuk menjawab persoalan-persoalan yang semacam itu dan hari ini sedang ada suasana yang seperti itu, rakyat menunggu tidak jadi men-DP rumah-rumah subsidi kita dan beberapa menjadi penghambat juga bagi proses pengadaan rumah terutama akses yang perlu dipastikan bahwa ini bukan soal bagi-bagi rumah gratis, mungkin ada yang dibagi secara gratis tapi kira-kira berapa persen dan selebihnya seperti apa skemanya," tambahnya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Lokot Nasution menuturkan pentingnya blue print 3 juta rumah ini agar DPR dapat membantu program tersebut supaya bisa terwujud, bukan hanya menjadi omongan belaka.

"Karena ini komisi teknis, ketika bapak bisa menyampaikan matriks kerja yang akan bapak serahkan kepada kami, kami juga bisa melihat di posisi mana kami bisa mendukung kerja-kerja bapak. Karena kita nggak mau juga masyarakat melihat (program) 3 juta rumah ini hanya sebatas guyonan, slogan saja," paparnya.

Sebagai informasi, program 3 juta rumah merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nantinya program akan terbagi menjadi 1 juta hunian di perkotaan dan 2 juta di perdesaan.