Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memproyeksikan target 6 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa dicapai lebih cepat sebelum akhir April 2025.

Dadan, seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, optimistis target itu bisa dicapai seiring gairah dari para UMKM bergabung ke Badan Gizi untuk menjadi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang semakin tinggi.

"Sekarang kan sudah 3 juta penerima manfaat, sudah 1.050 SPPG sesuai dengan target awal. Mulai akhir April itu kan 6 juta, dan mudah-mudahan bisa kita capai lebih cepat karena semakin banyak orang yang ingin bergabung di SPPG," katanya.

Hal itu sekaligus merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta percepatan peningkatan jumlah penerima manfaat MBG di Indonesia.

Dadan menjelaskan bahwa ada tiga faktor utama yang menjadi kunci sukses percepatan program ini, yakni anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur. Ketiga aspek tersebut akan dikondisikan sesuai pedoman agar distribusi manfaat berjalan optimal.

Terkait anggaran, Dadan mengungkapkan bahwa dana MBG saat ini hampir mencapai Rp1 triliun, meningkat dari sekitar Rp700 miliar lebih sebelumnya. Peningkatan ini terjadi karena proses administrasi dan pencairan dana semakin lancar.

"Kalau awal-awal, ada penyelesaian administrasi dan banyak yang belum reimburse. Sekarang reimburse sudah lancar. Setelah Lebaran, mitra akan menerima uang muka, bukan lagi reimburse, sehingga pencairan akan lebih cepat," katanya.

Dadan memperkirakan bahwa mulai bulan depan, anggaran program MBG akan mencapai Rp1 triliun per bulan, meningkat menjadi Rp2 triliun per bulan pada Mei, dan mencapai minimal Rp5 triliun per bulan pada September tahun ini.

Untuk memastikan efektivitas dan transparansi anggaran, BGN terus berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna melakukan audit rutin terhadap program MBG.

"Bulan Mei nanti, ketika tidak ada lagi penambahan sementara SPPG, kami akan bekerja sama dengan lembaga independen untuk melakukan akreditasi dan sertifikasi. Ini agar proses pelayanan di SPPG lebih terstandar," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memproyeksikan target 6 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa dicapai lebih cepat sebelum akhir April 2025.

Dadan, seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, optimistis target itu bisa dicapai seiring gairah dari para UMKM bergabung ke Badan Gizi untuk menjadi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang semakin tinggi.

"Sekarang kan sudah 3 juta penerima manfaat, sudah 1.050 SPPG sesuai dengan target awal. Mulai akhir April itu kan 6 juta, dan mudah-mudahan bisa kita capai lebih cepat karena semakin banyak orang yang ingin bergabung di SPPG," katanya.

Hal itu sekaligus merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta percepatan peningkatan jumlah penerima manfaat MBG di Indonesia.

Dadan menjelaskan bahwa ada tiga faktor utama yang menjadi kunci sukses percepatan program ini, yakni anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur. Ketiga aspek tersebut akan dikondisikan sesuai pedoman agar distribusi manfaat berjalan optimal.

Terkait anggaran, Dadan mengungkapkan bahwa dana MBG saat ini hampir mencapai Rp1 triliun, meningkat dari sekitar Rp700 miliar lebih sebelumnya. Peningkatan ini terjadi karena proses administrasi dan pencairan dana semakin lancar.

"Kalau awal-awal, ada penyelesaian administrasi dan banyak yang belum reimburse. Sekarang reimburse sudah lancar. Setelah Lebaran, mitra akan menerima uang muka, bukan lagi reimburse, sehingga pencairan akan lebih cepat," katanya.

Dadan memperkirakan bahwa mulai bulan depan, anggaran program MBG akan mencapai Rp1 triliun per bulan, meningkat menjadi Rp2 triliun per bulan pada Mei, dan mencapai minimal Rp5 triliun per bulan pada September tahun ini.

Untuk memastikan efektivitas dan transparansi anggaran, BGN terus berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna melakukan audit rutin terhadap program MBG.

"Bulan Mei nanti, ketika tidak ada lagi penambahan sementara SPPG, kami akan bekerja sama dengan lembaga independen untuk melakukan akreditasi dan sertifikasi. Ini agar proses pelayanan di SPPG lebih terstandar," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memproyeksikan target 6 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa dicapai lebih cepat sebelum akhir April 2025.

Dadan, seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, optimistis target itu bisa dicapai seiring gairah dari para UMKM bergabung ke Badan Gizi untuk menjadi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang semakin tinggi.

"Sekarang kan sudah 3 juta penerima manfaat, sudah 1.050 SPPG sesuai dengan target awal. Mulai akhir April itu kan 6 juta, dan mudah-mudahan bisa kita capai lebih cepat karena semakin banyak orang yang ingin bergabung di SPPG," katanya.

Hal itu sekaligus merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta percepatan peningkatan jumlah penerima manfaat MBG di Indonesia.

Dadan menjelaskan bahwa ada tiga faktor utama yang menjadi kunci sukses percepatan program ini, yakni anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur. Ketiga aspek tersebut akan dikondisikan sesuai pedoman agar distribusi manfaat berjalan optimal.

Terkait anggaran, Dadan mengungkapkan bahwa dana MBG saat ini hampir mencapai Rp1 triliun, meningkat dari sekitar Rp700 miliar lebih sebelumnya. Peningkatan ini terjadi karena proses administrasi dan pencairan dana semakin lancar.

"Kalau awal-awal, ada penyelesaian administrasi dan banyak yang belum reimburse. Sekarang reimburse sudah lancar. Setelah Lebaran, mitra akan menerima uang muka, bukan lagi reimburse, sehingga pencairan akan lebih cepat," katanya.

Dadan memperkirakan bahwa mulai bulan depan, anggaran program MBG akan mencapai Rp1 triliun per bulan, meningkat menjadi Rp2 triliun per bulan pada Mei, dan mencapai minimal Rp5 triliun per bulan pada September tahun ini.

Untuk memastikan efektivitas dan transparansi anggaran, BGN terus berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna melakukan audit rutin terhadap program MBG.

"Bulan Mei nanti, ketika tidak ada lagi penambahan sementara SPPG, kami akan bekerja sama dengan lembaga independen untuk melakukan akreditasi dan sertifikasi. Ini agar proses pelayanan di SPPG lebih terstandar," katanya.

JAKARTA, investor.id – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa sejumlah pemimpin dunia ingin mempelajari implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dijalankan Indonesia sejak 6 Januari 2025. Hal ini dilontarkan Prabowo saat membuka sidang kabinet paripurna bersama dengan jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

“Saya terima surat-surat dari pimpinan-pimpinan dunia, mereka bahkan mau belajar dari kita. Banyak kunjungan dari pimpinan-pimpinan negara lain, mereka bilang salah satu yang mereka ingin belajar dari kita adalah makan bergizi. Padahal, kita baru mulai,” ujar Prabowo.

Kepala Negara menuturkan, para pemimpin negara sahabat menganggap bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang paling serius dalam penyelenggaran program MBG ini. Program ini memang terus digenjot pemerintah sebagai upaya investasi sumber daya manusia (SDM) unggul di masa yang akan datang.

Agar program berjalan lebih optimal, Prabowo lantas meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk berpikir kreatif dan mempercepat penyaluran MBG sehingga manfaatnya dapat lebih luas.

“Saya minta kepala BGN dan semua jajaran berpikir inovatif, kreatif, bagaimana kalau bisa kita percepat, apa pakai sistem hibrida atau bagaimana karena kasihan rakyat kita sangat membutuhkan,” paparnya.

Program MBG, lanjut Prabowo, telah menjangkau 3 juta penerima manfaat dalam 3 bulan. Kendati demikian, kepala mengakui masih terdapat masyarakat yang mengeluh belum merasakan program tersebut.

“Jadi ini sesuatu yang mengusik hati saya, mereka dengar di desa sebelah sudah, dengar di sekolah sebelah sudah, saya sampaikan, ‘Bu, kita berusaha sekuat tenaga tapi kita tidak mungkin seketika, negara kita sangat besar, mohon sabar’," imbuh Prabowo.

Diketahui, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program MBG pada 2025. Namun, anggaran ini hanya cukup memberikan makan bergizi gratis untuk 17,5 juta penerima manfaat.

Pemerintah kini akan menambah anggaran Rp 100 triliun, sehingga menjadikan anggaran program MBG mencapai Rp 171 triliun untuk membiayai makan bergizi gratis menyusul banyaknya laporan anak-anak yang belum mendapatkan MBG. Dengan penambahan anggaran ini, program MBG ditargetkan dapat mencapai jumlah penerima manfaat sebanyak 82,9 juta anak hingga akhir 2025.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat program Makan Bergizi Gratis telah menembus 3 juta penerima. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan anggaran pemerintah yang telah digunakan hampir Rp 1 triliun.

"Sekarang kan sudah 3 juta (penerima), sudah 1.050 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), seusai dengan target awal. (Realisasi anggaran) hampir Rp 1 triliun," kata Dadan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

Pekan depan, penyaluran MBG kepada anak sekolah sementara dihentikan mengingat memasuki libur jelang Lebaran. Sementara distribusi untuk ibu hamil, menyusui dan balita tetap akan dilakukan.

Meski begitu, dia menargetkan dapat mempercepat penyaluran MBG. Targetnya bulan depan penerima MBG bisa tembus 6 juta orang.

"Break Lebaran ini, minggu depan ini kan kita sudah tidak melayani penerima manfaat, kecuali ibu hamil, menyusui dan balita," jelasnya.

Untuk mempercepat penyaluran, Dadan mengatakan akan mengubah metode pembayaran kepada SPPG. Sebelumnya sistem pembayarannya melalui reimburse atau dibayar di belakang, ke depan akan dibayar di muka.

"Kita perbaiki terus aspek administrasi sehingga setelah Lebaran seluruh mitra menerima uang muka dulu, bukan reimburse," jelasnya.

Dengan begitu, target penyaluran MBG diyakini akan lebih cepat. Pada April 2025, realisasi anggaran ditargetkan Rp 1 triliun, kemudian Rp 2 triliun pada Mei, serta Rp 5 triliun pada September 2025.

"Itu akan mempercepat pencairan juga. Saya perkirakan mulai bulan depan satu bulan Rp 1 triliun minimal, nanti Mei mungkin Rp 2 triliun per bulan, baru September minimal Rp 5 triliun per bulan," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut penerima MBG telah mencapai 2.053.248 orang. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program tersebut telah mencapai Rp 701,5 miliar.

Total anggaran untuk program MBG ini telah naik dari sebelumnya Rp 71 triliun dengan 17,9 juta penerima, menjadi Rp 171 triliun untuk 82,9 juta orang.

"Sampai dengan Maret 2025, penerima manfaat MBG telah mencapai 2.053.248 orang," kata Sri Mulyani dalam Instagram resmi @smindrawati, dikutip Kamis (20/3/2025).

JAKARTA, investor.id – Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan, khususnya bagi UMKM.

“Dengan alokasi anggaran sebesar Rp 171 triliun dan cakupan penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang, program ini membuka peluang besar bagi UMKM untuk berkembang,” kata Wamen UMKM Helvi Moraza dalam keterangan resmi yang diterima pada Jumat (21/7/2025).

Helvi juga menjelaskan, saat ini terdapat 726 Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi, dengan lebih dari 1.500 UMKM telah bergabung sebagai pemasok bahan baku.

“Seiring dengan target pengembangan 32.000 dapur SPPG pada tahun 2025, jumlah UMKM yang terlibat diproyeksikan akan terus bertambah,” kata Helvi.

Perputaran ekonomi dalam program ini juga sangat besar, dengan estimasi Rp 30 juta per hari untuk satu dapur SPPG yang memproduksi 3.000 porsi makanan, atau sekitar Rp 600 juta per bulan. Untuk memastikan UMKM dapat berpartisipasi secara optimal dalam program MBG, Helvi mengatakan pemerintah telah menyusun berbagai langkah strategis.

“Salah satunya adalah memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan modal dalam pengadaan bahan baku, peningkatan kapasitas produksi, hingga distribusi produk pangan,” ungkap Helvi.

Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi business matching antara petani, UMKM, platform digital, dan ritel guna memperkuat rantai pasok dan membuka akses pasar lebih luas. Tidak hanya itu, optimalisasi UMKM sebagai bagian dari ekosistem swasembada pangan juga menjadi perhatian utama. Pemerintah berupaya menjadikan UMKM sebagai pusat ekosistem pangan melalui pendampingan dalam akses pembiayaan, legalitas usaha, hingga strategi pemasaran.

Untuk mendukung hal ini, legalisasi bisnis juga terus didorong, termasuk pendampingan dalam pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga UMKM dapat beroperasi secara lebih profesional dan berdaya saing.

Buka Lapangan Kerja

Helvi menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi semua pihak, baik pemerintah, UMKM, maupun masyarakat. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan program MBG tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan nasional tetapi juga membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan para pelaku UMKM.

“Mari kita bersama-sama bergerak untuk memperluas keterlibatan UMKM dalam program Makan Bergizi Gratis. Dengan kolaborasi yang solid, kita mampu menciptakan ketahanan pangan yang tangguh sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pengusaha UMKM di seluruh Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional, Tengku Syahdana mengatakan program MBG ini akan memberikan dampak baik pada pembangunan ekonomi dan pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia serta membuka lapangan kerja.

“Tujuan umum program MBG meningkatkan asupan gizi dan pengetahuan gizi kelompok sasaran, tapi dari sisi tujuan ekonomi pemanfaatan bahan pangan lokal, peningkatan kesejahteraan petani dan pengusaha UMKM,” tutur Tengku.

Lebih dari itu, program MBG ini menurut Tengku juga mengambil peran dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan. Dalam hal ini dibutuhkan 35–50 tenaga kerja yang dibutuhkan di SPPG, mulai dari penyiapan makanan, ahli masak, mencuci piring hingga kebutuhan operasional lainnya.

“Tentu ini memberdayakan masyarakat yang membutuhkan lapangan kerja. Contoh juga ibu – ibu yang tidak bekerja, mereka jadi ikut bekerja di SPPG dan pendapatannya diatas UMK (Upah Minimum Kabupaten)” pungkas Tengku.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan gaji Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang menjabat sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta ahli gizi akan cair pekan depan.

Dadan menjelaskan, saat ini proses administrasi untuk gaji tersebut diyakini telah selesai, sehingga pembayaran sebelum Lebaran.

"Alhamdulillah sudah selesai administrasinya mungkin Senin keluar SPM Surat Perintah Membayar, Insyaallah minggu depan selesai. (Semua SPPI menerima gaji) 3 bulan akan selesai, sebelum Lebaran termausk ahli gizi, dan anggotanya," ujar Dadan ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

Dadan menerangkan sebelumnya pembayaran terkendala karena status SPPI dan ahli gizi belum diangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK). Jadi, pencairan gaji belum bisa serta merta dilakukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Saat ini, Dadan telah menggunakan metode lainnya untuk menyelesaikan pembayaran SPPI dan ahli gizi pada program MBG.

"Anggaran yang sudah untuk P3K itu tidak bisa serta merta digeser untuk status yang sekarang belum P3K, sehingga kita harus memilih pola penggunaan anggaran melalui jasa lain, atau penggunaan lain, misalnya jasa konsultan atau SBML (Standar Biaya Masukan Lainnya), karena SBML lama, kita menggunakan jasa pengguna lainnya," terangnya.

Tangerang (ANTARA) - Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Piyono mengakui jika pengembang perumahan hingga saat ini belum memiliki peran yang jelas terkait program tiga juta rumah.

"Pengembang bingung harus dari mana mengambil peran. Pembangunan satu juta rumah di perkotaan, satu juta di kawasan pesisir dan satu juta di pedesaan, belum jelas bagaimana mewujudkannya," kata Ari Tri Piyono dalam keterangannya di Tangerang Jumat.

Oleh karena itu, Himperra bersama empat asosiasi lainnya seperti Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Perumahan Nasional (Asprumnas) dan Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya) telah melakukan audensi dengan DPR RI untuk menyampaikan aspirasi.

Harapannya adalah program tiga juta rumah yang dicanangkan Pemerintah bisa segera berproses seperti yang diharapkan para pelaku perumahan.

Selain itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menjadi gerbong utama dalam mendukung iklim pengembangan perumahan juga bisa mengakomodir regulasi yang mendorong pertumbuhan sektor properti.

"Mudah-mudahan setelah kami datang ke DPR dan bersurat ke Presiden, program tiga juta rumah bisa segera terealisasi," ujarnya.

Ia juga memaparkan jika pembangunan rumah subsidi sepenuhnya menggunakan belanja modal atau capex yang disiapkan oleh perusahaan, bukan menggunakan anggaran negara.

Sehingga adanya rencana audit untuk perusahaan pengembang, sangat tidak kontraproduktif dan bisa dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab.

“Kami sudah dapat laporan beberapa rekan pengembang dipanggil penegak hukum minta keterangan soal perizinan, sertifikat, bahkan besi-besi untuk bangun rumah juga mau diperiksa. Kami sudah laporkan resmi ke kepolisan dan itu semua bukan domain APH,” kata Ari.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — BPK menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP Tahun 2024 (unaudited) dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan LKPP Tahun 2024 di Kantor Pusat BPK pada hari ini, Jumat (21/3/2025).

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menyampaikan pemeriksaan LKPP Tahun 2024 ini memiliki keistimewaan tersendiri, berlangsung di tengah transisi kepemimpinan nasional dan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga akuntabilitas.

BPK mengapresiasi komitmen pemerintah dalam menjaga akuntabilitas dan menyerahkan LKPP tepat waktu serta diharapkan kualitas pelaporan akan semakin meneguhkan kepercayaan publik.

“Dengan demikian, pemeriksaan ini bukan hanya sekadar pemenuhan kewajiban, tetapi juga langkah strategis dalam memastikan kelancaran transisi dan keberlanjutan tata kelola keuangan negara yang akuntabel,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (21/3/2025).

Dalam menghadapi tantangan di masa transisi, BPK juga mengapresiasi langkah proaktif Pemerintah yangmelakukan mitigasi risiko melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90/2024 yang mengatur tata cara pelaksanaan penggunaan anggaran dan aset di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) pada masa transisi.

Selain itu, juga menunjuk K/L pengampu yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) hingga proses likuidasi K/L yang lama selesai.

Sesuai ketentuan PMK tersebut, pengalihan status penggunaan BMN dilakukan setelah pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan LKPP Tahun 2024 selesai dilakukan.

Dalam rangka memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara, pada pemeriksaan LKPP Tahun 2024 ini, BPK juga akan melaksanakan Reviu Pelaksanaan Transparansi Fiskal.

Reviu ini bertujuan memberikan simpulan komprehensif atas pemenuhan kriteria transparansi fiskal Pemerintah Pusat, mengacu pada standar internasional seperti IMF Fiscal Transparency Code 2019 IMF Fiscal Transparency Handbook 2018, serta praktik terbaik yang berlaku secara global.

Reviu Transparansi Fiskal ini adalah wujud nyata komitmen BPK dalam menerapkan prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh INTOSAI P-12 tentang Value and Benefits of Supreme Audit Institutions, yakni untuk mampu memberikan nilai dan manfaat bagi kehidupan warga negara.

Pemeriksaan Badan Gizi Nasional, Hibah Pemda untuk Pilkada, dll.

BPK juga akan memeriksa berbagai kebijakan yang dilaksanakan selama 2024, termasuk pembentukan Bagian Anggaran atau entitas pelaporan baru seperti Badan Gizi Nasional dan Badan Karantina Nasional, dan pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pilkada serentak, serta kelanjutan kebijakan penerapan mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).

Pada pemeriksaan LKPP 2024, BPK akan memfokuskan pemeriksaan pada beberapa hal antara lain, akurasi penyajian saldo akun LKPP, akurasi perhitungan realisasi defisit APBN dan mandatory spending bidang pendidikan.

Pemeriksaan juga dilakukan terhadap keberadaan, kelengkapan, akurasi, serta hak dan kewajiban atas Saldo Anggaran Lebih (SAL) serta saldo kas dan rekening bank milik/dikuasai Bendahara Umum Negara (BUN), termasuk rekening penampungan dana RPATA serta penilaian, penyajian dan pengungkapan atas Investasi Pemerintah, baik Investasi Permanen maupun Investasi Non Permanen.

Pada kesempatan yang sama, Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing menyampaikan dalam pemeriksaan LKPP Tahun 2024, BPK menerapkan pendekatan Pemeriksaan Berbasis Risiko (Risk-Based Audit).

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan BPK dalam penerapan Risk-Based Audit pada pemeriksaan atas LKPP Tahun 2024 antara lain, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya, Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang dilaksanakan BPK pada tahun 2024 yang terkait dengan pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan tahun 2024.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa pembayaran gaji petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sempat tertunda kini mulai diproses.

Dadan, seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, menjelaskan alasan penundaan itu terjadi karena kendala administrasi status kepegawaian.

"Jadi begini, SPPG itu di dalam anggaran APBN 2025 itu bertindak atau berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K," ujarnya.

Namun, karena proses pengangkatan P3K baru dapat dilakukan paling cepat pada April, kata Dadan, anggaran yang telah dialokasikan tidak bisa langsung digunakan untuk status pegawai yang belum resmi sebagai P3K.

"Oleh karena itu, kami harus mencari pola penggunaan anggaran lain, seperti melalui jasa konsultan," ujar Dadan.

Ia mengungkapkan bahwa proses tersebut memerlukan waktu cukup lama, sehingga pihaknya memutuskan untuk menggunakan mekanisme pembayaran lain.

Dalam pelaksanaannya, pembayaran dilakukan melalui beberapa metode, termasuk penyaluran bertahap dari tahap satu hingga tujuh.

Diketahui, pemerintah menunjuk ribuan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis bagi anak-anak sekolah.

Para lulusan SPPI, yang telah menjalani Pendidikan Dasar dan Latihan Militer (Diksarmil) bersama TNI, ditempatkan dalam kelompok kecil di unit layanan makan bergizi.

Keterlibatan mereka diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program, sehingga manfaatnya bagi kesehatan dan perkembangan anak-anak Indonesia dapat lebih maksimal.

Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memproyeksikan target 6 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa dicapai lebih cepat sebelum akhir April 2025.

Dadan, seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, optimistis target itu bisa dicapai seiring gairah dari para UMKM bergabung ke Badan Gizi untuk menjadi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang semakin tinggi.

"Sekarang kan sudah 3 juta penerima manfaat, sudah 1.050 SPPG sesuai dengan target awal. Mulai akhir April itu kan 6 juta, dan mudah-mudahan bisa kita capai lebih cepat karena semakin banyak orang yang ingin bergabung di SPPG," katanya.

Hal itu sekaligus merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta percepatan peningkatan jumlah penerima manfaat MBG di Indonesia.

Dadan menjelaskan bahwa ada tiga faktor utama yang menjadi kunci sukses percepatan program ini, yakni anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur. Ketiga aspek tersebut akan dikondisikan sesuai pedoman agar distribusi manfaat berjalan optimal.

Terkait anggaran, Dadan mengungkapkan bahwa dana MBG saat ini hampir mencapai Rp1 triliun, meningkat dari sekitar Rp700 miliar lebih sebelumnya. Peningkatan ini terjadi karena proses administrasi dan pencairan dana semakin lancar.

"Kalau awal-awal, ada penyelesaian administrasi dan banyak yang belum reimburse. Sekarang reimburse sudah lancar. Setelah Lebaran, mitra akan menerima uang muka, bukan lagi reimburse, sehingga pencairan akan lebih cepat," katanya.

Dadan memperkirakan bahwa mulai bulan depan, anggaran program MBG akan mencapai Rp1 triliun per bulan, meningkat menjadi Rp2 triliun per bulan pada Mei, dan mencapai minimal Rp5 triliun per bulan pada September tahun ini.

Untuk memastikan efektivitas dan transparansi anggaran, BGN terus berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna melakukan audit rutin terhadap program MBG.

"Bulan Mei nanti, ketika tidak ada lagi penambahan sementara SPPG, kami akan bekerja sama dengan lembaga independen untuk melakukan akreditasi dan sertifikasi. Ini agar proses pelayanan di SPPG lebih terstandar," katanya.

Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Program 3 juta rumah menuai kritik dari asosiasi pengembang.

Kendati demikian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait tetap optimistis Proyek Strategis Nasional (PSN) itu berjalan lancar.

"Kita berdoa lah, kita berdoa, berusaha, berkolaborasi," ujar Ara saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Bank Tanah (BBT) di Jakarta Pusat, Jumat (21/03/2025).

Optimisme tersebut menyusul target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebesar 8 persen pada tahun 2025.

"Kalau kita kan punya Presiden yang optimistis, dia pertumbuhannya (target pertumbuhan ekonomi) 8 persen. Kita sebagai anak buahnya ya bekerja keras," katanya melanjutkan.

Ara juga mengatakan bahwa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025 menjadi yang paling banyak dari tahun-tahun sebelumnya.

"Kita enggak kira-kira, kita justru bagaimana mendapatkan dana tambahan, dapat kerja sama, supaya bisa lebih lagi dari itu. Kita enggak bisa berpikir pesimistis, kita harus optimistis," ucap Ara.

Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan Prabowo tak lagi antusias dengan program 3 juta rumah.

"Presiden Prabowo sudah tidak antusias lagi, tidak pernah bicara lagi terkait program 3 juta rumah," kata Joko dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI dengan sejumlah asosiasi pengembang perumahan di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (19/03/2025).

Malah yang saat ini tengah terus dibahas oleh Prabowo adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi, koperasi, Dana Agata Nusantara (Danantara), hingga food estate.

Joko juga pesimistis, program 3 juta rumah akan membuahkan hasil seperti target yang dibuat.

Sementara Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan, penyaluran FLPP tahun 2025 masih ditalangi oleh bank.

"Jalan tapi dengan dana talangan dari bank," ujar Joko saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (19/03/2025).

Salah satu penyebabnya adalah dokumen pencairan dana FLPP yang belum ditandatangani oleh Ara.

"Semua sudah ditandatangani, dia belum tanda tangan. Ya enggak jalan," katanya.

Untuk diketahui, selain menjadi Menteri PKP, Ara juga menjabat sebagai Ketua Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Sebagai informasi, pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 28,2 triliun untuk KPR FLPP sebanyak 220.000 unit rumah subsidi.