Karawang (ANTARA) - Wakil Bupati Karawang Maslani menyebutkan bahwa temuan tumpukan limbah medis bercampur dengan limbah domestik di area permukiman penduduk di Desa Karangligar, Kabupaten Karawang, Jabar tidak bisa ditoleransi karena itu persoalan serius.

"Permasalahan limbah medis ini persoalan serius yang tidak bisa ditoleransi. Karena dapat berdampak terhadap lingkungan," katanya di Karawang, Minggu.

Ia mengatakan, dalam menyikapi persoalan temuan tumpukan limbah medis bercampur limbah domestik di area permukiman di Desa Karangligar itu pemerintah daerah siap memproses hingga tuntas.

Pemerintah Kabupaten Karawang, katanya, akan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti bersalah. Bahkan jika itu berkaitan dengan keterlibatan pihak rumah sakit, pemerintah daerah bisa memberi sanksi keras berupa pencabut izin.

Meski begitu, Maslani menyampaikan agar proses hukum dihormati, karena kini Polres Karawang tengah menyelidiki temuan tumpukan limbah medis bercampur limbah domestik di area permukiman itu.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Karawang Iwan Ridwan mengatakan, pihaknya sebelumnya telah melakukan verifikasi lapangan atas temuan limbah medis itu.

Sesuai dengan hasil verifikasi lapangan, ditemukan limbah medis bercampur limbah domestik yang diduga berasal dari dua rumah sakit swasta di Karawang, yakni Rumah Sakit Bayukarta dan Rumah Sakit Hermina.

"Kami menemukan limbah medis yang tersimpan di dalam kantong sampah berwarna hitam. Seharusnya berada di kantong plastik (berwarna) kuning dan tidak boleh tercampur dengan limbah domestik," katanya.

Dari hasil verifikasi lapangan, di dalam tumpukan limbah medis ditemukan identitas dua rumah sakit swasta di Karawang, yakni Rumah Sakit Bayukarta dan Rumah Sakit Hermina.

Banjarbaru (ANTARA) - Komisi IX DPR RI dan Badan Gizi Nasional berkolaborasi memprioritaskan Program Makan Bergizi Gratis bagi anak-anak dan ibu hamil dalam rangka menanggulangi permasalahan gizi di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

"Kami telah menggelar sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di Banjarbaru yang melibatkan lebih dari 300 peserta. Ini adalah upaya pendekatan secara bertahap yang diusung BGN untuk menyediakan MBG bagi masyarakat yang membutuhkan,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Mariana di Banjarbaru, Minggu.

MBG merupakan manifestasi dari Presiden Prabowo untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang unggul dan berdaya saing.

“Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) harus kita mulai dari pemenuhan gizi sejak dini. Karenanya, pencegahan stunting dan gizi buruk menjadi prioritas karena berampak signifikan terhadap tumbuh kembang serta kecerdasan anak di masa mendatang,” ujarnya.

Mariana berharap kegiatan sosialisasi di Banjarbaru yang juga melibatkan Dinas Kesehatan setempat itu dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait gizi seimbang yang dibutuhkan tubuh, serta mengerti tujuan dari MBG yang dilaksanakan bersama BGN.

Sementara itu, Pembina Tingkat I/IVB BGN Wahyudi Indrayana mengatakan bahwa peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk menyukseskan program pemenuhan gizi nasional seperti MBG.

Selain itu, BGN juga membuka ruang kolaborasi bagi masyarakat yang ingin berkontribusi dalam program tersebut, baik melalui kemitraan dalam pelaksanaan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPP) maupun melalui edukasi bagi keluarga tentang pentingnya akses terhadap makan bergizi secara merata dan berkelanjutan.

Banjarbaru (ANTARA) - Komisi IX DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN) berkolaborasi memprioritaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak dan ibu hamil dalam rangka menanggulangi permasalahan gizi di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

"Kami telah menggelar sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di Banjarbaru yang melibatkan lebih dari 300 peserta. Ini adalah upaya pendekatan secara bertahap yang diusung BGN untuk menyediakan MBG bagi masyarakat yang membutuhkan,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Mariana dalam keterangannya di Banjarbaru, Minggu.

Ia menjelaskan bahwa MBG merupakan manifestasi dari Presiden Prabowo untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang unggul dan berdaya saing.

“Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) harus kita mulai dari pemenuhan gizi sejak dini. Karenanya, pencegahan stunting dan gizi buruk menjadi prioritas karena berampak signifikan terhadap tumbuh kembang serta kecerdasan anak di masa mendatang,” ujarnya.

Mariana berharap kegiatan sosialisasi di Banjarbaru yang juga melibatkan Dinas Kesehatan setempat itu dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait gizi seimbang yang dibutuhkan tubuh, serta mengerti tujuan dari MBG yang dilaksanakan bersama BGN.

Sementara itu, Pembina Tingkat I/IVB BGN Wahyudi Indrayana mengatakan bahwa peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk menyukseskan program pemenuhan gizi nasional seperti MBG.

Selain itu, BGN juga membuka ruang kolaborasi bagi masyarakat yang ingin berkontribusi dalam program tersebut, baik melalui kemitraan dalam pelaksanaan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPP) maupun melalui edukasi bagi keluarga tentang pentingnya akses terhadap makan bergizi secara merata dan berkelanjutan.

“Program ini bukan hanya intervensi jangka pendek, tetapi menjadi langkah strategis membangun fondasi kuat menuju Indonesia Emas 2045,” tutur Wahyudi.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan Banjarbaru Maulidah menjelaskan pentingnya peran seluruh pihak menyukseskan Program MBG karena saat ini Indonesia tengah menghadapi fenomena intergenerational malnutrition.

Ia mengatakan fenomena ini mengalami triple burden of malnutrition seperti kekurangan gizi, kelebihan gizi, dan kekurangan mikronutrien secara bersamaan. Fenomena ini terjadi sejak masa kehamilan, kelahiran, hingga fase pertumbuhan anak.

Selain itu, kata Maulidah, peran masyarakat juga dibutuhkan dalam pengawasan keamanan pangan agar visi besar pemenuhan gizi nasional ini dapat terwujud secara berkelanjutan.

“Oleh karena itu, kami meminta tim sekolah juga berperan dalam pengawasan pangan bagi anak didik di lingkungan sekolah. Termasuk tim kesehatan di lingkungan masyarakat seperti Ketua RT, kader kesehatan, warga yang ditunjuk, mereka harus memastikan pangan yang dikonsumsi masyarakat aman dan bergizi, khususnya anak-anak,” ujarnya.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Jarum suntik, bekas infusan, kemasan obat, glukometer atau alat tes darah, hingga multiparameter masih bernoda darah berserakan bersama di salah satu sudut permukiman warga. Sampah-sampah dalam katergori limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) itu berlogo salah satu rumah sakit swasta di Karawang.

Temuan itu membuat geger warga Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang. Limbah medis yang semestinya dikelola secara khusus justru berceceran di lingkungan padat penduduk.

"Kami temukan limbah domestik yang dikelola oleh pengusaha, namun di dalamnya memang terdapat limbah medis ya yang tercampur dengan sampah limbah domestik," ujar Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup DLHK Karawang, Meli Rahmawati, saat ditemui di lokasi, Kamis (10/4/2025).

Pihaknya langsung mengambil sampel dari lokasi. Di antara temuan yang diamankan bekas jarum suntik, infusan, kemasan obat-obatan. Sampel itu kini tengah diperiksa untuk kebutuhan penindakan lebih lanjut.

"Kami temukan di antaranya, bekas infusan, jarum suntik, dan bekas obat-obatan. Kami sudah bawa sampelnya untuk penindakan selanjutnya," ucap Meli.

Diduga, sampah medis itu dibakar bersama kantong plastik hitam, meninggalkan jejak karbon dan pecahan benda medis di atas tanah. Petugas belum bisa memastikan apakah kejadian ini bentuk kelalaian atau justru kesengajaan.

"Ini memang kita baru dapat keterangan terbatas, nanti kita konfirmasi lagi pihak rumah sakitnya. Kita harus pastikan dulu apakah ini kelalaian dari rumah sakit atau kesengajaan," katanya.

Menurut Meli, pengelolaan limbah medis tidak bisa sembarangan. Sudah ada regulasi yang mengatur prosedur pengelolaannya, termasuk kewajiban melibatkan pihak ketiga yang berizin.

"Untuk limbah medis sudah jelas di aturan bahwa dia harus dikelola oleh pihak ketiga yang berizin khusus untuk menangani limbah medis," tegasnya.

Sayangnya, saat tim DLHK tiba di lokasi, tak ada pengelola limbah yang bisa dimintai keterangan. Hanya pekerja yang mengaku baru lima bulan bekerja di situ.

"Di sini hanya ada pekerja yah, untuk kegiatan usaha pengelolaan limbah barang bekas ini katanya sudah 5 bulan, tapi baru kita ketahui kemarin terkait dengan adanya limbah medis ini," pungkasnya.

Kejadian ini tak hanya menyulut kekhawatiran publik, tapi juga perhatian anggota Komisi IX DPR RI, Cellica Nurrachadiana. Mantan Bupati Karawang dua periode ini mengecam keras peristiwa tersebut.

"Iya kejadian ini sangat memprihatinkan, dan kami mengecam keras perbuatan dari oknum yang melakukan hal tersebut. Pastinya banyak regulasi yang dilanggar dengan adanya peristiwa hari ini," kata Cellica saat dihubungi detikJabar.

Ia menekankan bahwa limbah medis termasuk kategori limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun), yang berpotensi besar menimbulkan penyakit dan pencemaran lingkungan jika dibuang sembarangan.

"Limbah B3 menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 harus dikelola penanganannya juga harus secara khusus karena menyebabkan resiko kontaminasi, penularan penyakit dan pencemaran lingkungan. Karena itu seharusnya pengelolaan limbah media B3 sesuai dengan standardisasi dan regulasi yang berlaku," jelasnya.

Pembuangan sembarangan juga berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Teknis pengelolaan diatur dalam Permen LHK Nomor 56 tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dari fasilitas kesehatan, selain limbah medis juga ada pembalut yang dibuang sembarangan di lingkungan yang padat penduduk. Besar harapan saya agar segera ditelusuri oknum pengelola limbah medis B3 yang melakukan hal tersebut, dan diproses sesuai hukum yang berlaku," ucap Cellica.

Ia juga meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan meningkatkan pengawasan. "Saya harapkan agar dinas terkait, seperti DLHK, Dinkes, agar memperketat pengawasan terkait pengelolaan limbah medis dan B3. Semoga persoalan ini segera ditindaklanjuti, dan dikomunikasikan untuk memberikan solusi agar tidak terjadi lagi hal seperti ini," pungkasnya.

Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang pun bersuara. Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinkes Karawang, Yayuk Sri Rahayu, mengingatkan bahaya limbah medis yang tidak dikelola sesuai prosedur.

"Limbah medis kalau tidak terkelola dengan baik, maka akan berdampak terhadap kesehatan di lingkungan, bisa trauma, kemudian terhadap yang sehat bisa menimbulkan penyakit jika di situ ada sumber penularan," kata Yayuk, Jumat (11/4/2025).

Termasuk juga limbah non-medis yang dibuang sembarangan, bisa jadi ladang berkembang biak bagi hewan penular penyakit.

"Penyakit yang ditularkan misalnya bisa diare, bisa, bisa depoid, dan limbah yang tidak dikelola memang bisa mencemari lingkungan," lanjutnya.

Menurutnya, rumah sakit yang terbukti lalai bisa dikenai sanksi hingga pencabutan izin. "Iya sudah ada aturannya yang jelas yah, pemerintah pusat sudah menyampaikan dan semua rumah sakit sudah tahu, karena kita juga sudah melakukan pembinaan. Jika ini kelalaian ya bisa dicabut perizinan operasionalnya," pungkasnya.

Video: Potret Danau Tertua dan Terdalam di Eropa yang Terancam Polusi

Video: Potret Danau Tertua dan Terdalam di Eropa yang Terancam Polusi

REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Temuan limbah medis bercampur limbah domestik di area permukiman warga Desa Karangligar, Kabupaten Karawangan viral di media sosial. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang menyebut hal itu terjadi karena kelalaian pihak rumah sakit.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Karawang Iwan Ridwan, di Karawang, Sabtu (12/4/2025) menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan verifikasi lapangan atas temuan limbah medis di area pemukiman di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang. Ia mengatakan, sesuai dengan hasil verifikasi lapangan, ditemukan limbah medis bercampur limbah domestik yang diduga berasal dari dua rumah sakit swasta di Karawang, yakni Rumah Sakit Bayukarta dan Rumah Sakit Hermina.

"Kami menemukan limbah medis yang tersimpan di dalam kantong sampah berwarna hitam. Ini kelalaian, karena seharusnya limbah medis itu berada di kantong plastik (berwarna) kuning dan tidak boleh tercampur dengan limbah domestik," katanya.

Atas kondisi tersebut, Iwan menyebutkan bahwa penanganan limbah medis itu tidak dikelola dengan benar. Pihak rumah sakit diduga telah lalai dalam melakukan pengelolaan limbah medis.

Ia menyebutkan, tidak mungkin pihak ketiga pengelola sampah yang mencampur limbah medis dengan limbah domestik. Sebab di tingkat rumah sakitnya sudah ada perbedaan warna kantong plastik untuk menampung limbah medis dan limbah domestik.

"Jadi ini dugaan kelalaian dari rumah sakit," katanya.

Iwan mengatakan, dari hasil verifikasi lapangan, di dalam tumpukan limbah medis ditemukan identifikasi dua rumah sakit, yakni Rumah Sakit Bayukarta dan Rumah Sakit Hermina. Untuk jenis limbah medis yang ditemukan menumpuk di area pemukiman Desa Karangligar itu di antaranya jarum, alat suntik, infusan serta botol-botol plastik.

"Kami telah memanggil pihak rumah sakit (RS Bayukarta dan RS Hermina) pada Kamis (10/4/2025) untuk dimintai keterangan awal.

Ditanya mengenai sanksi atas temuan limbah medis yang bercampur dengan limbah domestik di area pemukiman warga itu, Iwan menyampaikan kalau pemberian sanksi masih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian.

"Kami tunggu dulu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian sebelum memutuskan sanksi yang akan diberikan," katanya.

KOMPAS.com - Pemerintah terus berupaya memperluas jangkauan program rumah subsidi agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat memiliki hunian layak.

Kabar terbaru adalah ketentuan batas maksimalgaji hingga Rp 14 juta yang kerap disebut kelas menengah tanggung, masih berpeluang untuk mendapatkan fasilitas rumah subsidi, khususnya di wilayah tertentu.

Kebijakan ini merupakan hasil penyesuaian yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan mempertimbangkan standar biaya hidup.

Sebelumnya, batas maksimal penghasilan untuk MBR yang berhak menerima rumah subsidi ditetapkan lebih rendah yakni Rp 8 juta, mengacu pada Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR No 242/KPTS/M/2020.

Sebagai contoh konkret, di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), batas maksimal penghasilan untuk mendapatkan rumah subsidi telah dinaikkan menjadi Rp 12 juta per bulan untuk individu lajang dan Rp 14 juta per bulan untuk yang sudah berkeluarga.

Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait beberapa waktu lalu dan merupakan hasil koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyesuaikan standar desil 8 penghasilan masyarakat di wilayah dengan biaya hidup tinggi.

Namun, perlu dicatat bahwa batas maksimal gaji Rp 14 juta merupakan kebijakan afirmatif yang lebih luas atau potensi penyesuaian di masa depan untuk wilayah-wilayah dengan biaya hidup yang terus meningkat.

Mengapa Batas Penghasilan Perlu Disesuaikan?

Ara mengatakan, penyesuaian batas penghasilan ini memiliki beberapa tujuan penting di antaranya untuk memperluas jangkauan program rumah subsidi.

"Dengan batas penghasilan yang lebih tinggi, semakin banyak keluarga yang sebelumnya tergolong sedikit di atas batas dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan rumah subsidi," ujar Ara menjawab Kompas.com.

Selain itu, menyesuaikan dengan biaya hidup. Di kota-kota besar dengan biaya hidup yang tinggi, batas penghasilan lama mungkin terasa terlalu rendah dan tidak realistis bagi banyak pekerja.

"Kebijakan yang lebih fleksibel ini dapat mengakomodasi pekerja di sektor informal atau mereka yang memiliki penghasilan bulanan yang tidak selalu tetap," cetusnya.

Nah, jika penghasilan Anda berada di kisaran upah minimum hingga Rp 14 juta, berikut beberapa langkah yang bisa Anda lakukan:

1. Terus ikuti pengumuman resmi dari Kementerian PKP, BP Tapera, dan bank-bank penyalur KPR subsidi mengenai batas penghasilan terbaru di wilayah Anda.
2. Segera hubungi bank-bank yang menyalurkan KPR subsidi (terutama bank BUMN seperti BTN) untuk mendapatkan informasi terkini mengenai persyaratan dan batas penghasilan yang berlaku.
3. Jika Anda memenuhi perkiraan batas penghasilan, segera persiapkan dokumen-dokumen yang umumnya dibutuhkan untuk pengajuan rumah subsidi FLPP (daftar dokumen lengkap dapat dicari di artikel terkait).
4. Cari informasi mengenai proyek-proyek perumahan yang bekerja sama dengan program rumah subsidi di wilayah Anda.

Bengkayang (ANTARA) - Program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat akan dilanjutkan kembali pada tanggal 14 April 2025 di lima sekolah penerima manfaat.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang, Heru Pujiono, menyatakan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan gizi siswa di sekolah.

"Program makan bergizi gratis ini sangat penting untuk meningkatkan kesehatan dan gizi siswa, sehingga mereka dapat belajar dengan lebih baik dan memiliki masa depan yang cerah," kata Heru Pujiono, Sabtu.

Program MBG sempat dihentikan berbarengan dengan puasa dan libur Lebaran, dan kembali dilanjutkan pada pekan depan.

Dengan adanya program ini, diharapkan siswa dapat lebih fokus dalam belajar dan meningkatkan prestasi akademik mereka.

Program makan bergizi gratis ini juga diharapkan dapat membantu mengurangi masalah gizi buruk di kalangan siswa. Dengan demikian, siswa dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, baik secara fisik maupun mental.

Pemerintah Kabupaten Bengkayang berkomitmen untuk terus mendukung program-program yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Program makan bergizi gratis ini merupakan salah satu contoh nyata dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

"Hanya saja saat ini belum mampu menjangkau semua sekolah di Kabupaten Bengkayang mengingat keterbatasan mitra penyedia dapur umum. Artinya ini menjadi komitmen kita bersama terutama Badan Gizi Nasional dalam menjangkau semua sekolah sampai pada sekolah-sekolah di pedalaman," ujarnya.

Heru sangat berharap, semua siswa di kabupaten Bengkayang dapat manfaat dari program MBG ini untuk mempersiapkan generasi emas 2045.

Dalam pelaksanaan program ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sekolah-sekolah dan masyarakat. Dengan demikian, program ini dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Program ini dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di seluruh daerah Bengkayang.

Namun kata Heru, kendala yang dihadapi saat ini mengingat letak geografis dan daerah 3T di kabupaten Bengkayang menjadi salah satu pertimbangan program menyasar sampai daerah pedalaman.

"Semoga ke depan ada mitra yang sanggup menyediakan dapur umum dan menjangkau sekolah di daerah pedalaman. Sehingga mereka juga merasakan program baik dari pemerintah ini," ujarnya.

Saat ini juga katanya, program MBG baru menjangkau lima sekolah dan 1.289 siswa dari total siswa se Kabupaten Bengkayang sebanyak lebih dari 61 ribu siswa dan 535 sekolah yang terdiri dari PAUD, SD, SMP/MTS SMA/SMK.

Dia menegaskan dinas pendidikan akan terus mendukung program ini agar berjalan lancar di Bengkayang sebagai upaya pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program yang bermanfaat.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang menyebut adanya limbah medis bercampur limbah domestik di area permukiman warga Desa Karangligar terjadi karena kelalaian rumah sakit.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Karawang Iwan Ridwan menyampaikan pihaknya telah melakukan verifikasi lapangan atas temuan limbah medis di area pemukiman warga itu.

Ia mengatakan sesuai dengan hasil verifikasi lapangan, ditemukan limbah medis bercampur limbah domestik yang diduga berasal dari dua rumah sakit swasta di Karawang, yakni Rumah Sakit Bayukarta dan Rumah Sakit Hermina.

"Kami menemukan limbah medis yang tersimpan di dalam kantong sampah berwarna hitam. Ini kelalaian, karena seharusnya limbah medis itu berada di kantong plastik (berwarna) kuning dan tidak boleh tercampur dengan limbah domestik," ujar Iwan di Karawang, dilansir Antara, Sabtu (12/4).

Iwan mengatakan limbah medis itu tidak dikelola dengan benar. Pihak rumah sakit diduga telah lalai dalam melakukan pengelolaan limbah medis.

Ia berpendapat tidak mungkin pihak ketiga pengelola sampah yang mencampur limbah medis dengan limbah domestik. Sebab di tingkat rumah sakitnya sudah ada perbedaan warna kantong plastik untuk menampung limbah medis dan limbah domestik.

"Jadi ini dugaan kelalaian dari rumah sakit," katanya.

Ia menerangkan di dalam tumpukan limbah medis ditemukan identifikasi dua rumah sakit, yakni Rumah Sakit Bayukarta dan Rumah Sakit Hermina.

Untuk jenis limbah medis yang ditemukan menumpuk di area pemukiman Desa Karangligar itu di antaranya jarum, alat suntik, infus, serta botol-botol plastik.

"Kami telah memanggil pihak rumah sakit (RS Bayukarta dan RS Hermina) pada Kamis (10/4) untuk dimintai keterangan awal," ucap dia.

Soal sanksi limbah medis, Iwan menyampaikan bahwa pemberian sanksi masih menunggu hasil penyelidikan kepolisian.

"Kami tunggu dulu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian sebelum memutuskan sanksi yang akan diberikan," katanya.

Sementara itu, Asisten Daerah I Pemkab Karawang Wawan Setiawan mengatakan dalam permasalahan temuan limbah medis, Pemkab Karawang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif.

Sanksi ini dilakukan melalui tahapan, mulai dari sanksi teguran tertulis hingga pencabutan izin operasional.

"Sanksi dari Pemkab itu berupa sanksi administratif, dan ada tahapannya. Kalau untuk pidana, itu ranahnya pihak kepolisian," kata Wawan.

KOMPAS.com - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Karawang menilai, timbunan limbah medis bercampur sampah domestik di area permukiman warga Desa Karangligar terjadi karena kelalaian pihak rumah sakit.

Kepala DLHK Karawang Iwan Ridwan menyampaikan, pihaknya telah melakukan verifikasi lapangan atas temuan limbah medis di area permukiman di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang, Jawa Barat.

Ia mengatakan, berdasarkan hasil verifikasi lapangan, limbah medis tersebut diduga berasal dari dua rumah sakit swasta di Karawang.

"Kami menemukan limbah medis yang tersimpan di dalam kantong sampah berwarna hitam. Ini kelalaian, karena seharusnya limbah medis itu berada di kantong plastik (berwarna) kuning dan tidak boleh tercampur dengan limbah domestik," Iwan, sebagaimana dilansir Antara, Sabtu, (12/4/2025).

Iwan menyampaikan, penanganan limbah medis itu tidak dikelola dengan benar. Pihak rumah sakit diduga telah lalai dalam melakukan pengelolaan limbah medis.

Dia menambahkan, tidak mungkin pihak ketiga selaku pengelola sampah yang mencampur limbah medis dengan sampah domestik.

Sebab, di tingkat rumah sakit sudah ada perbedaan warna kantong plastik untuk menampung limbah medis dan limbah domestik.

"Jadi ini dugaan kelalaian dari rumah sakit," ujar Iwan.

Jenis limbah medis yang ditemukan menumpuk di area permukiman Desa Karangligar itu di antaranya jarum, alat suntik, infusan serta botol-botol plastik.

"Kami telah memanggil pihak rumah sakit pada Kamis (10/4/2025) untuk dimintai keterangan awal," papar Iwan.

Ditanya mengenai sanksi atas temuan limbah medis di area permukiman warga itu, Iwan menyampaikan bahwa pemberian sanksi masih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian.

"Kami tunggu dulu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian sebelum memutuskan sanksi yang akan diberikan," papar Iwan.

Sementara itu, Asisten Daerah I Pemkab Karawang Wawan Setiawan bertutur, dalam permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karawang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif.

Sanksi ini dilakukan melalui tahapan-tahapan, mulai dari sanksi teguran tertulis hingga pencabutan izin operasional.

"Sanksi dari Pemkab itu berupa sanksi administratif, dan ada tahapannya. Kalau untuk pidana, itu ranahnya pihak kepolisian," kata Wawan.

DEPOK, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah akan memanggil para pengembang perumahan imbas banjir di Jalan Ait Soleh Raya, Pancoran Mas, Jumat (11/4/2025).

Pemanggilan itu dilakukan untuk mengecek rencana dan perizinan pembangunan lahan apakah sudah sesuai prosedur atau belum.

“Kami akan segera melakukan pemanggilan pada pihak terkait untuk memeriksa izin dari perumahan yang lagi dibangun itu,” ucap Chandra kepada wartawan, Jumat malam.

Pasalnya, berdasarkan keterangan warga banjir di Jalan Ait Soleh Raya disebabkan karena pembangunan perumahan baru.

Akibat pembangunan itu saluran air di Jalan Ait Soleh Raya menyempit.

“Karena (kata warga) perumahan di sini sebelumnya enggak banjir seperti ini,” ujar Chandra.

“Cuma drainase buatan ini ternyata di sini lebar, di sana menyempit. Makanya saya bilang tadi ada bottleneck. Di sana sungai, turapnya dirobohin sehingga saya lihat pembangunan di sini tidak terencana dengan baik,” lanjut dia.

Pemanggilan ini untuk memastikan bahwa rencana pembangunan perumahan sudah sesuai kriteria.

“Kalau pun ada izinnya (pembangunan), kami akan cek lagi apakah sesuai dengan teknisnya bahwa memang ini benar drainasenya, site plannya,” tutur Chandra.

DEPOK, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah akan memanggil para pengembang perumahan imbas banjir di Jalan Ait Soleh Raya, Pancoran Mas, Jumat (11/4/2025).

Pemanggilan itu dilakukan untuk mengecek rencana dan perizinan pembangunan lahan apakah sudah sesuai prosedur atau belum.

“Kami akan segera melakukan pemanggilan pada pihak terkait untuk memeriksa izin dari perumahan yang lagi dibangun itu,” ucap Chandra kepada wartawan, Jumat malam.

Pasalnya, berdasarkan keterangan warga banjir di Jalan Ait Soleh Raya disebabkan karena pembangunan perumahan baru.

Akibat pembangunan itu saluran air di Jalan Ait Soleh Raya menyempit.

“Karena (kata warga) perumahan di sini sebelumnya enggak banjir seperti ini,” ujar Chandra.

“Cuma drainase buatan ini ternyata di sini lebar, di sana menyempit. Makanya saya bilang tadi ada bottleneck. Di sana sungai, turapnya dirobohin sehingga saya lihat pembangunan di sini tidak terencana dengan baik,” lanjut dia.

Pemanggilan ini untuk memastikan bahwa rencana pembangunan perumahan sudah sesuai kriteria.

“Kalau pun ada izinnya (pembangunan), kami akan cek lagi apakah sesuai dengan teknisnya bahwa memang ini benar drainasenya, site plannya,” tutur Chandra.

DEPOK, KOMPAS.com - Rani (33), warga Jalan Ait Solih Raya, Pancoran Mas, mengeluhkan soal banjir yang merendam rumahnya ke Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah.

Keluhan itu disampaikan Rani saat Chandra meninjau titik banjir di Jalan Ait Solih Raya, Jumat (11/4/2025) malam.

Kepada Chandra, Rani mengaku rumahnya selalu kebanjiran sejak akhir 2024.

“Yang hari ini luar biasa sih (banjirnya) memang. Air mulai naik sekitar pukul 14.00 WIB dan itu kayak arus deras (di depan rumah),” kata Rani kepada Kompas.com, Jumat.

Rani menduga rumahnya terendam banjir imbas pembangunan kompleks perumahan baru yang berada tepat di samping perumahannya.

“(Dugaan itu muncul) soalnya mereka (perumahan baru) gundulin kebun yang mungkin jadi enggak ada tanah resapan. Ditambah, mereka enggak buat saluran buat menyalurkan air dari saluran besar depan kompleks,” ujar Rani.

Pada Jumat ini rumah Rani dan 30 rumah warga lainnya terendam banjir sekitar 40 sentimeter. Pada hari itu, wilayah Kota Depok diguyur hujan pada sore hari.

Rani pun berharap Pemkot Depok serius menangani permasalahan banjir ini. Sebab, setiap hujan deras melanda, rumah warga selalu terendam banjir.

“Semoga dipulihkan kondisi saluran air dan sungainya biar enggak meluap dan bikin banjir lagi,” lanjut Rani.

Sementara itu, Chandra mengatakan banjir di Jalan Ait Solih Raya disebabkan karena penyempitan saluran air.

“Saya lihat ada penyempitan saluran air. Di sana ada juga pembangunan perumahan baru yang akan kita cek izinnya. Kalau izinnya enggak sesuai ketentuan, kita akan minta hentikan secepat-cepatnya,” ujar Chandra.

Chandra mengaku akan segera memanggil developer perumahan itu.