IDXChannel - Australia dan UNICEF menandatangani perjanjian untuk mendanai Centres of Excellence (Pusat Unggulan Nasional) guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia.

“Australia merasa senang mendukung program MBG Pemerintah Indonesia melalui kemitraan kami dengan UNICEF,” kata Kuasa Usaha Australia Gita Kamath dalam keterangannya, dikutip Sabtu (22/3/2025).

“Gizi yang baik mendukung kemajuan bidang kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender dan sosial, serta pengentasan kemiskinan. Centres of Excellence ini akan mendukung program makan bergizi gratis yang berkelanjutan dan berbasis bukti dengan manfaat kesehatan yang nyata bagi Indonesia," katanya.

Centres of Excellence tingkat nasional bertempat di Institut Pertanian Bogor, sementara yang lainnya terletak di beberapa universitas lain di seluruh negeri.

Mereka akan melakukan penelitian, pengembangan kapasitas, dan uji coba pendekatan inovatif untuk mendukung program MBG di seluruh Indonesia.

“UNICEF berterima kasih atas pendanaan Pemerintah Australia kepada Centres of Excellence untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Pemerintah Indonesia,” kata Penjabat Perwakilan UNICEF Indonesia Jean Lokenga.

“Centres of Excellence ini merupakan pusat pengetahuan yang akan menyatukan berbagai keahlian untuk mendorong penelitian, pelatihan, dan inovasi guna membantu memastikan efektivitas MBG, yang pada akhirnya meningkatkan akses terhadap layanan berkualitas bagi anak-anak dan perempuan," katanya.

Dukungan Australia untuk Centres of Excellence ini merupakan bagian dari paket dukungan yang lebih luas untuk program MBG, termasuk penelitian tentang bagaimana makanan sekolah dapat membantu meningkatkan hasil pembelajaran, dan mengadakan kursus singkat Australia Awards tentang gizi. (Wahyu Dwi Anggoro)

KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengunjungi perumahan subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Eternal Village di Cengkong, Karawang, Jawa Barat, pada Sabtu (22/3/2025).

Dalam kunjungannya, Menteri Ara mengapresiasi pengembang Eternal Village karena masyarakat merasa puas dengan kualitas hunian yang mereka tempati.

“Saya senang melihat pengembang yang bertanggung jawab. Masyarakat harus mendapatkan rumah yang layak dan berkualitas, apalagi ini adalah rumah pertama mereka dengan masa cicilan bertahun-tahun. Bayangkan jika rumah yang mereka dapatkan tidak memenuhi standar, tentu akan sangat mengecewakan,” ujar Menteri Ara.

Ia juga berharap lebih banyak pengembang yang berkomitmen menghadirkan rumah subsidi berkualitas, sehingga semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa memiliki hunian layak dan terjangkau.

“Jika pengembang bekerja secara profesional dan bertanggung jawab, rumah subsidi pun bisa berkualitas baik, sehingga masyarakat benar-benar mendapatkan manfaat dari program ini,” tambahnya.

Selain itu, Menteri Ara mengapresiasi peran Bank BTN sebagai bank penyalur KPR subsidi, yang memungkinkan masyarakat tanpa slip gaji, seperti pedagang, untuk mendapatkan fasilitas cicilan rumah subsidi.

Salah satu penghuni Eternal Village, Muhammad Azzam (31), mengaku puas dengan rumah yang telah dihuni sejak 2021.

“Saat survei di tahun 2020, saya sengaja datang saat musim hujan, dan perumahan ini terbukti tidak banjir. Itu membuat saya semakin yakin membeli rumah di sini. Dengan DP Rp 3 juta, saya bisa memiliki rumah seharga Rp 160 jutaan dengan cicilan Rp 1,15 juta per bulan selama 15 tahun. Alhamdulillah, rumahnya bagus, jalan sudah dicor, saluran air aman, dan lokasinya strategis,” ungkapnya.

Perumahan yang dikembangkan oleh PT Adhimix Precast Indonesia ini menyediakan fasilitas lengkap, termasuk musholla dan ruang terbuka hijau. Ke depan, pengembang berencana membangun masjid dan taman bermain anak untuk meningkatkan kenyamanan penghuni.

Editor : Frizky Wibisono

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Badan Bank Tanah menyiapkan lahan untuk pengembangan perumahan nasional, termasuk program tiga juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN).

"Kami tawarkan lahan kepada investor untuk pembangunan perumahan MBR pada site expose," ujar Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja melalui keterangan pers tertulis diterima Antara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Sabtu.

Pada site expose tersebut ditawarkan empat lokasi lahan hak pengelolaan lahan (HPL) Badan Bank Tanah antara lain di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dengan luas 3,36 hektare.

Kemudian di Provinsi Jawa Barat (Jabar), yakni di Kabupaten Purwakarta dengan luas 19,4 hektare dan Kabupaten Bandung Barat dengan luas 23,17 hektare, serta di Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dengan luas 27,27 hektare.

Lahan HPL Badan Bank Tanah yang ditawarkan kepada investor pengembang perumahan untuk MBR tersebut, jelas dia, secara tata ruang sudah untuk perumahan dan permukiman.

"Site expose itu komitmen Badan Bank Tanah dukung Astacita dalam penyediaan lahan untuk pengembangan perumahan nasional, termasuk tiga juta rumah," tambah Parman Nataatmadja.

Banjir besar melanda perumahan The Arthera Hill 2, Bekasi pada Selasa (4/3/2025) lalu. Penyebab utama banjir ini berasal dari luapan limpasan air Sungai Cikarang dan curah hujan yang tinggi.

Pengembang The Arthera Hill 2, PT Prisma Inti Propertindo berjibaku membantu warga perumahan yang terdampak. Beberapa tim diturunkan dibantu dengan pihak terkait seperti pemadam kebakaran dan BPBD Kabupaten Bekasi untuk mempercepat proses pemulihan.

Bantuan logistik berupa makanan dan obat-obatan disediakan untuk memenuhi kebutuhan warga. Kemudian, pengungsian darurat dan dapur umum pun didirikan. Semua bantuan tersebut didistribusikan dibantu oleh perwakilan Prisma Properties dan pengurus Paguyuban Perumahan The Arthera Hill 2.

Banjir yang melanda bukan hanya membawa air, melainkan lumpur tebal. Setelah surut, lumpur tersebut tertinggal di halaman rumah warga, selokan, hingga ke jalanan. Pengembang bekerja sama dengan pemadam kebakaran melakukan pembersihan lumpur pada area jalan dan selokan agar akses di perumahan lancar dan saluran air tidak mampet.

Tim khusus juga diturunkan untuk memperbaiki kanopi rumah warga yang rusak imbas diterjang banjir. Bantuan alat berat juga disediakan untuk mengangkut puing-puing barang yang berserakan imbas terseret air.

Lalu, perbaikan infrastruktur di perumahan The Arthera Hill 2 juga dilakukan untuk mengantisipasi bencana jangka panjang yakni meninggikan tanggul dan memperkuat struktur tanah di sekitarnya. Selain itu, sistem drainase juga dioptimalkan dengan menambah kapasitas pompa penyedot air agar debit di dalamnya tidak meluap dan membuat water pond untuk mencegah terjadinya genangan.

Setelah banjir terjadi, banyak warga yang menginginkan adanya keringanan angsuran KPR. Seperti yang diketahui, perumahan The Arthera Hill 2 merupakan perumahan subsidi yang sebagian besar warganya mengambil KPR dengan masa angsuran yang baru berjalan sekitar 1 tahun.

Pengembang memberikan kesempatan kepada warga untuk menyampaikan keluhannya terkait KPR di posko khusus yang dihadiri oleh perwakilan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada Minggu (16/3/2025) lalu.

Video: Kondisi Terkini Sapi-sapi di RPH Bekasi Seusai Terendam Banjir

Video: Kondisi Terkini Sapi-sapi di RPH Bekasi Seusai Terendam Banjir

Pengembang mengeluhkan Program 3 Juta Rumah belum menunjukkan progres. Hal ini menimbulkan keraguan terkait kemungkinan target program tersebut dapat tercapai.

Menanggapi hal itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengaku optimistis Program 3 Juta Rumah untuk masyarakat bisa diwujudkan. Pihaknya pun sedang berupaya untuk mendapatkan dana tambahan dan bekerja sama dengan berbagai pihak buat program ini.

"Kita berdoa, berusaha, berkolaborasi. Seperti hari ini dukungannya luar biasa. Kita kan berusaha bekerja. FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) juga tahun ini mudah-mudahan paling banyak dengan dukungan dari semua pihak," ujar Ara usai melihat Site Expose dari Badan Bank Tanah di Kantor Bank Tanah, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

"Kita nggak bisa berpikir pesimis, kita harus optimis. Dan bisa dilihat hari ini dapat lahannya. Dalam satu minggu ini kita sudah alokasikan berapa? 70 ribu dalam satu minggu," tuturnya

Sebagai informasi, Badan Bank Tanah menyediakan 73 hektare lahan untuk Kementerian PKP membangun perumahan. Lahan tersebut tersebar di empat daerah, yakni Tanjung Pinang, Batu Bara, Purwakarta, dan Bandung Barat.

Lalu, 70 ribu kuota FLPP sudah dialokasikan untuk berbagai profesi, termasuk guru sebanyak 20 ribu unit rumah. Ara menyebutkan dirinya akan mulai menyalurkan rumah untuk guru dengan melakukan serah terima kunci pada Selasa (25/3) mendatang.

Di samping itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho kuota FLPP mengungkapkan tahun ini sudah ada 39.147 unit rumah FLPP yang tersalurkan. Penyaluran akan terus berjalan dengan proporsi pembiayaan 75 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan 25 persen perbankan alias skema 75:25.

"Kita enggak ada isu terhenti ya terkait dengan penyaluran tahun ini. Sampai saat ini udah 39.147 unit per hari ini yang kita salurkan dari 1 Januari sampai 21 Maret," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto telah mengutarakan bahwa para pengembang awalnya senang dengan dibentuknya Kementerian PKP dan Program 3 Juta Rumah. Namun, ia menilai program tersebut saat ini belum ada perkembangan.

"Setelah tiga bulan kita mengikuti kementerian, namun pada saat ini kondisi lima bulan berjalan atau setelah kementerian itu kondisi Program 3 Juta Rumah ini belum ada progres. Yang kedua Presiden Prabowo (Subianto) sudah tidak antusias lagi, sudah tidak bicarakan lagi Program 3 Juta Rumah," ujar Joko di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

JAKARTA, investor.id – Menteri Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengadakan pertemuan pada hari ini, Sabtu (22/3/2025), di Pendopo, Kementerian PU, Jakarta.

Pada pertemuan yang turut dihadiri Kepala Bappenas Rachmat Pambudy itu, kedua pejabat tinggi negara tersebut bersepakat bersinergi mendukung program makan bergizi gratis (MBG). Ini ditandai dengan penandatangan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama (PKS) sinergi dukungan MBG.

“Baru saja kita saksikan penandatangan kesepakatan bersama antara Kementerian PU dan BGN tentang sinergi dukungan program MBG sekaligus perjanjian kerja sama antara Ditjen SDA, Ditjen Bina Marga Kementerian PU, dan BUMN Karya tentang dukungan untuk pembangunan dapur beserta fasilitas pendukungnya pada program MBG dan PKS antara BGN dan BUMN tentang dukungan untuk peralatan dapur umum beserta fasilitas pendukungnya pada program makan MBG,” ucap Dody, Sabtu (22/3/2025).

Dody menjelaskan, kesepakatan dan perjanjian tersebut merupakan langkah konkret wujud sinergi antar-lembaga untuk mendukung program MBG, yang merupakan salah satu program hasil terbaik cepat (PHTC/Quick Wins) dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2025-2029 untuk mewujudkan Asta Cita/Prioritas Nasional 4 yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia.

Kesepakatan dan perjanjian ini, Dody melanjutkan, juga merupakan komitmen penuh Kementerian PU untuk menciptakan ekosistem pendukung pelaksanaan program MBG di beberapa daerah.

“Kami menyadari, dukungan infrastruktur yang andal merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan program MBG. Karena itu, pada hari ini Ditjen SDA, Ditjen Bina Marga, dan BUMN Karya telah menandatangani PKS untuk penyediaan aset Barang Milik Negara Kementerian PU berupa tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beserta fasilitas pendukungnya oleh BUMN Karya dengan pembiayaan bersumber dari Corporate Social Responsibility (CSR),” tambah Dody.

Beberapa fasilitas pendukung yang akan dibangun antara lain bangunan dapur, ruang serbaguna, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, dan instalasi pengolah air limbah (IPAL). Pada tahap awal ini, pembangunan dapur dan fasilitas pendukungnya akan dilaksanakan di lingkungan TK Putra II Kebumen, Jawa Tengah, TK Putra III Banjar, Jawa Barat, dan TK Putra II Pasir Putih, Jambi.

“Kami berharap, inisiatif ini tidak hanya berhenti di tiga lokasi yang telah disebutkan, tetapi juga dapat direplikasi ke berbagai daerah lainnya di seluruh Indonesia. Dengan demikian, semakin banyak anak Indonesia yang dapat menikmati manfaat dari program MBG,” ujar dia.

Pada kesempatan tersebut, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian PU Triono Junoasmono menyebut, dana CSR yang akan digunakan untuk membangun SPPG berasal dari tiga BUMN Karya yaitu PT Hutama Karya, PT Adhi Karya Tbk (ADHI), dan PT PP Tbk (PTPP).

Triono memperkirakan, untuk pembangunan satu unit dapur SPPG akan memerlukan dana CSR kurang lebih Rp 4,5 Miliar yang terdiri dari bangunan dapur, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, dan instalasi pengolah air limbah (IPAL), peralatan dapur dan kendaraan untuk distribusi.

“Setelah penandatanganan MoU dan PKS pada hari ini dan proses perizinan selesai, konstruksi akan segera dimulai. Pembangunan dapur SPPG akan berlangsung selama kurang lebih selama empat bulan, sehingga setelah selesai dibangun, dapur SPPG dapat segera dioperasikan oleh Badan Gizi Nasional pada tahun ini,” kata dia.

Kepala MBG Dadan Hindayana menyampaikan bahwa kedatangannya ke Kementerian PU dalam rangka agar pengembangan pembangunan infrastruktur bisa lebih dipercepat. Sebab, infrastruktur merupakan sesuatu yang krusial untuk percepatan program MBG dapat memberikan bermanfaat secara nasional.

“Kami sampaikan, kami sering dapat masukan dan kritikan dari semua pihak kenapa Badan Gizi tidak memprioritaskan wilayah 3T? Karena untuk sampai daerah tersebut perlu menggunakan intervensi pemerintah melalui APBN. Sekarang (APBN) sudah siap. Kami akan membangun sebanyak 1.542 SPPG,” ungkap Dadan.

Untuk bisa membangun sebanyak 1.542 SPPG tersebut, dia bilang, Badan Gizi Nasional memerlukan bantuan dari Kementerian PU agar implementasinya dapat dilaksanakan secara meluas. Mengingat, Kementerian PU memiliki kompetensi di bidang tersebut. “Kami harapkan agar percepatan bisa dilakukan,” pungkas Dadan.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Badan Gizi Nasional menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) terkait dukungan pembangunan infrastruktur pendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satunya dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kementerian PU bersama sejumlah BUMN Karya juga meneken Perjanjian Kerja Sama untuk penyediaan aset Barang Milik Negara Kementerian PU berupa tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan dapur SPPG beserta fasilitas pendukungnya.

Dapur SPPG akan dibangun secara permanen di lahan milik Kementerian PU dengan luas lahan sekitar 900 m² yang mencakup bangunan dapur 300 m² dan lahan parkir kendaraan. Untuk ukuran dan desain dapur, akan mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

Lokasi Dapur MBG

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, kesepakatan ini merupakan komitmen penuh untuk turut menciptakan ekosistem pendukung pelaksanaan program MBG di berbagai daerah. Pihaknya menyadari bahwa dukungan infrastruktur yang andal merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan program.

Dody menjabarkan, pada tahap awal ini, pembangunan dapur dan fasilitas pendukungnya akan dilaksanakan di lingkungan TK Putra II Kebumen, Jawa Tengah, TK Putra III Banjar, Jawa Barat, dan TK Putra II Pasir Putih, Jambi.

"Fasilitas pendukung yang akan dibangun, antara lain bangunan dapur, ruang serbaguna, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, dan instalasi pengolah air limbah (IPAL)," ujar Dody, dalam sambutannya di acara penandatanganan MoU di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Sabtu (22/3/2025).

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Triono Junoasmono menjelaskan, saat ini tercatat ada 51 lahan milik Kementerian PU yang dipakai sebagai sekolah Yayasan Pendidikan Putra. Setelah dilakukan survei oleh Balai PU, terpilih 9 lokasi yang masuk kriteria untuk pembangunan dapur SPPG.

"Dari 9 lokasi tersebut kami memilih tiga lokasi yang akan dibangun dalam waktu dekat ini yaitu Kebumen Jawa Tengah, Kota Banjar Jawa Barat, Kota Jambi. Ketiga lokasi dipilih karena berdekatan dengan sekolah Yayasan Pendidikan Putra, tidak jauh dari akses jalan utama dan banyak sekolah yang berada di radius 6 km dari dapur SPPG," terang Triono.

Dibangun Pakai Dana CSR

Triono mengatakan, seluruh pembangunan infrastruktur dapur SPPG akan dibiayai dengan skema Corporate Social Responsibility (CSR) oleh tiga BUMN Karya yaitu dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP). Pembangunannya membutuhkan anggaran Rp 13,5 miliar.

"Untuk pembangunan satu unit dapur SPPG dibutuhkan sekitar Rp 4,5 miliar, yang terdiri dari bangunan dapur, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, dan instalasi pengolah air limbah (IPAL), peralatan dapur dan kendaraan untuk distribusi," ujarnya.

Setelah penandatanganan MoU dan PKS pada hari ini dan proses perizinan selesai, konstruksi akan segera dimulai. Triono mengatakan, rencananya pembangunan dapur SPPG selama kurang lebih empat bulan.

"Sehingga setelah selesai dibangun, dapur SPPG dapat segera dioperasikan oleh Badan Gizi Nasional pada tahun ini," kata dia.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menambahkan, pengembangan pembangunan infrastruktur dan SPPG perlu lebih cepat karena itu menjadi faktor yang krusial untuk percepatan pemenuhan gizi penerimaan manfaat secara nasional. Pihaknya juga menargetkan bisa mengembangkan hingga sebnayak 1.542 SPPG yang akan dibangun oleh APBN.

"Kami sering mendapatkan masukan kritikan dari semua pihak kenapa badan kita tidak mendahulukan daerah-daerah terpencil terluar dan tertinggal (3T). Memang untuk mencapai daerah tersebut perlu menggunakan intervensi pemerintah melalui APBN. APBN-nya sekarang sudah siap, kami akan membangun 1.542 SPPG yang kita fokuskan di daerah-daerah seperti itu," ujar Dadan.

Badan Bank Tanah tengah menyiapkan lahan untuk membangun Program 3 Juta Rumah. Salah satunya dengan memanfaatkan lahan yang dimiliki oleh Badan Bank Tanah.

Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja melakukan site expose untuk menunjukkan lokasi yang dapat digunakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk membangun perumahan. Tanah tersebut tersebar di empat lokasi, yakni Tanjung Pinang, Purwakarta, Batu Bara, dan Bandung Barat.

Parman memaparkan terdapat sekitar 73,04 hektare lahan di atas Hak Pengelolaan Lahan Bank Tanah yang cocok untuk permukiman. Paparannya, lahan tersebut merupakan bagian dari 33.116 hektare aset Badan Bank Tanah.

"Jadi total areanya 73 hektare. Yang di Tanjung Pinang tadi ada 3,3 hektare. Lantas Purwakarta dengan luasan 19 hektare, karena itu untuk kawasan industri, namun 20% bisa digunakan untuk MBR untuk perumahan," ujar Parman di Kantor Badan Bank Tanah, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

"Batu Bara dari total luasan 200 hektare kita tawarkan dulu 27,7 hektare. Lantas Bandung Barat ini bisa masuk dari Tol Cipularang maupun dari Raja Mandala yang dekat Cianjur dulu, ada dua akses. Ini sebelumnya kebun karet perubahan tata ruang dari kawasan permukiman ini kita ada, bisa dibangun ini sekitar 23 hektare," tambahnya.

Pada kesempatan itu, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) berterima kasih kepada Kementerian ATR/BPN karena sudah menyiapkan tanah untuk perumahan. .

"Lokasinya tadi sudah detail, ada tempatnya, ada luasannya, ada lokasi yang sangat baik. Saya terima kasih sekali kepada Bapak Parman yang sangat bekerja dengan profesional dan cepat. Dan ini menunjukkan kita bekerjasama antara Bank Tanah, Bapak Nusron, BPN, kemudian perbankan juga siap," ucap Ara.

Ia mengatakan pihaknya terbuka dan transparan mengundang pengembang. Para pengembang nantinya dapat melihat lahan lokasi lahan yang cocok, kemudian memeriksa prospek pasar untuk perumahan.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan tanah yang bisa digunakan dalam skema rumah subsidi tentu harus clean and clear. Tanah dari Badan Bank Tanah yang statusnya HPL nantinya akan dibuatkan Hak Guna Bangunan di atas HPL untuk bisa mendapat pembiayaan dari fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP)

"Karena ini kan menjaga hak konsumen. HGB itu harus sudah bisa pada saat dia selesai pembiayaan harus bisa pecah sertifikat. (Pada akhirnya bisa jadi SHM?) Bisa ya. Kan statusnya HPL ya. Nanti ketika sudah pecah sertifikat mestinya sudah bisa langsung SHM (sertifikat hak milik)," tuturnya.

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Bank Tanah (BBT) menyiapkan 73 hektar lahan untuk pembangunan rumah subsidi dalam program 3 juta rumah.

Kepala BBT Parman Nataatmadja mengatakan, lahan tersebut tersebar di empat kota atau kabupaten.

Rinciannya, 3,36 hektar lahan tersedia di Kota Tanjungpinang, 19,4 hektar di Kabupaten Purwakarta, 27,27 hektar di Kabupaten Batu Bara, dan 23,17 hektar di Kabupaten Bandung Barat.

"Hal ini sangat berguna dalam rangka kita mendukung penuh program 3 juta rumah yang diamanahkan oleh Presiden untuk dalam rangka merealisasikannya," ujar Parman saat menerima kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor BBT, Jakarta Pusat, Jumat (21/03/2025).

Pada kesempatan yang sama, Ara menyambut baik dukungan penyediaan lahan dari BBT.

"Lokasinya tadi sudah detail, ada tempatnya, ada luasannya, ada lokasi yang sangat baik," kata Ara.

Sebelumnya, pembangunan rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah dilakukan di perumahan Bumi Svarga Asri di Kendal, Jawa Tengah yang dikembangkan oleh PT Asatu Realty Asri.

Sementara Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengatakan, lahan BBT untuk rumah subsidi harus dipastikan clean and clear.

Tanah tersebut kemudian akan dilelang dan seluruh pengembang perumahan berhak mengikuti prosesnya.

Kemudian, rumah subsidi itu akan memiliki alas hak berupa Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) BBT.

"Karena ini menjaga hak konsumen, hak debitur, pada saat dia selesai pembiayaannya dia bisa pecah sertifikat dan bisa diubah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM)," ucap Heru.

Bisnis.com, JAKARTA — Untuk menjaga keseimbangan alam, pengembangan proyek perumahan saat ini mengusung konsep eco culture. Eco culture merupakan konsep pengembangan dan perancangan yang berorientasi budaya dan keseimbangan alam.

Managing Director PT Ciputra Development Tbk Budiarsa Sastrawinata mengatakan konsep eco culture merupakan solusi inovatif yang ramah lingkungan atas problem lingkungan hidup di banyak proyek perumahan di sejumlah negara berkembang termasuk Indonesia. Ciputra Group berkomitmen pelestarian lingkungan hidup dalam proyek-proyek yang dikembangkannya.

Dia mencontohkan konsep eco culture diterapkan pada jalan pedestrian yang lebar sehingga nyaman berjalan kaki dan juga dilengkapi lajur khusus sepeda.

Hal ini membuat penghuni lebih nyaman berjalan kaki dan bersepeda jika hanya ingin menempuh jarak dekat dan tidak harus mengendarai mobil sehingga dapat menekan emisi karbon.

“Saat ini memang perlu berpindah gaya hidup lebih peduli lingkungan,” ujarnya kepada Bisnis dikutip Jumat (21/3/2025).

Salah satu penerapan konsep eco culture pada pengembang perumahan Citra Maja Raya. Upaya mengurangi emisi karbon dan menjaga lingkungan pengembang mengalokasikan ruang terbuka hijau seluas 30% dari total pengembangan kawasan Citra Maja Raya seluas 2.000 hektare. Selain itu, dilakukan penanaman vegetasi dilakukan di area RTH pada berm dan median jalan serta di sepanjang jalan untuk memperindah dan menjadi paru-paru kota. Selanjutnya, penggunaan lampu LED pada lampu Jalan untuk menghemat energi.

“Pemanfaatan danau/tandon air sebagai pengendali banjir, resapan air, dan tempat menguraikan limbah secara alami,” katanya.

Dalam aspek bangunan juga mengusung konsep hijau seperti penggunaan material ramah lingkungan, rendah emisi karbon, dan bersertifikat green label, seperti kusen aluminium, baja ringan untuk rangka atap dan plafond, cat dengan sertifikasi green label, dan biological septic tank.

Kemudian dengan pasif design dengan rasio luas jendela yang cukup untuk penerangan alami, ventilasi alami, dan penggunaan teknologi hemat energi seperti lampu LED. Orientasi utara-selatan untuk memaksimalkan pencahayaan alami dan shading bangunan untuk mengurangi sinar matahari berlebihan.

“Lalu juga penggunaan produk sanitair hemat air,” ucapnya.

Adapun perumahan Citra Maja City salah satu proyek bagian dari Kota Baru Maja yang dicanangkan pemerintah sebagai Kota Baru Publik dalam RPJMN 2019-2024. Proyek perumahan terpadu yang menawarkan hunian berkualitas dengan harga terjangkau yang dirancang dan dikembangkan Pemerintah sebagai salah satu kota baru publik berdasarkan Perpres no. 52/2023.

Hingga saat ini, Citra Maja City telah membangun 20.000 rumah dan ruko yang kini dihuni oleh lebih dari 12.000 jiwa. Kawasan ini menerapkan Konsep Transit Oriented Development (TOD), dengan Stasiun KA Maja sebagai simpul pergerakan.

“Melalui Citra Maja City,menawarkan hunian berkualitas dengan harga terjangkau mulai dari Rp150 juta tanpa mengesampingkan kenyamanan dan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bukan hanya harga rumah yang terjangkau, tetapi biaya transportasi dari Maja ke Jakarta dengan kereta api/KRL commuterline juga sangat murah hanya sekitar Rp6.000,”

Proyek ini menawarkan konsep hunian terpadu dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti area komersial, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan transportasi yang terintegrasi shuttle bus yang beroperasi mulai pukul 05:00 sampai 19:00 dari lokasi ke Stasiun KA Maja.

Pihaknya berkomitmen dalam mendukung program pemerintah dalam penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan Ciputra mampu membangun rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tanpa fasilitas subsidi dari pemerintah.

“Ciputra bisa membangun rumah MBR dengan harga murah tanpa subsidi sekaligus dengan fasilitas yang bagus setara rumah komersil dan bisa dinikmati semua penghuninya,” tuturnya.

JAKARTA, investor.id – Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan, khususnya bagi UMKM.

“Dengan alokasi anggaran sebesar Rp 171 triliun dan cakupan penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang, program ini membuka peluang besar bagi UMKM untuk berkembang,” kata Wamen UMKM Helvi Moraza dalam keterangan resmi yang diterima pada Jumat (21/7/2025).

Helvi juga menjelaskan, saat ini terdapat 726 Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi, dengan lebih dari 1.500 UMKM telah bergabung sebagai pemasok bahan baku.

“Seiring dengan target pengembangan 32.000 dapur SPPG pada tahun 2025, jumlah UMKM yang terlibat diproyeksikan akan terus bertambah,” kata Helvi.

Perputaran ekonomi dalam program ini juga sangat besar, dengan estimasi Rp 30 juta per hari untuk satu dapur SPPG yang memproduksi 3.000 porsi makanan, atau sekitar Rp 600 juta per bulan. Untuk memastikan UMKM dapat berpartisipasi secara optimal dalam program MBG, Helvi mengatakan pemerintah telah menyusun berbagai langkah strategis.

“Salah satunya adalah memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan modal dalam pengadaan bahan baku, peningkatan kapasitas produksi, hingga distribusi produk pangan,” ungkap Helvi.

Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi business matching antara petani, UMKM, platform digital, dan ritel guna memperkuat rantai pasok dan membuka akses pasar lebih luas. Tidak hanya itu, optimalisasi UMKM sebagai bagian dari ekosistem swasembada pangan juga menjadi perhatian utama. Pemerintah berupaya menjadikan UMKM sebagai pusat ekosistem pangan melalui pendampingan dalam akses pembiayaan, legalitas usaha, hingga strategi pemasaran.

Untuk mendukung hal ini, legalisasi bisnis juga terus didorong, termasuk pendampingan dalam pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga UMKM dapat beroperasi secara lebih profesional dan berdaya saing.

Buka Lapangan Kerja

Helvi menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi semua pihak, baik pemerintah, UMKM, maupun masyarakat. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan program MBG tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan nasional tetapi juga membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan para pelaku UMKM.

“Mari kita bersama-sama bergerak untuk memperluas keterlibatan UMKM dalam program Makan Bergizi Gratis. Dengan kolaborasi yang solid, kita mampu menciptakan ketahanan pangan yang tangguh sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pengusaha UMKM di seluruh Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional, Tengku Syahdana mengatakan program MBG ini akan memberikan dampak baik pada pembangunan ekonomi dan pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia serta membuka lapangan kerja.

“Tujuan umum program MBG meningkatkan asupan gizi dan pengetahuan gizi kelompok sasaran, tapi dari sisi tujuan ekonomi pemanfaatan bahan pangan lokal, peningkatan kesejahteraan petani dan pengusaha UMKM,” tutur Tengku.

Lebih dari itu, program MBG ini menurut Tengku juga mengambil peran dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan. Dalam hal ini dibutuhkan 35–50 tenaga kerja yang dibutuhkan di SPPG, mulai dari penyiapan makanan, ahli masak, mencuci piring hingga kebutuhan operasional lainnya.

“Tentu ini memberdayakan masyarakat yang membutuhkan lapangan kerja. Contoh juga ibu – ibu yang tidak bekerja, mereka jadi ikut bekerja di SPPG dan pendapatannya diatas UMK (Upah Minimum Kabupaten)” pungkas Tengku.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Tangerang (ANTARA) - Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Piyono mengakui jika pengembang perumahan hingga saat ini belum memiliki peran yang jelas terkait program tiga juta rumah.

"Pengembang bingung harus dari mana mengambil peran. Pembangunan satu juta rumah di perkotaan, satu juta di kawasan pesisir dan satu juta di pedesaan, belum jelas bagaimana mewujudkannya," kata Ari Tri Piyono dalam keterangannya di Tangerang Jumat.

Oleh karena itu, Himperra bersama empat asosiasi lainnya seperti Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Perumahan Nasional (Asprumnas) dan Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya) telah melakukan audensi dengan DPR RI untuk menyampaikan aspirasi.

Harapannya adalah program tiga juta rumah yang dicanangkan Pemerintah bisa segera berproses seperti yang diharapkan para pelaku perumahan.

Selain itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menjadi gerbong utama dalam mendukung iklim pengembangan perumahan juga bisa mengakomodir regulasi yang mendorong pertumbuhan sektor properti.

"Mudah-mudahan setelah kami datang ke DPR dan bersurat ke Presiden, program tiga juta rumah bisa segera terealisasi," ujarnya.

Ia juga memaparkan jika pembangunan rumah subsidi sepenuhnya menggunakan belanja modal atau capex yang disiapkan oleh perusahaan, bukan menggunakan anggaran negara.

Sehingga adanya rencana audit untuk perusahaan pengembang, sangat tidak kontraproduktif dan bisa dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab.

“Kami sudah dapat laporan beberapa rekan pengembang dipanggil penegak hukum minta keterangan soal perizinan, sertifikat, bahkan besi-besi untuk bangun rumah juga mau diperiksa. Kami sudah laporkan resmi ke kepolisan dan itu semua bukan domain APH,” kata Ari.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025