IDX Channel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meninjau sejumlah aset milik perusahaan pelat merah. Langkah ini untuk mendukung program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Rencananya, program 3 juta rumah yang dibangun pemerintah di atas aset BUMN akan berkonsep Transit Oriented Development (TOD) alias perumahaan yang terintegrasi dengan sistem transportasi.

IDX Channel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meninjau sejumlah aset milik perusahaan pelat merah. Langkah ini untuk mendukung program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Rencananya, program 3 juta rumah yang dibangun pemerintah di atas aset BUMN akan berkonsep Transit Oriented Development (TOD) alias perumahaan yang terintegrasi dengan sistem transportasi.

JAKARTA, investor.id – Program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran mendapat dukungan dari lintas kementerian. Hal ini terungkap dalam dialog interaktif sesi kedua Program 3 Juta Rumah, Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat yang diselenggarakan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Dalam acara tersebut hadir langsung Menteri PKP Maruarar Sirait, Wamen PKP Fahri Hamzah, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P Roeslani, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, Program 3 Juta Rumah dilandasi keprihatinan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki perhatian serius untuk menyisir masyarakat terbawah di Indonesia, yakni mereka yang tidak terdata dan tidak memiliki rumah karena kondisi ekonomi yang sangat lemah, sehingga terpaksa tinggal di pemukiman kumuh di perkotaan, menggelandang, atau tinggal di rumah yang tidak layak huni.

“Misinya bukan hanya untuk membangun rumah, tetapi memberantas kemiskinan. Indonesia akan mencapai 100 tahun kemerdekaan, tapi masih banyak rumah yang tidak memiliki fasilitas mandi-cuci-kakus (MCK), sehingga orang buang air di sungai. Kami sebagai pejabat datang dan pergi, waktu yang kami punya itu singkat, sehingga kami tidak ingin main-main ketika mendapat mandat dari rakyat,” tutur Fahri.

Sebagai salah satu upaya untuk merealisasikan Program 3 Juta Rumah, Kementerian PKP memiliki rencana untuk meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 800.000 unit rumah pada tahun 2025 dari saat ini 220.000 unit. Rencana tersebut juga mendapat sinyal dukungan dari Kementerian Keuangan selaku pengatur anggaran negara.

ProgramFLPP

Dalam forum dialog, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, rencana peningkatan kuota FLPP dilakukan untuk memecahkan masalah keterbatasan kuota yang masih dialami hingga kini, padahal permintaan konsumen tinggi. Berdasarkan informasi yang dikemukakan oleh Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, saat ini terdapat sekitar 46.000 aplikasi yang sudah mendapat persetujuan KPR dari BTN namun masih mengantri kuota FLPP dari negara.

“Program yang selama ini disukai oleh semua stakeholder perumahan adalah FLPP, tapi masalahnya kuotanya terbatas. Padahal, kredit macetnya kecil sekali. Sebetulnya program yang paling bagus adalah melakukan sesuatu yang semuanya senang sehingga kita bekerja dengan gembira. FLPP ini adalah program yang berhasil, dan kalau ada program dari jaman sebelumnya yang bagus, tidak apa-apa kita teruskan,” ujar Maruarar.

Berdasarkan rencana Kementerian PKP, skema pembagian porsi pembiayaan FLPP akan diubah menjadi 50% dari negara dan 50% dari perbankan agar tidak membebani keuangan dengara, dengan penambahan masa atau tenor kredit menjadi 30 tahun agar angsuran menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat. Saat ini, pembagian proporsi dukungan FLPP masih 75% berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 25% dari perbankan, dan tenor selama 20 tahun. 

Dalam kesempatan tersebut, BTN menyampaikan kesiapannya untuk mendukung rencana Kementerian PKP menaikkan kuota FLPP. “Kami menyambut baik ada upaya menaikkan kuota KPR Subsidi dari biasanya sekitar 200.000 menjadi 800.000. Kami sedang mendiskusikannya secara teknis untuk pelaksanaannya. Kami harap ini bisa menjadi keputusan presiden,” kata Direktur Utama BTN Nixon.

Dari sisi pendanaan, Nixon mengungkapkan, kenaikan kuota FLPP menjadi 800.000 unit akan memerlukan lebih dari Rp 70 triliun, jauh lebih besar dari pendanaan FLPP saat ini hampir Rp 30 triliun. Jika skema pembagian proporsi diubah menjadi 50%-50% antara APBN dan perbankan, maka BTN memerlukan alternatif sumber pendanaan di luar dana pihak ketiga (DPK) reguler. Salah satunya yakni penerbitan obligasi dan pinjaman luar negeri yang nilainya bisa mencapai sekitar Rp10 triliun hingga Rp 12 triliun.

“Selain menyiapkan DPK, kami ingin menerbitkan bonds (obligasi), namun usulan kami adalah supaya obligasi tersebut bisa dijamin pemerintah, sehingga akan lebih murah untuk kami dan size yang didapat bisa lebih besar. Kami juga akan mencari kanal-kanal pinjaman luar negeri dan saat ini kami sedang banyak bertemu dengan investor,” ungkap Nixon.

PenerbitanObligasi 

Dikonfirmasi pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pihaknya akan berdiskusi dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk memberikan dukungan regulasi terkait likuiditas jangka panjang untuk BTN sebagai bank pelaksana FLPP. Dalam hal ini, Kementerian BUMN berharap obligasi BTN dapat dijamin oleh pemerintah.

“Kami sedang mencari cara apakah BTN bisa menerbitkan obligasi hingga 15 tahun agar BTN bisa memiliki pendanaan hingga Rp 150 triliun per tahun. Tidak mudah, tapi kita akan cari skemanya. Idealnya, usulan kami yakni obligasi yang diterbitkan BTN dapat dijamin pemerintah,” ujar Tiko, sapaan akrabnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, Kemenkeu menerima rencana peningkatan kuota FLPP dan akan didiskusikan dalam pembahasan RAPBN tahun 2025. Selain itu, Kemenkeu juga mendukung adanya sumber pendanaan alternatif untuk bisa mendukung pembiayaan jika skema pembiayaan diubah.

“Untuk bisa me-redesign FLPP, kita perlu menyesuaikan aturan-aturan yang ada dan penambahan kuota akan masuk ke pembahasan tahun depan karena ada hitungan berapa belanja, penerimaan, dan lain-lain,” jelas Suahasil.

Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator perbankan dan industri keuangan turut mendukung upaya mewujudkan Program 3 Juta Rumah. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae memastikan, implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang hapus tagih kredit macet di bank BUMN akan membantu menyelesaikan masalah yang dikeluhkan para pengembang mengenai kesulitan calon debitur mengajukan KPR Subsidi karena memiliki utang macet di pinjaman online (pinjol).

“Kalau dihapus tagih maka otomatis (kredit macet) para petani dan nelayan yang tercatat di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK akan terhapus bersih. Ini akan membantu mereka untuk mengajukan kredit termasuk kredit perumahan,” ujar Dian.

Editor: Nida Sahara (niidassahara@gmail.com )

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, PALEMBANG – Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Sumatera Selatan menyambut baik program pembangunan 3 juta rumah per tahun yang digagas oleh pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto.

Ketua DPD REI Provinsi Sumatera Selatan, Zewwy Salim, mengungkapkan bahwa sektor properti memiliki hubungan erat dengan berbagai industri lainnya. Oleh karena itu, sebagai pengembang, pihaknya sangat berharap program 3 juta rumah ini dapat membuka lapangan kerja baru serta peluang usaha lainnya.

“Industri properti melibatkan sekitar 184 komponen yang saling berkaitan,” kata Zewwy Salim kepada Bisnis, Jumat (29/11/2024).

Namun, Zewwy memandang ada sejumlah permasalahan yang menjadi hambatan dalam mendukung realisasi program tersebut.

Salah satunya adalah permasalahan terkait masyarakat yang belum terakses layanan perbankan atau tergolong non-bankable. Hal ini menyebabkan pihak perbankan kesulitan dalam memberikan pembiayaan untuk masyarakat tersebut.

“Karena itu, sudah menjadi persyaratan mandatory dalam pengajuan rumah untuk memiliki akses perbankan,” tambahnya.

Selain itu, Zewwy juga menyoroti permasalahan yang muncul dari catatan masyarakat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurutnya, banyak masyarakat yang terhambat dalam proses pengajuan rumah karena masalah yang tercatat dalam SLIK OJK.

“Jadi masyarakat tersebut tidak bisa mengambil [rumah] dan menyerap perumahan,” jelas dia.

Zewwy melanjutkan sejauh ini pemerintah melalui kebijakannya telah membantu pengembang dalam mendorong penjualan rumah, seperti meringankan pembebasan BPHTB dan PBG. Namun, pihaknya berharap pemerintah kedepan juga turut memerhatikan terkait kenaikan material untuk bahan baku.

“Ini [harga material] adalah salah satu penyebab juga. Kami juga berharap ikut berkontribusi dalam pembangunan 3 juta rumah itu dengan baik,” ujarnya.
Kemudian dalam merealisasikan pembangunan 3 juta rumah, pengembang Sumsel juga mengharapkan pemerintah daerah dapat berkontribusi melalui kemudahan lain salah satunya pemecahan SHM gratis untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MPR) serta instrumen lain meliputi kelengkapan fasilitas air dan listrik.

"Karena air bersih menjadi salah satu kunci pokok untuk terciptanya komunitas baru, serta fasilitas umum lainnya seperti listrik agar PLN segera memberikan pasokan listrik secara cepat," pungkasnya.

memang idealnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini cicilannya di bawah Rp2 juta, bahkan kalau bisa di bawah Rp1 juta

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang menyiapkan skema pembiayaan hunian yang ramah untuk generasi muda dengan jangka panjang dengan durasi hingga 30 tahun.

"Bagaimana skema FLPP maupun skema lain nantinya untuk kredit jangka panjang, mungkin dengan tenor bahkan sampai 30 tahun, yang nantinya bisa dimulai dengan cicilan yang rendah," ujar Wamen BUMN I Kartika Wirjoatmodjo di Jakarta, Jumat.

Skema cicilan bunga rendah dengan jangka waktu panjang lewat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ini, diharapkan mampu menarik minat generasi Z untuk membeli hunian.

"Dengan daya beli mereka memang idealnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini cicilannya di bawah Rp2 juta, bahkan kalau bisa di bawah Rp1 juta," jelasnya.

Sementara untuk pembangunan perumahan dan biaya kredit rendah di luar daerah perkotaan besar saat ini juga sedang digodok.

Pihaknya pun akan menyerukan kepada perusahaan-perusahaan BUMN karya dan terkait dengan pembangunan agar mampu mendukung fasilitas di perumahan terjangkau yang akan dihadirkan lewat program 3 juta rumah itu.

"Perusahaan-perusahaan karya, semen dan sebagainya kita dorong lagi dengan telkom dalam konteks memberikan jaringan fiber optik, PLN memberikan akses langsung listrik dan sebagainya," katanya.

Dirinya juga berharap perumahan merakyat ini mampu menghadirkan fasilitas dan sarana prasarana yang baik termasuk kehadiran saluran gas yang menjadi sarana publik yang bermanfaat.

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com -Kabupaten Tapin di Kalimantan Selatan sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Tapin:

1. Pondok Indah Permata Dewi: Tipe 36

   Terletak di Lokpaikat, Kabupaten Tapin, perumahan ini dikembangkan oleh PT Widiko Citra Griya Mandiri dengan banderol Rp 142 juta.

   Masing-masing unit dibangun seluas 36/160 meter persegi. Dari total 76 rumah, saat ini sudah terjual 69 unit dan masih tersisa 7 rumah saja.

2. Griya Sinar Binuang Permai: Tipe 36

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Sumber Cahaya Rezki Utama yang terletak di Binuang, Kabupaten Tapin. Menawarkan 109 rumah dengan harga Rp 144 juta.

   Rumah-rumah dibangun dengan luas 36/120 meter persgei. Hingga saat ini, sudah terjual 97 rumah dan menyisakan 12 unit lagi.

3. Cahaya Binderang Asri: Tipe 36

   Berlokasi di Lokpaikat, Kabupaten Tapin, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Sumber Cahaya Rezki Utama dengan banderol Rp 144 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/120 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 14 rumah dari total 80 unit yang dipasarkan.

4. Griya Berkah Guru: Tipe 36

   Perumahan keempat ini terletak di Lokpaikat, Kabupaten Tapin, dengan jumlah total 58 unit seharga masing-masing Rp 145 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/120 meter persgei. Graha Chakra Nusantara masih memasarkan 23 rumah lagi.

5. Surya Persada Binuang: Tipe 36

   Di Binuang, Kabupaten Tapin, terdapat perumahan dengan patokan harga per unit Rp 149 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/120 meter persgei. Surya Bangunan Propertindo masih memasarkan satu unit lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebut, banyak calon investor asing melirik program 3 juta rumah.

Ini merupakan hasil dari pendampingan dirinya mengikuti kunjungan kerja yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah negara beberapa waktu lalu.

"Pada kunjungan kerja ke negara sahabat beberapa waktu lalu disampaikan bahwa ada sinyal pasar properti di Indonesia. Dan hal itu luar biasa besar peminatnya," kata Fahri, Jumat (29/11/2024).

Karenanya, pemerintah harus menyiapkan berbagai hal mendasar agar investasi asing di sektor properti di Indonesia berjalan dengan baik.

Salah satunya adalah dengan menyiapkan regulasi dengan baik.

"Kami akan segera menyiapkan regulasi agar semuanya clear. Kami juga ingin semua pihak terlibat dalam program 3 juta rumah," lanjutnya.

Sebagai informasi, program 3 juta rumah terbagi menjadi pembangunan 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di perdesaan.

Adanya investasi asing ini diharapkan dapat difokuskan di kawasan perkotaan seperti mendorong pembangunan hunian vertikal.

"Para pengembang di Indonesia juga bisa bekerjasama dengan para investor asing dalam membangun hunian vertikal di kawasan perkotaan," tuntasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan bahwa sayembara berhadiah yang digelar oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang juga politikus Partai Gerindra Maruarar Sirait, merupakan bentuk kebebasan berekspresi masyarakat.

Sayembara ini menawarkan hadiah sebesar Rp8 miliar bagi siapa saja yang dapat menemukan buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Harun Masiku.

"Soal sayembara tadi kan ada yang nanya, kan itu kebebasan berekspresi masyarakat yang cinta akan pemberantasan korupsi, yang ingin korupsi diberantas kita hormati," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat (29/11/2024).

Ketua Komisi III DPR ini menambahkan, sebelum Maruarar, telah ada beberapa sayembara serupa dengan berbagai hadiah, seperti iPhone dan umrah.

Menanggapi kritik dari PDI-P yang menyebut bahwa sayembara Maruarar menistakan KPK, Habiburokhman menyatakan bahwa ia menghormati pendapat semua pihak.

Namun demikian, ia juga mencatat bahwa banyak yang berharap Harun Masiku dapat segera ditangkap.

"Lalu ada teman-teman PDI-P ngomong kan, itu menistakan KPK, itu juga bagian dari kebebasan berekspresi. Kita hormati ya, silakan," tuturnya.

Harun Masiku adalah tersangka dalam kasus dugaan suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024, yang telah berstatus buron selama hampir lima tahun.

Maruarar sebelumnya menjelaskan bahwa tujuan sayembara ini adalah untuk melibatkan partisipasi publik dalam menemukan Harun Masiku.

“Kita berharap negara ini tidak ada kebal hukum. Masa ada orang yang sudah bertahun-tahun tersangka, kok bisa bebas berkeliaran?” ungkap Maruarar saat ditemui di Stasiun Manggarai pada Rabu, 27 November 2024.

Maruarar menekankan, sayembara ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa tidak ada individu yang kebal hukum di Indonesia, mengingat pencarian Harun Masiku yang tidak kunjung membuahkan hasil.

“Orang itu kok hebat sekali sih? Berapa tahun enggak ketemu, enggak ada jejaknya. Nah, dengan sekarang kan isu ini terbuka lagi, hangat lagi. Tentu wartawan juga bisa cari bantuan, bisa dapat Rp 8 miliar loh, kalau bisa nangkap,” tambahnya.

"Apa salahnya saya memberikan itu? Kan partisipasi publik, orang uang pribadi kok,” tutup Maruarar.

Jakarta -

Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu mengusulkan program Rumah Desa dalam rangka penyediaan rumah layak huni di desa. Program ini akan menjadi bagian dari program 3 juta rumah.

Skema yang diberikan berupa kredit untuk membangun atau merenovasi rumah yang tidak layak huni, terutama untuk memperbaiki sanitasi dan MCK. Kredit yang diberikan nantinya bisa diangsur hingga 30 tahun.

"Nah itu angsurannya kalau bisa 30 tahun (angsurannya) cuma Rp 480.000 (per bulan). Ini sangat affordable buat masyarakat di desa," katanya kepada wartawan di Menara BTN, Jakarta Pusat.

Rencananya, kredit yang akan diberikan limitnya mencapai Rp 75 juta per rumah. Nantinya, renovasi bisa dilakukan dengan bantuan subkontraktor atau anggota asosiasi perumahan.

"Rumahnya direnov, kan tanahnya udah ada nih. Jadi juga gak mungkin developer menjangkau terlalu banyak juga sehingga pakai subkon pakai orang-orang asosiasi perumahan ini membangunkan (rumah). Limit tiketnya bisa Rp 75 juta, kalau (dicicil) 30 tahun itu kita udah exercise angsurannya cuma Rp 480.000-an," tuturnya.

Nixon mengatakan, program ini adalah program baru yang belum ada sebelumnya. Saat ini program tersebut masih dalam tahap pengajuan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga belum tahu pasti apakah akan disetujui atau tidak.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto memiliki program 3 juta rumah. Rinciannya, sebanyak 1 juta hunian di perkotaan dan 2 juta rumah di perdesaan.

(abr/zlf)

KOMPAS.com -Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Balangan:

1. Perumahan Harapan Baru Permai: Tipe 36

   Terletak di Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, perumahan ini dikembangkan PT Pelaris Sumber Rejeki dengan banderol Rp 142 juta.

   Masing-masing rumah dibangun dengan luas 36/140 meter persegi. Dari total 62 rumah, masih tersedia 42 unit lagi.

2. Pondok Indah Balangan V: Tipe 36 (Subsidi)

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Sondang Jaya Mega Prestasi yang terletak di Paringin, Kabupaten Balangan. Menawarkan 94 rumah dengan harga Rp 142 juta.

   Rumah-rumah dibangun dengan luas 36/99 meter persegi. Hingga saat ini, baru terjual 32 unit, dan masih tersedia 62 rumah lagi.

3. Rizky Balangan Residence Tahap 2: Tipe 36 Subsidi

   Berlokasi di Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Rizky Bumi Balangan, dengan patokan harga Rp 142 juta.

   Rumah-rumah dirancang seluas 35/108 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 3 unit dari total 102 rumah yang disediakan.

4. Balangan Residence: Tipe 36

   Perumahan keempat ini terletak di Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, dengan total 35 unit seharga Rp 145 juta.

   Bangunan rumah dibuat seukuran 36/120 meter persegi. PT Aneka Cipta Sarana Manunggal masih memasarkan 22 rumah lagi.

5. Griya Banua Sanggam: Tipe Subsidi

   Di Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, terdapat perumahan 8 unit, seharga Rp 154 juta.

   Masing-masing rumah dibangun dengan luas 36/150 meter persgei. PT Banua Tuntung Pandang masih memasarkan 8 rumah.

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Pasangan Cagub-Cawagub Jakarta Nomor Urut 1 Ridwan Kamil - Suswono ( RIDO ), Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengirimkan karangan bunga berisi selamat atas kemenangan Pramono Anung - Rano Karno (Pram-Doel). Diketahui, berjejer sejumlah karangan bunga di rumah pemenangan cagub-cawagub Jakarta Pramono - Rano Karno.

Namun yang menyita perhatian, terlihat ada karangan bunga berisikan ucapan selamat dengan nama pengirim berinisial ?RK? dan Maruarar S. ?Enggak, enggak bener, enggak ada (bukan dari Pak Ridwan Kamil),? kata pria yang akrab disapa Ariza itu kepada MNC Portal di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Jumat (29/11/2024).

Pada kesempatan terpisah, Juru Bicara pasangan RIDO Bernardus Djonoputro menilai bahwa karangan bunga dari pengirim berinisial RK itu, bisa saja berasal dari pasangannya Pramono Anung yakni Rano Karno.



"RK-nya itu mungkin Rano Karno. Bisa jadi, Pak Rano terlalu semangat sehingga berkirim bunga mengucapkan selamat pada diri sendiri," kata Bernie, panggilan akrab Bernardus Djonoputro kepda wartawan, Jumat (29/11/2024).

Bernie menilai, banyaknya karangan bunga sebagai ucapan selamat yang dikirimkan ke Posko Tim Pemenangan pasangan nomor urut 3 itu didorong oleh rencana menggelar acara syukuran kemenangan sekaligus ramah tamah, sebagai upaya mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.

"Ini bisa dinilai sebagai upaya mendelegitimasi KPUD. Karena hingga saat ini, KPUD belum mengumumkan hasil penghitungan suara di Pilkada Jakarta," ucapnya.

Oleh karena itu, Bernie berharap kepada seluruh pasangan untuk menjaga suasana Jakarta tetap kondusif, aman, dan nyaman. Ia juga meminta kepada seluruh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur tidak melakukan aksi-aksi yang dapat memperkeruh suasana di Jakarta.

"Kita harus menghormati penghitungan suara berjenjang yang sedang dilakukan oleh KPUD. Karena suara yang sah adalah suara yang nantinya akan diumumkan oleh KPUD paling lambat pada tanggal 16 Desember 2024," ungkap Bernie.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyanjung kehadiran BP Danantara.

Ia juga meminta Kementerian BUMN tak membunuh industri rakyat.

"Tugas BUMN menstimulus. Bukan mencari untung, bersaing, dan kemudian bunuh-bunuhan dengan industri rakyat. Salah itu!" tegas Fahri dalam Dialog di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).

Fahri menegaskan negara tak boleh terjebak menjadi perusahaan konstruksi. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto saat ini bertekad membangun 3 juta rumah per tahun untuk rakyat Indonesia.

Ia menekankan kehadiran negara seharusnya menjadi regulator yang memudahkan rakyat. Fahri berjanji pemerintah tak ingin bersaing dengan pihak swasta dalam rencana pembangunan hunian.

"BUMN itu hati-hati memposisikan diri. Jangan bersaing sama rakyat, enggak akan sanggup. Tugas BUMN itu stimulus. Makanya kita lihat masa depan, dengan lahirnya Danantara, tugas BUMN itu kita bagi tiga," jelas Fahri.

Pertama, BUMN yang tidak mungkin rugi. Ini utamanya terkait perusahaan pelat merah yang mengurus sumber daya alam (SDA) Indonesia.

"Kalau rugi, maling pasti itu. Sumber daya alam mana mungkin rugi. Tinggal keruk, jual," bebernya.

Kedua, Fahri menyinggung BUMN yang pasti tidak cuan. Ini biasanya perusahaan yang mendapatkan penugasan dari negara, termasuk di sisi pelayanan.

Ketiga, BUMN yang posisinya berada di tengah-tengah. Fahri mencontohkan Perum Perumnas masuk dalam kelompok ini.

Di lain sisi, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) baru dibuat di era Presiden Prabowo. Badan baru ini bakal mengelola tujuh BUMN raksasa.

Kepala Danantara Muliaman Hadad mengatakan ketujuh BUMN tersebut, yakni PT Pertamina, PT PLN, BRI, BNI, Mandiri, PT Telkom, dan MIND ID.