JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mempersilahkan masyarakat untuk mengadukan masalah perumahan dengannya.

Hal ini merupakan tindak lanjut Kementerian PKP dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) untuk memperoleh data permasalahan masyarakat terkait perumahan.

"Silakan laporkan kepada saya masalah perumahan yang paling berat dan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto Kementerian PKP siap menindaklanjuti di setiap pengaduan perumahan dari masyarakat," tegasnya dikutip dari rilis, Jumat (28/2/2025).

Ara berharap, dengan kerja sama tersebut maka akan memberikan keuntungan bagi konsumen di sektor perumahan.

"Jadi, lebih kuat, lebih kredibel, lebih bermanfaat dalam membela kepentingan konsumen," tambah dia.

Sebelumnya, Ara bertemu dengan Ketua YLKI Tulus Abadi soal potensi pembentukan asosiasi atau forum konsumen perumahan di Indonesia.

Pembentukan asosiasi tersebut diperlukan untuk memudahkan pelaksanaan koordinasi, pendataan serta penanganan masalah hunian di Indonesia. Sehingga, masyarakat mendapatkan perlindungan terbaik dari pemerintah.

Adapun berdasarkan data YLKI, pengaduan terpopuler dan berada dalam ranking 3 besar selama 10 tahun terakhir adalah masalah perumahan, baik rumah tapak maupun rumah susun.

Permasalahan yang ditemui bukan hanya terkait layanan, tetapi juga serah terima Akta Jual Beli (AJB) hingga pengembang yang tidak memenuhi janjinya dalam membangun perumahan.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Perumukiman (PKP) bersama Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi melakukan pembahasan bersama mengenai potensi pembentukan asosiasi atau forum konsumen perumahan di Indonesia.

Pembentukan asosiasi tersebut diperlukan guna mempermudah pelaksanaan koordinasi, pendataan serta penanganan masalah hunian di Indonesia sehingga masyarakat mendapatkan perlindungan terbaik dari pemerintah.

"Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan YLKI untuk memperoleh data permasalahan yang sudah ada," kata Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Jumat, 28 Februari 2025.

Menurut Ara, datanya sudah ada, siapa yang melaporkan dan tindak lanjutnya seperti apa. Silakan dilaporkan masalah perumahan yang paling berat dan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa Kementerian PKP siap menindaklanjuti di setiap pengaduan perumahan dari masyarakat.

Menteri Ara berharap dengan kerja sama tersebut maka akan memberikan keuntungan bagi konsumen di sektor perumahan. "Jadi lebih kuat, lebih kredibel, lebih bermanfaat dalam membela kepentingan konsumen," ujar dia.

Berdasarkan data YLKI, pengaduan yang paling populer dan berada dalam ranking 3 besar selama 10 tahun terakhir adalah masalah perumahan baik itu perumahan tapak maupun rumah susun.

Permasalahan yang ditemui bukan hanya terkait layanan, serah terima Akta Jual Beli (AJB) hingga pengembang yang tidak memenuhi janjinya dalam membangun perumahan.

(KIE)

Jakarta -

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih terus berlanjut. Beberapa proyek properti sudah mulai dibangun di sana, seperti perhotelan, perkantoran, hingga rencana pembangunan hunian komersial.

Akan tetapi, di sana masih belum ada tanda-tanda masuknya proyek perumahan subsidi. Apakah para pengembang belum mau membangun rumah subsidi di IKN?

Menurut Ketua Umum DPP Realetstat Indonesia Joko Suranto, pihaknya ingin membangun rumah subsidi di IKN. Namun, tidak dalam waktu dekat ini.

"Apakah REI mau bangun rumah subsidi di IKN? Of Course, pasti lah pada saatnya (dibangun)," katanya dalam acara Diskusi Media 'Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP' di Bellezza Hotel & Suite, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

Joko melanjutkan, pihaknya akan membangun rumah subsidi ketika sudah mulai banyak penghuni di IKN. Selain itu, fasilitas umumnya juga harus sudah tersedia terlebih dahulu, misalnya seperti rumah sakit dan sekolah, agar masyarakat semakin tergerak untuk ke IKN.

Terlebih lagi, masyarakat yang bisa membeli rumah subsidi harus memenuhi syarat tertentu, misalnya dari sisi penghasilan. Jika penghasilan orang-orang yang tinggal di IKN melebihi batas maksimum syarat pembelian rumah subsidi, maka rumah tersebut tidak akan bisa dibeli.

"Tahun 2028 saja baru mau pindah, kalau kita bangun sekarang atau 2026 kita mengikuti jejaknya Roro Jonggrang, padahal kita kan pelaku usaha, kita kan bangun untuk masyarakat. Kalau masyarakatnya belum ada, berarti kita bangun FLPP rasa Roro Jonggrang," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan, pihaknya baru akan membangun rumah subsidi di IKN jika sudah ada penduduk yang tinggal di sana atau ingin melihat permintaannya terlebih dahulu.

"Pada prinsipnya kami belum bisa jawab karena kami itu bicaranya supply and demand," ungkapnya.

Senada, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) M Syawali menuturkan, pihaknya akan melihat permintaan pasar terlebih dahulu sebelum membangun rumah subsidi di IKN. Meski demikian, salah satu anggotanya sudah memiliki tanah di Samarinda yang siap digunakan untuk membangun rumah subsidi apabila diperlukan.

"Tentunya kita harus lebih memprioritaskan captive market. Kalau di sana masih sepi sunyi kami dari Asprumnas juga belum memulai (bangun rumah subsidi) walaupun kami sudah menyiapkan lahan dekat Samarinda itu sekitar lebih kurang 350 ha, itu ada dari anggota kami yang tidak perlu dibayar katanya 'nanti saja kalau sudah laku baru dibayar'. Itu kami memang belum mengeluarkan modal sama sekali untuk di IKN," paparnya.

Di sisi lain, Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Apernas Jaya) Andriliwan Mohamad atau yang dikenal sebagai Andre Bangsawan mengatakan pihaknya sudah memiliki lahan tak jauh dari titik 0 KM IKN untuk dibangun rumah subsidi. Namun, pihaknya masih belum ingin membangunnya dalam waktu dekat ini.

"IKN kami dukung, tapi kalau membangun di sana ya kami dari Apernas Jaya belum ada keinginan, tapi kami sudah menyiapkan lahan," ujarnya.

(abr/das)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi untuk membahas potensi pembentukan asosiasi atau forum konsumen perumahan di Indonesia. Pertemuan tersebut dilakukan di Kantor Kementerian PKP, Kamis (27/2/2025) kemarin.

Pembentukan asosiasi tersebut bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan koordinasi, pendataan, serta penanganan masalah hunian di Indonesia. Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

Berdasarkan data YLKI, pengaduan yang paling populer dan berada dalam ranking 3 besar selama 10 tahun terakhir adalah masalah perumahan baik itu perumahan tapak maupun rumah susun. Permasalahan yang ditemui bukan hanya terkait layanan, serah terima Akta Jual Beli (AJB) hingga pengembang yang tidak memenuhi janjinya dalam membangun perumahan juga turut menjadi masalah.

Ke depan, pihak Kementerian PKP akan berkoordinasi ke YLKI untuk memperoleh data permasalahan yang sudah ada dan tindak lanjut yang dilakukan. Ara mengatakan, pihaknya siap menindaklanjuti setiap pengaduan perumahan dari masyarakat.

"Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan YLKI untuk memperoleh data permasalahan yang sudah ada. Ada datanya, siapa yang melaporkan dan tindak lanjutnya seperti apa. Silakan laporkan kepada saya masalah perumahan yang paling berat dan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa Kementerian PKP siap menindaklanjuti di setiap pengaduan perumahan dari masyarakat," kata Ara dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (28/2/2025).

Ara berharap, dengan adanya kerja sama tersebut maka akan memberikan keuntungan bagi konsumen, khususnya di sektor perumahan.

"Jadi lebih kuat, lebih kredibel, lebih bermanfaat dalam membela kepentingan konsumen," tutupnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/zlf)

IDXChannel - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan belum ada skema pembiayaan non APBN untuk mewujudkan program 3 juta rumah, terutama dalam mewujudkan renovasi rumah di pedesaan.

Dia pun berharap skema pembiayaan non APBN, terutamanya untuk renovasi rumah di desa dapat dibantu oleh perbankan syariah.

"Dengan adanya Program 3 Juta Rumah yang merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo, menjadi tantangan untuk perbankan syariah semakin berperan dalam memberikan dukungan pembiayaan," kata Fahri Hamzah melalui keterangan resmi, Jumat (28/2/2025).

Menurutnya, perbankan syariah dapat berfokus dalam salah satu program Kementerian PKP untuk memperbaiki rumah-rumah di desa.

"Perbaikan rumah di desa ini belum ada skema pembiayaanya yang non-APBN, jadi perbankan syariah bisa kembangkan skemanya di sini," kata Fahri.

Selain dukungan dalam program perumahan di pedesaan, Fahri juga mendorong perbankan syariah ikut serta dalam menyiapkan skema dalam pengelolaan dana investasi dari beberapa negara yang menyatakan akan berinvestasi pada pembangunan perumahan di Indonesia.

"Silakan (misalnya) dari Bank Syariah Indonesia menyiapkan pengajuan rancangan skemanya, jika bagus dan disetujui maka akan saya arahkan investor-investor dari beberapa Negara Timur Tengah seperti Qatar untuk bekerja sama mengelola dana investasinya," kata Fahri.

Sementara itu, Direktur Penjualan dan Distribusi Bank Syariah Indonesia (BSI) Anton Sukarna menyambut baik ajakan Wamen PKP untuk meningkatkan peran ekonomi syariah dalam mendukung Program 3 Juta Rumah. Terutama dalam hal pembiayaan non APBN untuk membangun hunian bagi masyarakat.

"Kami insyaallah siap mendukungnya dengan menyiapkan rancangan skema-skema seperti yang tadi disampaikan Pak Wamen," kata dia.

Sebelumnya Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan, dalam road map program 3 juta telah disusun sasaran program, segmentasi market, jumlah hunian yang dibangun baru, jumlah rumah yang akan di renovasi, hingga lokasi-lokasi yang dipilih untuk program 3 juta rumah.

Program 3 juta rumah terbagi menjadi dua, yakni 2 juta di pedesaan dan 1 juta unit di perkotaan.

Program 2 juta di pedesaan mencakup 1,5 juta renovasi rumah, dan 500 ribu unit pembangunan rumah baru dengan harga dibawah Rp100 juta. Sedangkan program 1 juta di perkotaan mencakup 500 ribu rumah tapak baru di suburb melalui program FLPP dan 500 unit rumah vertikal di city center.

Adapun target 500 ribu rumah vertikal di city center, terdiri untuk Gen Z 250 ribu rusun sewa ukuran 21 meter persegi (low rent 1), milenial 200 ribu rusun milik ukuran 32 meter persegi (low cost), dan Gen X 50 ribu unit rusun sewa ukuran 50-80 meter persegi (low rent 2).

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Perumukiman (PKP) bersama Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi membahas potensi pembentukan asosiasi atau forum konsumen perumahan.

Pertemuan antara keduanya dilaksanakan di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Pembentukan asosiasi tersebut diperlukan untuk memudahkan pelaksanaan koordinasi, pendataan, serta penanganan masalah hunian di Indonesia. Sehingga, masyarakat mendapatkan perlindungan terbaik dari pemerintah.

"Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan YLKI untuk memperoleh data permasalahan yang sudah ada. Ada datanya, siapa yang melaporkan dan tindak lanjutnya seperti apa. Silakan laporkan kepada saya masalah perumahan yang paling berat dan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto Kementerian PKP siap menindaklanjuti di setiap pengaduan perumahan dari masyarakat," tegas Ara, Kamis (27/2/2025).

Ara berharap, kerja sama tersebut maka akan memberikan keuntungan bagi konsumen di sektor perumahan.

"Jadi lebih kuat, lebih kredibel, lebih bermanfaat dalam membela kepentingan konsumen," ujarnya.

Berdasarkan data YLKI, pengaduan terpopuler berada dalam ranking 3 besar selama 10 tahun terakhir adalah masalah perumahan, baik itu rumahtapak maupun rumah susun.

Permasalahan yang ditemui bukan hanya terkait layanan, namun juga serah terima Akta Jual Beli (AJB) hingga pengembang yang tidak memenuhi janjinya dalam membangun perumahan.

Kabupaten Nias di Sumatera Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah. Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga yang terjangkau, yang tersedia melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga kurang dari Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Nias:

1. Perumnas Nias Sogae'adu: Tipe Rst

   Terletak di Sogae'adu, Kabupaten Nias. Bangunan berupa rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 112 meter persegi, proyek ini dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional.

   Proyek ini menawarkan 146 unit rumah dengan harga rumah per unit adalah Rp 123 juta. Sebanyak 4 unit telah terjual, sementara 142 unit masih tersedia.

Kota Sibolga di Sumatera Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah. Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga yang terjangkau, yang tersedia melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga kurang dari Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kota Sibolga:

1. Villa Bukit Parombunan Ii: Tipe 36

   Terletak di Sibolga Selatan, Kota Sibolga. Bangunan berupa rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 105 meter persegi, proyek ini dikembangkan oleh Pt. Afita Karya Utama.

   Proyek ini menawarkan 13 unit rumah dengan harga rumah per unit adalah Rp 151 juta. Sebanyak 0 unit telah terjual, sementara 13 unit masih tersedia.

Kabupaten Tapanuli Utara di Sumatera Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah. Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga yang terjangkau, yang tersedia melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga kurang dari Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Tapanuli Utara:

1. Perumahan Griya Palm Paniaran: Tipe 36/108

   Terletak di Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara. Bangunan berupa rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 108 meter persegi, proyek ini dikembangkan oleh Triseta Buana Karsa. Pt.

   Proyek ini menawarkan 196 unit rumah dengan harga rumah per unit adalah Rp 130 juta. Sebanyak 97 unit telah terjual, sementara 99 unit masih tersedia.
2. Perumahan Green Light City: Tipe 36

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh Berkah Riski Hutapea yang terletak di Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara. Menawarkan 59 unit rumah dengan bangunan berupa rumah tapak dan harga per unit sebesar Rp 151 juta.

   Luas dari bangunan ini sendiri adalah 36 meter persegi dengan luas lahan 91 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 42 unit, sedangkan masih tersedia 17 unit lagi.

3. Perumahan Silangit Modern Land: Tipe 36 Subsidi

   Berlokasi di Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, proyek perumahan ini dikembangkan oleh Tiara Adie Jaya. Telah terjual 50 unit dengan banderol per unit sebesar Rp 151 juta.

   Bangunan rumah tapak memiliki luas 36 meter persegi dengan total luas tanah adalah 91 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 19 unit untuk dipasarkan dari 69 unit yang disediakan.

4. Silangit Residence: Tipe Stella

   Perumahan keempat ini terletak di Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara. Total unit yang ditawarkan adalah 148 rumah dan telah terjual 4 unit. Harga per unit sebesar Rp 151 juta.

   Bangunan rumah tapak ini memiliki luas 36 meter persegi, dan untuk luas total lahan adalah 105 meter persegi. Proyek perumahan ini dikembangkan oleh Pt Alga Sempurna Mandiri. Perumahan ini telah tersisa 144 unit yang tersedia.

5. Tongam Residence: Tipe 36

   Di Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, terdapat perumahan yang menawarkan total 19 unit. Saat ini, telah terjual 1 unit dengan harga per unit sebesar Rp 162 juta.

   Bangunan-bangunan rumah tapak ini memiliki luas 36 meter persegi, dengan total lahan mencapai 91 meter persegi.

   Proyek perumahan ini dikembangkan oleh Alman Jaya Group. Sisa unit yang tersedia untuk dijual adalah 18 unit.

Kabupaten Simalungun di Sumatera Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah. Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga yang terjangkau, yang tersedia melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga kurang dari Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Simalungun:

1. Nusantara Permai: Tipe 36

   Terletak di Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun. Bangunan berupa rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 98 meter persegi, proyek ini dikembangkan oleh Pt. Haheba Sumatera Land.

   Proyek ini menawarkan 42 unit rumah dengan harga rumah per unit adalah Rp 116 juta. Sebanyak 0 unit telah terjual, sementara 42 unit masih tersedia.
2. Perumahan Griya Mutiara Aman Sari: Tipe 36

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh Aresco Dharma yang terletak di Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun. Menawarkan 4 unit rumah dengan bangunan berupa rumah tapak dan harga per unit sebesar Rp 123 juta.

   Luas dari bangunan ini sendiri adalah 36 meter persegi dengan luas lahan 105 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 2 unit, sedangkan masih tersedia 2 unit lagi.

3. Griya Pas Indah: Tipe 36

   Berlokasi di Siantar, Kabupaten Simalungun, proyek perumahan ini dikembangkan oleh Pt. Purwa Graha Utama. Telah terjual 12 unit dengan banderol per unit sebesar Rp 123 juta.

   Bangunan rumah tapak memiliki luas 36 meter persegi dengan total luas tanah adalah 139 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 24 unit untuk dipasarkan dari 36 unit yang disediakan.

4. Griya Dimensi: Tipe 36-130Jt

   Perumahan keempat ini terletak di Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun. Total unit yang ditawarkan adalah 122 rumah dan telah terjual 113 unit. Harga per unit sebesar Rp 130 juta.

   Bangunan rumah tapak ini memiliki luas 36 meter persegi, dan untuk luas total lahan adalah 98 meter persegi. Proyek perumahan ini dikembangkan oleh Dimensi Bangun Persada. Perumahan ini telah tersisa 9 unit yang tersedia.

5. Cemara Mas: Tipe 36/84

   Di Panombeian Pane, Kabupaten Simalungun, terdapat perumahan yang menawarkan total 234 unit. Saat ini, telah terjual 200 unit dengan harga per unit sebesar Rp 130 juta.

   Bangunan-bangunan rumah tapak ini memiliki luas 36 meter persegi, dengan total lahan mencapai 84 meter persegi.

   Proyek perumahan ini dikembangkan oleh Bangun Tama Raya. Sisa unit yang tersedia untuk dijual adalah 34 unit.

Kota Tanjung Balai di Sumatera Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah. Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga yang terjangkau, yang tersedia melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga kurang dari Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kota Tanjung Balai:

1. Sungai Dua Indah Recidense: Tipe 36

   Terletak di Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai. Bangunan berupa rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 87 meter persegi, proyek ini dikembangkan oleh Pt. Cipta Lestari Trans Sejahtera.

   Proyek ini menawarkan 63 unit rumah dengan harga rumah per unit adalah Rp 130 juta. Sebanyak 41 unit telah terjual, sementara 22 unit masih tersedia.
2. Griya Utama Pahang: Tipe 36

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh Utomo Karya Abadi yang terletak di Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai. Menawarkan 158 unit rumah dengan bangunan berupa rumah tapak dan harga per unit sebesar Rp 130 juta.

   Luas dari bangunan ini sendiri adalah 36 meter persegi dengan luas lahan 87 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 145 unit, sedangkan masih tersedia 13 unit lagi.

3. Alpokat Permai: Tipe 36

   Berlokasi di Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, proyek perumahan ini dikembangkan oleh Pt. Fia Bangun Utama. Telah terjual 5 unit dengan banderol per unit sebesar Rp 140 juta.

   Bangunan rumah tapak memiliki luas 36 meter persegi dengan total luas tanah adalah 112 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 9 unit untuk dipasarkan dari 14 unit yang disediakan.

4. 66 Residence Tahap 2: Tipe 36

   Perumahan keempat ini terletak di Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai. Total unit yang ditawarkan adalah 120 rumah dan telah terjual 93 unit. Harga per unit sebesar Rp 140 juta.

   Bangunan rumah tapak ini memiliki luas 36 meter persegi, dan untuk luas total lahan adalah 98 meter persegi. Proyek perumahan ini dikembangkan oleh Pt. Mutiara Ananda Prima. Perumahan ini telah tersisa 27 unit yang tersedia.

5. Al Gufrans Habib 8: Tipe 36

   Di Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, terdapat perumahan yang menawarkan total 13 unit. Saat ini, telah terjual 11 unit dengan harga per unit sebesar Rp 140 juta.

   Bangunan-bangunan rumah tapak ini memiliki luas 36 meter persegi, dengan total lahan mencapai 105 meter persegi.

   Proyek perumahan ini dikembangkan oleh Nazhuwa Aulia Natasya. Sisa unit yang tersedia untuk dijual adalah 2 unit.

Kabupaten Mandailing Natal di Sumatera Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah. Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga yang terjangkau, yang tersedia melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga kurang dari Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Mandailing Natal:

1. Griya Madina Centre: Tipe 36/77

   Terletak di Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Bangunan berupa rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 77 meter persegi, proyek ini dikembangkan oleh Pt. Nelsa Alam Bahagia.

   Proyek ini menawarkan 150 unit rumah dengan harga rumah per unit adalah Rp 140 juta. Sebanyak 90 unit telah terjual, sementara 60 unit masih tersedia.
2. Raja Batu Residence: Tipe 36/77

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh Pt. Bangkit Sejahtera Teknologi yang terletak di Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Menawarkan 130 unit rumah dengan bangunan berupa rumah tapak dan harga per unit sebesar Rp 150 juta.

   Luas dari bangunan ini sendiri adalah 36 meter persegi dengan luas lahan 77 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 49 unit, sedangkan masih tersedia 81 unit lagi.

3. Pesona Madina : Tipe Rumah 36/104

   Berlokasi di Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, proyek perumahan ini dikembangkan oleh Pt. Kurnia Madina Persada. Telah terjual 127 unit dengan banderol per unit sebesar Rp 151 juta.

   Bangunan rumah tapak memiliki luas 36 meter persegi dengan total luas tanah adalah 104 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 14 unit untuk dipasarkan dari 141 unit yang disediakan.