Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyebut sebanyak 800 unit rumah ditargetkan dibangun pada 2025. Target tersebut masuk dalam program prioritas pemerintah, yakni program tiga juta rumah.

Tiko menjelaskan pihaknya bersama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terus bekerja sama dalam merealisasikan target tersebut.

"Ini ekosistem besar yang saya selama beberapa hari ini dengan Pak Maruarar Sirait, Menteri Perumahan, sudah menggagas bagaimana kerjasama antara pemerintah, BUMN, dan swasta untuk membangun tiga juta rumah dengan target di tahun 2025 nanti ada 800 ribu dulu," kata Tiko dalam acara Rapimnas Kadin 2024 di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12/2024).

Dia menjelaskan pemerintah akan mengembangkan berbagai model pembiayaan buat pengembang, seperti pembiayaan melalui KPR. Dia menyebut model pembiayaan tersebut ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya di daerah dan pedesaan.

Dia pun berharap program tersebut dapat direalisasikan melalui Bank Tabungan Negara (BTN) dengan memberikan pendanaan besar. Nantinya, pemerintah akan memberikan bank tanah atau land bank melalui bank Himbara. Dengan begitu, land bank tersebut digunakan untuk mengejar target program tersebut.

"Dengan harga rumah yang ditarget di bawah Rp 100 juta, dengan target MBR di bawah 250 juta. Kita harapkan nanti dengan BTN sebagai bank perumahan bisa memberikan pendanaan besar. Nantinya pemerintah juga akan memberikan land bank dalam bentuk bank milik negara negara yang akan dijadikan landasan untuk pembangunan rumah-rumah baik yang high-rise maupun yang landed di seluruh Indonesia," imbuh Tiko.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merelokasi 44 kepala keluarga (KK) atau sekitar 139 warga kolong tol Angke, Kelurahan Jelambar Baru, Jakarta Barat, ke Rumah Susun (Rusun) Lokbin Rawa Buaya di Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

Seremoni ini ditandai dengan penyerahan kunci kepada para warga penerima yang juga dihadiri sejumlah menteri.

Mulai dari Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono.

Selain itu, hadir juga Penjabat (Pj) Gubernur DKI jakarta Teguh Setyabudi, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali, dan Wali kota Jakarta Barat Uus Kuswanto.

Saat berdialog dengan warga, Ara pun menemukan salah seorang warga, Neti, yang sudah tinggal di kolong jembatan Season City selama 10 tahun.

“Ibu (Neti) sudah berapa tahun disitu (kolong jembatan Season City? Ada 10 tahun? Lebih?” tanya Ara.

"Tinggal di kolong jembatan seson (season city). Udah lama sekali, lebih (10 tahun). Belum lihat (rusun). Sepetak (luar rumah), satu kamar," jawab Neti.

Dia juga bertanya lagi kepada salah seorang warga yang direlokasi, Miftahul Husna.

“Ibu KTP Jakarta? Ibu sudah berapa tahun? Ibu sekeluarga berapa orang?” ungkap Ara.

"Kurang lebih 6 tahun. Ada 8 orang. Sangat bahagia karena kita akan hidup lebih baik lagi ke sininya," respons Husna.

Ara pun berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta atas kerja kerasnya selama ini.

“Kita berikan applause (tepuk tangan) yang keras bagi Gubernur Jakarta, Pak Sekda yang luar biasa, Pak Pj, Pak Wali Kota yang sudah bekerja keras,” tuntas Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merelokasi 44 kepala keluarga (KK) atau sekitar 139 warga kolong tol Angke, Kelurahan Jelambar Baru, Jakarta Barat, ke Rumah Susun (Rusun) Lokbin Rawa Buaya di Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

Seremoni ini ditandai dengan penyerahan kunci kepada para warga penerima yang juga dihadiri sejumlah menteri.

Mulai dari Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono.

Selain itu, hadir juga Penjabat (Pj) Gubernur DKI jakarta Teguh Setyabudi, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali, dan Wali kota Jakarta Barat Uus Kuswanto.

Saat berdialog dengan warga, Ara pun menemukan salah seorang warga, Neti, yang sudah tinggal di kolong jembatan Season City selama 10 tahun.

“Ibu (Neti) sudah berapa tahun disitu (kolong jembatan Season City? Ada 10 tahun? Lebih?” tanya Ara.

"Tinggal di kolong jembatan seson (season city). Udah lama sekali, lebih (10 tahun). Belum lihat (rusun). Sepetak (luar rumah), satu kamar," jawab Neti.

Dia juga bertanya lagi kepada salah seorang warga yang direlokasi, Miftahul Husna.

“Ibu KTP Jakarta? Ibu sudah berapa tahun? Ibu sekeluarga berapa orang?” ungkap Ara.

"Kurang lebih 6 tahun. Ada 8 orang. Sangat bahagia karena kita akan hidup lebih baik lagi ke sininya," respons Husna.

Ara pun berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta atas kerja kerasnya selama ini.

“Kita berikan applause (tepuk tangan) yang keras bagi Gubernur Jakarta, Pak Sekda yang luar biasa, Pak Pj, Pak Wali Kota yang sudah bekerja keras,” tuntas Ara.

Wakil Menteri (Wamen) BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan tengah menyiapkan beberapa skema pembiayaan perumahan bersama kementerian terkait. Salah satunya mengenai KPR 30 tahun untuk kredit jangka panjang.

Skema KPR 30 tahun ini diharapkan dapat membantu masyarakat khususnya Gen Z sehingga dapat mencicil rumah dengan nominal kecil, sekitar Rp 2 juta hingga di bawah Rp 1 juta.

Hal ini ia ungkapkan saat hadir di acara 'Dialog bersama Asosiasi Pengembang dalam Rangka Percepatan Penyaluran Program 3 Juta Rumah' di Jakarta pada Jumat (29/11/2024).

"Kita tahu untuk bisa masuk pada Gen Z, idealnya cicilan mereka di bawah Rp 2 juta, bahkan kalau bisa di bawah Rp 1 juta. Ini sedang kita dorong dari sisi biaya pembangunan perumahan, maupun dari cost kreditnya," kata menteri yang sering disapa Tiko.

Tidak hanya KPR 30 tahun, skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi juga termasuk dalam bahasan mereka bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Kemudian KPR, khususnya KPR yang khusus rumah subsidi dengan Pak Nixon di BTN yang sekarang sedang proses dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perumahan mengenai skema FLPP," ungkapnya.

Selain dari sisi pembiayaan, BUMN juga tengah mengumpulkan daftar tanah-tanah secara nasional yang bisa digunakan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Land bank tersebut bisa milik negara atau BUMN.

"Kita punya tugas berat, untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah. Kita sedang memetakan secara nasional berapa land bank yang dimiliki negara atau BUMN sehingga ada percepatan sehingga bisa membangun 400 ribu yang bisa dibangun di tahun pertama ini," ujar Tiko.

Ia mengungkapkan 2 perusahaan yang memiliki land bank di BUMN adalah Perum Perumnas dan PT KAI. Untuk Perum Perumnas sendiri, negara akan memberikan penyertaan modal dan barang milik negara berupa tanah dari kementerian atau sitaan dari kejaksaan.

Nantinya, land bank tersebut dapat digunakan untuk membangun rumah tapak atau hunian vertikal.

"Nanti akan diberikan secara bertahap kepada Perumnas dalam bentuk injeksi penyertaan modal dan barang milik negara kepada Perumnas. Sehingga Perumnas bersama-sama dengan ekosistem bisa membangun yang high-rise dan landed," ungkapnya.

Kemudian, konsep perumahan yang menempel dengan transportasi massal atau sering disebut dengan TOD (Transit Oriented Development) juga akan didorong.

"Seperti yang kita lihat dalam 3 tahun terakhir. Memang yang paling disenangi masyarakat adalah yang menempel kepada transit oriented development. Nanti ada 3 projek yang kita launching dengan KAI. Kita lihat, penjualannya jauh lebih cepat," tuturnya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait (Ara) menyerahkan kunci Rusunawa Rawa Buaya kepada warga kolong tol Angke.

Pantauan detikcom di Rusun Rawa buaya, Cengkareng, Jakarta Barat pada Sabtu (30/11/2024), AHY dan Ara tampak didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono.

Selain itu dari jajaran Pemprov DKI Jakarta diwakili Sekda DKI Jakarta Marullah Matali, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Indriyanto, Plt Kepala Dinas Pendidikan Purwosusilo, dan Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto.

Mereka tampak disambut oleh warga rusun yang sudah menunggu di depan pekarangan rusun. Penyerahan Kunci itu diwakilkan oleh 5 warga Kolong Tol Angke.

Sebelumnya Camat Grogol Petamburan, Agus Sulaiman mengatakan ada 44 KK yang terdiri atas 120 jiwa yang pindah hari ini ke Rusun Rawa Buaya.

"Hari ini kita akan merelokasi kurang lebih sekitar 44 KK, kurang lebih sekitar 120 jiwa ya," kata Agus Sulaiman di Kolong Tol Angke, Sabtu (30/11).

Dia mengatakan 44 KK ini merupakan warga yang sudah memenuhi kelengkapan administrasi pemindahan. Dia mengatakan pemindahan hari ini diutamakan untuk warga yang memiliki anak.

"Secara bertahap, yang ini sudah clear secara pemberkasan, secara administrasi," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengusulkan penyusunan regulasi yang khusus berisi aturan-aturan terkait perumahan atau omnibus law perumahan.

Dia mengapresiasi upaya pemerintah yang mendirikan kementerian khusus perumahan yaitu Kementerian PKP sebagai bentuk keseriusan mewujudkan program 3 juta rumah per tahun.

Namun menurutnya, upaya itu saja tidak cukup. Upaya ini harus diperkuat dengan menyatukan regulasi-regulasi terkait perumahan.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi.

"Saya sendiri ingin mengusulkan agar perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini. Tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana. Ini semua kan ingin mempersulit, daerah-daerah ingin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit," ujarnya saat acara dialog Program 3 Juta Rumah di Menara BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Menurutnya dengan terpencarnya aturan terkait perumahan, dapat menjadikan suatu kota menjadi kota yang kumuh karena tidak ditata dengan benar akibat ketidaktahuan regulasi yang baik.

Belum lagi masalah pada perizinan yang berbelit-belit, ketersediaan lahan yang sulit, hingga permasalahan terkait analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang dapat memperlambat pembangunan perumahan.

"Peran negara yang pertama itu adalah menyiapkan regulasi, semua harus clear," tegasnya.

Dia mengungkapkan, usulan omnibus law perumahan ini tengah dikaji dan akan disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat rapat berikutnya.

Saya rasa perlu juga bagaimana tiga juta rumah ini dibuat seramah mungkin terhadap lingkungan...

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono mengusulkan agar para pembangun dan pengembang perumahan turut memperhatikan sisi keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan hunian.

“Saya rasa perlu juga bagaimana tiga juta rumah ini dibuat seramah mungkin terhadap lingkungan, memanfaatkan sampah plastik dan juga menurunkan emisi," kata Diaz dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Dukungan terhadap program ini juga disampaikan oleh Diaz yang membahas bagaimana proses Persetujuan Lingkungan untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di bawah 5 hektare (ha) bisa mengurus izin UKL-UPL tanpa biaya dan secara otomatis dalam sistem Amdalnet.

“Kami (Kementerian Lingkungan Hidup) mendukung penuh Program 3 juta rumah,” ujar Diaz.

Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan bahwa permasalahan backlog persediaan rumah bagi masyarakat adalah permasalahan yang besar, dan menyambut baik program Presiden Prabowo untuk membangun 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta rumah di pesisir, dan 1 juta rumah di perkotaan.

“Saya harus meluruskan bahwa dengan Program 3 Juta Rumah ini pemerintah tidak berniat menjadi pesaing para kontraktor dan developer, tetapi menjadi regulator yang baik," kata Fahri pula.

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono mengusulkan agar para pembangun dan pengembang perumahan turut memperhatikan sisi keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan hunian.

“Saya rasa perlu juga bagaimana tiga juta rumah ini dibuat seramah mungkin terhadap lingkungan, memanfaatkan sampah plastik dan juga menurunkan emisi," kata Diaz dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Dukungan terhadap program ini juga disampaikan oleh Diaz yang membahas bagaimana proses Persetujuan Lingkungan untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di bawah 5 hektare (ha) bisa mengurus izin UKL-UPL tanpa biaya dan secara otomatis dalam sistem Amdalnet.

“Kami (Kementerian Lingkungan Hidup) mendukung penuh Program 3 juta rumah,” ujar Diaz.

Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan bahwa permasalahan backlog persediaan rumah bagi masyarakat adalah permasalahan yang besar, dan menyambut baik program Presiden Prabowo untuk membangun 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta rumah di pesisir, dan 1 juta rumah di perkotaan.

“Saya harus meluruskan bahwa dengan Program 3 Juta Rumah ini pemerintah tidak berniat menjadi pesaing para kontraktor dan developer, tetapi menjadi regulator yang baik," kata Fahri pula.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono mengusulkan agar para pembangun dan pengembang perumahan turut memperhatikan sisi keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan hunian.

“Saya rasa perlu juga bagaimana tiga juta rumah ini dibuat seramah mungkin terhadap lingkungan, memanfaatkan sampah plastik dan juga menurunkan emisi," kata Diaz dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Dukungan terhadap program ini juga disampaikan oleh Diaz yang membahas bagaimana proses Persetujuan Lingkungan untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di bawah 5 hektare (ha) bisa mengurus izin UKL-UPL tanpa biaya dan secara otomatis dalam sistem Amdalnet.

“Kami (Kementerian Lingkungan Hidup) mendukung penuh Program 3 juta rumah,” ujar Diaz.

Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan bahwa permasalahan backlog persediaan rumah bagi masyarakat adalah permasalahan yang besar, dan menyambut baik program Presiden Prabowo untuk membangun 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta rumah di pesisir, dan 1 juta rumah di perkotaan.

“Saya harus meluruskan bahwa dengan Program 3 Juta Rumah ini pemerintah tidak berniat menjadi pesaing para kontraktor dan developer, tetapi menjadi regulator yang baik," kata Fahri pula.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengusulkan penyusunan regulasi yang khusus berisi aturan-aturan terkait perumahan atau omnibus law perumahan.

Dia mengapresiasi upaya pemerintah yang mendirikan kementerian khusus perumahan yaitu Kementerian PKP sebagai bentuk keseriusan mewujudkan program 3 juta rumah per tahun.

Namun menurutnya, upaya itu saja tidak cukup. Upaya ini harus diperkuat dengan menyatukan regulasi-regulasi terkait perumahan.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi.

"Saya sendiri ingin mengusulkan agar perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini. Tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana. Ini semua kan ingin mempersulit, daerah-daerah ingin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit," ujarnya saat acara dialog Program 3 Juta Rumah di Menara BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Menurutnya dengan terpencarnya aturan terkait perumahan, dapat menjadikan suatu kota menjadi kota yang kumuh karena tidak ditata dengan benar akibat ketidaktahuan regulasi yang baik.

Belum lagi masalah pada proses perizinan yang berbelit-belit, ketersediaan lahan yang sulit, hingga permasalahan terkait analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang dapat memperlambat proses pembangunan perumahan.

"Peran negara yang pertama itu adalah menyiapkan regulasi, semua harus clear," tegasnya.

Dia mengungkapkan, usulan omnibus law perumahan ini tengah dikaji dan akan disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat rapat berikutnya.

"Kita lagi ngomong sama DPR, kita lagi set up, kita lagi kaji," tuturnya setelah acara.

Sebagai informasi, sampai saat ini pemerintah telah membuat tiga omnibus law, yaitu Undang-undang (UU) Cipta Kerja, UU Kesehatan, dan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengusulkan penyusunan regulasi yang khusus berisi aturan-aturan terkait perumahan atau omnibus law perumahan.

Dia mengapresiasi upaya pemerintah yang mendirikan kementerian khusus perumahan yaitu Kementerian PKP sebagai bentuk keseriusan mewujudkan program 3 juta rumah per tahun.

Namun menurutnya, upaya itu saja tidak cukup. Upaya ini harus diperkuat dengan menyatukan regulasi-regulasi terkait perumahan.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi.

"Saya sendiri ingin mengusulkan agar perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini. Tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana. Ini semua kan ingin mempersulit, daerah-daerah ingin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit," ujarnya saat acara dialog Program 3 Juta Rumah di Menara BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Menurutnya dengan terpencarnya aturan terkait perumahan, dapat menjadikan suatu kota menjadi kota yang kumuh karena tidak ditata dengan benar akibat ketidaktahuan regulasi yang baik.

Belum lagi masalah pada perizinan yang berbelit-belit, ketersediaan lahan yang sulit, hingga permasalahan terkait analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang dapat memperlambat pembangunan perumahan.

"Peran negara yang pertama itu adalah menyiapkan regulasi, semua harus clear," tegasnya.

Dia mengungkapkan, usulan omnibus law perumahan ini tengah dikaji dan akan disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat rapat berikutnya.

"Kita lagi ngomong sama DPR, kita lagi set up, kita lagi kaji," tuturnya setelah acara.

Sebagai informasi, sampai saat ini pemerintah telah membuat tiga omnibus law, yaitu Undang-undang (UU) Cipta Kerja, UU Kesehatan, serta UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengusulkan penyusunan regulasi yang khusus berisi aturan-aturan terkait perumahan atau omnibus law perumahan.

Dia mengapresiasi upaya pemerintah yang mendirikan kementerian khusus perumahan yaitu Kementerian PKP sebagai bentuk keseriusan mewujudkan program 3 juta rumah per tahun.

Namun menurutnya, upaya itu saja tidak cukup. Upaya ini harus diperkuat dengan menyatukan regulasi-regulasi terkait perumahan.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi.

"Saya sendiri ingin mengusulkan agar perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini. Tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana. Ini semua kan ingin mempersulit, daerah-daerah ingin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit," ujarnya saat acara dialog Program 3 Juta Rumah di Menara BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Menurutnya dengan terpencarnya aturan terkait perumahan, dapat menjadikan suatu kota menjadi kota yang kumuh karena tidak ditata dengan benar akibat ketidaktahuan regulasi yang baik.

Belum lagi masalah pada perizinan yang berbelit-belit, ketersediaan lahan yang sulit, hingga permasalahan terkait analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang dapat memperlambat pembangunan perumahan.

"Peran negara yang pertama itu adalah menyiapkan regulasi, semua harus clear," tegasnya.

Dia mengungkapkan, usulan omnibus law perumahan ini tengah dikaji dan akan disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat rapat berikutnya.