Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana merespons Ketua DPR RI Puan Maharani yang mendorong pemerintah untuk terus mengevaluasi program makan bergizi gratis (MBG). Dadan mengatakan pihaknya melakukan evaluasi setiap hari.

"BGN melakukan evaluasi tiap hari. (Hasil evaluasi) Menuju ke arah yang lebih baik," kata Dadan saat dihubungi melalui pesan singkat, Kamis (30/1/2025).

Dadan menyampaikan pihaknya saat ini tengah fokus untuk mencapai target Presiden Prabowo Subianto agar makan bergizi gratis bisa merata pada 2025. Dia mengatakan makan bergizi gratis untuk siswa disabilitas akan disiapkan dengan khusus sesuai kebutuhan.

"Kami sedang bekerja keras agar target Presiden tercapai," ujarnya.

"Semua yang membutuhkan perlakukan khusus, disiapkan khusus. Disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing," lanjutnya.

Sebelumnya, Puan merespons adanya kritik terkait program makan bergizi gratis (MBG). Puan mendorong Pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan menyempurnakan program tersebut.

"Ya program ini kan masih baru, saya yakin Pemerintah masih harus melakukan evaluasi dan menyempurnakan," kata Puan saat dihubungi, Kamis (30/1/2025).

Puan mengatakan pihaknya akan memberi kesempatan pemerintah untuk mengevaluasi program baru tersebut. Dia menyoroti khususnya berbagai hal teknis di lapangan.

"Jadi kami beri kesempatan kepada pemerintah untuk mengevaluasi dan menyempurnakan satu program baru, perlu banyak hal yang dilakukan untuk teknis-teknisnya di lapangan," ucapnya.

Dia mengatakan evaluasi penting agar program tersebut benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak.

"Jadi kita tetap kawal di DPR untuk pemerintah melakukan evaluasi, sehingga nantinya betul-betul bermanfaat bagi masyarakat khususnya anak-anak," ujar dia.

(dek/dnu)

Jakarta -

Kasatgas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I KPK, Agus Priyanto, dilantik menjadi Inspektur Bidang Investigasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP). KPK menilai penugasan ini menjadi wujud peran aktif KPK menciptakan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Kementerian PKP.

"Ini juga menjadi praktik baik untuk mendorong optimalisasi pengawasan internal di Kementerian, sehingga tercipta lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas," kata Tim Jubir KPK, Budi Prasetyo dalam keterangan, Jumat (31/1/2025).

Budi menjelaskan proses pelantikan Agus Priyanto dilaksanakan kemarin, Kamis (30/1). Dia mengungkapkan penugasan baru Agus ini selaras dengan tugas sebelumnya di Kedeputian Korsup KPK.

KPK, kata dia, terus berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menjalin sinergi dengan kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah (pemda). Dia menyebut hasil koordinasi yang dilakukan KPK dengan kementerian, lembaga maupun pemda dapat dilihat melalui hasil Monitoring Center for Prevention (MCP) ataupun skor Survei Penilaian Integritas (SPI).

"Dalam penilaian MCP terdapat 8 fokus area yang menjadi perhatian KPK. Salah satunya terkait Pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). KPK berkoordinasi dengan Inspektorat di lingkungan kementerian lembaga maupun pemerintah daerah untuk meningkatkan sistem pengawasan, mengidentifikasi celah korupsi, serta mendorong reformasi birokrasi. KPK juga mengawasi perihal penertiban aset dan pengadaan barang jasa," ujarnya.

Terkait Kementerian PKP, Budi menjelaskan sebagai Kementerian baru sudah menjadi kewajiban untuk mengelola aset maupun pengadaan barang jasa secara mandiri.

Dia mengungkapkan pelantikan Agus Prayitno bersama dengan pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV Kementerian PKP yang terdiri atas 31 pejabat tinggi pratama, 66 pejabat administrator dan 23 Pejabat Pengawas. Pelantikan ini pun turut dihadiri Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo, Ketua Dewan Pengawas KPK Gusrizal, Sekretariat Jenderal KPK Cahya H. Harefa, Kepala Biro Sumber Daya Manusia KPK Zuraida Retno Pamungkas.

(taa/taa)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Efisiensi dan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Ara mengungkapkan hal ini saat memberikan sambutan pada pelantikan pejabat eselon II hingga IV Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

"Pada kesempatan ini juga saya akan umumkan, saya akan membentuk beberapa satgas yang pertama saya akan bentuk satgas efisiensi," tegas Ara.

Satgas efisiensi ini dibentuk karena melihat pengalaman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menunjuk Elon Musk.

Elon Musk diketahui sebagai orang terkaya di dunia yang memimpin Satgas Investasi di negeri Paman Sam tersebut.

"Saya juga akan membentuk Satgas PSN, tapi buat rumah rakyat kecil, buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," lanjut Ara.

Saat ini, sudah ada Satgas Perumahan yang telah dibentuk Presiden Prabowo Subianto usai dirinya dinyatakan menang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Satgas Perumahan bertugas dalam menyiapkan hingga membuka kembali Kementerian Perumahan.

Selain itu, fungsinya juga memberikan rekomendasi yang harus dilaksanakan Menteri PKP nantinya.

Jakarta (ANTARA) - BP Tapera sebagai bagian dari ekosistem perumahan mendukung penuh pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

“Kami berupaya penuh untuk mendukung tercapainya pelaksanaan program 3 Juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo dan ditindaklanjuti oleh Menteri PKP. Sebagai bagian dari ekosistem perumahan, BP Tapera melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan pembiayaan Tapera telah berkontribusi hingga 87.736 unit rumah. Insya Allah ke depan dengan adanya redesain pembiayaan FLPP akan menambah jumlah penyaluran dana FLPP kepada masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho di Jakarta, Jumat.

BP Tapera bersama para pemangku kepentingan di sektor perumahan hingga saat ini secara maraton membahas desain ulang pembiayaan FLPP tahun 2025 guna mendukung program 3 juta rumah.

“Saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama Kementerian Keuangan, Kementerian PKP, BP Tapera, Bank Himbara, BPKP dan SMF. Sudah ada beberapa usulan untuk menjadi bahan pertimbangan, kita tunggu saja detil keputusannya lebih lanjut,” kata Heru.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan melalui program Tiga Juta Rumah akan berpotensi membuka lapangan kerja sekitar 13,1 juta tenaga kerja dalam sektor industri perumahan, menciptakan pengembang dan kontraktor baru di perkotaan dan pedesaan serta memberdayakan UMKM untuk pengadaan bahan bangunan.

Selain itu, melalui program 3 Juta Rumah diharapkan dapat membangun ataupun merenovasi rumah bagi masyarakat pedesaan sebagai upaya untuk memberantas kemiskinan.

Melalui program 3 juta Rumah ini, diharapkan juga tersedianya perumahan untuk relokasi masyarakat yang terdampak bencana alam. Untuk mendukung program tersebut BP Tapera bersama para pemangku kepentingan di sektor perumahan terus berupaya penuh untuk mewujudkannya.

Tercatat realisasi KPR Subsidi untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tapera untuk periode 20 Oktober 2024 hingga 30 Januari 2025 sebanyak 37.502 unit rumah. Capaian ini terdiri dari realisasi KPR FLPP (terbangun dan akad) sebanyak 36.118 unit rumah dan akad Tapera (Khusus PNS, terbangun dan akad) sebanyak 1.384 unit rumah.

Jika melihat dari capaian pembangunan dan penyaluran KPR Subsidi, maka tercatat akumulasi dalam periode yang sama mencapai 87.736 unit rumah. Dimana data proses bangun dan sampai dengan akad telah mencapai 50.234 unit rumah.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

KUPANG, KOMPAS.com - Thobias Otemusu, warga Desa Naitae, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), tewas terseret banjir.

Dia terseret banjir akibat luapan Kali Siumate, Desa Naitae, pada Jumat (31/1/2025) petang.

"Warga ini tewas terseret banjir yang mengepung rumahnya," kata Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Fatuleu, Inpektur Polisi Dua (Ipda) David L. Fangidae, kepada Kompas.com, Jumat malam.

Saat ini, kata dia, jenazah Thobias sudah dievakuasi oleh pihak BPBD Kabupaten Kupang dan Basarnas Kupang ke Kantor Desa Naitae.

Awalnya, kata David, hujan deras yang mengguyur wilayah Kupang dan sekitarnya sejak pagi hingga siang, menyebabkan Kali Siumate meluap melewati permukaan jembatan penghubung beberapa desa.

Luapan air juga masuk ke permukiman warga dan memaksa warga meninggalkan permukiman untuk mengungsi.

Namun, Thobias menolak untuk mengungsi bersama warga, sehingga dia akhirnya terseret dan ditemukan tewas. Istri dan anaknya beruntung diselamatkan warga setempat.

Saat ini, pemerintah Kabupaten Kupang masih mendata jumlah rumah warga yang terdampak banjir.

Sementara itu, jenazah Thobias disemayamkan sementara di kantor Desa karena rumahnya diterjang banjir.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan realisasi KPR Subsidi dalam 100 hari kerja pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto pada periode 20 Oktober 2024 - 30 Januari 2025 mencapai 87.736 unit rumah.

Maruarar menyampaikan capaian 100 hari kerja dalam Program 3 Juta Rumah, salah satunya terkait progres pembangunan rumah subsidi dan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Dalam 100 hari kerja Pemerintahan Presiden Prabowo, realisasi KPR Subsidi sudah mencapai 87.736 unit rumah yang terdiri dari realisasi rumah FLPP berjumlah 36.118 unit, rumah dari akad Tapera (khusus ASN) berjumlah 1.384 unit, dan yang dalam proses persetujuan akad kredit dan konstruksi berjumlah 50.234 unit," katanya di Jakarta, Kamis.

Selain itu pada tahun 2025, Kementerian PKP tengah menyiapkan perubahan desain porsi dana APBN dengan perbankan untuk FLPP yang bertujuan untuk penghematan APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP dengan anggaran yang ada.

Saat ini pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran FLPP 2025 sebesar Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah, dan diharapkan dengan perubahan porsi penyaluran FLPP dapat meningkatkan capaian penyalurannya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan Program KPR FLPP menjadi salah satu fokus dari Peta Jalan Program 3 Juta Rumah yang sedang disiapkan.

Ara mengatakan peta jalan ini juga merupakan langkah strategis dalam mencapai target Program Tiga Juta Rumah per tahun dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor perumahan.

Selain itu, dirinya juga akan terus mendorong penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan perumahan di perkotaan yang terintegrasi dengan moda transportasi umum.

KPR FLPP diluncurkan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan merupakan program kredit pemilikan rumah dengan berbagai kemudahan yang ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu. Dana penyaluran dari pemerintah yang dikelola dan disalurkan oleh sejumlah perbankan nasional.

KPR FLPP dinilai sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin memiliki rumah bersubsidi dengan harga dan angsuran yang terjangkau. Program penyaluran KPR FLPP yang telah dilaksanakan pemerintah sejak tahun 2010 sangat baik guna mendukung Program tiga Juta Rumah.

Hal itu karena masyarakat berpenghasilan rendah membutuhkan bantuan pembiayaan KPR sehingga mereka dapat mengangsur dengan biaya angsuran yang tetap dengan masa tenor yang cukup lama.

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan, Uni Emirat Arab (UEA) masih melihat kesiapan lahan terkait investasi Program 3 Juta Rumah.

"Kami sampaikan tadi UEA, mereka lihat lahan-lahan kita," ucap Ara usai melantik pejabat eselon II hingga IV Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Ada beberapa lahan yang disediakan untuk investor tersebut:

1. Lahan milik Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) di Kemayoran
2. Lahan perumahan anggota DPR di Kalibata
3. Lahan perumahan anggota DPR di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan
4. Lahan aset Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
5. Lahan aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
6. Lahan aset Perum Perumnas
7. Lahan aset Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
8. Lahan aset eks-Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)
9. Lahan aset sitaan.

“Ya itu mereka tentu perlu waktu melihat. Melihat mana yang mereka minat. Itu memang perlu waktu. Mereka lihat dulu dong, baru bicara kan,” ucapnya.

Ara mengaku telah diajak Presiden Prabowo Subianto untuk bertemu makan siang dengan para investor tersebut selama dua jam.

“Tadi saya dua jam bersama Presiden Prabowo, diajak makan siang, bertemu dengan investor kedua yang datang, dari UEA, dua minggu lalu dari Qatar,” tuntas dia.

Gorontalo (ANTARA) - Musibah tanah longsor terjadi di Kecamatan Ponelo Kepulauan, Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, berdampak pada permukiman warga di wilayah tersebut.

"Satu rumah mengalami kerusakan berat pada musibah longsor yang terjadi Jumat (31/1) dini hari pukul 02.00 WITA," kata Kepala Desa Ponelo Tommy Buheli di Gorontalo, Jumat.

Ia mengatakan sebanyak dua Kepala Keluarga (KK) terdampak akibat longsor yang merobohkan sebagian badan rumah tersebut.

Hujan deras, kata dia, menjadi penyebab terjadinya peristiwa naas yang menimpa satu rumah dan mengancam rumah lainnya di Dusun Ponelo I.

Saat warga terlelap tidur, pada dini hari dikagetkan dengan suara seperti tanah terbongkar. Setelah diperiksa ternyata musibah longsor sedang terjadi.

"Kepanikan sempat terjadi akibat material tanah dan bebatuan meluncur dari bukit yang berada di belakang permukiman," kata Tommy.

Beruntung tidak ada korban jiwa, kata dia, dan dipastikan seluruh anggota keluarga selamat.

Tommy mengatakan longsor mengancam permukiman warga di Dusun Ponelo I, Desa Ponelo tersebut.

Saat ini dua KK terdampak telah dievakuasi di rumah keluarga terdekat, mengingat ancaman potensi longsor sewaktu-waktu dapat terjadi karena diprakirakan musim penghujan masih akan berlangsung hingga Februari 2025.

Ia mengatakan beberapa rumah di dusun tersebut sangat riskan ditinggali lagi, akibat ada retakan di bukit yang berpotensi terjadi longsor susulan.

Pemerintah desa turun langsung mengimbau warga untuk sementara mengungsi mencegah terjadi longsor susulan.

Pihaknya berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan bantuan rumah bagi warga terdampak longsor.

"Kami pun berupaya menyiapkan bantuan makanan siap saji," imbuhnya.

BEKASI, iNewsBekasi.id- Warga Kampung Swah, Jatimelati, Pondok Melati, Kota Bekasi dihebohkan dengan kemunculan segerombolan monyet. Sejumlah monyet ini masuk ke permukiman dan membuat warga resah.  

Kemunculan segerombolan monyet ini viral di media sosial. Dari video yang didapat iNews Bekasi, segerombolan monyet tersebut terlihat berjalan di atas kabel-kabel listrik. 

Bahkan, beberapa monyet di antaranya berada di atap rumah warga.  Kemunculan hewan itu terjadi pada Kamis (30/1/2025).

Belum diketahui asal-usul binatang tersebut. Namun, diduga peliharaan warga sekitar yang terlepas dari kandangnya.

Editor : Wahab Firmansyah

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal kuat terkait penambahan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang sebelumnya Rp 71 triliun menjadi Rp 171 triliun.

Tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program sekaligus meningkatkan jumlah sentra penyediaan makanan bergizi di seluruh Indonesia.

“Apabila Program Makan Bergizi Gratis ini ditingkatkan dari Rp 71 triliun ditambah Rp 100 triliun, maka jumlah sentra akan meningkat. Saya harap ini bisa menimbulkan efek berganda yang luar biasa bagi usaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia,” ujar Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten, Kamis (30/1/2025), dikutip dari Antara.

Efisiensi Anggaran demi Prioritas Nasional dan MBG

Pemerintah telah menetapkan efisiensi anggaran dalam APBN 2025 yang mencapai Rp 3.621,3 triliun. Langkah ini bertujuan memastikan belanja negara berdampak langsung pada masyarakat.

Pos anggaran yang tidak memiliki efek signifikan akan dipangkas, sedangkan program prioritas, termasuk MBG, akan mendapatkan perhatian lebih.

Sri Mulyani menegaskan bahwa program ini merupakan investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia yang sehat dan cerdas.

“Tujuan dari program ini adalah untuk menjamin anak-anak Indonesia yang bersekolah mendapatkan asupan gizi yang cukup sehingga mereka mampu melakukan kegiatan belajar dengan baik,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginginkan percepatan pelaksanaan program MBG agar target penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang bisa tercapai lebih cepat. Awalnya, target ini dijadwalkan terpenuhi pada akhir 2025, tetapi kini dipercepat menjadi September 2025.

Untuk mendukung kelancaran program, Sri Mulyani telah mengarahkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang mencakup Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), agar mendorong lembaga keuangan memberikan akses kredit kepada perusahaan yang terlibat dalam program MBG.

Dengan akses pembiayaan yang lebih mudah, perusahaan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan modal kerja dan produksi secara optimal.

Pemerintah juga akan terus bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan kementerian terkait untuk memastikan program berjalan sesuai rencana. Penguatan tata kelola dan pemerataan distribusi makanan bergizi menjadi fokus utama agar manfaat program dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Respons Kepala Badan Gizi Nasional

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun merupakan konsekuensi dari percepatan program yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo.

“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta orang? Kami sampaikan tambahan Rp 100 triliun,” ungkap Dadan saat menghadiri acara Rapimnas PIRA di Jakarta, beberapa waktu lalu, dikutip dari Antara.

Dengan tambahan anggaran ini, ia berharap program Makan Bergizi Gratis dapat segera terealisasi dan membawa manfaat nyata bagi jutaan anak Indonesia serta sektor usaha yang terlibat dalam rantai pasokannya.

Tulisan ini dibuat di atas ketinggian 35 ribu kaki atau lebih dari 10 kilometer di atas permukaan laut dalam perjalanan kembali ke tanah air, selepas mengunjungi kerabat di Hongkong menjelang tahun baru Imlek.

Lima hari lepas dari pekerjaan rutin, mengendapkan banyak pemikiran dan merefleksikan segala sesuatunya, sehingga saya harap bisa membuat tulisan ini dibaca lebih nyaman, mampu mengungkit kearifan dan kelapangan nalar serta akal budi.

Program pemerintah “Makan Bergizi Gratis” belakangan ini disorot banyak pihak setelah resmi berjalan sejak 6 Januari yang lalu.

Beberapa kali saya diminta memberi pendapat oleh media, mulai ketika wacana program ini diangkat sebagai janji unggulan di masa Pilpres, hingga aneka isu dan ‘kejutan’ yang muncul sampai detik ini.

Pembiayaan besar menembus 70 trilyun rupiah sebagai anggaran per tahun, awalnya disebut akan difokuskan pada pelaksanaan MBG di wilayah 3T: Terluar, Tertinggal, Terbelakang.

Yang pasti bukan Jabodetabek dan seputar pulau Jawa, di mana uji coba berulang kali diselenggarakan.

Pun uji coba tidak dikelola sebagai prototipe program sesungguhnya: dari dapur penyedia, cara transportasi, waktu pembagian, sampai dengan evaluasi penerima manfaat, dan daur ulang limbah.

Sentralistik dan gagap tanggap

Cenderung bersifat sentralistik dan dikelola tanpa sosialisasi detil soal penjajagan awal alias assessment pra program, membuat banyak pihak di satu sisi gagap tanggap, di sisi lain muncul aneka reaksi.

Padahal, seyogyanya Makan Bergizi Gratis jika dipersiapkan lebih matang, melibatkan kontribusi pakar dan akademisi maka tentu akan menuai dukungan ketimbang komentar berkepanjangan.

Tidak diragukan lagi, jiwa nasionalis presiden terpilih, menjadi greget dan dorongan terbesar pelaksanaan Makan Bergizi Gratis. Sehingga, juru bicara kepresidenan saat ditanya mengapa akhirnya bukan wilayah 3T sebagai inisasi program: jawaban beliau cukup mengejutkan, ternyata dipilih daerah “yang paling siap” secara tata Kelola, bukan daerah yang paling membutuhkan.

Ditambahkannya pula, bahwa wilayah yang “paling siap” walaupun di perkotaan pulau Jawa, ada kantong-kantong kemiskinan, sehingga program ini bersifat “universal”.

Dalam beberapa pertemuan dengan pakar dan akademisi, saya meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang menentang program Makan Bergizi Gratis, yang justru bisa bergulir secara jangka panjang memperbaiki pemahaman publik tentang gizi seimbang, pola makan sehat keluarga, dan dalam jangka pendek meningkatkan kualitas pangan anak sekoah, ibu hamil-menyusui, serta balita -- paling tidak sekali dalam sehari.

Namun, program nasional berskala raksasa ini semestinya direncanakan, dipersiapkan, dijalankan bertahap dengan standar terukur baik secara efisiensi dan efikasi yang benar.

Punya sistem monitoring yang jelas sejak sebelum dimulai dan tahapan evaluasi di pelbagai lini yang terstruktur, dengan sistem umpan balik yang juga punya kelengkapan monitoring dan evaluasi, bagaimana umpan balik tersebut secara berkesinambungan memberi manfaat bergulir di kemudian hari.

Butuh waktu menjalankan juknis

Bisa saja Badan Gizi Nasional ditetapkan sebagai lembaga negara yang bertanggungjawab penuh berlangsungnya program Makan Bergizi Gratis, sebagaimana telah tercantum dalam petunjuk teknis penyelenggaraan bantuan pemerintah untuk MBG tahun anggaran 2025.

Namun realitanya, dibutuhkan waktu yang tidak sedikit bagi pemerintah daerah dan dinas terkait untuk “tidak gagap” melaksanakan juknis yang baru saja terbit di bulan Desember 2024.

Begitu pula bab “Kunci Keamanan Pangan” yang mengutip keamanan pangan organisasi kesehatan dunia WHO: jagalah pangan pada suhu aman – ternyata dalam alur makanan selesai dimasak hingga terkirim dibagi dalam 3 kloter.

Yang selesai dimasak pukul 4.30 pagi baru terkirim jam 7.45. Dan baru bisa dimakan sekitar istirahat pertama jam 9.00.

Padahal, prinsip keamanan pangan menyebutkan pada suhu kritis 5-60 derajat Celcius di lebih dari dua jam risiko kontaminasi mikroba tumbuh.

Jadi, suhu aman yang dipersyaratkan WHO mengandaikan makanan dikemas, diantar hingga saatnya dimakan harus terjaga di bawah 5C atau di atas 60C.

Apalagi, jika seluruh kloter selesai dimasak pukul 4.30, sementara kloter terakhir baru diantar pukul 10.00-12.00.

Sekarang bisa dipahami, kenapa ada keluhan “makanan basi” atau “rasanya aneh”, sebagaimana dilontarkan penerima manfaat.

Bulan Desember 2024 Kemenkes RI juga baru menerbitkan Standar Gizi dan Makanan progam Makan Bergizi Gratis dengan aneka resep lauk untuk pelbagai kelompok usia, yang perlu dikelola lagi apabila “master menu “/standar bahan pangan ingin disesuaikan dengan lidah setempat yang menjadi tanggung jawab SPPG/ Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi,

Menurut prakiraan, SPPG ini akan bertambah dari 500 titik lokasi pada awal 2025, menjadi 5.000 titik lokasi di bulan Juli 2025. Suatu proyek mega raksasa yang menguras otak dan tenaga.

Paparan iklan makanan dan minuman tidak sehat

Tentu kedengarannya brutal jika kita membandingkan program makan siang para siswa di Jepang, yang sudah berjalan selama 80 tahun – saat pemerintahnya insyaf dahsyatnya dampak Perang Dunia II bagi anak-anak yang masih hidup dan harus melanjutkan keturunannya.

Sementara anak-anak kita, selama 80 tahun terpapar iklan makanan dan minuman tidak sehat, bahkan kantin sekolah disokong industri produk ultra proses.

Begitu pula para ibu muda, lebih asyik belajar membuat makanan bayi hingga masakan di rumah menggunakan bumbu instan.

Tentu lidah yang sudah terasah begini akan menjadi sulit “dididik ulang”, apalagi ujug-ujug harus mengunyah sayur.

Seperti yang saya tulis di awal, assesment dan edukasi pra program menjadi landasan kokoh yang semestinya tidak boleh terlewat.

Assessment yang kuat membuat kita memahami tabiat makan anak dan preferensi pangannya.

Mengandaikan anak Papua perlu diberi papeda dan ikan kuah asam, akhirnya percuma saja terbuang, sebab mereka sekarang lebih menghargai mi instan dan nasi kuning. Begitu pula anak Jawa lebih doyan cilok ketimbang ikan pepes.

Namun dengan transisi edukasi pra program, pengenalan kembali pangan lokal yang sehat membuat anak dan guru sama pintarnya: bukan cuma menadahkan tangan demi bantuan gratis yang siap dihujat jika kurang nikmat, tapi justru bisa menghargai apa yang diberi.

Menu-menu transisi perlu jadi pertimbangan: saat cilok bergeser jadi bakso ikan sebelum muncul pepes ikan, misalnya.

Ketimbang sajian serangga dan aneka “menu eksotis” yang menjadi anekdot di jaman perang, karena ketidakmampuan membeli telur, ayam, ikan, apalagi daging.

Memberdayakan kantin sekolah

Assessment yang baik juga mempermudah kita melakukan pemetaan sekolah-sekolah yang telah punya kantin.

Pemerintah daerah bisa memberdayakan pemilik kantin sekolah menjadi titik SPPG, dengan meningkatkan standar mutu.

Pemilik kantin selain paham apa yang jadi preferensi pangan anak sekolah di wilayahnya, juga bisa mengolah menu setempat dengan standar gizi yang telah dipelajari, tanpa mereka harus kehilangan pekerjaan, akibat para siswa mendapat makan siang gratis.

Hal di atas menjadi tantangan besar jika monitoring dan evaluasi yang lemah. Dana terkorupsi tentu melukai para pembayar pajak, sekaligus pahlawan ekonomi keluarga di saat kondisi finansial sedang “tidak baik-baik saja”.

Tapi, ini semua layak diperjuangkan secara bertahap dengan cara yang baik dan benar, bukan metode Bandung Bondowoso, sang idealis membangun 1.000 candi dalam semalam atau Sangkuriang yang ditantang membuat perahu dan danau dalam semalam.

Bukan suatu kebetulan rasanya, kenapa bangsa kita punya dua kisah legenda seperti itu – yang barangkali para petinggi dan pejabat negara saat ini dari gen Z maupun milenial tidak lagi paham ceritanya.

Saya juga teringat saat 1 Oktober 1979, pertama kali Hongkong punya trayek MRT yang hingga kini mereka lebih bangga menyebutnya sebagai MTR.

Dibutuhkan 46 tahun “berdarah-darah” untuk jadi seperti sekarang, di mana penduduknya ogah punya kendaraan pribadi.

Sejak pertama saya kenal Hongkong sekitar 55 tahun lalu dan tiap tahun sesudahnya, mustahil cerita “Hongkong tanpa debu dan dentuman tiang pancang”. Dan lihat hasilnya sekarang.

Saya ingat betul nasihat pembimbing disertasi saya, seorang ahli gizi yang amat sederhana dan rendah hati: “It is good to be fast, but it is better to be right!” – memang bagus bisa cepat, tapi lebih baik lagi jika jadi benar.

Dana triliunan bukanlah sejumlah uang yang “biasa”. Apalagi, berasal dari keringat rakyat yang sayang bangsanya.

Keberhasilan program Makan Bergizi Gratis adalah kebanggaan kita semua, wujud nyata kepedulian kualitas generasi masa depan.

Sekalipun contoh lauk masih didominasi gorengan, dengan pemikiran mengurangi risiko basi.

Belum lagi, persoalan susu kotak, yang dalam standar gizi terbitan Kemenkes di atas sama sekali tidak tertulis di dalamnya.

Sementara di luar sana, penerima manfaat program meributkan absennya susu. Ini menunjukkan, edukasi pra program yang terbengkalai.

Era 4 sehat 5 sempurna yang masih melekat erat, termasuk di kalangan pejabat tinggi.

Akibatnya, pembagian susu kotak menjadi ironi: yang dibagikan minuman bergula aneka rasa dengan kandungan susu hanya 30%. Produk berkasta sarat kepentingan, di negara dengan etnik yang 80% masyarakatnya intoleran laktosa.

Tulisan ini dibuat di atas ketinggian 35 ribu kaki atau lebih dari 10 kilometer di atas permukaan laut dalam perjalanan kembali ke tanah air, selepas mengunjungi kerabat di Hongkong menjelang tahun baru Imlek.

Lima hari lepas dari pekerjaan rutin, mengendapkan banyak pemikiran dan merefleksikan segala sesuatunya, sehingga saya harap bisa membuat tulisan ini dibaca lebih nyaman, mampu mengungkit kearifan dan kelapangan nalar serta akal budi.

Program pemerintah “Makan Bergizi Gratis” belakangan ini disorot banyak pihak setelah resmi berjalan sejak 6 Januari yang lalu.

Beberapa kali saya diminta memberi pendapat oleh media, mulai ketika wacana program ini diangkat sebagai janji unggulan di masa Pilpres, hingga aneka isu dan ‘kejutan’ yang muncul sampai detik ini.

Pembiayaan besar menembus 70 trilyun rupiah sebagai anggaran per tahun, awalnya disebut akan difokuskan pada pelaksanaan MBG di wilayah 3T: Terluar, Tertinggal, Terbelakang.

Yang pasti bukan Jabodetabek dan seputar pulau Jawa, di mana uji coba berulang kali diselenggarakan.

Pun uji coba tidak dikelola sebagai prototipe program sesungguhnya: dari dapur penyedia, cara transportasi, waktu pembagian, sampai dengan evaluasi penerima manfaat, dan daur ulang limbah.

Sentralistik dan gagap tanggap

Cenderung bersifat sentralistik dan dikelola tanpa sosialisasi detil soal penjajagan awal alias assessment pra program, membuat banyak pihak di satu sisi gagap tanggap, di sisi lain muncul aneka reaksi.

Padahal, seyogyanya Makan Bergizi Gratis jika dipersiapkan lebih matang, melibatkan kontribusi pakar dan akademisi maka tentu akan menuai dukungan ketimbang komentar berkepanjangan.

Tidak diragukan lagi, jiwa nasionalis presiden terpilih, menjadi greget dan dorongan terbesar pelaksanaan Makan Bergizi Gratis. Sehingga, juru bicara kepresidenan saat ditanya mengapa akhirnya bukan wilayah 3T sebagai inisasi program: jawaban beliau cukup mengejutkan, ternyata dipilih daerah “yang paling siap” secara tata Kelola, bukan daerah yang paling membutuhkan.

Ditambahkannya pula, bahwa wilayah yang “paling siap” walaupun di perkotaan pulau Jawa, ada kantong-kantong kemiskinan, sehingga program ini bersifat “universal”.

Dalam beberapa pertemuan dengan pakar dan akademisi, saya meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang menentang program Makan Bergizi Gratis, yang justru bisa bergulir secara jangka panjang memperbaiki pemahaman publik tentang gizi seimbang, pola makan sehat keluarga, dan dalam jangka pendek meningkatkan kualitas pangan anak sekoah, ibu hamil-menyusui, serta balita -- paling tidak sekali dalam sehari.

Namun, program nasional berskala raksasa ini semestinya direncanakan, dipersiapkan, dijalankan bertahap dengan standar terukur baik secara efisiensi dan efikasi yang benar.

Punya sistem monitoring yang jelas sejak sebelum dimulai dan tahapan evaluasi di pelbagai lini yang terstruktur, dengan sistem umpan balik yang juga punya kelengkapan monitoring dan evaluasi, bagaimana umpan balik tersebut secara berkesinambungan memberi manfaat bergulir di kemudian hari.

Butuh waktu menjalankan juknis

Bisa saja Badan Gizi Nasional ditetapkan sebagai lembaga negara yang bertanggungjawab penuh berlangsungnya program Makan Bergizi Gratis, sebagaimana telah tercantum dalam petunjuk teknis penyelenggaraan bantuan pemerintah untuk MBG tahun anggaran 2025.