Jakarta (ANTARA) -

"Informasi awalnya proyek tersebut berada di wilayah Sungai Bambu dekat jalan layang tol, tapi ternyata akan ada 3 Tower SUTET yang akan dibangun di wilayah Kebon Bawang" kata warga RT 03 RW 09, Suhaimi di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, proses pembangunan ini tanpa melalui sosialisasi yang melibatkan warga dan warga mempertanyakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang harusnya dibuat sebelum proyek berlangsung.

“Pemukiman ini sudah lebih dulu ada dan harusnya ada sosialisasi dan pemberitahuan kepada warga sebelum adanya proyek ini berlangsung, apalagi di samping kanan kirinya rumah warga,” kata dia.

Dia mengaku pada Jumat (17/1), warga ditemui Lurah Kebon Bawang dan pihak proyek bersepakat pembangunan dihentikan. Namun pada Selasa (28/1) proyek kembali berjalan ketika satu unit truk molen dikawal pihak Kepolisian masuk ke lingkungan mereka.

“Kami berharap harus ada sosialisasi ke warga dan harus jelas kompensasi apa yang diterima warga," kata dia.

Ia mengaku khawatir keberadaan tiang SUTET di lingkungan mereka akan memberikan dampak bagi kesehatan dan keamanan warga.

“Harusnya ada sosialisasi yang jelas karena kami khawatir ada radiasi atau dampak buruk dari keberadaan SUTET," kata dia.

Sementara warga lainnya, Nailul Haq (65) mengatakan, rumahnya hanya berjarak 14 meter dari titik pembangunan tiang SUTET dan memang ada dampak yang dirasakan, mulai dari jalan yang rusak hingga percikan semen yang masuk ke rumahnya.

“Pembangunan ini sudah berlangsung sejak tiga bulan lalu,” kata dia.

Ia mengatakan, dulunya yang ada di depan rumahnya ada dua unit rumah dan dijual Rp5,5 miliar dan ternyata lokasi ini dibangun SUTET.

Nailul mengaku sudah tinggal di rumah ini sejak tahun 2005 dan pemukiman ini sudah lama ada dan saat ini malah dibangun SUTET. "Warga tentu berharap ada solusi dari persoalan ini," kata dia.

Sebelumnya, puluhan warga Jalan Swasembada Barat 1 Kebon Bawang Tanjung Priok menjalankan aksi unjuk rasa penolakan pembangunan tiang SUTET ini pada Selasa (28/1).

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melantik pejabat eselon II, III, dan IV Kementerian PKP di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta, Kamis.

Hal ini merupakan bagian dari penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Laksana (SOTK) Kementerian PKP sebagai kementerian baru.

Dalam pelantikan tersebut, dirinya melantik Pejabat Tinggi Pratama sebanyak 31 orang, Pejabat Administrator sebanyak 66 orang, dan Pejabat Pengawas sebanyak 23 orang.

Pelantikan tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan jajaran tinggi Kementerian PKP.

"Pada hari ini saya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan ini secara resmi melantik saudara-saudari dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa bersama kita," ujarnya dalam acara pelantikan itu.

Ara sebelumnya juga melantik delapan pejabat eselon I Kementerian PKP di Jakarta pada Senin (20/1).

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bakal melantik pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV di rumah susun (rusun) pada akhir bulan Januari 2025.

Menurut dia, Presiden RI Prabowo Subianto adalah presiden yang prorakyat dengan memberikan berbagai kemudahan mulai dari pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), mempercepat waktu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sekaligus membebaskan biayanya, serta sejumlah kebijakan-kebijakan lainnya yang memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah.

Dirinya juga menyampaikan bahwa berbagai upaya terkini dilakukan oleh pihaknya untuk menyediakan tiga juta rumah per tahun yang terdiri atas pembangunan dua juta rumah di pedesaan dan pembangunan satu juta apartemen di perkotaan.

Adapun upaya-upaya tersebut meliputi pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor yang dialihfungsikan antara lain untuk perumahan rakyat. Kemudian dukungan bagi program tiga juta rumah melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR), sampai dengan menarik masuk investasi dari luar negeri seperti Qatar, Uni Emirat Arab dan beberapa negara lainnya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Kita siap aturannya, kita siap lahannya. Kalau yang kemarin dari Qatar mau bangun (untuk) menengah bawah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, Qatar mau membangun hunian bagi masyarakat menengah bawah di Indonesia.

"Kita siap aturannya, kita siap lahannya. Kalau yang kemarin dari Qatar mau bangun (untuk) menengah bawah," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Kamis.

Dia menambahkan bahwa untuk tanahnya akan menggunakan lahan dari negara, berdasarkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Tanahnya dari negara, itu arahan Presiden RI. Hukumnya hukum Indonesia, jadi jelas," kata Ara.

Pemerintah Republik Indonesia dan Qatar sepakat bekerja sama dan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk sektor perumahan terkait pendanaan 1 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Penandatanganan tersebut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka Jakarta.

Pendanaan ini dilakukan dengan skema Goverment-to-Goverment antara Qatar dan Indonesia.

mHal itu menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah untuk MBR setiap tahunnya.

Adapun kerja sama pembangunan 1 juta hunian yang didanai oleh Qatar di Indonesia akan memakai lahan yang dimiliki oleh lembaga dan kementerian seperti dari aset perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

Penyediaan lahan tersebut dipastikan akan berlangsung lewat kolaborasi sehingga proses pembangunan satu juta hunian tersebut dapat segera dilakukan memenuhi target penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Lahan-lahan yang diajukan itu memang secara sengaja difokuskan di perkotaan karena pemerintah memang memprioritaskan pembangunan 1 juta hunian yang didanai Qatar tersebut untuk masyarakat kota.

Lahan yang disediakan tersebut dipastikan merupakan lahan idle atau dikenal juga sebagai tanah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga (K/L).

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Bagaimana supaya ada efisiensi? Pak Presiden RI Prabowo sudah mengatakan tiga ratus triliun rupiah lebih dilakukan efisiensi. Kita juga harus lakukan efisiensi,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait siap membentuk satuan tugas atau satgas efisiensi dan satgas proyek strategis nasional (PSN) rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

"Pada kesempatan ini juga saya mengumumkan, saya akan membentuk beberapa satgas, yang pertama saya akan bentuk adalah satgas efisiensi," ujar Maruarar atau Ara di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat Elon Musk orang paling kaya di dunia memimpin satgas efisiensi di Amerika Serikat.

Presiden RI Prabowo Subianto juga menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025

"Bagaimana supaya ada efisiensi? Pak Presiden RI Prabowo sudah mengatakan tiga ratus triliun rupiah lebih dilakukan efisiensi. Kita juga harus lakukan efisiensi," kata Ara.

Selain membentuk satgas efisiensi, dirinya juga siap untuk membentuk satgas PSN untuk rumah MBR.

"Saya juga akan membentuk satgas PSN, tapi rumah buat rakyat kecil, buat masyarakat berpenghasilan rendah," katanya.

Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.

Target tersebut tertuang dalam dokumen salinan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang dilansir di Jakarta, Kamis.

Melalui Inpres ini, Presiden mengarahkan sejumlah pejabat negara, mulai dari para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, hingga Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk melaksanakan langkah-langkah efisiensi anggaran di berbagai sektor.

Adapun poin pokok dari arahan Inpres tersebut, yakni penetapan target efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun, terdiri atas Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga, Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah.

Presiden Prabowo juga menginstruksikan pembatasan belanja non-prioritas. Gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk membatasi belanja seremonial, studi banding, dan perjalanan dinas, dengan pengurangan perjalanan dinas hingga 50%.

Selain itu, efisiensi juga menyasar belanja honorarium serta kegiatan pendukung yang tidak memiliki output terukur juga dibatasi.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara melantik 120 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Rinciannya, 31 orang Pejabat Tinggi Pratama, 66 orang Pejabat Administrator, serta 23 orang Pejabat Pengawas.

Acara pelantikan tersebut juga dihadiri beberapa pihak seperti Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia (Ketum DPP REI) Joko Suranto, dan masih banyak lagi.

“Saya yang akan bawa anak buah saya kalau ada yang korupsi. Dan saya juga siap ditahan kalau saya korupsi,” tegas Ara dalam sambutannya pada acara pelantikan tersebut.

“Saudara-saudara yang dilantik, saudara disumpah sesuai agama masing-masing. Saudara bisa bohongin saya, tapi saudara tidak bisa bohongin Tuhan,” lanjut Ara.

Ara pun berjanji untuk tidak membedakan para jajarannya, baik dari segi ras, suku, etnis maupun agama.

“Dan saya pastikan saya akan jadi pemimpin yang adil, yang tidak membedakan agama dan suku dan etnis yang ada,” tutup dia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menargetkan revitalisasi wisma atlet Kemayoran rampung seluruhnya dan siap diresmikan pada April 2025.

"Untuk tower yang sudah selesai agar segera diserahkan pengelolaannya ke Kementerian Sekretariat Negara. Untuk seluruhnya ditargetkan rampung pada April 2025 yang rencananya akan diresmikan Presiden Prabowo," kata Ara di Jakarta, Kamis.

Sementara itu, Direktur Pembangunan Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Aswin Grandiarto Sukahar mengatakan, untuk 3 tower di Blok C2 Pademangan saat ini progres revitalisasi sudah rampung.

"Alhamdulillah sudah selesai 100 persen untuk 3 tower di Blok C2. Untuk ini sudah bisa dilakukan penyerahan kunci pada Kementerian Sekretariat Negara untuk pemanfaatannya," ujar Aswin.

Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di 7 tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak 3 tower berkapasitas 1.932 unit.

Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1,2,3,4,6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR.

Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025 dengan nilai kontrak Rp357 miliar. Revitalisasi Wisma Atlet ini dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-Wika, KSO.

Blok C2 Wisma Atlet Kemayoran yang telah rampung berada di daerah Pademangan dekat gerbang tol dan dibangun sebanyak 3 tower dengan 2 tipologi unit hunian yakni 24 lantai sebanyak 1 tower dan 18 lantai sebanyak 2 tower.

Untuk jumlah unit hunian di Tower 8 tersedia 524 unit, Tower 9 sebanyak 884 unit dan Tower 10 sebanyak 524 unit.

Setiap unit hunian dilengkapi dengan meubelair seperti meja kursi di ruang tamu, tempat tidur dan lemari pakaian, AC, water heater dan ruang cuci dan jemur.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Saya bawa anak buah saya kalau ada yang korupsi. Saya juga siap ditahan kalau saya korupsi. Saya rasa bukan main-main. Kita jawab dengan integritas,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan siap ditahan kalau dirinya melakukan korupsi.

"Saya bawa anak buah saya kalau ada yang korupsi. Saya juga siap ditahan kalau saya korupsi. Saya rasa bukan main-main. Kita jawab dengan integritas," kata Ara di Jakarta, Kamis.

Memasuki 100 hari kerja Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri PKP Ara melantik 31 Pejabat Tinggi Pratama, 66 Pejabat Administrator, dan 23 Pejabat Pengawas di Wisma Atlet, Jakarta.

Hal ini merupakan bagian dari penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Laksana (SOTK) Kementerian PKP sebagai kementerian baru.

Ara berpesan kepada pejabat yang dilantik untuk menjalankan komitmen sumpah jabatan dan pakta integritas, dengan menjalankan tugas sebaik-baiknya dan menjauhi perbuatan korupsi.

Untuk itu dalam pelantikan kali ini Menteri Ara menghadirkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni Sekretaris Jendral (Sekjen) KPK Cahya H Harefa.

Sebagai bentuk sinergi, Ara juga mengundang Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai saksi dalam acara pelantikan tersebut.

"Tanpa Pak Mendagri, tidak akan ada dan berjalan SKB 3 Menteri yang mengatur mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) dan percepatan proses perizinan PBG," ujarnya.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, penyediaan hunian bagi masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah, melainkan gotong royong antara berbagai pihak.

Menurut dia, perlu kerja tim untuk bisa mewujudkan pembangunan 3 juta unit rumah yang jadi salah satu program Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, lantaran tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun ​​​​​​​untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia. Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menambah anggaran makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp100 triliun menjadi Rp171 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025.

Dia optimistis penambahan anggaran tersebut bakal berdampak signifikan bagi ekonomi Indonesia. “Jika program ini meningkat menjadi Rp171 triliun, dampaknya terhadap ekonomi akan luar biasa,” kata Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2025).

Menkeu meyakini program MBG bila terlaksana dengan total anggaran Rp171 triliun akan meningkatkan jumlah sentra dan memberikan multiplier effect yang besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di seluruh Indonesia.

"Sekolah yang memberikan MBG kepada muridnya harus menyiapkan bahannya, memasak, ada yang harus mengantar, ada yang harus mencuci dari sayuran, bahan baku sampai tempat makan. Ini merupakan pekerjaan masif labour intensive dan merata di seluruh Indonesia," kata Sri Mulyani.

Dia pun meminta lembaga keuangan, seperti perbankan, untuk turut menyukseskan program tersebut melalui dukungan pembiayaan kepada para pelaku usaha penyedia jasa terkait.

Sri Mulyani juga menitipkan pesan kepada Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) agar lembaga-lembaga keuangan ikut mensukseskan program tersebut.

Menurut Sri Mulyani, BI dan OJK bisa berperan dalam menyukseskan program itu dengan cara memastikan lembaga jasa keuangan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan terhadap program itu.

(Febrina Ratna Iskana)

Jakarta (ANTARA) - Dalam rangka peringatan Hari Gizi Nasional ke-65 KAI membagikan makan bergizi kepada peserta Edutrain LRT Jabodebek pada Kamis dan Jumat, guna meningkatkan kesadaran tentang gizi yang baik bagi generasi muda.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, Executive Vice President LRT Jabodebek Mochamad Purnomosidi mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk dukungan pihaknya terhadap program pemerintah dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi seimbang sejak usia dini.

Purnomosidi mengatakan sebanyak 189 peserta dari lima sekolah yang mengikuti program Edutrain ini menerima makanan bergizi seimbang yang telah disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Menu yang disediakan mencakup sumber karbohidrat, protein, serta vitamin dan mineral untuk mendukung tumbuh kembang anak.

“Sebagai bagian dari transportasi publik, kami tidak hanya menyediakan layanan perjalanan yang aman dan nyaman, tetapi juga ingin berkontribusi dalam hal-hal positif bagi masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami mendukung upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi yang baik bagi generasi muda,” ujarnya.

Dia menjelaskan Edutrain LRT Jabodebek bertujuan mengenalkan manfaat serta tata cara menggunakan transportasi publik kepada anak-anak dari berbagai jenjang pendidikan. Program ini memberikan pengalaman langsung menggunakan LRT Jabodebek, didampingi oleh tim edukasi yang menjelaskan keselamatan dan kenyamanan dalam transportasi publik.

“Selain mengenalkan transportasi publik, Edutrain juga bisa menjadi sarana edukasi bagi anak-anak tentang berbagai hal, termasuk kesadaran akan gaya hidup sehat. Melalui kegiatan ini, kami berharap peserta mendapatkan manfaat lebih dari sekadar perjalanan,” ucapnya.

Dia pun menyebutkan sekolah atau lembaga pendidikan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti program tersebut. Purnomosidi berharap inisiatif ini dapat menumbuhkan kebiasaan makan sehat sejak dini sekaligus mengajak lebih banyak orang untuk beralih ke transportasi publik yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Sebelumnya Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Maria Endang Sumiwi mengatakan di Jakarta, Selasa (21/1) bahwa tema HGN ke-65 adalah “Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat”, yang menyoroti pentingnya pola konsumsi makanan bergizi seimbang dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga Indonesia.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) turut memeringati Hari Gizi Nasional dengan membagikan makan bergizi kepada peserta Edutrain LRT Jabodebek pada Kamis (30/1/2025) dan Jumat (31/1/2025).

Sebanyak 189 peserta dari lima sekolah yang mengikuti program Edutrain ini menerima makanan bergizi seimbang yang telah disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak.

Menu yang disediakan mencakup sumber karbohidrat, protein, serta vitamin dan mineral untuk mendukung tumbuh kembang anak.

Humas LRT Pengoperasian LRT

Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan LRT Jabodebek terhadap program pemerintah dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi seimbang sejak usia dini.

“Sebagai bagian dari transportasi publik, kami tidak hanya menyediakan layanan perjalanan yang aman dan nyaman, tetapi juga ingin berkontribusi dalam hal-hal positif bagi masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami mendukung upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi yang baik bagi generasi muda,” ujar Executive Vice President LRT Jabodebek, Mochamad Purnomosidi dalam siaran pers, Jumat (30/1/2025).

Edutrain LRT Jabodebek adalah program edukasi yang bertujuan mengenalkan manfaat serta tata cara menggunakan transportasi publik kepada anak-anak dari berbagai jenjang pendidikan.

Program ini memberikan pengalaman langsung menggunakan LRT Jabodebek, didampingi oleh tim edukasi yang menjelaskan keselamatan dan kenyamanan dalam transportasi publik.

Sekolah atau lembaga pendidikan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti program Edutrain LRT Jabodebek.

“Selain mengenalkan transportasi publik, Edutrain juga bisa menjadi sarana edukasi bagi anak-anak tentang berbagai hal, termasuk kesadaran akan gaya hidup sehat. Melalui kegiatan ini, kami berharap peserta mendapatkan manfaat lebih dari sekadar perjalanan,” jelas Purnomosidi.

KAI melalui LRT Jabodebek terus berupaya memberikan manfaat lebih bagi masyarakat.

Peringatan Hari Gizi Nasional ini diharapkan dapat menumbuhkan kebiasaan makan sehat sejak dini sekaligus mengajak lebih banyak orang untuk beralih ke transportasi publik yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Ketua DPR RI Puan Maharani merespons adanya kritik terkait program makan bergizi gratis (MBG). Puan mendorong Pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan menyempurnakan program tersebut.

"Ya program ini kan masih baru, saya yakin Pemerintah masih harus melakukan evaluasi dan menyempurnakan," kata Puan saat dihubungi, Kamis (30/1/2025).

Puan mengatakan pihaknya akan memberi kesempatan Pemerintah untuk mengevaluasi program baru tersebut. Dia menyoroti khususnya berbagai hal teknis di lapangan.

"Jadi kami beri kesempatan kepada Pemerintah untuk mengevaluasi dan menyempurnakan satu program baru, perlu banyak hal yang dilakukan untuk teknis-teknisnya di lapangan," ucapnya.

Dia mengatakan evaluasi penting agar program tersebut benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak.

"Jadi kita tetap kawal di DPR untuk pemerintah melakukan evaluasi, sehingga nantinya betul-betul bermanfaat bagi masyarakat khususnya anak-anak," ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap capaian program makan bergizi gratis yang telah berjalan sejak 6 Januari lalu. Prabowo menargetkan pada akhir 2025 semua anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi.

Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidato pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Rabu (22/1). Prabowo mulanya membeberkan soal capaian awal program ini di bulan ini.

"Program makan bergizi kita berjalan, alhamdulillah kita telah luncurkan tanggal 6 Januari lalu. Sampai sekarang berhasil melayani 650 ribu anak-anak kita di 31 provinsi," kata Prabowo.

Prabowo menyebut kelancaran program ini tak terlepas dari kerja keras semua pihak. Dia menyebut peran para menteri hingga TNI-Polri.

Lebih lanjut, Prabowo menargetkan ada 3 juta anak yang mendapatkan makan bergizi hingga bulan April. Kemudian sampai bulan Agustus ditargetkan mencapai 6 juta anak.

Kemudian, Prabowo berharap di bulan September sudah ada 15 juta anak yang mendapat makanan bergizi. Dengan demikian, dia menargetkan, pada akhir 2025, seluruh anak Indonesia bisa mendapatkan makanan bergizi.

"September kita harapkan, 15 juta anak dan akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makanan bergizi," tegasnya.

Simak Video: Puan Ungkap Sejumlah Masalah Jadi Perhatian DPR

[Gambas:Video 20detik]

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

SOLO, KOMPAS.com - Pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Solo, Jawa Tengah masih di 7 sekolah.

Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, mengatakan, sampai saat ini masih 7 sekolah yang melaksanakan program MBG di Kecamatan Jebres.

Sebab, dapur umum SPPG yang ditunjuk dan sudah siap melaksanakan hanya di Kecamatan Jebres. Sementara dapur umum SPPG di Kecamatan Laweyan belum siap.

"(Sekarang) masih 7 titik (sekolah). Yang lainnya belum," kata Teguh di Solo, Jawa Tengah, Kamis (30/1/2025).

Menurutnya, kebutuhan dapur umum SPPG di Solo seharusnya ada 40 dapur umum.

Keberadaan dapur umum SPPG ini diharapkam mampu mencukupi kebutuhan dalam pelaksanaan program MBG di semua sekolah di Solo.

"Harusnya 40 (SPPG). Yang ditunjuk tiga (dapur umum) tapi yang siap satu (di Kecamatan Jebres)," kata dia.

Usulan soal menu makanan program makan bergizi gratis

KOMPAS.com/Labib Zamani Wali Kota Solo Teguh Prakosa.

Teguh mengusulkan agar menu makanan program MBG antara jenjang TK, SD dan SMP, SMA/SMK dibuat sendiri-sendiri.

Sehingga ada kombinasi rasa yang berbeda antara jenjang TK, SD dan SMP, SMA/SMK.

"Saya usulkan makanan yang dimakan TK, SD itu harusnya satu paket tersendiri. SMP, SMA/SMK itu satu paket tersendiri. Supaya rodok pedas sedikit tidak masalah. Kalau TK, SD pedas tidak mungkin," kata dia.

Diketahui, pelaksanaan MBG di Solo tahap pertama ada 7sekolah dengan jumlah 2.787 siswa.

Tujuh sekolah itu antara lain:

1. TK Warga
2. SD Warga
3. SDN Purwodiningratan
4. SDN Kepatihan Wetan
5. SMPN 14 Solo
6. SMA Widya Wacana
7. SMKN 8 Solo.

Menu program MBG ini didistribusikan langsung dari dapur umum satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) Jebres.