IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) kembali meminta agar Bank Tabungan Negara (BTN) bisa bertransformasi menjadi Bank Perumahan.

Menurutnya, hal itu diperlukan agar ada bank yang fokus untuk membiayai ekosistem bidang perumahan sehingga mampu membangun kepercayaan publik sekaligus meningkatkan pembangunan rumah di Indonesia.

"Saya minta ke depan BTN bisa lebih fokus untuk sektor perumahan. Untuk itu perlu transformasi besar BTN menjadi Bank Perumahan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (26/11/2024).

Maruarar menyebut, BTN selama ini memegang peran penting dan strategis dari berbagai sudut bidang perumahan. Dengan berbagai pengalaman dan jaringan mitra kerja yang ada tentunya transformasi tersebut sangat penting dan menjadi peluang besar bagi BTN untuk dapat bersaing dengan bank-bank besar lainnya di Indonesia.

Mantan anggota DPR RI itu menyebut BTN dapat membangun kerja sama dengan berbagai mitra dalam ekosistem perumahan mulai dari pengembang, pengusaha yang bergerak di sektor matetial perumahan seperti cat, kaca, semen, pasir dan lainnya.

Adanya perubahan nama bank, dikatakan Maruarar, juga harus dibarengi dengan target besar penyaluran KPR komersial dan bersubsidi untuk masyarakat. Selain itu, BTN juga harus memiliki mimpi besar agar bisa bersaing dengan bank-bank besar lainnya di Indonesia saat ini.

"Tolong dipikirkan ke depan perubahan nama bank BTN, sisi IT dan SDM akan juga penting sekali dalam desain besar perbankan agar fokus di sektor perumahan," kata dia.

Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga berharap cost of fund BTN ke depan bisa lebih efisien. Selain itu juga membangun desain besar mulai dari perubahan nama, teknologi informasi dan sumber daya manusia (SDM) yang baik.

(NIA DEVIYANA)

Pj Gubernur Bangka Belitung (Babel) Sugito meninjau simulasi makan bergizi gratis di Kabupaten Bangka. Ia berharap program tersebut bisa menjadi multiplier effect bagi masyarakat.

"Selain tujuannya meningkatkan gizi kepada anak, juga ada multiplier effect bagi peningkatan kesehatan masyarakat di Kabupaten Bangka, khususnya dan umumnya di Bangka Belitung," jelas Pj Gubernur Sugito, Selasa (26/11/2024).

Simulasi tersebut dilakukan di UPT SD Negeri 12, Desa Penyamun, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka. Program ini ialah program dari Presiden Prabowo Subianto untuk tahun 2025 mendatang.

"Sesuai dengan arahan Bapak Presiden di salah satu programnya adalah makan siang bergizi, yang akan dimulai sebenarnya di tahun 2025, namun untuk menyiapkan itu, saya minta pada Bupati dan Wali Kota untuk melakukan simulasi pemberian makanan siang bergizi ini di wilayahnya masing-masing, selama bulan November-Desember," jelasnya.

Sugito menjelaskan tujuan dari kegiatan ini agar masyarakat atau anak-anak sekolah ini tidak kaget kemudian mereka bisa menjadi kebiasaan. Lalu, bagaimana melihat animo sekaligus kultur yang ada di masyarakat. Selanjutnya, mencari bentuk karena masyarakat beraneka ragam sehingga dapat menyesuaikan dengan kearifan lokal tanpa menghilangkan dan tanpa mengurangi dari soal gizi.

"Makanya, kita ajak semua seperti Puskesmas, Dinas Kesehatan yang tentu sudah punya ahli gizi dan dokternya, jadi jangan sampai nanti program makan yang bergizi ini, masyarakat desa hanya sebagai penonton, karena harapannya mereka juga ikut terlibat dalam multiplier effect dari program ini," tambahnya.

Tak hanya itu, Sugito juga meminta kepada petugas ahli gizi agar lebih memperhatikan kondisi makanan dan mengedukasi anak-anak dengan kebiasaan baik menggunakan alat makan atau mencuci tangan sebelum makan.

Sementara, Pj Bupati Bangka M Haris mengaku senang atas kehadiran Pj Gubernur Sugito yang langsung menyaksikan uji coba makan bergizi gratis ini.

"Nanti akan dilakukan sebanyak 4 kali (makan bergizi gratis) dan kita akan melihat dari uji coba ini, apa yang harus kita evaluasi kemudian untuk kita benahi," singkat Haris.

Ia mengatakan melalui program ini dapat memberikan multiplier effect kepada masyarakat terutama di tingkat desa, seperti untuk penyediaan bahan baku dan tenaga yang menyediakan makanan.

Video: Nasib Tragis Lilis Dibunuh Pacar Sendiri, Mayatnya Dicor dalam Rumah

Video: Nasib Tragis Lilis Dibunuh Pacar Sendiri, Mayatnya Dicor dalam Rumah

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menggelar ajang kompetisi ide, keterampilan, dan bisnis di bidang perumahan bertajuk BTN HousingPreneur.

Ajang tersebut digelar untuk mendorong inovasi di sektor perumahan dengan mengedepankan keberlanjutan lingkungan.

Direktur Distribution & Institutional Funding BTN Jasmin mengatakan, BTN sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara memiliki tanggung jawab untuk berperan serta secara aktif dalam pembangunan yang memenuhi pilar ekonomi, sosial dan lingkungan. Salah satunya dengan menggelar ajang kompetisi BTN Housingpreneur.

Dok. Shutterstock/R Photography Background Ilustrasi rumah.

“Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) dipilih sebagai roadshow perdana ajang ini, dikarenakan UGM sudah terbukti sebagai wadah dan tempat yang sukses dalam membangun kreativitas bagi mahasiswa. Dan UGM sangat sesuai karena BTN Housingpreneur merupakan event kompetisi bagi para wirausahawan pada sektor perumahan dan industri pendukungnya, bagi mahasiswa serta masyarakat umum untuk mendukung tumbuh kembang kewirausahaan terkait perumahan di Indonesia yang berorientasi pada keberlanjutan,” ujar Jasmin dalam keterangannya, Selasa (26/11/2024).

Jasmin mengungkapkan, dalam program BTN Housingpreneur ini, BTN membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh calon peserta di seluruh pelosok negeri untuk berpartisipasi dalam bidang- bidang yang sesuai dengan keahlian, passion, serta program studi mahasiswa yang mendukung tema kompetisi ini.

BTN mengusung tema seputar keberlanjutan (sustainability), teknologi terkait perumahan maupun inovasi dan teknologi baru untuk industri-industri pendukung perumahan (ekosistem perumahan) dengan basis kewirausahaan.

Tangerang (ANTARA) - Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) menyambut baik dan memberikan apresiasi atas keluarnya surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri tentang dukungan percepatan pelaksanaan program tiga juta rumah.

Ketua Umum DPP Himperra Ari Tri Priyono di Tangerang, Selasa, mengatakan keputusan yang ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum disambut gembira oleh pengembang anggota Himperra seluruh Indonesia.

“Himperra berharap untuk segera ditindaklanjuti oleh para kepala daerah sehingga makin banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa memiliki rumah,” katanya dalam keterangan.

Menurut dia, langkah kolaborasi yang dilakukan tiga menteri itu merupakan kado istimewa buat MBR karena membantu meringankan beban masyarakat untuk membeli atau memiliki rumah.

Oleh karena itu, dalam ajang Rakernas Himperra yang akan berlangsung pada Desember 2024, Himperra akan memberikan piagam dan penghargaan khusus untuk Maruarar Sirait selaku Menteri PKP, Tito Karnavian sebagai Mendagri, dan Dody Hanggodo sebagai Menteri PU.

Penghargaan yang akan diberikan kepada tiga menteri itu, ujarnya, sebagai bentuk apresiasi dari Himperra kepada para pengambil kebijakan yang terbukti mampu membuat gebrakan cepat dan dukungan nyata prorakyat, sehingga memudahkan masyarakat memiliki rumah.

Setelah keluarnya SKB 3 menteri ini, Himperra juga mengimbau untuk dilanjutkan lagi dengan SKB dengan berbagai kementerian lain yang terkait dengan sektor perumahan nasional dan agenda nasional percepatan program tiga juta Rumah.

Misalnya dengan Kementerian ATR/BPN terkait dengan LSD (Lahan Sawah Dilindungi), dan berbagai hal terkait sertifikat. Dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pinjaman daring, Kementerian Lingkungan Hidup terkait amdal, UPL & UKL, Kementerian ESDM terkait pemanfaatan air tanah dan berbagai lembaga lain seperti PLN serta BPJS-TK.

Kerja sama dengan berbagai lembaga itu, katanya, untuk menyukseskan program pembangunan tiga juta rumah, sekaligus membantu MBR sesuai visi negara yang prorakyat.

“Himperra selama ini tetap konsisten mendukung program-program pemerintah di dalam pemenuhan rumah untuk MBR. Kami akan menjadi mitra utama pemerintah, bersama bergotong royong dalam penyediaan perumahan untuk rakyat,” katanya

SKB yang ditanda tangani oleh tiga menteri itu mengatur tiga hal yang akan membantu kelancaran program tiga juta rumah, yakni terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 menjadi 10 hari.

SKB akan ditindaklanjuti dengan pembuatan peraturan kepala daerah (Perkada) yang paling lambat ditargetkan akan selesai pada Desember 2024.

Tangerang (ANTARA) - Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) menyambut baik dan memberikan apresiasi atas keluarnya surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri tentang dukungan percepatan pelaksanaan program tiga juta rumah.

Ketua Umum DPP Himperra Ari Tri Priyono di Tangerang, Selasa, mengatakan keputusan yang ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum disambut gembira oleh pengembang anggota Himperra seluruh Indonesia.

“Himperra berharap untuk segera ditindaklanjuti oleh para kepala daerah sehingga makin banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa memiliki rumah,” katanya dalam keterangan.

Menurut dia, langkah kolaborasi yang dilakukan tiga menteri itu merupakan kado istimewa buat MBR karena membantu meringankan beban masyarakat untuk membeli atau memiliki rumah.

Oleh karena itu, dalam ajang Rakernas Himperra yang akan berlangsung pada Desember 2024, Himperra akan memberikan piagam dan penghargaan khusus untuk Maruarar Sirait selaku Menteri PKP, Tito Karnavian sebagai Mendagri, dan Dody Hanggodo sebagai Menteri PU.

Penghargaan yang akan diberikan kepada tiga menteri itu, ujarnya, sebagai bentuk apresiasi dari Himperra kepada para pengambil kebijakan yang terbukti mampu membuat gebrakan cepat dan dukungan nyata prorakyat, sehingga memudahkan masyarakat memiliki rumah.

Setelah keluarnya SKB 3 menteri ini, Himperra juga mengimbau untuk dilanjutkan lagi dengan SKB dengan berbagai kementerian lain yang terkait dengan sektor perumahan nasional dan agenda nasional percepatan program tiga juta Rumah.

Misalnya dengan Kementerian ATR/BPN terkait dengan LSD (Lahan Sawah Dilindungi), dan berbagai hal terkait sertifikat. Dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pinjaman daring, Kementerian Lingkungan Hidup terkait amdal, UPL & UKL, Kementerian ESDM terkait pemanfaatan air tanah dan berbagai lembaga lain seperti PLN serta BPJS-TK.

Kerja sama dengan berbagai lembaga itu, katanya, untuk menyukseskan program pembangunan tiga juta rumah, sekaligus membantu MBR sesuai visi negara yang prorakyat.

“Himperra selama ini tetap konsisten mendukung program-program pemerintah di dalam pemenuhan rumah untuk MBR. Kami akan menjadi mitra utama pemerintah, bersama bergotong royong dalam penyediaan perumahan untuk rakyat,” katanya

SKB yang ditanda tangani oleh tiga menteri itu mengatur tiga hal yang akan membantu kelancaran program tiga juta rumah, yakni terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 menjadi 10 hari.

SKB akan ditindaklanjuti dengan pembuatan peraturan kepala daerah (Perkada) yang paling lambat ditargetkan akan selesai pada Desember 2024.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta, Investor.id- Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) berharap Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah ditindaklanjuti para kepala daerah.

Ketua Umum DPP Himperra, Ari Tri Priyono, SKB Tiga Menteri itu dapat memudahkan masyarakat untuk membeli rumah.

“Himperra mengucapkan terimakasih atas digulirkannya SKB Tiga Menteri ini. Pemerintah bergerak cepat. Ini menunjukkan Presiden Prabowo dan para menterinya pro rakyat. Sesuai isi SKB, Himperra berharap untuk segera ditindaklanjuti oleh para kepala daerah sehingga makin banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa memiliki rumah,” kata Ari dalam siaran pers Selasa (26/11/2024).

Dia menambahkan, pihaknya menyambut gembira SKB Tiga Menteri tersebut sekaligus memberi apresiasi. Hal itu dilontarkan Himperra saat beraudiensi dan berdiskusi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait di kantor Kementerian PKP, di Jakarta, Senin (25/11/2024).

Sebagaimana diberitakan, selain ditandatangani Menteri PKP, SKB Tiga Menteri itu diteken oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan Menteri Pekerjaan Umum (Dody Hanggodo).

Substansi SKB itu mencakup penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Selain itu, mempercepat pengurusan PBG menjadi 10 hari dari semula paling lama 28 hari.

SKB Tiga Menteri itu juga menginstruksikan kepada gubernur, penjabat gubernur, bupati/wali kota dan penjabat bupati/penjabat wali kota untuk menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Ari mengatakan, langkah kolaborasi yang dilakukan oleh tiga menteri Presiden Prabowo Subianto itu merupakan kado istimewa buat MBR karena sangat membantu meringankan beban masyarakat untuk membeli atau memiliki rumah.

Oleh karena itu, kata dia, dalam ajang Rakernas Himperra, yang akan berlangsung Desember 2024, Himperra akan memberikan piagam dan penghargaan khusus untuk Menteri PKP Maruarar Sirait, Mendagri Tito Karnavian, dan Menteri PU Dody Hanggodo.

Di sisi lain, tambah Ari, setelah keluarnya SKB Tiga Menteri ini, Himperra juga menghimbau untuk dihadirkan SKB lain dengan berbagai kementrian dan Lembaga lain yang terkait dengan sektor perumahan nasional dan percepatan Program Tiga Juta Rumah.

Misalnya, kata dia, SKB dengan kementrian ATR/BPN terkait LSD (Lahan Sawah Dilindungi) dan berbagai hal terkait pensertifikatan.

Lalu, dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pinjaman online (pinjol). Termasuk dengan Kementrian Lingkungan Hidup terkait Amdal, UPL & UKL, Kementrian ESDM terkait pemanfaatan air tanah dan berbagai lembaga lain seperti PLN dan BPJS-TK. Bahkan dengan Kapolri.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JEMBER, iNews.id – Hujan deras yang melanda Jember, Jawa Timur menyebabkan anak sungai meluap. Kejadian tersebut terekam video amatir warga.

Dalam video tersebut terlihat detik-detik memperlihatkan saat air banjir meluber ke di Desa Selodakon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Banjir menyababkan jalanan tidak dapat dilalui kendaran.

Setelah air surut, warga langsung bergotong-royong membersihkan sumbatan berupa potongan kayu dan bambu yang terbawa arus air sungan dan menyebabkan air meluber ke jalan. 

Salah satu warga, Pardi menuturkan, banjir juga merambah wilayah Desa Sidomulyo, hingga memasuki halaman rumah warga. Kondisi ini dimanfaatkan oleh anak-anak menjadi hiburan untuk bermain air.

"Ini penampungan air kadang-kadang gak muat akhirnya muntah semua airnya," ujar Pardi di lokasi.

Editor: Kurnia Illahi

JAKARTA, KOMPAS.com - Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) menyambut baik keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

SKB 3 Menteri ini mengatur tiga hal yakni pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari.

Selanjutnya, SKB akan ditindaklanjuti dengan pembuatan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang paling lambat ditargetkan akan selesai pada Desember 2024.

Ketua Umum DPP Himperra Ari Tri Priyono mengatakan, pengembang anggota Himperra seluruh Indonesia mengapresiasi keputusan yang ditandatangangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum (PU).

“Pemerintah bergerak cepat. Ini menunjukkan Presiden Prabowo dan para menterinya pro rakyat. Sesuai isi SKB, Himperra berharap untuk segera ditindaklanjuti oleh para kepala daerah sehingga makin banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa memiliki rumah,” tutur Ari, usai berdiskusi dengan Menteri PKP Maruarar Sirait, di Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Menurut Ari, langkah kolaborasi yang dilakukan tiga menteri itu merupakan kado istimewa buat MBR karena sangat membantu meringankan beban masyarakat untuk membeli atau memiliki rumah.

Setelah keluarnya SKB 3 Menteri ini, Himperra juga mengimbau untuk dilanjutkan lagi dengan SKB dengan berbagai kementerian lain yang terkait dengan sektor Perumahan Nasional dan Agenda Nasional percepatan Program 3 juta Rumah.

Misalnya dengan Kementerian ATR/BPN terkait Lahan Sawah Dilindungi (LSD), dan berbagai hal terkait sertifikasi lahan dan bangunan.

Kemudian dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pinjaman online, Kementrian Lingkungan Hidup terkait Amdal, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL-UKL).

Selanjutnya dengan Kementerian ESDM terkait pemanfaat air tanah dan berbagai lembaga lain seperti PLN serta BPJS-TK.

Selain itu, kata Ari, perlu juga menggandeng Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyangkut kasus pemanggilan pengembang anggota Himperra yang dituding melakukan berbagai pelanggaran pembangunan rumah.

Kerjasama dengan berbagai lembaga itu bertujuan untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah, sekaligus membantu MBR sesuai visi negara yang pro rakyat.

Ari mengeklaim, selama ini Himperra konsisten mendukung program-program pemerintah di dalam pemenuhan rumah untuk MBR.

"Kami akan menjadi mitra utama pemerintah, bersama bergotong royong dalam penyediaan perumahan untuk rakyat,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyebut pekerja dapat memanfaatkan program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) untuk memperoleh rumah atapun renovasi. Program ini dapat memperkuat program tiga juga rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto meski badan belum melakukan pembahasan integrasi layanan.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyusul adanya rencana Satgas Perumahan untuk merumuskan skema pembiayaan program tersebut, salah satunya bauran sumber dana perumahan dari lembaga seperti BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, dan Asabri.

“Kita belum ada pembicaraan tentang hal itu,” kata Anggoro kepada awak media di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Anggoro menyebut, BPJS Ketenagakerjaan sendiri telah memiliki program serupa, yakni manfaat layanan tambahan (MLT) dalam program Jaminan Hari Tua (JHT).

Melalui program tersebut, dia mengatakan bahwa, para pekerja bisa mendapatkan manfaat salah satunya untuk pembelian rumah, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), renovasi rumah, atau untuk membayar DP awal rumah.

Namun demikian, pemanfaatan MLT sendiri tergantung dari masing-masing pekerja. “Saat ini memang bergantung dengan pekerja mereka butuh rumah atau nggak,” ujarnya.

Sebagai informasi, program MLT sendiri telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.17/2021 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan Dalam Program Jaminan Hari Tua. Fasilitas yang diberikan yakni pembiayaan perumahan yang dibiayai dari dana investasi program JHT.

Melansir laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, tujuan dari adanya program tersebut yakni memenuhi kebutuhan primer pekerja yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan berupa kepemilikan rumah sendiri.

Adapun, BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan berbagai lembaga keuangan bank dan juga developer properti dalam menjalankan program ini.

Dalam catatan Bisnis, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap, butuh anggaran Rp53,6 triliun untuk merealisasikan program 3 juta rumah.

Untuk itu, Kementerian PKP membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp48,4 triliun untuk pagu 2025. Pasalnya, pagu Kementerian PKP di 2025 hanya Rp5,1 triliun.

“Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP," jelas Ara dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (17/11/2024).

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menggelar ajang kompetisi ide, keterampilan, dan bisnis di bidang perumahan bertajuk BTN HousingPreneur. Hadiahnya mencapai Rp 1 miliar.

Direktur Distribution & Institutional Funding BTN Jasmin menjelaskan, kompetisi BTN Housingpreneur ini dilakukan roadshow dimulai dari kampus Universitas Gadjah Mada (UGM). UGM dipilih karena dianggap sebagai kampus yang sukses membangun kreativitas bagi mahasiswa.

"Dan UGM sangat sesuai karena BTN Housingpreneur merupakan event kompetisi bagi para wirausahawan pada sektor perumahan dan industri pendukungnya, bagi mahasiswa serta masyarakat umum untuk mendukung tumbuh kembang kewirausahaan terkait perumahan di Indonesia yang berorientasi pada keberlanjutan," ujar Jasmin dikutip dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/11/2024).

Jasmin menjelaskan, dalam program BTN Housingpreneur ini, BTN membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh calon peserta di seluruh pelosok negeri untuk berpartisipasi dalam bidang-bidang yang sesuai dengan keahlian, passion, serta program studi mahasiswa yang mendukung tema kompetisi ini.

BTN mengusung tema seputar keberlanjutan (sustainability), teknologi terkait perumahan maupun inovasi dan teknologi baru untuk industri-industri pendukung perumahan (ekosistem perumahan) dengan basis kewirausahaan.

"Kami berharap acara ini dapat turut menciptakan munculnya wirausahawan baru yang akan berkontribusi untuk mengurangi backlog perumahan di Indonesia sekaligus untuk mendukung program 3 juta rumah. Pada akhirnya nanti, setiap pemenang berkesempatan menjadi mitra bisnis BTN dan tergabung dalam komunitas ekosistem perumahan skala nasional," katanya.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando menambahkan, dalam ajang kompetisi BTN Housingpreneur total hadiah yang disediakan sekitar Rp 1 miliar. Untuk itu, dia berharap seluruh masyarakat dan mahasiswa di Indonesia bisa berpartisipasi dalam ajang tersebut.

Menurut Ramon, BTN Housingpreneur layak diikuti oleh masyarakat dan mahasiswa karena ajang ini dimaksudkan untuk memberdayakan pengusaha muda dan inovator yang peduli dengan kelestarian lingkungan dalam industri properti. Harapannya, acara ini dapat meng-akselerasi para wirausahawan properti dengan orientasi berkelanjutan.

"Untuk itu, BTN HousingPreneur menjadi salah satu kontribusi kami terhadap visi Indonesia Emas 2045 dengan menumbuhkembangkan wirausahawan muda unggul dan berkualitas di bidang properti," ujar Ramon.

Adapun, ajang kompetisi ini akan mencari ide-ide unggulan dari beberapa kategori. Ada kategori yang bisa diikuti oleh developer dan pengusaha yang sudah memiliki bisnis established seperti, Best Eco House Design, Best Housing Related Innovation,
Best Landed Residential: Best Affordable House Development, Best Resdential: Best Eco Residential, dan Best Residential: Best Syariah Project. Lalu, ada juga dua kategori lain yang bisa diikuti oleh mahasiswa dan umum yang berbentuk ide bisnis, yakni Best Eco House Design dan Best Housing-Related Innovations.

Peserta BTN Housingpreneur akan menjalani 2 tahap penjurian, tahap pertama adalah seleksi berkas dan evaluasi bisnis serta ide. Lalu, tahap kedua melakukan Live Pitching an Grand Judging. Setelah acara Kick Off di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta ini, BTN Housingpreneur akan dilanjutkan dengan Roadshow di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan beberapa kampus lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait berpesan agar implementasi program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak diwajibkan dan sifatnya harus sukarela.

Pesan tersebut disampaikan Ara dalam pertemuannya dengan Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho pada Senin (25/11/2024).

Pada saat yang sama, Ara juga meminta agar BP Tapera dapat terlebih dahulu menerbitkan terobosan dan inovasi dalam rangka menarik minat dan kepercayaan masyarakat calon peserta Tapera.

"Saya sampaikan bagaimana BP Tapera menyiapkan terobosan agar bisa diminati, jadi orang mau menabung di Tapera bukan karena paksaan, tapi ada keuntungannya. Karena menurut saya tabungan itu harus sukarela," kata Ara dalam rapat yang digelar Senin (25/11/2024).

Sejalan dengan hal itu, dirinya mengaku telah menginstruksikan BP Tapera untuk dapat segera menyiapkan strategi dan program kerja yang lebih jelas. Kemudian, menginventarisir aturan yang lebih mencerminkan keadilan dan kemanfaatan.

Ara menjelaskan dirinya bakal menagih terobosan inovasi itu pada BP Tapera pada minggu depan. Sekaligus, dirinya juga mewanti-wanti agar praktik pengelolaan tabungan perumahan rakyat nantinya harus bebas dari korupsi.

"Saya minta minggu depan mereka siapkan. Inovasinya bagaimana merebut kepercayaan masyarakat, transparan, tidak ada korupsi, efisien," tegas Ara.

Lebih lanjut, Ara menegaskan BP Tapera bisa bergerak cepat dan berjalan dengan baik, maka pengelolaan investasinya harus benar-benar dikelola dengan aman, menguntungkan dan legalitasnya harus sesuai aturan.

"Jangan sampai ditaruh di tempat yang salah investasinya seperti yang sudah cukup banyak terjadi di Indonesia, kemudian legalitasnya harus betul sesuai aturan dan harus menguntungkan," ujarnya.

BEKASI, KOMPAS.com -Denden Imadudin Soleh, salah satu pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang ditangkap terkait kasus situs judi online, tinggal di Perumahan Vida, salah satu perumahan elite di Kota Bekasi.

Persisnya, Denden tinggal di Cluster Botanica, Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustikajaya.

Di perumahan ini, Denden tinggal bersama istrinya, I, dan dua anaknya sejak 2020 silam.

"(Denden) memang termasuk warga baru di Botanica. Pak Denden beli rumah dan tinggal di nomor tiga. Sudah tinggal sejak tahun 2020," ujar seorang warga berinisial IL (46) ketika ditemui Kompas.com, Selasa (26/11/2024).

Pantauan Kompas.com pada Selasa siang, gerbang pintu Cluster Botanica dijaga ketat oleh beberapa sekuriti.

Untuk bisa memasuki area dalam Cluster Botanica, setiap pengunjung tidak bisa keluar-masuk secara leluasa.

Setiap pengunjung wajib melapor terlebih dahulu ke pihak sekuriti.

Di area dalam Cluster Botanica, terdapat sebuah pendopo yang berada di tengah taman.

Aktivitas pemilik rumah terlihat sepi, hanya ada beberapa warga yang keluar-masuk cluster.

IL menyebut bahwa warga Cluster Botanica umumnya mengetahui sosok Denden sebagai pegawai Komdigi.

Warga setempat juga cukup mengenal dekat dengan sosok Denden dan istrinya yang aktif dalam kegiatan pengajian dan posyandu setempat.

"(Denden) termasuk sering (terlibat kegiatan pengajian). Asik kalau lagi ngobrol-ngobrol masalah keagamaan, dia suka nanya," kata IL.

IL mengungkapkan, Denden termasuk warga yang ringan mengulurkan tangan untuk memberikan donasi.

Kemurahan hati inilah yang membuat warga setempat mengenal Denden sebagai sosok yang baik.

"Aktif mau ngasih donasi, besar-kecil itu relatif, tapi dia berkontribusi," ungkap IL.

Namun, pandangan warga terhadap sosok Denden seketika berubah ketika sejumlah personel Polda Metro Jaya menggeledah rumahnya pada akhir Oktober 2024, sekitar pukul 22.00 WIB.

Saat itu, petugas menggeledah kediaman Denden hingga pukul 03.00 WIB.

Petugas turut membawa sejumlah barang dari kediaman Denden.

IL tidak bisa memastikan apakah petugas menangkap Denden pada saat penggeledahan, atau sebelum penggeledahan dilakukan.

Namun, ia memastikan bahwa Denden berada di lokasi pada saat penggeledahan dilaksanakan.

"Ada Pak Deden dan kooperatif sama petugas kepolisian," imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya akhirnya menampilkan tersangka Adhi Kismanto dan Denden Imadudin Soleh, pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang ditangkap terkait kasus situs judi online.

Berdasarkan pantauan Kompas.com pada Senin (25/11/2024), keduanya dipamerkan ke hadapan awak media bersama 22 tersangka lain yang turut ditangkap dalam kasus ini.

Sama seperti yang lainnya, mereka mengenakan kemeja berwarna oranye bertuliskan “Tahanan Polda Metro Jaya” yang terletak di punggung.

Hanya saja, mereka mengenakan celana pendek.

Diketahui, penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 24 orang sebagai tersangka terkait skandal judi online yang melibatkan oknum pegawai di Kemenkomdigi.

Dari ke-24 tersangka tersebut, mereka memiliki peran masing-masing, mulai dari bandar, pemilik atau pengelola website, hingga agen pencari situs judi.

Selain itu, ada juga yang berperan sebagai penampung uang setoran dari agen hingga memverifikasi website judi agar tidak terblokir.

Padahal, Kemenkomdigi seharusnya memiliki kewenangan untuk memblokir situs judi.

Namun, mereka justru memanfaatkan wewenang tersebut untuk meraup keuntungan pribadi.

Para tersangka disangka melanggar Pasal 303 KUHP tentang judi dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun, Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (2) UU ITE dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun, dan Pasal 5 juncto Pasal 2 ayat (1) huruf t dan z UU TPPU dengan ancaman penjara paling lama 20 tahun.