SUMENEP, KOMPAS.com - Sepasang suami istri di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mengundurkan diri sebagai relawan di dapur makan bergizi gratis (MBG).

Pasutri tersebut adalah Moh Farid (56) dan Asia Wulandari (48), warga Desa Pandian, Kecamatan Kota, yang sehari-hari menjalankan usaha warung nasi.

Farid awalnya bertugas di bagian pemorsian, sementara istrinya, yang akrab disapa Wulan, ditugaskan di bagian penyayuran.

Farid menjelaskan bahwa relawan di bagian penyayuran bekerja sejak pukul 01.00 WIB hingga selesai, memasak sayur bersama relawan lain yang bertugas memasak nasi.

Sementara itu, relawan di bagian pemorsian mulai bekerja sejak pukul 04.00 WIB hingga semua menu selesai dimasak.

Keduanya memutuskan untuk mengundurkan diri setelah dipindahtugaskan ke bagian lain.

Farid ditugaskan sebagai sekuriti dapur, sedangkan Wulan dipindah ke bagian pemorsian.

Farid mengungkapkan bahwa istrinya memilih mundur karena jam kerja di dapur makan bergizi gratis bersamaan dengan jadwal buka warung nasi mereka yang telah dirintis selama 13 tahun.

Farid juga merasa tidak nyaman karena harus bekerja sendirian sebagai sekuriti.

Alasan lain di balik pengunduran diri mereka adalah tidak adanya kepastian mengenai gaji yang akan diterima selama bekerja di dapur makan bergizi gratis.

Farid mengungkapkan bahwa sejak mengikuti pelatihan di Kodim 0827 Sumenep pada September 2024, tidak ada dokumen yang ditandatangani terkait besaran gaji.

"Tidak ada sama sekali hitam di atas putih, Mas," kata Farid kepada Kompas.com saat ditemui di rumahnya, Kamis (30/1/2025).

Farid juga sempat menanyakan kepada Kepala Satuan Pemenuhan Gizi Gratis (SPPG), Mohammad Kholilur Rahman, mengenai kepastian gaji saat berkunjung ke rumahnya pada 11 Januari 2025.

Namun, dia tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Farid hanya mengetahui bahwa nominal gaji relawan yang bertugas di malam dan siang hari berbeda.

Hingga pengunduran diri mereka, Farid tetap tidak tahu berapa gaji yang akan diterima.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan siap ditahan kalau dirinya melakukan korupsi.

"Saya bawa anak buah saya kalau ada yang korupsi. Saya juga siap ditahan kalau saya korupsi. Saya rasa bukan main-main. Kita jawab dengan integritas," kata Ara, panggilan akrabnya, di Jakarta, Kamis.

Memasuki 100 hari kerja Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri PKP Ara melantik 31 Pejabat Tinggi Pratama, 66 Pejabat Administrator, dan 23 Pejabat Pengawas di Wisma Atlet, Jakarta.

Hal ini merupakan bagian dari penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Laksana (SOTK) Kementerian PKP sebagai kementerian baru.

Ara berpesan kepada pejabat yang dilantik untuk menjalankan komitmen sumpah jabatan dan pakta integritas, dengan menjalankan tugas sebaik-baiknya dan menjauhi perbuatan korupsi.

Untuk itu dalam pelantikan kali ini Menteri Ara menghadirkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni Sekretaris Jendral (Sekjen) KPK Cahya H Harefa.

Sebagai bentuk sinergi, Ara juga mengundang Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai saksi dalam acara pelantikan tersebut.

IDXChannel- Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memerintahkan untuk mengelola lahan-lahan tidur dalam rangka mendukung Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Ya, jadi yang tadi saya sampaikan bahwa kita TNI mempunyai program ketahanan pangan tentu itu untuk mendukung program makan bergizi juga. Saya di Kodam-Kodam saya perintahkan Pangdam untuk mengelola lahan-lahan tidur dan menanam seperti kangkung, kemudian juga menanam ikan, lele, dan ayam petelur, dan nantinya hasilnya digunakan untuk mendukung program makan bergizi,” ujar Agus di sela Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Gedung The Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).

Senada dengan Panglima TNI, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menegaskan bahwa Polri turut berpartisipasi aktif dalam program ketahanan pangan untuk mendukung MBG dengan berbagai kegiatan konkret di lapangan.

“Menambahkan yang disampaikan oleh Bapak Panglima terkait dengan program ketahanan pangan, jadi kita melaksanakan kegiatan untuk mendukung program tersebut dengan beberapa kegiatan antara lain program pekarangan bergizi yang tadi disampaikan oleh beliau, kemudian juga melaksanakan kegiatan penanaman bersama-sama dengan masyarakat dan kelompok tani satu juta lahan untuk tanaman jagung,” tutur Listyo.

Selain itu, program ketahanan pangan juga mencakup pengelolaan tanaman padi sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. Dengan sinergi antara TNI, Polri, dan masyarakat, diharapkan program makan bergizi gratis dapat berjalan secara berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan ketersediaan pangan yang mencukupi dan bergizi, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk mencapai swasembada pangan dalam beberapa tahun ke depan.

“Pak Panglima juga memiliki tugas yang sama, saya kira beliau membantu ketahanan pangan juga untuk program tanaman padi. Jadi kita bersama untuk mendukung dan mewujudkan program tersebut sesuai dengan harapan Bapak Presiden untuk dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan kita betul-betul bisa swasembada pangan,” ujar Listyo.

(kunthi fahmar sandy)

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memerintahkan untuk mengelola lahan-lahan tidur dalam rangka mendukung Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

?Ya, jadi yang tadi saya sampaikan bahwa TNI mempunyai program ketahanan pangan tentu itu untuk mendukung program makan bergizi juga. Di Kodam-Kodam, saya perintahkan Pangdam untuk mengelola lahan-lahan tidur dan menanam seperti kangkung, kemudian juga menanam ikan, lele, dan ayam petelur, dan nantinya hasilnya digunakan untuk mendukung program makan bergizi,? ujar Agus Subiyanto di sela Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Gedung The Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).

Senada dengan Panglima TNI, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menegaskan bahwa Polri turut berpartisipasi aktif dalam program ketahanan pangan untuk mendukung MBG dengan berbagai kegiatan konkret di lapangan.



?Menambahkan yang disampaikan oleh Panglima TNI terkait dengan program ketahanan pangan, jadi kita melaksanakan kegiatan untuk mendukung program tersebut dengan beberapa kegiatan antara lain program pekarangan bergizi yang tadi disampaikan oleh beliau, kemudian juga melaksanakan kegiatan penanaman bersama-sama dengan masyarakat dan kelompok tani satu juta lahan untuk tanaman jagung,? jelas Listyo.

Selain itu, kata Listyo, program ketahanan pangan juga mencakup pengelolaan tanaman padi sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan nasional.

Dengan sinergi antara TNI, Polri, dan masyarakat, diharapkan program makan bergizi gratis dapat berjalan secara berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan ketersediaan pangan yang mencukupi dan bergizi, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk mencapai swasembada pangan dalam beberapa tahun ke depan.

?Panglima juga memiliki tugas yang sama, membantu ketahanan pangan juga untuk program tanaman padi. Jadi kita bersama untuk mendukung dan mewujudkan program tersebut sesuai dengan harapan Presiden sehingga dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan kita betul-betul bisa swasembada pangan,? tegas Listyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melakukan efisiensi anggaran Rp306,69 triliun, yang sebagian besar akan direlokasi untuk pendanaan program makan bergizi gratis. Ekonom menilai relokasi anggaran ke program makan bergizi gratis tidak akan mengerek pertumbuhan ekonomi secara signifikan, bahkan bisa berdampak negatif.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengakui program makan bergizi gratis (MBG) bisa berdampak positif ke pertumbuhan ekonomi lewat peningkatan faktor konsumsi.

Alasannya, permintaan akan bahan-bahan makanan untuk pemenuhan program MBG akan meningkat. Apalagi, pemerintah berniat menambah anggaran program MBG agar penerima manfaatnya bisa diperluas hingga akhir tahun.

Masalahnya, sambung Esther, pertumbuhan ekonomi bukan hanya ditentukan oleh faktor konsumsi. Jika pemerintah hanya memfokuskan anggaran ke program MBG maka ditakutkan program pemerintah yang mendorong pertumbuhan ekonomi dari faktor investasi dan ekspor malah akan diabaikan.

"Kan faktor-faktor pertumbuhan ekonomi lainnya kan ada investasi, ada ekspor, itu juga didorong. Jadi jangan hanya dari sisi konsumsi saja gitu," ujar Esther, Kamis (30/1/2025).

Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi yang disebabkan program MBG tidak akan serta-serta mengompensasi dampak negatif dari efisiensi anggaran hingga Rp306,69 triliun yang bersumber dari program-program lain.

Lebih lanjut, pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro ini mengingatkan tiga faktor yang harus diperhatikan pemerintah agar program MBG bisa memberi dampak positif secara maksimal ke pertumbuhan ekonomi.

Pertama, program MBG harus memanfaatkan sumber pangan lokal. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu melakukan impor pangan yang akan berdampak negatif ke pertumbuhan ekonomi dan cadangan devisa.

Kedua, program MBG wajib mengikutsertakan usaha mikro-kecil-menengah (UMKM). Dengan demikian, pemerintah tidak hanya menggandeng pengusaha katering besar sehingga terjadi inklusivitas pertumbuhan ekonomi.

Kendati demikian, sambungnya Esther, perlu dilakukan evaluasi secara berkala kepada pelaku UMKM yang terlibat dalam program MBG agar standar produknya juga tetap terjaga.

Ketiga, dari sisi finansial dan manajemen, program MBG harus memerhatikan efisiensi anggaran namun sekaligus kepenuhan gizi dari produknya.

"Nah itu baru nanti akan mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi dan akan lebih merata karena kuenya ini dibagi semuanya," ringkas Esther.

Esther turut menjelaskan Indef sempat melakukan riset atas dampak program MBG ke pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025. Studi tersebut berdasarkan proyek percontohan (pilot project) program MBG yang sudah dilakukan di sejumlah daerah oleh GoTo Group pertengahan 2024.

Hasilnya, program MBG menunjukkan efek pengganda (multiplier effect) yang cukup besar. Program MBG diproyeksikan dapat mendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 0,06% atau sekitar Rp 14,61 triliun pada 2025.

Selain itu, anggaran program MBG diyakini dapat mendorong pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,19% dan mendorong pertumbuhan upah tenaga kerja sebesar 0,39%.

Hanya saja, studi tersebut berdasarkan anggaran program MBG sebesar Rp71 triliun sepanjang 2025. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan akan ada penambahan anggaran program MBG sebesar Rp100 triliun sehingga total menjadi Rp171 triliun pada 2025.

Esther mengaku Indef perlu melakukan perhitungan ulang sebelum bisa menjelaskan kontribusi program MBG ke pertumbuhan ekonomi usai terjadi pertambahan anggaran. Begitu juga dengan efek negatif pemotongan anggaran Rp306,69 triliun ke pertumbuhan ekonomi, Indef perlu melakukan perhitungan mendetailkan terlebih dahulu.

Sementara itu, Sri Mulyani menjelaskan tujuan penambahan anggaran Rp100 triliun agar penerima manfaat program MBG bisa diperluas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto: dari target awalnya sebanyak 17,9 juta menjadi 40—82,9 juta pada akhir 2025.

"Apabila [program MBG] mencakup seluruh anak-anak di Indonesia, ibu hamil, PAUD sampai dengan anak sekolah, jumlahnya mencapai sekitar 90 juta penerima manfaat," jelas Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2024).

Bendahara negara itu memproyeksikan pertambahan anggaran MBG tersebut akan memberi kontribusi sebesar 0,7% terhadap pembentukan PDB.

Sementara itu, tenaga kerja yang terlibat diproyeksikan berkisar 185.000 orang. Lalu, kemiskinan diperkirakan berkurang hingga 0,19 persentase poin.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan siap ditahan kalau dirinya melakukan korupsi.

"Saya bawa anak buah saya kalau ada yang korupsi. Saya juga siap ditahan kalau saya korupsi. Saya rasa bukan main-main. Kita jawab dengan integritas," kata Ara di Jakarta, Kamis.

Memasuki 100 hari kerja Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri PKP Ara melantik 31 Pejabat Tinggi Pratama, 66 Pejabat Administrator, dan 23 Pejabat Pengawas di Wisma Atlet, Jakarta.

Hal ini merupakan bagian dari penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Laksana (SOTK) Kementerian PKP sebagai kementerian baru.

Ara berpesan kepada pejabat yang dilantik untuk menjalankan komitmen sumpah jabatan dan pakta integritas, dengan menjalankan tugas sebaik-baiknya dan menjauhi perbuatan korupsi.

Untuk itu dalam pelantikan kali ini Menteri Ara menghadirkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni Sekretaris Jendral (Sekjen) KPK Cahya H Harefa.

Sebagai bentuk sinergi, Ara juga mengundang Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai saksi dalam acara pelantikan tersebut.

"Tanpa Pak Mendagri, tidak akan ada dan berjalan SKB 3 Menteri yang mengatur mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) dan percepatan proses perizinan PBG," ujarnya.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, penyediaan hunian bagi masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah, melainkan gotong royong antara berbagai pihak.

Menurut dia, perlu kerja tim untuk bisa mewujudkan pembangunan 3 juta unit rumah yang jadi salah satu program Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, lantaran tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia. Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan siap ditahan kalau dirinya melakukan korupsi.

"Saya bawa anak buah saya kalau ada yang korupsi. Saya juga siap ditahan kalau saya korupsi. Saya rasa bukan main-main. Kita jawab dengan integritas," kata Ara di Jakarta, Kamis.

Memasuki 100 hari kerja Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri PKP Ara melantik 31 Pejabat Tinggi Pratama, 66 Pejabat Administrator, dan 23 Pejabat Pengawas di Wisma Atlet, Jakarta.

Hal ini merupakan bagian dari penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Laksana (SOTK) Kementerian PKP sebagai kementerian baru.

Ara berpesan kepada pejabat yang dilantik untuk menjalankan komitmen sumpah jabatan dan pakta integritas, dengan menjalankan tugas sebaik-baiknya dan menjauhi perbuatan korupsi.

Untuk itu dalam pelantikan kali ini Menteri Ara menghadirkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni Sekretaris Jendral (Sekjen) KPK Cahya H Harefa.

Sebagai bentuk sinergi, Ara juga mengundang Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai saksi dalam acara pelantikan tersebut.

"Tanpa Pak Mendagri, tidak akan ada dan berjalan SKB 3 Menteri yang mengatur mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) dan percepatan proses perizinan PBG," ujarnya.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, penyediaan hunian bagi masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah, melainkan gotong royong antara berbagai pihak.

Menurut dia, perlu kerja tim untuk bisa mewujudkan pembangunan 3 juta unit rumah yang jadi salah satu program Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, lantaran tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia. Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan bahwa TNI memiliki program ketahanan pangan untuk mendukung program makan bergizi gratis.

"Kita TNI punya program ketahanan pangan itu untuk mendukung program makan bergizi juga," kata Agus Subiyanto dalam jumpa pers usai rapat pimpinan (rapim) TNI-Polri di Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).

Agus menjelaskan, ada sejumlah hal yang dilakukan TNI dalam program ketahanan pangan tersebut.

Salah satunya, Agus memerintahkan panglima daerah militer (pangdam) untuk memanfaatkan lahan-lahan produktif guna memproduksi pangan.

"Saya di Kodam-Kodam memerintahkan Pangdam untuk mengelola lahan-lahan tidur, menanam seperti kangkung, ikan lele, dan ayam petelor. Nanti hasilnya untuk mendukung program makanan bergizi," kata Agus.

Selain itu, TNI dan Polri juga memiliki pekarangan sendiri untuk mendukung program makan bergizi gratis dan ketahanan pangan.

Diberitakan, Presiden Prabowo Subianto optimistis target swasembada pangan dapat tercapai pada akhir 2025, paling lambat pada awal 2026, lebih cepat dari target awal yakni butuh empat tahun mencapai swasembada pangan.

Hal ini disampaikan Prabowo saat memberikan pengantar dalam sidang kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

"Artinya target yang saya berikan kepada Kabinet Merah Putih, Indonesia harus swasembada dalam waktu 4 tahun. Alhamdulillah target itu kita capai akhir 2025, paling lambat awal 2026. Jadi mungkin 3 tahun lebih cepat dari sasaran yang ditetapkan," kata Prabowo, Rabu pekan lalu.

Jakarta -

TNI-Polri menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) 2025 hari ini. Dalam rapim kali ini, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meminta seluruh jajaran Kodam menghidupkan lahan-lahan yang tidur untuk dimanfaatkan dalam mendukung program makan bergizi gratis.

"Kita TNI punya program ketahanan pangan itu untuk mendukung program program makan bergizi juga. Saya di Kodam-Kodam memerintahkan Pangdam untuk mengelola lahan-lahan tidur, yang mana seperti kangkung, ikan lele, dan ayam petelur, nanti hasilnya untuk mendukung program makanan bergizi," kata Panglima TNI Jenderal Agus kepada wartawan seusai Rapim TNI-Polri di The Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).

Selain itu, Jenderal Agus menyoroti dampak negara luar yang berperang terhadap ekonomi Indonesia. Jenderal Agus meminta TNI-Polri dapat mengantisipasi dampak ekonomi dari adanya konflik antarnegara di luar negeri.

"Dalam rapim saya menjelaskan perkembangan lingkungan strategis dunia saat ini, di mana masih ada beberapa negara yang berperang, sehingga akan berpengaruh ke beberapa komponen yang ada di Indonesia. Jadi kita harus menyiapkan, di bidang ekonomi pasti berdampak," terang Jenderal Agus.

Dalam rapim kali ini, salah satu yang menjadi fokus pembahasan yakni mengenai program prioritas pemerintah terkait ketahanan pangan. Dia mengatakan TNI melakukan penanaman padi dalam mendukung ketahanan pangan.

"Nah di sini, program pemerintah, Asta Cita, di mana TNI dan Polri membantu program pemerintah di bidang ketahanan pangan, di mana TNI sudah melaksanakan dan menanam padi di beberapa wilayah di Indonesia ini," ungkap Jenderal Agus.

Sebagaimana diketahui, Rapim TNI-Polri 2025 digelar hari ini dengan mengangkat tema 'Sinergitas TNI-Polri Guna Mendukung Terwujudnya Asta Cita'. Presiden Prabowo Subianto turut hadir dan menyampaikan amanatnya dalam acara ini.

Rapim ini diikuti oleh 631 perwira tinggi dan menengah TNI-Polri yang terdiri atas 49 orang pejabat Mabes TNI, 148 orang pejabat Mabes Polri, 183 orang pejabat utama dan komandan satuan TNI Angkatan Darat, 66 orang pejabat utama dan komandan satuan TNI Angkatan Laut, 63 orang pejabat utama dan Angkatan Udara, 36 orang kapolda dan seluruh jajaran, 75 orang pati TNI-Polri di luar struktur, dan 11 tepiksus TNI-Polri.

Lihat juga Video Survei Indikator: Mayoritas Warga Puas dengan Program Makan Gratis

[Gambas:Video 20detik]

(taa/taa)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memerintahkan seluruh jajarannya agar menggunakan bahan pangan hasil perkebunan yang ditanam di wilayah untuk kebutuhan makan bergizi gratis (MBG).

"Saya perintahkan Pangdam untuk mengelola lahan-lahan tidur, dan menanam seperti kangkung, kemudian juga (budi daya) ikan, lele, dan ayam petelur, dan nantinya hasilnya digunakan untuk mendukung program makan bergizi," kata Agus saat ditemui awak media usai menggelar rapat pimpinan (rapim) TNI-Polri di Jakarta Selatan, Kamis.

Agus menjelaskan, selama ini pihaknya telah memanfaatkan banyak lahan tidur di wilayah untuk ditanami sayuran dan buah-buahan.

Pihaknya juga merangkul masyarakat untuk ikut bercocok tanam dan memberikan hasil taninya untuk kebutuhan personel dan masyarakat setempat.

Kekinian, TNI juga dilibatkan dalam pendistribusian MBG. Agus memastikan sayur dan buah-buahan yang pihaknya produksi berkualitas tinggi sehingga layak untuk menjadi bahan pangan MBG.

Di saat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menambahkan pihaknya juga terlibat dalam pemanfaatan lahan menjadi kebun sayur dan buah-buahan di beberapa daerah.

Listyo memastikan pihaknya akan terus berkolaborasi dengan TNI untuk memperkuat ketahanan pangan di daerah demi mewujudkan swasembada pangan yang ideal.

"Jadi kita bersama untuk mendukung dan mewujudkan program tersebut, sesuai dengan harapan Bapak Presiden untuk dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan kita betul-betul bisa swasembada pangan," jelas Listyo.

Bekasi -

Gerombolan monyet masuk ke perumahan di Kota Bekasi, Jawa Barat (Jabar). Aktivitas monyet tersebut membuat warga ketakutan.

Warga lalu melapor ke petugas pemadam kebakaran (damkar) untuk permohonan evakuasi terhadap monyet-monyet tersebut. Damkar pun mendatangi perumahan di daerah Jatimelati, Pondok Melati, Kota Bekasi, hari ini.

"Dalam proses evakuasi monyet liar di Pondok sampai saat ini belum bisa diatasi, mereka berkoloni dan berpindah-pindah," kata Kasie Pengendali Operasi Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Bekasi, Heri Kominvest, Kamis (30/1/2025).

Diduga monyet tersebut sedang melakukan migrasi. Petugas damkar sudah menerima laporan masuknya gerombolan monyet ke permukiman warga Bekasi dalam beberapa hari terakhir.

"Iya, monyet liar itu sudah tiga hari kami monitor. (Diduga sedang) Migrasi," kata Heri.

Damkar sudah menerima laporan masuknya gerombolan monyet liar ke permukiman warga dalam beberapa hari terakhir. (dok. Istimewa)

Momen gerombolan masuk ke perumahan itu direkam video oleh warga dan petugas yang berupaya mengevakuasi. Video tersebut juga viral di media sosial (medsos).

Dalam video, terlihat kawanan monyet tersebut berjalan di atas jaringan kabel listrik dan fiber optik. Lima ekor monyet tersebut juga terlihat memanjat pagar dan atap rumah warga.

Warga sekitar terdengar berusaha mengusir monyet tersebut agar menjauh. Di video juga terdengar anjing peliharaan warga menyalak ketika monyet-monyet tersebut berpindah-pindah melalui jaringan kabel udara.

Damkar tidak menerima laporan ada warga yang terluka akibat 'invasi' gerombolan monyet itu. Namun diduga jaringan kabel rusak setelah dipanjat monyet-monyet tersebut.

Lihat juga video: Penampakan Gerombolan Monyet Berkeliaran di Permukiman Kota Bandung

[Gambas:Video 20detik]

"Untuk saat ini tidak ada warga yang terluka. Hanya kabel optik dan kabel listrik yang jadi perlintasan mereka," jelas Heri.

Warga Ketakutan

Seorang warga, Bambang Indrayani, mengatakan peristiwa itu baru pertama kali terjadi. Warga sempat takut ketika gerombolan monyet tersebut berkeliaran.

"Iya baru ini (gerombolan monyet datang). (Warga) pasti takut," kata Bambang saat dihubungi terpisah.

Gerombolan monyet tersebut sudah berpindah ke tempat yang belum diketahui. Monyet-monyet tersebut sempat beberapa kali berpindah dari rumah warga yang satu ke rumah lain.

"Katanya sih dari Jambore. Sekarang katanya udah pindah-pindah lagi. Tapi belum tahu infonya ke mana," ucapnya.

Lihat juga video: Penampakan Gerombolan Monyet Berkeliaran di Permukiman Kota Bandung

[Gambas:Video 20detik]

(jbr/mei)

Jakarta (ANTARA) - Dampak ekonomi dari implementasi berbagai program kerja pemerintah diharapkan oleh para pelaku perbankan agar dapat mendukung pertumbuhan kredit di tengah daya beli masyarakat yang masih melemah.

“Tahun ini, dengan dukungan pemerintah yang masih berjalan, hopefully (semoga) ini peningkatannya (kredit) akan lebih baik daripada tahun lalu,” ujar Direktur Consumer Banking Permata Bank Djumariah Tenteram di Jakarta, Kamis.

Dengan porsi penyaluran kredit masih didominasi oleh kredit pemilikan rumah (KPR), ia mencatatkan pertumbuhan kredit yang melambat pada tahun lalu.

“Tahun lalu peningkatannya (KPR) tidak terlalu tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ucapnya.

Pada tahun ini, Djumariah menargetkan total pertumbuhan segmen consumer lending atau pembiayaan konsumen, termasuk dari KPR, kartu kredit, Kredit Tanpa Agunan (KTA), maupun kredit UMKM, dapat mencapai dua digit.

“Target (pertumbuhan kredit) kami tahun ini adalah dua digit ya peningkatannya, sesuai dengan arahan daripada pemerintah juga bagaimana caranya kita bisa lebih agresif (meningkatkan kredit) dibandingkan tahun lalu,” katanya.

Terkait program pemerintah mengenai pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang berpotensi mendorong penyaluran KPR, ia mengatakan masih menunggu realisasi program tersebut dari pemerintah.

“Kalau dari kami belum (mulai berpartisipasi dalam program tersebut) ya, mungkin ini juga tergantung dengan segmen-segmen yang ditargetkan, kami belum menjangkau ke sana,” imbuh Djumariah Tenteram.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae memproyeksikan kredit perbankan masih melanjutkan pertumbuhan positif pada 2025, yang didukung oleh proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik.

"Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih akan cukup baik diharapkan menarik minat investasi ke domestik dan berhasil mendatangkan aliran dana ke domestik sehingga meningkatkan investasi, perluasan usaha, serta meningkatkan demand kredit," katanya.

Kredit perbankan masih melanjutkan pertumbuhan dua digit pada November 2024, yakni sebesar 10,79 secara year on year (yoy) menjadi Rp7.717 triliun.

Dian menyampaikan bahwa untuk mendukung realisasi program pembangunan 3 juta rumah tersebut, pihaknya senantiasa melakukan koordinasi mengenai penyaluran kredit perumahan dengan lembaga dan instansi terkait.

“Dalam hal ini, pemberian kredit kepada masyarakat didasarkan pada prinsip manajemen risiko yang memperhatikan risk appetite dan prinsip kehati-hatian dalam masing-masing bank, sehingga tidak hanya didasarkan pada kualitas fasilitas kredit pada sistem layanan informasi keuangan (SLIK),” tuturnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025