JAKARTA, KOMPAS.com - Bisnis griya atau pembiayaan perumahan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) naik 8,63 persen secara tahunan menjadi Rp 58,03 triliun pada kuartal I-2025.

BSI terus menyasar pasar potensial di kalangan gen Z dan milenial di kota-kota besar di Tanah Air guna menjaga pertumbuhan berkelanjutan di sektor tersebut.

Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna mengatakan, pertumbuhan bisnis griya yang masuk segmen konsumer, didominasi pembiayaan rumah baru, indent maupun renovasi rumah.

“Pada kuartal I-2025, terlihat tren positif pembiayaan BSI Griya melalui berbagai skema. Mulai dari pilihan jangka waktu pembiayaan hingga angsuran menyesuaikan pendapatan nasabah,” kata Anton dalam keterangan resmi, Jumat (9/5/2025).

Menurut Anton, BSI akan memperkuat penetrasi pasar potensial gen Z dan milenial dengan kisaran pembiayaan Rp 500 juta sampai Rp 5 miliar.

Adapun produk unggulan untuk menyasar segmen tersebut, saat ini BSI memiliki layanan Griya Simuda.

Layanan pembiayaan ini memiliki fitur khusus bagi kaum muda yang memberikan kemudahan angsuran, disesuaikan proyeksi pendapatan nasabah. Selain itu diberikan pula kemudahan dalam hal dokumen, proses serta angsuran tetap, hingga lunas.

Dengan demikian nasabah lebih memudahkan nasabah dalam mengatur keuangan. BSI Griya dirancang dengan berbagai pilihan jangka waktu pembiayaan mulai dari 1 tahun hingga 30 tahun.

Hal ini tentunya memberikan alternatif pilihan bagi nasabah untuk menyesuaikan pembiayaan yang diinginkan sesuai dengan kemampuan finansial.

Selain itu, Anton menjabarkan, ada pula layanan terbaru dari produk BSI Griya. Melalui produk ini, perseroan mengajak nasabah untuk memberikan kontribusi bagi umat melalui program qurban dan wakaf produktif kerja sama BSI dan BSI Maslahat.

Melalui berbagai keunggulan layanan tersebut, Anton optimistis pertumbuhan BSI Griya tak hanya terkatrol pasar potensial gen Z dan milenial, namun seluruh segmen.

“Kami optimistis tahun ini pembiayaan griya BSI akan tetap tumbuh seiring dengan kebutuhan rumah bagi masyarakat di semua segmen. Baik pembiayaan griya komersial maupun pembiayaan KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hal ini sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah untuk pemenuhan rumah bagi masyarakat MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah),” ujarnya.

Selain mengincar pertumbuhan, perseroan pun ketat dalam menjaga pembiayaan yang solid. Di mana BSI juga tetap menjaga kualitas pembiayaan yang sehat.

Hal ini tercermin dari rasio pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF) BSI griya di bawah 2,2 persen.

Untuk memudahkan masyarakat dalam membeli rumah, saat ini BSI juga telah bekerja sama dengan lebih dari 2.900 proyek developer yang menyediakan KPR FLPP. Adapun informasi terkait hal tersebut dapat diakses masyarakat melalui aplikasi SIKASEP.

Di sisi lain, pertumbuhan bisnis griya BSI pada kuartal I-2025 turut berkontribusi pula pada penaikan pembiayaan perseroan secara keseluruhan. Pada posisi Maret 2025, total pembiayaan BSI sebesar Rp 287,20 triliun atau tumbuh 16,21 persen secara tahunan.

“Upaya BSI memberikan kemudahan masyarakat mengakses layanan ini tak terlepas pula dari komitmen perseroan untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui pertumbuhan pembiayaan yang sehat dan sustain,” pungkas dia.

Jakarta -

Presiden Prabowo memberikan arahan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk mendukung program di sektor perumahan, termasuk Program 3 Juta Rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), Wamen PKP Fahri Hamzah, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo beserta anggotanya, Managing Director Stakeholder Management Danantara Rohan Hafas, dan perwakilan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) telah bertemu untuk membahas mengenai hal itu. Ara menyampaikan hasil pertemuan tersebut, Danantara menyatakan dukungannya untuk sektor perumahan.

"Tadi malam saya sudah berbicara dengan Presiden Prabowo dan mendapatkan arahan langsung bersama Pak Hasyim bahwa Danantara men-support full untuk sektor perumahan," kata Ara kepada awak media di MidPlaza 2 Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Ada pun mengenai mengenai besar dana yang akan diberikan Danantara untuk sektor perumahan dan detail lainnya, Ara mengatakan semuanya akan dikaji dahulu.

"Kami akan menjajaki, kami juga akan mendalami satu-satu dengan perbankan, dengan bank BUMN, juga dengan bank swasta. Kami juga sudah mulai komunikasi terutama dengan BCA, sehingga nanti pada waktunya kami akan terbuka ke publik, bentuknya seperti apa, berapa angkanya, skemanya seperti apa. Tapi ini baru langkah awal," ujar Ara.

Pertemuan hari ini ia sebut sebagai langkah awal yang baik, agar sektor perumahan tidak hanya bergantung pada investasi dari luar negeri.

"Karena prinsip Pak Prabowo adalah kita berdiri di kaki kita sendiri. Kita juga kalau ada investasi itu sangat bagus, tapi kita juga punya danantara yang luar biasa, yang sudah mendapatkan kepercayaan internasional. Contohnya, bagaimana Emir Qatar juga siap untuk berinvestasi, join bersama kita, itu adalah contoh kepercayaan," ungkapnya.

Terpisah, Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang menyampaikan pertemuan hari ini membahas mengenai dukungan Danantara terhadap program perumahan dari segi likuiditas.

"Nah pertemuan tadi hanya menekankan, Pak Hasim menyampaikan pesan Pak Presiden, kita tidak boleh hanya bergantung dengan pihak luar negeri. Mereka para perbankan ini dan Danantara diminta untuk mencarikan alternatif likuiditas. Danantara kan memiliki cash, bagaimana bisa menyertakan dananya ke perbankan. Dari keuntungan itu, perbankan untuk membantu pemerintah likuiditasnya cicilannya sudah siap," jelas Bonny saat ditemui di tempat yang sama.

(aqi/das)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mendukung penuh untuk sektor perumahan

"Tadi malam saya sudah berbicara dengan Presiden RI Prabowo Subianto dan mendapatkan arahan langsung bersama Bapak Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo bahwa Danantara mendukung penuh untuk sektor perumahan," ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Terkait hal tersebut, dirinya akan menjajaki dan mendalami dengan pihak perbankan, terutama dengan bank-bank BUMN.

"Kami akan jajaki, kami juga akan mendalami satu-satu dengan perbankan, dengan bank BUMN sehingga nanti pada waktunya kami akan terbuka ke publik bentuknya seperti apa, berapa angkanya, skemanya seperti apa. Tapi ini baru langkah awal, dan luar biasa perhatian dari Presiden RI Prabowo," katanya.

Ara mengatakan bahwa pertemuan antara Kementerian PKP, Satgas Perumahan, dan Danantara pada Jumat inj mengenai bagaimana dukungan dari Danantara supaya bisa ada dukungan dari segi pembiayaan yang besar.

"Ya itu justru beliau (Presiden RI) sangat memberikan bantuan, makanya pertemuan hari ini terjadi, bagaimana dukungan dari Danantara supaya bisa ada juga dukungan dari segi pembiayaan yang besar. Karena prinsip Pak Prabowo adalah kita berdiri di kaki kita sendiri. Kita juga kalau ada investasi itu sangat bagus, tetapi kita juga punya Danantara yang luar biasa, yang sudah mendapatkan kepercayaan internasional," katanya.

Dalam kesempatan sama, Anggota Satgas Perumahan Bonny Z. Minang menyampaikan bahwa Danantara ingin membantu likuiditas di sektor perumahan.

"Danantara ingin membantu likuiditas," kata Bonny.

Menurut dia, pertemuan antara Kementerian PKP, Satgas Perumahan, dan Danantara di Jakarta pada hari ini, Jumat (9/5) turut mengundang pihak perbankan dalam rangka untuk mencari alternatif likuiditas.

"Bapak Presiden RI lebih menekankan bagaimana kita berdiri dengan kaki kita sendiri. Jadi kalau memang asing mau masuk, silakan. Tetapi kita harus menyiapkan alternatif likuiditas, itu salah satunya adalah dari Danantara," katanya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Bandung -

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meresmikan kawasan Lembur Katumbiri yang berada di Jalan Siliwangi, RT 03 RW 12 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Pemukiman dengan rumah berwarna-warni ini berdiri di lereng Sungai Cikapundung.

Di balik keindahan permukiman yang berwarna-warni, Aktivis Lingkungan Sungai Cikapundung Aqil Syahbana meminta kepada Pemkot Bandung tak hanya membenahi permukiman warga, melainkan juga harus membenahi aliran Sungai Cikapundung.

"Karena dengan reaktivasi kampung Pelangi rebranding jadi Lembur Katumbiri di satu sisi jadi daya tarik yang terkini, ditambah dapat menghasilkan nilai ekonomi bagi warga sekitar terutama warga Tjibarani dan Lembur Katumbiri itu," kata Mang Aqil sapaan karib Aqil Syahbana kepada detikJabar, Kamis (8/5/2025).

Ketika berbicara ekonomi yang mengorbankan lingkungan, Mang Aqil menyebut, itu kurang etis dan jika diibaratkan masih jauh panggang dari api ketika lingkungan itu harus dicapai, sementara sisi lain dengan mengaktivasi Lembur Katumbiri yang didandani dengan beragam warna cat, ada yang luput dari perhatian pemerintah Kota Bandung, secara tidak langsung abai terhadap Sungai Cikapundung.

"Kenapa? Seolah-olah melegitimasi warga bantaran untuk buang air ke sungai, karena mayoritas warga di sepanjang bantaran baik Kampung Pelangi atau kampung Tjibarani masih banyak buang air sembarangan, meskipun tidak jongkok langsung di pinggir sungai atau di atas batu seperti zaman dulu, ini pembiaran ketika pemerintah mendahulukan kosmetik, sisi estetika, sementara sisi etik masih kurang," ungkapnya.

Penanganan dan memulaikan sungai dari pemerintah masih kurang. Menurutnya, infrastruktur itu harus didahulukan di samping daya tarik dan di satu sisi lain menurutnya wisata kampung kota cenderung menjadi ajang bagi pengunjung baik kelas menengah dan atas untuk mempertontonkan kekumuhan, hal ini harus menjadi perhatian pemerintah kota karena abai dengan perencanaaan dan tata ruang, karena menrutu regulasi bantaran harus terbebas dari pembangunan.

"Bagimana juga mitigasi bencana, amit-amit misalnya terjadiu bencana karena gempa atai kebakaran sejauh mana ketahanan masyarakat di Lembur Katumbiri dan itu harus dipikirkan pemerintah wisata yang mempertontonkan permukiman yang padat dan tidak sesuai etika lingkungan akan menambah beban yang panjang dan PR yang berat di masa mendatang," jelasnya.

"Kami melihat mempertontonkan kemiskinan meskipun didandani, melanggar hak asasi manusia," tambahnya.

Harus Dibangun Septic Tank Komunal

Pihaknya berharap dalam program pembangunan baik jangka pendek dan panjang harus berkesinambungan dengan pemerintah sebelumnya dan pemerintah yang akan datang.

"Kami berharap pemerintah tidak hanya sekedar mendahulukan hal estetis tapi harus mengedepankan hal yang lebih subtansial dan krusial. Fasilitas yang mendukung agar sungai ini dimuliakan antara lain pembangunan septic tank komunal," ujarnya.

Anak-anak melihat dari jendela rumahnya yang telah diwarnai usai peresmian Lembur Katumbiri di Bandung, Jawa Barat, Selasa (6/5/2025). Pemerintah Kota Bandung meresmikan Kawasan yang dulu bernama Kampung Pelangi 200 menjadi Lembur Katumbiri dengan memberi warna sebanyak 347 rumah sebagai kawasan wisata yang rapi, inklusif, dan bernilai edukatif berbasis kearifan lokal dan kemasyarakatan. ANTARA FOTO/Novrian Arbi ANTARA FOTO/Novrian Arbi/YU Foto: ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBI

Tak hanya warga Lembur Katumbiri dan Tjibarani, seluruh permukiman yang ada di sepanjang aliran Sungai Cikapundung harus disedikan septic tank komunal.

"Tidak bisa dibenarkan mengokupansi bantaran sungai, apalagi dengan kontur yang sangat curam, ketika sudah terlanjur padat seperti ini pembangunan septic tank akan sangat menyulitkan. daripada meluas setiap bantaran ikut-ikutan untuk membangun rumah semacam di Kampung Pelangi, sebelum jauh lebih panjang dan berat lagi harapan pemerintah harus memonitor bagaimana masyarakat berkontribusi terhadap kerusakan Sungai Cikapundung," jelasnya.

Sumber Air Tercemar

Mang Aqil juga menuturkan jika sumber air yang ada di aliran Sungai Cikapundung kondisinya mengkhawatrirkan dan sudah tercemar.

"Dan juga sumber mata air di kawasan bantaran Sungai Cikapundung di segmen tengah di wilayah perkotaan sudah banyak yang tercemar oleh limbah sungai itu sendiri, seperti terjadi di kawasan sekitar aliran Cikapundung Kolot, sekitar Kiaracondong dan Gumuruh, warga masyarakat di sana mengeluhkan air sumurnya itu sudah berwarna dan juga sudah tidak berkualitas, artinya sudah berpolutan, itu terjadi sejak lama dan meluas," terangnya.

"Pemerintah harus menertibkan ketika sudah mengokupansi bantaran sungai, kemudian diperhatikan juga bahwa ada faktor resiko yang berat ketika masyarakat harus menghuni di lereng yang curam, itu langkah yang harus dipikirkan dulu oleh pemerintah, langkah itu dulu perlu diprioritaskan, karena dari regulasi sudah lengkap tinggal tindaklanjut saja," tambahnya.

Wisata Bisa Datangkan Sampah Baru

Menurutnya, pariwisata juga menyumbang kontribusi cukup besar untuk kerusakan lingkungan, apalagi over tourism, ketika viral, pengunjung datang karena viral kemudian datang sementara pengunjung tidak paham prinsip di mana bumi dipijak langit dijunjung.

"Mereka datang bisa jadi meninggalkan sampah, jadi yang terdampak warga sekitar yang dipaksa atau terpaksa dititipkan sampah yang dibawa mereka, sementara persoalan sampah di tempat tersebut kewalahan dan belum terselesaikan," paparnya.

Hadirnya pariwisata ada dampak menggeser sampah di pusat kota masuk ke kampung dan itu jadi tugas yang tidak kalah pelik ketika persoalan sampah di Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap dan Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong penanganan sampahnya masih belum optimal.

"Kami menyarankan Pemerintah Kota dan SKPD nya, terutama DLH dan Dinas Pariwsiata agar pengunjung yang mengunjungi kawasan ini itu diimbau dan diwajibkan untuk membawa keluar sampahnya masing-masing," pungkasnya.

(wip/yum)

Kami optimistis tahun ini pembiayaan griya BSI akan tetap tumbuh seiring dengan kebutuhan rumah bagi masyarakat di semua segmen...,

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mencatat, penyaluran pembiayaan sektor perumahan melalui produk BSI Griya tumbuh 8,63 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp58,03 triliun pada kuartal I 2025.

Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna mengatakan, pertumbuhan bisnis griya yang masuk segmen konsumer ini didominasi pembiayaan rumah baru, indent, maupun renovasi rumah.

“Pada kuartal I 2025, terlihat tren positif pembiayaan BSI Griya melalui berbagai skema. Mulai dari pilihan jangka waktu pembiayaan hingga angsuran menyesuaikan pendapatan nasabah,” kata Anton dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat.

Perseroan mencatat, pertumbuhan bisnis griya BSI pada kuartal I 2025 turut berkontribusi pada kenaikan pembiayaan perseroan secara keseluruhan. Pada posisi Maret 2025, total pembiayaan BSI sebesar Rp287,20 triliun atau tumbuh 16,21 persen secara tahunan.

Anton menjelaskan, BSI Griya dirancang dengan berbagai pilihan jangka waktu pembiayaan mulai dari 1 tahun hingga 30 tahun. Hal ini memberikan alternatif pilihan bagi nasabah untuk menyesuaikan pembiayaan yang diinginkan sesuai dengan kemampuan finansial.

Produk BSI Griya juga menyediakan program qurban dan wakaf produktif yang merupakan kerja sama BSI dan BSI Maslahat. Melalui berbagai keunggulan layanan tersebut, Anton optimistis pertumbuhan BSI Griya tak hanya terkatrol pasar potensial gen Z dan milenial, namun seluruh segmen.

“Kami optimistis tahun ini pembiayaan griya BSI akan tetap tumbuh seiring dengan kebutuhan rumah bagi masyarakat di semua segmen. Baik pembiayaan griya komersial maupun pembiayaan KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hal ini sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah untuk pemenuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” kata dia.

Selain mengincar pertumbuhan, perseroan pun ketat dalam menjaga pembiayaan yang solid di mana BSI tetap menjaga kualitas pembiayaan yang sehat. Hal ini tecermin dari rasio non-performing financing (NPF) pembiayaan griya BSI yang berada di bawah 2,2 persen.

Untuk memudahkan masyarakat dalam membeli rumah, saat ini BSI telah bekerja sama dengan lebih dari 2.900 proyek developer yang menyediakan KPR FLPP. Adapun informasi terkait hal tersebut dapat diakses masyarakat melalui aplikasi SIKASEP.

BSI juga akan memperkuat penetrasi pasar potensial gen Z dan milenial dengan kisaran pembiayaan antara Rp500 juta hingga Rp5 miliar. Produk unggulan untuk menyasar segmen tersebut yakni Griya Simuda.

Sebagai informasi, layanan pembiayaan melalui Griya Simuda memiliki fitur khusus bagi kaum muda dengan kemudahan angsuran dan disesuaikan proyeksi pendapatan nasabah. Selain itu juga diberikan kemudahan dalam hal dokumen, proses serta angsuran tetap hingga lunas.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ( BNI ) bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ( PKP ), Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), dan BP Tapera dalam memberikan solusi pembiayaan rumah bersubsidi kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI). Langkah ini menjadi salah satu upaya BNI dalam mendukung target pemerintah untuk menyediakan hunian terjangkau bagi 20.000 PMI.

Nota kesepahaman (MoU) dilakukan antara BNI dengan Kementerian PKP, KP2MI, BP Tapera, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Acara tersebut digelar di Perumahan Bumi Pagaden Permai 3, Subang, Jawa Barat, hari ini. Hadir dalam acara tersebut di antaranya Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Consumer Banking BNI Corina Leyla Karnalies serta Direktur Kelembagaan BNI Eko Setyo Nugroho.



"Kami memahami bahwa memiliki rumah sendiri adalah impian banyak PMI. Sinergi ini adalah bentuk apresiasi negara kepada para Pahlawan Devisa yang telah berjuang di luar negeri," paparnya. Heru juga menyampaikan komitmennya untuk menghadirkan hunian yang tidak hanya terjangkau, namun juga berkualitas.

Dalam kesempatan tersebut, dilaksanakan juga akad Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang diwakili tiga orang PMI. Selain itu, sebanyak 90 PMI turut menyaksikan acara tersebut secara daring diantaranya mereka yang berada di Hong Kong dan Taiwan.

Program ini mendapat perhatian luas karena menegaskan komitmen tetapi juga memastikan mereka dan keluarganya memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat kontribusi sektor perumahan dalam pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Subang -

Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kini jumlahnya mencapai 5 juta jiwa di berbagai negara, diberikan kemudahan untuk mendapatkan rumah impian. Mereka disediakan kuota sebanyak 20.000 rumah bersubsidi yang merupakan program Presiden RI Prabowo Subianto.

Melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), terobosan dan inovasi dilakukan untuk menyasar semua kalangan masyarakat. Kini KemenPKP menyasar segmen pekerja migran Indonesia agar bisa memiliki rumah subsidi berkualitas dengan harga terjangkau dan Kredit Pemilikan Rumah skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

"Program ini merupakan karpet merah untuk rakyat Indonesia di bidang perumahan. Melalui program rumah untuk pekerja migran Indonesia inilah saatnya rakyat punya rumah. Semoga seluruh pekerja migran bisa menikmati dan memiliki rumah layak huni dan berkualitas," ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang diwakili Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Imran saat Peluncuran Program Rumah Subsidi Untuk Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis (8/5/2025).

Imran menjelaskan, hal ini merupakan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan rakyat. Salah satunya melalui program 3 Juta Rumah menjadi prioritas nasional yang diusung pemerintah saat ini.

"Kami ingin mensukseskan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini melalui SKB 3 Menteri dengan pembebasan retribusi BPHTB dan percepatan penerbitan PBG dari 45 hari menjadi 10 hari bahkan lebih cepat dan pembebaskan PPN rumah sampai Rp 2 M," katanya.

"Program ini menjadi wujud nyata komitmen meningkatkan kesejahteraan pekerja migran yang memiliki peran strategis dalam peningkatan devisa negara. Sudah sepatutnya kita beri dukungan penuh mereka melalui penyediaan hunian layak dan memastikan pekerja migran miliki rumah sepulangnya dari tempat kerja di luar negeri dan menjadi simbol harapan awal kehidupan lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga menciptakan keharmonisan keluarga," ungkap Imran menambahkan.

Sementara itu, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding mengatakan, program 3 Juta Rumah dengan kebijakan rumah pekerja migran ini merupakan bagian dari sejarah di Indonesia. Apalagi program ini baru direncanakan sejak satu bulan lalu dan terlaksana dengan baik di lapangan berkat kolaborasi dan kerjasama lintas Kementerian dan Lembaga.

"Inilah momentum dimana baru pertama ada kebijakan penyediaan rumah subsidi bagi pekerja migran Indonesia. Tentu hal ini dikarenakan untuk melanjutkan perintah Presiden Prabowo Subianto yang begitu perhatian kepada masyarakat termasuk pekerja migran supaya mereka bisa bisa memiliki rumah pertama berupa rumah subsidi," ucap Abdul Kadir Karding.

Rumah subsidi untuk pekerja migran Indonesia Foto: Dian Firmansyah/detikJabar

Berdasarkan data yang ada, jumlah pekerja migran di Indonesia jumlahnya mencapai 5 juta di seluruh dunia. Selain itu, penghasilannya cukup lumayan jika dibanding dari mereka yang bekerja di dalam negeri. Program ini juga dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia sehingga bisa dinikmati oleh para pekerja migran yang bekerja di seluruh dunia.

"Rata-rata pekerja migran di Korea dan Jepang memiliki penghasilan antara Rp 15 juta sampai Rp 25 juta. Sedangkan dari data BPS jumlah devisa dari pekerja migran mencapai Rp 253,3 T per tahun kemarin dan devisa ini terbesar ke dua setelah migas sehingga pantas pekerja migran disebut pahlawan devisa. Kementerian PKP dan Kementerian P2MI juga sepakat menyediakan kuota 20.000 rumah subsidi bagi pekerja migran," bebernya.

Salah satu pekerja migran Nurlia mengaku pernah bekerja di Hongkong selama 5 tahun dengan penghasilan dengan gaji 4.110 Dollar atau sekitar Rp 7 juta. Dirinya yang belum berkeluarga sangat senang karena bisa memiliki rumah pertama berupa rumah subsidi.

"Terima kasih pak Prabowo Subianto atas program rumah untuk pekerja migran ini. Alhamdulillah program ini sangat membantu untuk saya dan teman-teman juga apalagi yang pekerja migran yang kemungkinan untuk.membeli tanah sangat mahal sehingga KPR FLP ini bisa membantu kami memiliki rumah impian," katanya.

Bupati Subang Reynaldi Putra Andita menyampaikan, Pemerintah daerah sangat siap dan mendukung program penyediaan perumahan pekerja migran ini. Pihaknya mengapresiasi dan siap bersinergi dengan Kementerian Kementerian PKP, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BPS dalam mensukseskan program ini.

"Program ini merupakan kepedulian dan wujud nyata kebersihan pemerintah kepada pekerja migran yang bekerja demi keluarga dan negara. Hal ini juga terwujud Kabupaten Subang yang maju dan kompetitif sehingga mampu menyejahterakan masyarakat," tandasnya.

Consumer Banking BNI, Corina Leyla Karnalies menjelaskan, BNI telah membuka cabang perbankan di tujuh negara antara lain Tokyo, London, Hongkong, New York, Seoul dan Sidney dan Taiwan. Adanya cabang BNI itu diharapkan mampu mempermudah akses layanan akses perbankan bagi pekerja migran yang bekerja di luar negeri.

"Di BNI saat ada 350.000 rekening pekerja migran. Kami juga menjalankan berbagai program di kantor cabang luar negeri melalui literasi dan gathering pekerja migran khususnya sosialisasi program perumahan," katanya.

Rumah subsidi untuk pekerja migran Indonesia Foto: Dian Firmansyah/detikJabar

Pada kegiatan peluncuran Program Rumah Subsidi Untuk Pekerja Migran Indonesia ini juga dilaksanakan Penandatanganan MoU antara Kepala BPS Menteri P2MI, dan Menteri PKP dalam membangun sinergi lintas instansi terkait penyediaan perumahan bagi pekerja migran Indonesia.

Selain itu juga dilaksanakan penandatanganan MoU antara BNI dengan Kementerian P2MI dan BP Tapera dalam sinergi untuk mempermuda akses pembiayaan dan penyediaan rumah bagi pekerja migran Indonesia

BNI sebagai penyalur KPR FLPP juga melaksanakan juga akad kredit rumah subsidi yang dilaksanakan oleh 40 orang perwakilan pekerja migran secara offline dan 90 orang pekerja migran yang bekerja di Hongkong dan Taiwan secara online.

Menurut orang tua salah satu pekerja migran asal Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang, Wahyudi mengaku sangat senang dengan Program Rumah Untuk Pekerja Migran Indonesia ini. Pasalnya, kesempatan anaknya yang saat ini bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri untuk memiliki rumah sendiri menjadi lebih besar.

"Anak saya Siti Fitriani sudah 7 tahun menjadi pekerja migran menjadi asisten rumah tangga di Taiwan. Selama bekerja dia memang sangat berharap punya rumah sendiri dan akhirnya berkat program rumah ini dirinya bisa mewujudkan impiannya," katanya.

Dirinya mengaku, rumah bagi pekerja migran yang berada di Perumahan Bumi Pagaden Permai 3 di Jalan Subang Pamanukan, Neglasari, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Jawa Barat memiliki kualitas yang baik. Selain itu, fasilitas umum dan sosial yang tersedia juga baik sehingga diharapkan nanti ketika anaknya kembali dari luar negeri bisa langsung menempati rumah yang telah dibelinya dari hasil tabungan selama bekerja.

"Anak saya membeli rumah subsidi ini dengan harga Rp 166 juta dengan angsuran KPR FLPP sebesar Rp 1,2 juta selama 15 tahun. Setiap bulan dia mengirimkan penghasilannya ke saya sebesar Rp 4 juta. Rumahnya ukuran 30/72 dan memiliki kamar ada 2 kanar mandi, 1 toilet dan ruang tamu serta ukuran rumah dan lahannya cukup luas," katanya.

Wahyudi juga berharap program rumah subsidi bagi pekerja migran seperti ini terus berlanjut dan tidak terhenti. Hal itu dikarenakan banyak warga Subang yang bekerja di luar negeri ingin memiliki rumah sendiri meskipun harus mengangsur secara KPR.

"Terimakasih kepada Kementerian PKP dan Presiden Prabowo Subianto yang sudah melaksanakan program yang pro rakyat ini. Kami hanya bisa berharap program ini bisa dimanfaatkan oleh para pekerja migran lainnya juga dan mendoakan agar Pak Presiden sehat selalu untuk rakyat Indonesia," harapnya.

General Manager PT. Harva Jaya Mandiri Coco Mintaria, selaku pengembang Perumahan Bumi Pagaden Permai 3 mengaku optimis program penyediaan rumah bagi pekerja migran ini bisa mendongkrak penjualan rumah bersubsidi di Kabupaten Subang. Apalagi banyak generasi muda dan warga Subang yang bekerja mencari nafkah dengan bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri.

"Di Kabupaten Subang ini banyak warga yang bekerja sebagai pekerja imigran baik sebagai TKI dan TKW. Kami optimis penjualan rumah subsidi di Subang bisa terus meningkat dengan adanya program perumahan dari pemerintah ini," katanya.

Saat ini, imbuhnya, untuk perumahan pekerja migran pihaknya bekerja sama dengan BNI sebagai penyalur KPR FLPP ini. Pihak pengembang juga mendapatkan kemudahan dalam pengurusan dokumen untuk pemberkasan administrasi KPR FLPP.

"Dulu untuk kualifikasi pekerja migran untuk KPR agak sulit di perbankan tapi sejak ada program baru rumah pekerja migran dari Kementerian PKP saat ini menjadi lebih mudah. Dan kami saat ini bekerjasama dengan BNI khusus KPR pekerja migran," terangnya.

Saat ini, pihaknya memiliki lahan seluas 5 hektar dengan target pembangunan 402 rumah dimana sebanyak 308 rumah adalah rumah subsidi dan sisanya rumah komersial. Untuk rumah subsidi dibangun tipe 30/72 dengan harga jual Rp 166 juta sesuai harga KPR FLPP zona Jawa Barat.

"Harapan kami setiap tahun kuota untuk segmentasi pekerja migran kalau bisa jangan hanya tahun ini tapi berkelanjutan. Kami juga akan terus mensosialisasikan program rumah ini baik secara konvensional maupun melalui media sosial agar lebih banyak pekerja migran yang membeli rumah subsidi di sini," tandasnya.

(dir/dir)

SUBANG, iNews.id - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus melakukan inovasi untuk mendukung Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Salah satu langkah terbaru adalah peluncuran program rumah subsidi bagi pekerja migran Indonesia dengan skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

Program ini secara resmi diluncurkan di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis (8/5/2025). Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Imran, yang mewakili Menteri PKP menyampaikan bahwa program ini adalah bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kebutuhan papan masyarakat.

"Program ini merupakan karpet merah untuk rakyat Indonesia di bidang perumahan. Melalui program rumah untuk pekerja migran Indonesia inilah saatnya rakyat punya rumah. Semoga seluruh pekerja migran bisa menikmati dan memiliki rumah layak huni dan berkualitas," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa program ini merupakan wujud komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menyejahterakan wong cilik melalui kebijakan yang memudahkan akses terhadap rumah layak. Salah satunya dengan mempercepat penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari 45 hari menjadi 10 hari, serta pembebasan retribusi BPHTB dan PPN untuk rumah hingga harga Rp 2 miliar.

"Program ini menjadi wujud nyata komitmen meningkatkan kesejahteraan pekerja migran yang memiliki peran strategis dalam peningkatan devisa negara," tambahnya.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menyebutkan bahwa kebijakan ini merupakan tonggak sejarah baru. Ia menekankan bahwa peluncuran program ini merupakan hasil kerja sama lintas kementerian yang intensif hanya dalam waktu satu bulan.

"Inilah momentum dimana baru pertama ada kebijakan penyediaan rumah subsidi bagi pekerja migran Indonesia. Tentu hal ini dikarenakan untuk melanjutkan perintah Presiden Prabowo Subianto yang begitu perhatian kepada masyarakat termasuk pekerja migran supaya mereka bisa bisa memiliki rumah pertama berupa rumah subsidi," katanya.

Dijelaskannya, saat ini terdapat sekitar 5 juta pekerja migran Indonesia di seluruh dunia. Dengan penghasilan yang relatif tinggi, terutama di negara-negara seperti Korea dan Jepang, program ini diharapkan dapat memberikan akses kepemilikan rumah yang lebih luas bagi mereka.

"Rata-rata pekerja migran di Korea dan Jepang memiliki penghasilan antara Rp 15 juta sampai Rp 25 juta. Sedangkan dari data BPS jumlah devisa dari pekerja migran mencapai Rp 253,3 triliun per tahun kemarin dan devisa ini terbesar ke dua setelah migas sehingga pantas pekerja migran disebut pahlawan devisa. Kementerian PKP dan Kementerian P2MI juga sepakat menyediakan kuota 20.000 rumah subsidi bagi pekerja migran," tandasnya.

Salah satu pekerja migran, Nurlia, yang pernah bekerja di Hong Kong selama lima tahun, mengaku senang karena bisa memiliki rumah pertama melalui program ini.

"Terimakasih pak Prabowo Subianto atas program rumah untuk pekerja migran ini. Alhamdulillah program ini sangat membantu untuk saya dan teman-teman juga apalagi yang pekerja migran yang kemungkinan untuk membeli tanah sangat mahal sehingga KPR FLP ini bisa membantu kami memiliki rumah impian," katanya.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari Pemerintah Kabupaten Subang. Bupati Subang Reynaldi Putra Andita menyatakan bahwa pihaknya siap bersinergi dengan kementerian terkait.

"Program ini merupakan kepedulian dan wujud nyata kebersihan pemerintah kepada pekerja migran yang bekerja demi keluarga dan negara. Hal ini juga terwujud Kabupaten Subang yang maju dan kompetitif sehingga mampu menyejahterakan masyarakat," tandasnya.

Sementara itu, General Manager Consumer Banking BNI, Corina Leyla Karnalies, menjelaskan bahwa BNI telah membuka cabang di tujuh negara untuk mendukung layanan keuangan bagi pekerja migran, termasuk akses terhadap program perumahan.

"Di BNI saat ada 350.000 rekening pekerja migran. Kami juga menjalankan berbagai program di kantor cabang luar negeri melalui literasi dan gathering pekerja migran khususnya sosialisasi program perumahan," katanya.

Acara peluncuran program ini juga diwarnai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian PKP, Kementerian P2MI, BPS, dan BNI serta BP Tapera. Selain itu, dilakukan pula akad kredit bagi 40 orang pekerja migran secara langsung dan 90 orang lainnya secara daring dari Hong Kong dan Taiwan.

Wahyudi, orang tua dari Siti Fitriani, pekerja migran asal Kecamatan Legon Kulon, mengungkapkan kebahagiaannya karena anaknya akhirnya bisa memiliki rumah sendiri di Perumahan Bumi Pagaden Permai 3, Subang.

"Anak saya Siti Fitriani sudah 7 tahun menjadi pekerja migran menjadi asisten rumah tangga di Taiwan. Selama bekerja dia memang sangat berharap punya rumah sendiri dan akhirnya berkat program rumah ini dirinya bisa mewujudkan impiannya," katanya.

Ia menambahkan bahwa rumah tipe 30/72 tersebut dibeli seharga Rp 166 juta dengan cicilan Rp 1,2 juta per bulan selama 15 tahun. Rumah tersebut dilengkapi dua kamar tidur, satu kamar mandi, dan ruang tamu yang cukup luas.

"Terimakasih kepada Kementerian PKP dan Presiden Prabowo Subianto yang sudah melaksanakan program yang pro rakyat ini. Kami hanya bisa berharap program ini bisa dimanfaatkan oleh para pekerja migran lainnya juga dan mendoakan agar Pak Presiden sehat selalu untuk rakyat Indonesia," harapnya.

Pengembang Perumahan Bumi Pagaden Permai 3, Coco Mintaria dari PT. Harva Jaya Mandiri, menyatakan optimisme terhadap program ini. Menurutnya, kerja sama dengan BNI sangat membantu dalam mempermudah akses KPR bagi pekerja migran.

"Dulu untuk kualifikasi pekerja migran untuk KPR agak sulit di perbankan tapi sejak ada program baru rumah pekerja migran dari Kementerian PKP saat ini menjadi lebih mudah. Dan kami saat ini bekerjasama dengan BNI khusus KPR pekerja migran," terangnya.

Saat ini, pihaknya tengah membangun 402 rumah di atas lahan seluas 5 hektar, dengan 308 unit di antaranya merupakan rumah subsidi. Ia berharap program ini terus berlanjut dan mendapat dukungan lebih luas dari berbagai pihak. 

Editor : Yudy Heryawan Juanda

Subang: Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengembangkan program Rumah untuk Pekerja Migran Indonesia. Setidaknya ada 20 ribu rumah subsidi bagi para PMI tahun ini.

“Teman-teman PMI di seluruh dunia tak perlu khawatir soal rumah. Insya Allah kami sepakat (menyalurkan) minimal 20 ribu rumah bersubsidi murah tahun ini,” kata Menteri P2MI Abdul Kadir Karding dalam keterangan tertulis, Jumat, 9 Mei 2025.

Menurut Menteri P2MI, penyediaan rumah bagi para PMI amat penting dalam rangka melindungi, melayani, dan memberdayakan PMI setelah berjasa sebagai “pahlawan devisa” bagi Indonesia.

Terlebih, para PMI yang jumlahnya ada lima juta di seluruh dunia tersebut memiliki penghasilan tinggi dibandingkan yang bekerja di dalam negeri, sehingga "kontribusi devisa mereka jadi yang terbesar kedua setelah migas," jelas dia.

Karding kemudian menyoroti tingginya antusiasme para PMI yang mau membeli rumah subsidi melalui fasilitasi program ini. Ia pun menyatakan jumlah rumah subsidi bagi PMI yang akan tersedia tahun depan dapat ditambah.

“Mudah-mudahan bisa meningkat jadi 30 ribu unit rumah tahun depan dan seterusnya,” ungkap dia.

Program tersebut dilaksanakan melalui kerja sama dengan KemenPKP dan BP Tapera sebagai penyedia rumah bersubsidi, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai verifikator data PMI aktif di luar negeri, dan Bank BNI sebagai penyedia fasilitas pembiayaan bagi para PMI yang hendak membeli rumah subsidi.

Menurut Menteri P2MI, koordinasi intensif yang dilakukan antara kementerian dan badan tersebut membantu realisasi program hanya dalam waktu sebulan dari tahap perencanaan hingga implementasi.

Program ini pula dilaksanakan dalam rangka memenuhi target penyediaan tiga juta rumah sebagaimana ditetapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Program ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo yang memang punya perhatian dan komitmen terhadap orang-orang kecil,” ucap Menteri P2MI.

(KIE)

Subang: Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengembangkan program Rumah untuk Pekerja Migran Indonesia. Setidaknya ada 20 ribu rumah subsidi bagi para PMI tahun ini.

“Teman-teman PMI di seluruh dunia tak perlu khawatir soal rumah. Insya Allah kami sepakat (menyalurkan) minimal 20 ribu rumah bersubsidi murah tahun ini,” kata Menteri P2MI Abdul Kadir Karding dalam keterangan tertulis, Jumat, 9 Mei 2025.

Menurut Menteri P2MI, penyediaan rumah bagi para PMI amat penting dalam rangka melindungi, melayani, dan memberdayakan PMI setelah berjasa sebagai “pahlawan devisa” bagi Indonesia.

Terlebih, para PMI yang jumlahnya ada lima juta di seluruh dunia tersebut memiliki penghasilan tinggi dibandingkan yang bekerja di dalam negeri, sehingga "kontribusi devisa mereka jadi yang terbesar kedua setelah migas," jelas dia.

Karding kemudian menyoroti tingginya antusiasme para PMI yang mau membeli rumah subsidi melalui fasilitasi program ini. Ia pun menyatakan jumlah rumah subsidi bagi PMI yang akan tersedia tahun depan dapat ditambah.

“Mudah-mudahan bisa meningkat jadi 30 ribu unit rumah tahun depan dan seterusnya,” ungkap dia.

Program tersebut dilaksanakan melalui kerja sama dengan KemenPKP dan BP Tapera sebagai penyedia rumah bersubsidi, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai verifikator data PMI aktif di luar negeri, dan Bank BNI sebagai penyedia fasilitas pembiayaan bagi para PMI yang hendak membeli rumah subsidi.

Menurut Menteri P2MI, koordinasi intensif yang dilakukan antara kementerian dan badan tersebut membantu realisasi program hanya dalam waktu sebulan dari tahap perencanaan hingga implementasi.

Program ini pula dilaksanakan dalam rangka memenuhi target penyediaan tiga juta rumah sebagaimana ditetapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Program ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo yang memang punya perhatian dan komitmen terhadap orang-orang kecil,” ucap Menteri P2MI.

(KIE)

Subang (ANTARA) - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan program Rumah untuk Pekerja Migran Indonesia yang akan menyediakan 20.000 rumah subsidi bagi para PMI tahun ini.

“Teman-teman PMI di seluruh dunia tak perlu khawatir soal rumah. Insya Allah kami sepakat (menyalurkan) minimal 20.000 rumah bersubsidi murah tahun ini,” kata Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, dalam sambutannya pada agenda peluncuran Rumah untuk PMI di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis.

Menurut Menteri P2MI, penyediaan rumah bagi para PMI amat penting dalam rangka melindungi, melayani, dan memberdayakan PMI setelah berjasa sebagai “pahlawan devisa” bagi Indonesia.

Terlebih, para PMI yang jumlahnya ada lima juta di seluruh dunia tersebut memiliki penghasilan tinggi dibandingkan yang bekerja di dalam negeri, sehingga "kontribusi devisa mereka jadi yang terbesar kedua setelah migas", kata dia.

Karding kemudian menyoroti tingginya antusiasme para PMI yang mau membeli rumah subsidi melalui fasilitasi program ini. Ia pun menyatakan jumlah rumah subsidi bagi PMI yang akan tersedia tahun depan dapat ditambah.

“Mudah-mudahan bisa meningkat jadi 30.000 unit rumah tahun depan dan seterusnya,” ucap dia.

Program tersebut dilaksanakan melalui kerja sama dengan KemenPKP dan BP Tapera sebagai penyedia rumah bersubsidi, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai verifikator data PMI aktif di luar negeri, dan Bank BNI sebagai penyedia fasilitas pembiayaan bagi para PMI yang hendak membeli rumah subsidi.

Menurut Menteri P2MI, koordinasi intensif yang dilakukan antara kementerian dan badan tersebut membantu realisasi program hanya dalam waktu sebulan dari tahap perencanaan hingga implementasi.

Program ini pula dilaksanakan dalam rangka memenuhi target penyediaan tiga juta rumah sebagaimana ditetapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kata dia.

“Program ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo yang memang punya perhatian dan komitmen terhadap orang-orang kecil,” ucap Menteri P2MI.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

Subang (ANTARA) - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait penyediaan 20 ribu unit rumah bersubsidi bagi PMI bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bank BNI.

Penandatanganan dua MoU tersebut menandai peluncuran Program Rumah untuk PMI yang dilaksanakan di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis.

“Terkait MoU dengan BPS, kami menyepakati pemutakhiran data (PMI), juga sekaligus memperkuat cita-cita Presiden Prabowo Subianto untuk membantu sistem data tunggal ekonomi nasional,” kata Menteri P2MI Abdul Kadir Karding usai mengikuti agenda peluncuran Rumah untuk PMI tersebut.

Ia mengatakan, komitmen pemutakhiran data bersama BPS adalah untuk memastikan penyaluran rumah subsidi khusus ini tepat sasaran bagi target program, yaitu PMI aktif, calon PMI yang akan berangkat, dan purna-PMI yang telah kembali ke tanah air.

Selain pemutakhiran data, KP2MI bersama Kementerian PKP juga menandatangani MoU dengan Bank BNI untuk menyepakati skema fasilitas pembiayaan bagi peserta program Rumah untuk PMI, kata Karding.

Sebagai tindak lanjut, KP2MI akan mengembangkan skema komunikasi yang memudahkan para PMI untuk membeli rumah subsidi hak mereka, ucap Menteri P2MI. Dengan data yang terintegrasi, BPS dan Bank BNI juga semakin mudah memverifikasi data para PMI.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran memastikan bahwa peserta program rumah subsidi akan difasilitasi bunga rendah dalam cicilan pembeliannya sesuai peraturan yang berlaku.

“Bunga yang rendah ini memungkinkan seluruh masyarakat berpenghasilan rendah untuk menikmati rumah subsidi,” kata Imran.

KP2MI bersama Kementerian PKP menyediakan 20 ribu rumah bersubsidi bagi para PMI untuk tahun 2025 dalam rangka program penyediaan 3 juta rumah bagi rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Apabila respons dari PMI terhadap program ini positif, pemerintah dapat menaikkan jumlah rumah subsidi yang disediakan menjadi 30 ribu tahun depan.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2025