SUMEDANG, KOMPAS.com - Warga di Jalan Cagak, Desa Sukajadi, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, resah dengan adanya serangan ribuan ulat bulu berukuran besar yang sudah terjadi sejak tiga hari terakhir.

Ulat bulu berukuran cukup besar itu tak hanya memenuhi pepohonan, tetapi juga mulai masuk ke area jalan hingga permukiman warga.

Tokoh masyarakat Desa Sukajadi, Dede Suhendar, mengatakan situasi ini membuat warga merasa cemas dan ketakutan, khususnya warga yang memiliki fobia terhadap ulat.

"Serangan ulat bulu yang jumlahnya ribuan ini sangat mengganggu aktivitas kami. Malah, ada warga yang sampai takut keluar rumah dan mengganggu aktivitas sehari-hari," ujar Dede kepada Kompas.com di salah satu warung kopi di Kecamatan Darmaraja, Senin (19/5/2025) sore.

Dede menuturkan serangan ulat bulu ini pertama kali terlihat di pohon jambu mete.

Lalu, sehari berikutnya, jumlah ulat bulu semakin banyak dan mulai berpindah ke pohon-pohon lain hingga mendekati rumah-rumah warga.

"Yang bikin khawatir, jumlahnya sangat banyak dan penampakannya cukup menggelikan. Ini membuat sebagian warga merasa tidak nyaman," tutur Dede.

Dede menyebutkan mayoritas warga Desa Sukajadi merupakan petani yang bercocok tanam sayur mayur.

Karena itu, adanya serangan ulat bulu berukuran besar ini membuat warga resah.

"Kami telah melaporkan kejadian ini ke pemerintah desa, dan dari desa katanya sudah diteruskan ke UPTD Pertanian," sebut Dede.

Namun, hingga saat ini, belum ada tindakan konkret dari instansi terkait.

Bahkan, laporan yang diajukan ke pihak pemadam kebakaran pun belum membuahkan hasil karena keterbatasan alat penyemprotan khusus serangga.

"Kami berharap pihak terkait bisa segera turun tangan. Ini bukan hanya soal kenyamanan, melainkan potensi ancaman bagi kesehatan lingkungan," ujar Dede.

Selain itu, warga berharap agar dinas terkait melakukan penanganan secara serius untuk mengatasi serangan ulat bulu yang tiba-tiba ini.

"Iya, harus ada penanganan serius karena upaya warga untuk memberantasnya ini cukup sulit," kata Dede.

Kota Pasuruan -

Ular piton sepanjang 5 meter berkeliaran di kali kecil di tengah permukiman Kelurahan/Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Warga susah payah menangkap ular pembelit yang berukuran besar itu.

"Ular melintas di kali kecil tengah permukiman. Rumah saya di samping kali," kata Hanif Asyari (31), salah satu warga, Senin (19/5/2025).

Hanif mengatakan, predator penyergap itu diketahui mendekati permukiman melalui aliran sungai dangkal. Kemunculannya terlihat oleh warga yang sedang berkumpul pada Sabtu malam (17/5/2025).

Warga spontan mengepung ular dan berusaha menangkapnya. Namun, upaya warga tidak mudah. Warga berjibaku untuk bisa menangkap ular tersebut.

"Untung diketahui dan ditangkap. Kalau masuk rumah-rumah, bahaya," ungkapnya.

Setelah ditangkap, warga kemudian memanggil tim Damkar BPBD Kota Pasuruan. Tim Damkar kemudian memasukkan ular ke kandang dan membawanya ke mako.

"Ular masih kami karantina," kata Kasi Kedaruratan BPBD Kota Pasuruan Anang Sururin.

(irb/hil)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V DPR RI Yanuar Arif Wibowo mengkritisi Peta Jalan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) soal program 3 Juta Rumah.

Yanuar mengatakan, Peta Jalan tersebut malah membuat akses masyarakat untuk memiliki rumah semakin sulit.

Pasalnya, akses kepemilikan atau mendapatkan rumah yang layak pada periode 2025-2029 hanya naik 1,7 persen.

Yanuar membandingkan, pada pemerintahan sebelumnya dengan target 1 Juta Rumah, peningkatan akses kepemilikan rumah mencapai angka 2,6 persen.

"Dari situ saja kita sudah mulai melihat harusnya orang semakin mudah mendapatkan akses ketika jumlah ini diperbesar," ungkapnya dalam Rapat Kerja dengan Kementerian PKP di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (19/05/2025).

Selain itu, Yanuar juga mengkritisi upaya lain yang dicantumkan di dalam Peta Jalan 3 Juta Rumah.

Dalam Peta Jalan 3 Juta Rumah, Kementerian PKP membagi pelaksanaan program menjadi dua, yakni modal dasar menangani sebanyak 269.779 unit rumah dan upaya lain sebanyak 2.730.221 unit rumah.

"Ini angka Pak, angka ini cuma capaian Pak, KPI-nya enggak ada, berapa rupiahnya," ujarnya kepada Menteri PKP Maruarar Sirait.

Bahkan, Yanuar juga mengkritisi kerja Kementerian PKP yang lebih seperti pertunjukan tunggal atau one man show dan tidak melibatkan sebuah organisasi yang kuat.

"Saya melihat kok ini Pak Menteri mengambil bahasa Pak Presiden, ini rencana 3 Juta ini kok jadi omon-omon gitu," lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Maruarar menyampaikan Peta Jalan 3 Juta Rumah.

Maruarar menjelaskan bahwa ia membagi tugasnya dengan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, dengan pembagian 2 juta rumah menjadi tanggung jawabnya dan 1 juta lainnya untuk investasi dari luar negeri yang menjadi tanggung jawab Fahri Hamzah.

"Saya juga optimis tentu dengan teman-teman dengan kerja keras, jujur, transparan. Kami yakin kami bisa mencapai itu dengan kerja keras," katanya.

Ia juga mengatakan siap bila harus digeser dari jabatannya oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kami pembantu Presiden, tidak usah ragu-ragu Pak, kapanpun kami di-reshuffle kami siap," cetus Maruarar.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mencecar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terkait dengan peta jalan pembangunan 3 juta rumah yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah anggota Komisi V DPR RI berpandangan bahwa peta jalan yang disampaikan Kementerian PKP masih belum komprehensif, lantaran tidak mencantumkan kebutuhan investasi yang dibutuhkan. Di samping itu, anggota dewan juga skeptis dengan pencapaian program 3 juta rumah.

Menanggapi hal itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengaku tetap optimistis dapat mencapai target pembangunan 3 juta rumah sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Meski demikian, Menteri yang akrab Ara ini juga menyanggupi jika dicopot dari jabatannya dan hengkang dari Kabinet Merah Putih besutan Prabowo apabila tugas-tugas tersebut tidak mampu dicapai.

“Kami yakin kami bisa mencapai itu dengan kerja keras dan kalau pada waktunya kami tidak yakin, kami siap [di reshuffle]. Kami pembantu Presiden, tidak usah ragu-ragu pak, kapan pun kami di-reshuffle kami siap,” kata Ara dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Senin (19/5/2025).

Dalam rapat tersebut, kritik mengenai kinerja Kementerian PKP pertama kali dilontarkan oleh Anggota DPR RI fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yanuar Arif Wibowo.

Yanuar menyebut program 3 juta rumah memiliki banyak tantangan besar yang belum mampu diatasi oleh Kementerian PKP.

“Tentang angka 3 juta tadi yang disampaikan, ini menarik sekali. Dari yang disebut upaya lain [investasi], ini saya melihat kok ini Pak Menteri kalau kita mengambil bahasa Pak Presiden, ini rencana 3 juta ini kok jadi omon-omon,” tegasnya dalam RDP Komisi V bersama Menteri PKP, Senin (19/5/2025).

Hal senada juga disampaikan oleh Anggota DPR RI Fraksi Partai PDI Perjuangan (PDIP), Haryanto yang menilai target 3 juta rumah saat ini hanya bersifat klaim dan tidak didasarkan pada kemampuan pendanaan yang ada.

Pada saat yang sama, dirinya juga mengkritik peta jalan yang dibentuk Kementerian PKP lantaran dinilai tidak detail menjabarkan kebutuhan anggaran yang diperlukan.

“Angka ini sifatnya baru berupa klaim, belum detail yang dibiayi pemerintah berapa? kemudian tanggung jawab investor berapa? Kemudian langkah-langkah kalau tidak mencapai nanti bagaimana? itu belum ada,” ujarnya.

Dia lantas mencontohkan, apabila pembangunan 3 juta rumah didasarkan menggunakan kebutuhan pembiayaan untuk renovasi BSPS senilai Rp20 juta, Kementerian PKP perlu mencari tambahan anggaran mencapai Rp60 triliun.

Oleh karena itu, tambah Haryanto, pemerintah perlu merevisi target tersebut dan lebih fokus melakukan pengembangan perencanaan program 3 juta rumah secara lebih mendalam.

“Oleh karena itu, menurut kami seyogyanya kita tak perlu prencanaan yang begitu besar tapi realisasinya bisa terlaksana,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait buka-bukaan minimnya anggaran perumahan menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar yang akrab disapa Ara ini menjelaskan anggaran yang telah dikucurkan negara sebesar Rp3,4 triliun sebagai pagu Anggaran Kementerian PKP hanya cukup untuk membangun sebanyak 269.779 unit rumah.

Dalam paparan yang disampaikan, 269.779 unit yang bakal dibangun menggunakan APBN itu mencakup pembangunan rumah susun, rumah khusus, revitalisasi rusun, proyek Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), penanganan kawasan kumuh serta program FLPP.

“Pembiayaan, kemampuan kita tak sampai 270.000 unit rumah itu dari APBN dan dari FLPP,” kata Ara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Jakarta, Senin (19/5/2025).

Sejalan dengan hal itu, Ara menyebut masih memiliki pekerjaan rumah besar mencari alternatif pendanaan untuk mendukung pembangunan 2,73 juta unit rumah.

Dalam laporannya, dia menegaskan bahwa 2 juta unit rumah ditargetkan bakal dibangun melalui dukungan penanam modal dalam negeri (PMDN).

Sementara sisanya kurang lebih sebanyak 1 juta unit rumah akan didorong pembangunannya melalui komitmen pendanaan penanaman modal asing (PMA).

“Kami ada 3 juta, saya terbuka semua sampaikan yang 2 juta tanggung jawab saya sebagai menteri. Kemudian 1 juta rumah dari investasi luar negeri, saya tugaskan Wamen konsentrasi di situ,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah buka-bukaan Program 3 Juta Rumah belum akan bisa terealisasi optimal di tahun pertama Presiden Prabowo Subianto menjabat.

Fahri menjelaskan, anggaran menjadi faktor utama yang masih mengganjal. Pasalnya, pagu anggaran Kementerian PKP saat ini masih dibentuk oleh masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 adalah APBN yang disusun pada masa Pak Jokowi. APBN 2026 nanti pidato Nota Keuangannya baru 16 Agustus 2025 itu baru akan mencakup [anggaran untuk program perumahan] secara komprehensif,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Fahri melanjutkan, karena keterbatasan anggaran yang ada pada tahun ini maka program perumahan yang dijalankan baru program-program yang telah ada sebelumnya seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

BEKASI, KOMPAS.com - Sebanyak 3.000 warga Perumahan Kartika Wanasari dan Perumahan Citra Villa Wanasari, Cibitung, Kabupaten Bekasi, masih terdampak banjir sejak Minggu (18/5/2035).

"Lebih kurang 3.000 jiwa (terdampak banjir), keluarga lebih kurang 1.200 (yang terdampak banjir), korban jiwa nihil," ujar Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi Dodi Supriadi dalam keterangannya, Senin (19/5/2025).

Dodi menjelaskan, banjir di dua perumahan tersebut disebabkan karena intensitas hujan yang tinggi pada Minggu sore.

Namun, sistem pembuangan air yang buruk membuat banjir di dua perumahan tersebut tak bisa dihindarkan.

"Akibatnya beberapa rumah warga tergenang dengan ketinggian 10-80 sentimeter," ungkap Dodi.

Selain itu, banjir yang merendam di dua perumahan tersebut membuat aktivitas warga terganggu.

"Banjir mengganggu aktivitas masyarakat khususnya anak-anak sekolah dan warga yang akan berangkat dan pulang kerja," imbuh dia.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 600 keluarga di Perumahan Kartika Wanasari, Cibitung, Kabupaten Bekasi, terendam banjir akibat hujan deras yang melanda pada Minggu (18/5/2025) sore.

Banjir yang melanda perumahan ini disebabkan oleh buruknya sistem saluran air, yang diperparah dengan adanya air kiriman dari Sungai Sadang.

Penelusuran Kompas.com di lokasi pada Senin (19/5/2025), banjir merendam jalan utama warga dengan ketinggian mencapai 70-80 sentimeter.

Akibat banjir, sejumlah pengendara motor yang hendak melintas ke arah Pasar Induk Cibitung maupun Stasiun Cibitung terhambat.

Banjir juga menggenangi rumah-rumah warga, namun mereka memilih untuk tetap bertahan meskipun masih terkepung oleh air.

BEKASI, KOMPAS.com - Sebanyak 600 keluarga Perumahan Kartika Wanasari di Cibitung, masih terdampak banjir sejak hujan deras mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Bekasi pada Minggu (18/5/2025).

Di perumahan itu, banjir disebabkan karena buruknya sistem saluran air, yang diperparah dengan adanya air kiriman dari Sungai Sadang.

Akibatnya, jalan utama perumahan terendam dengan ketinggian air mencapai 70-90 sentimeter, yang membuat aktivitas warga terganggu.

Salah satu warga, Rully Oktaviana (51) mengungkapkan, perumahannya sudah sejak lama menjadi lokasi langganan banjir.

Bahkan, dalam sepekan belakangan ini, perumahannya sudah tiga kali terendam banjir.

"Dalam seminggu ini sudah tiga kali banjir," kata Rully saat ditemui di lokasi, Senin (19/5/2025).

Namun, biasanya banjir yang terjadi di perumahan Rully tak bertahan lama.

Hanya hitungan beberapa jam saja, air yang menggenangi jalanan dan perumahan akan cepat surut.

Namun kali ini Rully herang mengapa banjir tak kunjung surut.

"Kemarin cepat surut, cuma hari ini agak lambat. Biasanya setengah hari sudah surut, tapi ini udah sehari semalam belum surut," ungkap dia.

Warga lain, Dwi Hardono (54) mengaku tak bisa memprediksi kapan banjir di perumahannya akan surut.

Mengingat, volume air sungai yang menjadi titik keluar air dari perumahan juga masih tinggi.

Dwi hanya berharap pemerintah bisa membantu menangani permasalahan banjir di perumahannya.

"Berharap pemerintah fokus ke sini karena ini akses utama juga," imbuh dia.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memaparkan peta jalan Program 3 Juta Rumah kepada Komisi V DPR RI. Ia menjabarkan masalah dalam sektor perumahan beserta inovasi yang dilakukan Kementerian PKP untuk mencapai target program.

Hal itu disampaikan dalam kegiatan Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Saya sangat menunggu acara hari ini. Terus terang saya menunggu, kita sudah ajukan itu dari bulan Januari peta jalan. Betul ya Pak ya? Baru kita bahas sekarang, empat bulan kemudian. Jadi saya ingin sekali ada waktu yang cukup," ujar Ara di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).

Ia mengatakan target program sebanyak 3 juta rumah dibagi tugasnya. Sebanyak 2 juta dari angka tersebut merupakan tanggung jawabnya sebagai menteri. Sementara itu, sisa 1 juta berasal dari investasi luar negeri dan ditugaskan kepada Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah.

Kemudian, ia menyebutkan masalah yang dihadapi antara lain keterbatasan dana, lahan, kualitas bangunan, dan penyaluran rumah tidak tepat sasaran. Pihaknya pun sudah melakukan beberapa upaya untuk memudahkan masyarakat mempunyai rumah.

"Ada soal SKB tiga menteri, kita sudah bulan Januari itu kalau tidak salah, sudah bikin supaya PPN (pajak pertambahan nilai), BPHTB, PBG gratis. Sampai sekarang masih ada 70 bupati (dan) wali kota yang belum jalanin, padahal masuk dalam NKRI. Padahal itu untuk membantu rakyat kecil," ucapnya.

Ia menyebut pekerjaan rumah (PR) Kementerian PKP sangat berat. Pihaknya pun berupaya untuk melakukan beberapa terobosan.

Soal dana yang terbatas dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pihaknya memanfaat dukungan dari berbagai pihak untuk membantu menyediakan dan merenovasi rumah melalui program corporate social responsibility (CSR).

Ia juga sudah bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk membantu pembiayaan program rumah subsidi, yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Kuota 220 ribu rumah subsidi akan bertambah menjadi 350 ribu. Ke depannya ada potensi kuota tersebut bertambah kembali.

Kemudian, untuk penyediaan lahan, pihaknya akan memanfaatkan lahan BUMN, salah satunya PT Kereta Api Indonesia. Terbaru, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, ia mengupayakan agar lahan penjara di kota bisa digunakan untuk membangun perumahan.

Sebelumnya diberitakan, Komisi V DPR akan rapat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk membahas peta jalan Program 3 Juta Rumah. Ara sempat menyatakan peta jalan Program 3 Juta Rumah telah diserahkan kepada DPR sejak awal tahun ini.

Dihubungi secara terpisah, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengonfirmasi sudah menerima peta jalan tersebut dan akan segera mempelajarinya.

"Ya saya lihat berkasnya ada sih. Saya tadi dikirimnya dari sekretariat, sudah nyampe, tapi kami masih pelajari dulu," kata Lasarus saat dihubungi detikcom, Sabtu (19/4/2025).

Ia mengatakan akan ada pertemuan dengan Kementerian PKP untuk membahas Program 3 Juta Rumah. Pertemuan tersebut rencananya akan dilakukan pada bulan Mei mendatang.

"Pasti ada dong, kita ada rapat. Masa persidangnya ada, mungkin lebih jelasnya di situ aja nanti. Saya lupa tanggalnya, kayaknya minggu kedua Mei sih," sebutnya.

(dhw/das)

BEKASI, KOMPAS.com - Aktivitas warga Perumahan Kartika Wanasari, Cibitung, Kabupaten Bekasi, terganggu karena banjir tak kunjung surut sejak Minggu (18/5/2025) sore.

Bahkan, beberapa rumah warga berpotensi mengalami kerusakan imbas terendam banjir.

"Sangat terganggu, bahkan perumahan sini juga tingkat keruskaan lebih tinggi," kata salah satu warga, Dwi Hardono (54) saat ditemui di lokasi, Senin (19/5/2025).

Banjir itu merendam jalan utama perumahan. Ketinggian air di lokasi mencapai 70-90 sentimeter.

Banjir di lokasi ini tak kunjung surut lantaran buruknya sistem drainase. Kondisi itu membuat air tetap menggenangi jalan utama perumahan.

Terlihat, beberapa kendaraan warga yang memaksa melintasi lokasi mogok.

Warga lain, Rully Oktaviana (51) mengungkapkan, perumahannya sudah menjadi langganan banjir sejak lama.

Setiap curah hujan tinggi, warga selalu was-was banjir akan menggenangi perumahannya.

"Bahkan dalam seminggu ini sudah tiga kali banjir. Kemarin cepat surut, cuma hari ini agak lambat," imbuh dia.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 600 keluarga di Perumahan Kartika Wanasari, Cibitung, Kabupaten Bekasi, terendam banjir akibat hujan deras yang melanda pada Minggu (18/5/2025) sore.

Banjir yang melanda perumahan ini disebabkan oleh buruknya sistem saluran air, yang diperparah dengan adanya air kiriman dari Sungai Sadang.

Penelusuran Kompas.com di lokasi pada Senin (19/5/2025), banjir merendam jalan utama warga dengan ketinggian mencapai 70-80 sentimeter.

Akibat banjir, sejumlah pengendara motor yang hendak melintas ke arah Pasar Induk Cibitung maupun Stasiun Cibitung terhambat.

Banjir juga menggenangi rumah-rumah warga, namun mereka memilih untuk tetap bertahan meskipun masih terkepung oleh air.

BEKASI, KOMPAS.com - Dua kendaraan roda empat, Daihatsu Ayla dan Wuling, terjebak banjir di area parkiran sebuah minimarket di Perumahan Kartika Wanasari, Cibitung, Kabupaten Bekasi.

Seorang warga, Rully Oktaviana (51) mengungkapkan, kedua mobil diduga mogok setelah terjebak banjir setinggi satu meter sejak Minggu (18/5/2025) sore.

"Iya itu sudah mogok sejak kemarin pas banjir dengan ketinggian satu meter," kata Rully saat ditemui di lokasi, Senin (19/5/2025).

Pengamatan Kompas.com di lokasi, kedua kendaraan tersebut hingga kini masih terendam banjir.

Terlihat ketinggian air sekitar 50-70 sentimeter mengenai bagian bumper dan separuh roda belakang kendaraan.

Sementara, pemilik kedua kendaraan tersebut tak terlihat di sekitar lokasi untuk mengevakuasi mobil mereka.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 600 keluarga di Perumahan Kartika Wanasari, Cibitung, Kabupaten Bekasi, terendam banjir akibat hujan deras yang melanda pada Minggu (18/5/2025) sore.

Banjir yang melanda perumahan ini disebabkan oleh buruknya sistem saluran air, yang diperparah dengan adanya air kiriman dari Sungai Sadang.

Penelusuran Kompas.com di lokasi pada Senin (19/5/2025), banjir merendam jalan utama warga dengan ketinggian mencapai 70-80 sentimeter.

Akibat banjir, sejumlah pengendara motor yang hendak melintas ke arah Pasar Induk Cibitung maupun Stasiun Cibitung terhambat.

Banjir juga menggenangi rumah-rumah warga, namun mereka memilih untuk tetap bertahan meskipun masih terkepung oleh air.

Penajam Paser Utara: Pemerintah menyediakan hunian bagi masyarakat umum di Ibu Kota Nusantara (IKN). Lokasinya sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

"Pemerintah sediakan hunian bagi masyarakat umum di IKN," kata Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono saat ditanya mengenai konsep kota dunia untuk semua di Sepaku, Penajam Paser Utara dikutip dari Antara, Senin, 19 Mei 2025.

Komitmen pemerintah menyediakan hunian bagi masyarakat umum tersebut, lanjut dia, disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat melakukan peninjauan di wilayah IKN beberapa hari lalu.

Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan peninjauan sejumlah lokasi pembangunan hunian di kawasan IKN untuk melihat secara langsung kesiapan infrastruktur hunian yang telah dibangun di IKN.

"Kementerian PKP akan bangun rusun tidak hanya untuk ASN Hankam, tapi juga untuk masyarakat. Walau hanya satu tower akan bawa kemajuan, bahwa IKN juga sediakan hunian untuk masyarakat umum,” jelas dia.

Kementerian PKP menegaskan kebijakan pembangunan hunian mencerminkan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk inklusif terhadap seluruh lapisan masyarakat.

Arahan kepala negara tersebut harus ada hunian masyarakat, terutama masyarakat kecil, sehingga rakyat mendapatkan kesempatan tinggal dengan layak di IKN yang sama pentingnya dengan TNI, Polri, dan ASN.

Basuki Hadimuljono mengatakan komitmen pemerintah mewujudkan IKN sebagai kota yang inklusif dan berkeadilan sosial memberikan akses hunian yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.

(KIE)

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Hotel Ketapang Indah di Banyuwangi, Jawa Timur, menjadi sorotan karena temuan limbah ribuan sandal sekali pakai di Desa Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyuwangi mengatakan bahwa sebelum temuan tersebut, pihaknya telah melakukan sosialisasi pengelolaan sampah, namun justru ditolak.

"Kami sudah melakukan sosialisasi saat TPST Balak memulai operasional. Bulan Oktober 2023 kami mendatangi Hotel Ketapang Indah dan usaha-usaha yang ada di Kecamatan Kalipuro untuk bisa berlangganan layanan ke TPST Balak," kata Kepala DLH Banyuwangi, Dwi Handayani, Senin (19/5/2025).

Namun, tawaran DLH Banyuwangi dijawab oleh pihak hotel yang mengatakan bahwa mereka telah menjalin kerja sama dengan pihak ketiga terkait pengelolaan sampah.

Bahkan, Hotel Ketapang Indah juga mengatakan bahwa sudah ada pasukan kuning yang mengambil limbah sampah mereka secara rutin untuk dibuang ke TPA Bulusan.

"Lho, TPA Bulusan tahun 2018 sudah tutup. Tidak bisa (membuang sampah), sudah ada penjaganya, tidak ada yang membuang sampah ke sana," ucap Dwi mengulangi kalimat yang ia katakan kepada pihak hotel.

Ia pun meminta Hotel Ketapang Indah untuk melakukan pengecekan ulang guna memastikan ke mana limbah hotel dibuang.

Dwi juga mengingatkan pihak hotel bahwa akan ada punishment atau hukuman dari pemerintah setempat untuk pengusaha yang tidak menaati aturan.

"Tapi iya bu, iya bu saja, ternyata sampai sekarang belum dilaksanakan," bebernya.

Peringatan berikutnya disampaikan kembali pada awal tahun 2024, namun lagi-lagi Hotel Ketapang Indah mengatakan bahwa mereka merasa kasihan apabila tidak menggunakan jasa pasukan kuning lagi.

DLH juga sudah mengingatkan kembali untuk mengecek ulang alur pembuangan sampah dan memastikan limbah hotel dikelola dengan baik.

"Kami juga ingatkan bahwa ada sanksi juga bagi pihak yang menyuruh, sudah saya sosialisasikan. Ternyata sekarang (ketahuan) dibuang di lahan pribadi orang dan tidak dikelola dengan baik," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, limbah sampah ribuan sandal hotel sekali pakai ditemukan tim Sungai Watch di area tanah seluas 20 x 25 meter di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur.

Lokasinya berada sangat dekat dengan permukiman karena berada di belakang rumah warga.

Pihak Hotel Ketapang Indah Banyuwangi tidak menampik temuan limbah sandal itu dan sedang melakukan penyelidikan internal.