DEPOK, KOMPAS.com - Perumahan Al Fatih di Pasir Putih, Kota Depok, disegel sementara oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setelah menerima tiga surat peringatan (SP) dari Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

Surat peringatan tersebut diterbitkan terkait dugaan bahwa pengembang tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).

"Iya (ada tiga SP), tentunya itu punya aturan ya Pemkot (terkait SP). Memang sudah ada SP 1-3 tentang izin," kata Tim Legal Perumahan Al Fatih, Prayanwar Wirama, kepada Kompas.com, Jumat (25/4/2025).

"Tapi bukan berarti pemilik Perumahan Al Fatih tidak menempuh untuk memperoleh izin," ucap Prayanwar menambahkan.

Menurut dia, pengajuan izin pemanfaatan ruang (IPR) dilakukan pada September 2024. Namun, kata dia, pengajuan itu ditolak oleh Pemkot Depok.

Penolakan tersebut disebabkan status lahan yang hendak dimanfaatkan sebagai situ dengan luas sekitar delapan hektar.

Wirama menjelaskan, rencana pembangunan situ pertama kali muncul pada tahun 1938, beberapa tahun sebelum Indonesia merdeka.

Namun, hingga pembangunan Perumahan Al Fatih pada 2023, rencana itu tidak pernah direalisasikan.

“Jadi waktu kami ajukan IPR itu, mereka buka data dan bilang mereka enggak bisa keluarkan izin karena itu tanah situ. Yang ditetapkan situ kan 8 hektar tapi 2 hektarnya ini (Perumahan Al Fatih) yang masih berstatus tanah situ,” jelas Wirama.

Setelah pengajuan izin ditolak, pihak perumahan memutuskan untuk tetap melanjutkan pembangunan. Saat ini, sebanyak 60 unit rumah sudah mulai dihuni selama setahun terakhir.

Sementara 40 unit lainnya sudah selesai dibangun dan tinggal menunggu proses penyerahan kepada calon penghuni.

“Karena kan kami tidak bisa menunggu, saat orang punya tanah sebesar ini ya harus punya nilai. Kalau ikutin aturan yang ada, kami juga akhirnya dirugikan,” terang Wirama.

Ia juga menegaskan bahwa pihak perumahan sudah memiliki sertifikat hak milik (SHM) atas tanah tersebut.

Saat ini, Perumahan Al Fatih telah mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA) dan hasilnya akan dibawa untuk mengajukan banding ke Pemkot Depok.

Pemerintah mengalokasikan 1.000 kuota rumah subsidi untuk wartawan dan akan mulai serah terima 100 unit bulan depan. Namun, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) baru mencatat ada 11 orang wartawan yang mendaftarkan diri untuk rumah subsidi tersebut.

"Yang daftar (rumah subsidi wartawan) baru 11 (orang)," ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

Wakil Ketua Umum Apersi Mohamad Solikin pun menambahkan sebenarnya sudah ada puluhan wartawan yang ingin mendapatkan rumah subsidi tersebut. Menurutnya, segmentasi profesi wartawan dalam alokasi kuota rumah subsidi ini memudahkan wartawan untuk berkomunikasi dengan asosiasi pengembang.

Ia mengatakan saat ini data wartawan itu sedang dikoordinasikan dengan pihak perbankan untuk dilakukan pengecekan sistem layanan informasi keuangan (SLIK).

"Apersi telah data masuk permintaan dari PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Jawa Barat sekitar 67 orang untuk memiliki rumah subsidi, khususnya di Kabupaten Bogor dan Bekasi. Demikian mungkin ini menjadi tambahan bahwa segmentasi ini sangat baik," kata Solikin.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta tolong kepada wartawan untuk mensosialisasikan program ini. Ia memastikan wartawan tidak perlu takut menerima rumah subsidi, sebab masih diperkenankan untuk mengkritisi pemerintah.

"Kenapa wartawan (baru 11 yang mendaftar), menurut saya sosialisasinya perlu dimasifkan. Kedua menurut saya, saya tahu wartawan itu punya idealisme yang tinggi. Jadi mesti clear bahwa Anda boleh punya hak dapat rumah subsidi tapi Anda juga berhak mengkritisi pemerintah," ucap Ara.

Ia pun merasa selama ini sudah banyak mendapatkan kritikan dari wartawan. Ara menjelaskan wartawan juga warga negara yang berhak mendapatkan rumah subsidi beserta bantuan sosial lainnya.

Ara mengaku optimistis jumlah wartawan penerima rumah subsidi akan bertambah. Ke depannya, ia akan membagikan data dan perkembangan penyaluran rumah subsidi tersebut.

"Wartawan kan tadi Pak Heru bilang 11 ternyata dari Apersi juga lain lagi, jadi memang kita terus terang sinkronisasi data ini masih perlu perjuangan," katanya kepada awak media.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah menyediakan 1.000 rumah rumah khusus untuk wartawan. Ara meminta Bank Tabungan Negara (BTN) dan BP Tapera untuk menyiapkan 100 unit rumah untuk serah terima terlebih dahulu.

"Kita sudah menetapkan tanggal 6 Mei, jam 4 sore, untuk melanjutkan pembicaraan. Ibu (Menteri Komdigi) nanti kita langsung membagikan 100 kunci ya untuk wartawan," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Beberapa waktu lalu Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebut angka backlog perumahan mencapai 15 juta unit berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Hal itu tidak dibenarkan oleh Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

"Oh nggak. Belum, nanti kita lihat datanya setelah Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2025 ya," ujar Amalia kepada awak media di Kantor Kementerian Hukum, Kamis (24/4/2025).

Ia juga mengatakan dirinya akan menjelaskan terkait angka backlog perumahan dan populasi penduduk Indonesia. Hal itu disampaikan usai kegiatan pengumuman kriteria masyarakat berpenghasilan rendah bersama Menteri PKP Maruarar Sirait dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Dalam kegiatan itu, ia menyatakan data backlog perumahan terbaru bakal dikeluarkan pada Juli 2025 mendatang.

"Nah tentunya nanti pada bulan Juli kami akan mengeluarkan hasil Susenas 2025. Nanti akan kita lihat tentunya progres perkembangannya terkait dengan backlog ini," katanya.

Amalia menjelaskan angka backlog 9,9 juta unit (yang diketahui masyarakat saat ini) menunjukkan jumlah orang yang belum memiliki rumah. Kebijakan menaikkan batas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa beli rumah subsidi dinilai bisa membantu menurunkan backlog perumahan.

"Ini adalah memberikan ruang yang lebih besar supaya masyarakat yang belum punya rumah tadi 9,9 juta (unit backlog perumahan) ini bisa mendapatkan akses kepada pemilikan rumah murah," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Fahri sempat mengungkap data backlog perumahan mencapai 15 juta unit berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Jumlah backlog baru itu bukan 9,9 (juta) atau 12 (juta) yang disebutkan. Jumlah backlog baru adalah sekitar 15 juta antrean untuk pemilikan rumah baru. Backlog renovasi RTLH (rumah tidak layak huni) sama sekitar 26 juta," ujar Fahri di Mövenpick Hotel Jakarta Pecenongan, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

Pesan itu dikatakan Fahri dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Apersi 2025.

Fahri mengatakan jumlah keluarga bertambah, sementara jumlah rumah tidak bertambah secara signifikan. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan pasar perumahan yang semakin besar.

Ia menyebutkan populasi Indonesia sekitar 289,5 juta jiwa. Jumlah keluarga yang semula sekitar 74-78 juta pada tahun 2023-2024, sekarang sebanyak 93,1 juta keluarga. Lalu, rata-rata anggota keluarga mengecil.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 5 Tahun 2025. Salah satu hal yang tertuang dalam peraturan itu adalah kenaikan batas maksimum penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa membeli rumah subsidi.

Adapun batas maksimal penghasilan MBR saat ini Rp 14 juta per bulan bagi yang sudah menikah untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Sementara itu, wilayah lainnya berkisar Rp 8,5-12 juta per bulan. Angka tersebut naik dari sebelumnya berkisar Rp 8-10 juta per bulan.

Lantas, apa sebenarnya kriteria masyarakat yang tergolong MBR?

Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pengertian MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Dengan begitu, MBR dalam pengertiannya di industri perumahan mempunyai penghasilan yang terbatas untuk membeli rumah.

Kriteria MBR dalam Permen PKP No. 5 Tahun 2025 didasarkan pada besaran penghasilan. Batas maksimal penghasilan MBR dibedakan berdasarkan status perkawinan dan zona.

Zona 1 mencakup Jawa (kecuali Jabodetabek), Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat batas penghasilannya sebesar Rp 8,5 juta untuk yang tidak kawin dan Rp 10 juta untuk yang sudah kawin, serta Rp 10 juta untuk peserta Tapera.

Zona 2 meliputi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, dan Bali batas penghasilnya sebesar Rp 9 juta untuk yang tidak kawin dan Rp 11 juta untuk yang sudah kawin, serta Rp 11 Juta untuk peserta Tapera.

Zona 3 mencakup Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya batas penghasilannya sebesar Rp 10,5 Juta bagi yang tidak kawin dan Rp12 juta untuk yang sudah kawin, serta Rp12 Juta untuk peserta Tapera.

Zona 4 meliputi wilayah Jabodetabek sebesar Rp 12 Juta untuk yang tidak kawin dan Rp 14 Juta untuk yang sudah Kawin, serta Rp 14 Juta untuk peserta Tapera.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan keputusan untuk menaikkan batas atas penghasilan MBR telah melalui kajian oleh Badan Pusat Statistik.

"Ada pertimbangan inflasi, ada soal daya beli, dan itu ada kewilayahan kan wilayahnya dibagi, tentu tidak sama (batas penghasilannya). Kalau dulu itu dibaginya (berdasarkan wilayah) Papua dan Non Papua, sekarang ada empat (zona)," ujar Ara di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (25/4/2025).

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan perubahan batas atas penghasilan akan membantu menurunkan backlog. Langkah ini memperluas kesempatan untuk MBR dapatkan akses fasilitas rumah subsidi.

"Ini akan sangat membantu untuk menurunkan backlog karena ini kan akses kepada masyarakat, bisa jadi ini juga memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan akses kepada fasilitas perumahan yang murah," katanya ke awak media.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pemerintah sudah resmi menerbitkan peraturan yang menaikkan batas maksimum penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi Rp 14 juta. Langkah ini dinilai dapat menurunkan angka backlog perumahan.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan backlog perumahan sebesar 9,9 juta adalah orang yang belum memiliki rumah. Dengan menaikkan batas penghasilan akan memberikan masyarakat akses untuk mempunyai rumah.

"(Kenaikan batas maksimalgaji di) Beberapa zona 1 sampai 4 yang sudah dipaparkan tadi, ini adalah memberikan ruang yang lebih besar supaya masyarakat yang belum punya rumah tadi 9,9 juta ini bisa mendapatkan akses kepada pemilikan rumah murah," ujar Amalia di Kantor Menteri Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

Ia menjelaskan pertimbangan kriteria MBR dalam hal batas maksimal penghasilan masyarakat dihitung itu berdasarkan dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024. Kemudian BPS juga menyesuaikan angka tersebut dengan tingkat inflasi 2025.

Amalia menambahkan data terbaru terkait perkembangan backlog perumahan akan diumumkan dari hasil Susenas pada Juli 2025 mendatang.

"Ini akan sangat membantu untuk menurunkan backlog karena ini kan akses kepada masyarakat, bisa jadi ini juga memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan akses kepada fasilitas perumahan yang murah," katanya ke awak media.

"Kalau dulu kan hanya Rp 8 juta (maksimum gaji), untuk Papua itu Rp 10 juta. Nah yang Rp 8 juta ini kan kalau penghasilannya Rp 8,1 (juta) itu kan nggak bisa (masuk kriteria). Oleh sebab itu, untuk bisa lebih memberikan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat untuk bisa mengakses FLPP ini," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah resmi mengeluarkan kebijakan baru terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan itu mengatur kenaikan batas maksimum MBR penerima rumah subsidi sampai Rp 14 juta untuk wilayah Jabodetabek.

"Dari proses ini saya merasakan betul Menteri Hukum dan jajaran membantu kami. Maka minggu lalu dua hari pun sudah siap, ini true story. Dua hari itu sudah siap. Artinya, beliau begitu membantu koleganya. Banyak sekali membantu. Tadi saya juga umumkan resmi," ujar Ara di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

Ia menaikkan batas gaji di beberapa wilayah dan terbagi dalam 4 zona wilayah. Salah satunya di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Untuk Jabodetabek, batas maksimum penghasilan MBR dari Rp 7 juta menjadi Rp 12 juta bagi MBR yang belum menikah. Lalu, MBR yang sudah menikah batas gajinya dari Rp 8 juta menjadi Rp 14 juta.

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan peraturan menteri tersebut sudah memiliki landasan hukum.

"Sesuai dengan hasil diskusi kami bersama dengan Menteri Perumahan dan Ibu Kepala BPS mengenai dengan dibutuhkannya sebuah regulasi terkait dengan terbitnya peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk masyarakat. Besaran penghasilan dan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah subsidi," katanya.

"Alhamdulillah pada tanggal 22 April (2025) Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, yakni peraturan nomor 5 tahun 2025 itu sudah selesai kita harmonisasi dan selesai diundangkan," tambahnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Kudus (ANTARA) - Pemerintah menyatakan komitmennya mengatasi backlog (kesenjangan antara kebutuhan dan pasokan) sebanyak 9,9 juta rumah dengan berbagai strategi, kata Dirjen Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Aziz Andriansyah.

"Strategi itu di antaranya, dengan program 3 juta rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Tanah Air," ujarnya saat penyerahan secara simbolis bantuan rumah sederhana layak huni (RSLH) di Pendopo Kabupaten Kudus, Kamis.

Untuk saat ini, kata dia, selama 2025 tercatat sudah 220.000 rumah terbangun. Pemerintah juga sedang mengupayakan menjadi dua kali lipat.

Ia mempersilakan masyarakat di Kudus memanfaatkan rumah subsidi tersebut.

Strategi lainnya, menurut Aziz, yakni dengan menambah likuiditas rumah bersubsidi.

Untuk bisa mewujudkan program 3 juta rumah, dia mengakui, membutuhkan gotong royong antara pemerintah pusat dan daerah.

Bahkan, kata dia, tanah negara yang terlantar juga diupayakan untuk dimanfaatkan oleh kontraktor agar bisa dibangun.

Selain itu, imbuh dia, ada upaya ekspansi ke luar negeri untuk menarik investor ke dalam negeri agar mau berinvestasi dalam pembangunan perumahan.

Pada kesempatan tersebut, dia juga menyampaikan terima kasih kepada PT Djarum yang telah membantu memperbaiki rumah warga yang tidak layak huni (RTLH) menjadi layak huni.

PT Djarum bersama Polytron berencana membangun 300 rumah. Sedangkan saat ini terlaksana 92 hunian direnovasi dan dibangun ulang dengan biaya yang digelontorkan mencapai Rp5 miliar.

Sementara itu, di wilayah Jawa Tengah PT Djarum dan perusahaan afiliasinya tercatat sudah melakukan renovasi dan membangun ulang 362 rumah tak layak huni di wilayah Jawa Tengah sejak tahun 2022.

Program tersebut telah menyasar beberapa kabupaten, yakni Kabupaten Grobogan sebanyak lima rumah, Rembang lima rumah, Demak 10 rumah, Blora 15 rumah, Pemalang 20 rumah, dan Kudus sebanyak 307 rumah.

mewujudkan program 3 juta rumah itu membutuhkan gotong royong antara pemerintah pusat dan daerah

Kudus (ANTARA) - Pemerintah menyatakan komitmennya mengatasi backlog (kesenjangan antara kebutuhan dan pasokan) sebanyak 9,9 juta rumah dengan berbagai strategi, kata Dirjen Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Aziz Andriansyah.

"Strategi itu di antaranya, dengan program 3 juta rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Tanah Air," ujarnya saat penyerahan secara simbolis bantuan rumah sederhana layak huni (RSLH) di Pendopo Kabupaten Kudus, Kamis.

Untuk saat ini, kata dia, selama 2025 tercatat sudah 220.000 rumah terbangun. Pemerintah juga sedang mengupayakan menjadi dua kali lipat.

Ia mempersilakan masyarakat di Kudus memanfaatkan rumah subsidi tersebut.

Strategi lainnya, menurut Aziz, yakni dengan menambah likuiditas rumah bersubsidi.

Untuk bisa mewujudkan program 3 juta rumah, dia mengakui, membutuhkan gotong royong antara pemerintah pusat dan daerah.

Bahkan, kata dia, tanah negara yang terlantar juga diupayakan untuk dimanfaatkan oleh kontraktor agar bisa dibangun.

Selain itu, imbuh dia, ada upaya ekspansi ke luar negeri untuk menarik investor ke dalam negeri agar mau berinvestasi dalam pembangunan perumahan.

Pada kesempatan tersebut, dia juga menyampaikan terima kasih kepada PT Djarum yang telah membantu memperbaiki rumah warga yang tidak layak huni (RTLH) menjadi layak huni.

PT Djarum bersama Polytron berencana membangun 300 rumah. Sedangkan saat ini terlaksana 92 hunian direnovasi dan dibangun ulang dengan biaya yang digelontorkan mencapai Rp5 miliar.

Sementara itu, di wilayah Jawa Tengah PT Djarum dan perusahaan afiliasinya tercatat sudah melakukan renovasi dan membangun ulang 362 rumah tak layak huni di wilayah Jawa Tengah sejak tahun 2022.

Program tersebut telah menyasar beberapa kabupaten, yakni Kabupaten Grobogan sebanyak lima rumah, Rembang lima rumah, Demak 10 rumah, Blora 15 rumah, Pemalang 20 rumah, dan Kudus sebanyak 307 rumah.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Ada seluas 73.432,43 hektar tanah telantar di seluruh Indonesia yang bisa dimanfaatkan untuk proyek 3 juta rumah.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam acara Halalbihalal Keluarga Besar Real Estat Indonesia (REI) di Sheraton Grand, Jakarta, Senin (21/04/2025).

"Dari jumlah tersebut ada sekitar 14.490 hektar sudah ditetapkan dan siap untuk dieksekusi," kata Nusron.

Tanah telantar tersebut tersebar di Aceh sebanyak 45 bidang seluas 122 hektar, Batam sebanyak 990 bidang seluas 2.679 hektar, dan Bali 30 bidang.

"Ini sedang kami susun semua. Tanah ini akan kami serahkan ke Bank Tanah, tahap selanjutnya Bapak/Ibu bisa langsung ke Bank Tanah," ujar Nusron.

Menurut penilaiannya, tanah yang tersedia layak untuk kebutuhan perumahan.

Namun, Menteri Nusron mengingatkan bahwa tanah yang terindikasi telantar tidak hanya diperuntukkan untuk satu program, melainkan untuk berbagai program pemerintah yang juga membutuhkan.

Oleh karena itu, tanah tersebut tidak dapat serta-merta dialihfungsikan dan pemanfaatannya perlu direncanakan agar tepat sasaran dan optimal penggunaannya bagi kebutuhan masyarakat.

"Menteri ATR/Kepala BPN itu berperan sebagai manajemen risiko. Jadi mohon maaf apabila sedikit kaku," ucap Nusron.

"Karena itu kami sekali lagi menghitung cost and benefit, di mana tanah ini yang paling banyak dan lebih optimal untuk didayagunakan," katanya melanjutkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merespons soal perintah Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara soal dialihfungsikannya lahan penjara menjadi perumahan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP) Kementerian ATR/BPN Embun Sari menuturkan, aturan yang mengatur aset negara seperti lahan penjara menjadi perumah bisa diubah.

“Sangat bisa, yang bikin aturan kan manusia, kalau kebutuhan prioritas ya kita tinggal revisi tata ruangnya saja, kan melalui kajian juga ya,” ucap Embun usai ditemui dalam acara Indonesia International Valuation Conference 2025 di Tangerang, Kamis (24/4/2025).

Bahkan, Embun menyebut, kajian terkait peluang tersebut bisa dilakukan tahun ini sebagaimana menjadi permintaan Prabowo.

“Kalau sudah perintah Bapak Presiden dan berdasarkan kajian itu sudah sangat memungkinkan ya akan berjalan segera,” tegasnya.

Sebelumnya, Ara mengungkapkan, penjara-penjara yang ada ini akan dipindahkan di daerah sehingga susah dibesuk oleh orang sekitarnya.

"Pak Prabowo sudah telepon saya, 'Ara, kita pindahkan penjara-penjara di daerah strategis buat rumah. Kita pindahkan penjara keluar kota, biar dibesuknya susah' 'begitu," tambah Ara.

Namun demikian, dirinya masih akan menginventarisir lahan bekas penjara mana yang dijadikan perumahan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Agraria dan Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan menegaskan lahan sawah yang dibeli pengembang masuk dalam wilayah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) tidak dapat diubah permukiman.

Ossy mengutarakan hal ini usai menghadiri acara Indonesia International Valuation Conference 2025 di Tangerang, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

“Tapi, kalau bentuknya sudah LP2B atau lahan pangan pertanian berkelanjutan, yaitu sudah haram hukum untuk diubah (permukiman), itu tidak boleh diubah,” tegas Ossy.

Namun, apabila lahan tersebut berada di Lahan Sawah Dilindungi (LSD) itu masih memungkinkan untuk diubah.

“Jadi, artinya tidak ada satu permasalahan yang kemudian tidak bisa diselesaikan kalau memang ada satu kawasan masuk ke dalam LSD, lalu setelah ditinjau bisa dikeluarkan,” lanjutnya.

Sebelumnya, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid buka suara terkait lahan sawah yang sudah telanjur dibeli oleh pengembang perumahan.

Nusron mengatakan, pengembang bisa memanfaatkan LSD tersebut untuk menanam jagung atau padi.

"Kalau dia sudah kadung (terlanjur) beli ya beli untuk tanamin jagung atau tanamin padi, enggak boleh tanamin batu bata, apalagi kalau sudah LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)," kata Nusron usai Rapat Kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

Dia juga mengatakan, keluhan pengembang disinyalir karena merasa sulit mendapatkan lahan dengan harga murah, seperti lahan sawah.

"Sebetulnya ngeluhnya itu bukan ngeluh enggak dapat lahan. Dapat lahan, ada, tapi karena bukan sawah, harganya tinggi. Kalau sawah kan dia bisa murah, kemudian disulap jadi tinggi, sebetulnya itu saja," tandasnya.

Karawang (ANTARA) - Polres Karawang, Jawa Barat, masih melakukan pendalaman terkait dengan kasus temuan limbah medis yang bercampur dengan limbah domestik di area permukiman warga Desa Karangligar, Kabupaten Karawang, Jabar.

Kepala Seksi Humas Polres Karawang Ipda Solikhin, di Karawang, Kamis mengatakan hingga kini pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dengan kasus temuan limbah medis di area permukiman warga Desa Karangligar.

"(Saat ini) masih proses pendalaman. Nanti kalau sudah ada perkembangan lebih lanjut dikabari," katanya.

Polres Karawang sejak Jumat (11/4) menyatakan telah menyelidiki temuan tumpukan limbah medis yang bercampur limbah domestik di area permukiman warga Desa Karangligar, Karawang.

"Temuan tumpukan limbah medis di Dusun Kampek RT 07/02, Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang, itu ditangani oleh Satreskrim Unit 3 Tipiter Polres Karawang," kata Solikhin.

Dalam pemeriksaan itu, jajaran Satreskrim Unit 3 Tipiter Polres Karawang telah melakukan pemeriksaan pengelola tempat dan penanggung jawab tempat lokasi yang dijadikan penampungan sampah tercampur limbah medis di Desa Karangligar.

Temuan tumpukan limbah medis yang bercampur dengan limbah domestik di area permukiman warga Desa Karangligar itu sebelumnya telah diinformasikan oleh masyarakat. Kemudian pihak kepolisian langsung ke lokasi, untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan secara langsung.

Lokasi ditemukannya tumpukan limbah medis bercampur dengan domestik itu merupakan tanah garapan yang diserahkan kepada warga Desa Karangligar.

Dari informasi yang diperoleh, kata dia, lokasi ditemukannya limbah medis bercampur limbah domestik merupakan tempat penampungan sampah domestik.

Sampah domestik itu berasal dari rumah sakit yang ada di wilayah Karawang, yakni Rumah Sakit Bayukarta dan Rumah Sakit Hermina Karawang.

"Saat pemeriksaan, sampah domestik itu tercampur dengan sampah medis. Itu diperkuat dari keterangan pengelola sampah domestik," ujarnya.

IDXChannel - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan lahan lebih dari 70 ribu hektare (ha) untuk mendukung program pembangunan tiga juta rumah.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid mengatakan, total lahan yang disiapkan mencapai 73.432 ha di mana lahan-lahan yang zona peruntukannya untuk rumah tersebut tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Dari total jumlah itu, sebanyak 14.490 ha sudah ditetapkan dan siap dieksekusi untuk pembangunan.

"Tanahnya ada di Aceh, Banten, dan beberapa daerah lain. Ini sedang kami susun semua. Tanah ini akan kami serahkan ke Bank Tanah," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (24/4/2025).

Nusron berharap, ketersediaan lahan ini bisa menjadi terobosan atas hambatan pembangunan 3 juta rumah dari sisi lahan. Dia menyebut, lahan-lahan lebih cocok untuk pembangunan rumah di desa sehingga tak memerlukan dukungan dari APBN.

Menurut Nusron, lahan potensial ini layak untuk kebutuhan perumahan karena saat ini kondisinya telantar. Dia menyebut, lahan-lahan ini bisa untuk berbagai program lain bagi kementerian/lembaga yang membutuhkan.

Selain itu, Nusron juga menegaskan Kementerian ATR/BPN memiliki wewenang soal lahan dalam kaitannya dengan manajemen risiko. Setiap lahan milik negara tidak serta bisa dialihfungsikan atau dimanfaatkan. ATR/BPN harus merencanakan dan memeriksanya dengan cermat sehingga tepat sasaran dan optimal penggunaannya bagi kebutuhan masyarakat.

"Menteri ATR/Kepala BPN itu berperan sebagai manajemen risiko. Jadi mohon maaf apabila sedikit kaku. Karena itu kami sekali lagi menghitung cost and benefit, di mana tanah ini yang paling banyak dan lebih optimal untuk didayagunakan," ujar Nusron.

(Rahmat Fiansyah)