Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan alasan terkait rencana pemanfaatan lahan penjara untuk pembangunan perumahan rakyat.

"Bagaimana penjara itu rata-rata ada di tengah kota, artinya strategis. Yang kedua, penjara rata-rata sudah sangat penuh, sehingga tidak manusiawi," ujar Ara, di Jakarta, Senin.

Dengan demikian terdapat gagasan bagaimana penjara yang tanah dan asetnya dimiliki negara serta berada di wilayah perkotaan, bisa dipindahkan apakah ke pulau atau ke lokasi lainnya.

Ara menyampaikan, saat ini pihaknya menunggu arahan dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk langkah-langkah berikutnya.

"Kita akan menunggu dari Mensesneg, mudah-mudahan bisa segera mengundang kita terkait apa arahannya untuk langkah-langkah berikutnya," katanya lagi.

Rencana pemanfaatan lahan penjara untuk pembangunan perumahan rakyat merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto.

Kementerian PKP siap menjalankan perintah Presiden untuk bagaimana penjara-penjara di daerah strategis yang sudah penuh bisa dipindahkan dan digunakan untuk perumahan.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan siap memanfaatkan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk pembangunan rumah bagi rakyat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu dilakukan sebagai komitmen konkret Presiden Prabowo mewujudkan Program 3 juta rumah rakyat (membangun dan merenovasi) selain kuotanya semakin meningkat, kualitasnya semakin bagus dan tempatnya strategis.

Dengan pemanfaatan lapas menjadi perumahan, maka diupayakan negara diuntungkan, dan bisa digunakan untuk rumah rakyat.

Rencana tersebut merupakan gagasan Presiden, yakni bagaimana memaksimalkan tanah penjara yang strategis seperti Cipinang dan Salemba untuk dimanfaatkan menjadi perumahan rakyat khususnya setelah dilakukan ruilslag dengan tata kelola dan aturan yang benar.

Bagaimana penjara itu rata-rata ada di tengah kota, artinya strategis. Yang kedua, penjara rata-rata sudah sangat penuh, sehingga tidak manusiawi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan alasan terkait rencana pemanfaatan lahan penjara untuk pembangunan perumahan rakyat.

"Bagaimana penjara itu rata-rata ada di tengah kota, artinya strategis. Yang kedua, penjara rata-rata sudah sangat penuh, sehingga tidak manusiawi," ujar Ara, di Jakarta, Senin.

Dengan demikian terdapat gagasan bagaimana penjara yang tanah dan asetnya dimiliki negara serta berada di wilayah perkotaan, bisa dipindahkan apakah ke pulau atau ke lokasi lainnya.

Ara menyampaikan, saat ini pihaknya menunggu arahan dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk langkah-langkah berikutnya.

"Kita akan menunggu dari Mensesneg, mudah-mudahan bisa segera mengundang kita terkait apa arahannya untuk langkah-langkah berikutnya," katanya lagi.

Rencana pemanfaatan lahan penjara untuk pembangunan perumahan rakyat merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto.

Kementerian PKP siap menjalankan perintah Presiden untuk bagaimana penjara-penjara di daerah strategis yang sudah penuh bisa dipindahkan dan digunakan untuk perumahan.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan siap memanfaatkan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk pembangunan rumah bagi rakyat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu dilakukan sebagai komitmen konkret Presiden Prabowo mewujudkan Program 3 juta rumah rakyat (membangun dan merenovasi) selain kuotanya semakin meningkat, kualitasnya semakin bagus dan tempatnya strategis.

Dengan pemanfaatan lapas menjadi perumahan, maka diupayakan negara diuntungkan, dan bisa digunakan untuk rumah rakyat.

Rencana tersebut merupakan gagasan Presiden, yakni bagaimana memaksimalkan tanah penjara yang strategis seperti Cipinang dan Salemba untuk dimanfaatkan menjadi perumahan rakyat khususnya setelah dilakukan ruilslag dengan tata kelola dan aturan yang benar.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara heran masih ada 70 kepala daerah yang tak mematuhi aturan pemerintah untuk memangkas biaya rumah.

Ini terkait penggratisan tiga pungutan dalam pembangunan rumah yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Ketiganya adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Persetujuan Bangun Gedung (PBG), serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Ada soal SKB 3 Menteri, kita Januari (2025) sudah bikin supaya PPN, BPHTB, PBG gratis. Sampai sekarang masih ada 70 bupati/wali kota yang belum jalanin (menjalankan aturan pemangkasan biaya rumah)," ungkapnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (19/5).

"Padahal, masuk dalam NKRI. Padahal, itu untuk membantu rakyat kecil. Supaya jangan dibolak-balik di media, karena itu bukan kewenangan kami (menggratiskan PPN, BPHTB, dan PBG)," tegas Ara.

Ara menegaskan penggratisan tiga komponen biaya itu merupakan bentuk karpet merah yang disiapkan Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini diklaim agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa memiliki rumah.

Akan tetapi, Ara heran mengapa kepala daerah tersebut tetap tak patuh. Ia bahkan menyoroti salah satu wakil wali kota Balikpapan yang juga ketua pengembang Real Estate Indonesia (REI) setempat.

"Saya juga harus laporkan supaya tidak dipelintir di lapangan. Ini (penggratisan PPN, BPHTB, PBG) bukan kewenangan saya (Kementerian PKP), kewenangan kepala daerah karena harus ada peraturan kepala daerah (perkada)," tutur Ara.

"Hari ini sekitar 60 yang belum membuat perkada. Padahal, kita Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apakah itu kewenangan saya? Tidak, tapi kita sudah bikin payungnya di atas," imbuhnya.

Ara menegaskan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah rutin memimpin rapat koordinasi dengan kepala daerah setiap Senin. Ia menyebut Kementerian PKP juga telah meminta waktu untuk menyosialisasikan aturan ini.

"Jadi, kami menghadapi tantangan-tantangan (dalam merealisasikan program 3 juta rumah) seperti ini, tapi kami tidak cengeng," beber sang menteri.

"Ini kan bagus, arahan Presiden Prabowo. Karpet merah bagi rakyat kecil. Jadi, memang memprihatinkan. Kita masih tetap semangat, tapi inilah kondisi-kondisi di lapangan yang kami temui," tandasnya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo sudah berjalan. Pelibatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dinilai jadi kunci untuk mensukseskan program itu dan mendongkrak perekonomian daerah.

Hal itu diungkapkan Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat meninjau langsung pelaksanaan MBG di Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung pada Senin (19/5/2025).

"Kami dari Kementerian UMKM juga selain ingin mensupport, mensukseskan MBG ini, kami juga berkepentingan agar ada manfaat ekonomi yang seluas luasnya di daerah sekitar, di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Kota dan Provinsi," ujarnya.

Maman mengatakan upaya untuk mendorong UMKM terlibat lebih aktif dalam program MBG terus dilakukan. Bahkan, dia berharap agar program ini bisa menyentuh lebih dari 50 juta UMKM di tanah air.

"Saya memang bercita-cita melalui MBG, 50 juta lebih UMKM di Indonesia itu bisa terbantu. Akhirnya Kementerian UMKM dalam rangka membuka, meluaskan pelibatan UMKM agar ekonomi di daerah, rakyat, menjadi berkeadilan, lebih optimal, lebih hidup, dan besar," jelasnya.

Maman mengatakan setiap UMKM diharuskan bisa memasok keperluan untuk MBG. Mulai dari bahan baku untuk dii dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga keperluan lainnya.

"UMKM harus bisa memasok baku ke SPPG di daerahnya," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan saat ini sudah ribuan UMKM yang dilibatkan untuk memasok bahan baku bagi 1.343 SPPG seluruh Indonesia.

"Di setiap SPPG berdiri maka dibutuhkan juga minimal 15 supplier dan itu rata-rata UMKM. Sekarang sudah tercatat 2.700an sudah terlihat di dalam rantai pasok makan bergizi, selain koperasi dan lain-lain," kata Dadan.

Dia menambahkan program ini juga mampu menyerap 52 ribu tenaga kerja. Dengan target hingga 30 ribu SPPG, dia menargetkan jumlah tenaga kerja terserap bisa mencapai 1,5 juta.

"Para pekerja tersebut akan dilindungi BPJS Ketenagakerjaannya," ucap Dadan.

Dia menambahkan salah satu yang akan menjadi percepatannya adalah wilayah Kabupaten Bandung. Dirinya menargetkan sebanyak 361 SPPG bisa terealisasi.

"Ini ada di wilayah kabupaten Bandung, harus ada 361 SPPG, akan ada uang ke kabupaten Bandung Rp 361 miliar, memanfaatkan untuk menggairahkan, Rp 4,3 triliun tiap tahun, APBD Rp 3,7 triliun," bebernya.

Kata Badan Gizi soal Kasus Keracunan Makanan MBG

Di sisi lain, Dadan juga berbicara soal adanya kasus keracunan makanan MBG di beberapa daerah. Menurutnya, kasus keracunan disebabkan waktu memasak di dapur SPPG yang terlalu lama. Hal ini berdasarkan evaluasi yang sudah dilakukan.

"Sekarang bahan baku harus yang bagus, fresh. Jadi SPPG dan kepala SPPG yang ada di belakang itu harus berani menolak bahan baku yang jelek. Kemudian, mulai persingkat waktu produksi dengan pengiriman," ujar Dadan.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat meninjau MBG di Cileunyi Foto: Yuga Hassani/detikJabar

Dadan mengungkapkan bahan baku yang segar akan mempengaruhi kualitas jika tidak tepat waktu sampai ke sekolah. Sehingga, ia meminta waktu pengiriman untuk dipangkas secepat mungkin.

"Selama ini banyak kejadian karena masaknya terlalu lama, kemudian delivery nya harus cepat. Kemudian sampai di sekolah tidak boleh terlalu lama disimpan, harus langsung di makan," katanya.

Dadan menambahkan makanan juga harus melalui tahap pengujian sebelum diserahkan ke siswa.

"Harus melakukan uji organ lab, jadi sebelum dibagikan harus dibuka, dicium, dirasakan, kalau bagus kita langsung lanjutkan, kalau jelek kita langsung ditarik," jelasnya.

Dia mengatakan akan terus melakukan pelatihan kepada tenaga kerja yang ada di SPPG.

"Iya banyak kejadian di SPPG yang sudah dua tiga bulan melakukan kegiatan. Sehingga menganggap itu menjadi kegiatan rutin, akhirnya kita putuskan setiap dua bulan harus ada penyegaran melalui pelatihan penjamah makanan," kata Dadan.

Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait 'menodong' perusahaan terbuka (Tbk) untuk membantu program 3 juta rumah.

Ia mencontohkan komitmen PT Triputra Agro Persada yang menganggarkan program corporate social responsibility (CSR) untuk pembangunan rumah. Menurutnya, langkah serupa juga harus dilakukan perusahaan besar lain dan ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

"TAPG punya Pak TP Rachmat itu resmi dalam RUPS mengalokasikan anggaran CSR-nya untuk perumahan," ucap Ara dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (19/5).

"Jadi, kami juga bergerilya kepada perusahaan-perusahaan besar dan beberapa terbuka (Tbk) yang sudah ada di pasar modal, walaupun tidak semuanya. Supaya mereka bisa memutuskan dalam RUPS-nya untuk (CSR) di bidang perumahan," tegasnya.

Ara menyebut APBN cuma bisa menopang 9 persen dari total biaya pembangunan 3 juta rumah. Dengan kata lain, Kementerian PKP masih harus putar otak mencari dana pembangunan sekitar 2,7 juta rumah lainnya.

Ia menyebut upaya PKP mencari 91 persen sumber dana lain membuat kementeriannya sudah bukan lagi di level teknis. Ara menilai PKP sekarang berada di tataran kementerian strategis karena harus cari dana tambahan.

Meski begitu, Menteri Ara menegaskan dirinya masih optimistis program 3 juta rumah bisa terwujud di era Presiden Prabowo Subianto. Ia mengklaim terus bekerja keras, jujur, dan transparan bersama jajaran Kementerian PKP demi mewujudkan mimpi ini.

"Pada waktunya kalau kami tidak yakin, kami siap, pembantu presiden kapanpun kami di-reshuffle siap. Bagi kami kehormatan diberikan kesempatan menjadi menteri satu tahun ini. (Tapi) kami gak ragu-ragu kok, kami bekerja keras untuk mencapai ini," tegasnya.

Di lain sisi, ia menjelaskan pembagian tugas dengan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah. Ara menegaskan sang wamen telah 8 kali bolak-balik ke luar negeri dalam 7 bulan terakhir demi mencari investor.

Bagaimana KUR bisa untuk perumahan, itulah yang kita mau bicarakan,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan bertemu dengan Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani untuk membahas kredit usaha rakyat (KUR) bagi sektor perumahan.

"Bagaimana KUR bisa untuk perumahan, itulah yang kita mau bicarakan," ujar Maruarar atau akrab disapa Ara di Jakarta, Senin.

Pertemuan tersebut rencananya selain dihadiri oleh Menteri PKP dan CEO Danantara, juga akan dihadiri Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo dan bank-bank BUMN.

Pertemuan itu tentunya akan membahas terkait rencana bagaimana KUR bisa dialokasikan sebagian untuk mendukung sektor perumahan.

Namun, Ara tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai kapan pertemuan tersebut akan dilaksanakan

Menurut dia, bagaimana KUR dari Danantara dan bank-bank BUMN bisa juga dialokasikan untuk perumahan merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Bagaimana KUR dari Danantara, dari bank BUMN bisa juga dialokasikan buat perumahan. Itu arahan (Presiden)," katanya.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan, BPI Danantara mendukung penuh untuk sektor perumahan.

Terkait hal tersebut, dirinya akan menjajaki dan mendalami dengan pihak perbankan, terutama dengan bank-bank BUMN.

Ara mengatakan bahwa pertemuan antara Kementerian PKP, Satgas Perumahan, dan Danantara mengenai bagaimana dukungan dari Danantara supaya bisa ada dukungan dari segi pembiayaan yang besar.

Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia adalah badan pengelola investasi strategis yang mengonsolidasikan dan mengoptimalkan investasi pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk mencapai tujuan strategisnya, Danantara Indonesia berkomitmen untuk mendorong transformasi ekonomi dengan pendekatan profesional dan menerapkan good governance.

Danantara Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi aset, menarik investasi global, dan memperkuat daya saing Indonesia di sektor strategis, sehingga menciptakan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Bandung (ANTARA) - Pemerataan gizi bagi masyarakat menjadi fokus utama yang dibenahi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG dibentuk untuk menekan tingginya kasus stunting dan malnutrisi di Indonesia dan hadirnya program MBG diharapkan mampu mengatasi permasalahan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerataan kualitas gizi menjadi sangat penting untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan IQ generasi mendatang, mengingat rata-rata IQ di Indonesia saat ini hanya sekitar 92,64,” terang Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari di Depok, Selasa (13/5).

IQ rata-rata anak Indonesia di bawah 79 Indonesia masih tertinggal di negara Asean yaitu berada di urutan kesepuluh dari 11 negara sedangkan Timor Leste di urutan kesebelas. “Indonesia menempati urutan 130 dari 199 negara di dunia karenanya program MBG akan dapat terlaksana dari sabang sampai Merauke untuk menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Lucy juga berharap melalui program MBG ini, angka stunting di Indonesia yang saat ini sebesar 21% dapat turun menjadi 14% dan terus menurun. Ia juga menjelaskan bahwa stunting pada anak dapat disebabkan oleh kehamilan yang terlalu muda dan terlalu cepat. Pada tahun 2045, Indonesia akan menghadapi bonus demografi yang menuntut daya saing di kancah Internasional.

“Kami juga berharap program MBG ini dapat melibatkan lebih banyak masyarakat, khususnya para pelaku UMKM setempat,’ harap Lucy.

Warga lokal akan dilibatkan dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis. Masyarakat akan bertugas mengisi dapur sehat baik sebagai petugas ataupun sebagai pemasok bahan baku ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Bagi masyarakat Depok yang ingin membangun dapur SPPG harus membentuk Yayasan terlebih dahulu kemudian didaftarkan melalui portal resmi mitra.bgn.go.id

SPPG akan bekerjasama dengan Kodim dan Koramil dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis. Ke depannya akan ada buka lamaran yang diseleksi oleh mereka untuk bertugas di dapur sehat.

Dalam kesempatan yang sama, anggota DPRD Kota Depok Aditya Wiradi Putra, mengucapkan terima kasih kepada Badan Gizi Nasional yang telah berkenan menyelenggarakan acara sosialisasi untuk meningkatkan kualitas gizi nasional.

“Kami, selaku Anggota DPRD, berkomitmen untuk fokus dalam mengembangkan kualitas gizi di Kota Depok, khususnya di Kecamatan Cinangka,” ujar Aditya.

Analis Madya Kedeputian Promosi dan Kerjasama BGN Mochamad Halim menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sangat memperhatikan gizi nasional bagi anak-anak bangsa, mulai dari PAUD hingga usia dewasa, melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bahkan, program MBG juga disalurkan kepada non-peserta didik seperti balita, ibu menyusui, dan ibu melahirkan. Dalam Asta Cita, BGN berfokus pada enam sektor, yaitu swasembada pangan, koperasi, SDM, serta peningkatan sektor ekonomi.

“Pada tahun 2045, Indonesia akan genap 100 tahun merdeka dan diharapkan sudah terbebas dari stunting serta mampu bersaing secara global,” harap Halim.

Mochamad Halim juga menjelaskan, bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai mitra BGN diimbau untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya jika ada pihak yang menawarkan percepatan proses mitra SPPG dengan syarat mengirimkan sejumlah uang.

“Pendaftaran mitra BGN sepenuhnya gratis, sesuai arahan Presiden, untuk mendistribusikan MBG kepada 82,9 juta penerima manfaat. Secara ekonomi, program MBG diharapkan dapat menggerakkan perekonomian desa melalui penyaluran bahan baku ke koperasi atau BUMDes,” papar Halim.

“Menyongsong Indonesia emas 2045 ada tiga poin penting yang harus digarisbawahi yakni mengenai kualitas SDM, peran gizi dan Indonesia emas 2045. Kenapa Indonesia emas 2045 karena tepat 100 tahun Indonesia merdeka biar tidak ketinggalan dengan negara lain,” lanjutnya.

Sebagai informasi, anggaran program MBG dari yang awalnya 71 Triliun akan ditambah menjadi 100 Triliun. Dengan begitu, program Makan Bergizi Gratis bisa menyasar kepada 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025 nanti.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mendapat kritikan dari anggota DPR RI soal realisasi Program 3 Juta Rumah. Ia pun mengaku siap di-reshuffle jika target program tersebut tidak tercapai.

Ara menegaskan bahwa dirinya hanya merupakan pembantu Presiden Prabowo Subianto yang hanya menjalankan visi dan misinya. Namun dia mengaku optimistis bisa mencapai target 3 juta rumah.

"Diberikan target begitu ya semua jurus saya lakukan untuk bisa mencapai ke sana. Nanti kalau tidak tercapai, saya siap perintah Presiden Prabowo sebagai pimpinan saya. Saya mau di-reshuffle itu juga hak beliau dan apapun saya terima," ujar Ara di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).

Menurutnya, keputusan reshuffle merupakan konsekuensi dalam mengemban jabatan sebagai menteri. Apalagi sebagai menteri yang mempunyai target yang terukur dengan dana tertentu.

Ara sudah memaparkan peta jalan Program 3 Juta Rumah kepada DPR RI. Menanggapi paparan tersebut, Anggota Komisi V DPR RI Yanuar Arif Wibowo mempertanyakan indikator capaian dalam peta jalan program itu.

Menurutnya, Ara belum menyertai anggaran untuk mencapai target program. Dalam paparan peta jalan, Kementerian PKP masih mengupayakan penyediaan 2.247.088 unit rumah.

"Angka ini cuma capaian Pak (Menteri PKP), KPI-nya nggak ada, berapa rupiahnya ketika disebut yang upaya itu sebanyak 2.247.088. Ini belum ada anggarannya, belum ada pelaksanaannya. Ini udah bulan Mei lho Pak, yang 2.247.088 ini masih entah di mana," kata Yanuar.

Di sisi lain, Anggota Komisi V DPR RI Haryanto mengatakan angka yang disampaikan dalam paparan peta jalan masih berupa klaim. Menurutnya, belum ada perencanaan yang detail, sehingga ia mempertanyakan besaran pembiayaan dari pemerintah maupun investor.

Haryanto mengatakan Kementerian PKP perlu kerja keras untuk mencapai target. Ia menyebut program pemerintahan terdahulu yang sebesar 1 juta belum tercapai, sementara target tahun ini sebesar penyediaan 3 juta unit rumah.

"Waktu yang ada ini sudah mau masuk bulan keenam sudah tengah tahun belum berapa realisasi yang ada, sehingga dalam hal ini kita harus kerja keras untuk bisa mewujudkan daripada program yang diharapkan oleh masyarakat," kata Haryanto.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Reni Astuti mengatakan 75 persen target 3 Juta Rumah masih berupa upaya. Reni menegaskan bahwa Kementerian PKP harus meningkatkan upaya melebihi empat bulan yang sudah berjalan.

"Sejak Januari sampai saat ini yaitu 5 bulan berjalan yang selesai masih 7 persen, yaitu sebanyak 210.596 (rumah). Jika kemudian ini nanti berjalannya itu rata, maka kalau asumsinya ini adalah triwulan atau caturwulan di empat bulan kemudian ini bersifatnya rata, maka di Desember 2025 kita masih mencapai target di 21 persen," tuturnya.

Semua sekolah di Gianyar, Bali, akan mendapatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pelaksanaan program andalan pemerintah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) itu akan dilakukan secara bertahap di Gianyar, tergantung kesiapan dapur.

Dua sekolah yang sudah mendapatkan Program MBG adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 dan SMP Negeri Hindu 3 Blahbatuh. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gianyar turut memantau pelaksanaan program itu pada Senin (19/5/2025).

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas Pendidikan Gianyar, Gusti Ngurah Adnyana, mengungkapkan pemantauan Program MBG sebagai dukungan menyukseskan program pemerintah pusat. Langkah tersebut juga sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap pemenuhan gizi anak.

"Pemkab Gianyar berkomitmen ikut menyukseskan Program MBG ini, terlebih ini merupakan suatu langkah yang baik terhadap pemenuhan gizi anak didik kita. Sehingga, anak-anak bisa fokus dan memiliki daya tangkap yang baik dalam proses pembelajaran serta akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas SDM di Gianyar," terang Ngurah Adnyana dalam siaran pers.

Ngurah Adnyana mengatakan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk SMP Negeri 2 Blahbatuh dan SMP Negeri Hindu 3 Blahbatuh berada di Jalan Selukat yang jaraknya kurang lebih 5 kilometer (km) dari sekolah. SPPG ini hanya melayani dua sekolah saja dengan jumlah 1.557 peserta didik.

Petugas Sanitarian Dinas Kesehatan (Diskes) Gianyar, I Nyoman Sukerena Pande, mengungkapkan pihaknya bertugas memantau gizi dan kehigienisan makanan, terutama alat-alat yang digunakan dalam Program MBG.

Menurut Sukerena, SPPG dalam Program MBG berbentuk yayasan atau katering. Mereka harus memiliki standar baku mutu lingkungan. Khusus SPPG dalam bentuk yayasan, karyawan yang terlibat di dalamnya harus memiliki sertifikat kursus pembawa makanan dan juga pengolahan makanan.

"Sebelum pelaksanaan MBG, Diskes Gianyar membina yayasan atau katering yang melaksanakan program MBG memperhatikan kebersihan, dan juga menjaga kesegaran makanan yang diolah," terang Sukerena.

Selain itu, Diskes Gianyar juga terus memberikan arahan terkait awal mulai bahan makanan diterima, proses pengolahan, proses penyajian sampai penyimpanan bahan makanan yang sesuai dengan standar. "Akan ada survei ke lokasi SPPG setiap saat karena kami ingin memantau seluruh jalannya pelaksanaan MBG ini sudah diterapkan sesuai standar atau belum," tegas Sukerena.

Video: Antusiasme Siswa SLB Santap Menu Makan Bergizi Gratis

Video: Antusiasme Siswa SLB Santap Menu Makan Bergizi Gratis

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG BARAT -- Kepala Badan Bergizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebutkan, sekitar 2.700 pelaku usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) di seluruh Indonesia, terlibat dalam pemenuhan bahan baku untuk program makan bergizi gratis (MBG).

Hal itu disampaikan Dadan usai menghadiri Peluncuran Program Perdana Perluasan Keterlibatan UMKM dalam MBG di Satuan Pelayanan Pememihan Gizi (SPPG) Cileunyi Al Kasyaf, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Senin (19/5).

"Sekarang sudah tercatat 2.700-an sudah terlihat di dalam rantai pasok makan bergizi, selain koperasi dan lain-lain," ujar Dadan.

Menurut Dadan, keberadaan pelaku UMKM di Indonesia akan sangat diuntungkan dengan adanya program MBG yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto. Karena, untuk 1 unit SPPG saja setidaknya membutuhkan 15 UMKM untuk pemenuhan bahan bakunya.

"1 SPPG minimal 15 supplier minimal, tahu tempe, beras, ayam, sayuran, buah, termasuk minyak goreng. Sekarang sudah ada 1.343 SPPG di seluruh Indonesia 38 provinsi, dan itu 100 persen adalah UMKM, karena mitra badan gizi seluruhnya UMKM," katanya.

Dadan mengatakan, selain berdampak terhadap UMKM, program MBG juga sudah menyerap sebanyak 53 ribu tenaga kerja yang tersebar di seluruh SPPG di seluruh Indonesia. "Jadi ini sudah cukup besar tenaga kerja yang terlibat sudah hampir 53 ribu," kata Dadan.

Sementara itu Menteri UMKM Maman Abdurrahman, program makan bergizi gratis (MBG) bakal memberikan dampak positif terhadap bisnis UMKM di Indonesia. Sehingga dirinya berharap semakin banyak UMKM yang terlibat dalam program tersebut.

"Kami dari Kementerian UMKM juga selain ingin mensupport, menyukseskan MBG ini, kami juga berkepentingan agar ada manfaat ekonomi yang seluas luasnya di daerah sekitar, di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi," kata Maman.

Menurut Maman, kehadiran program MBG ini juga akan berdampak terhadap tumbuh kembang para siswa di Indonesia. "Kehadiran pemerintah bukan hanya memfasilitasi pendidikan saja, selain bekal pendidikan yang baik, tapi juga harus ada bekal asupan nutrisi yang baik juga supaya pertumbuh kembangan anak menjadi lebih optimal dan cerdas," papar Maman.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara mengungkap dugaan korupsi Rp109 miliar dalam proyek 'bedah rumah' yang merupakan usulan DPR RI sampai kepala daerah.

Program 'bedah rumah' itu bernama Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Ara menyinggung kasus korupsi itu terjadi di daerah pemilihan (dapil) Sumenep, Madura.

"Saya tahu itu (BSPS) program yang diaspirasi oleh teman-teman (DPR RI), banyak kepala daerah, dan teman-teman DPD juga. Tapi saya harus sampaikan dugaan korupsi yang luar biasa di Sumenep sejumlah Rp109 miliar," ungkap Ara dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (19/5).

"Saya mau buka-bukaan, supaya rakyat Indonesia semua tahu. Ada uang yang sangat dibutuhkan rakyat, tetapi dikorupsi, dugaan korupsi. Saya anak buah Prabowo (Presiden Prabowo Subianto) dan Prabowo sudah perintahkan kita hadapi korupsi apapun risikonya," tegasnya.

Menteri Maruarar Sirait mengatakan sebenarnya BSPS atau 'bedah rumah' merupakan program yang bagus. Akan tetapi, ia menyayangkan penyalahgunaan proyek tersebut.

"Saya tidak mau fitnah siapa pun, semua ada data (dan) buktinya," jelas Ara.

Kementerian PKP sudah menindaklanjuti dugaan korupsi itu dengan mengundang Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo. Ia menyebut pertemuan terbuka di kantornya itu berlangsung selama 2 jam lamanya.

Ara memaparkan temuan-temuan tersebut kepada Said dan Achmad Fauzi. Pertemuan itu juga menyepakati bahwa kasus dugaan korupsi di Sumenep bakal dibawa ke dalam proses penegakan hukum.

"Soal (dugaan korupsi) di Sumenep karena tidak ada satu kabupaten di Indonesia yang (anggaran) BSPS-nya (tembus) Rp109 miliar," beber Ara.

"Temuannya sudah saya presentasikan di depan Pak Said (Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah). Kenapa Pak Said? Karena Pak Said 4 kali-5 kali mewakili Madura dan beliau mewakili Banggar," tandasnya.

Berdasarkan temuan Inspektorat Jenderal Kementerian PKP, ada sejumlah modus dugaan korupsi di Sumenep.

Misalnya, suami dan istri dalam satu Kartu Keluarga (KK) mendapatkan dana bantuan BSPS alias double. Beberapa penerima bantuan juga ternyata punya rumah bagus dan termasuk keluarga mampu, tapi malah menerima BSPS dengan pembuatan bangunan di belakang rumahnya.

Ada juga modus terkait permainan dalam nota bahan bangunan. Bahkan, PKP menyoroti transfer khusus dari rekening penerima bantuan kepada Toko Bangunan UD Akbar Jaya sebesar Rp2 juta.

"Kami juga menemukan ada beberapa rumah yang harusnya pakai tembok dan kolom, namun tidak ada. Mungkin besinya dikurangi dan bangunan tidak sesuai verifikasi awal dan di lapangan berbeda. Selain itu, dari pemantauan beberapa toko ada yang proses pembayaran dilakukan kepala desa. Karena pada dasarnya bantuan dikirimkan lewat rekening penerima bantuan," jelas Irjen Kementerian PKP Heri Jerman dalam rilis resmi, Kamis (15/5).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirat (Ara) diberondong kritikan saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi V DPR RI. Rapat itu membahas mengenai peta jalan program 3 juta rumah.

Anggota Komisi V DPR RI Yanuar Arif Wibowo mempertanyakan indikator capaian dalam peta jalan Program 3 Juta Rumah. Menurutnya apa yang dipaparkan Ara belum disertai anggaran untuk mencapai target program. Dalam paparan peta jalan, Kementerian PKP masih mengupayakan penyediaan 2.247.088 unit rumah.

"Angka ini cuma capaian Pak (Menteri PKP), KPI-nya nggak ada, berapa rupiahnya ketika disebut yang upaya itu sebanyak 2.247.088. Ini belum ada anggarannya, belum ada pelaksanaannya. Ini udah bulan Mei lho Pak, yang 2.247.088 ini masih entah di mana," ujar Yanuar di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).

Ia juga menyoroti soal akses kepemilikan atau mendapatkan rumah yang layak. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan, kenaikan hanya 1,7 persen dengan ada Program 3 Juta Rumah. Ia membandingkan pada era pemerintahan sebelumnya, akses kepemilikan meningkat 2,6 persen per tahun.

"Tentang angka 3 juta tadi yang disampaikan, ini menarik sekali. Dari yang disebut upaya lain, selesai proses rencana upaya ini, saya melihat kok ini Pak Menteri, mengambil bahasa Pak Presiden, ini rencana 3 juta ini kok jadi omon-omon gitu," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Haryanto menilai angka yang disampaikan baru berupa klaim, sehingga belum ada perencanaan yang detail. Ia mempertanyakan data pembiayaan oleh pemerintah maupun investor.

Ia juga menyoroti realisasi Program 3 Juta Rumah. Haryanto mengatakan Kementerian PKP perlu kerja keras untuk mencapai target.

"Sekalipun kami tahun kemarin belum masuk ke dalam di komisi ini, itu 1 juta saja belum bisa terpenuhi apalagi 3 juta rumah. Sehingga dalam hal ini waktu yang ada ini sudah mau masuk bulan keenam sudah tengah tahun belum berapa realisasi yang ada, sehingga dalam hal ini kita harus kerja keras untuk bisa mewujudkan daripada program yang diharapkan oleh masyarakat," kata Haryanto.

Haryanto mengatakan belum ada langkah yang akan diambil apabila target belum tercapai. Menurutnya, tidak perlu ada perencanaan yang begitu besar, tapi realisasinya bisa terlaksana.

Di samping itu, Anggota Komisi V DPR RI Reni Astuti menghitung potensi pencapaian program di akhir tahun. Ia menyimpulkan 75 persen target 3 Juta Rumah masih berupa upaya.

"Sejak Januari sampai saat ini yaitu 5 bulan berjalan yang selesai masih 7 persen, yaitu sebanyak 210.596 (rumah). Jika kemudian ini nanti berjalannya itu rata, maka kalau asumsinya ini adalah triwulan atau caturwulan di empat bulan kemudian ini bersifatnya rata, maka di Desember 2025 kita masih mencapai target di 21 persen," tuturnya.

Reni menegaskan bahwa Kementerian PKP harus meningkatkan upaya melebihi empat bulan yang sudah berjalan.