BOJONEGORO - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dikritik tajam berbagai pihak setelah mengusulkan serangga seperti belalang dan ulat sagu menjadi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lalu, apakah berbahaya mengonsumsi belalang seperti diusulkan Dadan?

Praktisi kesehatan dr Nila Maharani yang juga dokter spesialis penyakit dalam RSUD dr R Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro mengimbau kepada masyarakat, khususnya yang tinggal di kawasan pinggir hutan agar tidak mengonsumsi hewan liar yang belum diketahui keamanannya.

?Sebaiknya masyarakat tidak makan hewan-hewan liar yang belum diketahui aman atau tidak,? ujar Nila, belum lama ini.

Dia menjelaskan belalang yang berbahaya yakni belalang setan atau aularches miliaris memiliki mekanisme pertahanan diri, salah satunya mengeluarkan toksin dari bagian dadanya.

?Toksin ini berwarna jernih, kental, pahit, berbau tidak sedap, dan sedikit basa. Toksin ini bisa menyebabkan reaksi alergi bagi siapa saja yang menangkapnya,? ucapnya.

Reaksi alergi dari toksin berbeda-beda, mulai dari ringan yaitu mual, muntah, diare, nyeri perut. Hingga yang berat seperti anafilaksis atau reaksi alergi berat yang dapat mengancam jiwa.

Kondisi ini terjadi ketika tubuh terpapar pemicu alergi dan sistem imun melepaskan zat-zat kimia yang memengaruhi berbagai sistem dalam tubuh.

Sedangkan toksin yang bersifat basa tersebut juga bisa menyebabkan gangguan keseimbangan asam basa di dalam tubuh.

Mengenai keamanan mengonsumsi belalang, berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor Kep-13/MUI/IV/2000 tentang Makan dan Budidaya Cacing dan Jangkrik, menempatkan belalang seperti halnya jangkrik yaitu sejenis serangga yang boleh (mubah/halal) dikonsumsi sepanjang tidak menimbulkan kerugian (mudharat).

Namun, perlu diingat bahwa tidak semua jenis belalang aman dikonsumsi. Beberapa jenis belalang, termasuk belalang setan diketahui mengandung racun.

Karena itu, masyarakat diimbau berhati-hati dan memastikan jenis belalang yang akan dikonsumsi benar-benar aman.

Dari berbagai literasi, meskipun belum ada penelitian yang membuktikan bahwa racun belalang setan dapat menewaskan manusia, namun serangga ini memiliki cairan beracun yang membahayakan.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruar Sirait (Ara) resmi melantik 113 pejabat kementerian. Terdiri dari 24 Pejabat Pratama (Eselon II), 66 Pejabat Administrator (Eselon III), dan 23 Pejabat Pengawas (Eselon IV).

Acara dimulai pukul 15.30 WIB di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara. Ara sampai di lokasi pukul 14.48 WIB dengan mengenakan batik berwarna coklat.

Acara pelantikan dimulai dengan penyebutan nama pejabat yang dilantik, pengambilan sumpah secara serempak, dan diakhiri dengan penandatanganan pakta integritas.

"Dengan ini melantik saudara-saudara. Dengan jabatan dan lingkungan yang baru," ujar Ara dalam acara pelantikan Pejabat Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas, di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Pelantikan ini digelar berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Demi Allah saya bersumpah akan setia dan taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segara peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab bahwa saya akan menjag integritas tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela," ujarnya di lokasi.

Dalam acara ini, hadir pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Jendral (Sekjen) KPK Cahya H Harefa, Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto Bonny Z Minang, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Ketua Umum REI Joko Suranto, hingga Ketua Umum Himperra Ari Tri Priyono.

(aqi/das)

JAKARTA - Dadan Hindayana , Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) kini tengah jadi sorotan berbagai pihak setelah mengusulkan serangga seperti belalang dan ulat sagu jadi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dadan awalnya berpendapat jika makanan seperti belalang dan ulat sagu ini bisa jadi bagian dari protein, sebab di beberapa daerah memang menyukainya.

Baca juga: Dokter Tifa Kepoin Profil Dadan Hindayana: Gizi 280 Juta Rakyat Indonesia Diurusi Ahli Serangga

Usulan dari Dadan Hindayana itu lantas menuai banyak kritikan. Bahkan banyak pihak yang berpendapat jika anggaran MBG tidak cukup untuk menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat sehingga muncul usulan tersebut.


Atas usulan itu juga mulai banyak warganet yang penasaran akan riwayat pendidikan Dadan Hindayana. Setelah ditelusuri, Dandan rupanya merupakan ahli entomologi yang jadi dosen di ITB.

Riwayat Pendidikan Dadan Hindayana

Dadan Hindayana tercatat telah menyelesaikan pendidikan sarjana dengan mengambil studi Proteksi Tanaman diInstitut Pertanian Bogor (kini IPB University )di tahun 1990 silam.

Pria asal Garut itu kemudian melanjutkan pendidikan S2 ke luar negeri, tepatnya di Universitas Bonn, Jerman, di bidang studi Entomologi Terapan hingga lulus di tahun 1997.

Baca juga: Belalang Goreng di Gunungkidul Diburu Wisatawan, Gara-gara Dadan Hindayana?

Tidak cukup sampai disitu, Dadan juga sempat mengenyam pendidikan di Leibniz Universitat Hannover, Jerman, dan lulus pada tahun 2000. Kemudian pendidikan S3-nya diselesaikan di IPB.



Menurut data Science and Technology index (Sinta) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Dadan tercatat memiliki skor 643, di mana pada tahun 2024, jurnalnya telah disitasi sebanyak 13 kali.

Baca juga: Wacana Serangga Jadi Menu Makan Bergizi Gratis, Irma Suryani Bakal Tegur Dadan Hindayana

Salah satu penelitian yang dilakukan Dadan pada tahun 2017 telah diterbitkan dalam Jurnal Entomologi Indonesia pada tahun 2023 berjudul "Keanekaragaman dan peran fungsional serangga Ordo Cleopatra di area reklamasi pascatambang batu bara di Berau, Kalimantan Timur".

Sebelum dilantik menjadi Kepala BGN, Dadan adalah Dosen Program Studi Pascasarjana (S2) Entomologi atau ilmu yang mempelajari tentang jenis dan kehidupan serangga , di Departemen Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian IPB.

Itulah riwayat pendidikan dari Dadan Hindayana , Kepala BGN yang ternyata ahli di bidang entomologi atau serangga.

Cimahi -

Kota Cimahi menjadi salah satu daerah yang saat ini melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijanjikan Presiden RI Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengecek langsung dapur pengolahan makanan bergizi untuk anak sekolah dan ibu hamil milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Arara Visi Hijau di Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi.

Di situ, Dadan yang didampingi oleh Pj Wali Kota Cimahi, Benny Bachtiar mencicipi langsung susu segar yang bakal dibagikan untuk penerima manfaat program tersebut.

"Rasanya enak dan segar, beda dengan susu kotak biasa. Ini tanpa bahan apapun karena 100 persen susu. Kalau yang di pasaran itu rata-rata 20 persen kandungan susunya," kata Dadan saat ditemui, Kamis (30/1/2025).

Susu segar yang dibagikan pada penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis diolah langsung di SPPG Arara Visi Hijau. Hal itu menjadi nilai lebih karena menjadi SPPG pertama di Indonesia yang bisa mengolah langsung susu segar dari peternak.

"Di sini ada unit pasteurisasi susu, ini yang pertama dari seluruh SPPG di Indonesia. Jadi di sini susu dari peternak dibawa lalu dipasteurisasi dengan alat sendiri lalu didinginkan. Jadi bisa memberikan susu segar tiap hari, kalaupun tidak tiap hari, minimal tiga kali seminggu," kata Dadan.

Setelah itu susu dimasukkan ke dalam botol kaca yang bisa dipakai berkali-kali. Hal itu meminimalisir timbulan sampah yang dihasilkan oleh produksi menu Makan Bergizi Gratis.

"Sudah cukup (komposisinya), kalau susu di luaran itu kan hanya 20 persen susunya. Jadi ini setara dengan 5 kotak susu yang dijual di pasar," ujar Dadan.

Dadan mengatakan pengelolaan SPPG di Cimahi Utara ini sudah sesuai dengan standar dan dianggap memuaskan. Namun keberadaan SPPG ini belum mampu menjangkau semua sekolah yang ada di Cimahi Utara.

"Pekerjaannya memuaskan juga, karena pengelolaannya berpengalaman. Cuma memang masih ada (sekolah dan ibu hamil) yang belum terlayani, saya minta tambah lagi 1 SPPG jadi bisa melayani areal terdekat," kata Dadan.

Dadan mengecek langsung distribusi menu makan bergizi gratis itu ke sekolah-sekolah, salah satunya SD Negeri Pasirkaliki Mandiri 1. Siswa antusias menerima menu makanan yang hampir sebulan ini mereka konsumsi.

Salah satunya Reagan, siswa kelas 6 yang dengan lahap memakan semua menu di dalam foodtray. Menunya kali ini yakni nasi, tumis buncis dan jagung, kornet sapi, semangka, lalu sebotol susu segar.

"Enak makanannya, ada tumis buncis sama jagung, terus ini seperti kornet daging sapi pakai bumbu," kata Reagan.

Ia berharap makan bergizi gratis bisa terus berlanjut sebab bisa mengirit uang jajan yang dibawanya. Sebab selama ini, ia tak pernah jajan yang nilai gizinya seperti makanan yang dikonsumsinya.

"Enggak, biasanya jajan cireng, mie, minuman. Kalau yang seperti ini paling makan di rumah. Mudah-mudahan bisa terus lanjut," ujar Reagan.

(yum/yum)

Jakarta (ANTARA) -

Warga Kebon Bawang, Tanjung Priok, mengaku keberatan ada pembangunan tiang Saluran Ekstra Tinggi (SUTET) di Jalan Swasembada Barat I RW 09 RT 03 Kelurahan Kebon Bawang, Jakarta Utara, yang berada di tengah permukiman penduduk.

"Informasi awalnya proyek tersebut berada di wilayah Sungai Bambu dekat jalan layang tol, tapi ternyata akan ada 3 Tower SUTET yang akan dibangun di wilayah Kebon Bawang" kata warga RT 03 RW 09, Suhaimi di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, proses pembangunan ini tanpa melalui sosialisasi yang melibatkan warga dan warga mempertanyakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang harusnya dibuat sebelum proyek berlangsung.

“Pemukiman ini sudah lebih dulu ada dan harusnya ada sosialisasi dan pemberitahuan kepada warga sebelum adanya proyek ini berlangsung, apalagi di samping kanan kirinya rumah warga,” kata dia.

Dia mengaku pada Jumat (17/1), warga ditemui Lurah Kebon Bawang dan pihak proyek bersepakat pembangunan dihentikan. Namun pada Selasa (28/1) proyek kembali berjalan ketika satu unit truk molen dikawal pihak Kepolisian masuk ke lingkungan mereka.

“Kami berharap harus ada sosialisasi ke warga dan harus jelas kompensasi apa yang diterima warga," kata dia.

Ia mengaku khawatir keberadaan tiang SUTET di lingkungan mereka akan memberikan dampak bagi kesehatan dan keamanan warga.

“Harusnya ada sosialisasi yang jelas karena kami khawatir ada radiasi atau dampak buruk dari keberadaan SUTET," kata dia.

Sementara warga lainnya, Nailul Haq (65) mengatakan, rumahnya hanya berjarak 14 meter dari titik pembangunan tiang SUTET dan memang ada dampak yang dirasakan, mulai dari jalan yang rusak hingga percikan semen yang masuk ke rumahnya.

“Pembangunan ini sudah berlangsung sejak tiga bulan lalu,” kata dia.

Ia mengatakan, dulunya yang ada di depan rumahnya ada dua unit rumah dan dijual Rp5,5 miliar dan ternyata lokasi ini dibangun SUTET.

Nailul mengaku sudah tinggal di rumah ini sejak tahun 2005 dan pemukiman ini sudah lama ada dan saat ini malah dibangun SUTET. "Warga tentu berharap ada solusi dari persoalan ini," kata dia.

Sebelumnya, puluhan warga Jalan Swasembada Barat 1 Kebon Bawang Tanjung Priok menjalankan aksi unjuk rasa penolakan pembangunan tiang SUTET ini pada Selasa (28/1).

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melantik pejabat eselon II, III, dan IV Kementerian PKP di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta, Kamis.

Hal ini merupakan bagian dari penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Laksana (SOTK) Kementerian PKP sebagai kementerian baru.

Dalam pelantikan tersebut, dirinya melantik Pejabat Tinggi Pratama sebanyak 31 orang, Pejabat Administrator sebanyak 66 orang, dan Pejabat Pengawas sebanyak 23 orang.

Pelantikan tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan jajaran tinggi Kementerian PKP.

"Pada hari ini saya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan ini secara resmi melantik saudara-saudari dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa bersama kita," ujarnya dalam acara pelantikan itu.

Ara sebelumnya juga melantik delapan pejabat eselon I Kementerian PKP di Jakarta pada Senin (20/1).

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bakal melantik pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV di rumah susun (rusun) pada akhir bulan Januari 2025.

Menurut dia, Presiden RI Prabowo Subianto adalah presiden yang prorakyat dengan memberikan berbagai kemudahan mulai dari pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), mempercepat waktu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sekaligus membebaskan biayanya, serta sejumlah kebijakan-kebijakan lainnya yang memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah.

Dirinya juga menyampaikan bahwa berbagai upaya terkini dilakukan oleh pihaknya untuk menyediakan tiga juta rumah per tahun yang terdiri atas pembangunan dua juta rumah di pedesaan dan pembangunan satu juta apartemen di perkotaan.

Adapun upaya-upaya tersebut meliputi pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor yang dialihfungsikan antara lain untuk perumahan rakyat. Kemudian dukungan bagi program tiga juta rumah melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR), sampai dengan menarik masuk investasi dari luar negeri seperti Qatar, Uni Emirat Arab dan beberapa negara lainnya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Kita siap aturannya, kita siap lahannya. Kalau yang kemarin dari Qatar mau bangun (untuk) menengah bawah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, Qatar mau membangun hunian bagi masyarakat menengah bawah di Indonesia.

"Kita siap aturannya, kita siap lahannya. Kalau yang kemarin dari Qatar mau bangun (untuk) menengah bawah," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Kamis.

Dia menambahkan bahwa untuk tanahnya akan menggunakan lahan dari negara, berdasarkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Tanahnya dari negara, itu arahan Presiden RI. Hukumnya hukum Indonesia, jadi jelas," kata Ara.

Pemerintah Republik Indonesia dan Qatar sepakat bekerja sama dan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk sektor perumahan terkait pendanaan 1 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Penandatanganan tersebut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka Jakarta.

Pendanaan ini dilakukan dengan skema Goverment-to-Goverment antara Qatar dan Indonesia.

mHal itu menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah untuk MBR setiap tahunnya.

Adapun kerja sama pembangunan 1 juta hunian yang didanai oleh Qatar di Indonesia akan memakai lahan yang dimiliki oleh lembaga dan kementerian seperti dari aset perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

Penyediaan lahan tersebut dipastikan akan berlangsung lewat kolaborasi sehingga proses pembangunan satu juta hunian tersebut dapat segera dilakukan memenuhi target penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Lahan-lahan yang diajukan itu memang secara sengaja difokuskan di perkotaan karena pemerintah memang memprioritaskan pembangunan 1 juta hunian yang didanai Qatar tersebut untuk masyarakat kota.

Lahan yang disediakan tersebut dipastikan merupakan lahan idle atau dikenal juga sebagai tanah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga (K/L).

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Bagaimana supaya ada efisiensi? Pak Presiden RI Prabowo sudah mengatakan tiga ratus triliun rupiah lebih dilakukan efisiensi. Kita juga harus lakukan efisiensi,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait siap membentuk satuan tugas atau satgas efisiensi dan satgas proyek strategis nasional (PSN) rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

"Pada kesempatan ini juga saya mengumumkan, saya akan membentuk beberapa satgas, yang pertama saya akan bentuk adalah satgas efisiensi," ujar Maruarar atau Ara di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat Elon Musk orang paling kaya di dunia memimpin satgas efisiensi di Amerika Serikat.

Presiden RI Prabowo Subianto juga menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025

"Bagaimana supaya ada efisiensi? Pak Presiden RI Prabowo sudah mengatakan tiga ratus triliun rupiah lebih dilakukan efisiensi. Kita juga harus lakukan efisiensi," kata Ara.

Selain membentuk satgas efisiensi, dirinya juga siap untuk membentuk satgas PSN untuk rumah MBR.

"Saya juga akan membentuk satgas PSN, tapi rumah buat rakyat kecil, buat masyarakat berpenghasilan rendah," katanya.

Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.

Target tersebut tertuang dalam dokumen salinan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang dilansir di Jakarta, Kamis.

Melalui Inpres ini, Presiden mengarahkan sejumlah pejabat negara, mulai dari para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, hingga Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk melaksanakan langkah-langkah efisiensi anggaran di berbagai sektor.

Adapun poin pokok dari arahan Inpres tersebut, yakni penetapan target efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun, terdiri atas Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga, Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah.

Presiden Prabowo juga menginstruksikan pembatasan belanja non-prioritas. Gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk membatasi belanja seremonial, studi banding, dan perjalanan dinas, dengan pengurangan perjalanan dinas hingga 50%.

Selain itu, efisiensi juga menyasar belanja honorarium serta kegiatan pendukung yang tidak memiliki output terukur juga dibatasi.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara melantik 120 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Rinciannya, 31 orang Pejabat Tinggi Pratama, 66 orang Pejabat Administrator, serta 23 orang Pejabat Pengawas.

Acara pelantikan tersebut juga dihadiri beberapa pihak seperti Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia (Ketum DPP REI) Joko Suranto, dan masih banyak lagi.

“Saya yang akan bawa anak buah saya kalau ada yang korupsi. Dan saya juga siap ditahan kalau saya korupsi,” tegas Ara dalam sambutannya pada acara pelantikan tersebut.

“Saudara-saudara yang dilantik, saudara disumpah sesuai agama masing-masing. Saudara bisa bohongin saya, tapi saudara tidak bisa bohongin Tuhan,” lanjut Ara.

Ara pun berjanji untuk tidak membedakan para jajarannya, baik dari segi ras, suku, etnis maupun agama.

“Dan saya pastikan saya akan jadi pemimpin yang adil, yang tidak membedakan agama dan suku dan etnis yang ada,” tutup dia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menargetkan revitalisasi wisma atlet Kemayoran rampung seluruhnya dan siap diresmikan pada April 2025.

"Untuk tower yang sudah selesai agar segera diserahkan pengelolaannya ke Kementerian Sekretariat Negara. Untuk seluruhnya ditargetkan rampung pada April 2025 yang rencananya akan diresmikan Presiden Prabowo," kata Ara di Jakarta, Kamis.

Sementara itu, Direktur Pembangunan Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Aswin Grandiarto Sukahar mengatakan, untuk 3 tower di Blok C2 Pademangan saat ini progres revitalisasi sudah rampung.

"Alhamdulillah sudah selesai 100 persen untuk 3 tower di Blok C2. Untuk ini sudah bisa dilakukan penyerahan kunci pada Kementerian Sekretariat Negara untuk pemanfaatannya," ujar Aswin.

Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di 7 tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak 3 tower berkapasitas 1.932 unit.

Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1,2,3,4,6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR.

Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025 dengan nilai kontrak Rp357 miliar. Revitalisasi Wisma Atlet ini dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-Wika, KSO.

Blok C2 Wisma Atlet Kemayoran yang telah rampung berada di daerah Pademangan dekat gerbang tol dan dibangun sebanyak 3 tower dengan 2 tipologi unit hunian yakni 24 lantai sebanyak 1 tower dan 18 lantai sebanyak 2 tower.

Untuk jumlah unit hunian di Tower 8 tersedia 524 unit, Tower 9 sebanyak 884 unit dan Tower 10 sebanyak 524 unit.

Setiap unit hunian dilengkapi dengan meubelair seperti meja kursi di ruang tamu, tempat tidur dan lemari pakaian, AC, water heater dan ruang cuci dan jemur.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Saya bawa anak buah saya kalau ada yang korupsi. Saya juga siap ditahan kalau saya korupsi. Saya rasa bukan main-main. Kita jawab dengan integritas,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan siap ditahan kalau dirinya melakukan korupsi.

"Saya bawa anak buah saya kalau ada yang korupsi. Saya juga siap ditahan kalau saya korupsi. Saya rasa bukan main-main. Kita jawab dengan integritas," kata Ara di Jakarta, Kamis.

Memasuki 100 hari kerja Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri PKP Ara melantik 31 Pejabat Tinggi Pratama, 66 Pejabat Administrator, dan 23 Pejabat Pengawas di Wisma Atlet, Jakarta.

Hal ini merupakan bagian dari penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Laksana (SOTK) Kementerian PKP sebagai kementerian baru.

Ara berpesan kepada pejabat yang dilantik untuk menjalankan komitmen sumpah jabatan dan pakta integritas, dengan menjalankan tugas sebaik-baiknya dan menjauhi perbuatan korupsi.

Untuk itu dalam pelantikan kali ini Menteri Ara menghadirkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni Sekretaris Jendral (Sekjen) KPK Cahya H Harefa.

Sebagai bentuk sinergi, Ara juga mengundang Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai saksi dalam acara pelantikan tersebut.

"Tanpa Pak Mendagri, tidak akan ada dan berjalan SKB 3 Menteri yang mengatur mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) dan percepatan proses perizinan PBG," ujarnya.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, penyediaan hunian bagi masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah, melainkan gotong royong antara berbagai pihak.

Menurut dia, perlu kerja tim untuk bisa mewujudkan pembangunan 3 juta unit rumah yang jadi salah satu program Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, lantaran tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun ​​​​​​​untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia. Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menambah anggaran makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp100 triliun menjadi Rp171 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025.

Dia optimistis penambahan anggaran tersebut bakal berdampak signifikan bagi ekonomi Indonesia. “Jika program ini meningkat menjadi Rp171 triliun, dampaknya terhadap ekonomi akan luar biasa,” kata Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2025).

Menkeu meyakini program MBG bila terlaksana dengan total anggaran Rp171 triliun akan meningkatkan jumlah sentra dan memberikan multiplier effect yang besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di seluruh Indonesia.

"Sekolah yang memberikan MBG kepada muridnya harus menyiapkan bahannya, memasak, ada yang harus mengantar, ada yang harus mencuci dari sayuran, bahan baku sampai tempat makan. Ini merupakan pekerjaan masif labour intensive dan merata di seluruh Indonesia," kata Sri Mulyani.

Dia pun meminta lembaga keuangan, seperti perbankan, untuk turut menyukseskan program tersebut melalui dukungan pembiayaan kepada para pelaku usaha penyedia jasa terkait.

Sri Mulyani juga menitipkan pesan kepada Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) agar lembaga-lembaga keuangan ikut mensukseskan program tersebut.

Menurut Sri Mulyani, BI dan OJK bisa berperan dalam menyukseskan program itu dengan cara memastikan lembaga jasa keuangan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan terhadap program itu.

(Febrina Ratna Iskana)