BEKASI, KOMPAS.com - Sebanyak 300 penghuni Perumahan Villa Gading Harapan (VGH) 2 di Desa Satriamekar, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, mengungsi setelah permukimannya terendam banjir setinggi dua meter sejak Selasa (4/3/2025).

Mereka mengungsi ke Masjid Jani Ummu Faishal di Desa Srimukti yang berjarak satu kilometer dari permukimannya.

"Kita sudah di sini sejak Selasa, karena rumah terendam air dua meter, sampai sekarang belum surut," kata seorang pengungsi, Slamet Mulyantoro (52) kepada Kompas.com di lokasi pengungsian, Rabu (5/3/2025) malam.

Warga yang mengungsi ini terdiri dari anak-anak, orang remaja, hingga lansia.

Setiap harinya, mereka tidur di atas lantai halaman masjid beralaskan terpal. Sejauh ini, mereka belum terjangkau bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Untuk kebutuhan sehari-hari, warga terpaksa mengeluarkan uang dari kantong pribadi mereka.

"Sementara kita mengeluarkan uang dari kantong pribadi sendiri dulu," jelas dia.

Slamet menambahkan, para pengungsi saat ini sangat memerlukan bantuan makanan cepat saji hingga selimut untuk menghangatkan tubuh saat malam hari.

"Yang jelas sekarang kita butuh bantuan makanan cepat saji karena enggak ada dapur umum, selimut, obat nyamuk, dan perlengkapan bayi," ungkap Slamet.

Sebelumnya diberitakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi mencatat, sebanyak 61.648 jiwa terdampak banjir sejak Selasa hingga Rabu (5/3/2025).

"Jumlah terdampak 16.371 KK atau 61.648 jiwa," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi Muchlis dalam keterangannya, Rabu.

Puluhan ribu jiwa terdampak banjir tersebut tersebar di 16 kecamatan, antara lain Babelan, Sukawangi, Tambun Utara, Cibitung, Tambun Selatan, Cikarang Selatan, Serang Baru, dan Sukatani.

Kecamatan lainnya, Cikarang Barat, Cikarang Utara, Kedungwaringin, Cikarang Timur, Bojongmangu, Cibarusah, Cikarang Pusat, dan Setu.

Hingga kini, terdapat 14 lokasi pengungsian untuk menampung warga terdampak banjir.

"Pengungsian ada 14 lokasi," tutur Muchlis.

BEKASI, KOMPAS.com - Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang meminta jajarannya tak lagi mengubah lahan pertanian menjadi area perumahan.

Pernyataan ini diucapkan usai banjir di Kabupaten Bekasi yang nyaris melumpuhkan aktivitas warga.

"Jangan sampai lahan pertanian berubah jadi kawasan perumahan atau ruko secara sembarangan," tegas Ade saat meninjau lokasi banjir di Kampung Ranca Iga, Desa Cipayung, Cikarang Timur, pada Rabu (5/3/2025).

Buruknya pengelolaan tata ruang menjadi salah satu penyebab banjir di Kabupaten Bekasi begitu parah.

Selain itu, alih fungsi lahan yang tidak terkendali turut berkontribusi dalam bencana ini.

"Ini harus dianalisis lebih dalam agar tidak terus terulang," kata Ade.

Dalam peninjuan ini, Ade menemukan banyaknya rumah warga tidak laik huni. Maka dari itu Ade memerintahkan camat setempat mendata jumlah rumah tak layak huni untuk diperbaiki.

"Ada hikmahnya dari musibah ini. Kita jadi tahu ada rumah warga yang sudah tidak layak pakai. Ini akan masuk dalam program 100 hari kerja untuk perbaikan rumah tidak layak huni," ujar Ade.

Sebelumnya diberitakan, BPBD Kabupaten Bekasi mencatat sebanyak 61.648 jiwa terdampak banjir.

"Jumlah terdampak 16.371 KK atau 61.648 jiwa," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi Muchlis dalam keterangannya, Rabu.

Puluhan ribu jiwa terdampak banjir tersebut tersebar di 16 kecamatan, antara lain Babelan, Sukawangi, Tambun Utara, Cibitung, Tambun Selatan, Cikarang Selatan, Serang Baru, dan Sukatani.

Kecamatan lainnya, Cikarang Barat, Cikarang Utara, Kedungwaringin, Cikarang Timur, Bojongmangu, Cibarusah, Cikarang Pusat, dan Setu.

Hingga kini, terdapat 14 lokasi pengungsian untuk menampung warga terdampak banjir di Kabupaten Bekasi.

KEDIRI – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), bermitra dengan Badan Gizi Nasional (BGN), menyelenggarakan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi masyarakat Desa Wisata Kranggan, Kediri.  Program MBG merupakan program unggulan Presiden Prabowo dalam mewujudkan Indonesia sehat.
 
Sosialisasi yang berlangsung di Desa Wisata Kranggan dihadiri sekitar 300 warga setempat dan disambut antusiasme tinggi.
 
Program MBG bertujuan menyediakan makanan sehat gratis bagi masyarakat, terutama kelompok rentan: balita, pelajar, ibu hamil, dan ibu menyusui.
 
Acara dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi; Anggota DPRD Jawa Timur, Khusnul Arif; dan perwakilan Badan Gizi Nasional, Mochamad Halim.
 
Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menjelaskan latar belakang MBG dalam menciptakan generasi berkualitas dan sehat.
 
“Kualitas pangan dan gizi yang memadai merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia unggul.  Oleh karena itu, asupan gizi yang diberikan kepada masyarakat harus berkualitas terbaik,” ujar Nurhadi.
 
MBG juga bertujuan mengurangi angka malnutrisi dan memastikan anak-anak serta masyarakat mendapatkan asupan gizi cukup.  Program ini juga mencegah penyakit akibat kekurangan gizi.
 
Mochamad Halim, Analis Madya Promosi dan Kerja Sama BGN, menjelaskan mengenai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG):
 
“Kabupaten Kediri memiliki satu SPPG yang beroperasi di Kecamatan Kayen Kidul. Dua lokasi lainnya, di Kecamatan Kras dan Kecamatan Pare, sedang dalam proses operasional. Kota Kediri sendiri belum memiliki SPPG,” jelas Halim.
 
Masyarakat akan dilibatkan aktif dalam program MBG, misalnya melalui kerjasama penyediaan bahan baku makanan.
 
“Program MBG akan berdampak positif bagi petani melalui kolaborasi dengan dapur sehat MBG.  Hal ini akan mendorong perekonomian sekaligus mendukung terciptanya generasi muda yang lebih sehat,” tambah Halim.
 
Kekurangan gizi, seperti stunting, wasting, dan anemia, disebabkan kekurangan zat gizi penting seperti protein, zat besi, dan vitamin.  Dampaknya meliputi gangguan pertumbuhan anak, daya tahan tubuh lemah, dan gangguan perkembangan otak.
 
Oleh karena itu, memperhatikan asupan makanan bergizi sangat penting untuk mencegah masalah gizi, baik kekurangan maupun kelebihan.  Kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama sumber daya manusia unggul.  

Program Makan Bergizi Gratis selaras dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan generasi emas, generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

Editor : Ali Masduki

Surabaya (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan butuh keterlibatan masyarakat untuk menyukseskan program nasional makan bergizi gratis (MBG).

Analis Madya Promosi dan Kerja Sama BGN Mochamad Halim menjelaskan perlu kerja sama dengan masyarakat untuk mempersiapkan bahan baku makanan yang akan diolah.

"Salah satunya memberikan dampak positif kepada petani untuk berkolaborasi dengan dapur sehat bergizi program MBG. Tentunya sangat bagus karena dapat mendorong ekonomi sekaligus turut mendukung negara dalam menciptakan generasi muda yang lebih sehat," katanya saat sosialisasi MBG di Desa Wisata Kranggan, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Rabu.

Sementara di wilayah Kabupaten Kediri, hanya memiliki satu dapur sehat bergizi atau biasa disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di Kecamatan Kayen Kidul.

Halim mengupayakan SPPG akan segera beroperasi di dua lokasi lainnya, yaitu di Kecamatan Kras dan Pare.

Sosialisasi tersebut turut dihadiri anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi dan anggota DPRD Jawa Timur Khusnul Arif.

"Kualitas pangan dan gizi yang tercukupi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Untuk itu asupan gizi yang diberikan kepada masyarakat harus dengan kualitas terbaik," ucap Nurhadi.

Banjir melanda berbagai daerah di Indonesia, salah satunya Jawa Barat. Di sana, banyak perumahan yang mengalami kebanjiran dengan ketinggian air mencapai beberapa meter.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebutkan, banyak perumahan di Jawa Barat yang mengklaim bebas banjir namun nyatanya justru kebanjiran. Bahkan, ketinggian airnya ada yang mencapai dua meter.

Untuk itu, dirinya mengatakan akan melakukan audit para perumahan-perumahan tersebut. Namun, dirinya tidak merinci perumahan mana saja yang akan diaudit.

"Saya juga akan mengaudit dari sisi aspek lingkungan seluruh perumahan di Jawa Barat yang banjir. Faktornya oleh apa? Kesalahan tata ruang atau kesalahan pengembang?" katanya usai acara peletakan batu pertama pembangunan rumah subsidi untuk pegawai negeri pada Polri di Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Karawang Timur, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Selain terkait banjir, dirinya juga mengungkapkan banyak pembeli rumah, khususnya rumah subsidi, yang tertipu oleh pengembang nakal. Para pembeli sudah membayar rumah subsidi namun tak kunjung mendapatkannya.

"Duitnya sudah bayar, kemudian rumahnya tidak didapat," tuturnya.

Mendengar hal tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta Dedi untuk menyampaikan data-data terkait hal tersebut kepadanya pada pertemuan selanjutnya.

"Itu banyak kejadian di Jawa Barat?" kata Ara.

"Banyak," jawab Dedi.

"Saya langsung saja, saya minta datanya, segera saya minta datanya. Bapak mau ketemu saya hari Rabu? Tolong by name, by address, pengembangnya di mana ya, dan kalau bisa ada laporan dari masyarakatnya Pak," ujar Ara.

Kembali ke Dedi, ia menambahkan permasalahan yang terjadi pada rumah subsidi yaitu pembelian rumah lebih dari satu. Ada juga yang membeli rumah subsidi di area hook kemudian membongkar dan membangun baru kemudian disewakan. Padahal, rumah subsidi tidak boleh disewa.

Maka dari itu, menurutnya sangat pas untuk meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit rumah subsidi yang bermasalah tersebut.

"Dan audit BPK adalah langkah untuk menyelesaikan seluruh problem dari kecarut-marutan para pengembang yang nakal di perumahan subsidi," ungkapnya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan banyaknya permasalahan yang terdapat pada perumahan subsidi di Jawa Barat (Jabar). Beberapa contohnya seperti membeli lebih dari satu hingga penipuan.

Dedi mengatakan, Jabar menjadi provinsi dengan pembangunan rumah subsidi terbanyak di Indonesia. Jika ditilik dari data yang terdapat di Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang), Jabar memiliki 4.326 lokasi pembangunan dan 731.909 unit rumah subsidi. Akan tetapi, pihaknya banyak menemukan kasus tidak mengenakkan terkait perumahan subsidi.

Dedi menuturkan, banyak pembeli rumah subsidi yang tertipu oleh pengembang. Para pembeli sudah membayar rumah subsidi tapi tak kunjung didapatkan.

Selain itu, ada juga kasus pembeli yang membeli beberapa rumah subsidi. Padahal seharusnya calon pembeli hanya bisa membeli satu rumah subsidi.

Ada pula pembeli rumah subsidi di bagian hook kemudian direnovasi dan berujung disewakan. Padahal, rumah subsidi harus ditempati oleh pemiliknya, tidak boleh disewakan.

"Akhirnya masyarakat tidak menikmati rumah subsidi itu. Dan yang paling harus diketahui oleh masyarakat bahwa rumah subsidi itu adalah ada uang negara yang diberikan kepada masyarakat bisa jadi hanya dinikmati oleh pengembang, tidak dinikmati oleh masyarakat," ujarnya usai acara peletakan batu pertama pembangunan rumah subsidi untuk pegawai negeri pada Polri di Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Karawang Timur, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Maka dari itu, menurutnya sangat pas untuk meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar mengaudit rumah subsidi yang bermasalah tersebut.

"Dan audit BPK adalah langkah untuk menyelesaikan seluruh problem dari kecarut-marutan para pengembang yang nakal di perumahan subsidi," ungkapnya.

Di sisi lain, pihaknya juga akan melakukan rapat koordinasi bersama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memastikan daerah resapan air, persawahan, maupun pegunungan tetap aman dan tidak disalahgunakan.

Terakhir, pihaknya juga akan mengaudit perumahan-perumahan yang diklaim bebas banjir namun kenyataannya terendam banjir.

"Saya juga akan mengaudit dari sisi aspek lingkungan seluruh perumahan di Jawa Barat yang banjir. Faktornya oleh apa? Kesalahan tata ruang atau kesalahan pengembang?" tutupnya.

Saksikan Live DetikPagi:

BEKASI, KOMPAS.com - Sejumlah warga di Perumahan Bekasi Jaya Indah (BJI), Jalan Kesuma II, Blok F1, RT 005/RW 015, Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, masih terjebak banjir hingga Selasa (4/3/2025) malam ini.

Salah seorang warga perumahan BJI, Windy, mengatakan, dirinya bersama tujuh anggota keluarganya masih terjebak banjir sejak pagi tadi.

"Total anggota keluarga, dewasa enam orang, anak-anak dua orang," kata Windy saat dikonfirmasi, Selasa.

Windy mengungkapkan, ketinggian air di perumahannya mencapai 1,5 meter lebih.

Kondisi ini membuat Windy dan keluarganya memilih mengungsi ke lantai dua rumah sejak pagi tadi.

Akan tetapi, Windy dan keluarganya justru terjebak banjir lantaran air yang merendam wilayah perumahannya belum juga surut sampai malam ini.

"Masih kejebak di lantai atas rumah. Belum ada petugas yang datang ke daerah aku," ungkap Windy.

Windy juga mengungkapkan, sebagian warga di tempat tinggalnya memilih mengungsi ke salah satu masjid terdekat. Namun, mereka juga bernasib sama dengan Windy dan keluarganya.

"Pengungsi di masjid depan juga belum dapat bantuan," kata Windy.

Selain Windy dan keluarga, terdapat tiga keluarga lain yang berada di deretan gang perumahannya yang juga masih terjebak banjir sampai malam ini.

Saat ini, mereka sangat memerlukan pertolongan petugas untuk dievakuasi ke tempat aman.

"Di gang aku ada empat rumah, termasuk aku yang kejebak," imbuh dia.

BEKASI, KOMPAS.com - Sejumlah warga di Perumahan Bekasi Jaya Indah (BJI), Jalan Kesuma II, Blok F1, RT 005/RW 015, Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, masih terjebak banjir hingga Selasa (4/3/2025) malam ini.

Salah seorang warga perumahan BJI, Windy, mengatakan, dirinya bersama tujuh anggota keluarganya masih terjebak banjir sejak pagi tadi.

"Total anggota keluarga, dewasa enam orang, anak-anak dua orang," kata Windy saat dikonfirmasi, Selasa.

Windy mengungkapkan, ketinggian air di perumahannya mencapai 1,5 meter lebih.

Kondisi ini membuat Windy dan keluarganya memilih mengungsi ke lantai dua rumah sejak pagi tadi.

Akan tetapi, Windy dan keluarganya justru terjebak banjir lantaran air yang merendam wilayah perumahannya belum juga surut sampai malam ini.

"Masih kejebak di lantai atas rumah. Belum ada petugas yang datang ke daerah aku," ungkap Windy.

Windy juga mengungkapkan, sebagian warga di tempat tinggalnya memilih mengungsi ke salah satu masjid terdekat. Namun, mereka juga bernasib sama dengan Windy dan keluarganya.

"Pengungsi di masjid depan juga belum dapat bantuan," kata Windy.

Selain Windy dan keluarga, terdapat tiga keluarga lain yang berada di deretan gang perumahannya yang juga masih terjebak banjir sampai malam ini.

Saat ini, mereka sangat memerlukan pertolongan petugas untuk dievakuasi ke tempat aman.

"Di gang aku ada empat rumah, termasuk aku yang kejebak," imbuh dia.

KARAWANG, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan groundbreaking perumahan bersubsidi bagi personel Polri di Ayyesa Residence 3, Kampung Kaliwedi, Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Listyo menyebutkan, di Ayyesa Residence akan dibangun 200 unit rumah sebagai bagian dari program pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah.

"Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul untuk bersama-sama mendukung program Bapak Presiden terkait pembangunan tiga juta rumah," kata Listyo.

Menurut Listyo, rumah merupakan kebutuhan mendasar yang menjadi harapan bagi personel Polri.

Saat ini, perumahan bagi anggota Polri telah mencapai sekitar 14 ribu unit, dengan target 100.000 unit hingga 2025. Program ini diharapkan bermanfaat bagi anggota Polri.

"Namun, dari hasil tanya jawab tadi, ternyata kebutuhannya mungkin lebih besar lagi," ujarnya.

Listyo juga mendorong pembangunan tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menilai program ini akan menghidupkan perekonomian daerah, mengingat sektor properti dan perumahan memiliki efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi.

Program perumahan bagi personel Polri, kata Listyo, diberikan sejak mereka bergabung dengan institusi. Anggota lainnya juga dapat memperoleh rumah tersebut selama memenuhi syarat dan aturan yang berlaku.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan Kapolri terhadap program pembangunan tiga juta rumah.

"Bapak membantu pekerjaan kami. Sebanyak 14.500 unit rumah yang dialokasikan untuk Polri itu setara dengan 0,5 persen dari target tiga juta rumah yang akan dibangun tahun ini," kata Maruarar.

Maruarar menjelaskan, program ini diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau mereka yang berpenghasilan di bawah Rp8 juta per bulan. Selain Polri, pihaknya juga akan berkolaborasi dengan KSAD, KASAL, dan KSAU dalam program serupa.

Ia menambahkan, program ini tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat dengan gaji tetap, tetapi juga mereka yang memiliki penghasilan dari sektor informal.

"Contohnya di Serang, saya sudah menyerahkan rumah kepada tukang bakso dan tukang sayur yang tidak memiliki gaji tetap, tetapi memiliki penghasilan," kata Maruarar.

Karawang, Jawa Barat (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersinergi untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai dengan Astacita Presiden Prabowo.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo saat melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan perumahan bersubsidi pegawai negeri pada Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa, menyatakan kolaborasi tersebut yakni pihaknya akan membangun 100 ribu rumah bagi personel Polri, sehingga membantu Kementerian PKP mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

"Hari ini ada kurang lebih 14.000 rumah, dan rencana sampai dengan tahun 2025 kurang lebih 100 ribu rumah. Namun kalau dari hasil tadi kita tanya jawab, ternyata kebutuhannya mungkin bisa lebih besar lagi. Sehingga dengan demikian tentunya kalau memang semuanya berjalan dengan baik, harapan kita, target kita tidak hanya 100 ribu tapi mungkin bisa lebih dari itu," kata Kapolri.

Ia mengatakan dengan dibangun perumahan subsidi bagi anggota Polri dapat secara langsung meningkatkan perekonomian daerah, serta memacu dampak positif berkelanjutan (multiplier effect).

"Ini akan menghidupkan perekonomian daerah. Karena kita tahu bahwa sektor properti, sektor perumahan ini betul-betul menimbulkan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi khususnya daerah," ujarnya pula.

Lebih lanjut Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyatakan rencana pembangunan rumah bagi personel Polri ini membantu pihaknya untuk memenuhi target yang ditetapkan Presiden.

Selain itu, menurut dia, hal ini juga menjadi bukti bahwa pemerintah memberikan karpet merah bagi MBR sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kita bisanya selama ini tahu adanya karpet merah bagi investor, pemerintahan Presiden Prabowo ini karpet merah untuk MBR," ujarnya.

Lebih lanjut, Menteri PKP mengungkapkan selain membangun rumah secara langsung, pihaknya juga sudah menyiapkan beberapa insentif agar masyarakat memiliki hunian layak, salah satunya yakni implementasi PPN 100 persen ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah di bawah Rp2 miliar hingga bulan Juli 2025.

Adapun hingga tahun 2025, Kementerian PKP ditargetkan untuk bisa membuat 220 ribu hunian layak bagi masyarakat, dengan realisasi sejak Oktober 2024 hingga Maret 2025 rumah yang sudah dibangun sebanyak 118 ribu unit.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia.

Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Ara pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah.

Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.

Karawang, Jawa Barat (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersinergi untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai dengan Astacita Presiden Prabowo.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo saat melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan perumahan bersubsidi pegawai negeri pada Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa, menyatakan kolaborasi tersebut yakni pihaknya akan membangun 100 ribu rumah bagi personel Polri, sehingga membantu Kementerian PKP mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

"Hari ini ada kurang lebih 14.000 rumah, dan rencana sampai dengan tahun 2025 kurang lebih 100 ribu rumah. Namun kalau dari hasil tadi kita tanya jawab, ternyata kebutuhannya mungkin bisa lebih besar lagi. Sehingga dengan demikian tentunya kalau memang semuanya berjalan dengan baik, harapan kita, target kita tidak hanya 100 ribu tapi mungkin bisa lebih dari itu," kata Kapolri.

Ia mengatakan dengan dibangun perumahan subsidi bagi anggota Polri dapat secara langsung meningkatkan perekonomian daerah, serta memacu dampak positif berkelanjutan (multiplier effect).

"Ini akan menghidupkan perekonomian daerah. Karena kita tahu bahwa sektor properti, sektor perumahan ini betul-betul menimbulkan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi khususnya daerah," ujarnya pula.

Lebih lanjut Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyatakan rencana pembangunan rumah bagi personel Polri ini membantu pihaknya untuk memenuhi target yang ditetapkan Presiden.

Selain itu, menurut dia, hal ini juga menjadi bukti bahwa pemerintah memberikan karpet merah bagi MBR sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kita bisanya selama ini tahu adanya karpet merah bagi investor, pemerintahan Presiden Prabowo ini karpet merah untuk MBR," ujarnya.

Lebih lanjut, Menteri PKP mengungkapkan selain membangun rumah secara langsung, pihaknya juga sudah menyiapkan beberapa insentif agar masyarakat memiliki hunian layak, salah satunya yakni implementasi PPN 100 persen ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah di bawah Rp2 miliar hingga bulan Juli 2025.

Adapun hingga tahun 2025, Kementerian PKP ditargetkan untuk bisa membuat 220 ribu hunian layak bagi masyarakat, dengan realisasi sejak Oktober 2024 hingga Maret 2025 rumah yang sudah dibangun sebanyak 118 ribu unit.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia.

Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Ara pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah.

Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.

Karawang, Jawa Barat (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersinergi untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai dengan Astacita Presiden Prabowo.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo saat melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan perumahan bersubsidi pegawai negeri pada Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa, menyatakan kolaborasi tersebut yakni pihaknya akan membangun 100 ribu rumah bagi personel Polri, sehingga membantu Kementerian PKP mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

"Hari ini ada kurang lebih 14.000 rumah, dan rencana sampai dengan tahun 2025 kurang lebih 100 ribu rumah. Namun kalau dari hasil tadi kita tanya jawab, ternyata kebutuhannya mungkin bisa lebih besar lagi. Sehingga dengan demikian tentunya kalau memang semuanya berjalan dengan baik, harapan kita, target kita tidak hanya 100 ribu tapi mungkin bisa lebih dari itu," kata Kapolri.

Ia mengatakan dengan dibangun perumahan subsidi bagi anggota Polri dapat secara langsung meningkatkan perekonomian daerah, serta memacu dampak positif berkelanjutan (multiplier effect).

"Ini akan menghidupkan perekonomian daerah. Karena kita tahu bahwa sektor properti, sektor perumahan ini betul-betul menimbulkan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi khususnya daerah," ujarnya pula.

Lebih lanjut Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyatakan rencana pembangunan rumah bagi personel Polri ini membantu pihaknya untuk memenuhi target yang ditetapkan Presiden.

Selain itu, menurut dia, hal ini juga menjadi bukti bahwa pemerintah memberikan karpet merah bagi MBR sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kita bisanya selama ini tahu adanya karpet merah bagi investor, pemerintahan Presiden Prabowo ini karpet merah untuk MBR," ujarnya.

Lebih lanjut, Menteri PKP mengungkapkan selain membangun rumah secara langsung, pihaknya juga sudah menyiapkan beberapa insentif agar masyarakat memiliki hunian layak, salah satunya yakni implementasi PPN 100 persen ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah di bawah Rp2 miliar hingga bulan Juli 2025.

Adapun hingga tahun 2025, Kementerian PKP ditargetkan untuk bisa membuat 220 ribu hunian layak bagi masyarakat, dengan realisasi sejak Oktober 2024 hingga Maret 2025 rumah yang sudah dibangun sebanyak 118 ribu unit.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia.

Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Ara pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah.

Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.