Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Republik Indonesia, Heri Jerman mendatangi Kejaksaan Tinggi Sumenep. Dia melaporkan dugaan korupsi terkait Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Pantauan detikjatim, Heri Jerman tiba di Kejaksaan Tinggi Sumenep pada pukul 09.40 pagi. Ia didampingi sejumlah stafnya akan menemui kepala kejaksaan negeri Sumenep, Sigit Waseso.

"Saya ke sini ingin melaporkan kasus BSPS Kabupaten Sumenep kepada kejaksaan negeri," ujarnya saat ditemui wartawan di depan kantor Kejari Sumenep, Senin (28/4/2025).

BSPS adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam merenovasi rumah secara swadaya. Setiap kepala keluarga dapat bantuan sekitar Rp 20 juta dalam bentuk material bangunan.

Diketahui bahwa anggaran BSPS pada 2024 untuk Kabupaten Sumenep mencapai 109 Miliar. Namun saat ditanya secara rinci terkait kasus yang akan dilaporkan, Ia masih belum bisa memberikan rinciannya karena akan melaporkan terlebih dahulu.

"Nanti setelah acara penyerahan kami akan konferensi pers ya. Sabar dulu, ya," katanya.

Meski demikian dalam keterangan singkat saat ditemui wartawan Heri membenarkan bahwa kasus BSPS yang dia laporkan terkait dengan dugaan korupsi.

"iya insyaallah (dugaan korupsi). Oke ya, makasih ya," tutupnya.

Dari seorang sumber diketahui bahwa Irjen PKP sudah berada di Madura sejak Jumat (18/4). Dia berkeliling Sumenep hingga ke Pulau Kangean untuk meninjau para penerima BSPS.

Video Direktur Jak TV Bantah Dititip Berita di Kasus Korupsi Timah

Video Direktur Jak TV Bantah Dititip Berita di Kasus Korupsi Timah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta pengembang perumahan di Jawa Tengah (Jateng) untuk menjaga kualitas rumah subsidi bagi masyarakat.

"Kami berharap pengembang perumahan di Jawa Tengah menjadi pengembang yang bertanggung jawab dengan membangun rumah berkualitas untuk rakyat," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia juga menyampaikan sejumlah program dan kebijakan terkait Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program pro rakyat Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan hunian layak dan berkualitas untuk rakyat.

Ara meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong pelaksanaan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BHPTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi rakyat di seluruh Pemerintah Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan sejumlah asosiasi pengembang perumahan di Provinsi Jawa Tengah.

Ara mengingatkan pengembang di daerah Jawa Tengah untuk tetap menjadi pengembang yang berintegritas dan bertanggungjawab membangun rumah berkualitas untuk rakyat sesuai Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

"Kami ingin mendapatkan masukan serta saran yang produktif serta kendala yang dihadapi di lapangan dari para pengembang di Provinsi Jawa Tengah," ujarnya.

Dalam pertemuan yang dilaksanakan di
di Kantor Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa Tengah, di Ungaran Kabupaten Semarang, Jawa Tengah tersebut turut hadir perwakilan asosiasi pengembang seperti dari REI, Himperra, APERSI, Apernas, Himpunan Pengembang Nusantara (HIPNU) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Ara menjelaskan Kementerian PKP sebagai instansi pemerintah harus mau mendengar masukan dari mitra kerja Kementerian PKP.

Selain itu juga menegaskan kepada para pengembang untuk segera melaporkan apabila ada pegawai Kementerian PKP yang melakukan tindakan korupsi dalam pembangunan perumahan.

"Silakan pengembang untuk mengadukan apabila ada pegawai Kementerian PKP yang melakukan korupsi melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di Nomor WhatsApp 0812-88888-911," kata Ara.

menjadi pengembang yang bertanggung jawab dengan membangun rumah berkualitas untuk rakyat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta pengembang perumahan di Jawa Tengah (Jateng) untuk menjaga kualitas rumah subsidi bagi masyarakat.

"Kami berharap pengembang perumahan di Jawa Tengah menjadi pengembang yang bertanggung jawab dengan membangun rumah berkualitas untuk rakyat," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia juga menyampaikan sejumlah program dan kebijakan terkait Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program pro rakyat Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan hunian layak dan berkualitas untuk rakyat.

Ara meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong pelaksanaan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BHPTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi rakyat di seluruh Pemerintah Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan sejumlah asosiasi pengembang perumahan di Provinsi Jawa Tengah.

Ara mengingatkan pengembang di daerah Jawa Tengah untuk tetap menjadi pengembang yang berintegritas dan bertanggungjawab membangun rumah berkualitas untuk rakyat sesuai Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

"Kami ingin mendapatkan masukan serta saran yang produktif serta kendala yang dihadapi di lapangan dari para pengembang di Provinsi Jawa Tengah," ujarnya.

Dalam pertemuan yang dilaksanakan di
di Kantor Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa Tengah, di Ungaran Kabupaten Semarang, Jawa Tengah tersebut turut hadir perwakilan asosiasi pengembang seperti dari REI, Himperra, APERSI, Apernas, Himpunan Pengembang Nusantara (HIPNU) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Ara menjelaskan Kementerian PKP sebagai instansi pemerintah harus mau mendengar masukan dari mitra kerja Kementerian PKP.

Selain itu juga menegaskan kepada para pengembang untuk segera melaporkan apabila ada pegawai Kementerian PKP yang melakukan tindakan korupsi dalam pembangunan perumahan.

"Silakan pengembang untuk mengadukan apabila ada pegawai Kementerian PKP yang melakukan korupsi melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di Nomor WhatsApp 0812-88888-911," kata Ara.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mendorong pelaksanaan pembebasan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan percepat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Sebelumnya diketahui, ada beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) di Jateng yang belum menjalankan kebijakan tersebut seperti Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, Purbalingga, Grobogan, Rembang, maupun Jepara.

Hal ini dilakukan untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

"Ini menjadi salah satu program pro-rakyat Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan hunian layak dan berkualitas untuk rakyat," terang Ara dilansir dari rilis, Senin (28/4/2025).

Ara pun meminta para pengembang di Jawa Tengah tetap menjadi pengembang yang berintegritas dan bertanggungjawab membangun rumah berkualitas untuk rakyat sesuai arahan Presiden.

"Kami ingin mendapatkan masukan serta saran yang produktif serta kendala yang dihadapi di lapangan dari para pengembang di Provinsi Jawa Tengah," lanjutnya.

Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PKP Didyk Choiroel dan Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Aziz Andriansyah juga menyampaikan berbagai program dan kebijakan Kementerian PKP dalam kebijakan tata kelola pembangunan perumahan serta upaya pengendalian risiko di sektor perumahan.

"Tetap semangat ya bangun rumah untuk rakyat. Pemerintah telah mengalokasikan alokasi pendanaan untuk 220.000 unit rumah bersubsidi dan bisa dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan KPR FLPP (Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan," tandas dia.

Jakarta: Kota Tanjung Pinang merupakan kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Kota ini berada di perbatasan dengan negara Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Kamboja.

Terbentang dari Selat Malaka hingga Laut Natuna, provinsi ini juga dikenal akan sumber daya alamnya yang kaya di bidang minyak, gas, dan maritim. Kota ini juga memiliki pariwisata yang menarik, seperti Pulau Penyengat, Pantai Trikora, dan pantai buatan atau Tepi Laut yang terletak di garis pantai pusat kota sebagai pemanis atau wajah kota (waterfront city).

Jika kamu ingin tinggal di Tanjung Pinang, berikut ini limarekomendasi rumah murahserba Rp146 juta yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Tanjung Pinang

1. Bukit Merpati Putih Tahap II

Perumahan Bukit Merpati Putih Tahap II dikelola oleh Rhemabintan Makmur dan berlokasi di Pinang Kencana, Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Perumahan ini memiliki ketersediaan unit rumah subsidi sebanyak 189 unit.

Rumah subsidi seharga Rp146 juta memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 91 meter persegi. Rumah juga sudah tersedia dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari atap spandek lurus dan baja ringan, serta dinding batako diplester dan dicat. Kemudian, lantai keramik dan pondasi beton bertulang.

2. Mega Mas Residence

Perumahanini berlokasi di Air Raja, Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dibangun oleh Arta Mega Mas. Perumahan ini memiliki 4 unit tipe subsidi dengan harga Rp146 juta.

Luas bangunannya 36 meter persegi dan luas lahan 97 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap spandek lurus, dinding batako diplester dan cat, lantai semen halus, dan pondasi beton bertulang.

3. Perumahan Dompak Indah

Perumahan subsidi terletak di Batu IX, Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dibangun oleh Cahaya Dompak Indah. Perumahan ini memiliki 71 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp146 juta.

Tipe rumah tersebut memiliki luas bangunan 36 meter persegi dengan luas lahan 98 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup rangka atap spandek, dinding batako diplester dan dicat bagian luar. Lantai semen diaci halus dan pondasi beton.

4. Crystal Abadi

Hunian yang dibangun oleh Batu IX, Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ini menyediakan 55 unit rumah subsidi. Perumahan ini dibangun oleh Cahaya Kristal Properti.

Dengan harga Rp146 juta, kamu sudah bisa memiliki rumah luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 98 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan dan spandek. Dinding batako dan lantai semen aci, serta pondasi beton bertulang.

5. Kenangan Jaya 9

Berlokasi di Batu IX, Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Dikelola oleh Sinar Multi Makmur Abadi dengan jumlah unit tersedia sebanyak 50 unit.

Rumah dengan harga Rp146 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 84 meter persegi, dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap spandek, dinding batako plester luar dan dalam, lantai semen diaci dan pondasi beton bertulang.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita humaniora kemarin yang masih menarik untuk dibaca, mulai dari Program tiga juta rumah didorong jadi hunian aman bagi perempuan dan anak hingga Program MBG buka peluang kerja lebih baik bagi perempuan.

1. Program tiga juta rumah didorong jadi hunian aman bagi perempuan dan anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memandang perumahan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus dibangun secara holistik, dengan menyediakan ruang bersama bagi keluarga untuk mendukung pola hidup sehat dari aspek kesehatan, lingkungan, hingga kesejahteraan psikososial.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

2. Kemenkes ingatkan calon haji jaga pola hidup sehat saat ibadah

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengingatkan agar jamaah calon haji asal Indonesia untuk senantiasa mempedomani pola hidup sehat dengan menjaga fisik selama menunaikan ibadah di Makkah, Arab Saudi.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

3. Pemkot Yogya bakal bagikan makanan berlebih layak konsumsi untuk warga

Pemerintah Kota Yogyakarta bakal membagikan makanan berlebih yang masih layak konsumsi kepada warga miskin, lansia prasejahtera, mahasiswa kesulitan, hingga musafir melalui program Food Bank "Lumbung Mataraman".

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

4. BP Taskin gandeng Koperasi Desa Merah Putih entaskan kemiskinan

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengatakan menggandeng Koperasi Desa Merah Putih dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

5. Program MBG buka peluang kerja lebih baik bagi perempuan

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu membuka peluang kerja yang lebih baik bagi para perempuan Indonesia.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - OJK mengusulkan pembentukan konsorsium industri asuransi untuk memberikan perlindungan terhadap program-program prioritas pemerintah dari potensi terjadinya berbagai risiko.

Hal itu diutarakan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono di Jakarta, Ahad.

Sebagai upaya untuk mendukung kinerja para pelaku jasa keuangan, terutama di bidang asuransi, pihaknya melakukan pemetaan terhadap pelaksanaan program-program unggulan pemerintah dari hulu ke hilir.

“OJK melakukan pemetaan terhadap proses hulu ke hilir terkait dengan program-program ini dan melihat apa yang bisa didukung oleh industri asuransi nasional untuk melindungi risiko-risiko yang dapat menghambat terselenggaranya program prioritas pemerintah ini,” ujarnya.

Ia menyatakan bahwa pada program 3 juta rumah OJK mengusulkan terbentuknya konsorsium asuransi yang berasal dari industri asuransi jiwa dan asuransi umum, serta reasuransi.

Nantinya, konsorsium itu akan memproteksi nasabah misalnya dari risiko meninggal dunia yang dapat mengakibatkan risiko gagal bayar dengan produk, sedangkan asuransi umum dapat berperan untuk memproteksi risiko misalnya yang terkait dengan risiko kebakaran, kebongkaran, dan lain-lain.

Ogi menyampaikan bahwa industri asuransi juga dapat berperan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Peran tersebut mulai fase produksi pangan melalui asuransi pertanian atau asuransi kesehatan untuk melindungi penerima MBG dari risiko keracunan makanan (food poisoning).

Produk asuransi lainnya yang dapat diterapkan juga adalah asuransi kredit untuk melindungi UMKM pengolah hidangan MBG dari risiko pembiayaan maupun asuransi kecelakaan untuk melindungi dari risiko yang mungkin terjadi saat melakukan distribusi makanan.

Ia mengatakan bahwa industri asuransi siap untuk memberikan perlindungan terhadap program-program prioritas pemerintah karena produk-produk asuransi tersebut sudah tersedia di pasaran.

Meskipun demikian, imbuhnya dia tetap dibutuhkan dukungan pemerintah melalui subsidi premi maupun insentif bagi para pelaku jasa keuangan tersebut.

“Keseluruhan produk untuk usulan ini sudah tersedia di industri asuransi, dan industri asuransi sudah dianggap siap, apalagi bila bilangan besarnya tercapai maka risiko bagi perusahaan asuransi akan menurun, tinggal menunggu skema dari pemerintah karena program masif seperti ini membutuhkan dukungan pemerintah,” ujar Ogi.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu membuka peluang kerja yang lebih baik bagi para perempuan Indonesia.

Dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu, ia menyebut saat ini tercatat 40.000 orang terlibat dalam pelaksanaan MBG di 1.080 satuan penyelenggara pemenuhan gizi (SPPG), dengan komposisi 55 persen ibu-ibu.

Ke depan, katanya, ketika program ini menjangkau seluruh target 82,9 juta penerima manfaat melalui 30.000 SPPG, program itu diperkirakan menyerap 1,5 juta tenaga kerja dengan 55 persen di antaranya perempuan.

Ia menjelaskan program MBG membuka ruang yang luas terhadap pemberdayaan perempuan di berbagai daerah dengan semangat inklusivitas.

Para perempuan, ujarnya, dapat turut serta dalam pelaksanaan program ini dengan menjadi tenaga di SPPG, baik akuntan, ahli gizi, maupun tenaga dapur.

Menurut dia, dalam menghadapi tantangan zaman, perempuan dituntut berperan lebih aktif, terutama dalam pengasuhan anak sejak dini dan pemenuhan kebutuhan gizi keluarga.

Peran strategis ini, ujarnya, menjadi krusial dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 karena perempuan memiliki posisi sentral dalam mencetak generasi yang sehat, unggul, dan berkualitas.

Ia menjelaskan keikutsertaan perempuan dalam program MBG dapat memberikan efek riak yang positif dalam pemenuhan gizi nasional, memperluas akses, serta edukasi gizi dari tingkat rumah tangga.

Selain itu, memperkuat pemberdayaan perempuan secara masif.

"Semua ini merupakan langkah penting dalam membangun sumber daya manusia unggul demi terwujudnya Indonesia Emas 2045," katanya.

Ia juga mengemukakan para balita dan anak-anak sekolah akan menjadi tenaga kerja produktif pada 2045 sehingga perlu adanya intervensi pemenuhan gizi bagi mereka mulai dari saat ini.

"Jika sejak saat ini tidak kita intervensi pemenuhan gizinya, mereka akan menjadi produk demografi dengan kualitas yang rendah. Karena itu, program MBG sangat penting, dan ke depan akan menyasar 82,9 juta penerima manfaat, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, hingga pelajar SMA atau sederajat," katanya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjabarkan progres keterlibatan industri asuransi dalam program pritoritas Presiden Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis dan program pembangunan 3 juta rumah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP), Ogi Prastomiyono mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan pemetaan terhadap proses hulu ke hilir terkait dengan program-program tersebut. Termasuk melihat peluang dukungan industri asuransi nasional atas risiko yang dapat menghambat terselenggaranya program prioritas pemerintah ini.

"Misalnya pada program 3 juta rumah, OJK mengusulkan terbentuknya konsorsium asuransi yang berasal dari industri asuransi jiwa dan asuransi umum dan juga reasuransi," kata Ogi dalam jawaban tertulis, dikutip Minggu (27/4/2025).

Nantinya, sambung Ogi, konsorsium ini akan memproteksi nasabah misalnya dari risiko meninggal dunia yang dapat mengakibatkan risiko gagal bayar dengan produk, sedangkan asuransi umum dapat berperan untuk memproteksi risiko misalnya yang terkait dengan risiko kebakaran, kebongkaran dan lain-lain.

Sedangkan pada program makan bergizi gratis, Ogi menjelaskan bahwa industri asuransi dapat berperan pada fase produksi pangan melalui asuransi pertanian, proteksi pada tahap pengolahan dan distribusi misalnya proteksi terhadap risiko pembiayaan bagi UMKM yang terlibat.

Contoh lainnya, asuransi bisa memberikan proteksi terhadap risiko kecelakaan pada distribusi makanan bergizi, sampai dengan risiko-risiko khusus misalnya terkait dengan food poisoning yang mungkin saja terjadi.

Secara produk, Ogi menjelaskan bahwa pada dasarnya keseluruhan produk-produk dalam usulan tersebut sudah tersedia di industri asuransi. Industri asuransi juga sudah dianggap siap.

"Apalagi bila bilangan besarnya tercapai maka risiko bagi perusahaan asuransi akan menurun, tinggal menunggu skema dari pemerintah karena program masif seperti ini membutuhkan dukungan pemerintah, misalnya terkait dengan subsidi premi maupun insentif," pungkasnya.

KOMPAS.com- Sejumlah media asing menyoroti kasus keracunan MBG atau makan bergizi gratis di Indonesia.

MBG adalah salah satu program Pemerintahan baru untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Sayangnya, dalam pelaksanaannya, program tersebut justru menyebabkan beberapa kejadian keracunan massal.

Sepanjang 2025, setidaknya sudah ada 6 kasus keracunan MBG di sejumlah daerah.

Terbaru, keracunan massal karena MBG terjadi di Cianjur, Jawa Barat pada Rabu (23/4/2025).

Diberitakan Kompas.com, sebanyak 52 siswa MAN 1 Cianjur mengalami gejala keracunan massal. Begitu juga 20 siswa di PGRI 1 Cianjur.

Imbas insiden tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur menghentikan sementara produksi MBG yang disalurkan ke MAN 1 Cianjur dan menetapkan Cianjur berstatus Kejadian Luar Biasa (KLB).

Lantas, apa kata media asing soal kasus keracunan MBG di Indonesia?

Kata media asing soal kasus keracunan MBG

Berikut ini sederet media asing yang menyoroti kasus keracunan massal akibat program MBG di Indonesia:

1. BBC: biaya mahal tapi menimbulkan masalah pangan

Media BBC memberitakan soal keracunan massal MBG di Indonesia melalui artikel berjudul "Mass food poisonings cast shadow over Indonesia's free school meals" yang terbitkan pada Jumat (25/4/2025).

Dalam artikel tersebut, program MBG disebut sebagai program ambisius yang tidak berjalan sesuai rencana awal.

"Hampir 80 siswa di dua sekolah menengah atas di Cianjur, sebelah selatan ibu kota Jakarta, jatuh sakit setelah mengonsumsi makanan tersebut minggu ini. Sebagian besar dari mereka yang dirawat di rumah sakit telah dipulangkan," tulisnya.

Mengutip keterangan pihak berwenang Indonesia, BBC menyebut, keracunan massal diduga disebabkan karena adanya kelalaian dalam menyiapkan makanan.

Sampel dari muntahan siswa dikirim untuk pengujian di laboratorium. Sementara pihak kepolisian telah memeriksa orang-orang yang menangani makanan tersebut, mulai dari juru masak, pengepak, hingga pekerja pengiriman.

Salah satu korban yang merupakan seorang pelajar berusia 16 tahun mengatakan, ayam suwir yang diterimanya dari program MBG memiliki bau yang tidak sedap.

Ratusan siswa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dilaporkan mengalami keracunan massal usai mengkonsumsi makanan dari program makan bergizi gratis. Para korban langsung dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan.

Keracunan massal itu terjadi Senin (21/4/2025) saat ratusan siswa SMP PGRI 1 Cianjur dan MAN 1 Cianjur mengkonsumsi menu MBG. Setelahnya, mereka mengeluhkan gejala keracunan seperti mual dan pusing.

"Tadi siang sekelas makan MBG, isinya nasi dan ayam potong seperti ayam suwir. Setelah itu, sekitar jam setengah tiga mulai pusing, mata juga kunang-kunang. Saya kan pulang, begitu sampai rumah langsung muntah," ucap Muhammad Reyhan, siswa kelas 10 MAN 1.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas MAN 1 Cianjur Rahman Jaenudin, mengatakan total siswa yang mengalami gejala keracunan usai menyantap MBG mencapai 55 orang.

"Data terbaru ada 55 orang. Selain yang di rumah sakit, kita juga data yang dibawa ke puskesmas dan dirawat di rumah. Kita masih terus data dengan menanyakan langsung ke setiap orangtua siswa," ungkapnya, Selasa (22/4/2025).

Sedangkan di SMP PGRI 1 Cianjur, ada 23 siswa yang mengalami gejala keracunan, mulai dari pusing, muntah, hingga diare. Kepala SMP PGRI 1 Cianjur Rika Mustikawati, mengatakan dari 23 orang tersebut ada 3 siswa yang dirawat di rumah sakit.

"Dari semalam sudah ada laporan jika siswa kami juga ada yang mengalami keracunan. Sampai tadi pagi kami terus komunikasi dengan setiap orangtua siswa, tercatat ada 23 orang yang mengalami keracunan. 3 siswa dirawat di RS, dan sisanya ada yang ditangani di puskesmas dan dirawat di rumah," kata dia.

Menurut dia, tidak hanya para siswa ada beberapa guru yang juga ikut menyantap MBG dan mengalami keracunan. "Jadi ada juga guru sebanyak 3 orang yang mengalami keracunan. Tapi gejala ringan dan bisa ditangani secara mandiri," kata dia.

Akibat keracunan massal itu, para siswa tak sedikit yang mengalami trauma. Bahkan beberapa siswa mengaku enggan memakan lagi tempe hingga daging ayam yang dimasak orang tuanya karena ingat dengan menu MBG.

"Iya trauma, kemarin dibuatkan tempe mendoan tapi katanya sama seperti makanan MBG. Jadinya tidak dimakan," kata salah satu orang tua siswa MAN 1 Cianjur, Kamis (24/4/2025).

"Sama daging ayam juga tidak mau. Mungkin karena masih trauma, inget kejadian sebelumnya," ungkapnya.

Kepala MAN 1 Cianjur Erma, mengatakan keracunan massal yang terjadi beberapa hari lalu memang memberikan trauma pada siswanya. "Karena baru terjadi, makanya masih ada yang trauma. Tapi kemungkinan setelah beberapa hari akan membaik," ujar Erma.

Sementara data terbaru dari Dinkes Jawa Barat, jumlah siswa yang keracunan MBG di Cianjur bertambah drastis dari semula 79 siswa, saat ini ada 165 siswa yang dilaporkan keracunan.

"Data diambil dari dua sekolah yaitu 972 orang, jumlah total sakit 165 orang," kata Rochady, Sabtu, (26/4/2025).

Menurut Rochady, seratusan siswa yang mengalami keracunan itu sempat dirawat di sejumlah fasilitas kesehatan seperti di rumah sakit, puskesmas dan klinik, ada juga yang dirawat di rumah. Namun kini mereka telah pulang karena kondisinya yang mulai membaik.

"Yang di rumah sakit, klinik dan puskesmas sudah dipulangkan karena sudah membaik kondisinya," ujarnya.

Rochady menuturkan, sampel menu MBG telah dibawa ke laboratorium untuk diperiksa. Dalam waktu dekat, hasil uji laboratorium akan diumumkan dan baru dapat dipastikan penyebab keracunan massal tersebut.

"Mudah-mudahan hasilnya segera keluar dalam waktu dekat," tutup Rochady.

DEPOK, KOMPAS.com – Sebanyak 100 unit rumah di Perumahan Al Fatih yang terletak di Sawangan, Kota Depok, disegel oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada Kamis (24/4/2025).

Dari total tersebut, 60 rumah sudah dihuni oleh warga, sementara 40 rumah lainnya telah siap untuk diserahkan kepada calon penghuni.

Langkah penyegelan ini diambil oleh Satpol PP setelah mereka menemukan dugaan bahwa pengembang perumahan tidak memiliki izin untuk melaksanakan pembangunan.

Sebelum penyegelan, Satpol PP telah mengirimkan tiga surat peringatan (SP) kepada pengembang untuk menyelesaikan urusan perizinan.

Penjelasan pengembang

Tim Legal Perumahan Al Fatih, Prayanwar Wirama, mengungkapkan mereka telah mengajukan izin mendirikan bangunan (IMB) sebelum pengiriman SP pertama.

Namun, permohonan izin tersebut ditolak dengan alasan bahwa lahan yang digunakan untuk pembangunan direncanakan akan dijadikan situ.

"IMB belum ada, tapi bukan karena kami tidak mengurus. Sejak awal kami sudah ajukan izin, tapi ditolak karena lahan ini disebut akan dijadikan situ buatan," uca Wirama saat dikonfirmasi, Kamis (24/4/2025).

"Tapi sejak perumahan dibangun, situ itu tidak pernah ada," kata Wirama menambahkan.

Lahan yang disebut akan dibuat situ memiliki luas delapan hektar, sedangkan Perumahan Al Fatih mengambil dua hektar lahan yang berstatus tanah situ.

Meskipun perencanaan situ telah ada sejak 1983, hingga saat ini tidak ada pembangunan yang terlihat dilakukan hingga perumahan berdiri pada tahun 2023.

"Yang ditetapkan sebagai situ kan 8 hektar, tapi 2 hektar yang dimiliki Perumahan Al Fatih masih berstatus tanah situ,” sambung Wirama.

Saat ini, pihak perumahan telah mengajukan uji materi kepada Mahkamah Agung (MA) untuk memastikan status kepemilikan lahan dan legalitas pembangunan yang telah berlangsung.

Kondisi perumahan setelahpenyegelan

Setelah penyegelan, warga yang sudah menghuni rumah di Perumahan Al Fatih tetap menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tenang.

Menurut salah seorang warga yang ditemui di lokasi, permasalahan antara pengembang dan pemerintah sudah berhasil diselesaikan.

“Sudah kok, sudah clear intinya. Tadi juga sudah dijelaskan, sudah ada pertemuan, anggota DPRD juga ke sini buat bantu,” terang warga tersebut pada Sabtu (26/4/2025).

Berdasarkan pengamatan Kompas.com, kondisi perumahan ini terbilang kondusif dan jauh dari kebisingan.

Kendaraan bermotor tampak keluar-masuk di kawasan perumahan yang dijaga oleh petugas keamanan.

Di sisi lain, anak-anak juga terlihat bermain dengan tenang di area terbuka, menggambarkan suasana yang nyaman meskipun tengah menghadapi situasi penyegelan.