Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah mengatakan, pihaknya siap berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) untuk mengurus persoalan penyebab mahalnya harga tanah.

"Pokoknya gini, kita ada masalah terkait kesediaan tanah. Kita mau menyelesaikan persediaan tanah itu dan jendralnya namanya Pak Nusron, Menteri ATR/BPN. Jadi persoalan tanah sedang kita urai masalahnya," ujar Fahri dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.

Ia menegaskan, pihaknya tak ingin persoalan harga tanah menjadi batu sandungan yang menyebabkan pemerintah kesulitan menghadirkan rumah dengan harga terjangkau.

"Jangan sampai tanah menjadi ladang spekulasi yg menciptakan kesulitan kita menyiapkan rumah murah gara-gara tanah melambung tinggi oleh satu mekanisme yg kita harus investigasi secara serius," tegasnya.

Hal lain yang menjadi sorotan olehnya adalah perihal perizinan yang diduga ada tindakan penyogokan yang menjadikan harga tanah melambung.

"Ini faktor penyebab biaya tinggi. Suap menyuap sogok menyogok harus dihentikan. Presiden Prabowo sudah minta berkali-kali berhenti korupsi berhenti terima surat," katanya.

Ke depan, dengan upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan mekanisme yang baik, diharapkan mampu menghadirkan harga tanah yang semakin terjangkau oleh masyarakat.

"Sehingga otomatis nanti tanah atau rumah bagi rakyat makin affordable, makin terjangkau. Itu tugas pemerintah memastikan itu," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah mengatakan, pihaknya siap berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) untuk mengurus persoalan penyebab mahalnya harga tanah.

"Pokoknya gini, kita ada masalah terkait kesediaan tanah. Kita mau menyelesaikan persediaan tanah itu dan jendralnya namanya Pak Nusron, Menteri ATR/BPN. Jadi persoalan tanah sedang kita urai masalahnya," ujar Fahri dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.

Ia menegaskan, pihaknya tak ingin persoalan harga tanah menjadi batu sandungan yang menyebabkan pemerintah kesulitan menghadirkan rumah dengan harga terjangkau.

"Jangan sampai tanah menjadi ladang spekulasi yg menciptakan kesulitan kita menyiapkan rumah murah gara-gara tanah melambung tinggi oleh satu mekanisme yg kita harus investigasi secara serius," tegasnya.

Hal lain yang menjadi sorotan olehnya adalah perihal perizinan yang diduga ada tindakan penyogokan yang menjadikan harga tanah melambung.

"Ini faktor penyebab biaya tinggi. Suap menyuap sogok menyogok harus dihentikan. Presiden Prabowo sudah minta berkali-kali berhenti korupsi berhenti terima surat," katanya.

Ke depan, dengan upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan mekanisme yang baik, diharapkan mampu menghadirkan harga tanah yang semakin terjangkau oleh masyarakat.

"Sehingga otomatis nanti tanah atau rumah bagi rakyat makin affordable, makin terjangkau. Itu tugas pemerintah memastikan itu," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono mengatakan, sektor perumahan dapat turut serta berkontribusi menurunkan emisi gas lewat pemanfaatan material bangunan berbasis sampah plastik.

"Dan khususnya juga terkait plastic pollution. Terkait emisi misalnya bagaimana mungkin sektor perumahan ini juga bisa memproduksi perumahan nantinya yang rendah emisi," ujar Diaz di Jakarta, Jumat.

Dirinya juga menyerukan kepada berbagai perusahaan termasuk perusahaan rintisan untuk memanfaatkan sampah plastik menjadi material bangunan seperti batu bata hingga semen. Dengan demikian mampu menghadirkan rumah yang lebih ramah lingkungan.

"Misalnya sektor perumahan, ada startup-startup yang membuat misalnya batu bata," ujarnya.

Sejumlah upaya menurutnya perlu dilakukan oleh berbagai pihak untuk menghabiskan atau memanfaatkan sampah-sampah plastik yang menumpuk di Indonesia.

Menurutnya, tak hanya sektor transportasi yang sudah harus bertransformasi menuju nol emisi tetapi juga sektor perumahan. Lewat pemanfaatan sampah, katanya, diharapkan mampu membantu menyelesaikan persoalan sampah.

Kedua, katanya, Indonesia aktif dalam berbagai kegiatan yang peduli pada lingkungan skala internasional, sehingga peran berbagai dalam pemanfaatan sampah sektor diharapkan mampu mendukung target pencapaian Indonesia karbon netral.

Adapun Presiden Prabowo menyampaikan Indonesia optimis mencapai target karbon netral (net zero) sebelum 2050 sebagai kontribusi untuk menurunkan suhu global.

Dalam forum APEC CEO Summit Peru 2024, kata Diaz, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan mencapai swasembada energi hijau dalam beberapa tahun ke depan dan 100 persen listrik yang dipasok dari energi terbarukan dalam waktu sepuluh tahun.

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk menggelar 'Dialog bersama Asosiasi Pengembang dalam Rangka Percepatan Penyaluran Program 3 Juta Rumah'. Dalam acara ini turut hadir beberapa Menteri, Wakil Menteri, Lembaga Keuangan, Pengembang, hingga PLN guna membahas realisasi program perumahan rakyat era Presiden Prabowo ini.

Acara ini digelar di Menara 1 BTN, Jakarta pada Jumat (29/11/2024).

Pantauan detikProperti, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah tiba di lokasi pukul 10.18 WIB. Ia terlihat mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Ia masuk ke ballroom bersama dengan Ketua DPP REI Joko Suranto dan Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu.

Nixon mengatakan ini adalah pertemuan kedua mereka dengan asosiasi pengembang. Pertemuan pertama diadakan pada bulan lalu.

Ada beberapa bahasan penting yang akan didiskusikan antara pengembang dengan pemerintah yang diundang hari ini. Mulai dari perizinan AMDAL, penyambungan listrik di rumah subsidi, ketersediaan air bersih yang kerap menjadi kendala saat akan melakukan akad rumah subsidi.

"Yang paling banyak dipertanyakan oleh temen-temen dan butuh edukasi pencerahan, terkait perizinan AMDAL. Ini masih menjadi pertanayaan. Hari ini kita menghadirkan Menteri Lingkungan Hidup. Kemudian, terkait penyambungan listrik ke rumah-rumah. Kemudian yang ketiga kita lihat, air. Tetapi kita ngga bisa kita hadirkan ESDM. Sehingga ini menjadi kendala, terutama rumah subsidi," kata Nixon dalam sambutannya.

Bahasan lainnya, yang akan diangkat pada sesi siang ke sore hari adalah seputar lokasi rumah subsidi yang semakin lama, semakin ke pinggiran, bukan di pusat kota. Kuota pembiayaan rumah subsidi juga akan turut masuk dalam bahasan sesi ini.

"Tentang ketersediaan kuota tentang pembiayaan rumah subsidi ini. Itu juga jadi pertanyaan temen-teman juga, tentang kuota. Nanti ada Pak Wamen (Keuangan) Suahasil di sesi sore tentang pembiayaan rumah subsidi ini," ujarnya.

Permasalahan mengenai SLIK OJK yang kerap menjadi penghambat calon pembeli rumah subsidi mengajukan KPR ke bank juga akan dicarikan solusinya.

"Izin pinjol yang disampaikan teman-teman terkait dengan SLIK OJK. Sehingga bahkan udah ada yang bilang ke saya, 30% aplikasi developer yang diajukan ke developer untuk beli rumah KPR subsidi hari ini ditolak karena memiliki SLIK OJK merah karena pinjol," sebutnya.Se

Selain itu, akan ada bahasan mengenai Online Single Submission (OSS) bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani.

Adapun dalam acara ini hadir pula Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono; Direktur PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo; Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro; Ketua Umum Asprumnas, M Syawali Pratna; Ketua Umum Himperra, Ari Tri Priyono; Ketua Umum APERSI, Junaidi Abdillah; Ketua Umum APERNAS Jaya, Andriliwan Muhamad; Ketua Umum PI, Berkah Hidayat, dan lainnya

Menanti Pamor Satgas Impor

Menanti Pamor Satgas Impor

Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan, program Makan Bergizi yang digulirkan Presiden Prabowo bertujuan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Hal itu disampaikan Muzani dalam kegiatan 5 Tahun Darul Hikam Education Conference 2024 di Bandung.

"Ada 82,9 juta anak Indonesia untuk diperbaiki gizinya, itu di luar dari Rp722 triliun anggaran pendidikan. Kesadaran pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan lebih baik sudah luar biasa, keinginan kita untuk memperbaiki SDM ke depan," kata Muzani, Jumat (29/11/2024).

Muzani mengungkapkan, IPM saat ini pelan-pelan naik, literasi dan kemampuan membaca juga membaik. Menurutnya membangun pendidikan itu tidak gampang, apalagi membangun tradisi keilmuan dan pembangunan peradaban bangsa.

"Keunggulan keilmuan akan ditentukan oleh SDM dan keadaan politik akan menentukan keilmuan peradaban bangsa. Saya berharap 5-10 tahun pendatang ada penemuan keilmuan sains dan teknologi akibat dari tradisi yang kita bangun sangat bagus," tuturnya.

Muzani menurutkan, banyak penemuan-penemuan dari anak bangsa saat ini, seperti peternak sapi di Lampung yang bisa naikan bobot sapi sehari 1,6 kilogram, bahkan ada juga penemuan singkong yang berbobot 200 kilogram. Dengan perbaikan SDM pendidikan, dia ingin banyak penemuan di bidang sains dan teknologi yang dilakukan anak bangsa.

"Tapi itu memerlukan tradisi yang panjang dan suasana kondusif, ini yang diharap akan Pak Presiden Prabowo bahwa Indonesia. Apa yang ditanam hari ini belum tentu yang menanam menikmati, tapi yang menikmati untuk anak bangsa nanti," tuturnya.

"Orang tua kita, kakek nenek kita, pejuang dulu tidak pernah memikirkan apapun dan akhirnya anak dan cucunya yang menikmati. Begitu pula para pemimpin bangsa ini," tambahnya.

Muzani berpesan kepada para guru yang hadir dalam kegiatan tersebut agar menjalankan tugasnya dengan penuh keikhlasan demi masa depan pendidikan Indonesia.

"Jangan repotkan orang tua murid, yang paling menyenangkan dan membahagiakan, ada upaya untuk makin mempermudah pendidikan rakyat, pendidikan lebih murah meski prakteknya mahal," tuturnya.

Disamping meningkatkan kualitas anak didik, pemerintah juga berencana melakukan seluruh guru baik di sekolah negeri atau pun swasta dengan diangkat menjadi ASN hingga kenaikan tunjangan.

"Saya sampaikan supaya kompetensi yang dimiliki para guru ini harus lurus dengan kesejahteraan sehingga menimbulkan semangat dan tanggungjawab di pendidikan. Kita akan melakukan banyak pelatihan guru agar memiliki keterampilan yang memadai dan menghasilkan guru yang kompeten dan melahirkan peserta didik yang kompeten ini keniscayaan," kata Wamendikdasmen Atif Latiful Hayat.

Menurutnya yang perlu ditingkatkan saat ini di sektor sains dan teknologi. Lalu kapan sertifikasi akan dilakukan? Atif sebut akan dilakukan di tahun depan. "Ya target direncanakan ini Insyaallah tahun depan akan ada lagi, tahun depan bertahap ya," tambahnya.

Video: Menu Makan Bergizi Gratis Bakal Disesuaikan Tiap Daerah

Video: Menu Makan Bergizi Gratis Bakal Disesuaikan Tiap Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mendorong pelaku ekonomi di pedesaan dan koperasi untuk turut andil dalam program makan bergizi gratis.

Permintaan itu diungkapkan Ferry dalam acara Indonesia Sustainable Development Goals Awards (ISDA) 2024, di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

“Ada program makan bergizi gratis menjadi kesempatan bagi ekonomi rakyat, LSM (lembaga swadaya masyarakat), UMKM (usaha mikro kecil menengah), dan koperasi untuk turut berperan serta," kata Ferry dalam keterangan tertulis, Kamis.

Ferry mengatakan, selain bertujuan untuk menurunkan angka stunting, program makan bergizi gratis juga merupakan sebuah New Emerging Market.

Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis bisa menjadi kesempatan bagi seluruh stakeholder, khususnya pelaku ekonomi di pedesaan dan koperasi untuk memiliki andil.

"Bisa sebagai penyedia bahan baku, bahan olehan, hingga menjadi unit-unit pelayanan atau dapur-dapur yang nantinya akan memproses makanan siap saji yang akan didistribusikan kepada siswa di sekolah-sekolah," kata Ferry.

Kemenkop juga akan mendorong koperasi menjadi badan usaha yang dapat mendukung program tentang ketahanan pangan dan kedaulatan pangan.

Ferry menekankan pentingnya Corporate Forum for CSR Development (CFCD) untuk mendorong komunitas atau pelaku UKM penerima manfaat CSR agar membentuk badan usaha koperasi dalam keberlanjutan usahanya.

"Kementerian Koperasi (Kemenkop) akan mendukung pendirian badan-badan usaha koperasi tersebut," kata dia.

Terlebih lagi, kata Ferry, Kemenkop memiliki layanan permodalan seperti Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) yang sudah diminta untuk mengurangi pembiayaan kepada kegiatan koperasi simpan pinjam.

"Kami sudah minta LPDB-KUMKM untuk 80 persen membiayai koperasi-koperasi produsen, atau kegiatan lain yang lebih produktif," kata Wamenkop.

Bahkan, Ferry menjelaskan, pihaknya memiliki program transformasi koperasi, di mana koperasi tidak hanya sebagai penyedia bahan baku tetapi juga bahan industri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mendorong pelaku ekonomi di pedesaan dan koperasi untuk turut andil dalam program makan bergizi gratis.

Permintaan itu diungkapkan Ferry dalam acara Indonesia Sustainable Development Goals Awards (ISDA) 2024, di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

“Ada program makan bergizi gratis menjadi kesempatan bagi ekonomi rakyat, LSM (lembaga swadaya masyarakat), UMKM (usaha mikro kecil menengah), dan koperasi untuk turut berperan serta," kata Ferry dalam keterangan tertulis, Kamis.

Ferry mengatakan, selain bertujuan untuk menurunkan angka stunting, program makan bergizi gratis juga merupakan sebuah New Emerging Market.

Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis bisa menjadi kesempatan bagi seluruh stakeholder, khususnya pelaku ekonomi di pedesaan dan koperasi untuk memiliki andil.

"Bisa sebagai penyedia bahan baku, bahan olehan, hingga menjadi unit-unit pelayanan atau dapur-dapur yang nantinya akan memproses makanan siap saji yang akan didistribusikan kepada siswa di sekolah-sekolah," kata Ferry.

Kemenkop juga akan mendorong koperasi menjadi badan usaha yang dapat mendukung program tentang ketahanan pangan dan kedaulatan pangan.

Ferry menekankan pentingnya Corporate Forum for CSR Development (CFCD) untuk mendorong komunitas atau pelaku UKM penerima manfaat CSR agar membentuk badan usaha koperasi dalam keberlanjutan usahanya.

"Kementerian Koperasi (Kemenkop) akan mendukung pendirian badan-badan usaha koperasi tersebut," kata dia.

Terlebih lagi, kata Ferry, Kemenkop memiliki layanan permodalan seperti Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) yang sudah diminta untuk mengurangi pembiayaan kepada kegiatan koperasi simpan pinjam.

"Kami sudah minta LPDB-KUMKM untuk 80 persen membiayai koperasi-koperasi produsen, atau kegiatan lain yang lebih produktif," kata Wamenkop.

Bahkan, Ferry menjelaskan, pihaknya memiliki program transformasi koperasi, di mana koperasi tidak hanya sebagai penyedia bahan baku tetapi juga bahan industri.

Bandung (ANTARA) - Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria mengingatkan bahwa setiap desa di tanah air harus mampu menjadi penyuplai bahan pangan bagi program Makan Bergizi Gratis yang mulai dilaksanakan pada 2025.

"Setiap desa harus mampu. Tidak boleh ada satu kabupaten membeli kebutuhan Makan Bergizi Gratis dari kabupaten lain, bahkan setiap kecamatan tidak boleh lagi membeli kebutuhan Makan Bergizi Gratis (dari kecamatan lain)," ujar Riza saat memberikan sambutan sekaligus membuka acara Workshop Exit Strategy Desa Cerdas di Bandung, Jawa Barat, Kamis malam.

Ia menyampaikan bahwa saat ini jajaran Kemendes PDT telah ditugaskan untuk memetakan potensi-potensi yang dimiliki oleh desa-desa di Indonesia, terutama yang terkait dengan pangan.

Dengan demikian, Kemendes dapat membantu desa-desa mengembangkan potensi pangan yang mereka miliki. Pada akhirnya, kata dia, seluruh desa pun akan mampu mengambil peran sebagai penyuplai bahan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu.

"Setiap desa harus mampu memenuhi kebutuhan Makan Bergizi Gratis, menyuplai bahwa bahan pokok makan itu sendiri, mulai dari beras, sayur, buah, ikan, telur, daging, dan lain sebagainya," ujar Riza.

Program Makan Bergizi Gratis diketahui akan menyasar 82,9 juta jiwa. Badan Gizi Nasional pun telah menetapkan bahwa BUMDes dan koperasi menjadi pemasok bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis. Lalu, mereka juga akan membentuk Satuan Pelayanan Gizi.

Satuan Pelayanan Gizi itu akan menyebar ke seluruh desa dan kelurahan dengan skala pelayanan yakni 1 banding 3 ribu jiwa atau 1 Satuan Pelayanan Gizi melayani tiga ribu jiwa yang di dalamnya mencakup siswa dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga SMA, ibu hamil dan menyusui, serta balita.

Program tersebut pun telah dikenalkan oleh Presiden Prabowo kepada dunia saat menghadiri sesi pertama KTT G20 di Brasil, Senin (18/11) waktu setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan kelaparan dan kemiskinan bagi Indonesia adalah masalah yang nyata.

"Dalam kehidupan sehari-hari kami masih mempunyai persentase cukup besar penduduk di bawah garis kemiskinan, kami juga melihat 25 persen anak-anak kami kelaparan setiap hari,” kata Prabowo.

Dengan demikian, ia menghadirkan strategi berupa memberikan anggaran yang besar untuk sektor pendidikan karena dia meyakini pendidikan akan membawa Indonesia terbebas dari kemiskinan. Selain itu, ia juga menyampaikan pemberian makanan gratis lewat program Makan Bergizi Gratis untuk anak-anak menjadi bagian vital pula dalam strategi menuntaskan masalah kemiskinan dan kelaparan.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menjajakan program 3 juta rumah ke China dan negara-negara Uni Emirat Arab (UEA).

"Saya minta Pak Wamen, Pak Fahri (Fahri Hamzah) yang ke luar negeri. Pertama ke RRC (China), yang kedua ke Abu Dhabi, untuk bisa fokus," ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait usai menyerahkan kunci bagi penghuni Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Ara juga mengisyaratkan, kunjungan Wamen PKP ke negara-negara tetangga tersebut membuahkan dokumen nota kesepahaman (MoU).

"Tentu kita mesti kawal, karena pengalaman MoU itu tidak semua berhasil. Jadi kita mesti detailkan," lanjut Ara.

Sebagai informasi, program 3 juta rumah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan rincian 2 juta rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta rumah di perkotaan.

Ara mengatakan bahwa pelaksanaan program tersebut tidak bisa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena terbatas.

Karenanya, pemerintah mengajak swasta hingga investor asing untuk gotong royong menyukseskan program 3 juta rumah.

Ada pun Kementerian PKP membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 48,4 triliun untuk membangun rumah.

Saat ini anggaran yang tersedia untuk Kementerian PKP hanya Rp 5,1 triliun yang merupakan limpahan anggaran Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada kabinet sebelumnya.

"Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan kebutuhan dana pembangunan rumah Rp 53,6 triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp 48,4 triliun," kata Ara saat melakukan rapat koordinasi dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kantor Kementerian Kementerian, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) mengaku telah melakukan pendekatan pada sejumlah investor asing untuk menyukseskan program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menteri PKP, Maruarar Sirait menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan market sounding program 3 juta rumah ke China hingga Abu Dhabi.

“Tapi saya sudah minta Pak Wamen [Fahri Hamzah], Pak Fahri yang ke luar negeri, pertama ke Republik Rakyat China (RRC) yang kedua ke Abu Dhabi, untuk bisa fokus [mengenalkan program 3 juta rumah],” kata Maruarar saat ditemui di Rusun Pasar Rumput, Kamis (28/11/2024).

Pasalnya, tambah Ara, tidak mudah untuk membangun kepercayaan para investor. Terlebih investor asing, untuk itu pihaknya bakal bekerja keras memastikan kemantapan usaha RI untuk menyambut hal itu.

Untuk meningkatkan daya tarik investasi pada program 3 juta rumah, dirinya mengaku bakal meningkatkan kepastian hukum yang ada.

Di sisi lain, Ara menjelaskan bahwa pasar industri realestate di Indonesia cenderung masih sangat besar. Mengingat, saat ini total ketimpangan pemilikan rumah atau backlog masih mencapai 9,9 juta unit.

“Ketiga, kepercayaan publik kepada Presiden Prabowo yang tinggi sekali [harus dijaga]. Kan itu saya pikir itu adalah suatu itu kan [yang menjadi pertimbangan investor]. Orang kan pasti akan tanya yang aman. Aman nggak Indonesia? [Jadi perlu dipastikan] aman,” tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Iwan Suprijanto menyebut saat ini pihaknya telah mengantongi minat kerja sama untuk program 3 juta rumah dari China, Dubai, hingga Qatar.

“Tampaknya memang ada beberapa negara yang tertarik untuk mendukung program ini. Yang saya dengar pertama Tiongkok ya, kedua dari Dubai kalau enggak salah itu, Qatar juga," tuturnya.

Dia menambahkan, ketiga negara tersebut saat ini sudah menyampaikan minat untuk melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

Akan tetapi, Kementerian PKP bakal melakukan pendalaman minat terlebih dahulu guna memastikan kerja sama investasi tersebut ke depannya tidak membebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Bentuknya belum tahu, tapi minat sudah disampaikan dan ada rencana untuk MoU ya, tapi kami ya sebagai birokrasi ingin lebih memastikan itu clear ya. Jangan sampai juga menjadi investasi tapi menjadi beban negara atau beban rakyat di kemudian hari," ungkapnya.

Program 3 juta rumah besutan Presiden Prabowo Subianto kabarnya telah dilirik oleh investor asing. Agar dapat berjalan lancar, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah ditugaskan untuk memastikan investor asing ikut andil dalam program tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Menteri PKP, Maruara Sirait di Rusun Pasar Rumput, Kamis (28/11/2024). Pria yang akrab disapa Ara ini menuturkan, ia memberikan tugas itu agar nantinya kesepakatan tidak hanya berhenti sampai tanda tangan Memorandum of Understanding (MoU) saja tetapi hingga benar-benar deal ikut dalam program 3 juta rumah.

"Karena namanya MoU itu ya, baru kesepakatan itu ya, saling pengertian. Untuk menjadi suatu kerja sama berbasis hukum, detail membantu apa, kapan, berapa, di mana, hak kewajiban kan itu mesti didetailkan. Makanya saya minta Pak Wamen saya. Harusnya saya yang dua kali diminta Presiden ke luar negeri untuk menandatangani, tapi saya minta Pak Wamen, Pak Fahri yang ke luar negeri," tutur ara.

Beberapa waktu lalu, Fahri memang pergi ke luar negeri seperti China dan Abu Dhabi untuk membicarakan salah satunya terkait program 3 juta rumah. Sebab, kedua negara itu disebutkan berminat dengan program 3 juta rumah.

"Pertama ke RRC, yang kedua ke Abu Dhabi, untuk bisa fokus. Karena saya tahu, sebagai swasta kan saya juga punya partner asing. Jadi saya ngerti bahwa tidak terlalu mudah dan tidak boleh berhenti di MoU. Jadi itu mengawalnya masih banyak. Makanya saya tugaskan Wamen untuk bisa mengawal itu," paparnya.

Menurutnya, ada beberapa faktor yang membuat investor asing tertarik menanamkan modalnya untuk pembangunan rumah di Indonesia. Pertama, karena adanya kepastian hukum. Kedua, market yang besar, dan ketiga kepercayaan terhadap pemimpin negara yang besar.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PKP, Iwan Suprijanto mengatakan investor dari China, Dubai, dan Qatar tertarik untuk ikut program 3 juta rumah. Namun, ia belum tahu pasti kerja sama dalam bentuk apa yang akan dilakukan nantinya.

"Yang pertama saya dengar pertama ada Tiongkok, kedua Dubai, ada Qatar. Minat sudah disampaikan, ada rencana untuk menekan MoU, tetapi kami sebagai birokrat ingin memastikan itu clear, jangan sampai menjadi investasi tapi kemudian beban negara atau beban rakyat di kemudian hari," katanya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berencana untuk memindahkan warga yang tinggal di kolong jembatan ke rumah susun (rusun). Rencananya itu akan dilakukan di DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Pihaknya akan memindahkan warga yang tinggal di kolong jembatan secara bertahap ke rusun, mulai dari hari Sabtu ini (30/11). Beberapa di antaranya yaitu warga yang tinggal di kolong jembatan Tomang, Jakarta Pusat akan dipindahkan ke beberapa rusun seperti ke rusun KS Tubun, Jati Rawasari, Karanganyar, Tongkol, dan Cibesel.

"Kita memulai bagaimana saudara-saudara kita yang ada di bawah jembatan, kolong tol, secara bertahap kita pindahkan ke rumah susun ya. Rumah susun mana akan kita pindahkan? Tomang ya. Dari Tomang ke Tubun," kata Ara di Rusun Pasar Rumput, Kamis (28/11/2024).

Selain warga Kolong Jembatan Tomang, pihaknya juga akan memindahkan warga yang tinggal di kolong Tol Jl. Inspeksi Kanal Barat, Jakarta Barat. Nantinya, mereka akan dipindahkan ke beberapa rusun di sekitarnya, seperti rusun Rawa Buaya, Daan Mogot Blok, Daan Mogot Tower, Tegal Alur, PIK I Pulogadung.

Lalu warga kolong Fly Over Basuki Rahmat juga akan dipindahkan rusun Jatinegara Barat, Jakarta Timur.

Selain di Jakarta, pihaknya juga akan memindahkan warga yang tinggal di kolong jembatan yang ada di Bandung, Jawa Barat. Rencananya, hal itu akan dilakukan pada 20 Desember 2024.

"Nanti saya sama Mendagri akan ke Bandung kalau tidak salah sekitar tanggal 20-an ya, 20 Desember, kita juga akan menata Bandung supaya saudara-saudara kita yang ada di bawah jembatan di bawah tol kita berikan hunian yang layak," paparnya.

Tak hanya menyediakan tempat tinggal, pihaknya dengan Kementerian Sosial juga akan melakukan pelatihan agar bisa memiliki penghasilan.

"Dan juga dari bapak Mensos dan Wamensos juga membantu supaya mereka diberikan sosial dan pendidikan supaya mereka juga ada pekerjaan, entah itu potong rambut, memasak, pijat refleksi, sehingga itu lebih berguna," tuturnya.

Di sisi lain, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priono mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, salah satunya di Jawa Barat.

"Di Jawa Barat, saya ketemu pemerintah daerah dalam rangka membangun rumah-rumah rakyat untuk menampung warga-warga rentan, terutama warga-warga gelandangan yang sampai saat ini masih belum punya rumah," tuturnya.

"Kami bekerja sama saat ini dengan Menteri Perumahan Rakyat dengan pemerintah daerah membangun rumah-rumah untuk menampung mereka. Ini sesuai dengan instruksi Presiden jangan sampai warga masih tinggal di kolong-kolong jembatan, di pinggir-pinggir jalan," tambahnya.

Selain itu, Kementerian Sosial juga sedang membangun rumah untuk warga terdampak banjir rob di Indramayu, Jawa Barat.