JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan, TNI sangat membantu pelaksaanaan program makan bergizi gratis.

Hal ini disampaikan Dadan merespons adanya prajurit TNI yang sampai masuk ke kelas-kelas di sekolah untuk mengawal program makan bergizi gratis.

"Begini, TNI itu salah satunya adalah pihak yang sangat membantu Badan Gizi Nasional dalam pelaksanaan," ujar Dadan saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

Dadan menjelaskan, dalam tahap awal program makan bergizi gratis ini, distribusi makanan ke sejumlah daerah memang sulit dijangkau oleh sipil.

Menurut dia, TNI membantu Badan Gizi Nasional untuk menyelesaikan pengiriman makan bergizi gratis ke daerah yang sulit dijangkau.

"Tapi harus diketahui sampai sekarang sudah 245 satuan pelayanan, yang 75 persennya kan mitra swasta. Jadi hanya bagian-bagian tertentu di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau oleh sipil, TNI membantu Badan Gizi," imbuhnya.

Dilansir dari Antara, prajurit TNI dari Koramil 11/Pebayuran Kodim 0509/Kabupaten Bekasi mengawal program Presiden Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Komandan Koramil 11/Pebayuran Kapten Inf Sayute Pradodo mengatakan bahwa kegiatan pengawalan ini merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kesehatan dan gizi generasi muda di wilayah binaan.

"Melalui program ini kami berharap anak-anak lebih bersemangat dalam belajar dan memiliki kondisi kesehatan yang optimal untuk mendukung aktivitas mereka di sekolah," kata Syute di Bekasi, Rabu.

Dia menjelaskan bahwa kegiatan pengawalan mencakup proses distribusi makanan kepada para pelajar agar berjalan aman serta lancar, sehingga upaya meningkatkan kualitas gizi generasi muda dapat tercapai sesuai tujuan implementasi program ini.

"Distribusi berjalan lancar dengan dukungan penuh dari pihak sekolah dan masyarakat setempat. Semoga ini menjadi langkah nyata dalam upaya meningkatkan kualitas gizi generasi muda di Kabupaten Bekasi," ujar Sayute.

Dia menyebut pengawalan tuntas dilakukan terhadap proses distribusi 2.935 porsi Makanan Bergizi Gratis kepada siswa dari berbagai jenjang pendidikan di wilayah Kecamatan Pebayuran.

"Kami selalu berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional, dan dapur umum," kata dia.

JAKARTA, iNEWSpalembang.id – Badan Gizi Nasional (BGN) tidak menetapkan standar menu nasional, melainkan standar komposisi gizi. Namun, sumber protein tergantung pada potensi sumber daya lokal di suatu daerah.

Hal tersebut diutarakan Kepala BGN, Dadan Hindayana, bahwa serangga termasuk dan bisa menjadi sumber protein.

"Isi protein di berbagai daerah itu sangat tergantung potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Jangan diartikan lain ya," ujar dia, saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Atas dasar itu, Dadan membuka peluang menjadikan serangga ke dalam menu program makan bergizi gratis untuk sejumlah daerah.

“Ya bisa saja ada satu daerah suka makan serangga (seperti) belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein,” kata dia.

Dadan menilai, serangga menjadi alternatif menu dalam program makan bergizi gratis. Terlebih, bila ada sejumlah daerah yang terbiasa memakan serangga.

"Itu salah satu contoh ya, kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu, itu bisa menjadi menu di situ," ungkap dia.

Karena, jelas dia, bila di salah satu daerah banyak telur, maka telur mungkin menjadi mayoritas, yang banyak ikan, maka ikan yang mayoritas.

“Seperti itu lah. Sama juga dengan karbohidratnya, kalau orang sudah terbiasa makan jagung, ya karbohidratnya jagung. Meskipun nasi mungkin diberikan juga," tandas dia.

Editor : Sidratul Muntaha

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mengusulkan tambahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis sebanyak Rp100 triliun. Menurut Kepala BGN Dadan Hindayana, usulan tambahan anggaran Bergizi Gratis didasari keinginan Presiden Prabowo Subianto agar anak Indonesia bisa mendapat manfaat.

Dadan mengatakan, Prabowo sempat meminta ke BGN agar anak-anak di Indonesia bisa cepat mendapat manfaat dari program tersebut. Merespons hal itu, kata Dadan, BGN butuh dana Rp100 triliun agar program itu bisa dipercepat.

"Ketika program ini dilaksanakan, kemudian banyak anak-anak yang ingin segera mendapatkan manfaat. Kemudian Pak Presiden menginginkan ada percepatan. Jadi Pak Presiden bertanya kepada badan gizi, kalau dilakukan percepatan berapa dana yang dibutuhkan? Kami jawab Rp100 triliun," kata Dadan saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).



Kendati demikian, Dadan menegaskan, BGN tak pernah usul tambahan anggaran untuk program MBG. Ia berkata, tambahan anggaran itu didasari atas keinginan Prabowo yang ingin program MBG dipercepat.

"Jadi bukan BGN yang mengajukan tambahan ya. Tapi karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan, kemudian kalau mulai September berapa dana yang dibutuhkan? Kami jawab tambahan 100 triliun. Ingat sekali lagi, Badan Gizi sudah punya 300 triliun dan itu akan dilaksanakan," tutur Dadan.

"Tetapi karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya dan Pak Presiden bertanya kepada badan gizi, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta, maka kami menyampaikan tambahan Rp100 triliun," imbuhnya.

Dadan berkata, penambahan anggaran MBG sebesar Rp100 triliun itu konsekuensi dari keinginan Prabowo yang ingin program MBG cepat dinikmati anak-anak.

"Jadi bukan badan gizi yang minta tambahan. Tapi karena konsekuensi dari keinginan Presiden yang ingin melakukan percepatan," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku akan mempertimbangkan penambahan dana untuk program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp100 triliun. Hal itu sesuai permintaan Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program besar Presiden Prabowo Subianto yang perlu diprioritaskan. Alhasil, ia harus mengurangi beberapa hal yang dinilai kurang efisien untuk dialokasikan.

"Ya Pak Presiden harapkan adanya fokus terhadap prioritas dan juga kurangi inefisiensi yang sudah diidentifikasi akan dilihat," ucap Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang ibu asal Ternate, Maluku Utara, mengeluh kepada Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana mengenai keponakannya yang keracunan akibat program makan bergizi gratis.

Keluhan tersebut disampaikan ibu itu di hadapan Dadan langsung dalam acara Rapat Pimpinan Nasional PIRA Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Kepada Dadan, sang ibu menyebut makanan yang dikonsumsi keponakannya itu dimasak oleh anggota Brimob Polri dan ia mewanti-wanti Badan Gizi Nasional agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.

"Itu dimasak sama anggota Brimob. To the point saja ya, anggota Brimob. Karena keponakan saya korban. Jadi saya enggak mau, jangan lagi ada korban lain selain keponakan saya," ujar ibu-ibu tersebut.

Dadan lantas merespons keluhan ibu asal Ternate tersebut.

Dia meminta kepada ibu itu untuk memberi informasi perihal lokasi pasti kejadian.

Sebab, menurut Dadan, sejauh ini belum ada laporan Brimob Polri terlibat dalam program makan bergizi gratis.

"Sejauh setahu kami, belum ada Brimob yang ikut terlibat dalam program makan bergizi gratis. Karena kalau makan bergizi gratis itu kan dilakukan oleh pegawai kami, SPPI yang ada di daerah. Jadi kalau ada keracunan dan lain-lain, kami langsung tahu," kata Dadan.

Dadan menduga, bisa saja orang itu sebenarnya sedang melaksanakan uji coba seolah-olah merupakan program dari pusat, padahal bukan.

Dadan meminta kepada masyarakat untuk mencerna informasi dari sumber yang jelas saja.

"Ini contoh laporan. Ketika hari pertama ada anak yang namanya Gibran di Palembang tidak mau makan. Media kan meliput ya. Wah kami cek. Ternyata anak itu baru saja makan nasi goreng. Jadi dia kenyang, enggak mau makan, karena masih kenyang. Bukan tidak suka dengan menunya," kata Dadan.

"Kemudian ada berita ditemukan ada ulat di proteinnya, sehingga menimbulkan keracunan. Setelah kami cek, tidak ada. Jadi kadang-kadang yang begini itu harus jelas sumbernya. Dan biasanya kalau ada keracunan di satuan pelayanan, pasti kami dapat laporan soal ini," ujar dia.

Mendengar jawaban Dadan, ibu-ibu Ternate yang tadi mengeluh tidak puas.

Dia kembali mengungkit anak-anak di daerahnya yang malah keracunan sejak Brimob mengambil alih proses masak program makan bergizi gratis.

"Kita dari Ternate Tengah, SMP 1, yang masak memang yang lalu nasinya di pihak TNI. Terus lauknya sama sayur itu di Brimob. Tapi sekarang TNI sudah tidak lagi. Jadi semua di Brimob," kata ibu-ibu itu.

"Nanti kita cek ya," imbuh Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang ibu asal Ternate, Maluku Utara, mengeluh kepada Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana mengenai keponakannya yang keracunan akibat program makan bergizi gratis.

Keluhan tersebut disampaikan ibu itu di hadapan Dadan langsung dalam acara Rapat Pimpinan Nasional PIRA Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Kepada Dadan, sang ibu menyebut makanan yang dikonsumsi keponakannya itu dimasak oleh anggota Brimob Polri dan ia mewanti-wanti Badan Gizi Nasional agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.

"Itu dimasak sama anggota Brimob. To the point saja ya, anggota Brimob. Karena keponakan saya korban. Jadi saya enggak mau, jangan lagi ada korban lain selain keponakan saya," ujar ibu-ibu tersebut.

Dadan lantas merespons keluhan ibu asal Ternate tersebut.

Dia meminta kepada ibu itu untuk memberi informasi perihal lokasi pasti kejadian.

Sebab, menurut Dadan, sejauh ini belum ada laporan Brimob Polri terlibat dalam program makan bergizi gratis.

"Sejauh setahu kami, belum ada Brimob yang ikut terlibat dalam program makan bergizi gratis. Karena kalau makan bergizi gratis itu kan dilakukan oleh pegawai kami, SPPI yang ada di daerah. Jadi kalau ada keracunan dan lain-lain, kami langsung tahu," kata Dadan.

Dadan menduga, bisa saja orang itu sebenarnya sedang melaksanakan uji coba seolah-olah merupakan program dari pusat, padahal bukan.

Dadan meminta kepada masyarakat untuk mencerna informasi dari sumber yang jelas saja.

"Ini contoh laporan. Ketika hari pertama ada anak yang namanya Gibran di Palembang tidak mau makan. Media kan meliput ya. Wah kami cek. Ternyata anak itu baru saja makan nasi goreng. Jadi dia kenyang, enggak mau makan, karena masih kenyang. Bukan tidak suka dengan menunya," kata Dadan.

"Kemudian ada berita ditemukan ada ulat di proteinnya, sehingga menimbulkan keracunan. Setelah kami cek, tidak ada. Jadi kadang-kadang yang begini itu harus jelas sumbernya. Dan biasanya kalau ada keracunan di satuan pelayanan, pasti kami dapat laporan soal ini," ujar dia.

Mendengar jawaban Dadan, ibu-ibu Ternate yang tadi mengeluh tidak puas.

Dia kembali mengungkit anak-anak di daerahnya yang malah keracunan sejak Brimob mengambil alih proses masak program makan bergizi gratis.

"Kita dari Ternate Tengah, SMP 1, yang masak memang yang lalu nasinya di pihak TNI. Terus lauknya sama sayur itu di Brimob. Tapi sekarang TNI sudah tidak lagi. Jadi semua di Brimob," kata ibu-ibu itu.

"Nanti kita cek ya," imbuh Dadan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengklaim tingkat impor yang masih tinggi menjadi alasan susu tidak diberikan secara serentak dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kenapa susu tidak boleh diberikan serempak di seluruh Indonesia karena susu kita masih 80 persen impor," ujar Dadan dalam acara Rapimnas Pira Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1).

Dadan mengaku tidak ingin program MBG menjadi penyebab tingkat impor makanan dan minuman di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan.

Oleh karena itu, Dadan mengaku ingin menu susu dalam program MBG bukan disuplai oleh produsen dari luar negeri melainkan dari produsen susu lokal.

"Kami ingin susunya berbasis sumber daya lokal jadi jangan sampai program ini meningkatkan impor juga," ujar dia.

Di sisi lain, Dadan mengklaim sebanyak 60 persen masyarakat Indonesia yang tidak mampu membeli ayam dan telur mengalami kekurangan gizi.

Kondisi itu, kata Dadan, mendorong BGN membeli stok ayam dan telur sebagai bahan untuk memperbaiki gizi masyarakat.

"Kami beli itu ayam dan telor yang kelebihan itu kami salurkan kepada yang tidak mampu sehingga nanti kalau sudah berjalan ini rantai pasok itu harus kita pertimbangkan dengan benar jangan sampai kemudian terjadi impor," ujar dia.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan 160 perusahaan berencana mengimpor 200 ribu sapi demi memenuhi menu susu untuk program MBG.

"Ini kan PP-nya baru beres, kita bisa masukin dari beberapa negara tambahan selain Australia dan negara lain yang teregister. Kita tambah di negara lain. Kita harap di 2025 ini masuk 200 ribu [sapi] sampai akhir tahun," ujar Sudaryono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/1).

"Ada 160 (perusahaan) berapa ya yang sudah komitmen," sambungnya.

Ia mengatakan perusahaan itu ada yang dari Indonesia dan luar negeri. Untuk mengakomodasi impor itu, pemerintah akan memfasilitasi penyediaan lahan peternakannya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membuka peluang ada daerah tertentu di Indonesia yang memiliki menu Makan Bergizi Gratis (MBG) dari serangga untuk memenuhi kebutuhan protein mereka.

"Mungkin saja ada satu daerah suka makan serangga, belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," ujar Dadan dalam acara Rapimnas Pira Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1).

Usai acara, Dadan menjelaskan potensi serangga menjadi salah satu menu MBG untuk memenuhi kebutuhan protein itu sebagai contoh BGN menyesuaikan kebiasaan lokal dalam menentukan menu.

Hal itu, kata dia, juga sebagai penegasan BGN tidak memiliki standar menu nasional terkait MBG melainkan BGN menetapkan standar gizi yang harus dipenuhi.

Ia pun memberi contoh jika daerah tertentu memiliki kebiasaan makan telur maka menu BGN akan menentukan menu MBG utama di daerah tersebut kebanyakan dari telur.

"Tapi itu contoh bahwa Badan Gizi ini tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi. Nah, isi protein di berbagai daerah itu sangat tergantung potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Jangan diartikan lain ya," jelas Dadan.

"Yang banyak ikan, ikan lah yang mayoritas, seperti itu. Sama juga dengan karbohidratnya, kalau orang sudah terbiasa makan jagung, ya karbohidratnya jagung. Meskipun nasi mungkin diberikan juga. Tapi di daerah-daerah yang memang tidak terbiasa makan jagung, ya makan nasi," sambungnya.

Ia pun kembali memberi contoh masyarakat di Halmahera Barat yang terbiasa makan singkong dan pisang rebus untuk asupan karbohidrat mereka.

"Itu contoh ya, contoh bagaimana keragaman pangan itu bisa diakomodir dalam program makan bergizi," ujar dia.

"Karena badan gizi nasional tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi," imbuhnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara soal prajurit TNI yang mengawal program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga masuk kelas.

"Begini, TNI itu salah satunya adalah pihak yang sangat membantu BGN dalam pelaksanaan," kata Dadan di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1).

Dadan menjelaskan keterlibatan TNI dalam program MBG untuk menjangkau daerah yang sulit diakses sipil untuk pelaksanaan program MBG.

Ia mengklaim tidak semua titik pelaksanaan MBG turut dibantu oleh aparat TNI sebagaimana sipil menjadi mitra MBG.

"Jadi untuk tahap-tahap awal, apalagi di daerah-daerah yang memang sulit dijangkau oleh sipil, maka TNI yang membantu BGN menyelesaikan program ini," ujar dia. "Jadi hanya bagian-bagian tertentu di lokasi lokasi yang sulit dijangkau oleh sipil, TNI membantu badan gizi."

Sebelumnya, peristiwa TNI masuk ke kelas untuk mengawal program MBG terjadi di wilayah Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Komandan Koramil 11/Pebayuran Kapten Inf Sayute Pradodo mengatakan bahwa kegiatan pengawalan ini merupakan bentuk kepedulian pihaknya terhadap kesehatan dan gizi generasi muda di wilayahnya.

"Melalui program ini kami berharap anak-anak lebih bersemangat dalam belajar dan memiliki kondisi kesehatan yang optimal untuk mendukung aktivitas mereka di sekolah," katanya di Bekasi, Rabu (15/1), dikutip dari Antara.

Contoh lainnya terjadi di kota Bandarlampung. TNI di Provinsi Lampung melakukan uji coba MBG kepada siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) Dharma Bhakti Dharma Pertiwi, di Kecamatan Kemiling.

Danrem 043/Garuda Hitam Brigjen TNI Rikas Hidayatullah mengatakan bahwa program MBG ini merupakan bagian dari upaya mendukung program pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap mekanisme pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tetap dijalankan selama Ramadan 1446 Hijriah.

Dadan menjelaskan selama bulan Ramadan pelaksanaan program MBG di sekolah umum tidak lagi dibagikan menggunakan ompreng untuk dimakan di tempat.

"Pada saat bulan Ramadhan itu tidak pakai ompreng, tetapi ada kemasan makanan yang dibawa pulang untuk dimakan saat buka puasa," ujar Dadan di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1).

"Bukan lagi pakai ompreng karena jenis makanannya pun berbeda," sambungnya.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan program MBG di pesantren selama bulan Ramadan akan dibagikan kepada santri sesaat menjelang buka puasa.

"Khusus untuk yang di pesantren, di mana dia tinggal di pesantren, masak di pesantren, maka makan bergizinya diberikan pada saat buka," ujar dia.

Dadan sebelumnya menyatakan program MBG tetap akan dijalankan selama bulan suci Ramadan 1446 H. Ia menyebut program itu sangatlah penting dan mendapatkan antusiasme yang sangat tinggi dari penerima manfaat.

"Jadi bulan Ramadan pun kami, Badan Gizi, akan tetap menyelenggarakan itu karena itu bagian yang penting dan bagian yang ditunggu oleh anak-anak," kata Dadan di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Senin (20/1) lalu.

Program MBG menjadi salah satu program unggulan di pemerintahan Prabowo-Gibran. Program itu telah mulai berjalan sejak 6 Januari 2025 lalu.

BGN mendapatkan anggaran negara sebesar Rp71 triliun untuk pelaksanaan program MBG di tahun 2025.

Secara bertahap ke depannya, program itu akan dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa serangga bisa masuk ke menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu bisa saja terjadi dalam rangka menyesuaikan potensi sumber daya yang ada di setiap daerah.

“Kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu (serangga), itu (serangga) bisa menjadi menu di daerah tersebut,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

Variasi menu tersebut, kata Dadan, merupakan contoh bahwa Badan Gizi Nasional tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi nasional. Menurutnya, serangga merupakan salah satu sumber protein bagi beberapa daerah.

Dadan pun mencontohkan beragam sumber protein yang berdasarkan kepada potensi sumber daya lokal. “Ada daerah yang banyak telur, ada yang banyak ikan, seperti itu,” kata Dadan.

Selain variasi protein, Dadan juga tidak menutup kemungkinan adanya variasi menu untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat. Bagi wilayah yang terbiasa memakan jagung, singkong, maupun pisang rebus, maka tidak menutup kemungkinan, nasi dalam menu MBG yang disediakan diganti oleh ketiga hal tersebut.

“Itu contoh, ya, bagaimana keragaman pangan itu bisa diakomodir dalam program makan bergizi,” kata Dadan.

Program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG. Lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan alasan tidak diberikannya susu secara serentak ke semua program makan bergizi gratis. Dadan mengatakan hal itu lantaran 80 persen susu masih impor.

Hal itu disampaikan Dadan dalam diskusi acara Rapimnas PIRA Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025). Dadan mengaku tidak ingin angka impor meningkat dengan pemberian susu ke program makan bergizi.

"Kenapa susu tidak boleh diberikan serempak di seluruh Indonesia? Karena susu kita masih 80 persen impor. Kami ingin susunya berbasis sumber daya lokal, jadi jangan sampai program ini meningkatkan impor juga," ujar Dadan.

Lebih lanjut, Dadan mengatakan 60 persen masyarakat tidak mampu membeli telur dan ayam. Dadan mengatakan kondisi itu mendorong pihaknya memperbanyak stok telur dan ayam, untuk memperbaiki gizi masyarakat.

"Sementara 60 persen itu kekurangan gizi. Ketika Badan Gizi hadir di tengah-tengah, kami beli itu ayam dan telur yang kelebihan itu. Kami salurkan kepada yang tidak mampu," ungkapnya.

"Sehingga nanti kalau sudah berjalan, ini rantai pasok itu harus kita pertimbangkan dengan benar. Jangan sampai kemudian terjadi impor," imbuh Dadan.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi buka suara soal tidak adanya menu susu di program makan bergizi gratis yang dimulai hari ini. Hasan mengatakan keberadaan susu memang tidak diwajibkan setiap hari.

"Susu kan tidak diwajibkan setiap hari, jadi itu tergantung daerahnya, tapi minimal kalau berdasarkan yang saya tanya tadi ke Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mereka itu sekali seminggu susunya. Kalau SPPG (yang saya kunjungi tadi) dia bilang susu itu per hari Jumat, tapi yang di Cimahi yang kita kunjungi susunya di hari Senin," kata Hasan kepada wartawan, Senin (6/1).

Hasan menjelaskan susu memang tidak masuk dalam menu wajib di program ini. Sebab, susu belum merata di setiap daerah.

"Paling sedikit itu seminggu sekali, tidak wajib susu tuh bukan menu wajib, karena suplai susu kan belum merata di setiap daerah," ujarnya.

(amw/maa)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan serangga seperti belalang hingga ulat sagu bisa menjadi bagian dari menu protein untuk program makan bergizi gratis.

Hal tersebut disampaikan Dadan saat menghadiri Rapimnas PIRA Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

"Mungkin saja ada satu daerah yang suka makan serangga, belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," ujar Dadan.

Saat ditemui terpisah, Dadan menyebut protein berupa serangga hanya salah satu contoh.

Sebab, jika anak-anak di suatu daerah biasa makan serangga, maka serangga bisa masuk ke dalam menu makan bergizi gratis di wilayah tersebut.

"Tapi itu contoh bahwa Badan Gizi ini tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi. Nah, isi protein di berbagai daerah itu sangat tergantung potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Jangan diartikan lain ya," paparnya.

"Karena kalau di daerah yang banyak telur, ya telur lah mungkin mayoritas. Yang banyak ikan, ikan lah yang mayoritas, seperti itu," sambung Dadan.

Dadan mencontohkan orang-orang di Halmahera Barat yang biasa makan singkong dan pisang rebus sebagai karbohidrat.

Dia menilai, ini merupakan contoh keragaman pangan yang bisa diakomodir dalam program makan bergizi gratis.

"Karena Badan Gizi Nasional tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi," tegas Dadan.