Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada jajaran Kabinet Merah Putih untuk melakukan penghematan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Caranya dengan melakukan reviu masing-masing atas anggaran belanja di kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pentingnya efisiensi belanja dan fokus pada penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga hingga daerah untuk mendukung prioritas nasional. Salah satunya untuk mendukung terlaksananya Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Prioritas perhatian program kerja dan anggaran K/L untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, menghasilkan dan menghemat devisa, serta mendukung terlaksananya Makan Siang Bergizi," katanya dalam unggahan di Instagram resmi @smindrawati, dikutip Jumat (24/1/2025).

Sri Mulyani menyebut pentingnya terlaksana program MBG untuk membangun anak-anak Indonesia yang sehat dan cerdas. Program yang tidak kalah penting yang juga didorong adalah swasembada pangan dan energi.

"Juga membangun pertahanan negara yang kuat. Pentingnya efisiensi belanja dan fokus penggunaan anggaran K/L dan daerah untuk mendukung prioritas nasional. Dukungan investasi hilirisasi untuk memperkuat perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui APBN dan BUMN," tutur Sri Mulyani.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengaku sedang mengidentifikasi anggaran dalam postur APBN untuk memberikan dana tambahan bagi program MBG. Sebagaimana diketahui, Badan Gizi Nasional (BGN) memperhitungkan kebutuhan tambahan anggaran untuk program MBG mencapai Rp 100 triliun demi mengejar target seluruh anak di Indonesia.

"Ya itu dalam keseluruhan postur APBN akan dipertimbangkan seluruh yang prioritas-prioritas yang pak presiden tetapkan dan akan dicapai dan bagian mana yang untuk akomodasi kebutuhan tambahan itu kita sedang identifikasi dan supaya bisa sesuai dengan prioritas beliau dan kurangi inefisiensi. Keseluruhan postur (APBN) akan kita lihat ya," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1).

Pada hari yang sama Prabowo meneken Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Dalam instruksinya, para menteri Kabinet Merah Putih diminta menyampaikan hasil identifikasi rencana efisiensi anggaran kepada mitra Komisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mendapat persetujuan. Setelah disetujui, diminta melapor kepada Sri Mulyani paling lambat 14 Februari 2025.

Identifikasi rencana efisiensi sekurang-kurangnya bisa terdiri dari 6 pos belanja operasional dan non operasional yakni belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Dalam hal ini kecuali belanja pegawai dan bantuan sosial (bansos).

"Menteri Keuangan untuk melakukan revisi anggaran Kementerian/Lembaga dengan memblokir anggaran dan dicantumkan pada catatan halaman IVA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)," tulis diktum kelima poin c Inpres tersebut.

(fdl/fdl)

Kami bersama dengan pihak-pihak terkait, seperti PT KAI berkomitmen untuk membangun stasiun berkonsep hijau di Lumpang Parayasa

Jakarta (ANTARA) - Kementerian BUMN melalui Perum Perumnas berkomitmen dalam melaksanakan 100 Hari Kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran dengan mendukung program 3 juta rumah, salah satunya melalui capaian pengembangan hunian berkonsep Transit-Oriented Development (TOD) di kota-kota besar dan area sekitarnya.

Direktur Utama Perumnas Budi Saddewa Soediro mengatakan sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan nilai tambah dan aksesibilitas kawasan perumahan di Parung Panjang, Bogor, Perumnas bersama PT KAI, Kementerian BUMN, dan Kementerian Perhubungan merencanakan pelaksanaan ground breaking Stasiun Lumpang pada kuartal I tahun 2025.

Pengembangan hunian landed pertama yang berkonsep TOD tersebut ditandai melalui perencanaan pembangunan Stasiun Lumpang yang terletak di dalam kawasan perumahan Samesta Parayasa. Stasiun ini akan menjadi bagian integral dari pengembangan kawasan hunian sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar.

"Samesta Parayasa bukan hanya hunian, tetapi juga solusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menghadirkan akses transportasi publik yang terintegrasi. Kami bersama dengan pihak-pihak terkait, seperti PT KAI berkomitmen untuk membangun stasiun berkonsep hijau di Lumpang Parayasa," ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Stasiun Lumpang diproyeksikan dapat mengakomodasi 5.160 penumpang per hari, di tahun pertama operasional dengan relasi jalur Stasiun Tanah Abang-Rangkas Bitung.

Lebih lanjut, ia menyebut kedepannya pengembangan Kawasan Samesta Parayasa tentu memerlukan dukungan dari berbagai stakeholder terkait, termasuk pemerintah.

Tidak hanya dalam pembangunan dan pengembangan stasiun, namun juga sarana pendukung lainnya, sehingga dukungan pemerintah menjadi hal yang sangat diapresiasi.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan komitmen Perumnas dalam pengembangan Stasiun Lumpang dan Kawasan Samesta Parayasa, diharapkan dapat menjadi terobosan dalam penyediaan hunian landed berbasis TOD di Indonesia.

Proyek ini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, tetapi juga menjadi langkah maju dalam menciptakan pola hunian dan transportasi yang berkelanjutan.

Selain mengembangkan tiga hunian highrise berkonsep TOD di Jabodetabek, kini Perumnas kembali berinovasi dengan mengembangkan hunian landed berkonsep TOD pertama di Indonesia yang berkonsep hijau di Samesta Parayasa Parung Panjang, Bogor.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Keracunan massal akibat program makan bergizi gratis (MBG) di Sekolah Dasar Negeri Dukuh 03, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (16/1/2025) menjadi sorotan publik.

Sebanyak 40 siswa yang keracunan mengalami mual dan muntah setelah memakan ayam yang dimarinasi dalam menu makanan bergizi.

Kasus ini menjadi evaluasi mendalam bagi Badan Gizi Nasional (BGN).

Demi mencegah peristiwa tersebut terulang, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk bersama-sama mengawasi program perbaikan gizi anak Indonesia ini.

Langkah awal kerja sama ini berupa tanda tangan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Kepala BGN Dadan dan Kepala BPOM Taruna Ikrar yang digelar di Kantor BPOM, Johar Baru, Jakarta Pusat, Kamis (24/1/2025).

Kolaborasi

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, nota kesepahaman ini menjadi awal untuk landasan hukum kerja sama kedua lembaga dalam menjalani program MBG.

"Kita akan melakukan MoU sehingga dengan demikian secara resmi ada semacam landasan hukum dari BPOM bisa bekerja secara bersama-sama," imbuh dia.

Dengan adanya MoU ini, BPOM bisa memberikan dukungan secara maksimal kepada BGN untuk menjalankan program MBG.

Komitmen tersebut, kata Taruna, sudah lama lahir bahkan sejak ia menjadi dewan pakar Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Gibran.

"Kita sudah memikirkan betapa urgennya kebutuhan makan bergizi gratis ini. Kita tahu data yang kita miliki sekarang menunjukkan 21,6 persen anak-anak kita mengalami stunting," kata dia.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan, kerja sama antara BGN dan BPOM sebenarnya sudah terlaksana sejak lama, namun sebatas kerja sama informal.

Ada banyak pegawai profesional BPOM yang juga diperbantukan ke BGN untuk melancarkan program makan gratis ini.

Kali ini, BPOM bisa diminta bekerja sama secara formal karena memiliki rekam jejak mitigasi dan evaluasi aspek higienis yang baik.

"Jadi keterlibatan BPOM sangat penting," ucapnya.

Langkah pencegahan

Taruna mengatakan, setidaknya ada enam tugas BPOM dalam nota kesepahaman yang telah ditandatangani tersebut.

Pertama, tugas pencegahan atau preventif dengan cara menggerakkan BPOM di tingkat daerah untuk memberikan edukasi makanan yang sehat dan higienis kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai tempat mengolah makanan.

Kedua, terkait pengawasan, Taruna menyebut pengawasan dilakukan dengan cara mengambil sampel bahan pangan dan mengawasi proses penyimpanan bahan pangan.

"Kami akan turun secara sampling dari bahan-bahan yang dipakai itu, ada enggak yang punya makanan yang sudah basi atau tidak. Kan itu bisa dicek, apakah sayurnya, lauk pauknya, dan sebagainya, walaupun tidak semua, tapi kan sampling. Kita punya pengalaman untuk sampling tersebut," imbuh dia.

Tahap ketiga adalah monitoring yang dilakukan pada tahap distribusi makanan.

Keempat, BPOM akan melakukan pengembangan laboratorium sebagai langkah menyiapkan mitigasi keracunan makanan.

Kelima, mitigasi itu sendiri. BPOM akan membuat perencanaan penanganan kejadian luar biasa keracunan akibat MBG, termasuk peta setiap lembaga yang terlibat jika terjadi keracunan massal seperti peristiwa di Sukoharjo beberapa waktu lalu.

Pemetaan petugas kesehatan hingga fasilitas kesehatan menjadi penting dalam mitigasi tersebut.

Terakhir adalah tanggap darurat. Jika setelah pencegahan hingga mitigasi dilakukan, tetapi masih ada yang keracunan, upaya tanggap darurat harus dilakukan.

"Ada proses penyelamatan, jangan sampai (keracunan) berakibat fatal, dia diare, dia apa, terus akhirnya jadi gagal ginjal dan dia mati," imbuh dia.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dijalankan saat Ramadhan, namun bentuk makanan yang disediakan berbeda.

"Jadi bentuk makanannya tidak masak segar, tetapi kita akan siapkan makanan-makanan yang bergizi yang memang pantas juga untuk berbuka, contohnya susu, kemudian ada kurma, ada buah," kata Dadan Hindayana usai penandatanganan nota kesepahaman bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), di Jakarta, Kamis.

Dadan mengatakan bahwa jenis makanan yang diberikan berbeda, tergantung satuan pendidikannya. Dia mencontohkan, satuan pelayanan makan makanan bergizi di pesantren ada di pesantren, sehingga saat berbuka, makanan dapat disajikan saat itu.

"Namun, bagi yang mungkin di sekolah, makanannya dibawa pada saat pulang sekolah," kata dia.

BPOM dan BGN menjalin kerja sama guna meningkatkan pengawasan serta mitigasi kejadian luar biasa dalam MBG. Menurut dia, keterlibatan BPOM dalam hal ini sangat penting, mengingat masifnya kegiatan ini.

"Karena masaknya hampir setiap hari, selama seminggu, dan akan langsung selama setahun. Jadi ini kegiatan yang tidak pernah berhenti," ujar dia.

Dadan mengatakan, terdapat empat aspek yang diutamakan, dua di antaranya yaitu kebersihan atau higienis serta keamanan pangan, yang menjadi ranah otoritas BPOM. BPOM, kata dia, memiliki pengalaman dalam memitigasi kejadian luar biasa, misalnya dalam hal keracunan pangan.

Dia menyebutkan bahwa MBG merupakan upaya intervensi agar anak tumbuh secara baik, karena terdapat dua masa di mana pertumbuhan berjalan optimal, yakni 1.000 hari pertama kehidupan dan usia 8-17 tahun.

Adapun program tersebut, kata dia, akan mencakup 82,9 juta orang, yang dilayani melalui 30 ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Sampai sekarang baru ada 244 satuan pelayanan yang tersebar di 33 provinsi. Pada saat kami launching itu baru 190 di 26 provinsi, hari ini sudah di 33 provinsi," katanya.

"Alhamdulillah sudah berjalan, sebagian besar umum lancar, tetapi tentu saja kami sangat membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk dari BPOM, karena BPOM bisa memitigasi, kemudian mengevaluasi mulai dari aspek higienis sampai dari aspek keamanan pangan," katanya.

Selain menyehatkan, program tersebut diharapkan dapat memberikan dampak perekonomian positif di daerah-daerah, mengingat setiap satuan pelayanan akan mengolah uang sekitar Rp8-10 miliar per tahun.

"Sekitar 85 persen uang itu digunakan untuk membeli bahan baku yang berasal dari pertanian, dan 10,5 persen untuk membayar ibu-ibu yang tadinya menganggur supaya bisa bekerja. Jadi ini efek ekonominya akan sangat besar sekali. Dan karena ini kegiatan yang sangat besar, yang berlangsung setiap hari, memang kemudian butuh keterlibatan semua pihak," katanya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BGN: MBG tetap jalan saat Ramadhan

Jakarta: Manado merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Utara. Wilayah ini terus berkembang dalam sektor properti, seperti transportasi yang cukup memadai mulai dari transportasi udara, laut, dan darat.

Manado banyak dilirik untuk dijadikan tempat tinggal, hunian di kota ini pun beragam dari yang terjangkau hingga yang elit sekalipun. Selain itu, Manado memiliki banyak destinasi wisata yang memukau, yakni Taman Nasional Bunaken.

Jika kamu tertarik membeli rumah di Manado, berikut ini ada banyak pilihan dan variasi harga mulai dari Rp146 juta. Berikut lima rekomendasi rumah murah di Manado yang dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Manado

Rumah subsidi di Kota Manado. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Puri Manado Permai

Perumahan ini terletak di Bengkol, Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara dibangun oleh Cipta Permai Sejati. Perumahan ini memiliki 54 unit tipe subsidi dibanderol mulai dari Rp168 juta.

Ada dua tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 105 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi rangka atap genteng baja ringan dan penutup atap genteng metal, serta dinding hollow brick, plester, aci, cat. Lantai keramik 30x30 dan pondasi pasangan batu belah.

2. Perumnas Taman Mapanget Raya

Perumahan yang terletak di Mapanget Barat, Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara. Perumahan ini dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional.

Perumahan ini hanya memiliki 919 unit dengan tipe subsidi. Adapun harga rumah subsidi seharga Rp146 juta.

Terdapat lima tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 98 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa atap seng gelombang dan dinding holow brick. Lantai keramik dan pondasi menerus.

3. Griya Mapanget Lestari

Perumahan yang terletak di Bengkol, Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara ini dibangun oleh Bangun Minanga Lestari. Perumahan ini memiliki 165 unit tipe rumah subsidi.

Hanya ada satu tipe rumah subsidi yang ditawarkan dengan harga Rp168 juta. Rumah tersebut memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 84 meter persegi serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa atap baja ringan, dinding beton bertulang, lantai keramik, serta pondasi batu belah.

4. Perum Bukit Pesona Singkil

Perumahan subsidi ini terletak di Singkil Dua, Singkil, Kota Manado, Sulawesi Utara dibangun oleh AMRI Sejahtera. Perumahan ini memiliki 44 unit tipe subsidi dibanderol mulai dari Rp156,5 juta.

Ada empat tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 84 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap seng gelombang, dinding hollowbrick, lantai keramik, dan pondasi batu alam.

5. Citraloka Buha

Perumahan ini terletak di Buha, Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara. Perumahan yang dibangun oleh Bantic Tetap Jaya menawarkan 70 unit rumah tipe subsidi seharga Rp173 juta.

Ada dua tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 98 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah subsidi berupa atap baja ringan genteng metal, dinding fulbrick plester aci cat. Lantai keramik 40x40 dan pondasi batu belah. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Bangka -

Pemprov Bangka Belitung (Babel) masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pengaplikasian anggaran makan bergizi gratis (MBG). Pemprov memerlukan anggaran Rp 128 miliar untuk kebutuhan MBG tingkat SMA/SMK di Babel.

Hal tersebut diungkapkan Pj Sekda Babel Fery Afriyanto ketika mengikuti rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait anggaran Program MBG dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

"Untuk mempersiapkan program ini dibutuhkan anggaran sebesar Rp 128 miliar untuk seluruh siswa SMA/SMK di Babel. Jumlahnya ada sekitar 40.000 siswa," kata Fery, Kamis (23/1/2025).

Fery menjelaskan anggaran makan bergizi gratis atau MBG tersebut akan didukung dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Ia menyebut Pemprov juga telah melaksanakan rapat bersama badan gizi nasional.

"Tiga hari yang lalu kita sudah melakukan rapat bersama Badan Gizi Nasional, Satuan Pelaksana (Satpel) Babel yang sedang persiapan. Mereka sampaikan juga bahwa program nasional ini didukung APBN juga," jelasnya.

Selain dari APBN, lanjut Fery, program ini juga meminta dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun seperti apa pelaksanaannya, Pemprov masih menunggu Juknis dari Kemendagri.

"Kita dapat informasi dari Kemendagri, mereka meminta dukungan dalam APBD setiap daerah untuk mendukung program nasional makan gizi gratis. Kita akan mensupport program tersebut," sebutnya.

"Namun, kita masih menunggu juknisnya seperti apa dari Kemendagri agar program tersebut dapat kita laksanakan," tambahnya.

(mud/mud)

Trenggalek -

Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) Jawa Timur Ade Imam Sugianto berkunjung ke Sekolah Luar Biasa (SLB) dan TK Bhayangkari 1 Trenggalek. Ia memberikan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan meresmikan taman lalu lintas.

Istri Kapolda Jatim Imam Sugianto tersebut melihat langsung proses belajar mengajar yang berlangsung di SLB maupun TK. Pihaknya mengapresiasi kinerja para guru yang telah bekerja secara maksimal untuk memberikan pendidikan terbaik, terutama bagi anak-anak berkebutuhan khusus di SLB.

Ade pun memberikan semangat kepada anak-anak SLB untuk terus belajar, meskipun memiliki kebutuhan khusus.

"Anak-anakku, teruslah berkarya, raih prestasi yang membanggakan dan wujudkan impian kalian," kata Ade Imam, Kamis (23/1/2025).

Kunjungan Ketua YKB Jatim tersebut juga menyalurkan program MBG kepada pelajar di SLB maupun TK Bhayangkari, serta bantuan sosial kepada guru dan karyawan sekolah. Upaya itu merupakan bentuk komitmen Bhayangkari untuk mendukung program pemerintah.

"Wujud nyata dukungan kami terhadap program pemerintah, khususnya makan siang bergizi yang diperuntukkan bagi anak-anak sekolah," ujarnya.

Fasilitas pendidikan di TK Bhayangkari Trenggalek juga tak luput menjadi perhatian. Kini, sekolah di bawah Yayasan Kemala Bhayangkari tersebut memiliki sarana pembelajaran berupa taman lalu lintas. Taman tersebut merupakan replika berbagai pengetahuan terkait lalu lintas dan jalan raya.

Sementara itu Kapolres Trenggalek AKBP Indra Ranudikarta menyambut baik kunjungan Ketua YKB Jatim. Perhatian istri Kapolda Jatim tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi dan semangat bagi seluruh guru maupun murid.

"Semoga para guru dan anak-anak semakin semangat dalam proses belajar mengajar. Ilmu yang didapatkan di sini kelak akan berguna bagi anak-anak semua," kata Indra.

(irb/hil)

JAKARTA, KOMPAS.com - Turkiye dan Singapura berminat mendukung program 3 juta rumah.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Turkiye berminat membangun 50.000 rumah, sedangkan Singapura sebanyak 100.000 rumah.

Sedangkan dalam waktu dekat, pemerintah akan melakukan penandatanganan kerja sama dengan Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), untuk pembangunan 1 juta rumah.

"Nanti tanggal 31 Januari 2025, Insya Allah, nanti disaksikan oleh Presiden di Istana nanti dari Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, itu nanti 1 juta perumahan," kata Hashim, dikutip dari keterangan resmi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Untuk itu, Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah melakukan pertemuan dengan Duta Besar UEA Abdulla Salem Al-Dhaheri di kantor Kedutaan UEA, Jakarta, Selasa (20/1/2025).

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari ketertarikan Pemerintah UEA untuk ikut serta berinvestasi dalam pembangunan di sektor perumahan.

"Ini adalah bentuk tindak lanjut rencana kerja sama pembangunan rumah untuk rakyat dan bagian dari gotong royong dalam program 3 juta rumah," tutur Fahri.

Sebelumnya, ada Qatar yang telah menunjukkan komitmennya untuk ikut mewujudkan mimpi membangun 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini ditandai lewat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) komitmen investasi oleh Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/12025).

Qatar akan berinvestasi untuk proyek pembangunan 1 juta unit rumah di perkotaan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Qatar kemarin kita sudah tanda tangan 1 juta unit. Hari berikutnya saya bertemu dengan pejabat resmi dari Kantor Perdana Menteri Qatar, menyebut komitmen tambahan 5 juta unit," ungkap Fahri.

Artinya, Qatar telah menyatakan minatnya untuk berkontribusi menyukseskan program 3 juta rumah dengan membangun 6 juta rumah di Indonesia.

Mensesneg RI Prasetyo Hadi tak menutup opsi penghematan APBN 2025 yang tertuang di Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 dialihkan untuk pembiayaan program makan bergizi gratis.

Prasetyo mengatakan program MBG kini telah berjalan baik. Namun, ia menekankan Presiden Prabowo Subianto meminta agar penerima manfaat program itu kian merata ke depan.

"Nanti kita lihat ya. Sebagaimana yang saudara-saudara ketahui. Ini alhamdullilah MBG sudah berjalan. Namun presiden merasa agar bisa juga segera mungkin itu bisa peneirma manfaatnya lebih banyak dan merata lagi," kata Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (23/1).

Ia menyebut hal itu pun berkelindan dengan konsekuensi kebutuhan penambahan biaya.

"Sehingga dari hasil penghematan kemarin kita lakukan ada kemungkinan juga diprioritaskan untuk program MBG," ucapnya.

Prasetyo menyampaikan Inpres itu mengandung semangat agar seluruh kementerian/lembaga menggunakan anggarannya secara efektif dan efisien.

Ia menekankan arahan Prabowo ialah seluruhnya harus berhemat dan lebih selektif lagi dalam mengadakan kegiatan.

"Jadi ya memang pada akhirnya akan jadi penyesuaian di kementerian dan lembaga gitu sebagai sebuah konsekuensi," ujar dia.

Prasetyo pun menekankan tak ada K/L yang keberatan akan itu. Seluruhnya, patuh atas intruksi Presiden Prabowo.

"Yang disampaikan presiden kemarin seperti seminar, studi banding, kunjungan kerja itu sebisa mungkin dikurangi. Kemudian perjalanan dinas sekian puluh triliun kalau kita bisa menghemat kan bisa dipakai sesuatu yang produktif," ucapnya.

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut program makan bergizi gratis (MBG) akan tetap dilaksanakan selama bulan Ramadan. Rencananya, makanan MBG akan diberikan pada anak untuk dibawa pulang sebagai menu buka puasa.

Dadan memastikan bahwa menu makanan yang nantinya disiapkan akan tetap sesuai memenuhi standar gizi bagi anak-anak.

"Program makan bergizi gratis itu akan dilakukan dalam satu tahun, jadi ketika bulan puasa tiba, ketika anak sekolah, maka kemudian pada saat pulang mereka akan membawa makanan yang untuk dimakan saat buka puasa," kata Dadan ketika ditemui awak media di Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).

Jenis menu yang diberikan masih sama berupa makanan ready to eat yang siap dikonsumsi oleh masyarakat. Namun, Dadan menuturkan bahwa mungkin juga nantinya MBG selama bulan Ramadan juga dikombinasikan dengan susu, kurma, dan buah-buahan lain.

Untuk anak-anak yang sekolah di pesantren, makanan tersebut bisa disajikan secara langsung saat buka puasa.

"Jadi program makan bergizi akan tetap berlangsung selama puasa. Bagi mereka yang di pesantren, kan satuan pelayanannya kan ada di pesantren, jadi saat buka makanannya disajikan saat buka, tapi bagi yang dikirim ke sekolah, makananya dibawa saat pulang sekolah," tandasnya.

(avk/kna)

PALOPO, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalokasikan anggaran Rp 78 miliar untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Gubernur Sulsel Fadjry Djufri mengakui bahwa alokasi anggaran sebesar Rp 78 miliar masih tergolong kecil dan belum mencukupi.

"Alhamdulillah Pemprov Sulsel mengalokasikan anggaran Rp78 miliar. Diharapkan nanti Pemerintah Kabupaten dan Kota mengalokasikan anggaran," kata Fadjry saat meninjau uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 5 Salamae, Kota Palopo, Kamis (23/1/2025).

"Tahun ini adalah tahun pertama kita memulai program bapak presiden RI Prabowo Subianto. Pasti belum cukup, tapi kan nanti mudah-mudahan tahun 2026 semoga kita bisa siapkan," sambungnya.

Fadjry menjelaskan bahwa untuk menjangkau seluruh siswa di Sulsel, anggaran yang ada memerlukan dukungan tambahan dari pemerintah kabupaten dan kota.

Ia optimistis jika seluruh pihak berpartisipasi, maka program ini dapat memenuhi kebutuhan seluruh siswa.

"Nanti kalau semua berpartisipasi, Bupati dan Wali Kota, saya yakin kita bisa penuhi," imbuhnya.

Dukungan Guru dan Kepala Sekolah

Guru dan Kepala Sekolah SDN 5 Salamae menyambut baik program ini dan berharap MBG dapat berjalan secara berkelanjutan.

Mulianah, guru kelas I, menyatakan bahwa program ini sangat membantu memenuhi kebutuhan gizi siswa.

"Mudah-mudahan hari ini program makan bergizi gratis yang pertama diujicobakan bapak Gubernur Sulsel bisa seterusnya berjalan," harapnya.

Kepala Sekolah Nursalim menambahkan bahwa makanan yang disediakan dalam program MBG dirancang dengan kandungan gizi yang sudah terukur.

"Makanan gratis ini bukan seperti makan biasanya, tetapi sudah terukur kadar gizi yang ada di dalamnya. Semoga dengan program MBG ini bisa membawa perubahan dan dapat menjadikan anak-anak menjadi generasi emas di tahun 2045 mendatang," katanya.

Sebanyak 475 siswa di SDN 5 Salamae, dari kelas 1 hingga kelas 6, menikmati uji coba program ini.

Menu yang disajikan meliputi nasi, lauk berupa telur atau daging, sayuran, buah, dan susu, yang dirancang sesuai dengan kebutuhan gizi anak.

KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap berjalan selama bulan Ramadhan dengan sajian yang berbeda.

"Jadi, bentuk makanannya tidak masakan segar, tetapi kami akan siapkan makanan-makanan yang bergizi yang memang pantang juga untuk berbuka. Contohnya, susu, kemudian ada kurma, ada buah," kata Dadan seperti yang dikutip dari Antara pada Kamis (23/1/2025).

Dadan menjelaskan bahwa jenis makanan yang diberikan berbeda, tergantung satuan pendidikannya.

Dia mencontohkan, satuan pelayanan makan makanan bergizi di pesantren ada di pesantren, sehingga saat berbuka, makanan dapat disajikan saat itu.

"Namun, bagi yang mungkin di sekolah, makanannya dibawa pada saat pulang sekolah," ujarnya.

Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) ini menyampaikan hal ini usai penandatanganan nota kesepahaman bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jakarta pada Kamis.

Program MBG kerja sama dengan BPOM

BPOM dan BGN menjalin kerja sama guna meningkatkan pengawasan serta mitigasi kejadian luar biasa dalam MBG.

Menurut dia, keterlibatan BPOM dalam hal ini sangat penting, mengingat masifnya kegiatan program MBG.

"Karena masaknya hampir setiap hari, selama seminggu, dan akan langsung selama setahun. Jadi, ini kegiatan yang tidak pernah berhenti," ucapnya.

Dadan mengatakan bahwa terdapat empat aspek yang diutamakan, dua di antaranya yaitu kebersihan atau higienitas, serta keamanan pangan, yang menjadi ranah otoritas BPOM.

Menurutnya, BPOM memiliki pengalaman dalam memitigasi kejadian luar biasa, misalnya dalam hal keracunan pangan.

Dia mengungkapkan juga bahwa program Makan Bergizi Gratis merupakan upaya intervensi agar anak tumbuh secara baik, karena terdapat dua masa di mana pertumbuhan berjalan optimal, yakni 1.000 hari pertama kehidupan dan usia 8-17 tahun.

Adapun program MBG, kata dia, menargetkan 82,9 juta orang yang dilayani melalui 30 ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Sampai sekarang baru ada 244 satuan pelayanan yang tersebar di 33 provinsi. Pada saat kami launching itu baru 190 di 26 provinsi, hari ini sudah di 33 provinsi," ungkapnya.

"Alhamdulillah sudah berjalan, sebagian besar lancar, tetapi tentu saja kami sangat membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk dari BPOM, karena BPOM bisa memitigasi, kemudian mengevaluasi mulai dari aspek higienis sampai dari aspek keamanan pangan," lanjutnya.

Selain menyehatkan, program MBG diharapkan dapat memberikan dampak positif pada perekonomian di daerah-daerah, karena setiap satuan pelayanan akan mengolah uang sekitar Rp8-10 miliar per tahun.

Ia merinci bahwa sekitar 85 persen uang itu digunakan untuk membeli bahan baku yang berasal dari pertanian, dan 10,5 persen untuk membayar SPPG yang mungkin semula para ibu yang menganggur.

"Jadi ini efek ekonominya akan sangat besar sekali. Dan karena ini kegiatan yang sangat besar, yang berlangsung setiap hari, memang kemudian butuh keterlibatan semua pihak," ucapnya.