Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Wakil Menteri BUMN Donny Oskaria, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menggelar di Kementerian Keuangan tadi malam. Rapat tersebut melanjutkan pembahasan soal pembiayaan Program 3 Juta Rumah.

Perry mengungkapkan dukungan dari Bank Indonesia berupa insentif likuiditas senilai Rp 80 triliun untuk bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR). Kemudian, Bank Indonesia akan membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang bakal diterbitkan oleh Kementerian Keuangan untuk pendanaan program asta cita, termasuk Program 3 Juta Rumah.

"Dukungan juga pendanaan dari Bank Indonesia adalah melalui pembelian SBN dari pasar sekunder. Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan yang dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari Covid tapi juga untuk pendanaan program-program perumahan," ujar Perry Kementerian Keuangan, Jumat (20/2/2025).

Sementara itu, Ara menegaskan nilai SBN yang sudah disepakati berjumlah besar. Namun, ia belum bisa mengungkapkan jumlahnya.

"Kami sepakat, tadi kami belum menyampaikan angkanya dulu. Sudah kita mengkonsolidasikan ke semua pihak, supaya semua aturannya, tapi saya bisa pastikan jumlahnya besar," ujar Ara di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (20/2/2025).

Ara mengaku sudah empat kali berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia dalam dua minggu untuk menggodok pembiayaan terkait likuiditas. Menurutnya, ini merupakan dukungan besar Bank Indonesia serta terobosan untuk sektor properti.

Selanjutnya, ia akan melaporkan hasil rapat kepada Presiden Prabowo Subianto. Kemudian, ia juga akan rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Saya akan langsung laporkan kepada Bapak Presiden Prabowo. Nanti kita alokasikan, tentu bagaimana rumah untuk MBR, itu tentu adalah salah satu prioritas yang paling utama," imbuhnya.

Di samping itu, Sri Mulyani mengatakan sudah ada cukup banyak instrumen untuk mendukung program perumahan dari segi fiskal. Untuk fasilitas likuiditas, pembiayaan perumahan (FLPP) disalurkan oleh BP Tapera melalui perbankan.

Ia mengatakan sumber dana FLPP berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan suku bunga rendah. Lalu, Kementerian Keuangan juga memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

"Itu juga dananya diblend kepada perbankan. Tujuannya terutama untuk masyarakat berpendapatan rendah. Ini untuk rumah yang MBR, masyarakat berpendapatan rendah, itu memang akan menikmati subsidi. Sehingga biaya dari dananya tadi harus berasal dari dana yang paling murah yaitu dari APBN langsung," kata Sri Mulyani.

Lalu, ia juga mengatakan akan meningkatkan kemampuan MBR untuk membeli rumah dengan menerbitkan SBN perumahan. SBN tersebut akan dialokasikan untuk pembiayaan MBR.

"Sebetulnya mekanisme modifikasi dari FLPP yang akan di-scale up atau akan ditingkatkan volumenya. Kami juga dalam hal ini untuk bisa tadi bekerja sama nanti dengan Bank Indonesia, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan dengan Bank Himbara menggunakan kredit tadi dari GWM (giro wajib minimum) yang diturunkan yaitu fasilitas kredit sebanyak Rp 80 triliun," imbuhnya.

Sebagai informasi, rapat tersebut juga turut dihadiri oleh Wamen Keuangan Suahasil Nazara dan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun.

Sebelumnya, Ara menyampaikan akan ada rapat tertutup lanjutan untuk membahas dukungan likuiditas untuk pembiayaan program perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kementerian Keuangan pada Kamis (20/2). Rapat ini bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Sri Mulyani.

Selain itu, Perry, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, hingga Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu juga akan hadir dalam pertemuan ini.

"Besok kami jam 4 akan bertemu lagi. Untuk kami pastikan, pada waktunya akan kami umumkan. Mudah-mudahan besok sudah jelas. Prosedurnya jelas," kata Ara kepada awak media di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu malam (19/2/2024).

Pertemuan sore itu pun akan menjadi pertemuan kesekian antara ketiga kementerian tersebut. Bahasannya juga perihal dukungan Bank Indonesia yang akan memberikan tambahan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR).

"Kemarin kami bertemu jam 2 siang dan hari ini kami membicarakan menindaklanjuti support daripada Bank Indonesia melalui relaksasi giro wajib minimum yang tujuannya agar bisa digunakan untuk sektor perumahan dalam rangka menyukseskan pembangunan dan renovasi 3 juta rumah," ungkap Ara.

Ara melaporkan mereka telah menyiapkan tim teknis yang dipimpin Suahasil. Perwakilan dari Kementerian BUMN dan PKP pun akan bergabung dalam tim untuk membantu program tersebut.

"Tim teknis bekerja malam ini, dipimpin Pak Suahasil dan unsur dari BUMN ada, dari Departemen PKP, Perumahan dan Kawasan Pemikiman ada, Departemen Keuangan yang mengordinir di sini dan juga dari Bank Indonesia. Supaya bagaimana nanti prosedur dan detailnya itu disiapkan," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkap dukungan insentif Kebijakan Likuiditas Mikroprudensial (KLM) Bank Indonesia hingga Rp80 triliun salah satunya bakal diguyurkan untuk mendukung program perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Ara menjelaskan, salah satunya dukungan likuiditas jumbo itu bakal disalurkan untuk menambah dukungan pembiayaan perumahan melalui skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau KPR FLPP.

“Nanti kita alokasikan tentu bagaimana ramah untuk MBR, itu tentu adalah salah satu prioritas paling utama. MBR salah satu produknya adalah FLPP,” kata Ara saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Kamis (20/2/2025) malam.

Pasalnya, Ara menegaskan program FLPP menjadi salah satu dukungan pembiayaan perumahan MBR yang dinilai cukup banyak diminati.

Selain itu, FLPP juga diklaim menjadi salah satu program yang memiliki kepastian tinggi baik bagi masyarakat penerima, developer maupun industri perbankan.

“Selama ini [program FLPP] saya melihat bagaimana kredit macetnya tidak terlalu besar, masih bisa di-manage,” tegas Ara.

Untuk diketahui sebelumnya, Bank Indonesia (BI) menyatakan bakal menaikkan insentif kebijakan likuiditas mikroprudensial (KLM) hingga Rp80 triliun untuk mendukung program 3 Juta Rumah.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengatakan bahwa kenaikan insentif akan dilakukan secara bertahap sebagai bentuk dukungan bank sentral terhadap program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami menyediakan [KLM] sekarang adalah Rp23,19 triliun. Dari diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” katanya dalam konferensi pers di Gedung BI, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) untuk membiayai program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Keputusan ini diambil dalam rapat lanjutan Pembiayaan Program 3 Juta Rumah yang digelar di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

"Kami berdiskusi untuk meningkatkan dukungan kepada MBR dengan menerbitkan SBN perumahan yang akan dialokasikan terutama untuk pembiayaan program ini," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers.

Dukungan Pembiayaan Perumahan

Selain program 3 juta rumah, pemerintah selama ini juga aktif membiayai sektor perumahan MBR.

Salah satunya melalui fasilitas kredit perumahan yang bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Himpunan Milik Negara (Himbara).

"Dengan ini, kita berharap bisa meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membeli rumah, baik dengan fasilitas MBR maupun yang komersial," ujar Sri Mulyani.

Pemerintah juga telah mengalokasikan Rp 18 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Program FLPP dikombinasikan dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) di PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) untuk mendukung 220.000 MBR dengan skema pinjaman bunga 5 persen selama 20 tahun.

"Subsidi ini ditujukan bagi masyarakat berpendapatan rendah, sehingga sumber dananya harus berasal dari yang paling murah, yaitu APBN langsung," jelas Sri Mulyani.

Inovasi Pembiayaan Kreatif

Ke depan, Kemenkeu akan terus mengembangkan inovasi pembiayaan kreatif bersama kementerian dan lembaga lain.

Tujuannya, agar pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat tetap berjalan tanpa membebani APBN secara berlebihan.

"Kami akan mengembangkan pembiayaan kreatif, sehingga disiplin fiskal tetap terjaga, tetapi tetap responsif dan mampu mendukung sektor lain selain perumahan," ujar Sri Mulyani.

Rapat ini turut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memastikan bahwa penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Perumahan akan berjumlah besar, sebagai upaya mendukung Program 3 Juta Rumah sebagaimana Astacita.

"Kami sepakat belum menyampaikan angkanya dulu, sesudah kami mengkonsolidasikan ke semua pihak. Tapi, saya pastikan jumlahnya besar dan ini menunjukkan dukungan Bank Indonesia (BI) untuk sektor perumahan, dan ini suatu langkah terobosan. Pada waktunya kita nanti akan rapat di DPR dan juga pada pihak yang perlu kami laporkan," ujar Menteri Ara di Gedung Kementerian Keuangan Jakarta, Kamis.

Ia mengapresiasi upaya Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) dalam mencari solusi terkait instrumen keuangan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Ini suatu bukti nyata bahwa otoritas fiskal dan moneter itu bagian dari NKRI. Bagaimana moneter di BI, pemerintahnya juga kami-kami. Kami sangat di-support dari teman- teman DPR," ujar Ara.

Ia menjelaskan bahwa backlog bidang perumahan saat ini sebanyak 9,9 juta rumah, ditambah rumah yang perlu direnovasi atau tidak layak huni sekitar 25 juta rumah.

Sehingga, menurut dia, dibutuhkan kreativitas dan terobosan yang benar sesuai aturan dan cepat.

Dalam kesempatan sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan akan meningkatkan kemampuan dalam mendukung Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dengan penerbitan SBN Perumahan yang nanti dialokasikan terutama dalam pembiayaan MBR.

"Sebenarnya ini mekanisme modifikasi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan di scale up atau ditingkatkan," ujar Sri Mulyani.

Selain penerbitan SBN, Ia menjelaskan bahwa dari sisi fiskal telah ada berbagai inovasi instrumen keuangan bagi sektor perumahan, di antaranya melalui FLPP yaitu fasilitas likuiditas yang sumber dananya dari APBN dengan suku bunga rendah. yang disalurkan oleh BP Tapera kemudian melalui perbankan.

Kemudian, lanjutnya, juga pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF), yang dananya di blend kepada perbankan dengan tujuan utama untuk MBR.

"Ini untuk rumah MBR itu memang akan menikmati subsidi, sehingga biaya dana yang tadi harus berasal dari dana yang paling murah yaitu APBN langsing," ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, dari sisi moneter, Bank Indonesia (BI) mendorong kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) dengan menurunkan giro wajib minimum (GWM) perbankan, atau menambah insentif likuiditas dari semula 4 persen menjadi 5 persen dana pihak ketiga (DPK).

"Di antaranya itu untuk insentif likuiditas ke program perumahan dari sekarang Rp23,19 triliun akan dinaikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memastikan bahwa penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Perumahan akan berjumlah besar, sebagai upaya mendukung Program 3 Juta Rumah sebagaimana Astacita.

"Kami sepakat belum menyampaikan angkanya dulu, sesudah kami mengkonsolidasikan ke semua pihak. Tapi, saya pastikan jumlahnya besar dan ini menunjukkan dukungan Bank Indonesia (BI) untuk sektor perumahan, dan ini suatu langkah terobosan. Pada waktunya kita nanti akan rapat di DPR dan juga pada pihak yang perlu kami laporkan," ujar Menteri Ara di Gedung Kementerian Keuangan Jakarta, Kamis.

Ia mengapresiasi upaya Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) dalam mencari solusi terkait instrumen keuangan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Ini suatu bukti nyata bahwa otoritas fiskal dan moneter itu bagian dari NKRI. Bagaimana moneter di BI, pemerintahnya juga kami-kami. Kami sangat di-support dari teman- teman DPR," ujar Ara.

Ia menjelaskan bahwa backlog bidang perumahan saat ini sebanyak 9,9 juta rumah, ditambah rumah yang perlu direnovasi atau tidak layak huni sekitar 25 juta rumah.

Sehingga, menurut dia, dibutuhkan kreativitas dan terobosan yang benar sesuai aturan dan cepat.

Dalam kesempatan sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan akan meningkatkan kemampuan dalam mendukung Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dengan penerbitan SBN Perumahan yang nanti dialokasikan terutama dalam pembiayaan MBR.

"Sebenarnya ini mekanisme modifikasi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan di scale up atau ditingkatkan," ujar Sri Mulyani.

Selain penerbitan SBN, Ia menjelaskan bahwa dari sisi fiskal telah ada berbagai inovasi instrumen keuangan bagi sektor perumahan, di antaranya melalui FLPP yaitu fasilitas likuiditas yang sumber dananya dari APBN dengan suku bunga rendah. yang disalurkan oleh BP Tapera kemudian melalui perbankan.

Kemudian, lanjutnya, juga pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF), yang dananya di blend kepada perbankan dengan tujuan utama untuk MBR.

"Ini untuk rumah MBR itu memang akan menikmati subsidi, sehingga biaya dana yang tadi harus berasal dari dana yang paling murah yaitu APBN langsing," ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, dari sisi moneter, Bank Indonesia (BI) mendorong kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) dengan menurunkan giro wajib minimum (GWM) perbankan, atau menambah insentif likuiditas dari semula 4 persen menjadi 5 persen dana pihak ketiga (DPK).

"Di antaranya itu untuk insentif likuiditas ke program perumahan dari sekarang Rp23,19 triliun akan dinaikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo.

saya pastikan jumlahnya besar dan ini menunjukkan dukungan Bank Indonesia (BI) untuk sektor perumahan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memastikan bahwa penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Perumahan akan berjumlah besar, sebagai upaya mendukung Program 3 Juta Rumah sebagaimana Astacita.

"Kami sepakat belum menyampaikan angkanya dulu, sesudah kami mengkonsolidasikan ke semua pihak. Tapi, saya pastikan jumlahnya besar dan ini menunjukkan dukungan Bank Indonesia (BI) untuk sektor perumahan, dan ini suatu langkah terobosan. Pada waktunya kita nanti akan rapat di DPR dan juga pada pihak yang perlu kami laporkan," ujar Menteri Ara di Gedung Kementerian Keuangan Jakarta, Kamis.

Ia mengapresiasi upaya Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) dalam mencari solusi terkait instrumen keuangan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Ini suatu bukti nyata bahwa otoritas fiskal dan moneter itu bagian dari NKRI. Bagaimana moneter di BI, pemerintahnya juga kami-kami. Kami sangat di-support dari teman- teman DPR," ujar Ara.

Ia menjelaskan bahwa backlog bidang perumahan saat ini sebanyak 9,9 juta rumah, ditambah rumah yang perlu direnovasi atau tidak layak huni sekitar 25 juta rumah.

Sehingga, menurut dia, dibutuhkan kreativitas dan terobosan yang benar sesuai aturan dan cepat.

Dalam kesempatan sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan akan meningkatkan kemampuan dalam mendukung Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dengan penerbitan SBN Perumahan yang nanti dialokasikan terutama dalam pembiayaan MBR.

"Sebenarnya ini mekanisme modifikasi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan di scale up atau ditingkatkan," ujar Sri Mulyani.

Selain penerbitan SBN, Ia menjelaskan bahwa dari sisi fiskal telah ada berbagai inovasi instrumen keuangan bagi sektor perumahan, di antaranya melalui FLPP yaitu fasilitas likuiditas yang sumber dananya dari APBN dengan suku bunga rendah. yang disalurkan oleh BP Tapera kemudian melalui perbankan.

Kemudian, lanjutnya, juga pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF), yang dananya di blend kepada perbankan dengan tujuan utama untuk MBR.

"Ini untuk rumah MBR itu memang akan menikmati subsidi, sehingga biaya dana yang tadi harus berasal dari dana yang paling murah yaitu APBN langsing," ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, dari sisi moneter, Bank Indonesia (BI) mendorong kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) dengan menurunkan giro wajib minimum (GWM) perbankan, atau menambah insentif likuiditas dari semula 4 persen menjadi 5 persen dana pihak ketiga (DPK).

"Di antaranya itu untuk insentif likuiditas ke program perumahan dari sekarang Rp23,19 triliun akan dinaikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) perumahan sebagai bagian dari upaya mendukung program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan pemerintahan Prabowo - Gibran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa penerbitan SBN perumahan ini akan dialokasikan khusus untuk pembiayaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) ini dengan penerbitan SBN perumahan yang nanti akan dialokasikan terutama di dalam pembiayaan MBR ini,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis malam.

Dirinya mengatakan mekanisme ini merupakan modifikasi dari skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan ditingkatkan skalanya.

Selain itu, Kemenkeu juga terus bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna memperkuat pembiayaan sektor perumahan melalui fasilitas kredit berbasis Giro Wajib Minimum (GWM) hingga Rp80 triliun.

“Jadi dengan ini, kita berharap akan meningkatkan lebih banyak lagi kemampuan untuk dari sisi demand masyarakat yang mau membeli rumah dengan fasilitas ataupun yang komersial,” jelasnya.

Dalam hal ini, Pemerintah akan terus mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan kreatif agar APBN tetap disiplin secara fiskal namun tetap mampu memberikan daya dukung maksimal bagi sektor perumahan dan sektor lainnya.

"Kita akan terus men-develop berbagai kreativitas financing yang nanti akan kita kembangkan bersama sehingga dari sisi APBN disiplin fiskalnya tetap terjaga namun responsif dan mampu memiliki daya dukung yang lebih besar, tidak hanya berumah tapi juga sektor lain," ucapnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) perumahan sebagai bagian dari upaya mendukung program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan pemerintahan Prabowo - Gibran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa penerbitan SBN perumahan ini akan dialokasikan khusus untuk pembiayaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) ini dengan penerbitan SBN perumahan yang nanti akan dialokasikan terutama di dalam pembiayaan MBR ini,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis malam.

Dirinya mengatakan mekanisme ini merupakan modifikasi dari skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan ditingkatkan skalanya.

Selain itu, Kemenkeu juga terus bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna memperkuat pembiayaan sektor perumahan melalui fasilitas kredit berbasis Giro Wajib Minimum (GWM) hingga Rp80 triliun.

“Jadi dengan ini, kita berharap akan meningkatkan lebih banyak lagi kemampuan untuk dari sisi demand masyarakat yang mau membeli rumah dengan fasilitas ataupun yang komersial,” jelasnya.

Dalam hal ini, Pemerintah akan terus mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan kreatif agar APBN tetap disiplin secara fiskal namun tetap mampu memberikan daya dukung maksimal bagi sektor perumahan dan sektor lainnya.

"Kita akan terus men-develop berbagai kreativitas financing yang nanti akan kita kembangkan bersama sehingga dari sisi APBN disiplin fiskalnya tetap terjaga namun responsif dan mampu memiliki daya dukung yang lebih besar, tidak hanya berumah tapi juga sektor lain," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo turut menjelaskan, lewat insentif likuiditas makropudensial (KLM), BI terus mendukung bagian dari program Astacita ini.

Sebagaimana diketahui, BI memutuskan untuk meningkatkan insentif KLM bagi perbankan secara bertahap, dari sebelumnya Rp23,19 triliun menjadi Rp80 triliun guna mendukung pembiayaan sektor perumahan.

Selain memberikan insentif likuiditas, BI juga akan mendukung pendanaan dengan membeli SBN perumahan di pasar sekunder. Dana yang diperoleh dari penerbitan SBN ini digunakan untuk membiayai sektor perumahan.

“Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan, dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari eks COVID, tapi juga untuk pendanaan program perumahan,” terangnya.

Perry menambahkan, sektor perumahan memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan rumah tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendorong berbagai sektor industri terkait, seperti semen, baja, dan tenaga kerja konstruksi.

Adapun Pemerintahan Prabowo-Gibran melalui program Astacita menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun, dengan komposisi 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta di perkotaan.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Head of Center of Macroeconomics and Finance Indef M. Rizal Taufikurahman menilai, penambahan insentif likuiditas Bank Indonesia (BI) menjadi 5 persen dari dana pihak ketiga (DPK) berpotensi memperkuat daya beli dan memperluas akses terhadap kredit perumahan.

Menurutnya, langkah peningkatan insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) BI menunjukkan ambisi pemerintah untuk mendorong sektor perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada bagaimana insentif tersebut disalurkan dan sejauh mana pelaksanaannya tepat sasaran.

“Kenaikan likuiditas bentuk dukungan BI memang berpotensi memperkuat daya beli dan memperluas akses terhadap kredit perumahan, tetapi tanpa pengawasan ketat dan kebijakan pendukung, ada risiko distorsi pasar atau ketidaktepatan alokasi yang justru dapat memperlambat pertumbuhan sektor ini,” kata Rizal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Dari perspektif lapangan kerja, Rizal mengatakan bahwa sektor perumahan memiliki multiplier effect yang kuat terhadap perekonomian.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa penciptaan lapangan kerja bukan hanya soal menambah proyek perumahan, melainkan juga tentang memastikan keberlanjutan dan kualitas pekerjaan yang dihasilkan.

“Jika insentif hanya terserap pada segmen-segmen tertentu tanpa memperhatikan rantai pasok secara menyeluruh, manfaatnya bisa menjadi parsial,” kata dia.

Oleh karena itu, meski kebijakan ini memiliki potensi yang besar, Rizal menyampaikan bahwa keberhasilan penambahan insentif likuiditas ini memerlukan kolaborasi lintas institusi serta evaluasi berkelanjutan untuk memitigasi dampak negatif dan memastikan pertumbuhan yang inklusif.

Sebelumnya, BI mengumumkan peningkatan insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang dinaikkan dari semula paling besar 4 persen menjadi paling besar 5 persen dari DPK.

Insentif KLM merupakan insentif likuiditas yang diberikan kepada perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor tertentu. Insentif diberikan dalam bentuk pengurangan giro bank di BI atau pelonggaran kewajiban pemenuhan giro wajib minimum (GWM). Dengan adanya perubahan terbaru, bank memiliki potensi untuk bisa menerima pengurangan GWM hingga maksimal 5 persen.

Peningkatan insentif tersebut di antaranya besaran insentif KLM pada sektor perumahan, termasuk perumahan rakyat, yang dinaikkan secara bertahap dari Rp23 triliun menjadi sekitar Rp80 triliun untuk mendukung program Asta Cita Pemerintah di bidang perumahan, yang berlaku mulai 1 April 2025.

Mulai awal tahun ini, insentif KLM lebih berfokus untuk mendorong kredit perbankan pada sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, salah satunya termasuk sektor konstruksi, real estate, dan perumahan rakyat.

Selain itu, ada sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan; sektor transportasi, pergudangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif; serta UMKM, ultra mikro, dan hijau.

Hingga minggu kedua Februari 2025, secara keseluruhan, BI telah memberikan insentif KLM sebesar Rp295 triliun. Angka ini meningkat sebesar Rp36 triliun dari Rp259 triliun pada akhir Oktober 2024.

Insentif tersebut telah diberikan kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp129,2 triliun, bank BUSN sebesar Rp131,9 triliun, BPD sebesar Rp28,7 triliun, dan KCBA sebesar Rp4,9 triliun.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, TANGERANG — PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) alias BCA menyatakan masih mengkaji tambahan insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) Bank Indonesia untuk program 3 juta rumah.

EVP Consumer Loan BCA Welly Yandoko menyebut bahwa BCA tetap berkomitmen menyalurkan pembiayaan hunian bagi masyarakat terlepas dari adanya insentif dari bank sentral.

“Kami belum bisa sampaikan secara detail karena dalam proses pengkajian atas adanya policy tersebut. Namun, apa pun itu, komitmen kami dalam menyalurkan KPR saat ini tidak melihat adanya insentif atau tidak,” katanya dalam acara BCA Expoversary 2025 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (20/2/2025).

Menurutnya, KPR saat ini menjadi salah satu jenis pembiayaan yang menopang pertumbuhan kredit konsumer BCA, sebagaimana halnya kredit kendaraan bermotor alias KKB.

Terkait program 3 juta rumah, dia menilai bahwa visi pemerintah itu memerlukan dukungan industri perbankan melalui fungsi intermediasi, sehingga berpengaruh terhadap kinerja.

Dia berharap agar kondisi perekonomian dalam negeri hingga persaingan likuiditas bank dapat membaik agar perbankan dapat menyukseskan program tersebut.

“Semoga ekonomi baik, tingkat likuiditas baik, sehingga kucuran KPR bank berjalan baik. Agar program 3 juta rumah bisa terbantukan,” tuturnya.

Sebelumnya, Direktur BCA Haryanto Budiman menargetkan penyaluran kredit BCA dapat bertumbuh pada kisaran 6% hingga 8% tahun ini. Angka tersebut juga menjadi pedoman alias guidance bagi tiap segmen kredit, tak terkecuali kredit konsumer.

“Kita sudah mencanangkan pertumbuhan kredit tahun ini itu di kisaran 6% sampai 8%. Itu menunjukkan bahwa kita juga ingin seluruh segmen tumbuh in line dalam hal ini, termasuk segmen konsumer,” katanya saat ditemui terpisah.

Per 2024 lalu, kredit konsumer BCA tumbuh 12,4% secara tahunan (YoY) menjadi Rp223,7 triliun. Pertumbuhan segmen konsumer ini didorong oleh KKB yang naik 14,8% hingga mencapai Rp65,3 triliun dan KPR yang tumbuh 11,2% (YoY) menjadi Rp135 triliun.

Diberitakan sebelumnya, Bank Indonesia memutuskan untuk menambah besaran insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial dari maksimal 4% menjadi 5% dari dana pihak ketiga perbankan.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa kebijakan tersebut akan mulai berlaku pada 1 April 2025 mendatang.

“Di antaranya besaran insentif KLM pada sektor perumahan, termasuk perumahan rakyat, dinaikkan secara bertahap dari Rp23 triliun menjadi sekitar Rp80 triliun,” katanya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Dia menjelaskan, kebijakan itu diambil demi mendukung program visi Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya di bidang perumahan.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pembiayaan Perusahaan Indonesia (APPI) menjelaskan sejumlah faktor utama yang harus diperhatikan agar masyarakat mudah mendapatkan pinjaman terkait pemberian kredit perumahan.

Hal ini mengingat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan dukungan terhadap program pemerintah mengenai penyediaan rumah bagi masyarakat luas, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program 3 juta hunian pada awal tahun 2025.

“Beberapa (faktor tersebut) di antaranya yaitu mengelola status di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), mempunyai kredibilitas, kemampuan untuk membayar pinjaman, memiliki jaminan, dan mempertimbangkan kondisi makro ekonomi dan industri,” ujar Ketua APPI Suwandi Wiratno dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, ada beberapa langkah nyata yang dapat ditempuh calon debitur agar lebih mudah mendapatkan pemberian kredit perumahan.

Pertama, dia mengingatkan agar masyarakat menjaga skor SLIK dengan memastikan pembayaran tepat waktu, sehingga tidak ada tunggakan maupun gagal bayar.

“Bagi yang belum familiar dengan SLIK, SLIK merupakan sebuah catatan atas informasi terkait riwayat debitur bank maupun lembaga keuangan lainnya. Catatan ini berupa informasi mengenai lancar atau tidak pembayaran atas pinjaman kredit debitur. Walaupun SLIK bukan penentu tunggal penyaluran kredit, sebagai calon penerima pinjaman, tetap penting untuk menjaga skor SLIK,” katanya.

Untuk memastikan debitur memenuhi kewajiban kredit tepat waktu, lanjutnya, maka masyarakat perlu mengambil keputusan finansial yang cerdas. Cara tersebut ialah menggunakan kredit dengan total maksimal cicilan per bulan sebesar 30 persen dari pendapatan bulanan yang diterima.

“Ketika kewajiban sudah selesai terpenuhi, debitur perlu mengecek status SLIK-nya dan mendapatkan surat pelunasan. Perlu diingat bahwa dibutuhkan waktu agar status SLIK dapat ter-update sesuai dengan status terakhir dari debitur,” ungkap Suwandi.

Perusahaan paylater disebut akan tetap berhati-hati dalam penyaluran kredit kepada calon debitur dengan tetap mengikuti penerapan manajemen risiko secara disiplin.

“Industri paylater akan terus berkomitmen untuk menyediakan pembiayaan bagi masyarakat Indonesia yang terjangkau dan terpercaya. Kami yakin bahwa peluang dan kebutuhan pembiayaan untuk kehidupan yang lebih baik akan terus bertumbuh, namun harus diimbangi dengan keputusan bijak dari pemberi kredit dan calon debitur,” ucap Ketua APPI.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diminta untuk ikut berperan dalam program prioritas pemerintah, termasuk program tiga juta rumah. Sejalan dengan itu, Wakil Menteri UMKM (Wamen) Helvi Yuni Moraza menyampaikan Kementerian UMKM telah berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Helvi mengatakan Menteri UMKM Maman Abdurrahman telah melakukan pertemuan beberapa kali dengan Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara). Helvi menjelaskan di manapun proyek tersebut dibangun harus melibatkan UMKM setempat, termasuk untuk pasok bahan bangunan dan kontraktor.

"Pak Menteri sudah berapa kali pertemuan teknis sama Pak Ara. Skemanya yang jelas kita diminta, bahwa di manapun itu dibangun harus melibatkan UMKM lokal. Ya, kontraktornya UMKM lokal, kemudian pemasok bahannya UMKM lokal," kata Helvi saat ditemui di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).

Helvi mengakui memang masih ada kendala dalam akses pembiayaan UMKM untuk merealisasikan hal tersebut. Untuk mengatasinya, Helvi menggandeng himpunan bank milik negara (Himbara) melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Itu kan kita kerjasama sama Himbara, kan ada KUR-nya ada. Iya, nanti juga akan dibantu oleh BTN dan penyiapan ini," jelas Helvi.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan UMKM akan terlibat dalam program prioritas pemerintahan, termasuk program tiga juta rumah. Maman menyebut pihaknya tengah mengkurasi dan mendata pengusaha-pengusaha UMKM kelas menengah untuk terlibat dalam program tersebut.

"Pembangunan rumah dan sekarang kami sedang kurasi di bawah Kedeputian Menengah melakukan pendataan usaha-usaha menengah yang bisa ikut terlibat di pembangunan 3 juta rumah di Kementerian Perumahan dan Rakyat," kata Maman saat Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Maman menyebut telah berkoordinasi dengan Menteri PKP Maruarar Sirait. Sebab, Maman menerangkan keterlibatan UMKM dalam program prioritas pemerintah ini merupakan arahan dan perintah dari Presiden Prabowo Subianto.

"Saya sudah koordinasi dengan Menteri Perumahan dan Insya Allah ini akan terus berjalan. Karena ini arahan dan perintah presiden, untuk MBG dan pembangunan 3 juta rumah diharapkan ada keterlibatan UMKM di situ, koperasi dan juga BUMDES," tambah Maman.