KOMPAS.com - Sejumlah 1.000 pengembang anggota Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) dari seluruh Indonesia berkumpul di Bandung, Jawa Barat, untuk mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) REI tahun 2024.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, adalah tugas pemerintah sebagai fasilitator dan regulator menjamin kepentingan semua pihak.

Termasuk bagaimana pengembang selaku pelaku usaha dapat dibantu dengan perizinan yang mudah dan murah untuk mendukung pembangunan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Sebagai organisasi yang terbesar di Indonesia, saya mau saat nanti ketemuan apa saja masalah di lapangan dapat disampaikan, juga saran dan apa solusi yang terbaik yang bisa dilakukan pemerintah," ujar Ara, dalam keterangan tertulis, Jumat (6/12/2024).

Menurut Ara, Kementerian PKP berupaya menyediakan lahan-lahan gratis untuk penyediaan perumahan sebagai salah satu usaha dan peta jalan dari pemerintah.

Selain itu, telah ditandatangani surat kesepakatan bersama (SKB) 3 menteri untuk pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Presiden Prabowo meminta kami memikirkan MBR, sehingga biaya sekitar Rp 7 juta sampai Rp 9 juta dapat mereka gunakan untuk keperluan hidup lainnya," sebut Ara.

Menteri PKP mengakui REI sebagai organisasi yang besar penuh dengan orang-orang hebat dari seluruh Indonesia.

Dia berjanji akan menyiapkan waktu 2 jam untuk mendengar masukan dari REI dalam pertemuan minggu depan.

Ara juga siap memfasilitasi perbaikan regulasi di sektor perumahan dengan instansi terkait seperti Kementerian ATR/BPN, PLN, BTN, Ditjen Pajak, dan lain-lain.

Tahun depan, anggaran Kementerian PKP hanya Rp 5,2 triliun. Anggaran tersebut tidak mencukupi tanpa dukungan dan kerjasama dari pelaku usaha swasta termasuk pengembang anggota REI.

Selain itu, Ara juga akan tetap memprioritaskan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sudah berjalan sejak 2010.

Salah satu program yang sudah dia pelajari dalam 1,5 bulan terakhir adalah efektivitas FLPP yang diyakini baik untuk konsumen, perbankan dan juga pengembang rumah MBR.

Ara menegaskan meski FLPP adalah konsep yang lahir di masa pendahulunya, namun dia mengaku tidak ragu untuk meneruskan sesuatu yang baik.

"Kita harus sportif. Ini (FLPP) sudah baik dan akan terus ditingkatkan. Semoga di 2025 kita memiliki pandangan yang sama dengan Kementerian Keuangan soal FLPP, sehingga anggarannya bisa ditingkatkan lagi," pungkasnya.

Siap Dukung

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto mengatakan, industri properti memberikan kontribusi besar dan strategis bagi ekonomi nasional.

Antara lain berkontribusi sebesar 14,6 persen-16,3 persen terhadap PDB nasional, berkontribusi 10,2 persen terhadap penciptaan lapangan kerja atau setara 13,8 juta org per tahun, dan memberikan dampak berganda terhadap 185 sektor lainnya.

Selain itu, berkontribusi 9,3 persen terhadap penerimaan pajak pemerintah pusat dan 31,9 persen terhadap PAD, serta berkontribusi 7,83 persen dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan menjadi salah satu sektor dengan upah tertinggi.

"Tapi di sisi lain kita juga menghadapi persoalan backlog (kekurangan) perumahan karena dalam 13 tahun terakhir backlog hanya berkurang 3,6 juta unit atau setara 27 persen," jelasnya.

Ke depan, tantangan backlog perumahan semakin berat karena pada tahun 2045 penduduk Indonesia mencapai 318 juta jiwa, jumlah yang tinggal di perkotaan sekitar 228 juta jiwa.

Perkiraan business as usual, backlog kepemilikan rumah akan mencapai 22,74 juta unit di 2045.

Tahun ini, REI berkontribusi sebesar 64 persen terhadap pembangunan rumah komersial dan 44 persen terhadap pembangunan rumah subsidi atau sebanyak 86.936 unit.

REI terus konsisten untuk menyukseskan program 3 juta rumah. Diantaranya, REI sudah membentuk 8 satuan tugas (satgas) dalam mendukung program tersebut yakni Satgas Kementerian PKP, Satgas Tapera, Satgas Perbankan, Satgas Kemenkeu, Satgas ATR-BPN, Satgas PLN, Satgas Lingkungan Hdup, dan Satgas Kemendagri.

REI juga menyampaikan tiga usulan kepada pemerintah yaitu adanya kepastian anggaran rumah subsidi tahun 2025 minimal 350.000 unit.

Kedua, merealisasikan pembebasan pajak sektor properti sebesar 17 persen, dan terakhir mendukung omnibus law properti.

KOMPAS.com - Sejumlah 1.000 pengembang anggota Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) dari seluruh Indonesia berkumpul di Bandung, Jawa Barat, untuk mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) REI tahun 2024.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, adalah tugas pemerintah sebagai fasilitator dan regulator menjamin kepentingan semua pihak.

Termasuk bagaimana pengembang selaku pelaku usaha dapat dibantu dengan perizinan yang mudah dan murah untuk mendukung pembangunan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Sebagai organisasi yang terbesar di Indonesia, saya mau saat nanti ketemuan apa saja masalah di lapangan dapat disampaikan, juga saran dan apa solusi yang terbaik yang bisa dilakukan pemerintah," ujar Ara, dalam keterangan tertulis, Jumat (6/12/2024).

Menurut Ara, Kementerian PKP berupaya menyediakan lahan-lahan gratis untuk penyediaan perumahan sebagai salah satu usaha dan peta jalan dari pemerintah.

Selain itu, telah ditandatangani surat kesepakatan bersama (SKB) 3 menteri untuk pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Presiden Prabowo meminta kami memikirkan MBR, sehingga biaya sekitar Rp 7 juta sampai Rp 9 juta dapat mereka gunakan untuk keperluan hidup lainnya," sebut Ara.

Menteri PKP mengakui REI sebagai organisasi yang besar penuh dengan orang-orang hebat dari seluruh Indonesia.

Dia berjanji akan menyiapkan waktu 2 jam untuk mendengar masukan dari REI dalam pertemuan minggu depan.

Ara juga siap memfasilitasi perbaikan regulasi di sektor perumahan dengan instansi terkait seperti Kementerian ATR/BPN, PLN, BTN, Ditjen Pajak, dan lain-lain.

Tahun depan, anggaran Kementerian PKP hanya Rp 5,2 triliun. Anggaran tersebut tidak mencukupi tanpa dukungan dan kerjasama dari pelaku usaha swasta termasuk pengembang anggota REI.

Selain itu, Ara juga akan tetap memprioritaskan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sudah berjalan sejak 2010.

Salah satu program yang sudah dia pelajari dalam 1,5 bulan terakhir adalah efektivitas FLPP yang diyakini baik untuk konsumen, perbankan dan juga pengembang rumah MBR.

Ara menegaskan meski FLPP adalah konsep yang lahir di masa pendahulunya, namun dia mengaku tidak ragu untuk meneruskan sesuatu yang baik.

"Kita harus sportif. Ini (FLPP) sudah baik dan akan terus ditingkatkan. Semoga di 2025 kita memiliki pandangan yang sama dengan Kementerian Keuangan soal FLPP, sehingga anggarannya bisa ditingkatkan lagi," pungkasnya.

Siap Dukung

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto mengatakan, industri properti memberikan kontribusi besar dan strategis bagi ekonomi nasional.

Antara lain berkontribusi sebesar 14,6 persen-16,3 persen terhadap PDB nasional, berkontribusi 10,2 persen terhadap penciptaan lapangan kerja atau setara 13,8 juta org per tahun, dan memberikan dampak berganda terhadap 185 sektor lainnya.

Selain itu, berkontribusi 9,3 persen terhadap penerimaan pajak pemerintah pusat dan 31,9 persen terhadap PAD, serta berkontribusi 7,83 persen dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan menjadi salah satu sektor dengan upah tertinggi.

"Tapi di sisi lain kita juga menghadapi persoalan backlog (kekurangan) perumahan karena dalam 13 tahun terakhir backlog hanya berkurang 3,6 juta unit atau setara 27 persen," jelasnya.

Ke depan, tantangan backlog perumahan semakin berat karena pada tahun 2045 penduduk Indonesia mencapai 318 juta jiwa, jumlah yang tinggal di perkotaan sekitar 228 juta jiwa.

Perkiraan business as usual, backlog kepemilikan rumah akan mencapai 22,74 juta unit di 2045.

Tahun ini, REI berkontribusi sebesar 64 persen terhadap pembangunan rumah komersial dan 44 persen terhadap pembangunan rumah subsidi atau sebanyak 86.936 unit.

REI terus konsisten untuk menyukseskan program 3 juta rumah. Diantaranya, REI sudah membentuk 8 satuan tugas (satgas) dalam mendukung program tersebut yakni Satgas Kementerian PKP, Satgas Tapera, Satgas Perbankan, Satgas Kemenkeu, Satgas ATR-BPN, Satgas PLN, Satgas Lingkungan Hdup, dan Satgas Kemendagri.

REI juga menyampaikan tiga usulan kepada pemerintah yaitu adanya kepastian anggaran rumah subsidi tahun 2025 minimal 350.000 unit.

Kedua, merealisasikan pembebasan pajak sektor properti sebesar 17 persen, dan terakhir mendukung omnibus law properti.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengimbau sektor properti mengadopsi teknologi digital mulai dari perencanaan sampai eksekusi program perumahan.

"Kami berharap sektor properti dapat mengadopsi teknologi terkini baik dalam proses perencanaan, pembangunan, hingga distribusi informasi," kata Nezar dalam Rapat Kerja Nasional Realestat Indonesia, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.

Wamenkomdigi Nezar mengatakan penerapan teknologi digital dapat memudahkan akses dan meningkatkan transparansi dan efisiensi kerja pada sektor properti. Selain itu, teknologi juga bisa membantu merancang pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagai prioritas dalam menyediakan perumahan untuk rakyat.

Pemerintah menjalankan Program 3 Juta Rumah untuk menjamin rumah murah dan sanitasi yang baik bagi masyarakat. Pemerintah menargetkan pembangunan dua juta unit rumah di desa dan satu juta unit di kota setiap tahun.

"Program 3 Juta Rumah ini cukup kompleks dan dibutuhkan perencanaan yang matang dan detil. Ada begitu banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk bisa mempercepat laju pembangunan sampai 3 juta rumah ini," kata Nezar.

Wamenkomdigi Nezar juga mengingatkan arti penting kolaborasi untuk meningkatkan aksesibilitas perumahan. Pemerintah, kata Nezar, akan terus mendukung upaya sektor swasta dalam menyediakan hunian yang terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Penyediaan insentif, kemudahan perizinan dan sinergi lintas sektor adalah langkah yang akan kami dorong terus," kata Wamenkomdigi Nezar.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memasang strategi penggunaan aset perumahan eksisting sebagai salah satu strategi Program 3 Juta Rumah, salah satunya Rumah Susun Pasar Rumput di Jakarta Selatan.

Kementerian PKP juga menggunakan lahan idle/bekas hak guna usaha dan hak guna bangunan dari Badan Pertanahan Nasional serta tanah dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang tidak digunakan.

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pemerintah sangat membutuhkan pengembang dalam penyediaan rumah khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal tersebut ia sampaikan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) tahun 2024, di Trans Luxury Hotel Bandung, Kamis (5/12/2024).

Rakernas tahun ini mengusung tema "Sinergi REI Bersama Pemerintah untuk Mewujudkan Program 3 Juta Rumah" dan dihadiri lebih 1.000 anggota REI dari seluruh Indonesia.

Dikatakan, tahun depan anggaran Kementerian PKP hanya Rp 5,2 triliun. Anggaran tersebut tidak mencukupi tanpa dukungan dan kerjasama dari pelaku usaha swasta termasuk pengembang anggota REI.

"Pemerintah membutuhkan bapak ibu sekalian yang sudah berjuang untuk membangun rumah MBR, menengah dan juga mewah. Saya tahu peran bapak ibu sangat besar, karena anggaran pemerintah sangat terbatas dalam penyediaan rumah," ungkapnya.

Menteri PKP mengakui REI sebagai organisasi yang besar penuh dengan orang-orang hebat dari seluruh Indonesia.

Dia berjanji akan menyiapkan waktu 2 jam untuk mendengar masukan dari REI dalam pertemuan minggu depan.

"Selain dengan asosiasi pengembang lain, saya minggu depan akan menerima REI. Sebagai organisasi yang terbesar di Indonesia, saya mau saat nanti ketemuan apa saja masalah di lapangan dapat disampaikan, juga saran dan apa solusi yang terbaik yang bisa dilakukan pemerintah," tegasnya.

Tugas pemerintah sebagai fasilitator dan regulator harus dapat menjamin kepentingan semua pihak, termasuk bagaimana pengembang selaku pelaku usaha dapat dibantu dengan perizinan yang mudah dan murah.

“Saya siap memfasilitasi perbaikan regulasi di sektor perumahan dengan instansi terkait seperti Kementerian ATR/BPN, PLN, BTN, Ditjen Pajak, dan lain-lain,” jelasnya.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruara Sirait (Ara) akan bertemu pengembang yang tergabung dalam Realestat Indonesia (REI). Rencananya, pertemuan akan dilakukan minggu depan.

Hal itu disampaikan oleh Ara saat menghadiri Rapat Kerja Nasional REI tahun 2024 di Bandung, Jawa Barat. Selain ara, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, hingga Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menghadiri Rakernas REI 2024. Dikatakan Ara, pihaknya ingin mengetahui permasalahan apa saja yang dihadapi developer dalam penyediaan rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tugas pemerintah sebagai fasilitator dan regulator harus dapat menjamin kepentingan semua pihak, termasuk bagaimana pengembang selaku pelaku usaha dapat dibantu dengan perizinan yang mudah dan murah.

"Selain dengan asosiasi pengembang lain, saya minggu depan akan menerima REI. Sebagai organisasi yang terbesar di Indonesia, saya mau saat nanti ketemuan, apa saja masalah di lapangan dapat disampaikan, juga saran dan apa solusi yang terbaik yang bisa dilakukan pemerintah," ujar Ara dalam keterangannya, dikutip Jumat (6/11/2024).

Ara berjanji akan menyiapkan waktu 2 jam untuk mendengar masukan dari REI dalam pertemuan minggu depan. Ia juga siap memfasilitasi perbaikan regulasi di sektor perumahan dengan instansi terkait seperti Kementerian ATR/BPN, PLN, BTN, Ditjen Pajak, dan lain-lain.

"Pemerintah membutuhkan bapak ibu sekalian yang sudah berjuang untuk membangun rumah MBR, menengah dan juga mewah. Saya tahu peran bapak ibu sangat besar, karena anggaran pemerintah sangat terbatas dalam penyediaan rumah," ungkapnya.

Menurut Ara, Kementerian PKP berupaya menyediakan lahan-lahan gratis untuk penyediaan perumahan sebagai salah satu usaha dan peta jalan dari pemerintah. Selain itu, telah ditandatangani surat kesepakatan bersama (SKB) 3 menteri untuk pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kenapa rumah MBR, karena kita harus mulai dari segmen konsumen paling bawah dalam industri properti yakni MBR. Jadi BPHTB sebesar 5% kita gratiskan. Presiden Prabowo meminta kita memikirkan MBR, sehingga biaya sekitar Rp 7 juta sampai Rp 9 juta dapat mereka gunakan untuk keperluan hidup lainnya," sebut Ara.

Untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Ara mengatakan pihaknya akan terus melanjutkan program tersebut. Ia berharap, tahun depan kuota FLPP bisa diperbanyak lagi.

"Kita harus sportif. Ini (FLPP) sudah baik dan akan terus ditingkatkan. Semoga di 2025 kita memiliki pandangan yang sama dengan Kementerian Keuangan soal FLPP, sehingga anggarannya bisa ditingkatkan lagi,"

Di sisi lain, Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto menyampaikan bahwa industri properti telah memberikan kontribusi besar dan strategis bagi ekonomi nasional. Di antaranya berkontribusi sebesar 14,6% - 16,3% terhadap PDB nasional, berkontribusi 10,2% terhadap penciptaan lapangan kerja atau setara 13,8 juta orang per tahun.

Sektor properti juga memberikan dampak berganda terhadap 185 sektor lainnya, berkontribusi 9,3% terhadap penerimaan pajak pemerintah pusat dan 31,9% terhadap PAD, serta berkontribusi 7,83% dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan menjadi salah satu sektor dengan upah tertinggi.

"Tapi di sisi lain kita juga menghadapi persoalan backlog (kekurangan) perumahan karena dalam 13 tahun terakhir backlog hanya berkurang 3,6 juta unit atau setara 27%," jelasnya.

Ke depan, tantangan backlog perumahan semakin berat karena pada tahun 2045 penduduk Indonesia mencapai 318 juta jiwa, dimana jumlah yang tinggal di perkotaan sekitar 228 juta jiwa. Perkiraan business as usual, backlog kepemilikan rumah akan mencapai 22,74 juta unit di 2045.

"Selama ini REI telah berjuang bersama pemerintah dalam membangun hunian layak huni. Tahun ini, kami sampaikan kepada Pak Menteri (PKP) bahwa REI berkontribusi sebesar 64% terhadap pembangunan rumah komersial dan 44% terhadap pembangunan rumah subsidi atau sebanyak 86.936 unit," ungkap CEO Buana Kassiti Group itu.

REI terus konsisten untuk menyukseskan program 3 juta rumah. Di antaranya, REI sudah membentuk 8 satuan tugas (satgas) dalam mendukung program tersebut yakni Satgas Kementerian PKP, Satgas Tapera, Satgas Perbankan, Satgas Kemenkeu, Satgas ATR-BPN, Satgas PLN, Satgas Lingkungan Hdup, dan Satgas Kemendagri.

REI juga menyampaikan tiga usulan kepada pemerintah yaitu adanya kepastian anggaran rumah subsidi tahun 2025 minimal 350.000 unit. Kedua, merealisasikan pembebasan pajak sektor properti sebesar 17%, dan terakhir mendukung omnibus law properti.

(abr/abr)

Jakarta: Klaten merupakan salah satu kota yang terletak di provinsi Jawa Tengah. Kota ini sering dijuluki sebagai Kota Seribu Candi dan Kota Seribu Mata Air.

Julukan tersebut menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Klaten. Selain itu, kota ini memiliki berbagai kuliner yang memanjakan lidah.

Untuk tempat tinggal, daerah ini masih memiliki rumah dengan harga terjangkau. Jika kamu sedang mencari tempat tinggal di Klaten, berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah mulai dari Rp125 juta dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Klaten

Perumahan subsidi di Klaten Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Taman Melati Kurung

Perumahan subsidi ini terletak di Kurung, Ceper, Kab. Klaten, Jawa Tengah dibangun oleh Indah Pratama Grida. Perumahan ini memiliki 96 unit tipe subsidi seharga Rp150,5 juta.
Rumah ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dengan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan baja ringan dan genteng beton, dinding bata merah, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

2. Griya Kujon

Perumahan ini terletak di Kujon, Ceper, Kab. Klaten, Jawa Tengah dibangun oleh Karya Dua Matra Jaya. Perumahan ini memiliki 39 unit tipe subsidi seharga Rp150,5 juta.

Rumah dengan tipe 27 memiliki luas bangunan 27 meter persegi dan luas lahan 61 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup rangka atap kayu dan genteng tanah liat, dinding pasangan batu merah, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu kali.

3. Griya Sawahan Asri Juwiring

Perumahan ini terletak di Sawahan, Juwiring, Kab. Klaten, Jawa Tengah dibangun oleh Bumi Prasada Nusantara. Perumahan ini memiliki 18 unit tipe subsidi seharga Rp160,5 juta.

Tipe rumah subsidi sawahan asri ini memiliki luas bangunan 27 meter persegi dan luas lahan 63 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan, dinding batako finishing plester dan aci, lantai keramik, dan pondasi besi bertulang.

4. Amara Village Gumul

Perumahan ini terletak di Gumul, Karangnongko, Kab. Klaten, Jawa Tengah dibangun oleh Amanah Graha Nusantara. Perumahan ini memiliki 12 unit tipe subsidi dengan harga Rp162,2 juta.

Tipe subsidi T30 ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali 30x50.

5. Karangnongko Kencana

Perumahan subsidi ini terletak di Jagalan, Karangnongko, Kab. Klaten, Jawa Tengah dibangun oleh Loka Adya Kencana. Perumahan ini memiliki 3 unit tipe subsidi dengan harga Rp125 juta.

Tipe rumah 36 ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 70 meter persegi. Dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan baja ringan dan genteng beton, dinding bata pres, lantai keramik 40x40 cm, dan pondasi batu belah. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) dipangkas menjadi Rp 10.000 per porsi. Lantas, cukupkah Rp 10.000 untuk menyediakan seporsi makanan bergizi?

Dengan anggaran sebesar Rp 10.000, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda mengatakan, tentu Badan Gizi Nasional (BGN) harus menyediakan menu dengan harga yang terjangkau.

Dia menyarankan, bahan baku makan bergizi gratis bisa berupa telur dan daging ayam karena harganya terjangkau tapi juga mengandung protein yang tinggi.

"Kalau mau kita memangkas biaya untuk satu paket menu, maka sediakanlah bahan baku yang proteinnya tetap bagus untuk memberikan kesehatan kepada yang menerima tetapi harganya juga harus terjangkau," ujarnya dalam acara JAPFA for Indonesia Emas 2045: Nurturing Collaboration in Food Security di Hotel JW Marriott, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

"Salah satunya adalah telur ayam dan daging ayam adalah produk yang bisa digunakan untuk mengurangi harga per paketnya itu menjadi Rp 10.000," sambungnya.

Dia menjelaskan, harga kedua produk ternak tersebut terjangkau karena saat ini produksinya berlimpah di Indonesia, bahkan cenderung berlebih.

Berdasarkan data Kementan pada 2024, produksi daging ayam nasional mencapai 3,84 juta ton sedangkan kebutuhan nasional hanya 3,72 juta ton sehingga surplus 120.000 ton.

Produksi telur ayam nasional mencapai 6,3 juta ton, sedangkan kebutuhannya 6,2 juta ton sehingga terdapat surplus sekitar 170.000 ton.

Oleh karenanya, dengan adanya program makan bergizi gratis ini juga bisa menjadi jalan keluar untuk menyerap produksi telur dan daging ayam yang berlimpah.

"Kalau kami (Kementan) dari sisi penyedia bahan bakunya, kita mendorong menawarkan produk daging ayam dan telur yang harganya terjangkau dan kita sangat berlimpah produknya," ucapnya.

Selain itu, biaya menu makan bergizi gratis juga bisa ditekan dengan mengurangi menu yang berpotensi tidak dihabiskan penerima program.

Misalnya, berdasarkan uji coba makan bergizi gratis di Banymas, Jawa Tengah sejak 17 September lalu, ditemukan bahwa peserta anak-anak tidak menyukai menu sayuran sehingga menu sayuran bisa dihilangkan atau diganti dengan menu lain yang memiliki kandungan gizi yang sama.

Kemudian, perlu diperhatikan juga porsi makan penerima program berdasarkan kapasitas konsumsinya.

Misalnya porsi makan peserta kelas 1 sampai 4 SD tentu akan berbeda dengan porsi makan peserta kelas 4 SD ke atas. Oleh karenanya, biaya seporsi makanan peserta dengan usia yang lebih muda dapat dikurangi agar tidak ada makanan sisa yang terbuang.

"Jadi harus kita lihat porsi dari menu makan bergizi ini, disesuaikan dengan umur dari penerimanya. Kalau memang umurnya kecil, nasinya dikurangi. Kemudian porsi sayur juga karena banyak yang terbuang jadi waste cost-nya terlalu banyak," jelasnya.

Kendati demikian, dia berharap anggaran untuk seporsi makanan bergizi gratis tidak terus dikurangi karena pengurangan biaya akan menyebabkan kualitas gizi pada menu makanan yang dihidangkan menjadi berkurang.

"Kami di Banyumas itu Rp 12.000, sudah termasuk susu 200 mili karena kami menjual dengan harga PNBP jadi harganya relatif murah. Tapi ya kita juga berharap paketnya jangan terlalu murah juga, karena kalau terlalu murah, pasti kualitas gizi dari menu itu juga akan berkurang," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan anggaran program makan bergizi gratis menjadi Rp 10.000 per porsi.

"Kalau kita rinci, program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih," kata Prabowo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Prabowo menuturkan, sejatinya pemerintah ingin menganggarkan program tersebut Rp 15.000 per porsi.

Namun, pemerintah menilai paket makanan bergizi dengan alokasi anggaran Rp 10.000 per porsi sudah cukup layak dan bergizi untuk dikonsumsi.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ucap Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) dipangkas menjadi Rp 10.000 per porsi. Lantas, cukupkah Rp 10.000 untuk menyediakan seporsi makanan bergizi?

Dengan anggaran sebesar Rp 10.000, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda mengatakan, tentu Badan Gizi Nasional (BGN) harus menyediakan menu dengan harga yang terjangkau.

Dia menyarankan, bahan baku makan bergizi gratis bisa berupa telur dan daging ayam karena harganya terjangkau tapi juga mengandung protein yang tinggi.

"Kalau mau kita memangkas biaya untuk satu paket menu, maka sediakanlah bahan baku yang proteinnya tetap bagus untuk memberikan kesehatan kepada yang menerima tetapi harganya juga harus terjangkau," ujarnya dalam acara JAPFA for Indonesia Emas 2045: Nurturing Collaboration in Food Security di Hotel JW Marriott, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

"Salah satunya adalah telur ayam dan daging ayam adalah produk yang bisa digunakan untuk mengurangi harga per paketnya itu menjadi Rp 10.000," sambungnya.

Dia menjelaskan, harga kedua produk ternak tersebut terjangkau karena saat ini produksinya berlimpah di Indonesia, bahkan cenderung berlebih.

Berdasarkan data Kementan pada 2024, produksi daging ayam nasional mencapai 3,84 juta ton sedangkan kebutuhan nasional hanya 3,72 juta ton sehingga surplus 120.000 ton.

Produksi telur ayam nasional mencapai 6,3 juta ton, sedangkan kebutuhannya 6,2 juta ton sehingga terdapat surplus sekitar 170.000 ton.

Oleh karenanya, dengan adanya program makan bergizi gratis ini juga bisa menjadi jalan keluar untuk menyerap produksi telur dan daging ayam yang berlimpah.

"Kalau kami (Kementan) dari sisi penyedia bahan bakunya, kita mendorong menawarkan produk daging ayam dan telur yang harganya terjangkau dan kita sangat berlimpah produknya," ucapnya.

Selain itu, biaya menu makan bergizi gratis juga bisa ditekan dengan mengurangi menu yang berpotensi tidak dihabiskan penerima program.

Misalnya, berdasarkan uji coba makan bergizi gratis di Banymas, Jawa Tengah sejak 17 September lalu, ditemukan bahwa peserta anak-anak tidak menyukai menu sayuran sehingga menu sayuran bisa dihilangkan atau diganti dengan menu lain yang memiliki kandungan gizi yang sama.

Kemudian, perlu diperhatikan juga porsi makan penerima program berdasarkan kapasitas konsumsinya.

Misalnya porsi makan peserta kelas 1 sampai 4 SD tentu akan berbeda dengan porsi makan peserta kelas 4 SD ke atas. Oleh karenanya, biaya seporsi makanan peserta dengan usia yang lebih muda dapat dikurangi agar tidak ada makanan sisa yang terbuang.

"Jadi harus kita lihat porsi dari menu makan bergizi ini, disesuaikan dengan umur dari penerimanya. Kalau memang umurnya kecil, nasinya dikurangi. Kemudian porsi sayur juga karena banyak yang terbuang jadi waste cost-nya terlalu banyak," jelasnya.

Kendati demikian, dia berharap anggaran untuk seporsi makanan bergizi gratis tidak terus dikurangi karena pengurangan biaya akan menyebabkan kualitas gizi pada menu makanan yang dihidangkan menjadi berkurang.

"Kami di Banyumas itu Rp 12.000, sudah termasuk susu 200 mili karena kami menjual dengan harga PNBP jadi harganya relatif murah. Tapi ya kita juga berharap paketnya jangan terlalu murah juga, karena kalau terlalu murah, pasti kualitas gizi dari menu itu juga akan berkurang," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan anggaran program makan bergizi gratis menjadi Rp 10.000 per porsi.

"Kalau kita rinci, program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih," kata Prabowo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Prabowo menuturkan, sejatinya pemerintah ingin menganggarkan program tersebut Rp 15.000 per porsi.

Namun, pemerintah menilai paket makanan bergizi dengan alokasi anggaran Rp 10.000 per porsi sudah cukup layak dan bergizi untuk dikonsumsi.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ucap Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) dipangkas menjadi Rp 10.000 per porsi. Lantas, cukupkah Rp 10.000 untuk menyediakan seporsi makanan bergizi?

Dengan anggaran sebesar Rp 10.000, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda mengatakan, tentu Badan Gizi Nasional (BGN) harus menyediakan menu dengan harga yang terjangkau.

Dia menyarankan, bahan baku makan bergizi gratis bisa berupa telur dan daging ayam karena harganya terjangkau tapi juga mengandung protein yang tinggi.

"Kalau mau kita memangkas biaya untuk satu paket menu, maka sediakanlah bahan baku yang proteinnya tetap bagus untuk memberikan kesehatan kepada yang menerima tetapi harganya juga harus terjangkau," ujarnya dalam acara JAPFA for Indonesia Emas 2045: Nurturing Collaboration in Food Security di Hotel JW Marriott, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

"Salah satunya adalah telur ayam dan daging ayam adalah produk yang bisa digunakan untuk mengurangi harga per paketnya itu menjadi Rp 10.000," sambungnya.

Dia menjelaskan, harga kedua produk ternak tersebut terjangkau karena saat ini produksinya berlimpah di Indonesia, bahkan cenderung berlebih.

Berdasarkan data Kementan pada 2024, produksi daging ayam nasional mencapai 3,84 juta ton sedangkan kebutuhan nasional hanya 3,72 juta ton sehingga surplus 120.000 ton.

Produksi telur ayam nasional mencapai 6,3 juta ton, sedangkan kebutuhannya 6,2 juta ton sehingga terdapat surplus sekitar 170.000 ton.

Oleh karenanya, dengan adanya program makan bergizi gratis ini juga bisa menjadi jalan keluar untuk menyerap produksi telur dan daging ayam yang berlimpah.

"Kalau kami (Kementan) dari sisi penyedia bahan bakunya, kita mendorong menawarkan produk daging ayam dan telur yang harganya terjangkau dan kita sangat berlimpah produknya," ucapnya.

Selain itu, biaya menu makan bergizi gratis juga bisa ditekan dengan mengurangi menu yang berpotensi tidak dihabiskan penerima program.

Misalnya, berdasarkan uji coba makan bergizi gratis di Banymas, Jawa Tengah sejak 17 September lalu, ditemukan bahwa peserta anak-anak tidak menyukai menu sayuran sehingga menu sayuran bisa dihilangkan atau diganti dengan menu lain yang memiliki kandungan gizi yang sama.

Kemudian, perlu diperhatikan juga porsi makan penerima program berdasarkan kapasitas konsumsinya.

Misalnya porsi makan peserta kelas 1 sampai 4 SD tentu akan berbeda dengan porsi makan peserta kelas 4 SD ke atas. Oleh karenanya, biaya seporsi makanan peserta dengan usia yang lebih muda dapat dikurangi agar tidak ada makanan sisa yang terbuang.

"Jadi harus kita lihat porsi dari menu makan bergizi ini, disesuaikan dengan umur dari penerimanya. Kalau memang umurnya kecil, nasinya dikurangi. Kemudian porsi sayur juga karena banyak yang terbuang jadi waste cost-nya terlalu banyak," jelasnya.

Kendati demikian, dia berharap anggaran untuk seporsi makanan bergizi gratis tidak terus dikurangi karena pengurangan biaya akan menyebabkan kualitas gizi pada menu makanan yang dihidangkan menjadi berkurang.

"Kami di Banyumas itu Rp 12.000, sudah termasuk susu 200 mili karena kami menjual dengan harga PNBP jadi harganya relatif murah. Tapi ya kita juga berharap paketnya jangan terlalu murah juga, karena kalau terlalu murah, pasti kualitas gizi dari menu itu juga akan berkurang," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan anggaran program makan bergizi gratis menjadi Rp 10.000 per porsi.

"Kalau kita rinci, program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih," kata Prabowo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Prabowo menuturkan, sejatinya pemerintah ingin menganggarkan program tersebut Rp 15.000 per porsi.

Namun, pemerintah menilai paket makanan bergizi dengan alokasi anggaran Rp 10.000 per porsi sudah cukup layak dan bergizi untuk dikonsumsi.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ucap Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menganggarkan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp10.000 per porsi untuk masing-masing anak. Kementerian Pertanian (Kementan) menilai yang terpenting dari menu MBG adalah ketersediaan protein.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan, berdasarkan pengalaman uji coba atau trial program MBG di Banyumas dan Sukabumi, masih banyak menu makanan yang tersisa, salah satunya sayur. Sebab, banyak anak atau penerima program Makan Bergizi Gratis tidak menyukai menu sayur.

Selain itu, banyak nasi yang kemudian tersisa. Alhasil, porsi dari menu makan bergizi bisa disesuaikan dengan umur penerimanya. Di sisi lain, pemerintah tetap mendorong bahan baku program MBG tetap memiliki nilai gizi dengan harga tetap terjangkau.

"Kalau menurut saya, digunakan item yang harganya terjangkau yaitu daging ayam dan telur," ujar Agung dalam acara seminar bertajuk JAPFA for Indonesia Emas 2045: Nurturing Collaboration in Food Security pada Kamis (5/12/2024)..

Menurutnya, yang terpenting dalam menu makan bergizi gratis tersedia produk protein yang tetap bagus meskipun anggaran menjadi Rp10.000 per porsi untuk masing-masing anak.

"Di Banyumas Rp12.000 itu termasuk susu 200 ml. Kami harap paketnya jangan terlalu murah juga, karena kualitas [penting]," ujar Agung.

Sebagaimana diketahui, pemerintah menganggarkan program MBG sebesar Rp10.000 per porsi untuk masing-masing anak. Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan sejatinya pemerintah ingin menggelontorkan dana Rp15.000 per porsi untuk program andalannya saat kampanye Pilpres 2024.

Hanya saja, orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa persoalan anggaran menjadi alasan program makan bergizi gratis tidak dipatok Rp15.000.

“Nanti rata-rata minimumnya atau rata-rata kita ingin memberi per anak dan per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih. Kita ingin Rp15.000 tapi kondisi anggaran, mungkin Rp10.000 untuk daerah-daerah cukup. Cukup bermutu dan bergizi,” ujar Prabowo pada konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, bulan lalu (29/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mendukung pengembangan properti syariah sebagai salah satu inovasi melancarkan program 3 juta rumah.

Direktur Rumah Umum dan Komersial Fitrah Nur mengatakan bahwa lewat skema ini, masyarakat berpenghasilan tidak tetap bisa mencicil rumah tanpa perbankan.

Hal ini disampaikannya dalam acara Silaturahmi Akbar Nasional (SILAKNAS IX 2024) yang diselenggarakan oleh Asosiasi Developer Property Syariah (ADPS) di Hotel Episode Serpong, Tangerang, Rabu (4/12/2024).

"Oleh sebab itu kami sangat berharap ADPS bisa bersama-sama untuk bergotong royong mencapai target tersebut," kata Fitrah, dikutip dari keterangan resmi.

Untuk memaksimalkan peran properti syariah, diperlukan upaya meningkatkan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat agar penerimaan terkait model syariah dapat berjalan dengan masif.

"Non fix income merupakan salah satu sektor peluang yang dapat dimanfaatkan dalam hal kepemilikan rumah syariah," lanjut Fitrah.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum ADPS Arief Sungkar menyampaikan, ADPS siap bersinergi untuk bersama-sama menyiapkan properti syariah dapat memberikan rumah tanpa menggunakan kredit perbankan.

"Saat ini banyak anggota kita yang sudah membangun rumah dengan skema yang murah sampai ratusan unit, tanpa menggunakan perbankan. Kreditnya bisa tanpa bank, tanpa denda dan sita, hal ini tentunya memberikan efek yang sangat luar biasa bagi masyarakat," ungkap Arief Sungkar.

KOMPAS.com -Kabupaten Polewali Mandar di Sulawesi Barat sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Polewali Mandar:

1. Daenna Bakkarang Residence: Tipe 36/84

   Terletak di Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, perumahan ini dikembangkan PT Graha Suci Mahareski dengan banderol Rp 105 juta.

   Terdapat 26 rumah dengan luas 36/84 meter persegi. Hingga kini, masih tersisa 16 unit lagi.

2. Marwah Residence 9: Tipe 36/84

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Marwah Cipta Pratama yang terletak di Matakali, Kabupaten Polewali Mandar. Menawarkan 451 rumah dengan harga Rp 116 juta.

   Luas bangunan dibuat seukuran 36/84 meter persegi. Hingga kini, masih tersedia 220 rumah lagi.

3. Pallurang Gardenia Matakali: Tipe Subsidi

   Berlokasi di Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Pallurang Utama Berkarya dengan harga Rp 123 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/91 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 41 rumah lagi.

4. Balanipa Village: Tipe 36/71,5 M2

   Perumahan keempat ini terletak di Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan banderol Rp 136 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/71,5 meter persegi. Proyek perumahan yang dikembangkan oleh PT Balanipa Property ini masih menyisakan 3 unit lagi.

5. Villamas Telkomas: Tipe 36

   Di Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, terdapat perumahan dengan banderol Rp 136 juta per unit

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 36/84 meter persegi. PT Mitra Lestari Perkasa masih memasarkan 2 rumah lagi.