NUSANTARA, KOMPAS.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menggelar Penjajakan Pasar atau Market Sounding, pada Senin, 24 Februari 2025 di Jakarta.

Acara ini fokus pada proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sektor perumahan atas prakarsa badan usaha.

Tujuan utamanya adalah untuk menjaring minat, masukan, dan tanggapan dari pelaku pasar serta lembaga keuangan sebelum tahap transaksi KPBU IKN dimulai.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan pembangunan IKN tahap awal (2022-2024) sangat bergantung pada anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Namun, untuk pembangunan selanjutnya, diperlukan keterlibatan pihak swasta. Oleh karena itu, Otorita IKN menyiapkan tiga skema pembiayaan:

APBN senilai Rp 48,8 triliun yang telah disetujui Presiden Prabowo Subianto, KPBU senilai Rp 60,93 triliun, dan Investasi Swasta Murni sebesar Rp 6,9 triliun.

"Dengan kombinasi skema ini, pemerintah berharap pembangunan IKN dapat berjalan lebih cepat dan efisien," ujar Basuki.

Market sounding ini menjadi langkah krusial untuk menarik investor swasta agar berpartisipasi dalam proyek prestisius ini.

Market sounding pada 24 Februari mendatang diharapkan dapat menarik minat investor untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN.

Salah satu perusahaan pengembang yang sudah menunjukkan komitmennya adalah PT Intiland Development Tbk melalui PT Inti Kolaborasi Nusantara, yang telah melakukan groundbreaking di IKN.

Presiden Direktur PT Inti Kolaborasi Nusantara, Theresia Rustandi, menekankan bahwa pengembangan IKN adalah proyek jangka panjang yang membutuhkan waktu.

Ia juga menyoroti pentingnya membangun "jiwa kota" dengan memenuhi kebutuhan dan aktivitas penghuninya.

Komitmen dan arahan Presiden Prabowo Subianto memberikan kejelasan target yang terukur, yang sangat penting bagi para investor.

Oleh karena itu, market sounding ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai minat pasar terhadap proyek perumahan di IKN.

Masukan dari pelaku pasar akan membantu Otorita IKN dalam menyempurnakan skema KPBU.
Keterlibatan swasta akan mempercepat pembangunan perumahan dan infrastruktur pendukung di IKN.

"Pembangunan IKN sebagai suatu kota, membutuhkan waktu yang sangat panjang, dan tidak bisa dikerjakan dalam waktu singkat 1-2 tahun," cetus Theresia.

Prioritas pengembangan bukan hanya secara fisik namun adalah jiwa kota termasuk penghuni, sehingga kebutuhan dan aktivitasnya harus dipenuhi.

Dengan adanya acara ini, diharapkan lebih banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di IKN, sehingga visi kota masa depan yang modern dan berkelanjutan dapat segera terwujud.

TANGERANG, KOMPAS.com - Pemerintah berencana memanfaatkan tanah eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Jalan Boulevard Palem Raya, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, untuk program 3 juta rumah.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rio Silaban mengatakan, total luas lahan eks BLBI Karawaci adalah 3,7 hektar.

"Satu hamparannya ada 3,5 hektar. Tapi ini ada juga hamparan kecilnya yang nanti kita satukan. Jadi totalnya sekitar 3,7 hektar," ujar Rio saat mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau lokasi pada Sabtu (22/02/2025).

Rio juga mengatakan bahwa lahan senilai Rp 459 miliar itu sudah clean and clear dan siap dimanfaatkan untuk program 3 juta rumah.

Sementara Maruarar atau Ara mengatakan bahwa Kementerian PKP masih menggodok rencana pemanfaatan lahan itu untuk membangun rumah tapak atau rumah susun (rusun), hingga segmen yang disasar.

"Nanti kita pelajari deh. Kita pelajari dengan saksama ya. Kita pelajari tentu mesti ada studinya, mesti ada penelitiannya," ucap Ara.

Sebagai informasi, diberitakan Kompas.com, Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI menyita 44 bidang tanah seluas 251.992 meter persegi milik eks debitur BLBI, PT Lippo Karawaci, pada tahun 2021.

Penyitaan tanah yang berlokasi di Perumahan Lippo Karawaci, Kelapa Dua, Tangerang, Banten, itu senilai Rp 1,3 triliun.

Selain lahan eks BLBI Karawaci, Ara juga mau memanfaatkan lahan eks BLBI di Kalimalang, Bekasi. Namun, lahan seluas 5,2 hektar tersebut sudah ditinggali oleh 1.000 kepala keluarga (KK).

Pada kesempatan tersebut, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menyebut pemanfaatan lahan eks BLBI merupakan terobosan yang baik.

"Jadi tanah-tanah negara yang idle ini bisa menjadi modalitas untuk membangun rumah vertikal yang nantinya dengan skema pembiayaan subsidi itu bisa affordable juga untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)," tutur Heru.

Bekasi, Jabar (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan pemerintah berkomitmen meningkatkan standar kualitas rumah subsidi agar masyarakat dapat tempat tinggal dengan lingkungan yang nyaman dan layak huni.

"Banyak kita menemukan developer yang bagus (dalam membangun perumahan)," kata dia saat melakukan kunjungan kerja ke perumahan subsidi/FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) di Vinewood City, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu.

Ara, panggilannya, melakukan kunjungan ke proyek yang dikembangkan PT Leburre Baghraf Indonesia di bawah naungan Asosiasi Apernas Jaya dengan tujuan memastikan hunian subsidi yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam peninjauan, dia menilai kualitas rumah di Perumahan FLPP Vinewood City cukup baik.

Kualitas baik dari perumahan tersebut antara lain langit-langit (plafon) rumah yang tinggi memberikan sirkulasi udara lebih baik, sehingga menciptakan hunian nyaman bagi masyarakat.

Ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) di lingkungan perumahan itu juga dianggap dalam kondisi baik karena mendukung kehidupan penghuni secara optimal.

"Mohon doanya. Semoga tahun ini kita bisa berusaha meningkatkan kuota FLPP," ucap Ara.

Sebelumnya, Ara meminta pengembang rumah bersubsidi yang memanfaatkan kredit pemilikan rumah (KPR) FLPP untuk siap diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu disebabkan dalam penyaluran KPR FLPP, pemerintah menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang berasal dari pajak rakyat, sehingga harus siap diaudit.

Sinergi antara Kementerian PKP dan BPK diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret dalam perbaikan kebijakan dan pengawasan terhadap proyek perumahan bersubsidi.

Bekasi, Jabar (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan pemerintah berkomitmen meningkatkan standar kualitas rumah subsidi agar masyarakat dapat tempat tinggal dengan lingkungan yang nyaman dan layak huni.

Pernyatan tersebut disampaikan Ara, panggilan akrab Maruarar Sirait, saat melakukan kunjungan kerja ke perumahan subsidi/FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) di Vinewood City, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu.

Kunjungan ke proyek yang dikembangkan PT Leburre Baghraf Indonesia di bawah naungan Asosiasi Apernas Jaya dengan tujuan memastikan hunian subsidi yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam peninjauan, dia menilai kualitas rumah di Perumahan FLPP Vinewood City cukup baik.

Kualitas baik dari perumahan tersebut antara lain langit-langit (plafon) rumah yang tinggi memberikan sirkulasi udara lebih baik, sehingga menciptakan hunian nyaman bagi masyarakat.

Ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) di lingkungan perumahan itu juga dianggap dalam kondisi baik karena mendukung kehidupan penghuni secara optimal.

Tahun ini pemerintah menargetkan penyediaan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Untuk membangunnya, pemerintah memerlukan lahan. Ara menegaskan bahwa lahan yang digunakan untuk program pembangunan 3 juta rumah harus clean and clear.

“Saya mau cepat (mempersiapkan lahan) untuk program 3 juta rumah, supaya kita bisa bekerja dengan cepat,” ujarnya saat meninjau lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu.

Dalam kunjungan itu, diketahui bahwa lahan tersebut masih diduduki oleh sekitar 1.000 Kepala Keluarga (KK).

Kondisi ini dianggap menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memastikan ketersediaan lahan yang benar-benar clean and clear untuk mendukung percepatan pembangunan perumahan bagi masyarakat.

Pihaknya dinyatakan bakal terus mencari lokasi yang sesuai untuk mendukung program 3 juta rumah.

Pemerintah berkomitmen memastikan setiap pembangunan dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan aspek sosial dan legalitas lahan.

“Saya maunya tanah negara yang clean and clear. Saya diminta Presiden untuk kerja cepat,” ucapnya.

Salah satu capaian yang cukup terlihat dari program 3 juta rumah yakni realisasi penyaluran Kredit Perumahan Rakyat (KPR) rumah subsidi, baik dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun non-FLPP.

Realisasi KPR subsidi dalam 100 hari kerja pemerintahan mencapai 87.736 unit rumah.

Total realisasi itu terdiri atas rumah FLPP 36.118 unit, rumah dari akad Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera (khusus Aparatur Sipil Negara/ASN) 1.384 unit, dan yang dalam proses persetujuan akad kredit dan konstruksi 50.234 unit.

Program tiga juta rumah tahun ini, merupakan gagasan besar yang lahir dari keprihatinan Presiden Prabowo Subianto yang melihat masih banyak masyarakat di tanah air tidak memiliki rumah atau tempat tinggal yang layak.

Gagasan ini merupakan salah satu bentuk implementasi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden untuk menjamin adanya rumah murah dengan sanitasi yang baik bagi masyarakat. Program unggulan ini tidak hanya mendapat dukungan dari kementerian dan lembaga, tetapi juga dari pihak perbankan terutama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu telah menegaskan komitmennya untuk membantu pemerintahan Presiden Prabowo dalam menyiapkan dan membangun tiga juta rumah setiap tahunnya. Salah satu bentuk dukungan itu ialah upaya menaikkan kuota kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dari awalnya sekitar 200.000 naik menjadi 800.000.

Program tiga juta rumah ini bertujuan untuk mengurangi defisit perumahan atau menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat ekonomi bawah, memperbaiki kesejahteraan serta mendukung pertumbuhan ekonomi.

Implementasi tiga juta rumah ini akan dilakukan di kawasan pedesaan, perkotaan dan wilayah pesisir. Khusus di pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan mengombinasikan pembangunan dan renovasi rumah. Langkah-langkah ini diharapkan menjadi solusi konkret bagi masyarakat yang selama ini menyewa, atau tinggal di tempat-tempat kumuh dan sangat tidak sehat.

Khusus di Sumatera Barat, BTN Kantor Cabang Padang telah menyalurkan KPR subsidi sejak Januari 2025. KPR subsidi ini disalurkan melalui kantor cabang dan outlet BTN di beberapa daerah seperti Kota Pariaman, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh hingga Solok.

Menurut Branch Manager BTN Kantor Cabang Padang Sudaryanto, program tiga juta rumah tidak hanya sekadar membangun fisik rumah siap huni, namun juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan.

Oleh sebab itu, rumah-rumah subsidi yang dibangun tersebut menerapkan konsep Environmental, Sosial and Governance (ESG). Program rumah rendah emisi ini menjadi bukti dan dedikasi BTN dalam mendukung pembangunan perumahan yang nyaman, modern dan tentunya ramah lingkungan.

Program tersebut juga menjadi wujud komitmen BTN dalam memitigasi dampak negatif dari perubahan iklim, sekaligus mempromosikan prinsip-prinsip keberlanjutan.

"ESG BTN berdiri sebagai wujud komitmen BTN untuk mendukung keberlanjutan dan menciptakan dampak positif bagi lingkungan serta masyarakat," kata Sudaryanto.

Pihaknya optimistis BTN mampu membangun rumah subsidi yang berkualitas namun tetap mengedepankan aspek lingkungan. Apalagi, bank didirikan pada 1897 dengan nama Postspaarbank di Batavia itu berpengalaman dalam membangun rumah rendah emisi.

Hal itu dibuktikan dengan pengakuan Global Retail Banking Innovation Awards 2024 yang diadakan oleh The Digital Banker. Dalam ajang internasional itu BTN sukses meraih penghargaan Mortgage Product of The Year-ESG. Dalam prosesnya, BTN mendukung aktivitas ekonomi sirkular yang melibatkan para produsen material bahan bangunan yang ramah lingkungan, para pengembang perumahan, dan konsumen.

"Jadi, program rumah rendah emisi ini menjadi bukti dedikasi BTN dalam mendukung pembangunan perumahan yang nyaman, modern, dan ramah lingkungan," ujar dia.

Daftar hitam

Untuk melindungi masyarakat, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman siap membuat daftar hitam (blacklist) para pengembang rumah subsidi yang nakal supaya masyarakat menjadi waspada dan pihak perbankan tidak lagi menggunakan atau tertipu oleh pengembang nakal.

"Para pengembang yang akan kami anggap kategori tidak layak lagi untuk bisa membangun perumahan bersubsidi, tentu kami akan membuat daftar hitam atau blacklist (pengembang nakal) supaya para pengembang nakal tersebut tidak lagi digunakan oleh perbankan karena hal ini sangat meresahkan," ujar Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman.

Kementerian PKP juga membuat surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap pengembang rumah bersubsidi yang nakal.

"Tentu dengan adanya saya berkirim surat memohon kepada BPK, nanti akan diperoleh tata kelola yang seperti apa. Mulai dari dana ini dari Kementerian Keuangan ke BP Tapera kemudian ke perbankan, ini harus ada tata kelola siapa bertanggung jawab apa. Ini nanti akan jelas. Dengan adanya tata kelola yang baik, tentu kita akan bisa mewujudkan harapan pemerintah untuk bisa memberikan yang terbaik pada masyarakat," ujar Heri Jerman.

Sebagai informasi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN dan bank Himbara lainnya untuk memasukkan pengembang (developer) perumahan dan notaris yang tidak bertanggung jawab ke dalam daftar hitam (blacklist).

Erick mengatakan BUMN harus memastikan perlindungan terhadap konsumen yang mengambil kredit perumahan rakyat (KPR) agar tidak dirugikan.

Semoga tahun ini kita bisa berusaha meningkatkan kuota FLPP

Bekasi, Jabar (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan pemerintah berkomitmen meningkatkan standar kualitas rumah subsidi agar masyarakat dapat tempat tinggal dengan lingkungan yang nyaman dan layak huni.

"Banyak kita menemukan developer yang bagus (dalam membangun perumahan)," kata dia saat melakukan kunjungan kerja ke perumahan subsidi/FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) di Vinewood City, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu.

Ara, panggilannya, melakukan kunjungan ke proyek yang dikembangkan PT Leburre Baghraf Indonesia di bawah naungan Asosiasi Apernas Jaya dengan tujuan memastikan hunian subsidi yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam peninjauan, dia menilai kualitas rumah di Perumahan FLPP Vinewood City cukup baik.

Kualitas baik dari perumahan tersebut antara lain langit-langit (plafon) rumah yang tinggi memberikan sirkulasi udara lebih baik, sehingga menciptakan hunian nyaman bagi masyarakat.

Ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) di lingkungan perumahan itu juga dianggap dalam kondisi baik karena mendukung kehidupan penghuni secara optimal.

"Mohon doanya. Semoga tahun ini kita bisa berusaha meningkatkan kuota FLPP," ucap Ara.

Sebelumnya, Ara meminta pengembang rumah bersubsidi yang memanfaatkan kredit pemilikan rumah (KPR) FLPP untuk siap diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu disebabkan dalam penyaluran KPR FLPP, pemerintah menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang berasal dari pajak rakyat, sehingga harus siap diaudit.

Sinergi antara Kementerian PKP dan BPK diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret dalam perbaikan kebijakan dan pengawasan terhadap proyek perumahan bersubsidi.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan inspeksi mendadak ke perumahan yang berada di Bekasi, Jawa Barat yaitu Vinewood City Srijaya. Perumahan ini merupakan hunian khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang difasilitasi bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan tabungan perumahan rakyat (Tapera).

Lokasinya berada di Jalan Raya Kali CBL, Desa Srijaya, Tambun Utara, Bekasi, dekat dengan Jalan Tol Gabus sekitar 2 km. Kawasan perumahan tersebut dikelilingi oleh sawah yang luas.

Pantauan detikcom di lokasi, pria yang kerap disapa Ara, sampai di lokasi pukul 16.48 WIB. Ia langsung menyapa warga dan pengembang Vinewood City Srijaya, PT Leburre Baghraf Indonesia.

Kemudian, ia mengecek kondisi salah satu rumah contoh yang kondisinya masih kosong. Rumah di sana terdiri dari dua kamar tidur, satu kamar mandi, ruang tamu, taman belakang, hingga dapur. Bangunan rumah di sana memiliki luas 30 meter persegi dan luas tanah 66 meter persegi.

Selain rumah contoh, Ara juga menengok salah satu rumah warga yang sudah tinggal di sana sejak November 2024.

"Airnya gimana?" kata Ara, Sabtu (22/2/2025).

"Baik," jawab warga bernama Titin.

"Temboknya ada masalah nggak?" ujar Ara.

"Bagus, double dinding," jawabnya.

Dalam kesempatan itu, warga sempat bercerita jika bau sampah di luar komplek cukup mengganggu. Namun, masalah ini sudah ditangani oleh pihak pengembang. Menurut perwakilan pihak pengembang, Likan, pihaknya telah bekerja sama dengan karang taruna di daerah sana untuk mengatasi sampah di dua perumahan.

"Jadi kita developer bekerja sama untuk sampah dengan bareng karang taruna," ungkap Likan kepada awak media.

Ara mengapresiasi pihak pengembang yang telah menyelesaikan masalah ini dengan cepat.

"Yang lebih seneng lagi saya kenapa? Walaupun di luar komplek, developer ini mau bertanggung jawab menyelesaikan masalah sampah yang mengganggu warga," tutur Ara.

Sebelum meninggalkan lokasi, ia meminta doa kepada warga agar kuota FLPP dapat bertambah tahun ini. Ia juga memuji kondisi jalan dan selokan yang bersih, bagus, dan tidak ada genangan.

"Mohon doanya ya, semoga tahun ini kita bisa berusaha meningkatkan FLPP lagi. Kita banyak kok menemukan developer yang bagus. Lebar tuh (jalannya), nggak becek. Yang kemarin (perumahan lain di Bekasi yang ia kunjungi awal bulan) aja nggak hujan aja banjir," ujarnya.

Dalam kunjungan kali ini, Ara tidak hanya sendiri, turut hadir pula Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.

Video: Menteri PKP Minta Pengembang Tidak Bertanggung Jawab Diblacklist

Video: Menteri PKP Minta Pengembang Tidak Bertanggung Jawab Diblacklist

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan bahwa lahan yang digunakan untuk program pembangunan 3 juta rumah harus clean and clear.

“Saya mau cepat (mempersiapkan lahan) untuk program 3 juta rumah, supaya kita bisa bekerja dengan cepat,” ujarnya saat meninjau lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu.

Dalam kunjungan itu, diketahui bahwa lahan tersebut masih diduduki oleh sekitar 1.000 Kepala Keluarga (KK).

Kondisi ini dianggap menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memastikan ketersediaan lahan yang benar-benar clean and clear untuk mendukung percepatan pembangunan perumahan bagi masyarakat.

Pihaknya dinyatakan bakal terus mencari lokasi yang sesuai untuk mendukung program 3 juta rumah.

Lebih lanjut, pemerintah berkomitmen memastikan setiap pembangunan dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan aspek sosial dan legalitas lahan.

“Saya maunya tanah negara yang clean and clear. Saya diminta Presiden untuk kerja cepat,” ucapnya yang akrab dipanggil Ara.

Salah satu capaian yang cukup terlihat dari program 3 juta rumah yakni realisasi penyaluran Kredit Perumahan Rakyat (KPR) rumah subsidi, baik dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun non-FLPP.

Realisasi KPR subsidi dalam 100 hari kerja pemerintahan mencapai 87.736 unit rumah.

Total realisasi itu terdiri atas rumah FLPP 36.118 unit, rumah dari akad Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera (khusus Aparatur Sipil Negara/ASN) 1.384 unit, dan yang dalam proses persetujuan akad kredit dan konstruksi 50.234 unit.

Bekasi (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan bahwa lahan yang digunakan untuk program pembangunan 3 juta rumah harus clean and clear.

“Saya mau cepat (mempersiapkan lahan) untuk program 3 juta rumah, supaya kita bisa bekerja dengan cepat,” ujarnya saat meninjau lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu.

Dalam kunjungan itu, diketahui bahwa lahan tersebut masih diduduki oleh sekitar 1.000 Kepala Keluarga (KK).

Kondisi ini dianggap menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memastikan ketersediaan lahan yang benar-benar clean and clear untuk mendukung percepatan pembangunan perumahan bagi masyarakat.

Pihaknya dinyatakan bakal terus mencari lokasi yang sesuai untuk mendukung program 3 juta rumah.

Lebih lanjut, pemerintah berkomitmen memastikan setiap pembangunan dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan aspek sosial dan legalitas lahan.

“Saya maunya tanah negara yang clean and clear. Saya diminta Presiden untuk kerja cepat,” ucapnya yang akrab dipanggil Ara.

Salah satu capaian yang cukup terlihat dari program 3 juta rumah yakni realisasi penyaluran Kredit Perumahan Rakyat (KPR) rumah subsidi, baik dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun non-FLPP.

Realisasi KPR subsidi dalam 100 hari kerja pemerintahan mencapai 87.736 unit rumah.

Total realisasi itu terdiri atas rumah FLPP 36.118 unit, rumah dari akad Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera (khusus Aparatur Sipil Negara/ASN) 1.384 unit, dan yang dalam proses persetujuan akad kredit dan konstruksi 50.234 unit.

IDXChannel - Kementerian Keuangan berencana menerbitkan surat utang untuk pembiayaan program 3 juta rumah.

Dalam hal ini, Bank Indonesia (BI) akan membeli SBN tersebut di pasar sekunder.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai, Kemenkeu mulai mengendalikan bank sental melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

“Padahal kan Bank Indonesia itu, walaupun dia harus membeli SBN di pasar sekunder, tujuannya adalah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah ketika investor melakukan aksi jual SBN di pasar sekunder, kemudian diserap oleh Bank Indonesia,” kata Bhima, Sabtu (22/2/2025).

Menurut Bhima, jika BI diminta secara khusus melakukan pembelian SBN di pasar sekunder untuk mendukung program pemerintah, maka bank sentral sudah keluar dari jalur independensi.

“Nah ini yang menjadi permasalahan serius, karena ini kelanjutan dari burden sharing berarti tahap berikutnya tidak ada bedanya burden sharing yang dilakukan Bank Indonesia sebelumnya di era Jokowi,” tutur Bhima.

Selain melanggar asas independensi Bank Indonesia. Rencana tersebut akan membuat neraca bank sentral tertekan karena sebelumnya burden sharing jilid satu.

“Nah kalau ini dilanjutkan lagi, ini khawatir sektor moneternya akan terganggu. Hanya karena pemerintah kesulitan menerbitkan SBN agar diserap oleh para investor, terutama oleh investor asing,” ujar Bhima.

Di sisi lain, penjualan SBN yang terus menerus dilakukan pemerintah akan menjadi sentimen negatif di mata investor.

“Tapi bukan berarti masalah fiskal kemudian dilempar menjadi tanggung jawab otoritas moneter. Bank Indonesia nggak punya mandat itu. Nah jadi ini lempar tanggung jawab dari Menteri Keuangan kepada Gubernur Bank Indonesia,” ujarnya.

Dia menyarankan agar BI tetap pada koridor independen, khusus melakukan operasi moneter demi menstabilkan nilai tukar rupiah.

Lebih jauh, BI bisa membantu sektor perumahan bukan dengan membeli SBN melainkan memangkas suku bunga acuan lebih cepat dari proyeksi.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah memutar otak mencari solusi pembiayaan untuk menyukseskan program 3 juta rumah yang disebut-sebut membutuhkan anggaran jumbo, yakni mencapai Rp750 triliun.

Beberapa hari terakhir ini, jajaran menteri Kabinet Merah Putih Prabowo intensif menggelar pertemuan untuk membahas berbagai skenario pembiayaan perumahan.

Bekasi (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan bahwa lahan yang digunakan untuk program pembangunan 3 juta rumah harus clean and clear.

“Saya mau cepat (mempersiapkan lahan) untuk program 3 juta rumah, supaya kita bisa bekerja dengan cepat,” ujarnya saat meninjau lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu.

Dalam kunjungan itu, diketahui bahwa lahan tersebut masih diduduki oleh sekitar 1.000 Kepala Keluarga (KK).

Kondisi ini dianggap menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memastikan ketersediaan lahan yang benar-benar clean and clear untuk mendukung percepatan pembangunan perumahan bagi masyarakat.

Pihaknya dinyatakan bakal terus mencari lokasi yang sesuai untuk mendukung program 3 juta rumah.

Lebih lanjut, pemerintah berkomitmen memastikan setiap pembangunan dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan aspek sosial dan legalitas lahan.

“Saya maunya tanah negara yang clean and clear. Saya diminta Presiden untuk kerja cepat,” ucapnya yang akrab dipanggil Ara.

Salah satu capaian yang cukup terlihat dari program 3 juta rumah yakni realisasi penyaluran Kredit Perumahan Rakyat (KPR) rumah subsidi, baik dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun non-FLPP.

Realisasi KPR subsidi dalam 100 hari kerja pemerintahan mencapai 87.736 unit rumah.

Total realisasi itu terdiri atas rumah FLPP 36.118 unit, rumah dari akad Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera (khusus Aparatur Sipil Negara/ASN) 1.384 unit, dan yang dalam proses persetujuan akad kredit dan konstruksi 50.234 unit.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan hasil pertemuannya dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, pejabat dari BPK, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN, terkait pembiayaan program 3 juta rumah murah yang merupakan salah satu prioritas pemerintah.

Ara, panggilan populer Maruarar, menilai hasil pertemuannya dengan kementerian/lembaga itu menunjukkan kesamaan tujuan untuk mendukung program-program pemerintah, termasuk program 3 juta rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Dua hari berturut-turut kami mengadakan pertemuan yang sangat penting, sangat bersejarah, dan sangat menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Tidak ada raja-raja kecil,” kata Menteri Menteri PKP saat menjawab pertanyaan wartawan selepas santap siang bersama Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Ara melanjutkan Gubernur BI Perry Warjiyo sangat mendukung program-program pemerintah.

“Ini adalah contoh baik, dan saya ditugaskan Bapak Presiden mengawal proses ini sampai tuntas, dan nanti pada waktunya Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan bentuk dukungan konkret Bank Indonesia kepada program-program pemerintah,” kata Maruarar.

Ara melanjutkan dirinya pun telah bertemu selama empat kali dengan Gubernur BI dalam 2 minggu terakhir.

“Jadi, saya yang ditugaskan untuk mengawal ini sampai tuntas, dan saya selalu berkoordinasi dengan Pak Dasco (Wakil Ketua DPR), pimpinan DPR. Kemudian juga mendapatkan arahan langsung dari Bapak Presiden,” katanya.

Di Istana, Jumat, Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa pejabat negara untuk santap siang bersama.

Beberapa pejabat yang diajak makan siang itu, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

Hadir pula Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria.

Selain itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN M. Herindra, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto, Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa, dan keponakan Luhut Binsar Pandjaitan, Pandu Sjahrir.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025