Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan warga DKI Jakarta penerima manfaat tetap mendapatkan susu dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Perlu diketahui, penerima MBG bukan hanya untuk siswa di sekolah, melainkan juga mencakup santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa penerima manfaat MBG di wilayah Jakarta akan tetap mendapatkan susu sebanyak 2–3 kali dalam seminggu.

Dadan menjelaskan pengaturan pemberian susu untuk Jakarta lantaran wilayah ini bukan merupakan sentra susu sapi.

“Untuk daerah yang belum ada sapi perah tetap mendapat peluang mendapatkan susu, tetapi diatur berbasis komposisi menu. Bisa diberikan 2–3 kali seminggu, termasuk DKI [Jakarta],” kata Dadan kepada Bisnis, Kamis (23/1/2025).

Pasalnya, Dadan menyampaikan bahwa susu menjadi bagian dalam menu MBG untuk wilayah yang memiliki sapi perah.

Sebelumnya diberitakan, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J. Vermonte menyampaikan bahwa susu dalam menu MBG di Jakarta bisa diganti dengan sumber protein lain seperti telur, daging, tahu, hingga tempe.

“Sejauh ini, menurut Badan Gizi dan juga SPPG [Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi] yang ada di Jakarta, dia protein yang digantikan oleh sumber, ada telur, ada daging, tahu, tempe, dan lain-lain,” kata Philips saat ditemui seusai meninjau program MBG di SLB Negeri 5 Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Philips menjelaskan bahwa susu dalam menu MBG diprioritaskan pada wilayah yang memiliki sentra susu. Di sisi lain, Jakarta tidak memiliki sentra susu.

“Itu sudah ditegaskan oleh Kepala Badan Gizi Nasional. Susu itu diprioritaskan di tempat-tempat yang punya sentra sapi, sehingga mereka diharapkan ekonomi lokalnya tumbuh,” jelasnya.

Dengan demikian, dia menyampaikan bahwa wilayah yang tidak memiliki sentra susu akan diganti dengan kebutuhan protein seperti susu.

“Jadi, susu atau protein pengganti itu menurut para ahli gizi dan juga menurut Badan Gizi Nasional sudah mencukupi standar kecukupan gizi,” terangnya.

Adapun saat ditanya lebih lanjut kapan keberadaan susu dalam menu MBG di Jakarta, Philips hanya menjelaskan bahwa hal yang utama adalah pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat.

“Belum tahu [kapan menu susu ada di Jakarta]. Yang jelas dijalankan adalah menu yang sudah disusun oleh BGN. Yang penting kebutuhan gizinya cukup, bukan masalah ada susu atau nggaknya gitu,” terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dinilai terlalu terburu-buru dalam menggelar Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Faktor keamanan dan kualitas makanan luput dari perhatian.

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan perencanaan yang kurang matang itu tercermin dari adanya insiden keracunan penerima manfaat saat menyantap MBG.

Perlu diketahui, sebanyak 40 siswa SDN Dukuh 03 Sukoharjo diberitakan mengalami gejala keracunan usai menyantap menu MBG. Para siswa mengalami gejala mual dan pusing usai menyantap menu MBG berupa ayam tepung krispi.

“MBG ini nampak perencanannya kurang baik dan matang, terlihat dari belum adanya standarisasi keamanan pangan sehingga terjadi hal yang kita takutkan bersama, yaitu keracunan,” kata Eliza kepada Bisnis, Kamis (23/1/2025).

Eliza juga menilai pedagang pasar lokal belum terlibat menjadi vendor dari program MBG, serta ada aturan yang memberatkan UMKM sehingga tidak bisa turut serta dalam program ini.

Dia menyampaikan bahwa pelaku UMKM merasa keberatan jika pemerintah mensyaratkan UMKM harus membangun dapur baru. Ini artinya, sambung Eliza, harus menambah modal yang belum tentu akan balik modal kapan, ini mengingat margin dari memproduksi makanan ini relatif kecil.

“Nampak pemerintah dalam mendesain kebijakan itu masih dengan cara-cara yang penting jalan dulu, meski secara substansialnya tidak memenuhi,” ujarnya.

Perbesar

Saat ini, Eliza mengungkap baru ada model dapur central kitchen alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bisa memproduksi hingga 3.000 porsi. Namun, belum memanfaatkan dapur eksisting yang dimiliki UMKM, dapur sekolah, atau dapur milik masyarakat lokal setempat.

Terlebih, saat ini mayoritas SPPG yang baru berjalan berada di Pulau Jawa. Padahal, sambung dia, provinsi yang mencatatkan angka stunting cukup tinggi dan prevalensi ketidakcukupan gizi tinggi berada di Indonesia Timur.

“Esensi MBG ini menjadi tidak tercapai, dorongan melaksanakan program bukan karena esensinya tetapi lebih ke pemenuhan janji kampanye semata,” tuturnya.

Lebih lanjut, Eliza pun menyarakan agar pemerintah meniru China yang memfokuskan penerima makan siang bergizi di wilayah perdesaan dan pinggiran. Adapun jika menengok program ini di India, negara itu memprioritaskan untuk penerima manfaat di sekolah negeri.

“Pemerintah seharusnya lebih realistis dengan menentukan penerimanya yang betul-betul paling membutuhkan, harus targeted dalam menentukan sekolah mana dan daerah mana,” ucapnya.

Sama halnya dengan penerima ibu hamil dan balita yang dinilai perlu diprioritaskan di daerah yang secara statistik justifikasinya bisa diterima secara ilmiah. Alhasil, dia pun mempertanyakan kualitas makanan dari program ini.

“Untuk apa penerimanya sangat banyak namun kualitas makanan tidak baik dan makin memberatkan APBN,” kata dia.

Di samping itu, Eliza juga menyarankan pemerintah memanfaatkan dapur eksisting, seperti dapur UMKM, dapur sekolah, atau dapur milik tokoh masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak perlu membangun bangunan baru, sehingga anggaran bisa diprioritaskan untuk membeli bahan makanan.

Utang

Dalam catatan Bisnis, pada 17 Januari 2025, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa MBG butuh tambahan anggaran Rp100 triliun supaya bisa mencakup 82,9 juta penerima.

Merespons hal itu, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara memandang penambahan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru akan membuat negara menjadi lebih banyak berutang dan menjadi beban tersendiri bagi pemerintah.

Bahkan, program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini bisa memicu melebarnya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Maka dari itu, menurut Bhima, solusi dari program MBG yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto bukanlah penambahan anggaran.

Bhima menilai bahwa program MBG semestinya jangan mengambil porsi terlalu besar, lantaran masih ada kebutuhan prioritas lain yang tidak kalah penting. Misalnya, untuk mendorong hilirisasi, belanja pendidikan, belanja kesehatan, hingga infrastruktur pendukung sektor pertanian.

Untuk itu, menurutnya, semestinya sejak awal pemerintah memfokuskan program MBG berdasarkan wilayah dan individu.

Bhima menjelaskan bahwa semestinya pemerintah memfokuskan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk menghemat anggaran yang terbatas.

Perbesar

Dalam studi Celios yang bertajuk ‘Dampak Makan Bergizi Gratis’ merekomendasikan agar pemerintah dapat memulai di beberapa wilayah seperti Papua, Maluku, Sulawesi, Aceh, Kalimantan dan Nusa Tenggara.

Adapun, wilayah prioritas yang menerima program MBG adalah sebanyak 45.282 Sekolah Dasar (SD), yang terdiri dari 33.189 unit SD Negeri dan 6.225 unit SD Swasta. Total sebanyak 45.282 SD setara dengan 30,4% jumlah total SD di Indonesia yang mencapai 148.975 unit.

Selain itu, pemerintah dinilai perlu menyasar penerima manfaat secara perorangan. Misalnya, kata Bhima, jika program MBG menyasar sekolah di perkotaan, maka pemerintah hanya perlu memberikan subsidi untuk kalangan miskin

“Jadi untuk yang anaknya orang kaya dikenakan iuran. Nah, yang miskin digratiskan. Itu bisa menghemat anggaran,” pungkasnya.

Terpisah, Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto mengatakan bahwa jika BGN meminta tambahan anggaran untuk menjalankan program MBG, maka artinya ada target yang lebih tinggi untuk mencakup sekitar 83 juta penerima manfaat program ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berfokus mendukung program 3 juta rumah melalui penyediaan tipe hunian Transit Oriented Development (TOD) atau hunian yang terintegasi dengan transportasi umum.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pun menjadi kendaraan untuk pendanaan pembangunan dan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) TOD tersebut.

Erick menyatakan pembangunan TOD juga akan diperluas ke kawasan bandara.

“Kami melihat perumahan mesti dekat dengan transportasi publik, selain itu ini juga sesuai dengan lahan yang kami punya yakni pipih dan cocok untuk konsep tinggi,” jelas Erick dalam siaran pers, Rabu (22/1/2025).

Hunian TOD yang diusung BUMN memiliki sekitar 800 sampai 1.200 unit hunian. Untuk memiliki hunian di TOD tersebut, pemerintah melalui BTN memberikan dua skema yakni 60 persen menggunakan KPR Non-Subsidi dan 40 persen dengan KPR Subsidi.

Dengan fokus pada penyediaan TOD, Erick menuturkan konsep tersebut akan menjamin ketersediaan infrastruktur seperti jalan dan listrik.

“Kami juga tidak mau terjebak di landed house karena 70 persen wilayah Indonesia merupakan laut. Kemudian dalam 30 persen kawasan darat itu merupakan kawasan pertanian, industri, sehingga mapping peta pertanahan ini harus benar-benar akurat,” ujar Erick.

Sebelumnya, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, konsep TOD menjadi opsi yang akan menarik masyarakat urban berpenghasilan tanggung, yakni sekitar Rp 12 juta hingga Rp 15 juta per bulan, yang selama ini sulit untuk membeli rumah di pusat kota karena harga yang terlalu tinggi.

“Solusi dari keterbatasan lahan untuk penyediaan hunian dengan harga terjangkau di daerah perkotaan adalah memanfaatkan lahan milik pemerintah, negara, dan BUMN untuk membangun apartemen dengan konsep TOD. Ini merupakan bentuk sinergi BUMN yang paling nyata dalam Program Tiga Juta Rumah,” ujar Nixon.

Konsep TOD telah menjadi tren yang diminati di berbagai kota besar di dunia karena sifatnya yang efisien dalam hal penggunaan lahan dan mengurangi kemacetan lalu-lintas melalui penggunaan transportasi umum.

Dalam konsep TOD yang diusulkan BTN, pembangunan hunian vertikal atau apartemen dapat dilakukan oleh PT Perumnas (Persero) di atas lahan stasiun kereta milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) atau lahan-lahan Pemerintah Daerah seperti PD Pasar Jaya.

Menurut Nixon, harga jual apartemen TOD akan terjangkau oleh masyarakat urban melalui KPR dengan tenor 25 sampai 30 tahun.

“Di Jakarta, contohnya, ada lebih dari 140 lokasi PD Pasar Jaya. Kalau mau kita bangun, berarti ada 140 tower. Kemudian juga ada lahan kereta api di Manggarai dan sebagainya. Jadi, banyak sebenarnya yang bisa dioptimalkan untuk perumahan kelompok urban,” tambah Nixon. (Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Putri Werdiningsih)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co. id dengan judul:DukungProgram 3 Juta Rumah, Erick Thohir Dorong BTN Pasarkan KPR Hunian TOD

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berfokus mendukung program 3 juta rumah melalui penyediaan tipe hunian Transit Oriented Development (TOD) atau hunian yang terintegasi dengan transportasi umum.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pun menjadi kendaraan untuk pendanaan pembangunan dan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) TOD tersebut.

Erick menyatakan pembangunan TOD juga akan diperluas ke kawasan bandara.

“Kami melihat perumahan mesti dekat dengan transportasi publik, selain itu ini juga sesuai dengan lahan yang kami punya yakni pipih dan cocok untuk konsep tinggi,” jelas Erick dalam siaran pers, Rabu (22/1/2025).

Hunian TOD yang diusung BUMN memiliki sekitar 800 sampai 1.200 unit hunian. Untuk memiliki hunian di TOD tersebut, pemerintah melalui BTN memberikan dua skema yakni 60 persen menggunakan KPR Non-Subsidi dan 40 persen dengan KPR Subsidi.

Dengan fokus pada penyediaan TOD, Erick menuturkan konsep tersebut akan menjamin ketersediaan infrastruktur seperti jalan dan listrik.

“Kami juga tidak mau terjebak di landed house karena 70 persen wilayah Indonesia merupakan laut. Kemudian dalam 30 persen kawasan darat itu merupakan kawasan pertanian, industri, sehingga mapping peta pertanahan ini harus benar-benar akurat,” ujar Erick.

Sebelumnya, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, konsep TOD menjadi opsi yang akan menarik masyarakat urban berpenghasilan tanggung, yakni sekitar Rp 12 juta hingga Rp 15 juta per bulan, yang selama ini sulit untuk membeli rumah di pusat kota karena harga yang terlalu tinggi.

“Solusi dari keterbatasan lahan untuk penyediaan hunian dengan harga terjangkau di daerah perkotaan adalah memanfaatkan lahan milik pemerintah, negara, dan BUMN untuk membangun apartemen dengan konsep TOD. Ini merupakan bentuk sinergi BUMN yang paling nyata dalam Program Tiga Juta Rumah,” ujar Nixon.

Konsep TOD telah menjadi tren yang diminati di berbagai kota besar di dunia karena sifatnya yang efisien dalam hal penggunaan lahan dan mengurangi kemacetan lalu-lintas melalui penggunaan transportasi umum.

Dalam konsep TOD yang diusulkan BTN, pembangunan hunian vertikal atau apartemen dapat dilakukan oleh PT Perumnas (Persero) di atas lahan stasiun kereta milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) atau lahan-lahan Pemerintah Daerah seperti PD Pasar Jaya.

Menurut Nixon, harga jual apartemen TOD akan terjangkau oleh masyarakat urban melalui KPR dengan tenor 25 sampai 30 tahun.

“Di Jakarta, contohnya, ada lebih dari 140 lokasi PD Pasar Jaya. Kalau mau kita bangun, berarti ada 140 tower. Kemudian juga ada lahan kereta api di Manggarai dan sebagainya. Jadi, banyak sebenarnya yang bisa dioptimalkan untuk perumahan kelompok urban,” tambah Nixon. (Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Putri Werdiningsih)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co. id dengan judul:DukungProgram 3 Juta Rumah, Erick Thohir Dorong BTN Pasarkan KPR Hunian TOD

PALI -

Tumpahan minyak yang berasal dari kebocoran pipa milik salah satu perusahaan migas diduga mencemari sungai di Desa Sungai Dua, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumsel. Hal ini memicu kebakaran di sepanjang aliran sungai dan mendekati area permukiman warga.

Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (22/1/2025) sekitar pukul 06.30 WIB. Kobaran api dan asap hitam pekat membumbung tinggi ke udara dan videonya pun viral di media sosial. Warga sekitar pun terlihat panik menyelamatkan diri saat kobaran api mendekati area permukiman mereka.

"Iya benar ada kebakaran diduga akibat pipa bocor," kata Kapolres PALI AKBP Khairu Nasrudin, Kamis (23/1/2025).

Khairu menyebut, api sudah berhasil dipadamkan dan dari kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Namun, akibat kebocoran pipa minyak merusak lahan di sekitar aliran sungai.

"Kami menduga api berasal dari percikan di titik aliran minyak yang mengalir di sungai. Kerugian yang dialami PT Medco E&P Indonesia diperkirakan mencapai ratusan juta Rupiah," ujar dia.

Untuk meminimalisir dampak lebih lanjut, kata dia, beberapa langkah telah diambil oleh berbagai pihak. Tim pemadam kebakaran dari BPBD Kabupaten PALI dan PT Pertamina EP dikerahkan ke lokasi. Meski medan yang sulit membuat pemadaman tidak optimal. PT Medco E&P Indonesia juga telah memasang oil boom untuk mencegah tumpahan minyak meluas.

"Kami meminta PT Medco E&P Indonesia untuk lebih proaktif dalam menyelesaikan masalah ini,termasuk mengganti kerugian masyarakat yang lahannya terdampak," tegas Kapolres.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres PALI, AKP Nasron mengatakan saat ini pihaknya sedang menyelidiki dugaan sabotase yang mengakibatkan kebocoran pipa. Tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak yang sengaja mencari keuntungan dari situasi ini.

"Kami telah mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi protes sebelum ada penyelesaian dari pihak perusahaan. Pendataan kerugian warga harus segera dilakukan agar masyarakat merasa aspirasinya didengar," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Talang Akar Sunarto mengatakan Sungai Dua yang menjadi tumpuan masyarakat sekitar kini tercemar oleh minyak mentah, membuat airnya tidak lagi bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

"Kami sangat berharap PT Medco E&P Indonesia segera melakukan pembersihan aliran sungai, masyarakat sangat bergantung pada sungai ini untuk kebutuhan air bersih,"ujarnya.

(dai/dai)

KOMPAS.com - Rumah Djan Faridz digeledah Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (22/1/2025) malam.

Sebagaimana diberitakan Kompas.com, penggeledahan rumah Djan Faridz disebut terkait penyidikan dan pencarian buronan Harun Masiku.

Dalam penggeledahan itu, KPK membawa keluar dua koper ukuran sedang, satu koper kecil, satu kardus, dan satu tas jinjing dari rumah Djan Faridz pada Kamis (23/1/2025) dini hari.

Lantas, siapa itu Djan Faridz?

Djan Faridz lahir pada 5 Agustus 1950 di Jakarta. Dia merupakan lulusan Fakultas Arsitektur, Universitas Tarumanegara pada 1973.

Djan merupakan sosok politikus senior dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Dia pernah menjadi Ketua Umum PPP namun mengundurkan diri pada 2018. Setelah itu, menduduki jabatan anggota Majelis Kehormatan PPP periode 2020-2025.

Tahun 2004, Djan Faridz juga menjadi anggota Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Bahkan pada 2009, ia dipercaya menjadi Bendahara NU cabang Jakarta.

Pada tahun 2009, Djan terpilih sebagai wakil DKI Jakarta di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) setelah berhasil mengumpulkan 200.000 suara dukungan.

Eks Menteri Perumahan Rakyat Era SBY

Meski telah terpilih sebagai wakil DKI Jakarta di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Djan mengundurkan diri karena ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Menteri Perumahan Rakyat pada Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2014.

Tepatnya pada Oktober 2011, Djan menjabat sebagai Menteri Perumahan Rakyat menggantikan Suharso Monoarfa.

Jabatan Djan Faridz sebagai Menteri Perumahan Rakyat pun diemban hingga tahun 2014.

Beberapa tahun berselang, kiprah Djan di lembaga eksekutif kembali berlanjut karena ia ditunjuk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang menjabat pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pelantikan Djan Faridz sebagai Wantimpres dilakukan Jokowi pada Senin (17/7/2023) di Istana Negara, Jakarta.

Seorang Pengusaha

Pria kelahiran 5 Agustus 1950 itu tidak hanya dikenal di dunia politik namun juga merupakan seorang pengusaha.

Djan diketahui merupakam pendiri dan pemilik dari PT Priamanaya Djan International. Perusahaan induk dari Priamanaya Group yang didirikan pada April 1982 di Jakarta.

Dikutip dari laman resmi PT Priamanaya Djan International, pada awalnya perusahaan ini banyak bergerak di bidang konstruksi dengan menangani berbagai proyek pembangunan antara lain gedung perkantoran, perumahan dan jalan raya yang bekerja sama dengan pihak pemerintah maupun swasta.

Namun dalam perkembangannya, PT Priamanaya Djan International kini bergerak di empat lini bisnis, yakni energi kelistrikan, pertambangan, properti, dan perdagangan.

Anak perusahaannya meliputi PT Impa Energy, PT Priamanaya Energi, PT Andritz Hydro, PT Priamanaya Telekomunikasi, PT Dizamatra Powerindo, PT Priamanaya Layanan Energi, PT Radinka Aria International, PT Priamanaya Kelola, PT Adimas Baturaja Cemerlang, PT Priamanaya Jasa Boga, PT Adimas Batubara Cemerlang, PT Priamanaya Parking, PT Aria Panditya Powerindo, PT Pandhega Shora, PT Raditya Powerindo, dan PT Djan Resources.

Adapun sepak terjang sebagai pengembang properti, PT Priamanaya Djan International mulai masuk pada awal tahun 2000-an.

Sebuah proyek pertama yang diluncurkan pada 2005 yaitu Blok A Pasar Tanah Abang.

Dinilai prospektif, PT Priamanaya Djan International pun mulai mengembangkan beberapa proyek properti lainnya.

Perusahaan ini pun mengembangkan dan merencanakan proyek-proyek properti lainnya yang kebanyakan berupa bangunan multifungsi (mixed use property). Seperti halnya pusat perbelanjaan, apartemen, dan hotel.

Sejumlah portofolio proyek properti besutan PT Priamanaya Djan International yakni Blok B Pasar Tanah Abang, Season City, Graha Kramat 7, dan Pakubuwono Wave.

Penulis: Erwina Rachmi Puspapertiwi | Editor: Inten Esti Pratiwi

Jakarta -

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap sejumlah capaian dalam 100 hari kerja Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam capaian itu, ia mengungkap kerja sama dengan sejumlah instansi seperti Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Berbagai kebijakan strategis telah diimplementasikan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat sektor UMKM, serta meningkatkan kualitas dan keamanan produk konsumsi. Semua kebijakan tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.

"Kapasitas Kementerian BUMN sebagai support system kementerian-kementerian teknis siap berkomitmen dan mendukung penuh seluruh program yang telah menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo. Jadi, BUMN siap berkolaborasi dengan intensif dengan berbagai kementerian, badan, dan lembaga dalam mewujudkan program untuk pemulihan dan peningkatan ekonomi nasional," ujar Erick dalam keterangannya, Kamis (23/1/2025).

1. Kebut Proyek 3 Juta Rumah

Erick bersama Menteri PKP Maruarar Sirait mempercepat pembangunan proyek infrastruktur utama, termasuk rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian BUMN bersama Perumnas membangun dan menyediakan hunian layak, nyaman, dan terjangkau berkonsep Transit Oriented Development (TOD).

Di antaranya, Samesta Mahata Margonda yang menyediakan 940 unit dan satu-satunya hunian yang menyatu dengan Stasiun KRL Pondok Cina. Lalu, Samesta Mahata Serpong yang menyiapkan 1.861 unit dan terintegrasi dengan Stasiun Rawabuntu.

Samesta Mahata Tanjung Barat yang membangun 1.216 unit hunian yang juga menempel dengan Stasiun Tanjung Barat, serta Samesta Parayasa yang merupakan satu-satunya hunian memiliki konsep TOD Landed dan tergabung dengan Stasiun Lumpang Parayasa.

Bahkan, Kementerian BUMN melalui PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk juga menyediakan pembiayaan terjangkau dengan merancang skema kredit pemilikan rumah (KPR) dengan tenor hingga 30 tahun.

2. Penguatan UMKM

Erick dan Menteri UMKM Budi Arie Setiadi meluncurkan sinergi program untuk mendorong kewirausahaan dan pengembangan industri kreatif di Indonesia. Langkah ini diharapkan mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif serta menciptakan lebih banyak peluang usaha bagi masyarakat di berbagai daerah.

Program ini melibatkan seluruh BUMN yang tergabung di Rumah BUMN sebagai mitra strategi dalam pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi bagi pelaku usaha mikro hingga kreator lokal.

Dengan memanfaatkan jaringan dan sumber daya BUMN, inisiatif ini dirancang untuk memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kapasitas pelaku UMKM, sehingga mereka memiliki daya saing lebih berkompetisi di pasar domestik maupun global.

Melalui Bank Himbara yang terdiri dari Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN) melakukan akselerasi dalam Program Penghapusan Piutang Macet UMKM.

3. Sertifikasi Produk UMKM

Erick menggandeng Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan kerjasama strategis dalam peningkatan daya saing dan kualitas UMKM melalui program sertifikasi bagi pelaku Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM).

Kolaborasi yang dilakukan ini bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan dan sertifikasi produk, khususnya produk-produk yang diproduksi oleh UMKM, sehingga UMKM dapat meningkatkan daya saing di pasar global.

Dalam kerjasama ini BPOM memberikan pendampingan kepada UMKM dalam proses sertifikasi produk dan pengawasan produk yang diproduksi oleh pelaku UMKM, khususnya yang berhubungan dengan kesehatan, pangan, dan kosmetik.

Kementerian BUMN juga melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI), Pegadaian, dan PNM bersama-sama memberikan dukungan penuh terhadap program sertifikasi produk BPOM melalui program pembiayaan dan pendampingan serta edukasi kepada pelaku UMKM yang ingin mengikuti proses sertifikasi produk BPOM.

Bank Rakyat Indonesia menyediakan pembiayaan bagi pelaku UMKM yang akan melakukan proses sertifikasi produk BPOM, Pegadaian menyediakan pembiayaan mikro untuk pelaku UMKM, serta PNM membantu UMKM dalam akses pembiayaan dan pelatihan.

(acd/acd)

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Satuan Tugas Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo buka suara terkait isu kerenggangan hubungan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, usai beredar video yang menarasikan dirinya enggan bersalaman dengan menteri yang akrab disapa Ara itu.

Hashim menepis berita tersebut. Dia mengatakan bahwa informasi kerenggangan hubungan antara dirinya dengan Ara merupakan spekulasi semata dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

"Maaf ya, itu hoaks. Bohong," kata Hashim dalam keterangan tertulis, Kamis (23/1/2025).

Lebih lanjut, Hashim menjelaskan bahwa saat itu dirinya menolak diajak memberikan keterangan pers dengan Menteri Ara lantaran dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dia menjelaskan, ajakan Ara itu bersamaan dengan instruksi Presiden Prabowo yang memintanya untuk bertemu dengan investor Qatar yang kala itu resmi menyatakan komitmennya untuk mendukung pembangunan 1 juta rumah.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa hubungan Menteri Perumahan Maruarar Sirait dan Ketua Satgas Permahan Hashim S. Djojohadikusumo tengah merenggang.

Hal itu digambarkan dalam sebuah penggalan video yang menampilkan Hashim menolak Ara untuk bersalaman dan menolak tawaran Ara untuk memberikan keterangan pers.

Tak berselang lama, Hashim tampak pergi meninggalkan Ara ke arah berlawanan, sementara Ara membalikkan badannya kembali menuju ke arah media untuk melanjutkan sesi doorstop sendirian.

Adapun, kejadian itu terekam usai keduanya menghadiri agenda penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) pembangunan 1 juta rumah oleh Qatar pada Rabu (8/1/2025).

KOMPAS.com -Kabupaten Sumbawa Barat yang terletak di Nusa Tenggara Barat kini menjadi incaran para calon pemilik rumah.

Dikenal sebagai daerah yang menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi, Sumbawa Barat menyediakan opsi perumahan terjangkau melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Ini membuatnya menjadi salah satu daerah yang menarik bagi mereka yang mencari hunian yang ekonomis namun berkualitas.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau yang tersedia di Kabupaten Sumbawa Barat:

1. Baiti Jannati Taliwang: Tipe 36/100

Terletak di Taliwang, proyek ini menawarkan rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 100 meter persegi.

Dikembangkan oleh PT Baiti Jannati Lombok, proyek ini menyediakan total 255 rumah.

Setiap unit dijual seharga Rp 168 juta, di mana 253 rumah telah terjual dan hanya tersisa 2 unit.

2. Bintang Madani: Tipe 36/120

Perumahan ini dikembangkan oleh PT Graha Bintang Madani dan juga berada di Taliwang.

Menawarkan rumah tapak seluas 36 meter persegi pada lahan 120 meter persegi, proyek ini menyediakan 54 unit.

Dengan harga per unit sebesar Rp 168 juta, hingga kini sudah terjual 51 rumah, menyisakan 3 unit yang masih tersedia.

3. Graha Bintang Bertong: Tipe 36/100

Berlokasi di Taliwang, proyek ini juga merupakan hasil pengembangan PT Graha Bintang Madani.

Rumah tapak yang ditawarkan memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 100 meter persegi.

Dari 34 rumah yang disediakan, 16 unit telah terjual, dan saat ini masih ada 18 unit yang siap dipasarkan dengan harga per unit Rp 168 juta.

Kenapa Harga Rumah di Sumbawa Barat Sangat Terjangkau?

Keberadaan rumah subsidi dengan harga di bawah Rp 200 juta di Kabupaten Sumbawa Barat menjadikan kawasan ini menarik bagi banyak calon pemilik rumah.

Hal ini dikarenakan adanya dukungan dari pemerintah dan pengembang yang menyediakan hunian dengan harga yang lebih bersahabat.

Proyek-proyek seperti Baiti Jannati, Bintang Madani, dan Graha Bintang Bertong menunjukkan komitmen untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat dengan harga yang terjangkau.

Dengan pilihan yang beragam dan harga yang kompetitif, Sumbawa Barat berpotensi menjadi pilihan utama bagi siapa saja yang ingin memiliki rumah dengan anggaran terbatas.

Jakarta: Boyolali merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Tengah. Kabupaten ini berada di kaki sebelah timur Gunung Merapi dan Merbabu.

Destinasi wisata terkenal yang khas adalah Gunung Merapi. Selain itu, daerah ini dijuluki sebagai Kota Susu karena menjadi salah satu daerah penghasil susu sapi segar terbesar di Jawa Tengah.

Jika kamu tertarik membeli rumah di Boyolali, di bawah ini ada banyak pilihan dan variasi harga mulai dari Rp150 juta. Berikut lima rekomendasi rumah murah di Boyolali yang dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Boyolali

Rumah subsidi di Boyolali. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Griya Bumi Boyolali 2 Tahap 2

Perumahan ini terletak di Mojosongo, Mojosongo, Kab. Boyolali, Jawa Tengah dibangun oleh Winahyu Griya Sejahtera. Perumahan ini memiliki 48 unit tipe subsidi dibanderol mulai dari Rp150,5 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap genteng baja ringan, dinding bata merah finishing plester acian, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

2. Eco Smart Residence

Perumahan yang terletak di Blumbang, Klego, Kab. Boyolali, Jawa Tengah. Perumahan ini dikembangkan oleh Sahid Putra Sehati.

Perumahan ini hanya memiliki 295 unit dengan tipe subsidi. Adapun harga rumah subsidi seharga Rp162 juta.

Terdapat tiga tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa atap genteng multiroof pasir dan dinding hebel (7,5x20x60 cm) finishing render.

Lantai yang digunakan berupa keramik lantai 40x40cm motif, keramik teras 40x40cm hitam, keramik lantai KM 25x25cm kasar, serta keramik dinding KM 25x40 cm motif. Pondasi pasangan batu kali

3. Griya Mutiara Boyolali

Perumahan yang terletak di Kragilan, Mojosongo, Kab. Boyolali, Jawa Tengah ini dibangun oleh Lima Sejahtera Jaya. Perumahan ini memiliki 33 unit tipe rumah subsidi.

Hanya ada satu tipe rumah subsidi yang ditawarkan dengan harga Rp166 juta. Rumah tersebut memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa atap baja ringan, dinding bata ringan, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali.

4. Perumahan Maritza

Perumahan subsidi ini terletak di Teras, Teras, Kab. Boyolali, Jawa Tengah dibangun oleh Heda Karya Suryagemilang. Perumahan ini memiliki 11 unit tipe subsidi dibanderol mulai dari Rp150 juta.

Ada empat tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi rangka atap baja ringan dan genteng multiroof, dinding batako plester aci. Lantai keramik dan pondasi batu kali.

5. Rumah Pesona Jagoan

Perumahan ini terletak di Jagoan, Sambi, Kab. Boyolali, Jawa Tengah. Perumahan yang dibangun oleh Karya Dua Matra Jaya menawarkan 38 unit rumah tipe subsidi seharga Rp150,5 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 32 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah subsidi berupa rangka atap kayu dan genteng tanah liat, serta dinding pasangan batu merah. Lantai keramik 30x30 dan pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta -

Bank Indonesia (BI) memastikan akan mendukung program kerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satunya dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) lebih banyak di pasar sekunder.

"Komitmen kami untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar baik melalui intervensi di pasar spot, forward maupun pembelian SBN dari pasar sekunder. Itu lah dukungan kami untuk suksesnya program-program dalam Asta Cita," kata Perry dalam peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2024, Rabu (22/1/2025).

Dalam hal ini Perry menyebut terus berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Keduanya sendiri telah sepakat bahwa BI tahun ini
akan melakukan pembelian SBN di pasar sekunder dan debt switching dari SBN masa SKB I-III yang jatuh tempo tahun ini, sebesar kurang lebih Rp 100 triliun.

"Bahkan kami berkomitmen untuk membeli SBN dari pasar lebih dari itu. Kami sudah bicarakan itu, sudah kami umumkan sehingga BI turut mendukung program Asta Cita sehingga pembiayaan fiskalnya itu bisa didorong," tutur Perry.

Pada pertengahan Desember 2024, BI dan Kemenkeu telah menyepakati bahwa bank sentral dapat melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder dengan jumlahnya lebih tinggi dari SBN yang jatuh tempo saat masa burden sharing.

"Bahkan jumlah yang jatuh tempo sebagai bagian dari operasi moneter bisa beli SBN dari pasar sekunder, bahkan bisa mencapai Rp 150 triliun," papar Perry dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada Desember 2024.

Adapun kepemilikan SBN oleh BI tercatat terus mengalami peningkatan hampir Rp 500 triliun dari akhir 2023 senilai Rp 1.095 triliun menjadi Rp 1.520 triliun per 16 Desember 2024. Porsi kepemilikan SBN oleh BI tersebut mencakup 25,23% dari total SBN senilai Rp 6.027 triliun.

Dukung Program Makan Bergizi Gratis

Salah satu program Prabowo yang akan didukung BI adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). "Kami sedang siapkan dukungan BI untuk bagaimana (mendukung) program makan bergizi," kata Perry.

Perry menilai program MBG sangat bagus untuk mendukung perekonomian dan sistem keuangan domestik. Pasalnya di dalamnya terdapat berbagai mekanisme yang bisa mendukung aktivitas ekonomi bergerak secara merata di berbagai wilayah.

Untuk mendukung program itu, Perry mengaku sedang mendesain berbagai kebijakan yang bisa memuluskan berjalannya program MBG secara merata. Salah satunya ialah dengan memanfaatkan 46 kantor cabang BI yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

"Kami mendukung program ini, sangat bagus karena membentuk ekosistem khususnya keuangan ekonomi inklusif. Kami sedang membicarakan bagaimana BI tidak hanya kantor pusat, melalui 46 kantor-kantor BI di seluruh Indonesia bisa mendukung suksesnya program ini," jelas Perry.

Sebagaimana diketahui, program MBG mulai berjalan di berbagai wilayah. Di tahun pertama ini pelaksanaannya masih terbatas karena anggarannya hanya Rp 71 triliun dan ada rencana untuk ditambah.

Prabowo pun menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh orang tua dan anak-anak di seluruh Indonesia yang belum menerima program MBG. Ia berjanji akan segera merealisasikan program prioritasnya itu secara menyeluruh.

"Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada seluruh orang tua, kepada semua anak-anak yang belum menerima. Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi," tutur Prabowo usai peresmian proyek ketenagalistrikan di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1).

(aid/rrd)

Jakarta: PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk (GRIA) mengungkapkan kontribusinya terhadap program 3 Juta Rumah. Tahun ini ada 418 unit hunian yang siap dijual.

"Januari 2025 unit yang sudah terbangun, ready stock, siap dijual (ada) 418 unit," kata Direktur Utama GRIA H.K. Hakim Noor dalam acara Public Expose di Jakarta Selatan, Selasa, 21 Januari 2025.

Ia menjelaskan bahwa target market GRIA hampir 80 persen rumah subsidi. Hal ini tidak memungkinkan untuk mencapai 10 persen kontribusi terhadap program 3 Juta Rumah.

Selain itu, pemerintah menaikkan kuota rumah subsidi menjadi 320 ribu unit. Sehingga GRIA baru menargetkan kontribusinya di bawah 10 persen atau 642 unit.

“Kita masih optimistis ke depannya paling tidak untuk rumah subsidi, kita harapkan kalau bisa kita pegang market cap atau kurang lebih 5 persen,” jelas dia.

Sementara itu, Direktur Finance GRIA Hugo Feber Parluhutan Silalahi optimis mencapai target dengan meningkatkan kualitas fasilitas penunjang perumahan, seperti instalasi pengolahan air.

Periode Desember 2024, GRIA berhasil membangun 956 unit rumah atau meningkat 53,2 persen dalam pertumbuhan tahun ke tahun. Penjualan rumah berada di Kalimantan Timur sebesar 70,6 persen dan Jawa Barat sebesar 29,4 persen. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)