JAKARTA, KOMPAS.com – Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa (21/1/2025) dini hari. Peristiwa ini menghanguskan 543 rumah warga.

"Kerugian 543 unit rumah terbakar. Kerugian belum dapat ditaksir," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes (Pol) Susatyo Condro dalam keterangannya, Selasa.

Api pertama kali muncul sekitar pukul 01.00 WIB dari lantai dua salah satu rumah warga.

Apa penyebab kebakaran?

Susatyo menjelaskan bahwa kebakaran diduga bermula dari korsleting listrik.

“Salah satu saksi, Slamet Wahyudi (58), menjelaskan bahwa ia pertama kali melihat asap muncul dari lantai dua rumah Raharjo sekitar pukul 00.30 WIB,” katanya.

Menurut keterangan warga, sebelum api berkobar, mereka mencium bau kabel terbakar.

“Saksi mencium bau kabel terbakar sesaat sebelum asap menebal,” ungkap Susatyo.

Api kemudian dengan cepat menyebar ke rumah-rumah sekitar yang sebagian besar terbuat dari kayu dan triplek.

"Dan ternyata api cepat menyebar ke rumah warga yang terbuat dari kayu dan triplek," ujarnya.

Bagaimana proses pemadaman api?

Setelah mendapat laporan dari warga, petugas pemadam kebakaran langsung dikerahkan ke lokasi.

“Pukul 05.30 WIB, secara keseluruhan api berhasil dipadamkan. Pukul 05.40 WIB dimulai proses pendinginan oleh petugas damkar,” tutur Susatyo.

Sebanyak 34 unit mobil pemadam kebakaran dan 170 personel diterjunkan untuk memadamkan api.

Proses pemadaman selesai sekitar pukul 06.00 WIB.

Berapa banyak warga yang terdampak?

Kebakaran ini berdampak terhadap 1.797 jiwa atau 607 kepala keluarga (KK). Sebagian besar warga kehilangan tempat tinggal dan harus mengungsi.

Akibat kejadian ini, sebagian warga mengungsi di Lapangan Merah Polres Jakarta Pusat, sementara lainnya tinggal di Jalan Kemayoran Gempol dan Kemayoran Ketapang.

Apakah Ada Korban Jiwa?

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, satu warga mengalami gangguan pernapasan akibat menghirup asap.

“Sementara tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun, satu orang, Febrian Yudi Saputra (27), mengalami sesak napas akibat menghirup asap dan telah dirawat di RS Hermina Kemayoran,” kata Susatyo.

Apa Langkah Selanjutnya?

Saat ini, aparat kepolisian bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk membantu para korban dengan menyediakan tempat pengungsian dan bantuan lainnya.

“Kami juga tengah berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk mendirikan tenda-tenda,” ujar Susatyo.

Sementara itu, warga masih berada di lokasi kebakaran untuk membantu pembersihan dan pengamanan barang berharga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo membeberkan beberapa lokasi dibangunnya 1 juta unit hunian hasil investasi dari Qatar.

Pertama, lokasinya berada di Kalibata seluas 24 hektar yang dimiliki Pemerintah Pusat atau Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), bekas kompleks DPR RI.

Hashim membocorkan hal ini usai menghadiri pelantikan Pejabat Tinggi Madya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Senin (20/1/2025).

"Terus, ada lain, tanah milik Kementerian Pertahanan, 41 hektar itu di danau Metland (Cibitung), terus 30 hektar di Kemayoran, itu dari Setneg juga," jelas Hashim.

Artikel tersebut menjadi berita terpopuler dalam kanal Properti Kompas.com edisi Rabu (22/1/2025).

Selengkapnya baca di sini Hashim Bocorkan Lokasi 1 Juta Rumah Qatar, dari Kalibata-Kemayoran

Keberadaan pagar laut di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir.

Belum lagi dalang pemasangan pagar bambu tak berizin itu terungkap, publik kembali dihebohkan dengan temuan sertifikat tanah yang terbit di sejumlah area pagar laut tersebut.

Kompas.com pun menelusuri aplikasi BHUMI milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan mendapati kavling-kavling laut yang berdekatan dengan sebuah perumahan, telah berstatus serta pecah sertifikat hak guna bangunan (HGB).

Lantas, siapa saja para pihak yang terlibat dalam skandal ini?

Jawabannya di sini Ini Para Pihak yang Terlibat Skandal SHGB dan SHM Laut Tangerang

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN membeberkan, 4.000 pengembang atau proyek perumahan tidak bertanggung jawab, sejak 2019.

Pernyataan ini dikemukakan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam konferensi pers bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

“Ada yang tidak tanggung jawab dan sebagainya, kurang lebih ada 4.000 proyek rumah atau 4.000 developer (pengembang),” tegas Nixon.

Lantas, berapa rumah yang belum bersertifikat tanah?

Selanjutnya baca di sini BTN Temukan 4.000 Pengembang Nakal

Respons aktif dari pemerintah daerah itu sangat penting bagi BGN

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan dukungan yang masif dari pemerintah daerah untuk menyukseskan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sangat penting termasuk untuk mencegah masuknya campur tangan mafia pada program strategis pemerintah itu.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi BGN, Ermia Sofiyessi mengakui bahwa hampir setiap hari pihaknya menerima kunjungan mulai dari gubernur, wali kota, bupati bahkan hingga sekretaris daerah yang menyatakan mereka siap membantu menyukseskan program MBG di daerah masing-masing.

"Dan kami menyambutnya dengan baik, itu memang yang diharapkan, ya, karena akan banyak membantu hingga untuk memberantas mafia juga," kata dia menjawab pertanyaan wartawan dalam seminar Forum Pemred yang bertajuk "Bersama Mewujudkan Gizi Berkualitas untuk Generasi Indonesia Emas" di gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu.

Menurut Yessi, respons aktif dari pemerintah daerah itu sangat penting bagi BGN, mengingat sasaran penerima manfaat Makan Bergizi Gratis yang tidak sedikit sementara anggaran masih sangat terbatas.

BGN menilai kemampuan anggaran yang mereka miliki saat ini senilai Rp71 triliun itu tidak cukup untuk menjangkau seluruh target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang hingga akhir 2025.

Adapun berdasarkan penghitungan BGN anggaran Rp71 triliun tersebut hanya cukup untuk menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025. Sementara sebagaimana diungkapkan Kepala BGN dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Junat (17/1) untuk bisa memenuhi seluruh target sasaran penerima manfaat dibutuhkan anggaran setidaknya Rp100 triliun.

Yessi mengungkapkan bahwa dalam hal ini pihaknya berharap pemerintah daerah bisa membantu terkait penyediaan infrastruktur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terdiri atas kantor, dapur, hingga menjamin ketersediaan pasokan bahan makanan.

Sementara untuk urusan pengolahan makanan- standar gizinya akan menjadi tanggungjawab BGN.

BGN optimistis jika pemerintah daerah bisa memastikan semua berjalan dengan baik dan aman dari permainan harga bahan baku maka bukan hanya menjangkau target sasaran penerima manfaat MBG tetapi juga akan berdampak positif terhadap perekonomian daerah setempat.

"5.000 SPPG yang menjadi target kami tahun ini. 20 titik di antaranya ada di daerah. Rata-rata per satu SPPG membutuhkan 3.000 butir telur dan 300 ekor ayam, artinya ada perputaran, nah pemerintah daerah memikirkan itu juga untuk memastikan semua terpenuhi," kata dia.

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Ombudsman Republik Indonesia (RI) menilai, penanggung jawab program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih belum jelas, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun begitu, belum tercatat laporan masyarakat yang diterima Ombudsman terkait penyelenggaraan MBG.

"Belum, ini belum (ada laporan) karena kita lihat ini kan, program ini masih belum berjalan seperti harapan ya kan. penanggung jawab utama siapa? Kemudian di daerah siapa?" kata Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, kepada wartawan di Gedung Pusat Ombudsman, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Meski begitu, Najih mengatakan pihaknya akan terus memberi masukan kepada penyelenggara MBG untuk memastikan proses tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasalnya, program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini juga dikabarkan turut melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Kita juga berikan beberapa saran terkait dengan penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis, ini sebenarnya bagaimana alur penggunaan penyelenggaraan ini apakah sepenuhnya APBN? ataukah juga menggunakan APBD? karena kita dengar juga di daerah kan diminta refocusing untuk beberapa persen APBD-nya ke dukungan untuk makan siang gratis. Jadi memang ini masih proses ya," terangnya.

Najih mengatakan, program MBG di beberapa daerah masih dalam tahap uji coba. Berkenaan dengan hal tersebut, Ombudsman juga akan memberikan pendampingan untuk memastikan MBG sesuai dengan harapan yang dicanangkan.

Ketika disinggung temuan kasus keracunan dari program MBG, Najih juga mengaku belum menerima laporan masyarakat. Menurutnya, kasus keracunan akibat MBG merupakan kejadian yang tidak disengaja.

"Keadaan yang tidak disengaja barangkali, ya, mungkin. Meskipun di situ ada juga aspek-aspek yang potensi ada karena kelalaian pihak pengolah bahan, ini mungkin masaknya kurang matang atau bagaimana, itu kami belum mengetahui secara detailnya," tutupnya.

Diketahui sebelumnya, puluhan siswa SDN Dukuh 3, Sukoharjo, Jawa Tengah, diduga keracunan usai menyantap paket MBG. Adapun 40 anak mengalami mual dan muntah-muntah itu sudah ditangani dan telah dalam kondisi membaik.

Kepala Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi menyebut, Para siswa itu diduga muntah setelah memakan ayam yang dimarinasi.

"Ada kejadian di salah satu sekolah yang dilayani oleh SPPG di Sukoharjo. 40 anak yang memakan ayam yang dimarinasi mengalami mual dan muntah-muntah. Anak-anak ini sudah ditangani dan diobati di puskesmas terdekat dan keadaannya sudah kembali membaik," kata Hasan kepada wartawan, Kamis (16/1).

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan, kejadian tersebut merupakan masalah tersebut terjadi karena human error. Ia menekankan, tidak ada pelanggaran SOP dalam kejadian tersebut.

"Nggak ada (pelanggaran SOP), hanya kesalahan teknis. Semua sudah diselesaikan, hanya human error yang sudah terjadi dan sudah diatasi," kata Dadan seusai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1).

Dadan menambahkan, para siswa yang mengalami keracunan telah ditangani dan kembali bersekolah. Dia pun memastikan pihaknya telah melakukan penanggulangan agar insiden serupa tidak terjadi lagi.

Qatar telah resmi menjadi investor pembangunan satu juta rumah di Indonesia. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan dapat memberi dukungan melalui pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) dan menata lahan di kawasan Transit Oriented Development (TOD).

Erick menjelaskan program 1 juta rumah tersebut akan berfokus pada masyarakat menengah ke bawah. Ia menekankan agar cicilan KPR pembeli tak sampai mengalami kemacetan.

"Yang pasti kan kita support daripada payment, cicilan KPR-nya karena kan pasti kan nyicil," ujar Erick dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Menurutnya, program perumahan tersebut akan sukses kalau fokus menerapkan konsep TOD. Ia pun akan menata secara spesifik lahan yang dimiliki BUMN. Adapun daerah yang ia sarankan adalah Batuceper serta kawasan lain yang memiliki ekosistem transportasi publik.

"Dari survei yang kita lihat, kesuksesan pembangunan perumahan itu kalau ada akses dari transportasi publik. Nah itu yang kita lihat, kita juga nggak mau sembrono seakan-akan menawarkan hanya tanah-tanah aset tetapi transportasi publiknya tidak tersambung," jelasnya.

Sebelumnya, Qatar sudah menandatangi MoU investasi pembangunan satu juta rumah di Indonesia di Istana Merdeka. MoU itu ditandatangani oleh pihak investor Qatar yaitu Sheikh Abdul Aziz Al Thani sementara dari pihak Indonesia oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan nantinya ada tiga BUMN menyiapkan lahan untuk 1 juta rumah. Pembangunan satu juta rumah itu masih termasuk ke dalam Program 3 Juta Rumah. Untuk lokasi pembangunannya masih disiapkan oleh pemerintah, seperti di kawasan Kemayoran, Senayan, dan Kalibata.

"Tugas kami selanjutnya adalah mempersiapkan lahan yang dimiliki negara untuk lokasi pembangunan. Pak Erick (Menteri BUMN) nantinya akan menyiapkan dari PTP, KAI dan Perumnas, kemudian dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan di sekitar Senayan. Kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata," ujar Ara di Istana Merdeka, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (8/1/2025).

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menambahkan hunian yang akan dibangun oleh Qatar ini berupa hunian vertikal. Pembangunannya tidak hanya dilakukan di Jakarta saja, tetapi seluruh Indonesia.

"(Pembangunan satu juta unit rumah) seluruh Indonesia karena di mana pun ada keperluan kita untuk membangun, terutama di kawasan yang perlu kita renovasi supaya lebih bagus, nah di situ kita masuk," katanya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Di beberapa tempat kita menemukan anak-anak belajar antre untuk mengambil makanan. Mungkin kalau nggak ada event ini, nggak ada event untuk anak-anak belajar antre dan ini di desa-desa

Jakarta (ANTARA) - Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah tidak hanya sekadar menyediakan makanan sehat bagi anak-anak, tetapi juga membawa dampak positif dalam pembentukan perilaku dan kebiasaan mereka.

Saat menjadi pembicara dalam agenda diskusi terkait Program MBG di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Rabu, Hasan Nasbi menyebut program ini memiliki dampak signifikan dalam mengedukasi anak-anak tentang kebiasaan baik yang mendukung pola hidup sehat.

“Di beberapa tempat kita menemukan anak-anak belajar antre untuk mengambil makanan. Mungkin kalau nggak ada event ini, nggak ada event untuk anak-anak belajar antre dan ini di desa-desa,” katanya.

Selain memberikan edukasi makan sehat dan perubahan perilaku, Hasan mengatakan Program MBG juga mendorong peningkatan fasilitas di sekolah.

"Anak-anak membawa alat makan, tapi kalau dia nggak bawa alat makan, dia harus cuci tangan. Jadi sekolah yang awalnya nggak menyediakan tempat cuci tangan, itu sekarang menyediakan tempat cuci tangan dibantu oleh warga untuk penyediaan tempat cuci tangan," katanya.

Selain itu perilaku anak-anak terhadap konsumsi sayur juga mengalami perubahan signifikan. Di beberapa tempat, seperti Yogyakarta dan Bogor, lebih dari 50 persen anak kelas 1 SD sudah mulai makan sayur.

Bahkan anak-anak kelas 5 dan 6 kini rata-rata menghabiskan sayur di piring mereka. Hal ini terjadi karena mereka melihat teman-temannya melakukan hal yang sama, kata Hasan Nasbi.

Program MBG juga memperkenalkan edukasi pengelolaan sampah sisa makanan di sekolah-sekolah. Anak-anak, lanjutnya, diajarkan memisahkan sampah makanan untuk diolah menjadi kompos atau pakan maggot.

Selain itu sisa makanan kini tidak lagi menumpuk, tetapi dimanfaatkan dengan cara yang berkelanjutan sebagai contoh nyata bagaimana pengelolaan sampah bisa diterapkan di lingkungan sekolah.

Hasan menyampaikan respons masyarakat, termasuk siswa, guru, dan orang tua, terhadap Program MBG sangat positif. Semua pihak menyambut program ini dengan antusias.

"Bahkan guru-guru juga berharap bisa mendapatkan manfaat serupa, yang menunjukkan bahwa program ini memiliki dampak luar biasa bagi banyak kalangan," katanya.

Hasan mengatakan Program MBG akan terus berkembang. Hingga sekarang sebanyak 238.000 dapur MBG telah beroperasi di berbagai daerah di Indonesia.

Dengan jumlah dapur yang semakin bertambah setiap minggunya, kata Hasan, pemerintah telah membuktikan komitmennya dalam memperbaiki gizi anak-anak, sekaligus menciptakan perubahan perilaku positif di masyarakat.

“Jadi menurut saya, ini akan jadi contoh yang masif nanti. Ketika dapur MBG ini jumlahnya tubuh begitu banyak, ini juga jadi percontohan bagaimana memisah sampah, mengelola sampah sebagai tindakan yang baik dan ada contohnya di depan mata," katanya.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Lamongan (ANTARA) - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG)​​​​​​ di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur yang menyasar 3.509 siswa di enam lembaga sekolah mulai tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dinilai berjalan progresif.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Nasional wilayah setempat Agustina Nurul Hardian saat dikonfirmasi, Rabu, mengatakan bahwa setelah uji coba yang dilaksanakan bersama pemkab setempat dan Kodim 0812 selama lima hari, program tersebut dinilai berjalan dengan baik.

"Berjalan dengan baik. Operasional harian sudah berjalan selama lima hari kerja. Begitu juga proses pendistribusian MBG ke sekolah-sekolah juga berjalan lancar," katanya.

Selain itu, lanjut Agustina, per hari, SPPG setempat melayani 3.509 penerima manfaat dari jangkauan titik dapur yang dioperasikan.

Ia menambahkan, ke depan, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis tersebut akan dilaksanakan secara bertahap dan di setiap sekolah akan dilayani oleh dapur unit.

"Ke depan akan bertahap dan bertingkat. Untuk setiap sekolah, nantinya akan dilayani oleh dapur unit," katanya.

Agustina menyebutkan, ke depan akan ada dua titik dapur yang akan dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan program MBG di wilayah tersebut.

Dua dapur tersebut, lanjutnya, berada di Desa Jotosanur, Kecamatan Tikung dan Ponpes Sunan Drajat di Kecamatan Paciran. Setiap unit dapur akan melayani 2.500 hingga 3.500 penerima manfaat program di wilayah setempat.

"Kalau secara keseluruhan untuk jumlah dapur yang sudah kami sesuaikan dengan kebutuhan yakni sebanyak enam sampai tujuh dapur. Jumlah dapur tersebut akan melayani seluruh siswa yang ada di Lamongan," jelasnya.

Dari data Dinas Pendidikan setempat, jumlah siswa di seluruh Kabupaten Lamongan mencapai lebih dari 174 ribu orang.

Jumlah tersebut di luar siswa yang berasal dari lembaga pendidikan yang ada dalam naungan Kemenerian Agama (Kemenag) pada tingkatan MTS/MA dan belum mencakup Ibu hamil serta menyusui.

Sebagaimana diketahui, saat ini terdapat enam sekolah yang menjadi sasaran program MBG di wilayah Kabupaten Lamongan yaitu TK Kartika Lamongan, SDN Kepatihan, SDN Jetis 3, SDN Jetis 4, SMPN 1 Lamongan, dan SMAN 1 Lamongan.

Dandim 0812/ Lamongan Letkol Arm Ketut Wira Purbawan berharap progres MBG ke depan terus berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

"Kami berharap dengan adanya program ini dapat mencetak generasi muda yang berkualitas melalui asupan makanan sehat dan bergizi," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia berencana untuk ikut serta dalam mensukseskan program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan pihaknya siap mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini masih dilakukan secara bertahap.

“Kami sedang membicarakan bagaimana BI bukan hanya pusat, tapi kantor 46 kantor perwakilan bisa mendukung suksesnya program ini,” ujarnya dalam peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2024, Rabu (22/1/2025).

Menurutnya, program tersebut dapat membentuk suatu ekosistem khususnya keuangan yang inklusif. Meski demikian, Perry belum menyampaikan langkah apa yang BI ambil untuk mensukseskan program Prabowo tersebut.

Selain MBG, bank sentral turut menyatakan mendukung penuh program-program milik Prabowo yang tercantum dalam Asta Cita.

Pertama, BI akan terus menjaga stabilitas ekonomi, nilai tukar rupiah, moneter, serta sistem keuangan di tengah gejolaj global.

Kedua, Perry terus berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk bersinergi dalam rangka pembiayaan fiskal atau APBN.

Ketiga, BI terus mendukung sektor riil melalui program dalam mendorong kredit ke sektor prioritas. Sebagaimana target penyaluran kredit tahun2 025 yang diharapkan dapat tumbuh 13%.

Adapun, BI telah mennyalurkan insentif Kebijakan Likuiditas Makropudensial (KLM) senilai Rp295 triliun yang diarahkan pada sektor yang menciptakan lapangan kerja terbesar, seperti di pertanian, perdagangan, ritel, termasuk sektor perumahan rakyat, UMKM, dan ekonomi kreatif.

Keempat, BI juga mendukung program ketahanan pangan dikaitkan juga dengan pengendalian inflasi dengan mengerahkan 46 kantor perwakilan BI mendukung kesuksesan hilirisasi pangan.

Kelima, BI mendukung bagaimana digitalisasi dalam Asta Cita berlangsung, apakah melalui penyaluran bantuan sosial melalui digitalisasi, bahkan melalui transaksi keuangan pemerintah.

“Stabilitas, pembelian SBN termasuk debt switching, insentif KLM untuk dorong kredit, ketahanan pangan, digitalisasi, itulah 5 dukungan BI untuk program Asta Cita,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, Uni Emirat Arab (UEA) memiliki minat investasi di bidang perumahan di Indonesia.

Dengan begitu, Qatar bukanlah satu-satunya investor yang membenamkan modal untuk membangun 1 juta rumah di dalam negeri.

"Bapak Presiden mengatakan akan datang lagi, dari Uni Emirat Arab, dan juga beberapa negara lain, setelah Qatar minggu lalu," kata Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Pria yang karib disapa Ara ini mengungkapkan, minat itu muncul karena tingginya kepercayaan publik kepada Presiden Prabowo.

Oleh karenanya, pihaknya diminta untuk siap menyediakan layanan bagi para investor tersebut.

"Jadi kami diminta untuk siap, untuk nanti akan dibuat tim, berkoordinasi dengan yang selama ini membantu kami, yaitu Satgas Perumahan, dipimpin ketuanya Pak Hasyim (Djojohadikusumo), karena selama ini Pak Hasyim memang membantu untuk akses kepada investor," tuturnya.

Ara bilang, lahan-lahan ini disiapkan lewat kerja sama dengan sejumlah pihak.

Ia bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memanfaatkan lahan-lahan sitaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Dia juga bekerja sama dengan Kejaksaan untuk memanfaatkan tanah yang disita dari koruptor.

"Khususnya Dirjen Kekayaan Negara, tanah-tanah yang ex-BLBI, tanah-tanah yang disita dari koruptor, dari kejaksaan, bagaimana itu nanti akan sebagian diperlihatkan kepada investor, calon investor kita," bebernya.

Tak cuma itu, pihaknya juga bakal bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Yang terakhir ada tiga, kami sudah minta kepada Pak Erick (Menteri BUMN), yang pertama dari BUMN Kereta Api, yang kedua BUMN PTP Perkebunan, dan yang ketiga adalah Perumnas," jelas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, Uni Emirat Arab (UEA) memiliki minat investasi di bidang perumahan di Indonesia.

Dengan begitu, Qatar bukanlah satu-satunya investor yang membenamkan modal untuk membangun 1 juta rumah di dalam negeri.

"Bapak Presiden mengatakan akan datang lagi, dari Uni Emirat Arab, dan juga beberapa negara lain, setelah Qatar minggu lalu," kata Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Pria yang karib disapa Ara ini mengungkapkan, minat itu muncul karena tingginya kepercayaan publik kepada Presiden Prabowo.

Oleh karenanya, pihaknya diminta untuk siap menyediakan layanan bagi para investor tersebut.

"Jadi kami diminta untuk siap, untuk nanti akan dibuat tim, berkoordinasi dengan yang selama ini membantu kami, yaitu Satgas Perumahan, dipimpin ketuanya Pak Hasyim (Djojohadikusumo), karena selama ini Pak Hasyim memang membantu untuk akses kepada investor," tuturnya.

Ara bilang, lahan-lahan ini disiapkan lewat kerja sama dengan sejumlah pihak.

Ia bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memanfaatkan lahan-lahan sitaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Dia juga bekerja sama dengan Kejaksaan untuk memanfaatkan tanah yang disita dari koruptor.

"Khususnya Dirjen Kekayaan Negara, tanah-tanah yang ex-BLBI, tanah-tanah yang disita dari koruptor, dari kejaksaan, bagaimana itu nanti akan sebagian diperlihatkan kepada investor, calon investor kita," bebernya.

Tak cuma itu, pihaknya juga bakal bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Yang terakhir ada tiga, kami sudah minta kepada Pak Erick (Menteri BUMN), yang pertama dari BUMN Kereta Api, yang kedua BUMN PTP Perkebunan, dan yang ketiga adalah Perumnas," jelas dia.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Jayapura, Papua, menyiapkan anggaran sekitar Rp 1 miliar untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dilaksanakan di Kabupaten Jayapura, Papua.

Hal ini diungkapkan Penjabat (Pj) Bupati Jayapura, Semuel Siriwa, saat ditemui Kompas.com di sela-sela kegiatan penanaman 1 juta hektar jagung di Kampung Aib, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura, Selasa (21/1/2025).

“Kemarin kita sudah bahas, minimal Rp 1 miliar kami siapkan,” katanya.

Menurut Semuel, saat ini pihaknya di Kabupaten Jayapura menunggu hasil kesepakatan anggaran dari pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional dan Pemerintah Provinsi Papua.

“Saat ini kita menunggu berapa yang ditanggung pusat, berapa yang ditanggung provinsi, dan berapa yang ditanggung kita di kabupaten,” ucapnya.

Semuel menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Jayapura pada prinsipnya menunggu kesepakatan mengenai program MBG di Provinsi Papua.

Kata Semuel, provinsi lain seperti Papua Selatan dan Papua Tengah, MBG sudah dijalankan.

“Kalau sekolah bisa disiapkan, seperti tiba-tiba waktu ditunjuk sebagai pilot project, kami bisa laksanakan, meskipun dua hari baru ditunjuk,” ungkapnya.

Untuk harga per porsi, Semuel menyebut sekitar Rp 25.000.

“Kalau kita di Jayapura per orang untuk MBG sekitar 25.000 sampai 30.000,” ujarnya.

Dia menyatakan, saat ini pihaknya menunggu keputusan pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional dan Pemerintah Provinsi Papua, sebelum melaksanakan program MBG.

“Kita saat ini menunggu dari pemerintah pusat,” kata Semuel.

Perlu diketahui bahwa program MBG yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo. Sembilan kabupaten dan kota di Provinsi Papua belum semua menjalankannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, sebanyak 10 tower Wisma Atlet di Kemayoran, Pademangan, Jakarta Utara, selesai direvitalisasi menjadi rumah susun aparatur sipil negara (ASN) pada April 2025.

Hal ini dilaporkannya kepada Presiden Prabowo Subianto saat bertandang ke Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/1/2025).

"Tadi saya menyampaikan usulan, bisa Bapak Presiden meresmikan langsung akhir April, itu 10 tower," kata Maruarar, Selasa.

Ia memerinci, tiga tower Wisma Atlet sejatinya sudah selesai dan siap diresmikan akhir Januari.

Kemudian, tujuh tower sisanya selesai pada April 2025.

"Akhir Januari ini, tiga tower di Kemayoran sudah siap untuk diresmikan, di Kemayoran, di Pademangan. Tujuh tower siap diresmikan bulan April," ungkap dia.

Di sisi lain, ia juga melaporkan sebanyak 27 tower hunian ASN di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim) sudah selesai dibangun.

Dia bilang, pemerintah rencananya akan membangun sebanyak 20 tower lagi.

Tak hanya itu, ada 36 rumah jabatan menteri yang siap dihuni.

"Kementerian Perumahan sudah menyelesaikan 27 tower di IKN dan siap untuk diresmikan. Karena tadi Bapak Presiden mengatakan beliau senangnya datang untuk meresmikan, bukan untuk groundbreaking," jelas Maruarar.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 350 miliar untuk merenovasi Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta pada Agustus 2024.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan Wisma Atlet akan dialihfungsikan menjadi rumah susun (rusun).

Rusun ini akan diutamakan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun, sebagian dari rusun itu akan dikomersialisasikan dengan sistem sewa atau rusunawa yang pengaturan harganya akan ditetapkan oleh pemerintah.

"Yang utama untuk ASN, sebagian nanti ada yang prospek untuk dikomersialkan untuk membiayai operasional dari area itu. Sistemnya sewa, tapi nanti ada penetapan harga pemerintah," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (20/8/2024).