Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono untuk meninjau ulang para pengusaha yang lambat dalam membangun Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Karena yang ground breaking banyak, tetapi yang membangun sedikit. Tadi saya diskusikan, Pak Basuki juga setuju, di review yang sudah ground breaking pengusaha yang memang sudah ground breaking tapi memang mungkin tidak jadi membangun, tidak cepat membangun, supaya itu bisa ditanya baik-baik apakah mau lanjut atau tidak," ujar Maruarar di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Maruarar menilai peninjauan kembali penting dilakukan untuk memastikan bahwa proyek yang sudah dimulai dapat segera dilanjutkan.

Langkah ini bertujuan agar waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan secara produktif, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi tidak usah menunggu misalnya diberikan kesempatan 1,5 tahun, tapi ditanya saja satu-satu di review, supaya ada suatu gerak cepat sesuai arahan Presiden Prabowo, supaya langkah-langkahnya juga swasta itu diutamakan untuk bisa menjalankan melakukan investasi di IKN. Terutama bagi yang serius," kata Maruarar.

Dia menambahkan bahwa pengusaha yang tidak menunjukkan keseriusan dalam membangun IKN harus dimintai kepastian apakah ingin melanjutkan atau tidak.

Apabila tidak menunjukkan keseriusan, pemerintah akan memberikan kesempatan tersebut kepada pihak lain yang lebih serius.

"Saya rasa itu harus dikasih deadline-nya waktunya kapan, kalau enggak ada ya sudah, berarti diberikan kesempatan kepada yang lain. Kalau tidak digituin nanti jadinya lama, sementara arahan Presiden Prabowo harus ada deadline-nya. Selesai itu," pungkas dia.

Jakarta: Bali menjadi salah satu provinsi yang banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun asing. Selain destinasi wisata yang beragam, Bali memiliki tradisi budaya yang menarik, serta pemandangan indah yang menyegarkan mata.

Tingginya pariwisata di Bali dan keindahan alamnya membuat banyak orang menjadikan kota ini sebagai kota impian untuk bertempat tinggal. Dengan adanya rumah bersubsidi, kini masyarakat bisa memiliki rumah di Bali.

Banyak pilihan rumah dan variasi harga mulai dari Rp70 juta. Dilansir dari Sikumbang Kementerian PUPR, berikut lima rumah bersubsidi di Kabupaten Buleleng, Jembrana, dan Karangasem.

Rekomendasi rumah di Bali

Rumah subsidi di Bali. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Perumahan Krisna Graha Lovina

Perumahan ini terletak di Kaliasem, Banjar, Kab. Buleleng, Bali dibangun oleh Krisna Agung. Perumahan ini memiliki 24 unit tipe subsidi dibanderol mulai dari Rp120 juta.

Ada lima tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi kerangka atap baja ringan (gewel) kerangka plafon hollo galvanis 2x4 plafon gypsum, tinggi 3 meter (lisplang memakai GRC) penutup atap genteng kodok.

Dinding batako buntu diplester dengan campuran (1:4), finishing dan aci cat vtex di bagian tampak depan rumah. Selain itu, lantai rabatan PC dengan campuran (1:3) serta pondasi batu kali dengan campuran (1:5).

2. Perumahan Krisna Graha Tukadmungga 2

Perumahan yang terletak di Tukadmungga, Buleleng, Kab. Buleleng, Bali. Perumahan ini dikembangkan oleh Krisna Agung.

Perumahan ini hanya memiliki 14 unit dengan tipe subsidi. Adapun harga rumah subsidi dibanderol mulai dari Rp70 juta.

Terdapat sembilan tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 70 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa kerangka atap baja ringan (gewel) kerangka plafon hollo galvanis 2x4 plafon gypsum, tinggi 3 meter (lisplang memakai GRC) penutup atap genteng kodok.

Dinding batako buntu diplester dengan campuran (1:4), finishing dan aci cat vtex di bagian tampak depan rumah. Selain itu, lantai rabatan PC dengan campuran (1:3) serta pondasi batu kali dengan campuran (1:5) struktur sloof beton bertulang (15x20), kolom dan ring balok (15/15).

3. Melaya Residence

Perumahan yang terletak di Melaya, Melaya, Kab. Jembrana, Bali ini dibangun oleh Bangun Adi Karya. Perumahan ini memiliki 30 unit tipe rumah subsidi.

Hanya ada satu tipe rumah subsidi yang ditawarkan dengan harga Rp168 juta. Rumah tersebut memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 77 meter persegi serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa atap genteng, dinding batako, lantai keramik, serta pondasi batu kali dan batu karang.

4. Perumahan Sangsit Permai

Perumahan subsidi ini terletak di Sangsit, Sawan, yKab. Buleleng, Bali dibangun oleh Tri Karya Graha. Perumahan ini memiliki 27 unit tipe subsidi dibanderol mulai dari Rp141 juta.

Ada tiga tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 32 meter persegi dan luas lahan 80 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan genteng, dinding tembok batako, lantai rabat, dan pondasi batu kali.

5. Perumnas Besang Asri Residence

Perumahan ini terletak di Ababi, Abang, Kab. Karangasem, Bali. Perumahan yang dibangun oleh Pembangunan Perumahan Nasional menawarkan 33 unit rumah tipe subsidi.

Perumahan ini memiliki empat tipe rumah subsidi yang dibanderol dengan harga termurah Rp131,1 juta. Ada tujuh tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 27 meter persegi dan luas tanah 72 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah subsidi berupa atap dari genteng, dinding batako, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Muncul dugaan pungutan liar yang mengatasnamakan program makanan bergizi gratis (MBG) di salah satu sekolah dasar (SD) di Ciledug, Kota Tangerang.

Dalam foto yang diunggah di Instagram @info_ciledug, para wali murid diduga diminta membayar uang senilai Rp 10.000 kepada pihak sekolah untuk keperluan membeli wadah makan bergizi gratis.

Wadah itu disebut akan dibeli pihak sekolah dan dibedakan warnanya sesuai tingkatan kelas.

Permintaan iuran tersebut diduga dilakukan melalui grup WhatsApp antara guru dan wali murid.

Menurut tangkapan layar yang diunggah ke media sosial, para guru meminta wali murid mengumpulkan uang tersebut ke pihak sekolah paling lambat 15 Januari 2025.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara Kepresidenan Philips J Vermonte tak menjawab tegas. Dia hanya mengatakan, program makan bergizi gratis dikelola sepenuhnya oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Saya enggak bisa mengomentari apa yang ada di media sosial sementara ini, karena yang jelas kami fokus apa yang dijalankan oleh pemerintah, apa yang jalankan oleh BGN. Kami memiliki sistem dan prosedur yang jelas," ucap Philips usai meninjau program MBG di SLBN 5 Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Ia menerangkan, program yang baru berjalan sekitar dua minggu ini masih menjadi fokus utama pemerintah. Masih diperlukan berbagai evaluasi terkait program ini.

Oleh karenanya, kata Philips, pihaknya belum dapat menindaklanjuti kabar atau informasi yang beredar di media sosial.

“Menjalankan program yang sudah fix saja itu sudah sangat membutuhkan energi dan perhatian,” ujar Philips.

“Sehingga hal-hal yang terkait dengan media sosial mudah-mudahan masyarakat menjadi semakin dewasa juga untuk melihat berita dan informasi,” tambahnya.

Oleh sebab itu, Philips meminta masyarakat terus waspada dan berpartisipasi aktif dalam mengikuti perkembangan program pemerintah agar tidak termakan informasi dari pihak tidak bertanggung jawab.

"Dulu pernah muncul ada janji-janji dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, itu masyarakat diharapkan juga muncul awareness-nya bahwa program ini hanya dikelola oleh Badan Gizi Nasional," jelas Philips.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan bahwa pembangunan sejumlah fasilitas di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah rampung dibangun dan siap diresmikan.

Dia memerinci bahwa pembangunan yang dimaksud adalah 27 tower rumah susun (rusun) untuk aparatur sipil negara (ASN) serta pertahanan dan keamanan (Hankam) dan 36 rumah tapak jabatan menteri (RTJM).

Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dengan agenda utama membahas percepatan pembangunan IKN di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025).

"Kami melaporkan bahwa Kementerian PKP telah menyelesaikan 27 tower di IKN dan siap untuk diresmikan dalam waktu dekat," ujarnya kepada wartawan.

Nantinya, kata Ara, untuk 27 tower yang telah rampung tinggal menunggu proses serah terima dan telah menginformasikan hal ini kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono.

Sementara itu, 20 tower rusun lainnya akan diselesaikan hingga akhir 2025 dengan kemungkinan penyelesaian lebih cepat pada pertengahan tahun.

"Saya sudah kasih tahu untuk bisa diserahterimakan karena kami sudah selesaikan, 27 tower udah selesai, yang 20 tower juga kita sambil jalan terus pembangunannya," katanya.

Selain pembangunan tower rusun untuk ASN dan Hankam, Ara menambahkan bahwa Kementerian PKP juga telah menyelesaikan 36 RTJM.

"Kami laporkan di IKN, kami Kementerian PKP juga telah menyelesaikan pembangunan rumah jabatan menteri dan itu juga siap untuk diresmikan," pungkas Ara.

Adapun, pembangunan 47 tower rusun tersebut dibagi ke dalam enam paket pekerjaan. Mulai dari Paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower, Paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower, Paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower.

Lalu, Paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower, Paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower, dan Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan bahwa pembangunan sejumlah fasilitas di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah rampung dibangun dan siap diresmikan.

Dia memerinci bahwa pembangunan yang dimaksud adalah 27 tower rumah susun (rusun) untuk aparatur sipil negara (ASN) serta pertahanan dan keamanan (Hankam) dan 36 rumah tapak jabatan menteri (RTJM).

Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dengan agenda utama membahas percepatan pembangunan IKN di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025).

"Kami melaporkan bahwa Kementerian PKP telah menyelesaikan 27 tower di IKN dan siap untuk diresmikan dalam waktu dekat," ujarnya kepada wartawan.

Nantinya, kata Ara, untuk 27 tower yang telah rampung tinggal menunggu proses serah terima dan telah menginformasikan hal ini kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono.

Sementara itu, 20 tower rusun lainnya akan diselesaikan hingga akhir 2025 dengan kemungkinan penyelesaian lebih cepat pada pertengahan tahun.

"Saya sudah kasih tahu untuk bisa diserahterimakan karena kami sudah selesaikan, 27 tower udah selesai, yang 20 tower juga kita sambil jalan terus pembangunannya," katanya.

Selain pembangunan tower rusun untuk ASN dan Hankam, Ara menambahkan bahwa Kementerian PKP juga telah menyelesaikan 36 RTJM.

"Kami laporkan di IKN, kami Kementerian PKP juga telah menyelesaikan pembangunan rumah jabatan menteri dan itu juga siap untuk diresmikan," pungkas Ara.

Adapun, pembangunan 47 tower rusun tersebut dibagi ke dalam enam paket pekerjaan. Mulai dari Paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower, Paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower, Paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower.

Lalu, Paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower, Paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower, dan Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower.

Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan program makan bergizi gratis (MBG) di wilayah tersebut akan dimulai pada 3 Februari 2025. Saat ini, semua pihak terkait tengah mempersiapkan langkah strategis dalam menyukseskan program tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah memaparkan, rencana pelaksanaan program MBG sudah cukup matang.

"Rencananya program ini akan dimulai pada tanggal 3 Februari," kata Rosjonsyah, Selasa (21/1/2025).

Rosjonsyah mengatakan, program MBG yang merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto itu dirancang untuk mendukung kecerdasan generasi muda Indonesia agar mampu bersaing dengan sumber daya manusia dari negara lain.

"Dalam pelaksanaan teknis pemenuhan MBG, saya sarankan untuk berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan. Program ini belum kita jalankan, jadi penting memastikan semuanya sesuai standar," jelas Rosjonsyah.

Rosjonsyah juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap kadar kalori dalam program ini agar sesuai dengan ketentuan pemerintah.

"Jangan sampai saat program berjalan, kadar kalorinya tidak sesuai standar. Namanya makanan bergizi, harus memenuhi standar 400 kalori ke atas. Tanpa pengawasan ahli gizi, standar ini bisa tidak terpenuhi. Jadi, koordinasi terlebih dahulu," kata Rosjonsyah.

Rosjonsyah menjelaskan teknis dan rencana pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Bengkulu saat ini masih dalam tahap pembahasan di tingkat kementerian.

"Program ini masih dalam proses pembahasan di Kementerian. Untuk saat ini, mereka baru melaporkan bahwa ada jaringan untuk pelaksanaan program makan bergizi," tutup Rosjonsyah.

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebakaran yang terjadi di dapur makan bergizi gratis (MBG) di Jalan Kramat Aris, Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (21/1/2025) diklaim tak mengganggu proses persiapan makan bergizi gratis.

Pasalnya, kebakaran itu tak menghanguskan seluruh bangunan dapur MBG.

"Tidak pengaruh, hanya atas saja (yang terbakar). Karena lantai dua, lantai tiga itu beton semua," ucap Jarwo (47), pemilik vendor catering yang menempati dapur tersebut.

Jarwo menjelaskan, dapur ini baru akan digunakan sebagai tempat menyiapkan program makan bergizi gratis pada Februari mendatang.

Saat ini, dapur tersebut digunakan sebagai tempat untuk Jarwo dan tim menjalankan usaha catering.

"Betul, nanti Februari kita sudah dapat job (program makan bergizi gratis). Jadi kita nih perapian semuanya, perapian gas, tidak tahunya malah seperti ini. Tadi saya kontrol langsung, saya tidak ke mana-mana," kata Jarwo.

Jarwo menjelaskan, area yang terbakar merupakan tempat istirahat karyawan. Kebakaran ini diduga disebabkan korsleting yang berasal dari lantai tiga bangunan tersebut.

“Tadi ada korsleting, betulin kabel karena kami kan lagi pembetulan kabel. Nah jam 17.00 WIB itu karyawan kan turun istirahat, jadi korsletingnya itu tadi antara kabel ada percikan bagian paling atas sendiri,” ungkapnya.

Jarwo sempat berusaha memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan (APAR) yang dimiliki.

Namun, api cepat membesar sehingga ia langsung menghubungi pemadam kebakaran (damkar) untuk meminta bantuan.

"Ada 13 APAR kami punya tidak cukup, akhirnya telepon damkar untuk padamkan api,” kata Jarwo.

Terpisah, Kasiops Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jaktim Abdul Wahid menjelaskan, ia menerima laporan kebakaran pukul 17.32 WIB.

Petugas lantas melakukan operasi pemadaman pada pukul 17.40 WIB. Pemadaman masuk tahap pendinginan pukul 18.30 WIB dan berakhir pukul 18.36 WIB.

"Setelah dicek kebakaran hanya di lantai tiga, enggak terbakar total, ada beberapa peralatan masak yang terbakar," ungkap Wahid.

Dugaan sementara, api muncul dari korlseting. Namun, belum diketahui korsleting bersumber dari AC atau peralatan masak.

"Kita lakukan penyelidikan untuk memastikan dugaan penyebab kebakaran," katanya.

Wahid memastikan tidak ada korban dalam kebakaran ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat masih memandang keliru terkait bantuan investasi dari Qatar yang akan membangun 1 juta rumah dengan program rumah gratis bagi masyarakat di pedesaan yang dibangun Pemerintah.

Berikut Kompas.com rangkaikan perbedaan serta penjelasakannya:

Pada 8 Januari 2025 silam, Pemerintah telah mendapatkan investor perdananya untuk menjalankan Program 3 Juta Rumah dari Qatar.

Komitmen investasi itu tertuang dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang telah ditandatangani Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta.

Ara, sapaan akrabnya, mengatakan, investasi ini merupakan kerja sama antar-pemerintah atau Government-to-Government (G2G).

"Ini bukan investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan," ujarnya usai penandatanganan MoU.

Qatar akan berinvestasi untuk proyek pembangunan 1 juta rumah di perkotaan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Dan lebih diprioritaskan sementara ini untuk investor yang sekarang adalah di perkotaan," imbuh Ara.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menambahkan, karena targetnya di perkotaan, jenis rumah yang akan dibangun berupa rumah susun (rusun).

"Ini yang lebih (pembangunan) rusun, lebih verticalhousing," katanya.

Diketahui, investasi yang masuk dari Qatar ini sudah termasuk skema pendanaan, kontraktor, serta isinya.

Sedangkan Pemerintah Indonesia bertugas menyediakan lahan-lahan yang akan digunakan membangun 1 juta rumah tersebut.

Perbedaan rumah investasi Qatar dan yang dibangun Pemerintah secara gratis

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, pembangunan rumah dari Qatar tersebut tidaklah gratis. Artinya, berbeda dengan yang dibangun Pemerintah.

Hashim mengutarakan hal ini usai menghadiri pelantikan Pejabat Tinggi Madya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Senin (20/1/2025).

"Itu di kota, itu nanti kerja sama dengan perbankan, BTN, BRI, ada di luar negeri, ada di sini. Kalau di pedesaan (rumah gratis), itu nanti cicilannya ada, nanti cicilannya dijamin oleh pemerintah. Itu beda," tegas Hashim.

Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang mengutarakan, rumah gratis ini berbeda dengan yang akan dibangun Qatar. Sebab, Qatar akan menjual rumah tersebut kepada konsumen.

Sementara untuk rumah gratis, pembangunannya akan dilaksanakan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut nantinya akan mendaftar menjadi pengembang supaya bisa menjalankan strategi produktif.

"Dia lah (UMKM) yang beli tanah itu, dialah yang membangun," ungkap Bonny.

Untuk gratis, negara akan membayarkan cicilan Rp 600.000 per bulan selama 25 tahun dengan pagu anggaran Rp 100 juta.

“Kalau Rp 600.000 cicilan rumah ini dijadikan satu Keputusan Presiden (Keppres), mereka yang miskin dapat berhak mendapatkan cicilan dari negara untuk membeli rumah,” ungkap Bonny.

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak masyarakat yang sudah melunasi kredit pemilikan rumah (KPR), namun belum menerima sertifikat rumah mereka. Hal ini disebabkan oleh ulah pengembang (developer) dan notaris yang tidak bertanggung jawab.

Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian BUMN dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) melakukan upaya 'bersih-bersih'.

Tujuannya agar masyarakat dapat menikmati hak kepemilikan rumah dengan perlindungan hukum yang memadai.

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, upaya ini adalah pondasi penting dalam mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Program tersebut melibatkan banyak pihak, baik swasta maupun sistem perbankan, seperti Himpunan Bank Negara (Himbara) dan bank swasta.

"Program 3 juta rumah ini harus disukseskan, dan BTN mengayomi 82 persen dari perumahan subsidi," kata Erick dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (21/6/2025).

Masalah Sertifikat KPR

Berdasarkan data BTN, sejak 2019, sekitar 120.000 rumah yang dibangun oleh BTN mengalami masalah penerbitan sertifikat.

Dalam lima tahun terakhir, BTN telah menyelesaikan masalah sertifikat untuk sebagian besar rumah tersebut, menyisakan 38.144 rumah yang belum mendapatkan sertifikat.

Erick meminta Himbara, khususnya BTN, untuk memasukkan pengembang dan notaris bermasalah ke dalam daftar hitam atau blacklist.

"Mohon maaf developer dan notaris yang tidak bertanggung jawab, saya sudah minta di-blacklist, di BTN," ujar Erick.

Selain itu, Erick juga meminta Himbara untuk menyatukan data dan meninjau kembali pengembang serta notaris yang bekerja sama dengan mereka. Jika ditemukan pengembang dan notaris bermasalah, mereka harus segera diblacklist.

"Ini demi perlindungan masyarakat yang sudah membayar cicilan rumah bertahun-tahun dan berhak menerima sertifikat atas rumah yang mereka beli," tambah Erick.

Penyelesaian Bertahap

Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan penyelesaian masalah sertifikat untuk 38.144 rumah akan dilakukan bertahap.

BTN menargetkan 15.000 sertifikat rumah dapat diselesaikan pada tahun ini, dilanjutkan dengan 15.000 sertifikat rumah pada 2026. Sisa sertifikat diharapkan dapat diselesaikan pada akhir 2027.

Nixon menjelaskan, penyelesaian masalah ini memerlukan waktu yang cukup lama karena melibatkan sengketa lahan dan masalah hukum.

Selain itu, BTN melakukan profiling dan memberikan rating terhadap pengembang, mulai dari Platinum, Gold, Bronze, hingga non-rating.

Pengembang yang masuk kategori non-rating tidak akan diberi prioritas dalam pengajuan KPR atau Kredit Yasa Griya.

"Selain itu, kami juga akan menghentikan kerja sama dengan developer yang sertifikatnya masuk kategori Luar Ambang Toleransi (LAT)," jelas Nixon.

Developer LAT adalah mereka yang bermasalah dalam administrasi penyelesaian dokumen sertifikat karena melebihi batas waktu yang telah ditetapkan oleh bank.

Perbaikan Sistem Notaris

BTN juga akan melakukan perbaikan terhadap sistem notaris, termasuk melakukan profiling dan mendata ulang notaris yang bekerja sama dengan mereka.

Notaris yang baik dan bertanggung jawab akan diberi rating, sementara yang bermasalah akan diberi peringatan.

"Kami akan membuat Service Level Agreement (SLA) untuk menyelesaikan sertifikat, biasanya SLA-nya tiga bulan. Kalau sudah sampai threshold, kita akan freeze," tutup Nixon.

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak masyarakat yang sudah melunasi kredit pemilikan rumah (KPR), namun belum menerima sertifikat rumah mereka. Hal ini disebabkan oleh ulah pengembang (developer) dan notaris yang tidak bertanggung jawab.

Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian BUMN dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) melakukan upaya 'bersih-bersih'.

Tujuannya agar masyarakat dapat menikmati hak kepemilikan rumah dengan perlindungan hukum yang memadai.

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, upaya ini adalah pondasi penting dalam mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Program tersebut melibatkan banyak pihak, baik swasta maupun sistem perbankan, seperti Himpunan Bank Negara (Himbara) dan bank swasta.

"Program 3 juta rumah ini harus disukseskan, dan BTN mengayomi 82 persen dari perumahan subsidi," kata Erick dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (21/6/2025).

Masalah Sertifikat KPR

Berdasarkan data BTN, sejak 2019, sekitar 120.000 rumah yang dibangun oleh BTN mengalami masalah penerbitan sertifikat.

Dalam lima tahun terakhir, BTN telah menyelesaikan masalah sertifikat untuk sebagian besar rumah tersebut, menyisakan 38.144 rumah yang belum mendapatkan sertifikat.

Erick meminta Himbara, khususnya BTN, untuk memasukkan pengembang dan notaris bermasalah ke dalam daftar hitam atau blacklist.

"Mohon maaf developer dan notaris yang tidak bertanggung jawab, saya sudah minta di-blacklist, di BTN," ujar Erick.

Selain itu, Erick juga meminta Himbara untuk menyatukan data dan meninjau kembali pengembang serta notaris yang bekerja sama dengan mereka. Jika ditemukan pengembang dan notaris bermasalah, mereka harus segera diblacklist.

"Ini demi perlindungan masyarakat yang sudah membayar cicilan rumah bertahun-tahun dan berhak menerima sertifikat atas rumah yang mereka beli," tambah Erick.

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak masyarakat yang sudah melunasi kredit pemilikan rumah (KPR), namun belum menerima sertifikat rumah mereka. Hal ini disebabkan oleh ulah pengembang (developer) dan notaris yang tidak bertanggung jawab.

Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian BUMN dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) melakukan upaya 'bersih-bersih'.

Tujuannya agar masyarakat dapat menikmati hak kepemilikan rumah dengan perlindungan hukum yang memadai.

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, upaya ini adalah pondasi penting dalam mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Program tersebut melibatkan banyak pihak, baik swasta maupun sistem perbankan, seperti Himpunan Bank Negara (Himbara) dan bank swasta.

"Program 3 juta rumah ini harus disukseskan, dan BTN mengayomi 82 persen dari perumahan subsidi," kata Erick dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (21/6/2025).

Masalah Sertifikat KPR

Berdasarkan data BTN, sejak 2019, sekitar 120.000 rumah yang dibangun oleh BTN mengalami masalah penerbitan sertifikat.

Dalam lima tahun terakhir, BTN telah menyelesaikan masalah sertifikat untuk sebagian besar rumah tersebut, menyisakan 38.144 rumah yang belum mendapatkan sertifikat.

Erick meminta Himbara, khususnya BTN, untuk memasukkan pengembang dan notaris bermasalah ke dalam daftar hitam atau blacklist.

"Mohon maaf developer dan notaris yang tidak bertanggung jawab, saya sudah minta di-blacklist, di BTN," ujar Erick.

Selain itu, Erick juga meminta Himbara untuk menyatukan data dan meninjau kembali pengembang serta notaris yang bekerja sama dengan mereka. Jika ditemukan pengembang dan notaris bermasalah, mereka harus segera diblacklist.

"Ini demi perlindungan masyarakat yang sudah membayar cicilan rumah bertahun-tahun dan berhak menerima sertifikat atas rumah yang mereka beli," tambah Erick.

Penyelesaian Bertahap

Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan penyelesaian masalah sertifikat untuk 38.144 rumah akan dilakukan bertahap.

BTN menargetkan 15.000 sertifikat rumah dapat diselesaikan pada tahun ini, dilanjutkan dengan 15.000 sertifikat rumah pada 2026. Sisa sertifikat diharapkan dapat diselesaikan pada akhir 2027.

Nixon menjelaskan, penyelesaian masalah ini memerlukan waktu yang cukup lama karena melibatkan sengketa lahan dan masalah hukum.

Selain itu, BTN melakukan profiling dan memberikan rating terhadap pengembang, mulai dari Platinum, Gold, Bronze, hingga non-rating.

Pengembang yang masuk kategori non-rating tidak akan diberi prioritas dalam pengajuan KPR atau Kredit Yasa Griya.

"Selain itu, kami juga akan menghentikan kerja sama dengan developer yang sertifikatnya masuk kategori Luar Ambang Toleransi (LAT)," jelas Nixon.

Developer LAT adalah mereka yang bermasalah dalam administrasi penyelesaian dokumen sertifikat karena melebihi batas waktu yang telah ditetapkan oleh bank.

Perbaikan Sistem Notaris

BTN juga akan melakukan perbaikan terhadap sistem notaris, termasuk melakukan profiling dan mendata ulang notaris yang bekerja sama dengan mereka.

Notaris yang baik dan bertanggung jawab akan diberi rating, sementara yang bermasalah akan diberi peringatan.

"Kami akan membuat Service Level Agreement (SLA) untuk menyelesaikan sertifikat, biasanya SLA-nya tiga bulan. Kalau sudah sampai threshold, kita akan freeze," tutup Nixon.

PURWOREJO, KOMPAS.com – Tenaga Ahli Bidang Keuangan Badan Gizi Nasional (BGN) Kolonel (Purn) Kuswanto menyebut, program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto berstandar kelas bintang 5, sehingga perlu kesiapan matang bagi tiap daerah untuk mengeksekusinya.

Hal itu disampaikan Kuswanto saat menanggapi belum berjalannya program MBG di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Menurut Kuswanto, Kabupaten Purworejo masih dalam tahap persiapan untuk menjalankan program MBG untuk memastikan pelaksanaan yang optimal.

“Kembali ke kesiapan, siapa siap ya langsung berjalan. Karena tidak mudah, karena spek kita itu sekelas bintang 5, memakai stainless, jadi harus yang bagus, karena ini program jangka panjang,” ujarnya saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan dapur sehat tahap II di Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Selasa (21/1/2025).

Kuswanto menambahkan, sebanyak 32 dapur sehat direncanakan dibangun di Kabupaten Purworejo pada 2025 untuk mendukung program MBG.

“Di Kabupaten Purworejo, rencananya akan dibangun sekitar 32 dapur untuk melayani siswa dari berbagai jenjang pendidikan,” jelas Kuswanto.

Saat ini, dua dapur sedang dibangun di lahan Kodim, sementara lima dapur lainnya direncanakan di Pituruh, Kemiri, Ngombol, Grabag, dan Banyuurip.

Setiap dapur dirancang untuk melayani hingga 3.000 paket makan bergizi per hari, dengan total penerima manfaat mencapai 15.000 siswa.

Penerima manfaat dari program ini mencakup siswa dari jenjang PAUD hingga SMA, termasuk santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Untuk mendukung pelaksanaan program, dapur akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah, guna mendapatkan data penerima manfaat.

“Kita kerjasama, sinergi, kolaborasi. Tidak ada perbedaan antara sekolah negeri dan swasta, semua mendapatkan,” tambahnya.

Pada tingkat nasional, program MBG tahun 2025 menargetkan pembangunan dapur sehat di 5.000 titik, masing-masing menyediakan 3.000 paket makan bergizi setiap hari.

“Di Purworejo, semuanya tergantung pada jumlah siswa yang diberikan. Indeksnya saat ini 15.000 penerima, satu dapur sekitar 3.000 paket,” pungkas Kuswanto.

Dengan program ini, diharapkan generasi muda di Purworejo dapat menikmati asupan gizi yang berkualitas, mendukung kesehatan dan pendidikan mereka secara berkelanjutan.