Cianjur -

Puluhan siswa di Cianjur, Jawa Barat (Jabar) dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat. Mereka diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis (MBG).

Dilansir detikJabar, Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) usai kejadian tersebut. Para korban tersebut alami keracunan usai santap makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur Yusman Faisal, mengatakan berdasarkan data terakhir total korban keracunan usai menyantap makanan program MBG mencapai 78 siswa yang terdiri dari 23 siswa SMP PGRI 1 dan 55 siswa MAN 1 Cianjur.

"Kalau keracunan itu pasti langsung ditetapkan KLB," kata dia.

Yusman mengatakan, selama masa KLB, Dinkes akan memaksimalkan penanganan terhadap korban yang sudah terdata, baik yang masuk ke rumah sakit ataupun dirawat di rumah.

Selain itu, lanjut dia, Dinkes juga meminta agar seluruh siswa yang memakan MBG untuk didata.

"Untuk siswa dari SMP PGRI 1 dan MAN 1 Cianjur didata seluruhnya. Yang tidak muncul gejala pun perlu didata untuk dipantau kondisi kesehatannya. Memastikan tidak ada lagi tambahan korban dan semuanya sehat kembali," ucap dia.

"Kita juga terjunkan tim dari setiap puskesmas yang nantinya akan mendatangi setiap korban untuk memantau perkembangan kondisi kesehatannya," kata dia.

Usai kejadian tersebut, dapur di Kecamatan Cianjur menghentikan produksi MBG. Dia menyebut, pihaknya akan melakukan uji laboratorium terhadap sampel makanan yang dikonsumsi oleh para siswa yang mengalami keracunan.

"Sampai masalah ini selesai kita tidak akan dulu produksi (MBG, red)," ujar Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur Kecamatan Cianjur Fakhri Lubis, Selasa (22/4/2025).

"Kita uji laboratorium sampel makannya. Sehingga nanti hasilnya objektif, apakah keracunan ini disebabkan oleh makanan dari MBG atau bukan," lanjutnya.

Fakhri mengklaim, jika proses penyiapan MBG di SPPG dapur Kecamatan Cianjur sudah sesuai standar, dimulai dari bahan baku hingga pengemasan. Bahkan penggunaan kotak nasi dari bahan plastik pun disebutnya merupakan kotak nasi foodgrade.

"Untuk MAN memang kita pakai kotak dari plastik, tapi itu sudah standar dan foodgrade. Proses penyiapan bahan baku, pemasakan, dan pengemasan juga sesuai standar. Tapi untuk pastinya nanti dilihat dari hasil uji laboratorium," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana turun langsung ke Cianjur, Jawa Barat, untuk menjenguk siswa MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur yang diduga keracunan massal setelah menyantap makanan dari program MBG. Dadan juga mengecek Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cianjur.

"Pagi ini Rabu, 23 April 2025, saya berangkat ke Cianjur, Jawa Barat, untuk mengecek SPPG Cianjur dan menemui anak-anak kita para pelajar, guru, tenaga kesehatan dan saudara kita lainnya," ujar Dadan dalam keterangan persnya yang diterima, Rabu (23/4/2025).

Dadan mengatakan SPPG Cianjur telah beroperasi sejak 15 Januari 2026. Dia mengatakan akan mencari tahu penyebab keracunan massal ini. Menurutnya, ini pertama kali terjadi di Cianjur.

"Musibah keracunan ini adalah kejadian pertama, berbagai penyebab terus kami ditelusuri dengan teliti," katanya.

Dia menyebut setiap hari SPPG Cianjur memproduksi 2.071 porsi hingga 3.470 porsi Makan Bergizi Gratis untuk pemenuhan gizi anak-anak di sembilan sekolah. Dia mengatakan siswa yang mengalami keracunan ini sudah ditangani.

"Jumlah siswa yang terdampak akibat mengonsumsi Makan Bergizi Gratis, yaitu 52 dari 788 siswa MAN 1, dan 20 dari 167 Siswa SMP PGRI 1. Semuanya telah ditangani dengan baik," katanya.

Akibat peristiwa ini, Dadan mengatakan pihaknya menambah satu standar operasional prosedur (SOP) MBG. Dadan meminta agar sisa makanan dibersihkan di SPPG.

"Dari peristiwa ini, Badan Gizi Nasional menambah satu SOP dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, yaitu, sisa makanan tidak dibersihkan di sekolah, tapi di SPPG. Selain itu akan dilakukan beberapa pelatihan tambahan untuk penguatan SDM di lapangan," katanya.

Dadan mengatakan pihaknya akan memperketat sistem pengawasan dan pelatihan seluruh SPPG. Dia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menunggu hasil investigasi resmi.

"Kami akan memperketat sistem pengawasan dan pelatihan terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tujuan kami bukan sekadar menyikapi kasus, tapi membangun sistem pangan sekolah yang kuat, aman, dan berkelanjutan," tambahnya.

(dai/dai)

Jakarta -

Bos Lippo Group James Riady pastikan akan menyelesaikan permasalahan antara konsumen dengan pengembang Meikarta. Banyak konsumen yang sudah membayar cicilan bahkan beli lunas apartemen Meikarta namun tak kunjung mendapatkan unit.

James mengatakan, pihak Meikarta memiliki tekad untuk menyelesaikan pembangunan Meikarta. Namun, beberapa tahun belakangan ini terjadi beberapa kesulitan-kesulitan yang terkait dengan pembangunan 'kota baru', salah satunya infrastruktur.

"Namun kalau membangun kota baru biasanya itu pertama seribu unit itu yang paling penting menjadikan satu komunitas yang ini kalau sudah belasan ribu semestinya jadi, semestinya jadi," kata James di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

Hingga saat ini, kata James, Meikarta telah membangun sekitar 16.000 unit apartemen dan akan menyelesaikan unit-unit yang belum selesai.

"Nah saya juga tanya apakah mereka memiliki kemampuan keuangan untuk menyelesaikan semua karena mereka tidak ada satu sen mereka utang jadi mungkin ini juga memberikan satu backdrop saya juga tanya sampai sekarang yang sudah dibangun sudah diserahkan yang terkait dengan Meikarta hampir 16 ribuan. Tahun ini akan terus dilakukan serah terima," paparnya.

Terkait permasalahan konsumen Meikarta yang belum mendapatkan unit bertahun-tahun padahal sudah membelinya, James mengatakan pihak Meikarta akan mengikuti arahan Menteri PKP Maruarar Sirait.

"Saya yakin semestinya Meikarta ikut saja arah Pak Menteri, masa sudah ketemu semua ini sama Pak Menteri itu tidak selesai. Jadi mungkin seperti itu Pak Menteri," tuturnya.

"Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak, Ibu dan juga Pak Menteri dan jajarannya yang telah mengambil inisiatif untuk ini jadi kita pasti, dan Meikarta sudah mengerjakan yang besar, yaitu lahan siap, infrastruktur juga, pasti yang seperti ini pasti diselesaikan. Saya yakin," tutupnya.

Sebagai informasi, dari laporan yang diterima oleh detikcom, pengembang Meikarta yaitu PT Mahkota Sentosa Utama, per 26 Maret 2025 sudah ada 11.224 unit apartemen di Meikarta yang sudah dibangun dan diserahkan ke konsumen. Saat ini juga sedang berjalan proses penyerahan berkelanjutan April sampai dengan Desember 2025 sebanyak 4.904 unit.

Dengan demikian, akan selesai penyerahan 16.128 unit hunian per akhir 2025. Sesuai jadwal penyerahan, sisa 12.7% atau 1.647 unit dan 722 unit sudah terjadwal penyerahan di tahun 2026 dan 2027.

Sebelumnya diberitakan, Bos Lippo Group James Riady dan John Riady datang ke kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kedatangan mereka berdua untuk menyelesaikan polemik Meikarta.

Keduanya datang sekitar pukul 16.10 WIB di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat. James hadir dengan setelan jas lengkap sementara John menggunakan batik cokelat.

(abr/das)

Susu ini penting untuk pertumbuhan anak dan Pak Presiden menginginkan susu yang murni. Kemudian, kita berpikir bagaimana cara mendistribusikannya

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) meluncurkan Rumah Susu Pasteurisasi Unit Sentul di Bogor, Jawa Barat, untuk memberdayakan peternak lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Kementerian Koperasi.

"Semoga peresmian rumah susu ini dapat mendorong munculnya kolaborasi antara koperasi dan peternak lokal dalam pengelolaan dan produksi susu sapi murni di daerah lainnya, karena seperti yang kita ketahui, banyak sekali peternak sapi perah lokal yang kesulitan dalam mengolah dan memasarkan hasil panennya, maka kita juga mulai berproses secara perlahan agar MBG menjadi offtaker (pembeli) terdepan dalam menyerap komoditas lokal," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Ia mengemukakan rumah susu ini nantinya dapat memudahkan para peternak dan petani lokal untuk mendistribusikan hasil panennya melalui koperasi, sehingga mereka akan semakin termotivasi dalam memproduksi hasil panen yang berkualitas.

Saat ini, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah menyediakan menu MBG berupa susu murni dan berasal dari produksi susu lokal adalah SPPG Cimahi. Dadan berharap, daerah lain yang memiliki potensi yang sama dapat segera menyusul untuk mendistribusikan hasil panen dari peternak lokal.

“Susu ini penting untuk pertumbuhan anak dan Pak Presiden menginginkan susu yang murni. Kemudian, kita berpikir bagaimana cara mendistribusikannya. Alhamdulillah ini yang kedua, karena yang pertama sudah ada di Cimahi, langsung di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG-nya. Akan tetapi, itu untuk SPPG saja, dan kemasannya dalam botol," ujar dia.

Rumah susu merupakan sebuah fasilitas produksi yang didedikasikan untuk mengolah susu segar dari peternak sapi perah lokal menjadi susu pasteurisasi berkualitas dan dapat didistribusikan ke sekolah-sekolah yang mendapatkan program MBG. Pengolahan susu di rumah susu dilakukan dengan standar kebersihan dan keamanan yang tinggi guna memastikan susu yang dihasilkan tetap segar, sehat, dan bergizi.

Susu pasteurisasi hasil produksi akan didistribusikan kepada penerima manfaat program MBG. Proses ini akan mendukung komitmen untuk menyediakan asupan bergizi bagi anak-anak sekolah yang menerima manfaat program.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan bahwa peresmian rumah susu merupakan langkah awal dari gerakan nasional perbaikan gizi. Rachmat juga mendorong agar sinergi lintas sektor terus digencarkan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan berdaya saing.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Bos Lippo Group James Riady  buka suara soal perintah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait agar pihaknya mengembalikan dana Rp26,8 miliar ke korban atau konsumen Meikarta.

Ia tak menjawab tegas perintah dari Ara tersebut.

"Saya yakin Meikarta ikuti saja arahan Pak Menteri," di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (23/4).

"Kalau Meikarta mengerjakan pembangunan, lahan siap, infrastruktur siap, pasti yang seperti ini diselesaikan juga. Mohon berkenan menerima ungkapan seperti itu," ujar James.

Ara memanggil pentolan Lippo Group James Riady dan anakknya John Riyadi untuk menyelesaikan masalah Meikarta. Dalam pemanggilan itu Ara meminta Lippo mengembalikan duit konsumen Meikarta.

Dalam kesempatan itu, Ara mendorong Lippo Group menyelesaikan masalah Meikarta secara baik-baik. Menurutnya, tak perlu ada jalur hukum bila semua bisa diselesaikan lewat mediasi.

Sementara itu berdasarkan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu BENAR-PKP, ada 118 aduan terkait Meikarta. Ada 102 orang konsumen yang sudah melengkapi berkas dengan total ganti rugi Rp26.855.558.439.

"Ini (Rp26,8 miliar) angka untuk 102 konsumen. Bapak (Dirjen Kawasan Permukiman Fitrah Nur), sudah yakin? Sudah cross check?" kata Ara dalam mediasi Lippo Group dengan konsumen Meikarta di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (23/4).

"James, John, boleh sekali ini ikut saya? You bayarkan itu," ucap Ara ke dua petinggi Lippo Group.

Ara menyampaikan masih ada 16 konsumen yang belum selesai pemberkasan. Dia meminta anak buahnya merampungkan berkas 16 konsumen itu sebelum 1 Juni 2025.

Lalu dia meminta James Riady dan Meikarta membereskan pembayaran uang konsumen secepatnya. Dia memberi jangka waktu penyelesaian pembayaran hingga 23 Juli 2025.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan bahwa terdapat 73.432,43 hektare (Ha) lahan yang siap digunakan untuk wilayah perumahan, mendukung program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

Nusron menjelaskan, 73.432 Ha lahan yang dapat digunakan untuk wilayah perumahan itu berasal dari tanah terlantar.

“Ada sekitar 73.432,43 hektare tanah yang dapat dimanfaatkan untuk perumahan,” jelasnya dalam keterangan resmi, Rabu (23/4/2025).

Adapun, dari jumlah tersebut terdapat sekitar 14.490 hektare sudah ditetapkan dan siap untuk dieksekusi.

Nusron menjelaskan, puluhan ribu hektare tanah yang siap digunakan untuk wilayah perumahan itu tersebar di beberapa daerah, termasuk Aceh, Banten, dan beberapa daerah lain.

“Ini sedang kami susun semua, tanah ini akan kami serahkan ke Bank Tanah, tahap selanjutnya Bapak/Ibu [pengembang] bisa langsung ke Bank Tanah,” pungkas Nusron.

Menurut penilaiannya, tanah yang tersedia layak untuk kebutuhan perumahan. Namun, Nusron mengingatkan bahwa tanah yang terindikasi terlantar tidak hanya diperuntukkan untuk satu program, melainkan untuk berbagai program pemerintah yang juga membutuhkan.

“Oleh karena itu, tanah tersebut tidak dapat serta-merta dialihfungsikan dan pemanfaatannya perlu direncanakan agar tepat sasaran dan optimal penggunaannya bagi kebutuhan masyarakat.

"Karena itu kami sekali lagi menghitung cost and benefit, di mana tanah ini yang paling banyak dan lebih optimal untuk didayagunakan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memang sempat meminta pengembang agar tidak melakukan alih fungsi lahan persawahan menjadi area perumahan.

Meskipun pembangunan 3 juta rumah membutuhkan alokasi lahan yang jumbo, Ara menekankan bahwa membangun rumah di kawasan sawah produktif dilarang karena bakal mengganggu ketahanan pangan nasional.

“Kita memang mau membangun rumah buat rakyat, Tapi kita juga mau ketahanan pangan, kita mau swasembada pangan. Jadi betul tidak boleh pak persawahan dibuat perumahan ya,” tegas Ara kepada pengembang di Jakarta, Kamis (17/4/2025).

KOMPAS.com -Kabupaten Maluku Tengah di Maluku kini tengah menarik perhatian calon pemilik rumah, terutama karena menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga yang terjangkau.

Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), masyarakat bisa menemukan rumah dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa opsi perumahan terjangkau yang bisa dipilih di wilayah ini.

1. Perumahan Taman Haruru Indah (Thi) Masohi: Tipe 36/77

Terletak di Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, perumahan ini dibangun oleh PT Masohi Indah Permai.

Tipe rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 77 meter persegi.

Proyek ini menyediakan 110 rumah dengan harga per unit sebesar Rp 168 juta.

Saat ini, sebanyak 85 unit telah terjual, sementara 25 rumah masih tersedia untuk dibeli.

2. Suli Alam Indah: Tipe 36

Perumahan ini dikembangkan oleh PT Damai Berkati Lestari dan berlokasi di Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.

Menawarkan 99 rumah tapak, dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi.

Harga per unit juga sebesar Rp 168 juta. Hingga saat ini, 18 unit telah terjual, sedangkan 81 rumah masih tersedia untuk masyarakat.

3. Villa Mutiara Masohi: Tipe Lily

Berlokasi di Amahai, proyek ini dikembangkan oleh PT Mutiara Surya Propertindo.

Tipe rumah yang ditawarkan memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 91 meter persegi.

Dengan harga per unit Rp 168 juta, masih ada 46 unit yang dipasarkan.

Dengan berbagai pilihan yang terjangkau dan lokasi yang strategis, Kabupaten Maluku Tengah menjadi pilihan menarik bagi calon pemilik rumah yang mencari hunian subsidi.

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana hari ini mengunjungi para siswa MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, Jawa Barat yang mengalami gejala gangguan kesehatan usai mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kunjungan ini dianggap sebagai bentuk empati dan tanggung jawab langsung dari BGN atas peristiwa tersebut.

Dadan mengatakan ini adalah kejadian pertama yang dialami Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cianjur sejak beroperasi pada 15 Januari 2025. Sebanyak 72 siswa dari dua sekolah terdampak, namun semuanya diklaim sudah ditangani dengan baik.

"Pagi ini saya berangkat ke Cianjur untuk mengecek SPPG dan menemui anak-anak kita para pelajar, guru, tenaga kesehatan dan saudara kita lainnya," kata Dadan dalam unggahan di Instagram resmi @badangizinasional.ri, Rabu (23/4/2025).

Sebagai bahan evaluasi, BGN memutuskan untuk menambah Standar Operasional Prosedur (SOP) baru yakni sisa makanan yang awalnya dibersihkan di sekolah menjadi di SPPG. Pelatihan tambahan untuk penguatan sumber daya manusia (SDM) juga disebut akan dilakukan.

"Sebagai evaluasi, BGN menambahkan SOP baru yakni sisa makanan tidak dibersihkan di sekolah, tapi di SPPG. Pelatihan tambahan untuk penguatan SDM juga akan dilakukan," ucap Dadan.

Meskipun pengolahan makanan di dapur penyedia MBG diklaim telah mengikuti standar yang ditetapkan, evaluasi menyeluruh tetap akan dilakukan mulai dari manajemen dapur, penyimpanan bahan pangan, hingga pengantaran ke sekolah.

"Kami akan memperketat sistem pengawasan dan pelatihan terhadap seluruh SPPG. Tujuan kami bukan sekadar menyikapi kasus, tapi membangun sistem pangan sekolah yang kuat, aman dan berkelanjutan," ujar Dadan melalui keterangan resmi.

Ia menekankan bahwa perbaikan gizi melalui program MBG adalah investasi penting untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Pasalnya gizi yang baik disebut mendukung kesehatan fisik, perkembangan otak, serta kecerdasan dan daya pikir anak di usia sekolah.

Dalam kesempatan itu, Dadan juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, pihak sekolah, serta pengelola dapur penyedia MBG untuk memastikan setiap rantai pelayanan pangan diperbaiki dan diawasi secara ketat.

Berdasarkan keterangan resmi, saat ini BGN sedang menunggu hasil laboratorium dari sampel makanan yang dikirimkan ke Labkesda Provinsi Jawa Barat untuk mengetahui penyebab pasti gangguan kesehatan tersebut. Hasil analisis dijadwalkan akan keluar dalam waktu 7-10 hari.

Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menunggu hasil investigasi resmi. Informasi terkini akan terus disampaikan secara terbuka melalui kanal resmi BGN.

"Kami tidak ingin berspekulasi, yang terpenting saat ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan perawatan terbaik dan menjadikan kejadian ini sebagai pembelajaran besar untuk perbaikan sistem ke depan," ucap Dadan.

Lihat juga Video: Kata BGN soal Puluhan Siswa di Cianjur Keracunan Setelah Santap MBG

(aid/rrd)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada profesor nyinyir mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia berkelakar agar profesor itu belajar dengan Ustaz Adi Hidayat.

"Kita memberi program makan bergizi. Ada yang menentang, ada yang nyinyir. Dan yang nyinyir, kagetnya itu ada yang profesor nyinyir. Tapi tidak apa-apalah, biar nanti profesor belajar dari Ustadz Adi Hidayat. Jangan-jangan dia profesornya di ruangan, tidak tahu belajarnya apa, tapi di ruangan. Kita mau yakinkan tidak ada anak Indonesia yang lapar," kata Prabowo saat meluncurkan Gerakan Indonesia Menanam (Gerina) di Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (23/4/2025).

Prabowo menegaskan bahwa program makan bergizi bertujuan memastikan setiap anak Indonesia tumbuh dengan sehat dan kuat. Ia menyebutkan, dari 4 anak, 1 anak di antaranya terbilang kurang gizi.

"Kita mau yakinkan tidak ada anak Indonesia yang tidak tumbuh badannya karena kurang gizi. Yang jumlahnya itu cukup banyak. 25 persen dari 4 anak Indonesia, 1 kurang gizi," ujarnya.

Menurut Prabowo, pihak yang mengkritik tidak melihat bahwa ibu hamil juga menjadi bagian dari program MBG. Ia menyebutkan Indonesia satu-satunya negara yang memberikan makan bergizi gratis kepada ibu hamil. Padahal, itu sudah termasuk, dan banyak negara lain yang ingin ke Indonesia untuk belajar mengenai program MBG ini.

"Ini pakar-pakar ini tidak belajar, tidak baca. Program MBG itu mulai dari ibu hamil mungkin satu-satunya negara di dunia. Di mana ada program ibu hamil, tiap hari makan diantar ke rumahnya. Coba kasih lihat di mana ada negara sekarang. Sudah-sudah sekali saya dapat surat dari pimpinan negara lain, ke Indonesia mau belajar tentang makan bergizi. Saya katakan kita belum, nanti akhir tahun baru kita selesai semua," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyinggung adanya profesor, yang mengkritik pembangunan 80 ribu Koperasi Merah Putih tidak berguna. Padahal, menurut Prabowo, pembangunan koperasi yang akan memiliki gudang untuk hasil pangan itu, akan mengamankan kondisi pangan di desa.

"Saya baca kemarin ada profesor yang tanya, nggak ada gunanya kooperasi di desa. Koperasi yang kita canangkan. Minimal 70 ribu koperasi merah putih baru, kalau bisa 80 ribu. Katanya tak ada gunanya," kata Prabowo.

"Karena gudangnya ada. Saya sedih tahun-tahun belakangan. Saya dulu ketua HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) saya dapat laporan, Pak, di desa saya kita baru panen mangga yang paling bagus di dunia. Tapi tidak ada kendaraan untuk ambil. Setelah berapa hari, hasil mangga yang terbaik itu rusak. Nangis petani-petani di desa itu," lanjut Prabowo.

Prabowo berencana membangun gudang hingga kamar pendingin di tiap desa sehingga hasil panen aman sampai mau dijual oleh petani. Ia juga berharap tiap koperasi memilik satu truk supaya dapat mengangkut hasil panen itu.

Meski begitu, Prabowo menghormati segala kritik yang datang. Ia berharap para pihak yang mengkritik terbuka hatinya untuk melihat keluhan rakyat.

"Dan mudah-mudahan hatinya juga terbuka. Puluhan tahun keluhan rakyat itu untuk menurunkan semangat kita. Ini adalah aneh. Saya khawatir dari mana pribadi-pribadi semacam itu. Tapi enggak apa-apa. Kita demokrasi, silakan. Yang mau menyerah, silakan. Yang mau nyinyir, silakan. Yang mau kerja, ayo sama-sama kita. Kita tukang kerja. Kita buktikan," katanya.

Simak juga Video: Prabowo Heran Diejek soal Makan Bergizi: Profesor Pintar atau Bodoh?

(eva/dhn)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan lahan milik BUMN bisa dijadikan lokasi pembangunan rumah rakyat.

"Banyak asosiasi pengembang yang juga ingin membangun hunian di atas lahan milik BUMN. Nanti kita akan konsolidasi antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN dan pengembang terkait lokasi lahan yang ada dan bisa dibangun perumahan," ujar Ara dikutip Antara, Rabu, 23 April 2025.

Ara meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memberikan kesempatan pada asosiasi pengembang perumahan untuk memanfaatkan lahan aset BUMN ada untuk lokasi pembangunan perumahan bagi masyarakat.

Namun demikian, Kementerian PKP juga membuka peluang masuknya investasi dari luar negeri yang juga ingin berminat membangun hunian bagi masyarakat di sejumlah titik lokasi lahan baik milik BUMN maupun lahan lainnya yang sesuai peruntukkannya.

Ara juga mengapresiasi dukungan Kementerian BUMN yang telah menyiapkan data lahan milik PT. KAI, Pelindo dan Perumnas yang sekiranya bisa digunakan untuk lahan pembangunan perumahan bagi masyarakat.

"Saya mengucapkan terima kasih ke Menteri BUMN Erick yang sudah mengundang ekosistem perumahan di BUMN dan menyampaikan informasi dan data serta lokasi yang dimiliki BUMN dari PT KAI, Pelindo dan Perumnas untuk lokasi pembangunan perumahan," ungkap dia.

Ia juga menyampaikan kolaborasi dan sinergi antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar program dan kebijakan pro rakyat bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat baik yang bekerja di sektor formal dan informal.

Lebih lanjut, pihaknya bersama pengembang akan melakukan konsolidasi terkait dengan penyaluran alokasi KPR FLPP. Apalagi dari data yang pada tahun ini sudah ada dana untuk 220 ribu rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan termasuk buat asisten rumah tangga (ART).

Ia menambahkan, dengan pendanaan BI dan dukungan Presiden, Wakil Ketua DPR dan Menteri BUMN dan Kementerian Keuangan bisa dapat mendapat kelonggaran GWM dan menjadi bagaimana BI hadir dengan kebijakan makronya tapi berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

"Sesuai perintah Presiden bahwa program perumahan jangan hanya menyasar mereka yang punya gaji tapi juga harus bisa dinikmati oleh wong cilik termasuk tukang bakso, tukang sayur bahkan ART atau asisten rumah tangga juga harus bisa miliki rumah bersubsidi," kata dia.

Ara juga akan berkoordinasi bersama Menteri yang mengurusi soal Lapas bagaimana penjara yang ditempat strategis di kota besar bisa dipindahkan dan bisa digunakan untuk perumahan.

Hal ini merupakan ide cemerlang dari Presiden Prabowo Subianto dan harus didukung oleh semua pihak.

"Banyak lokasi Lapas yang sekarang bisa dimanfaatkan untuk lokasi perumahan. Namun tentu harus dibangun dulu Lapas pengganti," ujar Ara.

(KIE)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sempat mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memintanya untuk menggunakan penjara di lahan strategi untuk dijadikan perumahan. Namun hal itu baru bisa dilakukan setelah ada lapas pengganti.

Dalam keterangan yang diterima detikcom, pria yang akrab disapa Ara ini menuturkan saat ini memang banyak lokasi lapas yang bisa dimanfaatkan sebagai lokasi perumahan. Akan tetapi, perlu ada lapas baru terlebih dahulu sebagai penggantinya.

"Banyak lokasi Lapas yang sekarang bisa dimanfaatkan untuk lokasi perumahan. Namun tentu harus dibangun dulu Lapas pengganti," terangnya dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (23/4/2025).

Sebagai informasi, pada acara Halal Bil Halal Apersi 2025 di Mövenpick Hotel Jakarta Pecenongan, Jakarta Pusat, Ara menyampaikan bahwa rata-rata penjara memiliki lokasi yang strategi di perkotaan. Untuk itu, Prabowo memerintahkan agar penjara tersebut dipindah buat dibangun perumahan.

"Pak Prabowo sudah telpon saya, 'Ara, kita pindahkan penjara-penjara di daerah strategis buat rumah. Kita pindahkan penjara keluar kota, biar dibesuknya susah,' begitu," ujar Ara pada Senin (21/4/2025).

Kemudian, Ara mengatakan sudah berbicara dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto terkait hal tersebut. Penjara itu bila perlu dibangun di lokasi yang agak jauh, sehingga narapidana sulit untuk dijenguk maupun kabur dari penjara.

"Mulainya kapan? Tentu kita akan inventarisir, saya sudah berkomunikasi dengan menteri lapas Pak Agus. Kita akan bertemu segera untuk memetakan dan kita akan siapkan segera dengan pengembang-pengembang," kata Ara kepada awak media usai acara Halal Bil Halal.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/das)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendukung pemetaan aset-aset BUMN untuk bisa dimaksimalkan dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Saya mendukung daripada pemetaan dan transparansi bagaimana aset-aset (BUMN) ini bisa dimaksimalkan," ujar Erick dalam konferensi pers, di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, hal yang penting sebagaimana disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), yakni bahwa klasifikasi dari market itu juga menentukan titik dari pembangunan tersebut.

Misalnya sebuah aset yang berlokasi di tengah kota bukan tidak mungkin tentu daya belinya lebih tinggi, tetapi kalau beberapa aset yang dekat dengan jalur kereta api itu juga bisa memudahkan untuk orang membeli daripada perumahan, itu karena ada penopang yang namanya transportasi publik.

"Kenapa peta itu mesti penting, karena belum tentu di satu titik dan lainnya itu bisa disamakan target marketnya. Jadi nanti setelah tentu pemetaan, masing-masing pengembang punya target market-nya, itu yang memang kita harus bekerjasama karena belum tentu kami pemilik aset mengerti market," kata Erick.

Arahan Presiden RI jelas bahwa sesama kementerian harus kompak dan bisa kerja sama, kemudian juga tentu menjadi solusi.

"Saya sudah punya komitmen sejak awal dengan Pak Ara, karena ini kebijakan yang benar yang dilakukan oleh Pak Ara, bagaimana melihat aset-aset BUMN yang memang belum maksimal, kita maksimalkan dan itu bukan sesuatu yang sulit dilakukan. Tinggal memang tadi secara koordinasinya harus dieratkan," ujar Erick.

Dalam kesempatan sama, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa akan diagendakan tur bersama dengan pengembang perumahan untuk melihat langsung ke lokasi riil dan yang sudah clean and clear.

"Tolong diagendakan dengan stafnya Pak Erick, tur bersama pengembang, tur untuk melihat langsung kepada lokasi riil, kalau boleh lokasinya yang sudah clean and clear," kata Ara pula.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan lahan milik BUMN bisa dijadikan lokasi pembangunan rumah rakyat.

"Banyak asosiasi pengembang yang juga ingin membangun hunian di atas lahan milik BUMN. Nanti kita akan konsolidasi antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN dan pengembang terkait lokasi lahan yang ada dan bisa dibangun perumahan," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ara meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memberikan kesempatan pada asosiasi pengembang perumahan untuk memanfaatkan lahan aset BUMN ada untuk lokasi pembangunan perumahan bagi masyarakat.

Namun demikian, Kementerian PKP juga membuka peluang masuknya investasi dari luar negeri yang juga ingin berminat membangun hunian bagi masyarakat di sejumlah titik lokasi lahan baik milik BUMN maupun lahan lainnya yang sesuai peruntukkannya.

Ara juga mengapresiasi dukungan Kementerian BUMN yang telah menyiapkan data lahan milik PT. KAI, Pelindo dan Perumnas yang sekiranya bisa digunakan untuk lahan pembangunan perumahan bagi masyarakat.

"Saya mengucapkan terima kasih ke Menteri BUMN Erick yang sudah mengundang ekosistem perumahan di BUMN dan menyampaikan informasi dan data serta lokasi yang dimiliki BUMN dari PT KAI, Pelindo dan Perumnas untuk lokasi pembangunan perumahan," katanya.

Ia juga menyampaikan kolaborasi dan sinergi antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar program dan kebijakan pro rakyat bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat baik yang bekerja di sektor formal dan informal.

Lebih lanjut, kata Ara, pihaknya bersama pengembang akan melakukan konsolidasi terkait dengan penyaluran alokasi KPR FLPP. Apalagi dari data yang pada tahun ini sudah ada dana untuk 220 ribu rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan termasuk buat asisten rumah tangga (ART).

Ia menambahkan, dengan pendanaan BI dan dukungan Presiden, Wakil Ketua DPR dan Menteri BUMN dan Kementerian Keuangan bisa dapat mendapat kelonggaran GWM dan menjadi bagaimana BI hadir dengan kebijakan makronya tapi berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

"Sesuai perintah Presiden bahwa program perumahan jangan hanya menyasar mereka yang punya gaji tapi juga harus bisa dinikmati oleh wong cilik termasuk tukang bakso, tukang sayur bahkan ART atau asisten rumah tangga juga harus bisa miliki rumah bersubsidi," katanya.

Ara juga akan berkoordinasi bersama Menteri yang mengurusi soal Lapas bagaimana penjara yang ditempat strategis di kota besar bisa dipindahkan dan bisa digunakan untuk perumahan.

Hal ini merupakan ide cemerlang dari Presiden Prabowo Subianto dan harus didukung oleh semua pihak.

"Banyak lokasi Lapas yang sekarang bisa dimanfaatkan untuk lokasi perumahan. Namun tentu harus dibangun dulu Lapas pengganti," ujar Ara.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PKP: Lahan BUMN bisa dibangun rumah rakyat