JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kerahkan seluruh kekuatan sektor untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto yang ambisius, yaitu 8 persen tahun 2025.

Pria yang akrab disapa Ara ini menyatakan keyakinannya bahwa sektor perumahan memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi.

Hal itu disampaikannya di sela-sela kunjungan kerjanya di Perumahan Bumi Svarga Asri (BSA), Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, pada Senin (28/4/2025).

"Sektor perumahan itu memiliki ekosistem yang luar biasa. Dampak dari sektor perumahan ke pertumbuhan ekonomi juga bagus sekali. Sehingga saya yakin kontribusinya akan cukup besar," ujarnya.

Ara juga memberikan apresiasi khusus atas kolaborasi apik antara Badan Bank Tanah, BP Tapera, PT SMF, Bank BTN, dan PT SIG dalam upaya penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Jadi terima kasih. Mari kita bekerja keras, memberi contoh, cari terobosan. Salah satu terobosannya dengan Bank Tanah dan sudah ada pertemuan dengan pengembang. Saya rasa dengan model (perumahan) hari ini dengan (ekosistem) Bank Tanah, Tapera, PT SMF, SIG, BTN itu sudah sangat baik," paparnya.

Deputi Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah Perdananto Aribowo, yang turut mendampingi Ara, menegaskan komitmen penuh Badan Bank Tanah untuk mendukung program-program pemerintah, terutama di sektor perumahan.

"Sebagai bagian dari ekosistem perumahan, kami terus berkomitmen untuk mendukung program-program perumahan rakyat melalui penyediaan lahan yang tepat, legal dan berkelanjutan. Kami juga pastikan bahwa tanah-tanah yang dikelola dapat diakses berbagai program pembangunan nasional," tutur Ari.

Ari juga menekankan bahwa penyediaan tanah untuk perumahan rakyat adalah fondasi penting dalam membangun keadilan sosial dan mensejahterakan masyarakat.

“Oleh karenanya kami mengajak semua pihak untuk terus bersinergi dan berinovasi demi membangun masa depan Indonesia, khususnya di sektor perumahan, menjadi lebih baik, lebih inklusif, dan berkelanjutan,” jelasnya.

Bupati Kabupaten Kendal, Dyah Kartika Permanasari, yang juga hadir dalam acara tersebut, menyatakan dukungan penuh dan kesiapan untuk bersinergi mensukseskan program nasional rumah layak huni bagi MBR.

Salah satunya dengan menetapkan BPHTB gratis pada transaksi perumahan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tentunya menurunkan biaya kepemilikan rumah bersubsidi.

"Ini sudah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2024. Kami siap mendukung dan selalu mensukseskan program pemerintah pusat,” ungkapnya.

Sebagai informasi tambahan, Perumahan Bumi Svarga Asri dibangun oleh PT Asatu Realty sebagai pengembang dan berada di HPL Badan Bank Tanah seluas 4,2 Hektar.

PT Asatu dan Badan Bank Tanah menjalin perjanjian pemanfaatan dan didukung oleh berbagai pihak terkait untuk membangun rumah percontohan yang berkelanjutan.

Kota Bengkulu (ANTARA) - Pemerintah Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu menyebut penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah itu bertambah sebanyak 3.166 siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

"Penerima makan bergizi gratis untuk tingkat TK, SD, dan SMP di Kota Bengkulu bertambah setelah beberapa hari lalu diresmikan dapur umum oleh Polda Bengkulu, sehingga terdapat sejumlah sekolah baru yang memanfaatkan program MBG," kata Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Bengkulu Ilham Putra di Bengkulu, Kamis.

Ia menyebut bahwa siswa yang memanfaatkan program MBG tersebut terdiri atas 58 murid TK Kemala Bhayangkari, dan 598 siswa SD 87 Kota Bengkulu.

Kemudian, sebanyak 889 siswa SD 75 Kota Bengkulu, MI Nur Rahma 627 siswa, SD 16 Kota Bengkulu 870 siswa, dan MTS Nur Rah 124 siswa.

Sebelumnya, sebanyak 3.000 siswa SD dan SMP di wilayah tersebut telah menikmati program MBG sejak 3 Februari 2025.

Ke-3.000 siswa tersebut berasal dari enam sekolah yang terdiri atas TK Kartika II, SDN 61, SDN 73, SMPN 6, SMPN 14, dan SMAN 4 di Kecamatan Singkatan Pati Kota Bengkulu.

Menurut dia, program tersebut dapat mendukung peningkatan kualitas gizi dan kesehatan siswa, serta menekan angka malnutrisi di kalangan pelajar.

"Program makan bergizi gratis memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih luas khususnya di Kota Bengkulu," ujarnya.

Pemkot Bengkulu menganggarkan dana sebesar Rp2,4 miliar untuk mendukung program MBG.

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 35 Bandung terpaksa dihentikan sementara.

Keputusan ini diambil pihak sekolah setelah ratusan siswa mengalami gejala keracunan usai menyantap makanan dari program tersebut pada Selasa (29/4/2025).

Selain siswa, dua orang guru juga dilaporkan mengalami gejala serupa.

Kronologi Kejadian Keracunan MBG di SMP Negeri 35 Bandung

Peristiwa keracunan MBG ini terjadi di SMP Negeri 35 Bandung yang berlokasi di Jalan Dago Pojok, Kecamatan Coblong, Kota Bandung.

Kasus ini mencuat ketika pada Rabu pagi (30/4/2025), pihak sekolah menerima laporan dari orangtua siswa mengenai sejumlah anak yang mengalami gejala mual, muntah, dan diare.

Jumlah yang semula hanya beberapa orang, dengan cepat bertambah menjadi 342 siswa dan dua guru yang juga mengalami keluhan serupa.

Menurut Ganjar Sulandiana, Humas SMP Negeri 35 Bandung, makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan adalah menu MBG yang disajikan pada hari sebelumnya.

"Rabu Pagi ada laporan beberapa anak yang mengalami gejala diare, tapi setelah dikonfirmasi terus ternyata jumlah yang mengalami diare cukup banyak," kata Ganjar kepada awak media pada Kamis (1/5/2025).

Ganjar menambahkan, program MBG di sekolah tersebut telah berjalan selama sekitar tiga bulan dan selama ini tidak pernah mengalami masalah.

Namun, setelah kejadian ini, program MBG dihentikan sementara waktu, tanpa disebutkan berapa lama.

"Sejak kemarin untuk sementara dihentikan dulu. Nggak tahu lamanya berapa hari," jelas Ganjar.

Terkait kondisi korban, Ganjar menegaskan bahwa tidak ada siswa yang sampai harus dirawat inap, namun sejumlah siswa memang membutuhkan penanganan medis di fasilitas kesehatan.

"Tidak ada yang dirawat, tidak ada sampai yang dirawat, hanya beberapa orang yang harus berobat ke pusat kesehatan dan tidak dirawat," jelasnya.

Dugaan Penyebab: Menu Tidak Segar dan Kurang Layak Konsumsi

Berdasarkan keterangan pihak sekolah dan siswa, menu yang disajikan saat itu terdiri dari sayur, ikan kakap, tempe barbeque, makaroni, dan sepotong buah melon.

Salah satu siswi Kelas 8 B, Marsya Adeli Putri (14) mengungkapkan bahwa menu MBG disajikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Coblong sekitar pukul 11.00 WIB.

Ia mengaku mencium aroma tidak sedap dari makanan yang diterimanya.

"Makan makaroninya cuma dikit karena bau. Sayurnya juga bau. Bau asem," ujar Marsya.

Marsya juga mengeluhkan kondisi wadah makanan yang tampak tidak bersih dan lengket.

Setelah mengonsumsi makanan tersebut, sore harinya ia mengalami mual dan diare yang berlangsung hingga hari berikutnya.

"Sore berak enam kali di rumah, terus besoknya di sekolah berak tiga kali," ujarnya.

Hal serupa juga dialami oleh Muhammad Ramadhan (13), siswa Kelas 7 C yang mengalami mual dan diare pada malam hari setelah mengonsumsi makanan MBG.

"Malamnya mual, berak-berak," katanya.

Sekolah dan Pemerintah Setempat Lakukan Tindak Lanjut

Usai menerima laporan, pihak sekolah segera berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyelidiki penyebab keracunan.

Sekolah juga berjanji akan melakukan sosialisasi kepada siswa agar lebih waspada sebelum mengonsumsi makanan.

"Nanti sebelum dimakan siswa akan ngecek lagi apakah menunya masih segar atau tidak. Apakah berbau atau tidak," kata Ganjar.

Sementara itu, Camat Coblong, Krinda, menyebut telah melakukan koordinasi dengan Koramil, Polsek, dan Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Ia memastikan bahwa aparat dari Danramil dan Kapolsek telah turun langsung ke lokasi sekolah untuk memantau kondisi siswa.

"Kemarin ada Danramil, Kapolsek ke lokasi juga sudah pantau kondisi siswa," kata Krinda.

Harapan dari Siswa untuk Evaluasi Menu MBG

Meski kejadian ini adalah yang pertama kalinya di sekolah tersebut, menurut Marsya, sebelumnya memang sempat ada beberapa menu MBG yang dinilai tidak layak konsumsi.

"Kadang juga ada satu menu nggak bisa ke makan," ujarnya.

Sementara, terkait kejadian yang menimpanya, Ramadhan berharap agar penyedia makanan lebih berhati-hati ke depannya, mengingat sebelumnya program MBG sempat berjalan baik.

"Semoga bisa lebih baik, sebelumnya baik aja," pungkasnya.

Sumber:
bandung.kompas.com
regional.kompas.com
regional.kompas.com

Jakarta (ANTARA) - Pakar sekaligus Kepala Pusat Riset Pendidikan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Trina Fizzanty menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) penting untuk dilanjutkan, karena dapat mengatasi ketimpangan sosial.

"Program Makan Bergizi Gratis penting untuk mengatasi ketimpangan struktural, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan," katanya saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Trina menyebutkan kesehatan dan pendidikan saling terkait secara erat, dimana anak yang sehat secara fisik cenderung lebih mampu menyerap pelajaran, sedangkan anak yang mengalami stunting atau kurang gizi berisiko mengalami keterlambatan kognitif.

"Temuan peneliti kami di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan banyak anak yang datang ke sekolah tanpa sarapan, mengalami stunting dan gizi buruk karena faktor ekonomi dan sosial budaya," lanjutnya.

Sehingga, jelas Trina, pada daerah-daerah yang ditemukan kasus anak bersekolah tanpa sarapan, program MBG sangat dibutuhkan untuk menurunkan angka stunting dan mendukung tumbuh kembang anak, serta meningkatkan konsentrasi dan semangat belajar.

"Sehingga, program ini perlu diarahkan/diprioritaskan pada masyarakat yang memang secara sosial ekonomi membutuhkan," ujarnya.

Meski demikian, Trina memberikan sejumlah masukan untuk menjadi evaluasi pemerintah dalam pelaksanaan MBG.

Misalnya, implementasi program ini harus berbasis data yang akurat tentang kondisi gizi dan sosial ekonomi anak-anak, terutama di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T).

Trina juga menyarankan program MBG melibatkan orang tua siswa, kantin sekolah, masyarakat lokal, dan mendukung makanan lokal, sesuai kondisi yang dihadapi masing-masing sekolah.

"Dengan cara ini, ekonomi masyarakat lokal dapat ikut tumbuh dan anak-anak dibiasakan mencintai makanan lokal," ucapnya.

Sembari program ini dijalankan, kata Trina, berbagai kajian dan evaluasi juga perlu dilakukan oleh pemerintah, seperti pembenahan pengelolaan kantin sekolah, bagian dari komunitas sekolah, memberikan pelatihan pada sekolah dan kantin sekolah tentang keamanan pangan, gizi, ragam makanan, serta kebersihan dan pengelolaan lingkungan sekolah.

Hal tersebut dimaksudkan agar program ini menjadi semakin tepat sasaran dan memiliki dampak yang menyeluruh.

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Bandung -

DPRD Kota Bandung merespons kasus keracunan menu makan siang bergizi (MBG) yang dialami ratusan siswa SMPN 35 Bandung. DPRD pun meminta pihak penyedia mesti dikoreksi atas kejadian tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung Radea Respati mengatakan, pihaknya sudah meninjau kondisi di SMPN 35 Bandung usai munculnya kasus keracunan itu. Dari laporan yang ia terima, penyedia menyiapkan 3.163 menu untuk siswa yang tersebar di 4 sekolah yaitu SMAN 19 Bandung, SMPN 35 Bandung, SDN 024 Coblong dan SDN 189 Neglasari.

"Kami sebagai anggota DPRD ingin memastikan bahwa, pasti ada kejanggalan atau kesalahan dari pihak ketiga dalam melakukan pelayanan makan bergizi gratis. Sehingga harus dikoreksi, jangan sampai terjadi kembali, karena ini berhubungan dengan generasi muda kita," kata Radea dalam keterangannya, Kamis (1/5/2025)

"Hari ini hanya gejala dugaan keracunanannya seperti mual-mual dan diare. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ini tidak dilakukan koreksi, nanti bisa ada risiko lebih buruk lagi. Itu harus kita jaga betul-betul," ungkapnya menambahkan.

Radea pun telah mendapat informasi dari pihak sekolah atas insiden ini. Ia kemudian mendorong ke Pemkot Bandung supaya mendistribusikan obat-obatan bagi siswa yang diduga mengalami keracunan.

"Saya sampaikan ke pihak sekolah kalau ada hal yang kurang, hal yang dibutuhkan, maka DPRD siap mendorong Pemkot Bandung dalam penanganan ini seperti distribusi obat-obatan. Sehingga nanti hari besok kita ke sekolah, atau Senin sudah sehat kembali siswanya," ungkapnya.

Secara pribadi, Radea mengatakan peristiwa ini merupakan hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak, termasuk pemerintah. Ia pun berharap ada kesabaran dan keikhlasan, dan memastikan supaya kejadian ini mendapat penanganan.

"Jadi saya mengimbau kepada seluruh masyarakat, orang tua, ini bukan hal yang diinginkan oleh pihak sekolah, dan juga bukan diinginkan pemerintah. Sehingga harus ada kesabaran, keikhlasan, dan juga tentu kita bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini. Karena ini merupakan hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak," pungkasnya.

(ral/sud)

BANDUNG - Sebanyak 342 siswa SMPN 35 Bandung diduga mengalami keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Selasa (29/4/2025). Sejumlah siswa mengalami gejala mual, pusing, dan muntah hingga sebagian besar dilarikan ke puskesmas dan Rumah Sakit (RS) Salamun untuk mendapatkan penanganan medis.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung Anhar Hadian mengatakan, 342 siswa SMPN 35 Bandung yang mengalami keracunan usai menyantap makanan MBG. Mereka mulai mengalami gejala pada Selasa sore hingga Rabu (30/4/2025).

"Iya, konsumsinya (makanan MBG) hari Selasa, mulai timbul gejala Selasa malam sampai Rabu pagi," ujar Anhar, Kamis (1/5/2025).

Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendistribusikan makanan MBG ke SD 24, SD 189, SMA 19, dan SMPN 35 Bandung.

Siswa SD 24 dan SD 189 mengonsumsi makanan MBG pada pukul 09.00 WIB dengan kondisi makanan masih segar, tidak ada yang sakit.

"Sedangkan siswa SMP (menyantap makanan MBG) pukul 11.00 WIB. Sementara, siswa SMA mengonsumsi makanan MBG jam setengah dua (13.30 WIB). Nah, yang setengah dua udah kecium baunya jadi gak ada yang makan. Siswa SMP 35 yang sakit (diduga keracunan) sebanyak 342 orang," ungkap Anhar.

Gejala yang dialami siswa yaitu mual, muntah, pusing, dan demam. Sebagian besar siswa dirawat di rumah dan sebagian lagi dibawa ke puskesmas serta RS Salamun.

"Tidak ada yang dirawat, pemantauan kami sementara begitu (sudah sembuh). Kami terus memantau," ucapnya.

Dinkes Kota Bandung baru mendata 20 kelas di SMPN 35 Bandung hingga Rabu (30/4/2025) malam dari total 30 kelas. Data siswa di 10 kelas lainnya masih dipantau oleh wali kelas untuk memastikan kondisi mereka.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengajak Badan Bank Tanah, BP Tapera, PT SMF, BTN, Semen Indonesia Gresik (SIG), PT Asatu Realty serta developer untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia ingin memberi dukungan melalui sektor perumahan untuk membantu mencapai target pertumbuhan 8 persen.

"Sektor perumahan itu memiliki ekosistem yang luar biasa. Dampak dari sektor perumahan ke pertumbuhan ekonomi juga bagus sekali. Sehingga saya yakin kontribusinya akan cukup besar," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (1/5/2025).

Hal itu disampaikan Ara di sela-sela kunjungan kerjanya di Perumahan Bumi Svarga Asri (BSA), Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada Senin (28/4).

Pada kesempatan itu, ia menyampaikan apresiasi terhadap kolaborasi Badan Bank Tanah dengan Tapera, PT SMF, Bank BTN, dan PT SIG dalam penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Jadi terima kasih. Mari kita bekerja keras, memberi contoh, cari terobosan. Salah satu terobosannya dengan Bank Tanah dan sudah ada pertemuan dengan pengembang. Saya rasa dengan model (perumahan) hari ini dengan (ekosistem) Bank Tanah, Tapera, PT SMF, SIG, BTN itu sudah sangat baik," ucapnya.

Di sisi lain, Deputi Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah Perdananto Aribowo mengatakan Badan Bank Tanah mendukung program-program pemerintah, khususnya di sektor perumahan.

"Sebagai bagian dari ekosistem perumahan, kami terus berkomitmen untuk mendukung program-program perumahan rakyat melalui penyediaan lahan yang tepat, legal dan berkelanjutan. Kami juga pastikan bahwa tanah-tanah yang dikelola dapat diakses berbagai program pembangunan nasional," kata Ari.

Ari menyebut penyediaan tanah untuk perumahan rakyat merupakan pondasi penting dalam membangun keadilan sosial serta kesejahteraan masyarakat.

"Oleh karenanya, kami mengajak semua pihak untuk terus bersinergi dan berinovasi demi membangun masa depan Indonesia, khususnya di sektor perumahan, menjadi lebih baik, lebih inklusif, dan berkelanjutan," jelasnya.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Kendal Dyah Kartika Permanasari menyatakan pihaknya mendukung dan siap bersinergi untuk menyukseskan program nasional untuk rumah layak huni bagi MBR.

"Salah satunya dengan menetapkan BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) gratis pada transaksi perumahan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tentunya menurunkan biaya kepemilikan rumah bersubsidi. Ini sudah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2024. Kami siap mendukung dan selalu menyukseskan program pemerintah pusat," ungkapnya.

Sebagai informasi, perumahan Bumi Svarga Asri dibangun oleh PT Asatu Realty sebagai developer dan berada di HPL (hak pengelolaan) Badan Bank Tanah seluas 4,2 hektare.

PT Asatu dengan Badan Bank Tanah melakukan perjanjian pemanfaatan dan didukung oleh Pemerintah Kabupaten Kendal, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Bank Tanah, dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) membangun plot rumah yang berkelanjutan.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan optimistis Program Makan Bergizi Gratis tak hanya bertujuan dalam pemenuhan gizi secara nasional tetapi menyentuh aspek pertukaran ekonomi.

Penyebabnya, dia merinci mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan makanan, penyerapan tenaga kerja lokal, hingga distribusi MBG membutuhkan banyak tenaga kerja. Oleh karena itu, MBG sangat berpotensi untuk menggerakkan perekonomian lokal.

Hal ini disampaikannya saat meninjau langsung implementasi program MBG bersama Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dengan mengunjungi SPPG di Cibubur dan SMP Negeri 23 Kota Depok, Rabu (30/4/2025).

Luhut menyoroti terkait kolaborasi antara SPPG, petani, peternak, dan pelaku UMKM yang akan menciptakan siklus ekonomi lebih kuat. SPPG yang mengolah bahan baku lokal akan membantu meningkatkan daya beli para petani dan pelaku usaha kecil, sambil mempercepat perputaran ekonomi di daerah sekitar.

“Sebenarnya ini kan tujuannya membangun mitra juga. Jadi dapur-dapur harus membeli dari supplier-supplier yang disiapkan dari pemasok telur, sayur dan buah juga lainnya. Supaya rantai pasok terus berjalan, skemanya harus ditata dan pola pembelian bahan baku harus dibuat, jangan hanya dari pasar saja,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Kamis (1/5/2025).

Melalui MBG, kata Luhut pelaku UMKM tidak hanya mendapatkan akses pemasaran yang lebih luas, tetapi juga membangun jaringan yang saling mendukung dalam rantai pasok, distribusi, dan inovasi produk.

Selain itu, dia melanjutkan bahwa MBG memiliki potensi yang besar untuk menumbuhkan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan permintaan produk pangan dalam negeri, dan memperkuat ketahanan sosial.

Di sisi lain, Dadan mengatakan bahwa, program MBG selain memberikan akses makan bergizi gratis untuk meningkatkan kualitas SDM, juga berperan sebagai offtaker dalam penyerapan produk-produk lokal. SPPG di setiap daerah dapat menggandeng UMKM di sekitarnya dalam pemenuhan bahan baku MBG.

“Di Bogor, Tamansari, ekosistemnya memang ada yang sudah dibangun rantai pasoknya dan sudah dipenuhi melalui daya lokal. Tadinya tokoh masyarakat kebingungan produk dijual kemana, sekarang sudah dapat terserap secara rutin melalui MBG,” pungkas Dadan.

Bandung -

Ratusan siswa SMPN 35 Bandung dilaporkan mengalami keracunan usai menyantap menu makanan bergizi gratis (MBG). Mereka mengalami gejala mulai dari mual hingga diare setelah mengonsumsi makanan itu.

Informasi yang diperoleh, menu MBG itu disantap sekitar 334 siswa pada Selasa (29/4/2025). Kemudian pada Rabu (30/4/2025), mereka mulai merasakan gejala setelah menyantap makanan tersebut.

"Kurang lebih segitu ya, karena kita masih mendata. Kemarin masih 334, ada penambahan saya belum cek lagi," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Anhar Hadian saat dikonfirmasi, Kamis (1/5/2025).

Anhar mengatakan, berdasarkan laporan yang ia terima, menu MBG itu berasal dari pihak catering yang mulai dimasak sejak pukul 01.00 WIB dini hari. Menu itu lalu diberikan ke siswa salah satu SD sekitar pukul 09.00 WIB, ke SMPN 35 Bandung sekitar pukul 11.00 WIB dan siswa SMA sekitar pukul 13.30 WIB.

Ratusan siswa di SMPN 35 Bandung yang mengalami keracunan pun telah menjalani pengobatan secara mandiri. Hingga saat ini, Anhar memastikan tidak ada siswa yang sampai dirawat di rumah sakit maupun di puskesmas.

"Sebagian besar berobat sendiri, ada yang ke puskesmas ke dokter itu sendiri datang. Ada satu orang yang berobat ke Salamun karena ayahnya kerja di Salamun, tapi tidak ada yang dirawat," ungkapnya.

Anhar pun memastikan telah mengambil sampel makanan untuk diperiksa di laboratorium kesehatan. Berdasarkan informasi yang ia terima, dapur pihak catering yang menyediakan MBG itu berada di wilayah Dipatiukur, Kota Bandung.

"Sudah, di lab cuma memang agak lama sih ya sekitar 10 sampai 12 hari karena pemeriksaannya pasti lengkap enggak cuma bakteri," pungkasnya.

(ral/yum)

Kota Bandung (ANTARA) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung melaporkan sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 Kota Bandung mengalami gejala keracunan makanan setelah menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Selasa (29/4).

Kepala Dinkes Kota Bandung, Anhar Hadian menyatakan bahwa pihaknya langsung melakukan investigasi ke sekolah untuk pengambilan sampel makanan guna mengetahui penyebab dari keracunan massal.

“Sementara data yang saya dapat kemarin sore itu ada 342 orang. Pihak wali kelas masih mendata, masih mencari informasi tambahan,” kata Anhar kepada ANTARA di Bandung, Kamis.

Anhar memastikan bahwa seluruh siswa yang mengalami gejala kini sudah berada di rumah dan dalam pemantauan pihak puskesmas.

“Alhamdulillah, tidak ada yang dirawat di rumah sakit. Kami juga terus memantau melalui puskesmas dan sekolah,” katanya.

Dia menjelaskan gejala yang muncul di antaranya diare, nyeri perut, muntah, pusing, dan demam. Gejala tersebut muncul paling cepat 30 menit setelah makan, dan paling lama delapan jam yang dialami para siswa.

“Saya sudah minta data dari rumah sakit dan puskesmas. Sejauh ini belum ada laporan dari RS Borromeus, maupun rumah sakit kecil,” katanya.

Kami juga terus memantau melalui puskesmas dan sekolah

Kota Bandung (ANTARA) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung melaporkan sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 Kota Bandung mengalami gejala keracunan makanan setelah menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Selasa (29/4).

Kepala Dinkes Kota Bandung, Anhar Hadian menyatakan bahwa pihaknya langsung melakukan investigasi ke sekolah untuk pengambilan sampel makanan guna mengetahui penyebab dari keracunan massal.

“Sementara data yang saya dapat kemarin sore itu ada 342 orang. Pihak wali kelas masih mendata, masih mencari informasi tambahan,” kata Anhar kepada ANTARA di Bandung, Kamis.

Anhar memastikan bahwa seluruh siswa yang mengalami gejala kini sudah berada di rumah dan dalam pemantauan pihak puskesmas.

“Alhamdulillah, tidak ada yang dirawat di rumah sakit. Kami juga terus memantau melalui puskesmas dan sekolah,” katanya.

Dia menjelaskan gejala yang muncul di antaranya diare, nyeri perut, muntah, pusing, dan demam. Gejala tersebut muncul paling cepat 30 menit setelah makan, dan paling lama delapan jam yang dialami para siswa.

“Saya sudah minta data dari rumah sakit dan puskesmas. Sejauh ini belum ada laporan dari RS Borromeus, maupun rumah sakit kecil,” katanya.

Sebagai langkah lanjutan, Dinkes meminta dapur penyalur MBG ke sekolah tersebut untuk menghentikan sementara produksi makanan dan menjalani pemeriksaan menyeluruh.

“Kami lakukan inspeksi kesehatan lingkungan terhadap higienitas makanan dan sanitasi dapur. Kami juga akan memberikan pembinaan kepada para pegawainya,” ujar Anhar.

Dia menegaskan bahwa investigasi masih terus berlanjut untuk mengetahui penyebab keracunan massal ini dan memastikan keamanan layanan Makan Bergizi Gratis di Kota Bandung aman untuk dikonsumsi.

“Saya sudah meminta seluruh puskesmas untuk turun kembali dan memeriksa dapur-dapur MBG karena ternyata setelah Lebaran jumlahnya bertambah,” kata dia.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

BANDUNG, KOMPAS.com – Ratusan siswa SMP Negeri 35 Kota Bandung mengalami gejala keracunan usai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Selasa (29/4/2025).

Selain siswa, dua orang guru juga dilaporkan mengalami gejala serupa.

Peristiwa ini terjadi di sekolah yang berlokasi di Jalan Dago Pojok, Kecamatan Coblong, Kota Bandung.

Para korban mengalami mual, pusing, muntah, dan diare, diduga akibat mengonsumsi menu MBG berupa makaroni dan sayuran yang tidak layak konsumsi.

Ganjar Sulandiana, Humas SMPN 35 Kota Bandung, mengatakan laporan pertama diterima dari orang tua siswa pada Rabu (30/4/2025), sehari setelah makanan dibagikan.

"Hari Rabu pagi ada laporan beberapa anak yang mengalami gejala diare. Tapi setelah dikonfirmasi terus ternyata jumlah yang mengalami diare cukup banyak," ujar Ganjar kepada awak media, Kamis (1/5/2025).

Menindaklanjuti laporan tersebut, pihak sekolah segera berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyampaikan dugaan keracunan makanan tersebut.

Ganjar menegaskan bahwa tidak ada korban yang perlu menjalani rawat inap. Namun, sejumlah siswa harus mendapatkan penanganan medis di fasilitas kesehatan terdekat.

"Tidak ada yang dirawat, tidak ada sampai yang dirawat, hanya beberapa orang yang harus berobat ke pusat kesehatan dan tidak dirawat," jelasnya.

Sementara itu, Camat Coblong, Krinda, menyatakan telah melakukan koordinasi dengan Koramil, Polsek, dan Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Aparat dari Danramil dan Kapolsek juga telah turun langsung memantau kondisi para siswa.

"Kemarin ada Danramil, Kapolsek ke lokasi juga sudah pantau kondisi siswa," kata Krinda.