JAKARTA - Kebutuhan rumah di Karawang, Jawa Barat terus meningkat. Hal itu terbukti sebanyak 112 unit rumah di Socia Garden Karawang terjual habis. Di Socia Garden Karawang, masyarakat yang membeli tidak hanya berkesempatan memilih unit-unit yang diidamkan, tetapi juga dapat langsung melakukan akad. Menggabungkan launching sekaligus akad kredit massal dalam satu kegiatan merupakan terobosan baru yang dilakukan oleh Arrayan Group, pengembang properti.

Commercial & Retail Marketing Director Arrayan Group Stephanie Nany Ratnawati mengungkapkan, kesuksesan akad instant saat penawaran perdana tahap dua tidak lepas dari dukungan perbankan. "Kami sukses sold out sebanyak 112 unit. Kami ucapkan terima kasih kepada konsumen yang telah memilih Socia Garden Karawang," ucapnya dikutip Minggu (23/2/2025).

Menurut dia kawasan perumahan seluas 17 hektar ini berada pada wilayah paling strategis dan terus berkembang di Karawang, Jawa Barat, tepatnya Jalan Raya Lingkar Tanjungpura, Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur. Selain berbatasan langsung dengan Cikampek dan Bekasi, Karawang Timur juga tidak jauh dari Purwakarta dan Bandung.

"Lokasi kami berjarak hanya beberapa menit dari pusat kota Karawang," imbuhnya.

Dia optimistis wilayah ini menawarkan berbagai keuntungan menarik bagi penduduk sekitar mapun investor properti, lantaran didukung kawasan industri dengan upah minimun regional (UMR) terbaik di Indonesia. Selain itu, Karawang Timur juga didukung ketersediaan infrastruktur transportasi yang memadai dan terintegrasi, seperti jalan tol, LRT, MRT, dan Kereta Cepat Whoosh yang melintasi Karawang.

Di Socia Garden Karawang dikelilingi jogging track dan area terbuka hijau, bahkan tersedia club house dan kolam renang untuk menambah kebugaran setiap penghuni. Seiring dengan dengan ketersediaan fasilitas komersial dan rumah sakit dalam kawasan, ke depan perumahan ini bakal bersinar di Kota Karawang.

Pemasaran tahap pertama sebanyak 367 unit disusul pemasaran tahap kedua yang sold out dalam waktu singkat adalah bukti nyatanya. "Unit-unit rumah di tahap pertama akan kami serahterimakan pada April 2025," kata dia.



Dengan harga yang relatif terjangkau mulai Rp400 jutaan per unit, Arrayan Group optimistis keseluruhan hunian maupun ruko Socia Garden Karawang sebanyak 1.000 unit akan terjual habis di tahun 2025. "Kami terus berinovasi dalam pemasaran sehingga menjadi perumahan terbaik di Kota Karawang," jelasnya.

Jakarta -

Sebuah perumahan di Kota Augsburg, Jerman menawarkan rumah-rumah yang bisa disewa dengan tarif super murah. Penyewa hanya perlu membayar 0,88 sen Euro atau sekitar Rp 15 ribu (kurs Rp 17.085) saja per tahunnya.

Content creator Akasa Dinarga sempat mengunjungi perumahan tersebut beberapa beberapa waktu lalu. Ia mengatakan tempat itu merupakan sebuah perumahan sosial yang dibangun oleh pengusaha bernama Jakob Fugger yang berdiri pada 1521.

"Ada pengusaha kaya dari kota Augsburg ini. Dia mau buat perumahan sosial yang digunakan untuk orang yang beragama Katolik dan kurang mampu. Dan dia membuat aturan karena itu perumahannya dia kan. Dia bikin aturan ini tolong harga sewanya jangan dinaikin sampai akhir hayat," ujar Akasa kepada detikProperti belum lama ini.

Perumahan Sosial Fuggerei di Augsburg, Jerman Foto: Dok. Akasa Dinarga

Ia menuturkan harga, aturan, bahkan bentuk rumah tidak berubah selama lebih dari 500 tahun. Menurutnya, bentuk rumah tersebut terlihat sederhana dan masih mempertahankan arsitektur zaman dulu.

Terdapat 67 bangunan yang dihuni oleh 142 orang di perumahan ini. Dalam satu rumah bisa diisi oleh beberapa keluarga. Huniannya berbentuk rumah tapak sebagaimana bangunan zaman dulu.

Selain rumah, perumahan itu mempunyai gereja untuk warganya beribadah. Lalu, ada museum untuk menceritakan sejarah pemilik perumahan Fuggerei.

Kemudian, ada bunker yang dulu dipakai ketika Perang Dunia II. Sebab, kawasan itu sempat terancam dijatuhi bom.

Tak hanya itu, perumahan ini pun dilengkapi taman dengan pancuran air di dalamnya.

Gereja Perumahan Sosial Fuggerei di Augsburg, Jerman Foto: Dok. Akasa Dinarga

Meski perumahan tua, Akasa mengatakan bagian dalam rumah sudah mengikuti standar modern. Rumah sudah dilengkapi penghangat, internet, dan listrik. Tentunya, harga sewa sebesar Rp 15 ribu per tahun itu tidak termasuk biaya utilitas tersebut.

"Dia mau memberikan kebaikan kepada komunitas sebagai pengusaha yang kaya, sebagai penganut agama Katolik yang kuat. Dia ingin memberikan kekayaannya pada yang membutuhkan di kota itu," katanya.

Namun, tak sembarangan orang bisa menyewa rumah di perumahan sosial itu. Terdapat peraturan yang menentukan kriteria orang yang boleh tinggal di Fuggerei.

"Kriterianya adalah, satu, penganut agama Katolik. Kedua, asalnya harus dari kota Augsburg ini. Ketiga, memang membutuhkan rumah yang terjangkau, berarti mereka miskin. Yang keempat, mereka mau berdoa untuk keluarga Jakob Fugger ini, mereka harus ada ibadah sehari sampai tiga kali," ucap Akasa.

Dilansir dari situs resmi Fuggerei, kompleks ini merupakan perumahan sosial tertua di dunia. Perumahan tersebut atas nama Jakob Fugger bersama saudara laki-lakinya serta berdiri sejak 1521.

Keluarga Fugger sudah ada di Augsburg sejak 1367. Awalnya keluarga tersebut berdagang produk tenun selama tiga generasi. Mereka pun menjadi salah satu keluarga pedagang terkemuka di kota tersebut.

Berkat hubungannya dengan Habsburg, usaha Jakob Fugger merambah usaha ke bidang logam mulia hingga pembiayaan. Ia pun tercatat dalam sejarah sebagai pemodal paling sukses pada masanya.

Penerusnya, Anton memindahkan operasi perusahaan ke Spanyol. Perusahaan menghentikan kegiatannya di sana pada tahun 1650.

Dengan keuntungan dari perdagangan, tiga generasi Fugger memperoleh properti dan tanah yang luas. Dimulai dengan Anton Fugger, ini menjadi fondasi ekonomi dan sosial keluarga yang baru.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Pontianak (ANTARA) - Permintaan rumah layak huni setiap tahunnya di Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Barat, terus meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk.

Jumlah penduduk di Provinsi Kalbar pada 2024 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 6,55 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 1,28 persen per tahun. Sementara berdasarkan data Real Estate Indonesia (REI) Kalbar, hingga saat ini backlog rumah atau rumah yang harusnya dibangun untuk memenuhi kebutuhan sudah mencapai 13.000 unit untuk 14 kabupaten atau kota di Provinsi Kalbar.

Kebutuhan rumah layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), di Kalbar didominasi di kawasan perkotaan karena ada perpindahan penduduk untuk bekerja, belajar, berusaha serta lainnya.

Terjadinya backlog 13.000 perumahan di Provinsi Kalbar tersebut bukan hanya terjadi karena ketidakmampuan pengembang dalam membangun rumah, namun karena kuota program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) subsidi yang masih terbatas. Pada sisi lainn, permintaan rumah tertinggi masih didominasi rumah subsidi.

Dengan persoalan yang ada, program tiga juta rumah yang tengah digalakkan pemerintah sebagai wujud dari Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, diharapkan dapat menjadi jawaban adanya rumah murah dan layak huni bagi masyarakat.

Hadirnya program tersebut juga bisa menjadi langkah signifikan dalam mengurangi defisit perumahan atau menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat ekonomi bawah serta memperbaiki kesejahteraan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Program tiga juta rumah menyasar individu yang sudah berkeluarga namun berpenghasilan di bawah Rp8 juta atau Rp7 juta per bulan untuk yang belum berkeluarga. Selain itu, calon penerima KPR subsidi merupakan orang yang belum pernah menerima subsidi pembiayaan perumahan dari pemerintah.

Dengan kuota rumah subsidi yang semakin besar, tenor kredit mencapai 20 tahun dan kemudahan dalam banyak hal, program KPR subsidi tiga juta rumah dapat menjadi angin segar bagi MBR untuk memiliki rumah layak huni.

Mimpi pasangan muda

Memiliki rumah sendiri adalah impian dari setiap pasangan muda untuk membangun bahtera rumah tangga yang mandiri dan berdikari.

Impian tersebut bagi sebagian atau bahkan mayoritas pasangan muda tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mereka baru merintis kerja atau usaha.

Pasangan Rara - Ridwan contohnya. Sebelum memiliki rumah impian harus menguatkan tekad dan mimpi.

Dengan hadirnya program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) subsidi yang digelontorkan pemerintah dan lebih progresif dari sejuta rumah kini menjadi program tiga juta rumah, membuat pasangan muda bisa mengakses kepemilikan rumah subsidi tersebut.

Bank Tabungan Negara (BTN) menjadi di antara penyalur KPR subsidi dengan kemudahan layanan dan jaringan yang luas. Melalui KPR BTN akhirnya Rara - Ridwan bisa memiliki rumah impian.

Ridwan menceritakan dengan uang muka Rp5 juta dan tenor kredit bisa mencapai 20 tahun dari KPR BTN membuatnya mampu dan berani untuk membeli rumah tipe 36 di Parit Gaduh, Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Menurutnya, tanpa ada KPR subsidi dari pemerintah sulit baginya memiliki rumah bagi pasangan muda seperti dia. Tanpa KPR subsidi bisa jadi dia harus mengontrak rumah, sewa rumah, atau bahkan menumpang di rumah orang tua atau mertua, karena pendapatan yang pas - pasan.

"Tanpa KPR BTN, mungkin mimpi memiliki rumah hanya sekadar impian. Namun, alhamdulillah ada program subsidi rumah dari pemerintah, kami dan mungkin pasangan muda lainnya bisa memiliki rumah yang layak huni untuk merintis rumah tangga," ujarnya saat ditemui Kubu Raya

Mengambil rumah melalui skema KPR subsidi BTN oleh Rara dan Ridwan menjadi langkah awal pasangan muda tersebut untuk mengarungi hidup lebih baik karena kebutuhan dasar yakni papan sudah terpenuhi.

Semangat membangun

Pengembang perumahan Kota Raya, Mansur mengaku dengan adanya program tiga juta rumah menjadi lebih semangat untuk membangun rumah subsidi, karena banyak dukungan dan kemudahan perizinan, restribusi serta lainnya. Bahkan ada yang gratis untuk percepatan realisasi program tersebut.

Menurut dia, program yang dicanangkan menjadi langkah baik untuk mengatasi backlog perumahan yang saat ini mencapai 12 juta di Indonesia dan 13.000 di Kalbar. Pada 2024 kuota rumah subsidi di Kalbar hanya 166.000 unit. Kuota tersebut ludes hingga Juni 2024. Sedangkan pada 2025 kuota rumah subsidi di Kalbar 220.000 unit dan diprediksikan habis hingga Oktober 2025.

Selaku pengembang dia menilai perlu komitmen bersama dan kolaborasi agar sejumlah tantangan program tiga juta rumah di Kalbar bisa diselesaikan. Tantangan itu di antaranya pasokan listrik, perizinan dan kemudahan dalam layanan perbankan.

"Tapi kami yakin dengan ambisi pemerintah untuk memulai program tiga juta rumah suatu langkah yang perlu diapresiasi demi keberlangsungan layak hidup masyarakat banyak yang lebih baik. Pengembang mendukung ini dan siap berkolaborasi," ucapnya

REI Kalbar mendukung

Pengembang perumahan yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) Kalbar siap menjadi mitra pemerintah dalam menyukseskan program pembangunan tiga juta rumah subsidi untuk MBR.

Dukungan yang ada sejalan dengan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri tentang program tiga juta rumah. Adanya SKB tiga menteri tersebut sebagai upaya pemerintah yang melibatkan pengembang properti untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau melalui skema rumah subsidi.

"DPD REI Kalbar siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam merealisasikan target tersebut, khususnya di wilayah Kalbar," ujar Ketua REI Kalbar, Baharudin.

Dalam SKB tiga menteri yaitu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri menjelaskan tentang pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.

Kemudian, ada pembebasan biaya retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) untuk MBR dan percepatan penerbitan PBG untuk perumahan subsidi khusus untuk MBR .

Program tiga juta rumah kali ini benar- benar memberikan kemudahan MBR dalam memiliki rumah yang layak huni.

Dengan SK tiga menteri tersebut diharapkan kuota rumah subsidi untuk Kalbar bertambah. Pada 2023 , untuk REI Kalbar ada 6.000-an unit dan 2024 turun menjadi 5.000-an unit.

Saat ini ada 2.000 calon pembeli dari MBR yang tidak bisa akad karena kuota subsidi sudah habis. Untuk program tiga juta rumah ini, harapannya kuota bertambah.

Tidak kalah penting, perlu perubahan aturan syarat MBR yang bisa membeli rumah subsidi di mana sebelumnya gaji di bawah Rp8 juta.

"Kita harap bisa dinaikkan batas gaji maksimal MBR yakni antara Rp12 juta hingga Rp15 juta. Kalau batas maksimal Rp8 juta suami istri itu terlalu kecil," ucapnya.

KPR BTN

BTN selaku bank penyalur kredit perumahan bersubsidi berkomitmen untuk menyukseskan program yang sangat membantu MBR tersebut.

BTN memiliki peran sentral dalam mendukung program tiga juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah. BTN berkomitmen penuh untuk menyediakan akses KPR subsidi bagi MBR termasuk kelompok pekerja informal.

Sebagai bank yang memiliki fokus utama pada pembiayaan perumahan, BTN terus berupaya memastikan bahwa program ini dapat diakses secara merata dan tepat sasaran sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terkait langkah atau kemudahan bagi MBR untuk KPR, BTN telah menyiapkan berbagai strategis seperti proses pengajuan kredit yang lebih cepat dan sederhana dengan persyaratan yang mudah dipenuhi. Kemudian ada layanan khusus melalui Web BTN Properti dan BTN Mobile atau yang saat ini disebut Bale by btn untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan mengajukan KPR.

Selanjutnya, ada inovasi layanan digital seperti BTN Property Online dan BTN Mobile Apps yang memungkinkan nasabah melakukan pengajuan KPR secara mandiri. Tidak kalah penting program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan manfaat KPR subsidi digalakkan.

"BTN juga terus berinovasi dengan menyediakan produk-produk KPR yang disesuaikan dengan kebutuhan MBR, termasuk fleksibilitas dalam pembayaran dan suku bunga yang terjangkau," kata Deputi Bisnis BTN Area Kalbar, Dafit Prabowo.

Terkait target penyaluran KPR subsidi di Kalbar pada 2025, BTN menargetkan penyaluran KPR sebesar 5.500 unit. Target itu sejalan dengan komitmen BTN untuk mendukung program pemerintah dalam menyediakan rumah yang layak bagi masyarakat, khususnya di wilayah Kalbar.

Pada tahun sebelumnya yakni 2024, BTN telah berhasil merealisasikan penyaluran KPR subsidi di Kalbar sebesar 3.550 unit. Kembali, capaian tersebut menjadi bukti nyata dari komitmen BTN dalam mendukung program tiga juta rumah serta meningkatkan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah tersebut.

Kolaborasi BTN dengan mitra untuk untuk percepatan realisasi program tiga juta rumah di Kalbar menjadi kunci. Untuk itu lah

BTN terus menjalin kolaborasi strategis dengan berbagai mitra, termasuk pengembang perumahan, pemerintah daerah, dan lembaga terkait, untuk mempercepat realisasi program tersebut. Beberapa bentuk kolaborasi yang dilakukan antara lain kerjasama dengan pengembang perumahan untuk menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria KPR subsidi.

Selanjutnya sinergi dengan pemerintah daerah dalam hal sosialisasi dan pendataan calon penerima KPR subsidi dan pelibatan lembaga keuangan non-bank dan asosiasi properti maupun asosiasi lainnya untuk memperluas jangkauan program.

BTN berupaya memastikan bahwa program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat Kalbar. BTN berkomitmen untuk menjadi mitra terpercaya bagi pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan program perumahan yang inklusif dan berkelanjutan,.

Hapus BPHTB

Untuk mendukung program perumahan ini, Pemerintah Kota Pontianak menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat terkait penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi rumah bersubsidi.

Pemkot Kalbar siap mengikuti aturan dari pemerintah pusat untuk menghapus BPHTB dan PBG bagi MBR. Langkah itu diambil untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan memastikan kebijakan pusat berjalan dengan baik di tingkat daerah.

Penghapusan atas kebijakan diberlakukan yang ada khusus untuk rumah bersubsidi. Sementara itu untuk rumah mewah dan menengah ke atas tetap harus membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya kebijakan penghapusan BPHTB dan PBG bagi rumah bersubsidi ini, Pemkot Pontianak berharap dapat mendukung program perumahan subsidi yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sejalan dengan arahan dari pemerintah pusat.

Semoga ribuan atau bahkan jutaan pasangan muda, MBR atau masyarakat lainnya di seluruh pelosok negeri, dapat menikmati program pengadaan tiga juta rumah ini.

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Berbagai cara dilakukan pengembang untuk menjual property di masyarakat. Salah satu cara terbaru adalah menggabungkan proses pilih unit dengan akad yang dilakukan saat itu juga.

Strategi itu dilakukan oleh Arrayan Group saat memasarkan perumahan Socia Garden di Karawang. Sebanyak 112 unit rumah di Kawasan perumahan itu laku terjual dalam hitungan jam melalui Pemilihan Nomor Urut Pemesanan (NUP) tahap Kedua.

Pada pemasaran itu calon pembeli tidak hanya berkesempatan memilih unit-unit tetapi juga dapat langsung melakukan akad. Menggabungkan launching sekaligus akad kredit massal dalam satu kegiatan merupakan terobosan baru yang dilakukan oleh pengembang properti. Terobosan ini dilakukan dalam rangka ulang tahun pertama Kawasan Perumahan Socia Garden Karawang.

Commercial & Retail Marketing Director Arrayan Group, Stephanie Nany Ratnawati mengungkapkan bahwa kesuksesan akad instan saat penawaran perdana tahap dua tidak terlepas dari dukungan perbankan.

"Pengumpulan NUP dilakukan sejak awal Januari, hari ini (Sabtu, 22 Februari 2025) kami sukses sold out sebanyak 112 unit," tuturnya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (23/2/2025).

Stephanie melanjutkan Socia Garden Karawang mengusung konsep hunian 'Green and Smart Living'. Selain penyediaan ruang terbuka hijau lebih banyak, Socia Garden Karawang juga dilengkapi berbagai fasilitas penunjang gaya hidup kekinian.

Kawasan perumahan seluas 17 hektar ini berada pada wilayah strategis di Karawang, Jawa Barat, tepatnya Jalan Raya Lingkar Tanjungpura, Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur. Selain berbatasan langsung dengan Cikampek dan Bekasi, Karawang Timur juga tidak jauh dari Purwakarta dan Bandung. "Lokasi kami berjarak hanya beberapa menit dari pusat kota Karawang," imbuhnya.

Diyakini wilayah ini menawarkan berbagai keuntungan menarik bagi penduduk sekitar maupun investor properti, lantaran didukung kawasan industri dengan Upah Minimun Regional (UMR) terbaik di Indonesia.

Selain itu, Karawang Timur juga didukung ketersediaan infrastruktur wilayah yang memadai dan terintegrasi. Aksesibilitas masyarakat menuju kawasan tergolong cukup mudah dengan kelengkapan infrastruktur transportasi umum seperti jalan tol, LRT, MRT, dan Kereta Cepat Whoosh yang melintasi Karawang.

Di dalam kawasan perumahan sendiri, kawasan hunian modern dua lantai dengan sentuhan gaya desain Scandinavian ini menawarkan layout ruangan terbaik. Dilengkapi smart door lock system dan utility kabel listrik dan telekomunikasi underground bagi peningkatan keamanan serta kenyamanan rumah.

Kawasan dikelilingi jogging track dan area terbuka hijau, bahkan tersedia club house dan kolam renang untuk menambah kebugaran setiap penghuninya. Seiring dengan dengan ketersediaan fasilitas komersial dan rumah sakit dalam kawasan, ke depan Perumahan Socia Garden dipastikan bakal makin bersinar di Kota Karawang.

(das/das)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan 3 tower di Wisma Atlet Pademangan siap untuk diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara. Rencananya penyerahan ini akan dilakukan pada Senin mendatang.

Ara mengungkapkan tower tersebut sebenarnya sudah siap sejak akhir Januari lalu. Oleh karena itu, saat ini sudah bisa diserahkan kepada Kemensetneg.

"Nanti Ibu Dirjen dan Pak Aswin yang urusin rumah susun. Saya sudah minta hari Senin. Sudah persiapan untuk serah terima kepada Setneg. Tiga tower dari sepuluh tower. Yang tiga ini yang arahnya kepada Pademangan," kata Ara di Tangerang, Sabtu (23/2/2025).

Ia menjelaskan posisi Kementerian PKP di sini hanyalah sebagai pihak yang melakukan renovasi. Sementara itu hak pengelolaannya dipegang oleh Kemensetneg.

"Kami udah siapkan, gitu. Kan tugas kami merenovasi. Tapi itu bukan dalam wilayah pengelolaan kami. Itu kayak rumah susun Pasar Rumput kan, kami hanya merenovasi ya. Tapi itu sudah diserahkan kepada DKI (Jakarta)," ujar Ara.

Melihat dari catatan detikcom, revitalisasi wisma atlet baik yang di Pademangan dan Kemayoran ditargetkan selesai pada April 2025.Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan dengan nilai kontrak untuk revitalisasi sebesar Rp 367 miliar.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) Setya Utama mengatakan dalam rancangan Inpres diatur kesepakatan penggunaan Wisma atlet sebanyak 50% digunakan untuk MBR dan 50% untuk ASN.

Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di 7 tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak 3 tower berkapasitas 1.932 unit. Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi, sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1,2,3,4,6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR.

Sebelum direvitalisasi, kedua wisma atlet ini sempat menjadi rumah sakit darurat pada zaman pandemi Covid-19. Pada saat itu angka kasus penularannya sedang tinggi.

(aqi/das)

Bekasi, Jabar (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan pemerintah berkomitmen meningkatkan standar kualitas rumah subsidi agar masyarakat dapat tempat tinggal dengan lingkungan yang nyaman dan layak huni.

"Banyak kita menemukan developer yang bagus (dalam membangun perumahan)," kata dia saat melakukan kunjungan kerja ke perumahan subsidi/FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) di Vinewood City, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu.

Ara, panggilannya, melakukan kunjungan ke proyek yang dikembangkan PT Leburre Baghraf Indonesia di bawah naungan Asosiasi Apernas Jaya dengan tujuan memastikan hunian subsidi yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam peninjauan, dia menilai kualitas rumah di Perumahan FLPP Vinewood City cukup baik.

Kualitas baik dari perumahan tersebut antara lain langit-langit (plafon) rumah yang tinggi memberikan sirkulasi udara lebih baik, sehingga menciptakan hunian nyaman bagi masyarakat.

Ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) di lingkungan perumahan itu juga dianggap dalam kondisi baik karena mendukung kehidupan penghuni secara optimal.

"Mohon doanya. Semoga tahun ini kita bisa berusaha meningkatkan kuota FLPP," ucap Ara.

Sebelumnya, Ara meminta pengembang rumah bersubsidi yang memanfaatkan kredit pemilikan rumah (KPR) FLPP untuk siap diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu disebabkan dalam penyaluran KPR FLPP, pemerintah menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang berasal dari pajak rakyat, sehingga harus siap diaudit.

Sinergi antara Kementerian PKP dan BPK diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret dalam perbaikan kebijakan dan pengawasan terhadap proyek perumahan bersubsidi.

Bekasi, Jabar (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan pemerintah berkomitmen meningkatkan standar kualitas rumah subsidi agar masyarakat dapat tempat tinggal dengan lingkungan yang nyaman dan layak huni.

Pernyatan tersebut disampaikan Ara, panggilan akrab Maruarar Sirait, saat melakukan kunjungan kerja ke perumahan subsidi/FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) di Vinewood City, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu.

Kunjungan ke proyek yang dikembangkan PT Leburre Baghraf Indonesia di bawah naungan Asosiasi Apernas Jaya dengan tujuan memastikan hunian subsidi yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam peninjauan, dia menilai kualitas rumah di Perumahan FLPP Vinewood City cukup baik.

Kualitas baik dari perumahan tersebut antara lain langit-langit (plafon) rumah yang tinggi memberikan sirkulasi udara lebih baik, sehingga menciptakan hunian nyaman bagi masyarakat.

Ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) di lingkungan perumahan itu juga dianggap dalam kondisi baik karena mendukung kehidupan penghuni secara optimal.

Tahun ini pemerintah menargetkan penyediaan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Untuk membangunnya, pemerintah memerlukan lahan. Ara menegaskan bahwa lahan yang digunakan untuk program pembangunan 3 juta rumah harus clean and clear.

“Saya mau cepat (mempersiapkan lahan) untuk program 3 juta rumah, supaya kita bisa bekerja dengan cepat,” ujarnya saat meninjau lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu.

Dalam kunjungan itu, diketahui bahwa lahan tersebut masih diduduki oleh sekitar 1.000 Kepala Keluarga (KK).

Kondisi ini dianggap menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memastikan ketersediaan lahan yang benar-benar clean and clear untuk mendukung percepatan pembangunan perumahan bagi masyarakat.

Pihaknya dinyatakan bakal terus mencari lokasi yang sesuai untuk mendukung program 3 juta rumah.

Pemerintah berkomitmen memastikan setiap pembangunan dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan aspek sosial dan legalitas lahan.

“Saya maunya tanah negara yang clean and clear. Saya diminta Presiden untuk kerja cepat,” ucapnya.

Salah satu capaian yang cukup terlihat dari program 3 juta rumah yakni realisasi penyaluran Kredit Perumahan Rakyat (KPR) rumah subsidi, baik dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun non-FLPP.

Realisasi KPR subsidi dalam 100 hari kerja pemerintahan mencapai 87.736 unit rumah.

Total realisasi itu terdiri atas rumah FLPP 36.118 unit, rumah dari akad Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera (khusus Aparatur Sipil Negara/ASN) 1.384 unit, dan yang dalam proses persetujuan akad kredit dan konstruksi 50.234 unit.

Program tiga juta rumah tahun ini, merupakan gagasan besar yang lahir dari keprihatinan Presiden Prabowo Subianto yang melihat masih banyak masyarakat di tanah air tidak memiliki rumah atau tempat tinggal yang layak.

Gagasan ini merupakan salah satu bentuk implementasi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden untuk menjamin adanya rumah murah dengan sanitasi yang baik bagi masyarakat. Program unggulan ini tidak hanya mendapat dukungan dari kementerian dan lembaga, tetapi juga dari pihak perbankan terutama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu telah menegaskan komitmennya untuk membantu pemerintahan Presiden Prabowo dalam menyiapkan dan membangun tiga juta rumah setiap tahunnya. Salah satu bentuk dukungan itu ialah upaya menaikkan kuota kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dari awalnya sekitar 200.000 naik menjadi 800.000.

Program tiga juta rumah ini bertujuan untuk mengurangi defisit perumahan atau menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat ekonomi bawah, memperbaiki kesejahteraan serta mendukung pertumbuhan ekonomi.

Implementasi tiga juta rumah ini akan dilakukan di kawasan pedesaan, perkotaan dan wilayah pesisir. Khusus di pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan mengombinasikan pembangunan dan renovasi rumah. Langkah-langkah ini diharapkan menjadi solusi konkret bagi masyarakat yang selama ini menyewa, atau tinggal di tempat-tempat kumuh dan sangat tidak sehat.

Khusus di Sumatera Barat, BTN Kantor Cabang Padang telah menyalurkan KPR subsidi sejak Januari 2025. KPR subsidi ini disalurkan melalui kantor cabang dan outlet BTN di beberapa daerah seperti Kota Pariaman, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh hingga Solok.

Menurut Branch Manager BTN Kantor Cabang Padang Sudaryanto, program tiga juta rumah tidak hanya sekadar membangun fisik rumah siap huni, namun juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan.

Oleh sebab itu, rumah-rumah subsidi yang dibangun tersebut menerapkan konsep Environmental, Sosial and Governance (ESG). Program rumah rendah emisi ini menjadi bukti dan dedikasi BTN dalam mendukung pembangunan perumahan yang nyaman, modern dan tentunya ramah lingkungan.

Program tersebut juga menjadi wujud komitmen BTN dalam memitigasi dampak negatif dari perubahan iklim, sekaligus mempromosikan prinsip-prinsip keberlanjutan.

"ESG BTN berdiri sebagai wujud komitmen BTN untuk mendukung keberlanjutan dan menciptakan dampak positif bagi lingkungan serta masyarakat," kata Sudaryanto.

Pihaknya optimistis BTN mampu membangun rumah subsidi yang berkualitas namun tetap mengedepankan aspek lingkungan. Apalagi, bank didirikan pada 1897 dengan nama Postspaarbank di Batavia itu berpengalaman dalam membangun rumah rendah emisi.

Hal itu dibuktikan dengan pengakuan Global Retail Banking Innovation Awards 2024 yang diadakan oleh The Digital Banker. Dalam ajang internasional itu BTN sukses meraih penghargaan Mortgage Product of The Year-ESG. Dalam prosesnya, BTN mendukung aktivitas ekonomi sirkular yang melibatkan para produsen material bahan bangunan yang ramah lingkungan, para pengembang perumahan, dan konsumen.

"Jadi, program rumah rendah emisi ini menjadi bukti dedikasi BTN dalam mendukung pembangunan perumahan yang nyaman, modern, dan ramah lingkungan," ujar dia.

Daftar hitam

Untuk melindungi masyarakat, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman siap membuat daftar hitam (blacklist) para pengembang rumah subsidi yang nakal supaya masyarakat menjadi waspada dan pihak perbankan tidak lagi menggunakan atau tertipu oleh pengembang nakal.

"Para pengembang yang akan kami anggap kategori tidak layak lagi untuk bisa membangun perumahan bersubsidi, tentu kami akan membuat daftar hitam atau blacklist (pengembang nakal) supaya para pengembang nakal tersebut tidak lagi digunakan oleh perbankan karena hal ini sangat meresahkan," ujar Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman.

Kementerian PKP juga membuat surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap pengembang rumah bersubsidi yang nakal.

"Tentu dengan adanya saya berkirim surat memohon kepada BPK, nanti akan diperoleh tata kelola yang seperti apa. Mulai dari dana ini dari Kementerian Keuangan ke BP Tapera kemudian ke perbankan, ini harus ada tata kelola siapa bertanggung jawab apa. Ini nanti akan jelas. Dengan adanya tata kelola yang baik, tentu kita akan bisa mewujudkan harapan pemerintah untuk bisa memberikan yang terbaik pada masyarakat," ujar Heri Jerman.

Sebagai informasi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN dan bank Himbara lainnya untuk memasukkan pengembang (developer) perumahan dan notaris yang tidak bertanggung jawab ke dalam daftar hitam (blacklist).

Erick mengatakan BUMN harus memastikan perlindungan terhadap konsumen yang mengambil kredit perumahan rakyat (KPR) agar tidak dirugikan.

Semoga tahun ini kita bisa berusaha meningkatkan kuota FLPP

Bekasi, Jabar (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan pemerintah berkomitmen meningkatkan standar kualitas rumah subsidi agar masyarakat dapat tempat tinggal dengan lingkungan yang nyaman dan layak huni.

"Banyak kita menemukan developer yang bagus (dalam membangun perumahan)," kata dia saat melakukan kunjungan kerja ke perumahan subsidi/FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) di Vinewood City, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu.

Ara, panggilannya, melakukan kunjungan ke proyek yang dikembangkan PT Leburre Baghraf Indonesia di bawah naungan Asosiasi Apernas Jaya dengan tujuan memastikan hunian subsidi yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam peninjauan, dia menilai kualitas rumah di Perumahan FLPP Vinewood City cukup baik.

Kualitas baik dari perumahan tersebut antara lain langit-langit (plafon) rumah yang tinggi memberikan sirkulasi udara lebih baik, sehingga menciptakan hunian nyaman bagi masyarakat.

Ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) di lingkungan perumahan itu juga dianggap dalam kondisi baik karena mendukung kehidupan penghuni secara optimal.

"Mohon doanya. Semoga tahun ini kita bisa berusaha meningkatkan kuota FLPP," ucap Ara.

Sebelumnya, Ara meminta pengembang rumah bersubsidi yang memanfaatkan kredit pemilikan rumah (KPR) FLPP untuk siap diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu disebabkan dalam penyaluran KPR FLPP, pemerintah menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang berasal dari pajak rakyat, sehingga harus siap diaudit.

Sinergi antara Kementerian PKP dan BPK diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret dalam perbaikan kebijakan dan pengawasan terhadap proyek perumahan bersubsidi.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan inspeksi mendadak ke perumahan yang berada di Bekasi, Jawa Barat yaitu Vinewood City Srijaya. Perumahan ini merupakan hunian khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang difasilitasi bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan tabungan perumahan rakyat (Tapera).

Lokasinya berada di Jalan Raya Kali CBL, Desa Srijaya, Tambun Utara, Bekasi, dekat dengan Jalan Tol Gabus sekitar 2 km. Kawasan perumahan tersebut dikelilingi oleh sawah yang luas.

Pantauan detikcom di lokasi, pria yang kerap disapa Ara, sampai di lokasi pukul 16.48 WIB. Ia langsung menyapa warga dan pengembang Vinewood City Srijaya, PT Leburre Baghraf Indonesia.

Kemudian, ia mengecek kondisi salah satu rumah contoh yang kondisinya masih kosong. Rumah di sana terdiri dari dua kamar tidur, satu kamar mandi, ruang tamu, taman belakang, hingga dapur. Bangunan rumah di sana memiliki luas 30 meter persegi dan luas tanah 66 meter persegi.

Selain rumah contoh, Ara juga menengok salah satu rumah warga yang sudah tinggal di sana sejak November 2024.

"Airnya gimana?" kata Ara, Sabtu (22/2/2025).

"Baik," jawab warga bernama Titin.

"Temboknya ada masalah nggak?" ujar Ara.

"Bagus, double dinding," jawabnya.

Dalam kesempatan itu, warga sempat bercerita jika bau sampah di luar komplek cukup mengganggu. Namun, masalah ini sudah ditangani oleh pihak pengembang. Menurut perwakilan pihak pengembang, Likan, pihaknya telah bekerja sama dengan karang taruna di daerah sana untuk mengatasi sampah di dua perumahan.

"Jadi kita developer bekerja sama untuk sampah dengan bareng karang taruna," ungkap Likan kepada awak media.

Ara mengapresiasi pihak pengembang yang telah menyelesaikan masalah ini dengan cepat.

"Yang lebih seneng lagi saya kenapa? Walaupun di luar komplek, developer ini mau bertanggung jawab menyelesaikan masalah sampah yang mengganggu warga," tutur Ara.

Sebelum meninggalkan lokasi, ia meminta doa kepada warga agar kuota FLPP dapat bertambah tahun ini. Ia juga memuji kondisi jalan dan selokan yang bersih, bagus, dan tidak ada genangan.

"Mohon doanya ya, semoga tahun ini kita bisa berusaha meningkatkan FLPP lagi. Kita banyak kok menemukan developer yang bagus. Lebar tuh (jalannya), nggak becek. Yang kemarin (perumahan lain di Bekasi yang ia kunjungi awal bulan) aja nggak hujan aja banjir," ujarnya.

Dalam kunjungan kali ini, Ara tidak hanya sendiri, turut hadir pula Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.

(aqi/abr)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurkan logo kementerian di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, pada Jumat (21/02/2025).

"Ini logo yang saya pilih, mudah-mudahan logo ini bisa membangun semangat persatuan, dan rakyat bahagia dengan karya bapak ibu sekalian," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.

Sebelumnya, dilakukan sayembara desain logo yang diikuti oleh 400 orang peserta.

Logo yang terpilih memiliki empat filosofi, yakni pertama rumah atau hunian sebagai tempat berlindung, membangun karakter, membina keluarga, dan juga representasi dari harkat dan martabat pemiliknya.

Kedua adalah gotong royong yang sesuai dengan tema lomba dan sejalan dengan tujuan gotong royong dalam menciptakan hunian yang terjangkau dan layak.

Ketiga adalah identitas bangsa, yaitu sebagai lambang negara yang menjadi identitas bangsa dan juga menguatkan karakter yang berintegritas berwibawa dan dapat dipercaya.

Keempat adalah berkelanjutan yakni segala upaya dan kebijakan dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau harus juga memerhatikan kelestarian dan keseimbangan alam dengan konsep bangunan arsitektur hijau yang dapat membantu mengurangi emisi karbon.

Kegiatan peluncuran tersebut dimeriahkan oleh Dewa 19. Hal ini sempat menuai kontra dari publik karena diasumsikan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada kesempatan tersebut, Pendiri dan Pemimpin Dewa 19 Ahmad Dhani menampik kabar itu.

"Kalau sekarang sekali-sekali gratis enggak apa-apa lah," ujarnya.

Dhani juga berseloroh bahwa penampilan Dewa 19 feat. Virzha secara cuma-cuma itu dikarenakan Kementerian PKP mengalami efisiensi anggaran.

"Efisiensi, kita bersahabat, ya kan?," ujar Dhani.

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebutkan, beberapa nama seperti Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, dan Pandu Sjahrir bakal menjadi kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang baru.

Maruarar berharap ke depan Danantara bisa berkontribusi dalam mewujudkan program 3 juta rumah sebagaimana target dan janji politik Presiden Prabowo. Terutama masalah pembiayaan karena keterbatasan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN di Kementerian PKP.

"Saya dengar, prinsip pak Rosan, dan pak pandu, mudah-mudahan nanti ke depan, kita berdoa jadi bos Danantara," kata Maruarar Sirait saat ditemui dalam acara Peluncuran Logo Kementerian PKP di Jakarta, Jumat malam (21/2/2025).

Pada kesempatan tersebut, pria yang akrban disapa Ara itu mengatakan pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah lahan jika ada investor yang tertarik untuk membangun hunian. Baik di lahan yang tersedia di kota-kota besar termasuk Jakarta, atau pengembangan hunian di daerah-daerah.

"Pak Prabowo itu selalu mengendorse program 3 juta rumah, tindak lanjutnya kita siap, yang kita siapkan lahan, data lahan kita siapkan, kalau investor datang, ini lahannya, silakan lihat," tambahnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo berencana meluncurkan Danantara pada 24 Februari 2025. Kehadiran BPI Danantara ini nantinya bakal bertugas untuk melakukan pengelolaan aset BUMN dan pengembangan investasi.

Modal awal Danantara berasal dari modal konsolidasi yang dimiliki semua BUMN dibawah Danantara. Dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) 131, Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Danantara mendapatkan modal awal sebesar Rp 1.000 triliun setelah resmi dibentuk.

Sedangkan struktur organisasi BPI Danantara dijelaskan dalam Pasal 3L, terdiri dari Dewan Pengawas, dan Badan Pelaksana. Dewan Pengawas terdiri dari Menteri BUMN sebagai ketua merangkap anggota, perwakilan dari Kementerian Keuangan sebagai anggota dan pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh Presiden sebagai anggota.

Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatan dewan pengawas juga ditetapkan untuk 5 tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.

Dewan Pengawas dibantu oleh Sekretariat, dan Komite. Sekretariat dan Komite. Komite yang dibentuk terdiri dari komite audit, komite etik. dan komite remunerasi dan sumber daya manusia. Sekretariat dan Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.

Sedangkan untuk susunan organisasi Badan Pelaksana, terdiri dari 6 orang dari unsur profesional. Salah satu Badan Pelaksana diangkat menjadi Kepala Badan. Seluruh anggota Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait siap memaparkan roadmap pembangunan 3 juta rumah di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

"Nanti pada saat diagendakan dengan DPR, tanya DPR, kapan diminta (paparkan roadmap 3 juta rumah) kami siap. Saya senang kalau bisa dibahas bersama," kata Maruarar Sirait saat ditemui usai peluncuran logo Kementerian PKP di Jakarta, Jumat malam (21/2/2025).

Maruarar menjelaskan, roadmap program 3 juta itu sendiri menggambarkan sasaran program, segmentasi market, jumlah hunian yang dibangun baru, jumlah rumah yang akan di renovasi, hingga lokasi-lokasi yang dipilih untuk dijalankan program 3 juta rumah.

Berdasarkan dokumen resmi Kementerian Dalam Negeri, program 3 juta rumah terbagi menjadi 2 juta unit di pedesaan dan 1 juta unit di perkotaan.

Program 2 juta di pedesaan mencakup 1,5 juta renovasi rumah, dan 500 ribu unit pembangunan rumah baru dengan harga dibawah Rp100 juta. Sedangkan program 1 juta di perkotaan mencakup 500 ribu rumah tapak baru di suburb melalui program FLPP, dan 500 unit rumah vertikal di city center.

Adapun target 500 ribu rumah vertikal di city center, terdiri untuk GenZ 250 ribu rusun sewa ukuran 21 meter persegi (low rent 1), milenial 200 ribu rusun milik ukuran 32 meter persegi (low cost), dan GenX 50 ribu unit rusun sewa ukuran 50-80 meter persegi (low rent 2).

Program penyediaan hunian di targetkan sebanyak 3 juta rumah layak untuk menjawab kebutuhan intervensi di perdesaan dan perkotaan. Program ini sejalan dengan pencapaian target penyediaan hunian layak sebanyak 74 persen di 2029.

"Dokumen sudah ada, dan sudah siap. Kalau besok kita paparkan di DPR juga kita sudah siap. Kita bersedia karena nanti bisa mendapatkan saran juga dari DPR," kata Maruarar.

(DESI ANGRIANI)