Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan jajaran Inspektorat Jenderal Kementerian PKP telah menemukan dugaan kecurangan pembangunan 2.100 rumah eks pejuang Timor-Timur (Tim-tim) di Kabupaten Kupang, NTT, yang tidak sesuai Rencana Kerja dan Syarat (RKS).

"Kami telah menerjunkan tim Inspektorat Jenderal (Itjen) dan menemukan sejumlah dugaan kecurangan dalam proses pembangunan rumah bagi eks pejuang Tim-tim di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT)," ujar Ara di Jakarta, Senin.

Pembangunan rumah tersebut dilaksanakan oleh kontraktor dari BUMN seperti PT. Brantas Abipraya (Persero), PT. Adhi Karya, dan PT. Nindya Karya (Persero)

Dia menegaskan, pembangunan rumah bagi Eks pejuang Tim-tim seharusnya memiliki kualitas bangunan yang baik dan berkualitas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ara juga telah melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo beserta perwakilan dari jajaran dari PT. Brantas Abipraya (Persero) dan PT. Nindya Karya (Persero) dan PT. Adhi Karya dan meminta agar BUMN yang membangun perumahan di NTT tersebut bisa memperbaiki dan menjamin hunian yang akan diserahkan kepada eks Pejuang Tim-tim layak huni dan menjamin konstruksi bangunan yang baik.

"Kita harus memberikan perumahan yang layak dan berkualitas bagus untuk pejuang eks Timor-Timur dimana Presiden RI Prabowo Subianto pernah juga berjuang di NTT dan ada 2.100 unit yang akan diserahkan tepatnya di Kabupaten Kupang, di Provinsi NTT," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman menyampaikan bahwa Tim dari Inspektorat Jenderal secara terukur dan profesional telah meninjau ke lapangan dengan mengajak tim ahli dari Universitas Nusa Cendana dan menemukan dari pekerjaan 2.100 rumah itu, dari aspek fondasi, itu semuanya tidak sesuai dengan RKS.

Berdasarkan data Inspektorat Jenderal Kementerian PKP, ada beberapa hasil temuan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian PKP. Pertama, dari gambar kerja atau shop drawing yang seharusnya pondasi kedalamannya 90 centimeter dan bahkan ada yang 170 centimeter. Tapi kenyataannya dari video, dari foto yang Kementerian PKP dapatkan, itu hanya sekitar 30 sampai 40 centimeter itu dari beton.

Kedua, dari pemadatan tanah yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ternyata tidak maksimal, sehingga menyebabkan bangunan mudah turun.

"Inspektorat Jenderal Kementerian PKP telah mempunyai program SEKOP atau Serahkan Kasus Korupsi. Hal itu sesuai dengan petunjuk Menteri PKP bahwa Kementerian PKP harus bersih dari korupsi dan ketika menemukan ada kasus yang ada indikasi korupsi, maka Itjen Kementerian PKP akan menyerahkan kepada para penegak hukum dan pada tanggal 20 Maret 2025 lalu kasus rumah untuk eks perjuang Tim Tim telah diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk dilakukan proses penegakan hukum," kata Heri Jerman.

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyatakan pihaknya menerima masukan dari Menteri PKP dan Itjen Kementerian PKP serta berkomitmen untuk memperbaiki kesalahan yang ada di lapangan.

"Tiga BUMN yakni PT. Brantas Abipraya, PT. Nindya Karya dan PT. Adhi Karya akan memperbaiki dan membangun dinding pembatas tanah. Sehingga dalam serah terima akhir kondisinya baik dan layak huni bagi eks pejuang Timor-Timur," kata Kartika Wirjoatmodjo atau disapa Tiko.*

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan jajaran Inspektorat Jenderal Kementerian PKP telah menemukan dugaan kecurangan pembangunan 2.100 rumah eks pejuang Timor-Timur (Tim-tim) di Kabupaten Kupang, NTT, yang tidak sesuai Rencana Kerja dan Syarat (RKS).

"Kami telah menerjunkan tim Inspektorat Jenderal (Itjen) dan menemukan sejumlah dugaan kecurangan dalam proses pembangunan rumah bagi eks pejuang Tim-tim di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT)," ujar Ara di Jakarta, Senin.

Pembangunan rumah tersebut dilaksanakan oleh kontraktor dari BUMN seperti PT. Brantas Abipraya (Persero), PT. Adhi Karya, dan PT. Nindya Karya (Persero)

Dia menegaskan, pembangunan rumah bagi Eks pejuang Tim-tim seharusnya memiliki kualitas bangunan yang baik dan berkualitas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ara juga telah melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo beserta perwakilan dari jajaran dari PT. Brantas Abipraya (Persero) dan PT. Nindya Karya (Persero) dan PT. Adhi Karya dan meminta agar BUMN yang membangun perumahan di NTT tersebut bisa memperbaiki dan menjamin hunian yang akan diserahkan kepada eks Pejuang Tim-tim layak huni dan menjamin konstruksi bangunan yang baik.

"Kita harus memberikan perumahan yang layak dan berkualitas bagus untuk pejuang eks Timor-Timur dimana Presiden RI Prabowo Subianto pernah juga berjuang di NTT dan ada 2.100 unit yang akan diserahkan tepatnya di Kabupaten Kupang, di Provinsi NTT," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman menyampaikan bahwa Tim dari Inspektorat Jenderal secara terukur dan profesional telah meninjau ke lapangan dengan mengajak tim ahli dari Universitas Nusa Cendana dan menemukan dari pekerjaan 2.100 rumah itu, dari aspek fondasi, itu semuanya tidak sesuai dengan RKS.

Berdasarkan data Inspektorat Jenderal Kementerian PKP, ada beberapa hasil temuan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian PKP. Pertama, dari gambar kerja atau shop drawing yang seharusnya pondasi kedalamannya 90 centimeter dan bahkan ada yang 170 centimeter. Tapi kenyataannya dari video, dari foto yang Kementerian PKP dapatkan, itu hanya sekitar 30 sampai 40 centimeter itu dari beton.

Kedua, dari pemadatan tanah yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ternyata tidak maksimal, sehingga menyebabkan bangunan mudah turun.

"Inspektorat Jenderal Kementerian PKP telah mempunyai program SEKOP atau Serahkan Kasus Korupsi. Hal itu sesuai dengan petunjuk Menteri PKP bahwa Kementerian PKP harus bersih dari korupsi dan ketika menemukan ada kasus yang ada indikasi korupsi, maka Itjen Kementerian PKP akan menyerahkan kepada para penegak hukum dan pada tanggal 20 Maret 2025 lalu kasus rumah untuk eks perjuang Tim Tim telah diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk dilakukan proses penegakan hukum," kata Heri Jerman.

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyatakan pihaknya menerima masukan dari Menteri PKP dan Itjen Kementerian PKP serta berkomitmen untuk memperbaiki kesalahan yang ada di lapangan.

"Tiga BUMN yakni PT. Brantas Abipraya, PT. Nindya Karya dan PT. Adhi Karya akan memperbaiki dan membangun dinding pembatas tanah. Sehingga dalam serah terima akhir kondisinya baik dan layak huni bagi eks pejuang Timor-Timur," kata Kartika Wirjoatmodjo atau disapa Tiko.*

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara menawarkan lahan perumahan di sejumlah kawasan strategis kepada investor asal Qatar.

Tawaran tersebut disampaikan Ara saat melaksanakan one on one meeting bersama Chief Legal, Regulatory, and Corporate Governance Officer Ooredoo Group Hilal Mohammed HK Al Khulaifi di Qatar, Minggu (13/4/2025).

Ara juga melangsungkan pertemuan dengan CEO Standard Chartered Qatar, Muhannad Mukahall.

Pertemuan dengan kedua investor itu dilangsungkan di sela-sela Ara mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja di negara tersebut.

"Kemarin saya bertemu dengan Ooredoo di sektor bidang bisnis perumahaan dan juga Standard Chartered Qatar, di luar agenda resmi kenegaraan. Saya ada dua meeting bisnis dengan Ooredoo juga," ujar Ara saat ditemui usai Halal Bihalal Apindo, Jakarta, Senin malam (14/4/2025).

Saat pertemuan dengan bos Standard Chartered, mereka membahas tentang peluang investasi di sektor perumahan di Indonesia. Momen ini uga diuggah Ara lewat akun resmi Instagramnya.

"Sebelum diskusi kami berkesempatan untuk Office Tour di Kantor Standard Chartered, Doha. Kantor yang sangat efisien dengan value yang luar biasa. Do the Right Thing, Never Settled dan Better Together," kata dia pada keterangan foto yang diunggahnya.

(NIA DEVIYANA)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG ) di Palembang mulai dilaksanakan hari ini, Senin (14/4/2025) di sejumlah sekolah di Palembang. Untuk sekolah-sekolah yang menerima MBG masih belum bertambah alias sama dengan sebelumnya.

Pantauan detikSumbagsel pada Senin (14/4/2025), penyaluran MBG dilakukan sejak pukul 08.00 WIB ke Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD), lalu untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) pukul 11.00 WIB

Wakil Humas SMP Negeri 19 Palembang, Parman mengatakan setelah libur Idulfitri 2025, pembagian MBG mulai dilaksanakan kembali pada Senin (14/4/2025). Meski sekolah sudah berjalan sejak Rabu (9/4/2025), tapi MBG baru dimulai hari ini.

"Di hari pertama ini sebanyak 1.098 siswa yang menerima MBG di SMP Negeri 19 Palembang," katanya.

Menunya terdiri dari nasi putih, nugget ikan gabus, soto bening, tahu saos tomat dan buah semangka. Untuk menu MBG ini, kata dia, setiap harinya akan berganti dan bervariasi.

"Nugget ikan gabus ini merupakan olah dari ikan gabus yang merupakan makanan khas kita asli Palembang," ujarnya.

Sementara itu, petugas pengantar menu MBG dari dapur IB 1 Palembang, Sadad menuturkan, khusus penyedia MBG dari dapur mereka dibagikan untuk enam sekolah, dengan tiap porsi hidangan MBG berbeda-beda.

"Untuk kelas rendah porsinya lebih sedikit dari kelas tinggi. Tapi terkadang ada saja saat wadah dikembalikan, masih ada makanan belum habis, mungkin karena ada yang masih tidak selera," ungkapnya.

Tercatat enam sekolah yang mendapatkan menu MBG dari dapur IB 1 yakni SMP N 19 dan 33, SD N 24 dan 25, serta TK Panca Bakti dan SKB.

Sementara itu, Sekretaris Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia Sumatera Selatan (PPJI Sumsel) Rizky mengatakan pihaknya belum mendapat informasi terkait kapan rencana penambahan titik sekolah penyaluran MBG.

"Untuk penambahan belum ada lagi. Sekarang masih tetap seperti yang kemarin," katanya.

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

Banjarmasin (ANTARA) - Komisi IX DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan berbagai manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada 300 lebih masyarakat di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel).

“Secara umum Program MBG dapat memenuhi dan memperbaiki gizi yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Mariana dalam keterangannya di Banjarmasin, Senin.

Mariana menjelaskan sebagai pelaksana Program MBG, BGN hadir untuk mengatasi permasalahan gizi buruk secara bertahap yang dimulai dengan pemberian makanan bergizi secara gratis bagi masyarakat.

“Dalam pelaksanaan MBG di Banjarmasin, terlebih dahulu kami berikan pemahaman yang jelas terkait dampak dari program ini, DPR dan BGN berkolaborasi bersama Dinas Kesehatan setempat untuk memberikan wawasan yang cukup kepada masyarakat sekitar, khususnya ibu hamil dan anak-anak sebagai sasaran utama Program MBG,” ujarnya.

Mariana mengungkapkan bahwa Program MBG ini sejalan dengan upaya untuk mengentaskan stunting yang dapat meningkatkan asupan gizi anak-anak sehingga dapat bertumbuh dengan sehat.

Dengan demikian, kata dia, program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini, dapat menciptakan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing pada masa mendatang.

Mariana menjelaskan, karena program ini baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia, maka diperlukan sosialisasi secara masif untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan serta gambaran secara jelas kepada masyarakat yang menjadi sasaran pelaksanaan program.

“Kami berharap masyarakat di Banjarmasin dapat memperoleh pemenuhan gizi yang lebih baik lagi, khususnya bagi anak-anak agar tumbuh menjadi generasi yang kuat dan cerdas,” tutur Mariana.

Sementara itu, Pembina Tingkat I/IVB BGN Wahyudi Indrayana mengajak semua pihak turut mendukung dan menyukseskan program ini yang merupakan visi besar Presiden Prabowo dalam menyiapkan generasi yang sehat dan unggul guna menyambut Indonesia Emas 2045.

Terlebih saat ini, Indonesia diproyeksikan akan memiliki populasi muda yang besar pada 2045, dan Program MBG menjadi pilar penting dalam mendukung generasi muda yang sehat, produktif, dan siap bersaing pada masa mendatang.

“Sehingga generasi kita mampu membawa Indonesia menjadi negara maju di masa yang akan datang,” kata Wahyudi.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Wiwin Widiantari, sebagai salah satu narasumber yang dilibatkan BGN, turut memberikan pemahaman kepada masyarakat di kota tersebut terkait pentingnya Program MBG bagi generasi muda.

“Program ini sangat strategis sebagai akses untuk memenuhi gizi yang baik bagi anak-anak. Kami berharap Program MBG dapat dirasakan seluruh anak-anak Banjarmasin,” ujar Wiwin.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menawarkan sejumlah lahan di lokasi strategis yang bisa dimanfaatkan investor asal Qatar tersebut untuk pembangunan hunian bagi masyarakat.

"Kami menawarkan beberapa lahan strategis untuk perumahan pada investor dari Qatar," ujar Ara dikutip dari siaran pers, Senin (14/4/2025).

Ini disampaikan Ara saat mengadakan one on one meeting bersama Chief Legal, Regulatory, and Corporate Governance Officer Ooredoo Group Hilal Mohammed HK Al Khulaifi di Qatar, Minggu (13/4/2025), waktu setempat.

Pada pertemuan tersebut juga dibahas tentang proyek investasi Qatar untuk perumahan di Indonesia.

Ini terutama saat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuka peluang masuknya investasi dari Qatar untuk mendukung Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

Ara pada pertemuan itu juga meminta Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho untuk ikut mempresentasikan tentang tawaran kerja sama investasi melalui dukungan demand and supply (permintaan dan suplai) perumahan.

"Skema kerja sama melalui Public Private Partnership (PPP) dalam pembangunan perumahan sangat penting dan dukungan dari Qatar sangat dibutuhkan," tutup Ara.

Madiun (ANTARA) - Wali Kota Madiun Maidi menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Madiun, Jawa Timur, dinilai ikut menggerakkan perekonomian warga karena terlibat sebagai penyuplai bahan baku yang diolah oleh tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat.

"Program MBG ini bisa memberikan dampak positif terhadap perekonomian warga sekitar. Apalagi, banyak produsen makanan di sekitar SPPG yang baru diluncurkan ini. Salah satunya, sentra pembuatan tahu di Banjarejo," ujar Wali Kota Maidi dalam kegiatan peluncuran dapur sehat SPPG Mandiri Karya Indonesia Emas di Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun, Senin.

Ia menjelaskan kebutuhan bahan baku untuk program MBG banyak tersedia di Kota Madiun, sehingga tim SPPG tidak perlu jauh untuk belanja.

"Belanja jangan jauh-jauh. Sebisa mungkin yang terdekat dulu di sekitar dapur sehat. Pemkot Madiun saat ini juga sedang mempersiapkan lahan untuk memenuhi kebutuhan dapur," katanya.

Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mulai dilaksanakan di Kota Madiun sejak Januari 2025.

Pada tahap awal, MBG dilaksanakan dengan keberadaan satu dapur SPPG yang terdapat di Jalan Tirta Raya, Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun. Dapur tersebut bisa melayani sekitar 3.500 anak.

Sesuai data, total siswa di Kota Madiun yang menjadi sasaran program makan bergizi gratis mencapai sekitar 51 ribu anak, sehingga masih memerlukan 16 dapur atau SPPG lagi. Jumlah itu belum termasuk sasaran dari ibu hamil, ibu menyusui dan balita non-PAUD.

Guna memenuhi kebutuhan program MBG tersebut, saat ini Pemkot Madiun bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kodim Madiun dan lembaga lain, baik negeri maupun swasta, secara bertahap menyediakan dapur sehat SPPG.

Kini, Kota Madiun telah menambah satu dapur SPPG lagi di wilayah Kelurahan Banjarejo melalui dapur mitra Badan Gizi Nasional (BGN) yang dikelola oleh Satuan Pelayan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Karya Indonesia Emas.

Maidi menambahkan selain dua dapur yang telah beroperasi, masih ada 5 dapur sehat lainnya yang dalam proses pembangunan. Dapur yang dibangun tersebut terletak di Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo, serta Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo.

Sementara itu, Ketua Yayasan Karya Indonesia Emas Dimpos Simamora mengatakan bahwa pihaknya tidak hanya menyediakan dapur sehat di Kota Madiun. Tapi juga, sejumlah daerah lainnya di Indonesia. Tujuannya, untuk menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto serta memenuhi kebutuhan anak-anak agar proses pembelajaran semakin optimal.

"Karena itu di SPPG ini kami sediakan para ahli. Ada ahli akuntansi, ahli gizi dan kepala SPPG. Juga ada karyawan dan relawan agar program MBG ini semakin optimal," katanya.

SPPG Karya Indonesia Emas yang baru diluncurkan tersebut melayani sebanyak 3.492 siswa, dengan jarak sekolah terdekat dari SPPG adalah 270 meter dan terjauh 1.100 meter.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) berencana menambah 105 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Langkah ini dalam rangka menggenjot program makan bergizi gratis (MBG).

Sebanyak 105 SPPG tersebut akan disebar di 35 kabupaten/kota di Jateng, dengan masing-masing kabupaten/kota terdapat tiga SPPG baru.

Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin mengatakan akan segera berkoordinasi dengan bupati/wali kota se-Jawa Tengah untuk merealisasikan tambahan SPPG tersebut. Pihaknya menargetkan penambahan itu bisa terealisasi dalam sepekan ke depan.

"Kita rapat untuk persiapan percepatan program MBG, dan alhamdulillah sudah langsung diterima di BGN, sehingga langsung ada tindak lanjut," kata Taj Yasin dalam keterangan tertulis, Senin (14/4/2025).

Hal itu dia sampaikan usai rapat dengan Badan Gizi Nasional (BGN), di Jakarta.

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jateng ini menyebut Pokja MBG Jateng juga akan membantu BGN dalam mengakomodir SPPG yang telah berjalan. Sehingga nantinya tak hanya bertambah, tetapi dapur MBG yang telah berjalan akan didata serta dinilai kelayakannya.

Dalam pertemuan tersebut, Pokja MBG Jateng menyampaikan sejumlah usulan dan kendala dalam pelaksanaan program MBG yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Beberapa usulan yang disampaikan, yakni tentang fungsi pengawasan agar didelegasikan ke daerah. Sehingga memudahkan dalam koordinasi pelaksanaan.

Taj Yasin juga menyampaikan agar dilakukan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan olahan siap saji, serta Sertifikasi Laik Higiene Sanitani (SLHS). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dini terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan.

Sebelumnya, Pokja MBG Jateng telah memetakan aset Pemprov Jateng yang dapat dimanfaatkan sebagai SPPG. Hasilnya, terdapat 21 aset milik Pemprov Jateng serta 1 aset milik BUMD, berupa 12 bangunan dan 7 bidang tanah.

Di samping itu ada juga 34 SMK yang memiliki catering/tata boga/kantin tipe A yang sudah bersertifikat BPOM. Sementara ada 7 satuan pendidikan yang masuk daftar usulan berpotensi sebagai tempat dapur SPPG.

"Kita berharap jalannya program MBG ini lebih masif lagi di Jawa Tengah," tandas Taj Yasin.

Banjir berkepanjangan yang menggenangi permukiman di Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara (Lutra), Sulawesi Selatan (Sulsel), tidak hanya menghambat mobilitas warga. Masyarakat kini dikhawatirkan ancaman bahaya dari kemunculan buaya sejak banjir merendam wilayah tersebut setahun terakhir.

Diketahui, Kecamatan Malangke dilanda banjir sejak April 2024 lalu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BBPD) Lutra mencatat ada lima desa di Malangke yang terdampak, yakni Putemata, Girikusumah, Petta Landung, Pattimang dan Malangke.

Di tengah banjir berkepanjangan itu, warga di Desa Pattimang digegerkan dengan kemunculan buaya. Buaya dilaporkan masuk kawasan Dusun Belawa Baru, Desa Pattimang pada Sabtu (12/4).

"Iye anu tinggal mi memang di situ, (buaya) tinggal terus mi di situ semenjak banjir, na habisi mi ternaknya orang kasihan," ungkap Kepala Desa (Kades) Pattimang, Andi Sumarni kepada detikSulsel, Minggu (13/4/2025).

Sumarni mengatakan, buaya itu kerap memangsa ternak warga. Warga setempat kini ekstra waspada karena ancaman lain tidak hanya dari bencana banjir, melainkan juga adanya kemunculan buaya.

"Ternak-ternak kayak bebek ji apa na makan (buaya). Cuma biasa juga warga jaga-jaga saja di dekat kandang sapinya," ucapnya.

Kemunculan buaya itu terekam kamera yang videonya viral di media sosial. Namun Sumarni curiga ada banyak buaya yang sudah berenang di sejumlah titik permukiman yang terdampak banjir.

"Kalau itu yang viral di jalan itu dekatnya Tugu Pattimang. Biasa apa dilihat di belakang rumahnya pak Dusun Pattimang. Na banyak sekali itu buaya berkeliaran di kebun-kebun, banyak sekali," beber Sumarni.

Sejauh ini pihaknya belum menerima laporan buaya sampai menyerang manusia di wilayahnya. Sumarni meminta warganya tetap berhati-hati selama beraktivitas di luar rumah.

"Ada dulu bekas empang selalu na tempati, cuma tidak nakal ji kasihan (buayanya), palingan ternak-ternak ji yang na ganggu-ganggu," tutur Sumarni.

Di satu sisi, Sumarni mengaku sejumlah warganya masih ada yang terpaksa mengungsi imbas banjir. Gedung kantor desa menjadi salah tempat pengungsian.

"Ada beberapa di situ (gedung kantor desa mengungsi). Kalau yang lain bertahan ji di rumahnya, na bikinkan itu kayak panrung-panrung (balai-balai) supaya ada na tempati tidur kasihan, na tempati makan," ucapnya.

Sumarni melanjutkan pihaknya sempat mengusulkan perbaikan 74 rumah yang rusak terdampak banjir ke pemerintah. Anggaran perbaikan bersumber dari dana siap pakai (DSP).

"Tapi yang lulus itu hasil verifikasinya di lapangan itu cuma lebih sekitar 67 ji (rumah dapat bantuan), karena itu rumah yang ditanggung hanya kerusakan 20% ke atas," ungkap Sumarni.

Dia berharap Pemkab Lutra segera melakukan penanganan terhadap banjir berkepanjangan ini. Menurut Sumarni, pemerintah tengah membuat bendungan sebagai salah satu solusi menangani bencana tersebut.

"Bupati juga saat ini fokus membuat bendungan, katanya sebagian mau dibikinkan sungai-sungai, baru dialihkan sebagian airnya supaya sedikit mi debit air yang ke Malangke," imbuhnya.

Penyebab Banjir di Malangke Lutra

Kepala BPBD Luwu Utara, Muslim Muhtar menjelaskan, banjir di Kecamatan Malangke tidak hanya terjadi karena curah hujan tinggi. Banjir tidak kunjung surut di wilayah itu turut dipicu akibat jebolnya tanggul.

"Penyebab banjir adalah intensitas dan curah hujan yang tinggi yang diperparah jebolnya tanggul daerah aliran sungai (DAS) Baliase yang kemudian menyatu dengan DAS Masamba yang meluap," kata Muslim kepada detikSulsel, Sabtu (12/4).

Luapan sungai itu pun berdampak ke desa-desa yang berada di bantaran Sungai Masamba. Dari data BPBD Lutra hingga 12 April, total ada 5 desa di Kecamatan Malangke yang masih terendam banjir.

"(Banjir) di Kecamatan Malangke terjadi sejak awal tahun 2024. Per hari ini jumlah Desa yang masih terendam ada 5 Desa yaitu Desa Putemata, Desa Girikusumah, Desa Petta Landung, Desa Pattimang dan Desa Malangke," tuturnya.

Banjir juga merendam ratusan rumah dari 5 desa tersebut. Sejumlah warga juga dilaporkan masih mengungsi di tempat aman termasuk memanfaatkan kantor desa.

"Rumah dan lahan usaha tani yang sampai saat ini masih terdampak sebanyak 787 unit rumah dan 1.633 hektare lahan usaha tani," beber Muslim.

"Warga yang mengungsi akibat kejadian ini untuk sementara dari dua Dusun Desa Putemata sebanyak kurang lebih 30 KK (kepala keluarga) atau rumah," tambahnya.

Muslim mengatakan pemerintah tengah fokus membuat bendungan di lokasi awal sungai meluap. Pihaknya juga mendata warga terdampak untuk diberikan bantuan perbaikan atau renovasi rumah.

"Saat ini Pemerintah Daerah Luwu Utara bersama pihak Balai masih terus mengupayakan tindakan penanganan bersama masyarakat," jelas Muslim.

Video: Tanggul Jebol, Ratusan Rumah di Ketitang Wetan Terendam Banjir

Video: Tanggul Jebol, Ratusan Rumah di Ketitang Wetan Terendam Banjir

Program 3 Juta Rumah turut melibatkan investor asing, salah satunya dari Qatar. Pemerintah menawarkan lahan kepada investor Qatar untuk membangun perumahan untuk masyarakat di Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) beserta tim mengadakan one-on-one meeting bersama Hilal Mohammed HK Al Khulaifi di Qatar pada Minggu (13/4) lalu. Ara menawarkan sejumlah lahan yang berada di lokasi strategis yang bisa dimanfaatkan oleh investor asal Qatar tersebut.

"Kami menawarkan beberapa lahan strategis untuk perumahan pada investor dari Qatar," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Senin (14/4/2025).

Ara juga membahas tentang proyek investasi Qatar untuk perumahan di Indonesia. Apalagi saat ini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuka peluang masuknya investasi dari Qatar guna mendukung Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

Selain itu, Ara meminta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho untuk mempresentasikan tentang tawaran kerja sama investasi. Kerja sama tersebut melalui dukungan demand and supply perumahan.

"Skema kerja sama melalui public private partnership (PPP) dalam pembangunan perumahan sangat penting dan dukungan dari Qatar sangat dibutuhkan," katanya.

Sebelumnya, Ara tiba di Qatar pada Sabtu (12/4) lalu. Ia mendampingi Prabowo dan menemui sejumlah investor untuk mendorong investasi Program 3 Juta Rumah.

"Kunjungan kerja ke Qatar ini dilaksanakan dalam rangka mengikuti kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Qatar. Saya bersama tim juga melakukan pertemuan dengan para investor dalam rangka mendukung program 3 juta rumah di Indonesia," ujar Ara di Qatar, Sabtu (12/4/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan, CEO Forum Indonesia - Qatar mendorong investasi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Ara, dengan adanya CEO Forum ini diharapkan mampu mendorong masuknya investasi dari Qatar terkait program perumahan di Indonesia sekaligus mendorong Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

"Beberapa hal potensi yang dibahas dalam CEO Forum Indonesia - Qatar ini tentunya adalah investasi di sektor perumahan," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Ara menyampaikan bahwa kegiatan CEO Forum Indonesia- Qatar tersebut diinisiasi oleh Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie.

Menteri PKP menghadiri CEO Forum Indonesia - Qatar bersama dengan Ketua Satgas Perumahan Hasyim Djojohadikusumo, Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie, dan beberapa pengusaha lainnya.

"Kami siap melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong penyediaan Rumah bagi masyarakat Indonesia dengan Program 3 Juta Rumah. Pemerintah juga telah memberikan kemudahan dan insentif utamanya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," kata Ara.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pembangunan 1 juta unit rumah dengan investor dari Qatar Qilaa International Group Sheikh Abdul Aziz Al Thani untuk pembangunan 1 juta unit rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Adanya investasi dari Qatar ini bukti kepercayaan terhadap Presiden Prabowo dari negara lain yang sangat tinggi. Terimakasih juga atas dukungan kinerja Satuan Tugas (Satgas) Perumahan yang dipimpin Hashim Djojohadikusumo, yang juga berperan dalam hal ini," kata Ara.

Dia mengungkapkan, pembangunan satu juta rumah bersama investor Qatar ini ditargetkan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah.

Untuk investor yang saat ini lebih diprioritaskan untuk pembangunan perumahan di perkotaan.

"Kami juga telah menyiapkan lahan yang baik untuk lokasi pembangunan rumah bagi masyarakat," kata Ara.

Beberapa hal potensi yang dibahas dalam CEO Forum Indonesia - Qatar ini tentunya adalah investasi di sektor perumahan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan, CEO Forum Indonesia - Qatar mendorong investasi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Ara, dengan adanya CEO Forum ini diharapkan mampu mendorong masuknya investasi dari Qatar terkait program perumahan di Indonesia sekaligus mendorong Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

"Beberapa hal potensi yang dibahas dalam CEO Forum Indonesia - Qatar ini tentunya adalah investasi di sektor perumahan," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Ara menyampaikan bahwa kegiatan CEO Forum Indonesia- Qatar tersebut diinisiasi oleh Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie.

Menteri PKP menghadiri CEO Forum Indonesia - Qatar bersama dengan Ketua Satgas Perumahan Hasyim Djojohadikusumo, Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie, dan beberapa pengusaha lainnya.

"Kami siap melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong penyediaan Rumah bagi masyarakat Indonesia dengan Program 3 Juta Rumah. Pemerintah juga telah memberikan kemudahan dan insentif utamanya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," kata Ara.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pembangunan 1 juta unit rumah dengan investor dari Qatar Qilaa International Group Sheikh Abdul Aziz Al Thani untuk pembangunan 1 juta unit rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Adanya investasi dari Qatar ini bukti kepercayaan terhadap Presiden Prabowo dari negara lain yang sangat tinggi. Terimakasih juga atas dukungan kinerja Satuan Tugas (Satgas) Perumahan yang dipimpin Hashim Djojohadikusumo, yang juga berperan dalam hal ini," kata Ara.

Dia mengungkapkan, pembangunan satu juta rumah bersama investor Qatar ini ditargetkan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah.

Untuk investor yang saat ini lebih diprioritaskan untuk pembangunan perumahan di perkotaan.

"Kami juga telah menyiapkan lahan yang baik untuk lokasi pembangunan rumah bagi masyarakat," kata Ara.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025