Jakarta: Mojokerto merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur. Daerah ini rencananya akan dibangun rumah murah untuk rakyat melalui program 3 juta rumah yang diinisiasi oleh pemerintah.

Mojokerto juga dilengkapi dengan akses tol Jombang-Mojokerto yang memiliki peranan penting dalam perekonomian. Hal ini berdampak terhadap perekonomian Jawa Timur yang terus meningkat.

Selain itu, perumahan yang ditawarkan di sini juga banyak pilihan dengan harga bervariasi. Jika kamu ingin mencari tempat tinggal di Mojokerto, berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Mojokerto

Perumahan subsidi di Kabupaten Mojokerto. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Graha Bhinneka Central

Perumahan subsidi ini terletak di Ngingasrembyong, Sooko, Kab. Mojokerto, Jawa Timur dibangun oleh Persada Bhinneka Timur. Ada 45 unit rumah tipe subsidi yang ditawarkan dengan harga Rp130 juta hingga Rp150,5 juta.
Adapun tiga tipe rumah, yakni Deluxe 1, Deluxe 2, dan Deluxe 3. Rumah memiliki luas bangunan 30 meter persegi dengan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup rangka atap menggunakan baja ringan dan penutup atap menggunakan genteng flat beton, dinding hebel 2 dinding. Selain itu, lantai keramik dan pondasi batu kali.

2. Grand Kencana Mojokerto Tahap 4

Perumahan subsidi ini terletak di Kedungmaling, Sooko, Kab. Mojokerto, Jawa Timur dibangun oleh Bangun Griya Insani Sejahtera. Ada 33 unit rumah tipe subsidi seharga Rp150,5 juta hingga Rp166 juta.

Adapun tiga tipe rumah, yakni tipe 30/61, tipe 30, dan tipe 30/61. Rumah memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 61 meter persegi yang dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan galvalum, dinding bata merah, lantai full keramik 40x40, dan pondasi batu kali.

3. Grand Kencana Mojokerto Tahap 3

Perumahan ini terletak di Kedungmaling, Sooko, Kab. Mojokerto, Jawa Timur dibangun oleh Bangun Griya Insani Sejahtera. Perumahan ini memiliki 52 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Rumah dengan tipe 30/60,5 memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60,5 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap rangka galvalum, dinding batu bata diplester, ring balk dan finishing cat. Selain itu, lantai keramik 30x30 dan pondasi batu kali.

4. Bale Bolo Nagari

Perumahan ini terletak di Porwojati, Ngoro, Kab. Mojokerto, Jawa Timur dibangun oleh Bale Bolo Nusantara. Ada 79 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Rumah dengan tipe 30 memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan rangka baja ringan/kayu, atap genteng/spandek, serta dinding pasangan bata, plesteran, acian, dan pengecetan. Selain itu, lantai menggunakan pasangan keramik dan pondasi pasangan batu kali/gunung.

5. Grand Bangsal Residence

Perumahan subsidi ini terletak di Sumbertebu, Bangsal, Kab. Mojokerto, Jawa Timur dibangun oleh Wiss Bangun Persada. Perumahan ini memiliki 33 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Rumah dengan tipe 30/60 memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan baja ringan, dinding batu bata merah diplester finishing cat, lantai keramik 30x30, dan pondasi pasangan batu sungai. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

KOMPAS.com -Kabupaten Mamuju Utara di Sulawesi Barat sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

MAsyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Mamuju Utara:

1. Pamulang Residence: Tipe 36/84

   Terletak di Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, perumahan ini dikembangkan oleh PT Pamulang Jaya Mandiri dengan banderol Rp 146 juta.

   Masing-masing rumah dibangun dengan luas 36/84 meter persegi. Dari total 159 rumah, masih tersedia 85 unit lagi.

2. Pasangkayu Smart City: Tipe 36

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Graha Maja Jaya yang terletak di Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara. Menawarkan 47 rumah dengan harga Rp 146 juta.

   Luas rumah dibangun seukuran 36/90 meter persegi. Hingga saat ini, baru terjual satu unit.

3. Grand Multazam Milenial: Tipe 33/84

   Berlokasi di Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Haji Kamaluddin Utama, dengan banderol Rp 157 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 33/84 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 7 unit dari total 37 rumah yang disediakan.

4. Griya Alam Permai: Tipe Subsidi 36/84

   Perumahan keempat ini terletak di Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, dengan jumlah total 58 unit seharga Rp 157 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/84 meter persegi. Proyek perumahan tyang dikembangkan PT Salihu Mulia Mandiri ini masih menyisakan dua unit lagi.

5. Grand Multazam Milenial Tahap 2: Tipe 36/84

   Di Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, terdapat perumahan sebanyak 32 unit dengan banderol Rp 173 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dibuat seluas 36/84 meter persegi. Proyek yang dikembangkan PT Haji Kamaluddin Utama ini belum terserap pasar.

Anggaran makan bergizi gratis (MBG) telah dipangkas dari Rp15 ribu menjadi Rp10 ribu per anak per hari.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan keputusan itu dibuat usai melihat data keluarga menengah ke bawah rata-rata memiliki tiga hingga empat orang anak.

Dengan begitu, sebenarnya setiap keluarga mendapatkan bantuan makan bergizi gratis Rp30 ribu-Rp40 ribu per hari.

"Sebulan Rp2,7 juta. Kalau ini semua dengan bansos, dan bantuan sosial lainnya, termasuk PKH, saya kira upaya pemerintah mengamankan semua lapisan masyarakat, di antaranya buruh, sudah sangat maksimal saat ini," ujarnya.

Langkah Prabowo ini membuat para orang tua cemas.

Beberapa orang tua siswa menganggap jatah Rp10 ribu per anak per hari untuk penerima manfaat program tersebut masih tak cukup untuk memenuhi gizi.

Anastasya (29), ibu dari satu anak yang masih mengikuti pendidikan anak usia dini (PAUD) di salah satu sekolah di Jakarta ini  menilai anggaran Rp10 ribu per anak per hari untuk MBG justru tak ada gunanya.

Anggaran katanya, tidak cukup untuk memberi makanan bergizi kepada anak. 

Ia menilai jatah makan gratis Rp10 ribu per anak per hari tidak masuk akal.

"Terlebih lagi sekarang harga pangan udah dinaikin. Mau beli apa sih dengan Rp10 ribu? Sedangkan anak untuk memenuhi tumbuh kembangnya wajib ketemu 4 sehat 5 sempurna, protein hewani, sayur, karbo, buah dan susu. Belum lagi anak-anak gizi buruk, butuh asupan vitamin," tegasnya.

"Jadi kalkulasi pemerintah dengan Rp10 ribu itu untuk memenuhi kebutuhan pangan anak dan ibu hamil tentu enggak make sense. Harga satu ikat sayur bayam aja bisa Rp3.000-Rp6.000. Belum protein hewani paling murah katakan telur Rp3.000 per butir, belum berasnya, dan itu cuma untuk sekali makan," jelas Aca.

Menurutnya, dengan uang Rp10 ribu hanya bisa mendapatkan seporsi nasi dengan sayur dan paling mentok mungkin telur. Ia menegaskan tidak mungkin setiap hari anak hanya diberi telur.

Pasalnya, untuk pertumbuhan optimal anak-anak butuh diberikan pengenalan dengan protein hewani lainnya. Menurutnya, semakin banyak pengenalan semakin baik untuk tumbuh kembang anak secara gizi maupun pertumbuhan otak.

Dengan harga pangan naik sekarang, menurut Aca, hitungan untuk jatah makan anak dan ibu hamil sekarang minimal seharusnya di Rp40 ribu-Rp50 ribu per hari.

Senada, Nabila (30), ibu dari dua anak yang salah satunya duduk di bangku taman kanak-kanak pun merasa jatah Rp10 ribu per hari belum bisa memenuhi gizi anaknya.

"Secara pribadi dengan uang Rp10 ribu itu tumbuh kembang anak belum bisa terpenuhi, apalagi anak-anak butuh asupan gizi yang cukup untuk bisa tumbuh kembang dengan optimal," ujar dia.

Menurut Nabila, dengan Rp10 ribu per porsi mungkin bisa cukup untuk membuat menu bergizi lengkap, namun tetap belum menjamin kebutuhan gizi harian setiap anak terpenuhi.

Apalagi, lanjutnya, pastinya masih ada biaya untuk pengolahan atau catering makanan. Ia mempertanyakan apakan uang Rp10 ribu saja bisa menutupi biaya bahan dan lain-lainnya itu.

Ia mengakui bahwa uang Rp10 ribu bisa membuat anak mendapatkan makanan dengan porsi sederhana, seperti karbohidrat, protein seperti telur, tahu tempe, sayur dan buah. Namun, ia menegaskan seharusnya jatah makan ini bisa ditingkatkan lagi.

"Tapi ya harusnya untuk jatah makan Rp10 ribu itu bisa ditingkatkan lagi anggarannya sih, supaya bisa kasih makanan yang sehat dengan gizi yang seimbang," ujarnya

Di sisi lain, Laily (34) dengan dua yang salah satunya duduk di kelas 1 SD berpendapat jatah Rp10 ribu per hari masih bisa mencukupi dengan lauk pauk yang tepat.

Ia berkata Rp10 ribu per porsi masih bisa memenuhi gizi anak dalam tumbuh kembangnya, dan tentu akan membantu kalangan menengah ke bawah.

"Untuk menengah ke bawah ya, contohnya anak-anak yang bersekolah di SD negeri yang ibu bapaknya buruh atau ekonominya terbatas, yang pendapatannya sangat minim," imbuh Laily.

Menurutnya, bantuan Rp10 ribu per porsi MBG akan sangat membantu para keluarga di kalangan menengah ke bawah, asalkan tepat sasaran hanya untuk penerima yang membutuhkan.

Laily menilai gizi anak bisa terpenuhi dengan adanya karbohidrat, protein hewani, protein nabati dan aneka sayuran yang menurutnya bisa mencukupi dengan Rp10 ribu saja dibandingkan dengan camilan tak sehat lainnya.

"Dibanding mereka pas jam istirahat makannya cireng, gulali, seblak. Tentu makanan bergizi dari pemerintah sangat membantu untuk tumbuh kembang mereka," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendukung Astacita pemerintahan Prabowo-Gibran melalui sektor perumahan.

"Sesuai dengan visi misi Presiden, kegiatan perumahan dan permukiman mendukung tiga Asta Cita, khususnya melanjutkan pengembangan infrastruktur, membangun dari desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, serta memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara di Jakarta, Rabu.

Ara mengatakan dari 17 prioritas program Presiden, Kementerian PKP mendukung program prioritas ke 13, yaitu menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan dan rakyat yang membutuhkan.

"Adapun dari 8 program hasil terbaik, Kementerian PKP mendukung melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai, dan menyediakan rumah bersanitasi untuk yang membutuhkan," ujarnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tahun anggaran 2025 mendatang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan untuk Program 3 Juta Rumah sebesar Rp5,27 triliun. Anggaran tersebut disetujui dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI.

Ara mengatakan, anggaran Kementerian PKP bersumber dari pembagian alokasi anggaran Kementerian PUPR dimana alokasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp116,22 triliun.

"Sesuai dengan hasil kesepakatan antara Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri PKP yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 14 November 2024, disepakati bahwa dari total pagu anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp116,22 triliun, kemudian dibagi menjadi pagu Kementerian PU Rp 110,96 triliun dan pagu Kementerian PKP Rp 5,27 triliun," katanya.

Dirinya menjelaskan alokasi anggaran Kementerian PKP tersebut akan diperuntukkan bagi 6 struktur eselon 1, yaitu Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal (Itjen), Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko serta ditambah oleh 4 staf ahli eselon 1B.

"Adapun rincian eselon Kementerian PKP sebagai berikut. Sekjen sebesar Rp359 miliar, Itjen Rp9 miliar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman Rp212 miliar, Ditjen Perumahan Perdesaan Rp908 miliar, Ditjen Perumahan Perkotaan Rp 3,707 triliun, Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Rp78 miliar," kata Ara.

Dia menambahkan, Kementerian PKP juga akan mendapat alokasi anggaran untuk pembiayaan perumahan dari Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp35,49 triliun untuk program pembiayaan perumahan sebanyak 234.200 unit yang rinciannya untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 220.000 unit, alokasi Tapera untuk 14.200 unit, alokasi subsidi selisih bunga (SSB) dan alokasi subsidi bantuan uang muka (SBUM).

Ara berharap dengan minimnya alokasi anggaran yang ada tidak menurunkan semangat dari Kementerian PKP dan mitra kerja di bidang perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com -Kabupaten Mamuju di Sulawesi Barat sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Mamuju:

1. Puri Pesona Zarindah Tahap 5: Tipe 36/72

   Terletak di Simboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju, perumahan ini dikembangkan oleh PT Mitra Zarindah dengan patokan harga Rp 146 juta.

   Masing-masing rumah dibangun dengan luas 36/72 meter persegi. Dari total 319 rumah, masih menyisakan 57 unit lagi.

2. Puri Mutiara 3 Mamuju: Tipe Standar

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Banuanta Pratama yang terletak di Mamuju, Kabupaten Mamuju. Menawarkan 77 rumah dengan harga Rp 146 juta.

   Luas bangunan dibuat seukuran 36/84 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 76 unit, dan tersisa 1 rumah lagi.

3. Eka Rahayu City: Tipe 36/81

   Berlokasi di Mamuju, Kabupaten Mamuju, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Malaqbiq Perkasa Utama, dengan banderol Rp 147 juta.

   Tiap-tiap unit dibangun seluas 36/81 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 294 rumah dari total 308 unit.

4. Bukit Nur Rafiah Iii: Tipe 36/72

   Perumahan keempat ini terletak di Mamuju, Kabupaten Mamuju, dibanderol dengan harga Rp 156 juta per unit.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/72 meter persegi. Proyek perumahan yang dikembangkan oleh PT Magfirah Jaya Mamuju ini masih menyisakan 24 unit lagi.

5. Bumi Salupangi Sejahtera: Tipe 36/72

   Di Simboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju, terdapat perumahan dengan banderol Rp 156 juta per unit.

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 26/72 meter persegi. PT Bumi Karya Rezeki masih memasarkan sisa 16 unit lagi.

Jakarta: Jambi merupakan ibu kota Provinsi yang berada di pulau Sumatera. Daerah ini menjadi incaran pengembang untuk membangun rumah.

Jika kamu sedang mencari tempat tinggal di Jambi, berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Jambi

1. 7 Arumba III

Perumahan subsidi ini terletak di Kenali Asam Bawah, Kota Baru, Kota Jambi, Jambi dibangun oleh Tujuh Dasar Utama. Ada 20 unit rumah tipe subsidi yang ditawarkan dengan harga Rp166 juta.

Rumah dengan tipe 36/98 memiliki luas bangunan 36 meter persegi dengan luas lahan 98 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.
Spesifikasi rumah mencakup atap menggunakan baja ringan, dinding bata ringan plester aci, lantai keramik 40x40 cm, serta pondasi batu bata slof bertulang (besi 10).

2. Aqirah Land

Perumahan subsidi ini terletak di Bagan Pete, Alam Barajo, Kota Jambi, Jambi dibangun oleh Aqirah Land Development. Ada 89 unit rumah tipe subsidi seharga Rp162 juta.

Rumah dengan tipe 36 memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 105 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan baja ringan dan genteng metal, serta dinding batu bata dan finish cat. Selain itu, lantai full keramik 40x40, serta pondasi batu dan beton bertulang.

3. Kedaton Kalingga

Perumahan ini terletak di Kenali Asam Bawah, Kota Baru, Kota Jambi, Jambi dibangun oleh Jingga Dirga Puspita. Perumahan ini memiliki 25 unit tipe subsidi dengan harga Rp16,6 juta.

Rumah dengan tipe 36 subsidi dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 96 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap baja, dinding batu bata, lantai keramik, serta pondasi batu betulang.

4. Grand La City

Perumahan ini terletak di Lingkar Selatan, Paal Merah, Kota Jambi, Jambi dibangun oleh Kawidla Lestari. Ada 41 unit tipe subsidi dengan harga Rp130 juta.

Rumah dengan tipe 36 memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 110 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan kayu kelas II Metal Mulya Roof, dinding plaster dan plamir serta finishing cat luar, lantai menggunakan semen aci halus atau semen PC, serta pondasi batu bata besi 10.

5. Villa Bhayangkara Asri

Perumahan subsidi ini terletak di Kenali Asam Bawah, Kota Baru, Kota Jambi, Jambi dibangun oleh Bangun Raya Land. Perumahan ini memiliki 50 unit tipe subsidi dengan harga Rp130 juta hingga Rp150 juta.

Terdapat tiga jenis rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 104 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan rangka baja, dinding batu bata, lantai keramik, dan pondasi batu bata (sloof bertulang). (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendukung Astacita pemerintahan Prabowo-Gibran melalui sektor perumahan.

"Sesuai dengan visi misi Presiden, kegiatan perumahan dan permukiman mendukung tiga Asta Cita, khususnya melanjutkan pengembangan infrastruktur, membangun dari desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, serta memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara di Jakarta, Rabu.

Ara mengatakan dari 17 prioritas program Presiden, Kementerian PKP mendukung program prioritas ke 13, yaitu menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan dan rakyat yang membutuhkan.

"Adapun dari 8 program hasil terbaik, Kementerian PKP mendukung melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai, dan menyediakan rumah bersanitasi untuk yang membutuhkan," ujarnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tahun anggaran 2025 mendatang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan untuk Program 3 Juta Rumah sebesar Rp5,27 triliun. Anggaran tersebut disetujui dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI.

Ara mengatakan, anggaran Kementerian PKP bersumber dari pembagian alokasi anggaran Kementerian PUPR dimana alokasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp116,22 triliun.

"Sesuai dengan hasil kesepakatan antara Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri PKP yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 14 November 2024, disepakati bahwa dari total pagu anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp116,22 triliun, kemudian dibagi menjadi pagu Kementerian PU Rp 110,96 triliun dan pagu Kementerian PKP Rp 5,27 triliun," katanya.

Dirinya menjelaskan alokasi anggaran Kementerian PKP tersebut akan diperuntukkan bagi 6 struktur eselon 1, yaitu Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal (Itjen), Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko serta ditambah oleh 4 staf ahli eselon 1B.

"Adapun rincian eselon Kementerian PKP sebagai berikut. Sekjen sebesar Rp359 miliar, Itjen Rp9 miliar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman Rp212 miliar, Ditjen Perumahan Perdesaan Rp908 miliar, Ditjen Perumahan Perkotaan Rp 3,707 triliun, Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Rp78 miliar," kata Ara.

Dia menambahkan, Kementerian PKP juga akan mendapat alokasi anggaran untuk pembiayaan perumahan dari Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp35,49 triliun untuk program pembiayaan perumahan sebanyak 234.200 unit yang rinciannya untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 220.000 unit, alokasi Tapera untuk 14.200 unit, alokasi subsidi selisih bunga (SSB) dan alokasi subsidi bantuan uang muka (SBUM).

Ara berharap dengan minimnya alokasi anggaran yang ada tidak menurunkan semangat dari Kementerian PKP dan mitra kerja di bidang perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendukung Astacita pemerintahan Prabowo-Gibran melalui sektor perumahan.

"Sesuai dengan visi misi Presiden, kegiatan perumahan dan permukiman mendukung tiga Asta Cita, khususnya melanjutkan pengembangan infrastruktur, membangun dari desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, serta memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara di Jakarta, Rabu.

Ara mengatakan dari 17 prioritas program Presiden, Kementerian PKP mendukung program prioritas ke 13, yaitu menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan dan rakyat yang membutuhkan.

"Adapun dari 8 program hasil terbaik, Kementerian PKP mendukung melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai, dan menyediakan rumah bersanitasi untuk yang membutuhkan," ujarnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tahun anggaran 2025 mendatang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan untuk Program 3 Juta Rumah sebesar Rp5,27 triliun. Anggaran tersebut disetujui dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI.

Ara mengatakan, anggaran Kementerian PKP bersumber dari pembagian alokasi anggaran Kementerian PUPR dimana alokasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp116,22 triliun.

"Sesuai dengan hasil kesepakatan antara Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri PKP yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 14 November 2024, disepakati bahwa dari total pagu anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp116,22 triliun, kemudian dibagi menjadi pagu Kementerian PU Rp 110,96 triliun dan pagu Kementerian PKP Rp 5,27 triliun," katanya.

Dirinya menjelaskan alokasi anggaran Kementerian PKP tersebut akan diperuntukkan bagi 6 struktur eselon 1, yaitu Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal (Itjen), Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko serta ditambah oleh 4 staf ahli eselon 1B.

"Adapun rincian eselon Kementerian PKP sebagai berikut. Sekjen sebesar Rp359 miliar, Itjen Rp9 miliar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman Rp212 miliar, Ditjen Perumahan Perdesaan Rp908 miliar, Ditjen Perumahan Perkotaan Rp 3,707 triliun, Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Rp78 miliar," kata Ara.

Dia menambahkan, Kementerian PKP juga akan mendapat alokasi anggaran untuk pembiayaan perumahan dari Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp35,49 triliun untuk program pembiayaan perumahan sebanyak 234.200 unit yang rinciannya untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 220.000 unit, alokasi Tapera untuk 14.200 unit, alokasi subsidi selisih bunga (SSB) dan alokasi subsidi bantuan uang muka (SBUM).

Ara berharap dengan minimnya alokasi anggaran yang ada tidak menurunkan semangat dari Kementerian PKP dan mitra kerja di bidang perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendukung Astacita pemerintahan Prabowo-Gibran melalui sektor perumahan.

"Sesuai dengan visi misi Presiden, kegiatan perumahan dan permukiman mendukung tiga Asta Cita, khususnya melanjutkan pengembangan infrastruktur, membangun dari desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, serta memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara di Jakarta, Rabu.

Ara mengatakan dari 17 prioritas program Presiden, Kementerian PKP mendukung program prioritas ke 13, yaitu menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan dan rakyat yang membutuhkan.

"Adapun dari 8 program hasil terbaik, Kementerian PKP mendukung melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai, dan menyediakan rumah bersanitasi untuk yang membutuhkan," ujarnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tahun anggaran 2025 mendatang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan untuk Program 3 Juta Rumah sebesar Rp5,27 triliun. Anggaran tersebut disetujui dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI.

Ara mengatakan, anggaran Kementerian PKP bersumber dari pembagian alokasi anggaran Kementerian PUPR dimana alokasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp116,22 triliun.

"Sesuai dengan hasil kesepakatan antara Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri PKP yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 14 November 2024, disepakati bahwa dari total pagu anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp116,22 triliun, kemudian dibagi menjadi pagu Kementerian PU Rp 110,96 triliun dan pagu Kementerian PKP Rp 5,27 triliun," katanya.

Dirinya menjelaskan alokasi anggaran Kementerian PKP tersebut akan diperuntukkan bagi 6 struktur eselon 1, yaitu Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal (Itjen), Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko serta ditambah oleh 4 staf ahli eselon 1B.

"Adapun rincian eselon Kementerian PKP sebagai berikut. Sekjen sebesar Rp359 miliar, Itjen Rp9 miliar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman Rp212 miliar, Ditjen Perumahan Perdesaan Rp908 miliar, Ditjen Perumahan Perkotaan Rp 3,707 triliun, Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Rp78 miliar," kata Ara.

Dia menambahkan, Kementerian PKP juga akan mendapat alokasi anggaran untuk pembiayaan perumahan dari Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp35,49 triliun untuk program pembiayaan perumahan sebanyak 234.200 unit yang rinciannya untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 220.000 unit, alokasi Tapera untuk 14.200 unit, alokasi subsidi selisih bunga (SSB) dan alokasi subsidi bantuan uang muka (SBUM).

Ara berharap dengan minimnya alokasi anggaran yang ada tidak menurunkan semangat dari Kementerian PKP dan mitra kerja di bidang perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendukung Astacita pemerintahan Prabowo-Gibran melalui sektor perumahan.

"Sesuai dengan visi misi Presiden, kegiatan perumahan dan permukiman mendukung tiga Asta Cita, khususnya melanjutkan pengembangan infrastruktur, membangun dari desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, serta memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara di Jakarta, Rabu.

Ara mengatakan dari 17 prioritas program Presiden, Kementerian PKP mendukung program prioritas ke 13, yaitu menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan dan rakyat yang membutuhkan.

"Adapun dari 8 program hasil terbaik, Kementerian PKP mendukung melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai, dan menyediakan rumah bersanitasi untuk yang membutuhkan," ujarnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tahun anggaran 2025 mendatang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan untuk Program 3 Juta Rumah sebesar Rp5,27 triliun. Anggaran tersebut disetujui dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI.

Ara mengatakan, anggaran Kementerian PKP bersumber dari pembagian alokasi anggaran Kementerian PUPR dimana alokasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp116,22 triliun.

"Sesuai dengan hasil kesepakatan antara Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri PKP yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 14 November 2024, disepakati bahwa dari total pagu anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp116,22 triliun, kemudian dibagi menjadi pagu Kementerian PU Rp 110,96 triliun dan pagu Kementerian PKP Rp 5,27 triliun," katanya.

Dirinya menjelaskan alokasi anggaran Kementerian PKP tersebut akan diperuntukkan bagi 6 struktur eselon 1, yaitu Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal (Itjen), Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko serta ditambah oleh 4 staf ahli eselon 1B.

"Adapun rincian eselon Kementerian PKP sebagai berikut. Sekjen sebesar Rp359 miliar, Itjen Rp9 miliar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman Rp212 miliar, Ditjen Perumahan Perdesaan Rp908 miliar, Ditjen Perumahan Perkotaan Rp 3,707 triliun, Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Rp78 miliar," kata Ara.

Dia menambahkan, Kementerian PKP juga akan mendapat alokasi anggaran untuk pembiayaan perumahan dari Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp35,49 triliun untuk program pembiayaan perumahan sebanyak 234.200 unit yang rinciannya untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 220.000 unit, alokasi Tapera untuk 14.200 unit, alokasi subsidi selisih bunga (SSB) dan alokasi subsidi bantuan uang muka (SBUM).

Ara berharap dengan minimnya alokasi anggaran yang ada tidak menurunkan semangat dari Kementerian PKP dan mitra kerja di bidang perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendukung Astacita pemerintahan Prabowo-Gibran melalui sektor perumahan.

"Sesuai dengan visi misi Presiden, kegiatan perumahan dan permukiman mendukung tiga Asta Cita, khususnya melanjutkan pengembangan infrastruktur, membangun dari desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, serta memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara di Jakarta, Rabu.

Ara mengatakan dari 17 prioritas program Presiden, Kementerian PKP mendukung program prioritas ke 13, yaitu menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan dan rakyat yang membutuhkan.

"Adapun dari 8 program hasil terbaik, Kementerian PKP mendukung melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai, dan menyediakan rumah bersanitasi untuk yang membutuhkan," ujarnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tahun anggaran 2025 mendatang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan untuk Program 3 Juta Rumah sebesar Rp5,27 triliun. Anggaran tersebut disetujui dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI.

Ara mengatakan, anggaran Kementerian PKP bersumber dari pembagian alokasi anggaran Kementerian PUPR dimana alokasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp116,22 triliun.

"Sesuai dengan hasil kesepakatan antara Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri PKP yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 14 November 2024, disepakati bahwa dari total pagu anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp116,22 triliun, kemudian dibagi menjadi pagu Kementerian PU Rp 110,96 triliun dan pagu Kementerian PKP Rp 5,27 triliun," katanya.

Dirinya menjelaskan alokasi anggaran Kementerian PKP tersebut akan diperuntukkan bagi 6 struktur eselon 1, yaitu Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal (Itjen), Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko serta ditambah oleh 4 staf ahli eselon 1B.

"Adapun rincian eselon Kementerian PKP sebagai berikut. Sekjen sebesar Rp359 miliar, Itjen Rp9 miliar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman Rp212 miliar, Ditjen Perumahan Perdesaan Rp908 miliar, Ditjen Perumahan Perkotaan Rp 3,707 triliun, Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Rp78 miliar," kata Ara.

Dia menambahkan, Kementerian PKP juga akan mendapat alokasi anggaran untuk pembiayaan perumahan dari Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp35,49 triliun untuk program pembiayaan perumahan sebanyak 234.200 unit yang rinciannya untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 220.000 unit, alokasi Tapera untuk 14.200 unit, alokasi subsidi selisih bunga (SSB) dan alokasi subsidi bantuan uang muka (SBUM).

Ara berharap dengan minimnya alokasi anggaran yang ada tidak menurunkan semangat dari Kementerian PKP dan mitra kerja di bidang perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendukung Astacita pemerintahan Prabowo-Gibran melalui sektor perumahan.

"Sesuai dengan visi misi Presiden, kegiatan perumahan dan permukiman mendukung tiga Asta Cita, khususnya melanjutkan pengembangan infrastruktur, membangun dari desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, serta memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara di Jakarta, Rabu.

Ara mengatakan dari 17 prioritas program Presiden, Kementerian PKP mendukung program prioritas ke 13, yaitu menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan dan rakyat yang membutuhkan.

"Adapun dari 8 program hasil terbaik, Kementerian PKP mendukung melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai, dan menyediakan rumah bersanitasi untuk yang membutuhkan," ujarnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tahun anggaran 2025 mendatang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan untuk Program 3 Juta Rumah sebesar Rp5,27 triliun. Anggaran tersebut disetujui dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI.

Ara mengatakan, anggaran Kementerian PKP bersumber dari pembagian alokasi anggaran Kementerian PUPR dimana alokasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp116,22 triliun.

"Sesuai dengan hasil kesepakatan antara Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri PKP yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 14 November 2024, disepakati bahwa dari total pagu anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp116,22 triliun, kemudian dibagi menjadi pagu Kementerian PU Rp 110,96 triliun dan pagu Kementerian PKP Rp 5,27 triliun," katanya.

Dirinya menjelaskan alokasi anggaran Kementerian PKP tersebut akan diperuntukkan bagi 6 struktur eselon 1, yaitu Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal (Itjen), Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko serta ditambah oleh 4 staf ahli eselon 1B.

"Adapun rincian eselon Kementerian PKP sebagai berikut. Sekjen sebesar Rp359 miliar, Itjen Rp9 miliar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman Rp212 miliar, Ditjen Perumahan Perdesaan Rp908 miliar, Ditjen Perumahan Perkotaan Rp 3,707 triliun, Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Rp78 miliar," kata Ara.

Dia menambahkan, Kementerian PKP juga akan mendapat alokasi anggaran untuk pembiayaan perumahan dari Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp35,49 triliun untuk program pembiayaan perumahan sebanyak 234.200 unit yang rinciannya untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 220.000 unit, alokasi Tapera untuk 14.200 unit, alokasi subsidi selisih bunga (SSB) dan alokasi subsidi bantuan uang muka (SBUM).

Ara berharap dengan minimnya alokasi anggaran yang ada tidak menurunkan semangat dari Kementerian PKP dan mitra kerja di bidang perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.