JAKARTA, investor.id – PT Infiniti Triniti Jaya atau Infiniti Realty, pengembang Perumahan Mulia Gading Kencana (MGK) Serang menyampaikan komitmen untuk memastikan legalitas kepemilikan tanah konsumen yang membeli unit rumah di MGK.

Direktur Utama Infiniti Realty, Samuel S. Huang mengatakan saat ini semua pembeli atau penghuni rumah subsidi di MGK, baik yang akad kredit beberapa bulan lalu maupun yang baru akad kredit pada Februari 2025, seluruh alas hak atas tanahnya telah dipecah sertifikat dan sedang proses balik nama di notaris.

“Pada kesempatan ini, kami ingin memastikan bahwa setiap pembeli rumah di MGK bisa merasa tenang karena sertifikat tanah mereka sudah pecah, sudah aman dan dalam waktu 3-6 bulan ke depan sudah balik kepemilikan atas nama mereka (pembeli) masing-masing,” kata Samuel dalam keterangan rilisnya dikutip di Jakarta, Sabtu (15/3/2025).

Selain memastikan legalitas tanah, Samuel juga menyampaikan rasa syukur, karena di tengah curah hujan yang cukup tinggi di Jakarta dan sekitarnya beberapa waktu lalu, Perumahan MGK terbukti tidak mengalami banjir. Hal itu karena manajemen MGK dan para penghuni selalu kompak bekerjasama untuk membersihkan sampah dan tidak membuang sampah sembarang di selokan.

Sementara itu, untuk memotivasi para kontraktor di Perumahan MGK agar terus membangun dengan kualitas terbaik, pada kesempatan yang sama Infiniti Realty juga memberikan penghargaan kepada sejumlah kontraktor terbaik sebagai bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kualitas bangunan.

“Kami berikan penghargaan ini karena merekalah (kontraktor) yang telah membangun rumah dan kawasan berkualitas ini sehingga MGK dinobatkan menjadi perumahan subsidi terbaik se- Indonesia,” kata Samuel.

Perumahan MGK memperoleh pengakuan sebagai perumahan subsidi terbaik di Indonesia untuk kategori Rumah Subsidi Platinum (predikat tertinggi) pada FIABCI Indonesia-REI Excellence Awards 2024. FIABCI adalah federasi realestat se- dunia dengan anggota lebih dari 72 negara. Selain kategori Platinum, 4 perumahan subsidi lain menerima predikat Gold, dan 3 perumahan meraih predikat Silver.

Sementara itu Infiniti Realty bersama dengan tim Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Grup-1 Banten kembali mengadakan pembagian ratusan bantuan sosial (bansos) sembako kepada warga sekitar perumahan tersebut, pada Sabtu (15/3).

Kegiatan ini dilanjutkan dengan buka puasa bersama dan dihadiri lebih dari 300 orang undangan, termasuk penghuni dan warga sekitar Perumahan MGK.

Pihak Kopassus sangat menghargai acara kebersamaan dengan masyarakat seperti ini. “Saya melihat acara pembagian sembako ini sebagai suatu kolaborasi yang sangat baik antara pengembang, perbankan dan TNI,” kata Lettu Inf Ari Sabdono, perwakilan dari Batalyon 11 Kopassus Grup-1 Banten.

Turut hadir pada kegiatan sosial itu dua pimpinan cabang Bank Tabungan Negara (BTN) yakni Khusnudin, Kepala KCP BTN Serang Kota dan Rizky Ramadhani, Kepala KCP UIN Serang.

“Perumahan MGK dibangun dengan cukup baik, berkualitas dan juga tidak banjir sesuai arahan Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. Jadi semua penghuni mesti menjaga lingkungan yang baik ini dan tidak diperkenankan untuk mengalihkan kepemilikan atau merenovasi minimal 5 tahun ke depan,” ujar Khusnudin.

Samuel mengatakan pembagian bantuan sosial berupa sembako ini rutin dilakukan perusahaan terutama pada bulan suci Ramadan sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat sekitar yang sedang menjalankan ibadah puasa.

Seperti halnya di tahun-tahun sebelumnya, tahun ini pembagian sembako dan buka puasa bersama dilaksanakan bersama dengan Keluarga Besar Kopassus Grup-1 Banten yang bermarkas di Serang.

“Kami merasa bersyukur karena bersama Kopassus Grup-1 Banten, MGK bisa adakan acara pembagian sembako kepada warga MGK dan yang di sekitar perumahan MGK. Semoga ini dapat menjadi berkah dan kebersamaan di bulan Ramadhan,” ujar Samuel.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap meluncurkan layanan pengaduan di bidang perumahan bagi masyarakat.

"Sebentar lagi kita akan meluncurkan, kalau di luar negeri ada yang namanya layanan pengaduan 911, kita akan buat layanan pengaduan di bidang perumahan," ujar Ara di Legok, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu.

Pembentukan layanan pengaduan tersebut dilatarbelakangi oleh tingginya pengaduan di bidang perumahan dari masyarakat.

"Contohnya apa yang dijanjikan pengembang tidak sesuai dengan apa yang diberikan kepada konsumen. Ini akan kita tindaklanjuti, karena kita juga diminta membuat pelayanan publik yang baik," tambahnya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan akan melibatkan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk menjamin hak konsumen di sektor perumahan terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang membeli rumah subsidi.

Menurut dia, kepentingan rakyat adalah yang utama. Pemerintah ingin rakyat mendapatkan kualitas rumah yang baik hal itu tentunya dimulai dengan memastikan pengembang yang benar dan bermanfaat.

Ara meminta kepada BPKN untuk segera menyiapkan draf nota kesepahaman untuk kelanjutan rencana kerja sama, terutama dalam hal menangani pengaduan konsumen di sektor perumahan.

Dengan adanya hal tersebut dapat memberi efek jera kepada para pengembang perumahan yang tidak berkomitmen memberikan kualitas dalam membangun rumah bagi rakyat.

Ara mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir, tim Kementerian PKP yang dipimpin Eselon I telah turun ke lapangan untuk mengecek kualitas rumah subsidi dan menemukan beberapa pengembang yang tidak berkomitmen memberikan kualitas baik dari segi bangunan, ketersediaan air, dan fasilitas umum lainnya.

Oleh karena itu, Kementerian PKP telah mengirim surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar dapat melakukan audit dengan tujuan tertentu.

Sementara itu, Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Muhammad Mufti Mubarok menyambut baik rencana kerja sama tersebut dan menyatakan berkomitmen untuk membantu konsumen di sektor perumahan mendapatkan hak-haknya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap meluncurkan layanan pengaduan di bidang perumahan bagi masyarakat.

"Sebentar lagi kita akan meluncurkan, kalau di luar negeri ada yang namanya layanan pengaduan 911, kita akan buat layanan pengaduan di bidang perumahan," ujar Ara di Legok, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu.

Pembentukan layanan pengaduan tersebut dilatarbelakangi oleh tingginya pengaduan di bidang perumahan dari masyarakat.

"Contohnya apa yang dijanjikan pengembang tidak sesuai dengan apa yang diberikan kepada konsumen. Ini akan kita tindaklanjuti, karena kita juga diminta membuat pelayanan publik yang baik," tambahnya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan akan melibatkan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk menjamin hak konsumen di sektor perumahan terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang membeli rumah subsidi.

Menurut dia, kepentingan rakyat adalah yang utama. Pemerintah ingin rakyat mendapatkan kualitas rumah yang baik hal itu tentunya dimulai dengan memastikan pengembang yang benar dan bermanfaat.

Ara meminta kepada BPKN untuk segera menyiapkan draf nota kesepahaman untuk kelanjutan rencana kerja sama, terutama dalam hal menangani pengaduan konsumen di sektor perumahan.

Dengan adanya hal tersebut dapat memberi efek jera kepada para pengembang perumahan yang tidak berkomitmen memberikan kualitas dalam membangun rumah bagi rakyat.

Ara mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir, tim Kementerian PKP yang dipimpin Eselon I telah turun ke lapangan untuk mengecek kualitas rumah subsidi dan menemukan beberapa pengembang yang tidak berkomitmen memberikan kualitas baik dari segi bangunan, ketersediaan air, dan fasilitas umum lainnya.

Oleh karena itu, Kementerian PKP telah mengirim surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar dapat melakukan audit dengan tujuan tertentu.

Sementara itu, Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Muhammad Mufti Mubarok menyambut baik rencana kerja sama tersebut dan menyatakan berkomitmen untuk membantu konsumen di sektor perumahan mendapatkan hak-haknya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap meluncurkan layanan pengaduan di bidang perumahan bagi masyarakat.

"Sebentar lagi kita akan meluncurkan, kalau di luar negeri ada yang namanya layanan pengaduan 911, kita akan buat layanan pengaduan di bidang perumahan," ujar Ara di Legok, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu.

Pembentukan layanan pengaduan tersebut dilatarbelakangi oleh tingginya pengaduan di bidang perumahan dari masyarakat.

"Contohnya apa yang dijanjikan pengembang tidak sesuai dengan apa yang diberikan kepada konsumen. Ini akan kita tindaklanjuti, karena kita juga diminta membuat pelayanan publik yang baik," tambahnya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan akan melibatkan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk menjamin hak konsumen di sektor perumahan terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang membeli rumah subsidi.

Menurut dia, kepentingan rakyat adalah yang utama. Pemerintah ingin rakyat mendapatkan kualitas rumah yang baik hal itu tentunya dimulai dengan memastikan pengembang yang benar dan bermanfaat.

Ara meminta kepada BPKN untuk segera menyiapkan draf nota kesepahaman untuk kelanjutan rencana kerja sama, terutama dalam hal menangani pengaduan konsumen di sektor perumahan.

Dengan adanya hal tersebut dapat memberi efek jera kepada para pengembang perumahan yang tidak berkomitmen memberikan kualitas dalam membangun rumah bagi rakyat.

Ara mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir, tim Kementerian PKP yang dipimpin Eselon I telah turun ke lapangan untuk mengecek kualitas rumah subsidi dan menemukan beberapa pengembang yang tidak berkomitmen memberikan kualitas baik dari segi bangunan, ketersediaan air, dan fasilitas umum lainnya.

Oleh karena itu, Kementerian PKP telah mengirim surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar dapat melakukan audit dengan tujuan tertentu.

Sementara itu, Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Muhammad Mufti Mubarok menyambut baik rencana kerja sama tersebut dan menyatakan berkomitmen untuk membantu konsumen di sektor perumahan mendapatkan hak-haknya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap meluncurkan layanan pengaduan di bidang perumahan bagi masyarakat.

"Sebentar lagi kita akan meluncurkan, kalau di luar negeri ada yang namanya layanan pengaduan 911, kita akan buat layanan pengaduan di bidang perumahan," ujar Ara di Legok, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu.

Pembentukan layanan pengaduan tersebut dilatarbelakangi oleh tingginya pengaduan di bidang perumahan dari masyarakat.

"Contohnya apa yang dijanjikan pengembang tidak sesuai dengan apa yang diberikan kepada konsumen. Ini akan kita tindaklanjuti, karena kita juga diminta membuat pelayanan publik yang baik," tambahnya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan akan melibatkan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk menjamin hak konsumen di sektor perumahan terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang membeli rumah subsidi.

Menurut dia, kepentingan rakyat adalah yang utama. Pemerintah ingin rakyat mendapatkan kualitas rumah yang baik hal itu tentunya dimulai dengan memastikan pengembang yang benar dan bermanfaat.

Ara meminta kepada BPKN untuk segera menyiapkan draf nota kesepahaman untuk kelanjutan rencana kerja sama, terutama dalam hal menangani pengaduan konsumen di sektor perumahan.

Dengan adanya hal tersebut dapat memberi efek jera kepada para pengembang perumahan yang tidak berkomitmen memberikan kualitas dalam membangun rumah bagi rakyat.

Ara mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir, tim Kementerian PKP yang dipimpin Eselon I telah turun ke lapangan untuk mengecek kualitas rumah subsidi dan menemukan beberapa pengembang yang tidak berkomitmen memberikan kualitas baik dari segi bangunan, ketersediaan air, dan fasilitas umum lainnya.

Oleh karena itu, Kementerian PKP telah mengirim surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar dapat melakukan audit dengan tujuan tertentu.

Sementara itu, Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Muhammad Mufti Mubarok menyambut baik rencana kerja sama tersebut dan menyatakan berkomitmen untuk membantu konsumen di sektor perumahan mendapatkan hak-haknya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan konsep desain rumah Lippo Group cocok untuk rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ara meminta agar desain rumah Lippo Group bisa dijadikan contoh bagi pengembang rumah bersubsidi yang ingin membangun hunian di lahan terbatas namun memiliki desain menarik.

"Jadi izin, saya sekarang sebagai pemerintah sehingga kepentingan negara dan rakyat nomer satu. Jadi desain-desain ini kalau bagus, boleh tidak saya gunakan buat masyarakat berpenghasilan rendah," ujarnya di Legok, Kabupaten Tangerang pada Sabtu.

Pertanyaan yang disampaikan Menteri PKP tersebut pun dijawab langsung oleh CEO Lippo Group James Riady. Menurutnya program pembangunan rumah sangat penting untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Sangat boleh!. Kita kagum keinginan Pak Presiden Prabowo, untuk memajukan bangsa, mensukseskan bangsa melalui bahwa tidak ada orang yang di bawah garis kemiskinan dan program besar ini adalah program perumahan," kata James Riady.

Menurut Ara, dengan adanya desain rumah yang menarik di atas lahan yang terbatas serta kawasan lingkungan perumahan yang tertata dengan baik, diharapkan mampu menjadi hunian yang nyaman bagi masyarakat termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ingin masyarakat Indonesia dapat memiliki hunian yang layak dan sehat sehingga semakin berkualitas hidupnya.

Menurut dia, Program 3 Juta Rumah merupakan perjuangan bersama untuk membangun rumah bagi rakyat sehingga membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak.

Kolaborasi juga dibutuhkan dalam penyediaan lahan bagi pembangunan rumah rakyat serta pembiayaan perumahan yang meringankan masyarakat.

Dia juga menyampaikan bahwa upaya membangun rumah bagi rakyat merupakan perjuangan yang harus dicapai dengan semangat kebersamaan dan gotong royong dari seluruh pemangku kepentingan terkait.

Kabupaten Tangerang, Banten (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan mengusulkan skema-skema baru di luar Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam rangka membantu masyarakat untuk mendapatkan hunian terjangkau dan berkualitas.

"Kalau diperlukan, saya akan mengusulkan skema-skema baru di luar FLPP. Dengan harga lebih murah dari FLPP. Tentu mungkin tanahnya, bangunannya lebih kecil. Tapi desainnya yang menarik," kata Ara di Legok, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu.

Kementerian PKP, lanjutnya, saat ini sedang berupaya mencari skema-skema (scheme) pembiayaan dan desain-desain rumah yang menarik dalam rangka membantu masyarakat untuk mendapatkan hunian terjangkau.

"Kita lagi mau mencari skema-skema yang mana pembiayaan dan gambar-gambar model mana yang menarik buat konsumen. Kita akan lihat mana yang bagus. Terbuka saja. Dan saya minta uji coba ke publik, bagaimana respon publik, marketnya bagaimana," kata Ara

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menilai program pembiayaan perumahan KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sangat diminati pengembang dan mempermudah masyarakat memiliki rumah layak huni.

Minat masyarakat untuk memanfaatkan KPR FLPP untuk rumah subsidi sangat tinggi. Program pembiayaan perumahan yang pro rakyat ini perlu di dukung dan dilanjutkan.

Adanya pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, imbuhnya, merupakan langkah nyata pemerintah hadir untuk mendorong masyarakat agar bisa memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

Kalangan perbankan dan pengembang perumahan juga banyak meminta Kementerian PKP untuk tetap melanjutkan program KPR FLPP guna mensukseskan Program 3 Juta Rumah sebagaimana visi misi Presiden Prabowo Subianto.

Namun demikian diperlukan dukungan dan pengawasan dari seluruh pihak termasuk masyarakat agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran. Apalagi dalam KPR FLPP pemerintah juga mengalokasikan anggaran APBN agar suku bunga KPR bersubsidi tersebut tetap selama masa tenor.

Sebagai upaya untuk mendukung KPR FLP agar kuotanya meningkat, imbuhnya, tentu dibutuhkan langkah kongkrit dan dukungan dari berbagai pihak. Kementerian PKP juga berkoordinasi dengan BPKP untuk mengaudit penyaluran KPR FLPP yang selama ini sudah dilakukan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Kabupaten Tangerang, Banten (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan mengusulkan skema-skema baru di luar Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam rangka membantu masyarakat untuk mendapatkan hunian terjangkau dan berkualitas.

"Kalau diperlukan, saya akan mengusulkan skema-skema baru di luar FLPP. Dengan harga lebih murah dari FLPP. Tentu mungkin tanahnya, bangunannya lebih kecil. Tapi desainnya yang menarik," kata Ara di Legok, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu.

Kementerian PKP, lanjutnya, saat ini sedang berupaya mencari skema-skema (scheme) pembiayaan dan desain-desain rumah yang menarik dalam rangka membantu masyarakat untuk mendapatkan hunian terjangkau.

"Kita lagi mau mencari skema-skema yang mana pembiayaan dan gambar-gambar model mana yang menarik buat konsumen. Kita akan lihat mana yang bagus. Terbuka saja. Dan saya minta uji coba ke publik, bagaimana respon publik, marketnya bagaimana," kata Ara

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menilai program pembiayaan perumahan KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sangat diminati pengembang dan mempermudah masyarakat memiliki rumah layak huni.

Minat masyarakat untuk memanfaatkan KPR FLPP untuk rumah subsidi sangat tinggi. Program pembiayaan perumahan yang pro rakyat ini perlu di dukung dan dilanjutkan.

Adanya pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, imbuhnya, merupakan langkah nyata pemerintah hadir untuk mendorong masyarakat agar bisa memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

Kalangan perbankan dan pengembang perumahan juga banyak meminta Kementerian PKP untuk tetap melanjutkan program KPR FLPP guna mensukseskan Program 3 Juta Rumah sebagaimana visi misi Presiden Prabowo Subianto.

Namun demikian diperlukan dukungan dan pengawasan dari seluruh pihak termasuk masyarakat agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran. Apalagi dalam KPR FLPP pemerintah juga mengalokasikan anggaran APBN agar suku bunga KPR bersubsidi tersebut tetap selama masa tenor.

Sebagai upaya untuk mendukung KPR FLP agar kuotanya meningkat, imbuhnya, tentu dibutuhkan langkah kongkrit dan dukungan dari berbagai pihak. Kementerian PKP juga berkoordinasi dengan BPKP untuk mengaudit penyaluran KPR FLPP yang selama ini sudah dilakukan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Contohnya apa yang dijanjikan pengembang tidak sesuai dengan apa yang diberikan kepada konsumen. Ini akan kita tindaklanjuti

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap meluncurkan layanan pengaduan di bidang perumahan bagi masyarakat.

"Sebentar lagi kita akan meluncurkan, kalau di luar negeri ada yang namanya layanan pengaduan 911, kita akan buat layanan pengaduan di bidang perumahan," ujar Ara di Legok, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu.

Pembentukan layanan pengaduan tersebut dilatarbelakangi oleh tingginya pengaduan di bidang perumahan dari masyarakat.

"Contohnya apa yang dijanjikan pengembang tidak sesuai dengan apa yang diberikan kepada konsumen. Ini akan kita tindaklanjuti, karena kita juga diminta membuat pelayanan publik yang baik," tambahnya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan akan melibatkan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk menjamin hak konsumen di sektor perumahan terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang membeli rumah subsidi.

Menurut dia, kepentingan rakyat adalah yang utama. Pemerintah ingin rakyat mendapatkan kualitas rumah yang baik hal itu tentunya dimulai dengan memastikan pengembang yang benar dan bermanfaat.

Ara meminta kepada BPKN untuk segera menyiapkan draf nota kesepahaman untuk kelanjutan rencana kerja sama, terutama dalam hal menangani pengaduan konsumen di sektor perumahan.

Dengan adanya hal tersebut dapat memberi efek jera kepada para pengembang perumahan yang tidak berkomitmen memberikan kualitas dalam membangun rumah bagi rakyat.

Ara mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir, tim Kementerian PKP yang dipimpin Eselon I telah turun ke lapangan untuk mengecek kualitas rumah subsidi dan menemukan beberapa pengembang yang tidak berkomitmen memberikan kualitas baik dari segi bangunan, ketersediaan air, dan fasilitas umum lainnya.

Oleh karena itu, Kementerian PKP telah mengirim surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar dapat melakukan audit dengan tujuan tertentu.

Sementara itu, Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Muhammad Mufti Mubarok menyambut baik rencana kerja sama tersebut dan menyatakan berkomitmen untuk membantu konsumen di sektor perumahan mendapatkan hak-haknya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

desain-desain ini kalau bagus, boleh tidak saya gunakan buat masyarakat berpenghasilan rendah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan konsep desain rumah Lippo Group cocok untuk rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ara meminta agar desain rumah Lippo Group bisa dijadikan contoh bagi pengembang rumah bersubsidi yang ingin membangun hunian di lahan terbatas namun memiliki desain menarik.

"Jadi izin, saya sekarang sebagai pemerintah sehingga kepentingan negara dan rakyat nomer satu. Jadi desain-desain ini kalau bagus, boleh tidak saya gunakan buat masyarakat berpenghasilan rendah," ujarnya di Legok, Kabupaten Tangerang pada Sabtu.

Pertanyaan yang disampaikan Menteri PKP tersebut pun dijawab langsung oleh CEO Lippo Group James Riady. Menurutnya program pembangunan rumah sangat penting untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Sangat boleh!. Kita kagum keinginan Pak Presiden Prabowo, untuk memajukan bangsa, mensukseskan bangsa melalui bahwa tidak ada orang yang di bawah garis kemiskinan dan program besar ini adalah program perumahan," kata James Riady.

Menurut Ara, dengan adanya desain rumah yang menarik di atas lahan yang terbatas serta kawasan lingkungan perumahan yang tertata dengan baik, diharapkan mampu menjadi hunian yang nyaman bagi masyarakat termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ingin masyarakat Indonesia dapat memiliki hunian yang layak dan sehat sehingga semakin berkualitas hidupnya.

Menurut dia, Program 3 Juta Rumah merupakan perjuangan bersama untuk membangun rumah bagi rakyat sehingga membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak.

Kolaborasi juga dibutuhkan dalam penyediaan lahan bagi pembangunan rumah rakyat serta pembiayaan perumahan yang meringankan masyarakat.

Dia juga menyampaikan bahwa upaya membangun rumah bagi rakyat merupakan perjuangan yang harus dicapai dengan semangat kebersamaan dan gotong royong dari seluruh pemangku kepentingan terkait.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

KARANGANYAR,iNewsmuria.id-Alfian Hadyan Noor alias AHN (30), pengembang perumahan "De Hanan Land" asal Kartasura Sukoharjo ditangkap Satreskrim Polres Karanganyar.

AHN, yang membuka kantor pemasaran PT Sumber Manunggal Makmur Dusun Pundak, Desa Jati, Jaten, Karanganyar itu diduga telah melanggar hak-hak para pembeli perumahan atau tanah kavling yang dia tawarkan.

Lokasi perumahan, lahan siap bangun, atau tanah kavling itu di wilayah perkotaan. Antara lain di Kecamatan Karanganyar Kota, Tasikmadu, Jaten, dan lain sebagainya.

"Kasus ini terungkap dari laporan korban yang mengalami kerugian Rp 60 juta. Kemudian kami lakukan pengembangan dan setelah pelaku kami tangkap, baru muncul korban-korban lain," kata Kasatreskrim Polres Karanganyar AKP Bondan Wicaksono kepada wartawan.

"Sejauh ini total ada 15 laporan. Total (kerugian) dari korban yang sudah lapor sekitar Rp 500 juta, namun kemungkinan akan bertambah. Pelaku diancam Pasal 372 dan 378 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun," jelas AKP Bondan.

Lebih lanjut Kasatreskrim mengatakan, pelaku melakukan berbagai modus untuk menipu korbannya. Seperti, memasarkan perumahan tapi beberapa diantaranya tidak sesuai kesepakatan. Contoh, sertifikat belum diuruskan, tetapi uang sudah masuk ke developer.

"Ada pula yang sudah ngurus sertifikat tetapi perumahan tidak segera dibangun. Lalu, Ada yang beli terus sertifikatnya digadaikan," jelasnya.(*)

Editor : Langgeng Widodo

JAKARTA, investor.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengingatkan masyarakat agar tidak memalsukan identitas diri seperti KTP untuk mendapatkan rumah bersubsidi. Hal ini lantaran aparat penegak hukum agak menindak tegas pelaku pemalsu KTP demi rumah subsidi dari pemerintah.

Ara, demikian sapaan akrab Maruarar mengatakan, Kementerian PKP telah telah bekerja sama dengan aparat penegak hukum agar tidak ada yang mendapatkan ganda dengan memalsukan KTP.

“Yang tidak berhak harus betul-betul dilakukan (ditindak), dan sudah mulai ada langkah-langkah,” tutur Ara usai rapat tertutup tingkat menteri dengan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Ballroom BPJS Ketenagakerjaan, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (14/3/2025).

Menurutnya, hal tersebut dapat mudah dilacak karena Kementerian PKP merujuk pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN dalam penyaluran rumah bersubsidi atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PKP.  Penegakan hukum dan DTSEN penting agar rumah-rumah subsidi tepat sasaran.

"Perintah Presiden Prabowo itu harus tepat sasaran dan tepat sasaran artinya itu adalah kuncinya di data. Data ini akan menjadi penting supaya tepat sasaran, supaya jangan lagi ada orang yang kaya atau mendengar dapat, yang miskin enggak. Jangan lagi ada orang yang tidak berhak mendapat rumah subsidi, kemudian apa namanya dapat," jelas Ara. 

Ara bahkan sudah melaporkan belasan pengembang nakal ke BPK karena diduga tidak bertanggung jawab membangun rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

Dia meminta BPK melakukan audit pada pengembang tersebut karena penyediaan rumah MBR menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yakni 75% memakai dana APBN yakni uang dari negara dan 25% dari perbankan.

"Audit di BPK juga sedang berjalan, supaya penegakan hukum di kementerian kami benar-benar baik," tandas Ara. 

Lebih lanjut, Ara mengapresiasi Menko Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan jajarannya yang telah menciptakan DTSEN sebagai satu basis data yang terintegrasi. Menurut dia, DTSEN bakal mempercepat langkah Kementerian PKP dalam menyalurkan rumah bersubsidi yang tepat sasaran.

"Dengan data tadi kami bisa segera bekerja karena itu yang kami tunggu selama ini. Sehingga tidak ada lagi alasan buat kami untuk segera lebih mempercepat program-program yang pro rakyat, khususnya yang untuk membantu masyarakat yang miskin secara ekstrim," pungkas Ara.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News