Selama ini SLIK masih menjadi salah satu hambatan terbesar masyarakat MBR untuk mendapatkan akses pembiayaan perumahan lewat perbankan,

Tangerang (ANTARA) - Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) menyambut baik Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang meminta kejelasan OJK terkait aturan kredit bagi calon konsumen yang miliki kredit non-lancar pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

"Selama ini SLIK masih menjadi salah satu hambatan terbesar masyarakat MBR untuk mendapatkan akses pembiayaan perumahan lewat perbankan," kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himperra Ari Tri Priyono dalam keterangan yang diterima di Tangerang Senin.

Ari menuturkan, banyak teman pengembang mendapatkan beberapa hambatan karena bank sulit menyetujui calon pembeli yang berstatus rendah di SLIK.

Padahal dalam aturan OJK, tidak ada ketentuan melarang pemberian kredit/pembiayaan untuk debitur yang memiliki kredit dengan kualitas non-lancar. "Kami ingin ada solusi dari masalah itu, ” ujarnya.

Ari juga menyambut baik rencana kebijakan Kementerian PKP untuk memperluas kebijakan maksimal penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp12 juta untuk lajang dan Rp14 juta untuk yang sudah menikah.

“Artinya kebijakan itu makin memperluas peluang MBR bisa mendapatkan rumah, mulai dari rentang pendapatan Rp3 juta – Rp 14 juta. Kebijakan ini, sangat baik bahkan,” ujarnya.

Terkait dukungan kebijakan itu, Himperra lanjutnya mengusulkan ada skema baru untuk kelompok sasaran berpenghasilan di atas Rp8 juta - Rp14 juta.

“Sehingga masyarakat yang selama ini ingin membeli rumah di atas Rp185 jt sampai dengan Rp400 jutaan, bisa juga menikmati insentif bunga murah. Suku bunga KPR-nya bisa 2-3 persen di atas suku bunga KPR subsidi yang berlaku saat ini. Kami yakin banyak yang tertarik,” kata dia.

Ia mengatakan, konsumen milenial akan sangat tertarik, selain angsuran terjangkau, cicilan flat, dan dapat rumah komersial yang secara lokasi, desain, dan kualitas lingkungan jauh lebih baik dari rumah FLPP .

Himperra juga sangat setuju dengan imbauan pemerintah akan pembangunan perumahan FLPP berkualitas. Hal ini diwujudkan dengan membentuk Sekolah Himperra untuk membina dan mendidik anggota meningkatkan skil agar secara kualitas dan kapasitas yg baik dalam membangun rumah MBR .

"Himperra juga secara khusus menunjuk Bidang khusus yang menangani Penjaminan Mutu dan kualitas pembangunan rumah DPP Himperra. Ini semua dilakukan DPP untuk mendukung penuh program pembangunan rumah berkualitas dari program 3 juta rumah program Presiden Prabowo," terang Ari.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menambahkan selain memperluas kelompok penerima subsidi sampai dengan yang berpenghasilan Rp14 juta, Pemerintah juga akan meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sampai dengan dua kali lipat, yaitu sebanyak 440 ribu unit rumah sepanjang 2025.

Di samping penyediaan pendanaan rumah komersil yakni harga rumah Rp400 juta dengan kuota hingga 100 ribu unit, lewat mekanisme pasar.

“Untuk mendukung pembiayaan program 3 juta rumah, pemerintah dan BI menyiapkan dukungan likuiditas lewat peningkatan kuota FLPP hingga 440 ribu unit (bunga KPR 5% dan harga rumah Rp175 juta). Dengan proyeksi kebutuhan pendanaan sebesar Rp 56,6 triliun. Terdiri atas SBUM Rp1,8 triliun, FLPP Rp47 trilun dan SMF Rp7,9 triliun,” kata Heru.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan, adanya penambahan kuota FLPP menjadi dua kali lipat tahun ini merupakan kesempatan yang baik bagi masyarakat, pengembang dan perbankan.

"BTN menyambut baik kenaikan kuota. Tetapi teman teman pengembang juga harus terus meningkatkan kualitas pengembangannya, baik fisik bangunan maupun kenyamanan lingkungan . Jangan sampai peningkatan kuantitas tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas," kata dia.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Tangerang (ANTARA) - Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) menyambut baik Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang meminta kejelasan OJK terkait aturan kredit bagi calon konsumen yang miliki kredit non-lancar pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

"Selama ini SLIK masih menjadi salah satu hambatan terbesar masyarakat MBR untuk mendapatkan akses pembiayaan perumahan lewat perbankan," kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himperra Ari Tri Priyono dalam keterangan yang diterima di Tangerang Senin.

Ari menuturkan, banyak teman pengembang mendapatkan beberapa hambatan karena bank sulit menyetujui calon pembeli yang berstatus rendah di SLIK.

Padahal dalam aturan OJK, tidak ada ketentuan melarang pemberian kredit/pembiayaan untuk debitur yang memiliki kredit dengan kualitas non-lancar. "Kami ingin ada solusi dari masalah itu, ” ujarnya.

Ari juga menyambut baik rencana kebijakan Kementerian PKP untuk memperluas kebijakan maksimal penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp12 juta untuk lajang dan Rp14 juta untuk yang sudah menikah.

“Artinya kebijakan itu makin memperluas peluang MBR bisa mendapatkan rumah, mulai dari rentang pendapatan Rp3 juta – Rp 14 juta. Kebijakan ini, sangat baik bahkan,” ujarnya.

Terkait dukungan kebijakan itu, Himperra lanjutnya mengusulkan ada skema baru untuk kelompok sasaran berpenghasilan di atas Rp8 juta - Rp14 juta.

“Sehingga masyarakat yang selama ini ingin membeli rumah di atas Rp185 jt sampai dengan Rp400 jutaan, bisa juga menikmati insentif bunga murah. Suku bunga KPR-nya bisa 2-3 persen di atas suku bunga KPR subsidi yang berlaku saat ini. Kami yakin banyak yang tertarik,” kata dia.

Ia mengatakan, konsumen milenial akan sangat tertarik, selain angsuran terjangkau, cicilan flat, dan dapat rumah komersial yang secara lokasi, desain, dan kualitas lingkungan jauh lebih baik dari rumah FLPP .

Himperra juga sangat setuju dengan imbauan pemerintah akan pembangunan perumahan FLPP berkualitas. Hal ini diwujudkan dengan membentuk Sekolah Himperra untuk membina dan mendidik anggota meningkatkan skil agar secara kualitas dan kapasitas yg baik dalam membangun rumah MBR .

"Himperra juga secara khusus menunjuk Bidang khusus yang menangani Penjaminan Mutu dan kualitas pembangunan rumah DPP Himperra. Ini semua dilakukan DPP untuk mendukung penuh program pembangunan rumah berkualitas dari program 3 juta rumah program Presiden Prabowo," terang Ari.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menambahkan selain memperluas kelompok penerima subsidi sampai dengan yang berpenghasilan Rp14 juta, Pemerintah juga akan meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sampai dengan dua kali lipat, yaitu sebanyak 440 ribu unit rumah sepanjang 2025.

Di samping penyediaan pendanaan rumah komersil yakni harga rumah Rp400 juta dengan kuota hingga 100 ribu unit, lewat mekanisme pasar.

“Untuk mendukung pembiayaan program 3 juta rumah, pemerintah dan BI menyiapkan dukungan likuiditas lewat peningkatan kuota FLPP hingga 440 ribu unit (bunga KPR 5% dan harga rumah Rp175 juta). Dengan proyeksi kebutuhan pendanaan sebesar Rp 56,6 triliun. Terdiri atas SBUM Rp1,8 triliun, FLPP Rp47 trilun dan SMF Rp7,9 triliun,” kata Heru.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan, adanya penambahan kuota FLPP menjadi dua kali lipat tahun ini merupakan kesempatan yang baik bagi masyarakat, pengembang dan perbankan.

"BTN menyambut baik kenaikan kuota. Tetapi teman teman pengembang juga harus terus meningkatkan kualitas pengembangannya, baik fisik bangunan maupun kenyamanan lingkungan . Jangan sampai peningkatan kuantitas tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) mengungkapkan aturan kredit bagi calon konsumen yang memiliki kredit non lancar pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) masih menjadi hambatan dalam kepemilikan rumah.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himperra Ari Tri Priyono mengapresiasi upaya yang tengah diperjuangkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperjelas aturan kredit bagi calon konsumen yang memiliki kredit non lancar pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Pasalnya, selama ini SLIK masih menjadi salah satu hambatan terbesar masyarakat MBR untuk mendapatkan akses pembiayaan perumahan lewat perbankan.

“Kenyataan di lapangan, teman-teman pengembang mendapatkan beberapa hambatan karena bank sulit menyetujui calon pembeli yang berstatus rendah di SLIK. Padahal dalam aturan OJK, tidak ada ketentuan yang melarang pemberian kredit/pembiayaan untuk debitur yang memiliki kredit dengan kualitas non-lancar. Kami ingin ada solusi dari masalah itu,” ujarnya dilansir Antara, Minggu (20/4/2025).

Dia menyambut baik rencana kebijakan Kementerian PKP untuk memperluas kebijakan maksimal penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp12 juta untuk lajang dan Rp14 juta untuk yang sudah menikah.

“Artinya kebijakan itu makin memperluas peluang MBR bisa mendapatkan rumah, mulai dari rentang pendapatan Rp3 juta – Rp14 juta. Kebijakan ini sangat baik. Jangan dibalik, hanya masyarakat yang bergaji Rp14 jt saja yang dapat beli rumah subsidi seperti di TikTok,” katanya.

Ari mengusulkan ada skema baru untuk kelompok sasaran berpenghasilan di atas Rp8 juta hingga Rp14 juta agar bisa membeli rumah. Hal ini agar masyarakat yang selama ini ingin membeli rumah di atas Rp185 jt sampai dengan Rp400 jutaan bisa menikmati insentif bunga murah.

“Suku bunga KPR-nya bisa 2% hingga 3% di atas suku bunga KPR subsidi yang berlaku saat ini. Kami yakin banyak yang tertarik,” ucapnya.

Dia meyakini konsumen milenial akan sangat tertarik selain angsuran terjangkau, cicilan flat, dan dapat rumah komersial yang secara lokasi, desain, dan kualitas lingkungan jauh lebih baik dari rumah subsidi.

Ari mendukung himbauan pemerintah akan pembangunan perumahan subsidi yang berkualitas. Hal ini diwujudkan dengan membentuk sekolah Himperra dalam membina dan mendidik anggota untuk meningkatkan skil sehingga memiliki kualitas dan kapasitas dalam membangun rumah MBR.

"Himperra juga secara khusus menunjuk bidang khusus yang menangani penjaminan mutu dan kualitas pembangunan rumah DPP Himperra. Ini semua dilakukan DPP untuk mendukung penuh program pembangunan rumah berkualitas dari program 3 juta rumah program Presiden Prabowo," tutur Ari.

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menuturkan selain memperluas kelompok penerima subsidi sampai dengan yang berpenghasilan Rp14 juta, pemerintah juga akan meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sampai dengan dua kali lipat yaitu sebanyak 440.000 unit rumah sepanjang 2025. Di samping penyediaan pendanaan rumah komersil (harga rumah Rp400 juta) dengan kuota hingga 100.000 unit melalui mekanisme pasar.

“Untuk mendukung pembiayaan program 3 juta rumah, pemerintah dan BI menyiapkan dukungan likuiditasnya lewat peningkatan kuota FLPP hingga 440 ribu unit (bunga KPR 5% dan harga rumah Rp175 juta). Dengan proyeksi kebutuhan pendanaan sebesar Rp 56,6 triliun. Terdiri atas SBUM Rp1,8 triliun, FLPP Rp47 trilun dan SMF Rp7,9 triliun,” ujarnya.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar berpendapat adanya penambahan kuota FLPP menjadi dua kali lipat tahun ini merupakan kesempatan yang baik bagi masyarakat pengembangan dan perbankan.

“Kami sambut baik kenaikan kuota tetapi teman teman pengembang juga harus terus meningkatkan kualitas pengembangannya, baik fisik bangunan maupun kenyamanan lingkungan. Jangan sampai peningkatan kuantitas tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Komitmen investasi pemerintah Qatar yang bakal membangun 1 juta rumah rakyat hingga saat ini belum terealisasi. Padahal, nota kesepahaman (MoU) investasi itu telah dilakukan sejak awal 8 Januari 2025.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z. Minang memberi sinyal proyek investasi 1 juta rumah tersebut selambat - lambatnya bakal dilakukan pada Mei 2025.

“Kita telah tulis surat kepada mereka, untuk mereka [merealisasikan pembangunan] selambat-lambatnya bulan Mei. Tetapi bulan April dia harus datang di bulan ini untuk melaksanakan persyaratan formal,” tegasnya saat ditemui di Menara Mandiri I, dikutip Minggu (20/4/2025).

Pasalnya, tambah Bonny, komitmen investasi yang disampaikan oleh Qatar baru sebatas tandatangan MoU. Untuk dapat segera merealisasikan proyek tersebut, Qatar perlu terlebih dahulu melalui sejumlah tahap.

Salah satu yang harus dipenuhi yakni membentuk badan usaha yang bakal mengeksekusi proyek tersebut.

“Dia [Qatar] harus punya kantor, jalan-jalan. Kayak sekarang nih kita mau ngomong saya harus terbang ke Doha. Iya dong [harus buat badan usaha], di Indonesia,” tegasnya.

Adapun sebelumnya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menjelaskan bahwa groundbreaking perdana program 3 juta rumah lewat skema investasi asing itu bakal dilakukan di wilayah Kalibata, Jakarta Selatan.

“Kemungkinan yang pertama itu yang sudah siap lahannya dan perizinannya itu lahan bekas perumahan DPR di Kalibata,” kata Fahri saat ditemui di The Bellezza Hotel & Suite, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Lebih lanjut, Fahri menjelaskan bahwa proyek perdana 3 juta rumah itu bakal dibangun di atas lahan seluas 24 hektare (Ha). Di mana 20 Ha berada di dalam kompleks perumahan dan 4 Ha lainnya berada di luar blok lantaran terbatas rel kereta api.

Berdasarkan perhitungan Kementerian PKP, realisasi investasi dari Qatar itu bakal membangun hingga 20.000 unit hunian vertikal.

“Ya kalau total-total di situ bisa 20.000-an unit ya. 20.000 unit Rusunami, kita mengarah kepada milik, semuanya mengarah kepada milik, tapi ya itu kan transisi ya. Artinya nanti kalau di tahap awal ada kepentingan menyewakan, yang saya bilang tadi demand side itu,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Pertemuan tersebut rencananya akan membahas mengenai pembangunan rumah di atas lahan sawah yang kini sudah tidak bisa dilakukan.

"Nanti kita akan buat pertemuan, saya akan undang Pak Dedi atau saya datang ke Jawa Barat bersama dengan teman-teman pengembang tadi untuk mencari solusi, harus ada solusinya bagaimana dua-duanya (sektor pangan dan perumahan) maju," kata Ara, sapaan akrab Maruarar, di Menara Mandiri I, Jakarta, Kamis (17/04/2025).

Ia juga menegaskan bahwa lahan sawah tidak boleh lagi dialihfungsi.

"Kita memang mau membangun rumah buat rakyat. Tapi kita juga mau ketahanan pangan, kita mau swasembada pangan. Jadi betul tidak boleh pak persawahan dibuat perumahan ya," ucap Ara.

Menurut Ara, hal ini merupakan tantangan bagi pengembang dan Kementerian PKP untuk tetap menyediakan hunian di tengah keterbatasan lahan.

"Sebagai Menteri Perumahan tentu berkeinginan mencari solusi soal lahan, nah tapi tolong bukan lahan-lahan pertanian apalagi yang produktif. Itulah sikap kami sebagai negara sebagai pemerintah," kata Ara.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Bangun Famili Sejahtera Hari Purnomo mengeluhkan proyeknya yang terhambat Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Hari mengatakan, pihaknya telah melakukan pembebasan sejumlah lahan di Bekasi, Jawa Barat karena awalnya lahan tersebut masuk dalam zona kuning. Zona kuning artinya lahan yang diperuntukkan untuk permukiman.

Namun, sebagian besar lahan tersebut merupakan persawahan yang mana kini tidak boleh lagi dialihfungsikan.

"Nah sekarang kendalanya tidak mungkin kita sebagai pengembang membebaskan tanah darat di daerah Bekasi, tidak ada lagi yang luas dan zonanya yang kuning juga sudah habis," ungkap Hari.

"Sedangkan kita sudah membebaskan sebagian besar lahan yang sawah zonanya kuning," katanya melanjutkan.

Jakarta: Iwan Hermawan resmi dilantik jadi Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) Daerah Khusus Jakarta. Iwan
berharap dapat berkolaborasi dengan stakeholder, khususnya Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam mendukung penyediaan hunian yang layak dan terjangkau.

Pernyataan itu disampaikannya setelah terpilih secara aklamasi menjadi Ketua DPD HIMPERRA Daerah Khusus Jakarta, dalam ajang Musyawarah Daerah atau Musda II DPD HIMPERRA Jakarta di Jakarta Selatan, 17 April 2025.

Menurut Iwan, saat ini kebutuhan hunian layak dan terjangkau di Jakarta dan sekitarnya masih tinggi. Di Jakarta ini memang tidak ada pilihan selain kita membangun ke atas (vertikal). Ada angka backlog kebutuhan hunian di Jakarta sampai 1,2 juta unit.

"Harapan kami sebagai pihak swasta bisa berkolaborasi dengan Pemprov Jakarta, memanfaatkan lahan-lahan idle untuk kebutuhan hunian vertikal. Kami siap bekerjasama membantu pemerintah mendukung program 3 juta rumah, khususnya hunian vertikal, agar bisa terealisasi dengan baik dan tepat sasaran di Jakarta,” ujar Iwan

Iwan berharap Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta mendukung hal tersebut dengan menyediakan regulasi yang tepat agar terjadi percepatan penyedian hunian vertikal yang terjangkau bagi masyarakat Jakarta.


“Pemerintah pusat lewat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan mengeluarkan aturan perluasan pendapatan untuk pembelian hunian subsidi sampai dengan penghasilan maksimal Rp 14 juta. Itu angin segar dan peluang bagi warga DKI Jakarta bisa membeli hunian vertikal bersubsidi. Kami ingin rumah susun milik bersubsidi di Jakarta ada lagi, ” harapnya

Targetkan 5.000 unit rumah subsidi

Dijelaskan Iwan, tahun 2024 lalu pengembang anggota HIMPERRA Jakarta, berhasil merealisasikan penyediaan hunian subsidi sebanyak 3.100 unit rumah. Pada 2025 HIMPERRA Jakarta optimis bisa membangun sebanyak 5.000 unit rumah subsidi.

Sebagian besar anggota Himperra Jakarta membangun di kawasan penyangga Jakarta. Mulai dari Depok, Bekasi, Bogor, Tangerang, Serang bahkan sampai ke Karawang.

“Tiga bulan pertama sudah tercapai 10 persennya. Kami optimis tahun ini dari 180 perusahaan aktif anggota Himperra Jakarta, bisa memproduksi sebanyak 5.000 unit rumah subsidi. Keahliannya anggota kami memang membangun perumahan bersubsidi,” tambahnya.

Rumah subsidi yang dibangun pengembang sekarang lanjut Iwan sudah mengikuti selera kalangan milenial. Desain dan mutu bangunannya disesuaikan kebutuhan pasar dan tidak kalah dengan perumahan komersil (non subsidi).

“Infrastruktur pendukung kawasan juga sudah bagus. Jadi tinggal dan bisa memiliki rumah subsidi tetap akan merupakan kebutuhan dan kebanggaan bagi milenial ke depan,” pungkasnya.

(KIE)

Jakarta -

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) Ari Tri Priyono mengatakan perlu ada cara dapat yang mempermudah calon konsumen untuk mengajukan KPR terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurutnya, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) kerap menjadi hambatan bagi calon debitur terutama MBR untuk mengajukan KPR.

Ia mengapresiasi upaya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang tengah berjuang agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperjelas aturan kredit bagi calon konsumen yang memiliki kredit non-lancar pada SLIK.

"Kenyataan di lapangan, teman-teman pengembang mendapatkan beberapa hambatan karena bank sulit menyetujui calon pembeli yang berstatus rendah di SLIK. Padahal dalam aturan OJK, tidak ada ketentuan yang melarang pemberian kredit atau pembiayaan untuk debitur yang memiliki kredit dengan kualitas non-lancar. Kami ingin ada solusi dari masalah itu," kata Ari disela-sela pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) HIMPERRA 2025, Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta, seperti yang dikutip detikcom dari keterangan tertulis, Sabtu (19/4/2025).

Di kesempatan yang sama, Tri juga menyambut antusias kebijakan Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) yang telah menaikkan batas maksimal penghasilan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa membeli rumah subsidi di Jabodetabek menjadi Rp 14 juta per bulan bagi yang sudah menikah. Sebelumnya, batas maksimal penghasilan MBR adalah Rp 7-8 juta. Sementara itu, untuk MBR yang belum menikah dan ingin membeli rumah subsidi di Jabodetabek batasnya tetap Rp 12 juta per bulan.

Menurutnya, kebijakan ini membuka kesempatan untuk masyarakat mendapatkan rumah dengan harga terjangkau.

"Artinya kebijakan itu makin memperluas peluang MBR bisa mendapatkan rumah, mulai dari rentang pendapatan Rp 3-14 juta. Kebijakan ini, sangat baik bahkan," kata Ari.

Ari mengatakan perlu adanya skema baru untuk kelompok sasaran berpenghasilan di atas Rp 8-14 juta untuk menarik minat konsumen terutama milenial.

"Sehingga masyarakat yang selama ini ingin membeli rumah di atas Rp 185 juta sampai dengan Rp 400 jutaan, bisa juga menikmati insentif bunga murah. Suku bunga KPR-nya bisa 2-3 persen di atas suku bunga KPR subsidi yang berlaku saat ini. Kami yakin banyak yang tertarik," jelasnya.

Lebih lanjut, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, selain memperluas batas penghasilan penerima subsidi, pemerintah juga akan meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sampai dengan dua kali lipat, yaitu sebanyak 440 ribu unit rumah sepanjang 2025.

Lalu, pemerintah juga akan menyediakan pendanaan khusus rumah komersil (harga rumah Rp 400 juta) dengan kuota hingga 100 ribu unit, lewat mekanisme pasar.

"Untuk mendukung pembiayaan Program 3 Juta Rumah, pemerintah dan BI menyiapkan dukungan likuiditasnya lewat peningkatan kuota FLPP hingga 440 ribu unit (Bunga KPR 5 persen dan harga rumah Rp 175 juta). Dengan proyeksi kebutuhan pendanaan sebesar Rp 56,6 triliun. Terdiri atas SBUM Rp 1,8 triliun, FLPP Rp 47 triliun, dan SMF Rp 7,9 triliun," jelas Heru.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengungkapkan penambahan kuota FLPP ini merupakan kesempatan yang baik bagi masyarakat pengembangan dan perbankan.

"BTN menyambut baik, (kenaikan kuota). Tetapi teman teman pengembang juga harus terus meningkatkan kualitas pengembangannya, baik fisik bangunan maupun kenyamanan lingkungan. Jangan sampai peningkatan kuantitas tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas," ujarnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(aqi/abr)

Jakarta -

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) Ari Tri Priyono mengatakan perlu ada cara dapat yang mempermudah calon konsumen untuk mengajukan KPR terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurutnya, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) kerap menjadi hambatan bagi calon debitur terutama MBR untuk mengajukan KPR.

Ia mengapresiasi upaya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang tengah berjuang agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperjelas aturan kredit bagi calon konsumen yang memiliki kredit non-lancar pada SLIK.

"Kenyataan di lapangan, teman-teman pengembang mendapatkan beberapa hambatan karena bank sulit menyetujui calon pembeli yang berstatus rendah di SLIK. Padahal dalam aturan OJK, tidak ada ketentuan yang melarang pemberian kredit atau pembiayaan untuk debitur yang memiliki kredit dengan kualitas non-lancar. Kami ingin ada solusi dari masalah itu," kata Ari disela-sela pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) HIMPERRA 2025, Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta, seperti yang dikutip detikcom dari keterangan tertulis, Sabtu (19/4/2025).

Di kesempatan yang sama, Tri juga menyambut antusias kebijakan Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) yang telah menaikkan batas maksimal penghasilan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa membeli rumah subsidi di Jabodetabek menjadi Rp 14 juta per bulan bagi yang sudah menikah. Sebelumnya, batas maksimal penghasilan MBR adalah Rp 7-8 juta. Sementara itu, untuk MBR yang belum menikah dan ingin membeli rumah subsidi di Jabodetabek batasnya tetap Rp 12 juta per bulan.

Menurutnya, kebijakan ini membuka kesempatan untuk masyarakat mendapatkan rumah dengan harga terjangkau.

"Artinya kebijakan itu makin memperluas peluang MBR bisa mendapatkan rumah, mulai dari rentang pendapatan Rp 3-14 juta. Kebijakan ini, sangat baik bahkan," kata Ari.

Ari mengatakan perlu adanya skema baru untuk kelompok sasaran berpenghasilan di atas Rp 8-14 juta untuk menarik minat konsumen terutama milenial.

"Sehingga masyarakat yang selama ini ingin membeli rumah di atas Rp 185 juta sampai dengan Rp 400 jutaan, bisa juga menikmati insentif bunga murah. Suku bunga KPR-nya bisa 2-3 persen di atas suku bunga KPR subsidi yang berlaku saat ini. Kami yakin banyak yang tertarik," jelasnya.

Lebih lanjut, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, selain memperluas batas penghasilan penerima subsidi, pemerintah juga akan meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sampai dengan dua kali lipat, yaitu sebanyak 440 ribu unit rumah sepanjang 2025.

Lalu, pemerintah juga akan menyediakan pendanaan khusus rumah komersil (harga rumah Rp 400 juta) dengan kuota hingga 100 ribu unit, lewat mekanisme pasar.

"Untuk mendukung pembiayaan Program 3 Juta Rumah, pemerintah dan BI menyiapkan dukungan likuiditasnya lewat peningkatan kuota FLPP hingga 440 ribu unit (Bunga KPR 5 persen dan harga rumah Rp 175 juta). Dengan proyeksi kebutuhan pendanaan sebesar Rp 56,6 triliun. Terdiri atas SBUM Rp 1,8 triliun, FLPP Rp 47 triliun, dan SMF Rp 7,9 triliun," jelas Heru.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengungkapkan penambahan kuota FLPP ini merupakan kesempatan yang baik bagi masyarakat pengembangan dan perbankan.

"BTN menyambut baik, (kenaikan kuota). Tetapi teman teman pengembang juga harus terus meningkatkan kualitas pengembangannya, baik fisik bangunan maupun kenyamanan lingkungan. Jangan sampai peningkatan kuantitas tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas," ujarnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(aqi/abr)

KOMPAS.com - Puluhan kawasan perumahan di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek) sudah terlayani transportasi umum.

Hal itu dipaparkan Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Sabtu (19/4/2025).

Merujuk data dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) pada April 2025, saat ini ada 65 rute Jabodetabek Residence (JR) Connexion yang dilayani 213 bus, 153 rute Transjabodetabek pengumpan (742 unit), dan 114 rute Transjabodetabek (1.125 bus).

Tercatat 29 kawasan perumahan di Bodetabek sudah terlayani angkutan umum, seperti:

1. Lippo Cikarang
2. Pemukiman Legenda Wisata Cibubur
3. Mall Ciputra Cibubur
4. BSD City
5. Lippo Village Karawaci
6. Summarecon Mal Serpong
7. Kota Wisata
8. Grand Wisata
9. Harvest City
10. Villa Mutiara Cikarang Bekasi
11. Perumahan Grand Residence City
12. BTC Bintaro
13. Perumahan Taman Bajar Wijaya
14. Kawasan Permukiman South City Cinere
15. Perumahan Citra Raya
16. Perumahan Citra Indah
17. Perumahan Kemang Pratama
18. Mega City Bekasi
19. LRT City Bekasi
20. Cibinong City Mall
21. Grand Dhika Jatiwarna
22. Podomoro Golf View
23. Grand Central Bogor
24. Permukiman Tamansari Persada Bogor
25. Permukiman Garden At Candi Sawangan
26. Permukiman Scientia Square Park
27. Permukiman Sentul City
28. Tangcity Mall
29. Pantai Indah Kapuk 1 dan 2.

Khusus untuk JR Connexion, terdapat delapan operator yang mengoperasikan, meliputi PT Alfaomega Sehati Mitra (3 rute), PT Eka Sari Lorena Transport, Tbk (5 rute), PT Royal Wisata Nusantara (9 rute), PT Sinar Jaya Megah Langgeng (8 rute), PT Transportasi Jakarta (4 rute), PT Wifend Darma Persada (9 rute), Perum Damri (26 rute), dan PT Higer Maju Indonesia (1 rute).

Transjabodetabek Kota Wisata-Cawang Jangan Ditolak

Djoko mengatakan, Dinas Perhubungan DKI Jakarta berencana membuka sejumlah rute baru untuk Transjabodetabek. Salah satunya rute Kota Wisata-Cawang yang masih tertunda pengoperasiannya.

Sebab, Pengelola Kawasan Perumahan Kota Wisata belum dapat mengeluarkan surat dukungan sesuai permintaan dari PT Transportasi Jakarta yang nanti akan menjadi operator.

Meskipun selama ini Kawasan Perumahan Kota Wisata memang sudah dilayani JR Connexion, keberadaan Transjabodetabek sebagai transportasi umum murah juga tetap diperlukan.

Hal itu mengingat pengoperasian Bus Transjabodetabek mendapat bantuan subsidi operasional APBD Provinsi DKI Jakarta.

"Pengelola Kawasan Perumahan Kota Wisata hendaknya menyambut baik rencana ini," ujar Djoko.

Menurut dia, adanya Transjabodetabek di Kota Wisata pasti akan membantu warga yang bekerja di Kota Wisata mendapatkan layanan transportasi umum yang murah. Khususnya kelompok masyarakat dengan penghasilan setara UMR.

"Kelompok ini tidak perlu membeli sepeda motor untuk digunakan ke tempat kerja. Cukup dengan layanan Transjabodetabek bertarif murah, bila perlu masuk kategori bebas membayar menggunakan Transjabodetabek," tuturnya.

Untuk itu, Djoko meminta Gubernur Jawa Barat Dede Mulyadi dan Bupati Bogor Rudy Susmanto agar memberikan perhatian khusus bagi pengembang perumahan yang menolak kehadiran Transjabodetabek di daerahnya.

"Keberadaan angkutan umum di kawasan perumahan sangat membantu penghuni untuk bermobilitas dengan tarif murah," pungkasnya.

BANDUNG BARAT, KOMPAS.com - Aksi protes warga atas pembangunan perumahan mewah The Emeralda Resort di Desa Jayamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, berbuah janji manis.

Aksi massa dengan memblokade akses masuk ke perumahan yang berdiri di puncak Gunung Kacapi itu selesai setelah pihak perumahan duduk bersama dengan puluhan warga.

Pertemuan massa aksi dan pengembang perumahan dimediasi oleh polisi dan pemerintah desa.

Adu argumen pada pertemuan itu cukup alot dengan memakan waktu tiga jam di dalam aula.

Warga menuntut agar The Emeralda Resort bertanggung jawab atas bencana banjir lumpur yang melanda permukiman setiap hujan deras turun.

"Kami akan kooperatif agar pembangunan daerah berkembang. Kami bukan bicara siapa atau siapa," ujar perwakilan The Emeralda Resort, Heru, saat ditemui seusai mediasi, Sabtu (19/4/2025).

Banjir yang terjadi setiap hujan itu diduga diakibatkan oleh hilangnya resapan air dan buruknya sistem pengairan yang dibangun di perumahan mewah tersebut.

Karena itu, air hujan mengalir deras dan limpasan yang membawa material tanah membanjiri permukiman hingga masuk ke dalam rumah.

Atas hal itu, The Emeralda Resort menjanjikan akan memperbaiki saluran irigasi agar tidak lagi menyebabkan banjir yang merugikan warga.

"Target kami untuk melakukan perbaikan. Nanti kami akan buat grup untuk sering-sering mendengar keluhan masyarakat," kata Heru.

Sebelumnya, puluhan warga menggelar aksi unjuk rasa dengan memblokade gerbang masuk perumahan mewah The Emeralda Resort sejak Sabtu (19/4/2025) pagi.

Aksi massa itu dipicu atas dugaan pelanggaran lingkungan proyek perumahan mewah yang mengakibatkan bencana banjir ke permukiman warga di sejumlah RW sekitar proyek tersebut.

"Yang terdampak banjir ada 12 RW. Setiap hujan, air dari atas (perumahan) limpas ke warga dan masuk rumah," ujar Hidayat (60), seorang warga yang ditokohkan masyarakat setempat.

Proyek perumahan mewah yang berdiri di puncak Gunung Kacapi itu menggunduli lahan dan menyulapnya menjadi beton yang mengakibatkan hilangnya daerah resapan air.

Pada pembangunannya, pengembang dinilai tak maksimal dalam membangun saluran pengairan atau irigasi sehingga debit air yang tinggi masuk ke permukiman warga yang berada di bawahnya.

"Kendalanya ini saluran air. Ini sebenarnya sudah beberapa kali demo ke The Emeralda ini. Cuma tidak digubris, tidak ditanggapi," ucap Hidayat.

KOMPAS.com - Puluhan warga Desa Jayamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, menggelar aksi blokade jalan utama menuju perumahan mewah The Emeralda Resort pada Sabtu (19/4/2025).

Aksi ini dipicu oleh dugaan pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh pengembang proyek perumahan tersebut, yang diduga mengakibatkan banjir di permukiman warga sekitar.

Banjir Setiap Hujan, Air Meluap dari Perumahan Mewah

Dilansir Kompas.com (19/04/2025), Hidayat (60), salah seorang warga setempat, menjelaskan bahwa banjir sering kali terjadi setiap hujan, dengan air meluap dari perumahan mewah dan masuk ke rumah-rumah warga.

“Yang terdampak banjir ada 12 RW. Setiap hujan, air dari atas (perumahan) limpas ke warga dan masuk rumah,” ujarnya.

Proyek perumahan yang dibangun di puncak Gunung Kacapi itu memicu kerusakan lingkungan, terutama karena penggundulan lahan yang mengurangi daerah resapan air.

Para pengembang juga dianggap tidak maksimal dalam membangun saluran pengairan yang memadai, sehingga debit air tinggi mengalir ke permukiman warga yang berada di bawahnya.

Hidayat menambahkan bahwa masyarakat setempat sudah beberapa kali melakukan aksi protes terhadap pengembang The Emeralda Resort. Namun, hingga kini, tuntutan mereka tidak digubris.

"Kendalanya ini saluran air. Ini sebenarnya sudah beberapa kali demo ke The Emeralda ini. Cuma tidak digubris, tidak ditanggapi," katanya.

Banjir Lumpur Jadi Ancaman bagi Warga

Kemarahan juga dirasakan Hendar (41), warga Kampung Gantungan RT 01 RW 14 Desa Jayamekar.

Ia mengungkapkan bahwa banjir lumpur yang terjadi setiap kali hujan deras sangat mengganggu kehidupannya.

"Rumah saya berada paling ujung di permukiman. Jadi kalau banjir, sangat terasa. Selain arus air yang deras, pasca-banjir juga menyisakan lumpur," ujar Hendar.

Menurutnya, sudah dua tahun lamanya Kampung Gantungan selalu terendam banjir setiap hujan sejak pembangunan proyek perumahan mewah tersebut.

"Sudah dua tahun setiap hujan selalu sama. Sekarang mungkin kesabaran kami sudah habis," tambahnya.

Dampak Jangka Panjang, Khawatir Tanah Longsor

Yang paling dikhawatirkan Hendar adalah dampak jangka panjang dari banjir yang terus menerus terjadi, yakni ancaman longsor.

"Rumah saya berada di ujung, di atas tebing. Seandainya banjir ini terus menerus terjadi, saya khawatir terjadi longsor," ucap Hendar dengan cemas. Ia menjelaskan, jika longsor terjadi, rumahnya bisa hancur dan tenggelam ke dalam danau galian pasir yang ada di sekitar lokasi.

Hendar menegaskan, jika kondisi ini terus berlanjut, nyawa keluarganya bisa terancam. "Kalau sampai longsor, rumah saya kemungkinan masuk ke danau belas galian pasir. Kecil kemungkinan bisa selamat," tuturnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Puluhan Warga Blokade Perumahan Mewah di Bandung Barat, Diduga Penyebab Banjir, Klik untuk baca: https://bandung.kompas.com

Makassar -

Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Abdul Kadir, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Petugas pemadam kebakaran (damkar) sementara dikerahkan memadamkan api.

Pantauan detikSulsel, Sabtu (19/4/2025), insiden kebakaran tepatnya terjadi di belakang Hotel Makassar Cottage Jalan Abdul Kadir II, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 15.30 Wita.

Saat ini, api telah berhasil dipadamkan. Petugas kini tengah melakukan pendinginan dengan dibantu sejumlah warga yang naik ke atas seng rumah yang terbakar.

Di sekitar lokasi masih dipadati warga yang hendak menyaksikan kebakaran yang terjadi. Mereka mencoba mengabadikan kejadian kebakaran menggunakan kamera ponselnya.

Belum diketahui penyebab kebakaran terjadi. Begitu pula dengan jumlah rumah yang hangus akibat kebakaran ini.

(asm/ata)