JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah disebut-sebut akan mendapat jatah sebagai menteri di bawah kepemimpinan Presiden Terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto.

Hal itu mengemuka pada saat adik Prabowo yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo memberikan penjelasan mengenai program 3 Juta rumah per tahun.

Hashim bilang, pemerintahan ke depannya akan fokus merealisasikan target tersebut bahkan diharapkan bisa membangun 15 juta selama satu periode kepemimpinan Prabowo.

“Saya mau luruskan, bukan 3 juta (rumah). Kita mau bikin 3 juta setiap tahun, jadi 15 juta (15 juta rumah selama lima tahun). Tugasnya Pak Fahri (Fahri Hamzah) dan rekannya nanti berat," ujarnya dalam Propertinomic Dialog di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Namun sayangnya, Hashim tidak membeberkan secara detail mengenai posisi kementerian yang akan diduduki oleh Fahri Hamzah.

Di kesempatan yang sama Hashim mengungkapkan, pemerintahan Prabowo-Gibran akan kembali mengaktifkan Kementerian Perumahan.

Dia bilang calon Menteri yang akan mengemban tugas di Kementerian tersebut bukan berasal dari kalangan profesional atau akademisi namun sosok yang sering turun ke lapangan.

“Jangan akademisi yang on chair. Harus sering ke lapangan, sering ketemu dengan pelaku-pelaku (properti), harus terbuka. Saya kira satu orang yang disebut itu terbuka, tapi yang penting juga wakil menterinya," jelas dia.

Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengklarifikasi rencana presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah per tahun, termasuk di perkotaan.

Ia menegaskan pembangunan rumah hanya dilakukan di desa. Hashim menyebut ada 2 juta rumah per tahun yang akan dibuat Prabowo dan jajarannya di desa seluruh Indonesia.

"Di samping itu (2 juta rumah di desa), 1 juta rumah atau apartemen. Maaf ya, saya luruskan, apartemen di perkotaan," klarifikasi Hashim dalam Propertinomic Executive Dialogue di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (10/10).

"Nah, ini selalu ditanyakan, 'Pak Hashim apakah nanti ada lahan?'. Saya bisa katakan, ini bukan ide saya, ini sudah ada gagasan dari dulu. Ada suatu perusahaan daerah namanya Pasar Jaya yang punya 140 pasar," jelasnya soal penyediaan lahan untuk apartemen di kota.

Nantinya, apartemen tersebut akan berada di kawasan pasar kelolaan PD Pasar Jaya.

Adik Prabowo itu mengklaim dirinya juga sering berbincang dengan salah satu calon gubernur DKI Jakarta, yakni Ridwan Kamil. Hashim menyebut RK dengan istilah 'calon saya', alias yang didukung Koalisi Indonesia Maju (KIM) pimpinan Prabowo Subianto.

Hashim pun memberikan kode kepada para pengusaha properti tersebut. Ia berharap pengusaha yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) itu bisa 'mengerti' apa yang ia maksud.

Ia juga menyebut sudah mulai mencari calon investor untuk membangun apartemen di perkotaan itu. Hashim mengklaim minat investasi datang dari Qatar hingga China.

"Sudah ada indikasi sukses. Saya dua minggu lalu ke Qatar, ada seorang pengusaha (yang juga) mantan penguasa, keluarga dekat dengan Emir Tamim bin Hamad Al-Thani, sudah menyatakan minat membangun 1 juta unit apartemen," ungkapnya.

"Dengan syarat dari emir, tidak boleh rugi. Tapi gak boleh untung besar. Ini bagi mereka itu amal, tapi amal jangan rugi. Keuntungan tipis-tipis bolehlah, yang penting adalah demand, kebutuhan," tegas Hashim.

Di lain sisi, Hashim turut mendorong para pengusaha properti besar untuk ikut membangun 1 juta apartemen per tahun di perkotaan. Ia menegaskan porsi hunian di kota memang menjadi ranah pengusaha besar.

"Tidak mungkin semuanya dikasih ke satu perusahaan dari satu negara, kita harus bijak, kita harus arif. Spread the cake, the part. Kontraktor nasional juga banyak yang mau, tapi kriteria-kriteria jelas ... So, 1 juta (apartemen) terbuka. Swasta nasional besar, 9 naga silakan, 90 naga kecil boleh, pribumi harus," tandasnya.

JAKARTA - Ketua Satgas Perumahan , Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa program 3 juta rumah yang akan dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto akan digarap secara bersama-sama baik oleh kontraktor UMKM maupun pemain besar.

Dalam acara Executive Dialogue Propertinomic Real Estate Indonesia (REI) yang digelar di Jakarta, Kamis (10/10/2024), Hashim menyebut ini dilakukan guna mewujudkan sila ke-5 Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dijelaskan bahwa para kontraktor UMKM akan mendapat kesempatan untuk menggarap 2 juta rumah di wilayah pedesaan, sementara pemain besar bisa ikut tender untuk mengerjakan pembangunan 1 juta rumah di wilayah perkotaan.

"Pak Prabowo ingin yang 2 juta rumah dihandle kontraktor-kontraktor pengusaha kecil, UMKM. Kita mau bangun kembali middle class. Yang 1 juta di perkotaan terbuka lebar yang besar besar boleh ikut. Ciputra, 9 naga terbuka," ujarnya.

Pembangunan 3 juta rumah sendiri ditargetkan bisa terealisasi dalam jangka waktu satu tahun, yang artinya dalam satu periode kepemimpinan akan berdiri hingga 15 juta rumah. Hashim menyebut target tersebut harus dipasang setinggi mungkin untuk memberikan hunian layak kepada masyarakat.

"Kita perlu besar besaran. Ternyata setelah kita pelajari bukan 3 juta satu periode, tapi 3 juta setiap tahun. 15 juta berarti. Kalau Pak Prabowo menjabat 10 tahun, ada 30 juta yang dibangun. Kita harus betul-betul ambisius, pasang target tinggi," katanya.

Lebih jauh, Hashim menilai penyediaan rumah yang layak sangat penting untuk dilakukan guna mendongkrak kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, program ini tak kalah penting dengan makan bergizi gratis karena dengan rumah yang layak, anak-anak bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal sehingga angka stunting di Indonesia pun bisa semakin ditekan.

"Masalah stunting bukan hanya karena gizi buruk, itu juga karena lingkungan. Dan kalau anak kecil ini hidup dalam suasana dan lingkungan yang tidak sehat, minum air kotor, mandi dengan air kotor, maka terjadi stunting. Kalau mau berantas stunting tidak hanya makan bergizi tapi juga rumah yang layak," terangnya.

Jakarta -

Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo memberi sinyal nama yang akan mengisi kursi Menteri Perumahan. Prabowo diketahui akan membentuk kembali Kementerian Perumahan. Ini sosoknya.

Pada paparan acara Propertinomics, Hashim awalnya membahas program perumahan Prabowo Subianto yaitu 3 juta rumah dalam setahun. Hashim menegaskan itu adalah program tahunan bukan periode.

"Ini saya mau sampaikan, saya luruskan, bukan 3 juta (1 periode). Kita mau bikin 3 juta setiap tahun, (5 tahun) 15 juta. Saya harap pembangunan 3 juta (rumah) setiap tahun," tutur Hashim di acara Propertinomic Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024).

Kemudian, Hashim tiba-tiba menyebut nama Fahri Hamzah. Dia bilang, karena program ini Fahri Hamzah akan punya tugas berat.

"Tugasnya Pak Fahri (Fahri Hamzah) dan rekannya nanti berat. Tapi kita di sini untuk menunjang, untuk membantu mereka. Untuk sukseskan program. Satu periode 5 juta (rumah). Insya Allah. Prabowo 2 kali. Bisa 10 tahun, 30 juta yang mau dibangun," ujarnya.

Usai paparan, Hashim menyebut sudah memiliki nama calon Menteri Perumahan. Namun dirinya mengatakan nama itu masih bisa berubah kapan saja.

"Saya paham dan menghayati. Saya sudah tahu pak namanya. Tapi saya sudah komit untuk tidak bocor sampai tanggal 20. Kita di tim transisi sudah diwanti-wanti nama itu bisa berubah dalam 5 menit terakhir," katanya.

Ia menilai, calon Menteri Perumahan sebaiknya bukan hanya seorang akademisi yang sering bekerja di balik meja, melainkan juga seseorang yang sering turun ke lapangan untuk bertemu dengan para pelaku usaha.

"Saya agree with you, harus ada pendobrak jangan akademisi yang on chair, harus sering ke lapangan sering ketemu dengan pelaku-pelaku, harus terbuka. Saya kira orang yang disebut itu terbuka. Tapi yang penting juga wakil menterinya," ungkapnya.

Terpisah, ketika ditemui selepas acara, Fahri Hamzah yang merupakan Wakil Ketua Partai Gelora enggan bicara banyak ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjadi Menteri Perumahan.

"Ya tanya Pak Hashim dong," jawabnya singkat.

(abr/zlf)

Jakarta -

Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan wacana penghapusan sejumlah pajak pembelian rumah, yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak tersebut rencananya akan dihapus pada awal tahun Prabowo menjabat sebagai presiden.

"Sudah kita bahas beberapa kali ada masukan-masukan dari Pak Nixon (Dirut BTN), Pak Bonny (anggota Satgas Perumahan), kalau nggak salah dari SMF ya dan lain-lain agar PPN dihapus 11% dihapus untuk sementara waktu mungkin 1, 2, 3 tahun pertama kita hapus. Ini untuk mengurangi ya beban," tutur Hashim dalam acara Propertinomics Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024).

Tak hanya PPN, pihaknya juga akan menghapus BPHTB sebesar 5% untuk sementara waktu. Dengan demikian, PPN dan BPHTB yang totalnya sebesar 16% dihapus untuk sementara waktu.

"Terus ada juga 5% BPHTB (dihapus sementara). Ini rekomendasi kita ke pemerintah untuk dihapus 16% untuk sementara waktu," ujarnya.

Penghapusan pajak tersebut dilakukan agar sektor properti kembali bangkit dan bergairah serta sebagai salah satu stimulus ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan.

Meskipun nanti negara kehilangan beberapa pos pemasukan, misalnya dari PPN dan BPHTB, Hashim mengatakan hal itu bisa digantikan dari revenue-revenue yang lain. Belum lagi nantinya akan ada Kementerian Penerimaan Negara yang akan mengatur pemasukan untuk negara.

"Justification untuk mengimbangi loss of revenue kita bisa hitung. Mungkin kawan-kawan dari REI, dari BTN, kalau kita hapus (pajak perumahan) 16% ini negara hilang revenue berapa tapi kita nanti akan dapat dari pajak dan lain-lain, dari kontraktor, dari revenue-revenue lain," paparnya.

Terpisah, Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z. Minang menuturkan untuk saat ini rencana tersebut akan berfokus pada masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Walau demikian, tak menutup kemungkinan segmen kas menengah ke atas juga akan ada skema-skema lainnya untuk memudahkan kepemilikan rumah.

"Sementara menengah ke bawah, kita sebut MBR namun tidak menutup juga untuk menengah ke atas akan ada hal lain yang akan kita bicarakan nanti," ujarnya setelah acara kepada wartawan.

(abr/zlf)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Bonny Minang menyatakan pendekatan propertinomic yang digagas REI sejak 2023 menjadi salah satu semangat (spirit) bagi pihaknya dalam menyiapkan program 3 juta rumah.

Program tersebut berpijak pada empat pilar yakni penguatan institusi kelembagaan, kebijakan dan keberpihakan, optimalisasi anggaran perumahan, dan mendorong sektor perumahan menjadi program strategis nasional (PSN).

“Sebenarnya satgas ini melakukan propertinomic, karena keempat pilar itu sudah kami eksekusi untuk menjaga keberlanjutan pasokan dan permintaan rumah dengan meningkatkan daya beli masyarakat,” jelasnya.

Satgas bahkan menganggap REI adalah ujung tombak perekonomian Indonesia, terutama dalam penyediaan perumahan.

Lebih lanjut Bonny menyatakan Pemerintahan Prabowo Subianto nantinya memang mengaitkan program penyediaan perumahan dengan upaya pengentasan kemiskinan.

Dia merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) per Juli 2023, yang menyebutkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia mencapai 9,36 persen atau setara sekitar 25,9 juta orang.

“Dimensi kemiskinan ini dapat diukur secara langsung, misalnya dengan mengukur kekurangan gizi atau rendahnya tingkat pendidikan. Juga tidak memiliki aset properti sebagai kolateral yang dapat digunakan sebagai pinjaman modal usaha,” kata Bonny.

Penduduk Indonesia saat ini berjumlah sekitar 278 juta jiwa, dimana komposisi penduduk di pedesaan dan perkotaan hampir sama yakni masing-masing 45 persen dan 55 persen.

Karena itu, selain di perkotaan, pemerintahan mendatang juga memberi perhatian besar terhadap masyarakat di pedesaan untuk mampu memiliki rumah.

Di antaranya dengan memberikan subsidi untuk membayar cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) sebesar Rp 600.000 per bulan per keluarga miskin selama 25 tahun dan bunga KPR sebesar 5 persen yang akan diatur melalui keputusan presiden (keppres).

Dengan begitu, masyarakat desa yang selama ini sering dianggap tidak eligible dan bankable akan dilirik oleh perbankan untuk memperoleh KPR.

Sementara pembangunan rumah di pedesaan nantinya akan dilakukan kontraktor desa dengan melibatkan masyarakat setempat, sehingga akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan income per kapita nasional.

“Kami perlu menegaskan bahwa program pengentasan kemiskinan ini tidak akan mengganggu program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang selama ini sudah berjalan. Justru program FLPP akan ditingkatkan misalnya dengan menggunakan lahan-lahan idle milik pemerintah untuk hunian di perkotaan,” jelas Bonny.

Jakarta, Investor.id- Anggota Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Bonny Minang menyatakan bahwa pendekatan propertinomic yang digagas Realestat Indonesia (REI) sejak 2023 menjadi salah satu semangat (spirit) bagi pihaknya dalam menyiapkan program tiga juta rumah.

Program itu berpijak kepada empat pilar yakni penguatan institusi kelembagaan, kebijakan dan keberpihakan, optimalisasi anggaran perumahan, dan mendorong sektor perumahan menjadi program strategis nasional (PSN).

“Sebenarnya satgas ini melakukan propertinomic, karena keempat pilar itu sudah kami eksekusi untuk menjaga keberlanjutan pasokan dan permintaan rumah dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Kami menganggap REI ini adalah ujung tombak perekonomian Indonesia, terutama dalam penyediaan perumahan,” kata Bonny didampingi anggota satgas lainnya, antara lain Budiman Sudjatmiko dan Panangian Simanungkalit dalam siaran pers dikutip Rabu (25/9/2024).

Dia menyatakan, Pemerintahan Prabowo Subianto nantinya memang mengaitkan program penyediaan perumahan dengan upaya pengentasan kemiskinan. Dia merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) per Juli 2023, yang menyebutkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia mencapai 9,36 % atau setara sekitar 25,9 juta orang.

“Dimensi kemiskinan ini dapat diukur secara langsung, misalnya dengan mengukur kekurangan gizi atau rendahnya tingkat pendidikan. Juga tidak memiliki aset properti sebagai kolateral yang dapat digunakan sebagai pinjaman modal usaha,” kata Bonny.

Dia menerangkan, penduduk Indonesia saat ini berjumlah sekitar 278 juta jiwa. Dimana komposisi penduduk di pedesaan dan perkotaan ternyata hampir sama yakni masing-masing 45% dan 55%.

Karena itu, selain di perkotaan, pemerintahan mendatang juga memberi perhatian besar terhadap masyarakat di pedesaan untuk mampu memiliki rumah.

Di antaranya dengan memberikan subsidi untuk membayar cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) sebesar Rp600.000 per bulan per keluarga miskin selama 25 tahun dan bunga KPR sebesar 5% yang akan diatur melalui keputusan presiden (keppres). Dengan begitu, masyarakat desa yang selama ini sering dianggap tidak eligible dan bankable akan dilirik oleh perbankan untuk memperoleh KPR.

Untuk pembangunan rumah di pedesaan nantinya dilakukan kontraktor desa dengan melibatkan masyarakat setempat, sehingga akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan income per kapita nasional.

“Kami perlu menegaskan bahwa program pengentasan kemiskinan ini tidak akan mengganggu program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang selama ini sudah berjalan. Justru program FLPP akan ditingkatkan misalnya dengan menggunakan lahan-lahan idle milik pemerintah untuk hunian di perkotaan,” jelas Bonny.

Sebagaimana diberitakan, program tiga juta unit rumah akan mencakup dua juta rumah di pedesaan dan satu juta rumah di perkotaan.

Sementara itu, Ketua Umum DPP REI Joko Suranto mengatakan, saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi angka backlog (kekurangan) pasokan rumah yang sangat besar, yakni mencapai 12,7 juta unit. Angka itu tidak banyak mengalami perubahan setidaknya dalam 10 tahun terakhir.

Oleh karena, program pengentasan angka kemiskinan termasuk lewat penyediaan hunian secara masif sebanyak tiga juta unit bagi masyarakat di pedesaan dan perkotaan menjadi sejalan (inline) dengan usaha mengentaskan backlog.

Upaya pengentasan kemiskinan melalui penyediaan rumah layak huni, tegasnya, sangat tepat karena industri perumahan ini melibatkan 185 industri ikutan sehingga membuka banyak lapangan kerja, menciptakan entitas usaha baru, dan menimbulkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang pada akhirnya akan meningkatkan produk domestik bruto (PDB) nasional.

“Kalau program ini berjalan akan terjadi pemerataan distribusi pendapatan kepada masyarakat, termasuk di desa-desa,” kata dia.

Menurutnya, dengan mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di pedesaan dan perkotaan, maka pemerintah mendatang sekaligus akan mampu mengatasi angka kemiskinan, menekan gangguan pertumbuhan pada anak (stunting), serta meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

Hal itu sesuai dengan apa yang dikehendaki presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dimana seluruh rakyat Indonesia harus merasa aman, rakyat tidak boleh kelaparan dan harus memiliki kehidupan yang baik termasuk bisa bertempat tinggal secara layak.

“REI mengapresiasi sekali program tiga juta rumah ini, karena menjadi sebuah loncatan tinggi bagi industri perumahan nasional di masa mendatang. Karena tidak akan ada hasil yang berbeda, jika cara (mengatasinya) masih tetap sama,” tutur Joko.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki program pengentasan kemiskinan yang akan dilakukan melalui berbagai upaya. Salah satunya melalui penyediaan perumahan layak huni sebanyak 3 juta unit rumah dengan perincian 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan.

Hal ini dikatakan oleh Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto pada pertemuan DPP REI dengan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Jakarta, Selasa 24 September 2024.

Kata Joko Suranto, saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi angka backlog (kekurangan) pasokan rumah yang sangat besar mencapai 12,7 juta unit. Angka itu tidak banyak mengalami perubahan setidaknya dalam 10 tahun terakhir.

"Oleh karena, program pengentasan angka kemiskinan termasuk lewat penyediaan hunian secara masif sebanyak 3 juta unit bagi masyarakat di pedesaan dan perkotaan menjadi sejalan (inline) dengan usaha mengentaskan backlog," ucap Joko dalam keterangannya, Rabu (25/9/2024).

Upaya pengentasan kemiskinan melalui penyediaan rumah layak huni, tegasnya, sangat tepat karena industri perumahan ini melibatkan 185 industri ikutan sehingga membuka banyak lapangan kerja, menciptakan entitas usaha baru, dan menimbulkan titik-titik pertumbuhan baru yang pada akhirnya akan meningkatkan produk domestik bruto (PDB) nasional.

"Kalau program ini berjalan akan terjadi pemerataan distribusi pendapatan kepada masyarakat, termasuk di desa-desa," ungkap CEO Buana Kassiti Group itu.

Menurutnya, dengan mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di pedesaan dan perkotaan, maka pemerintah mendatang sekaligus akan mampu mengatasi angka kemiskinan, menekan gangguan pertumbuhan pada anak (stunting), serta meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

Hal itu sesuai dengan apa yang dikehendaki presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dimana seluruh rakyat Indonesia harus merasa aman, rakyat tidak boleh kelaparan dan harus memiliki kehidupan yang baik termasuk bisa bertempat tinggal secara layak.

"REI mengapresiasi sekali program 3 juta rumah ini, karena menjadi sebuah loncatan tinggi bagi industri perumahan nasional di masa mendatang. Karena tidak akan ada hasil yang berbeda, jika cara (mengatasinya) masih tetap sama," tegas Joko Suranto.

Anggota Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Bonny Minang menyatakan, pendekatan propertinomic yang digagas REI sejak 2023 menjadi salah satu semangat (spirit) bagi pihaknya dalam menyiapkan program 3 juta rumah yang berpijak kepada empat pilar, yakni penguatan institusi kelembagaan, kebijakan dan keberpihakan, optimalisasi anggaran perumahan, dan mendorong sektor perumahan menjadi program strategis nasional (PSN).

"Sebenarnya satgas ini melakukan propertinomic, karena keempat pilar itu sudah kami eksekusi untuk menjaga keberlanjutan pasokan dan permintaan rumah dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Kami menganggap REI ini adalah ujung tombak perekonomian Indonesia, terutama dalam penyediaan perumahan," tegasnya yang hadir didampingi anggota satgas lainnya, antara lain Budiman Sudjatmiko dan Panangian Simanungkalit.

Lebih lanjut Bonny Minang menyatakan, Pemerintahan Prabowo Subianto nantinya memang mengaitkan program penyediaan perumahan dengan upaya pengentasan kemiskinan.

"Dimensi kemiskinan ini dapat diukur secara langsung, misalnya dengan mengukur kekurangan gizi atau rendahnya tingkat pendidikan. Juga tidak memiliki aset properti sebagai kolateral yang dapat digunakan sebagai pinjaman modal usaha," kata Bonny.

Sementara pembangunan rumah di pedesaan nantinya akan dilakukan kontraktor desa dengan melibatkan masyarakat setempat, sehingga akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan income per kapita nasional.

"Kami perlu menegaskan bahwa program pengentasan kemiskinan ini tidak akan mengganggu program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang selama ini sudah berjalan. Justru program FLPP akan ditingkatkan misalnya dengan menggunakan lahan-lahan idle milik pemerintah untuk hunian di perkotaan," jelas Bonny.

Jakarta -

Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan kembali membentuk Kementerian Perumahan lagi, terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum seperti sekarang ini. Hal itu sempat disinggung Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo.

Rencana pemisahan ini dimaksudkan agar pembangunan perumahan bisa lebih fokus pada tugas pokoknya. Mengingat pembangunan rumah adalah salah satu program utama yang hendak dijalankan oleh Prabowo pada masa jabatannya. Salah satu program terkait perumahan yang telah dia janjikan adalah program 3 juta rumah.

"Pak Prabowo sudah setuju kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," ujar Hashim beberapa waktu lalu.

Tugas Kementerian Perumahan bukanlah hal sederhana. Ada sederet pekerjaan rumah (PR) yang harus dikerjakan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan beberapa pekerjaan yang harus dilakukan Kementerian Perumahan, salah satunya mengurangi angka backlog.

"Itu bagus ya menurut saya dengan adanya rencana karena beliau punya program 3 juta rumah per tahun untuk perkotaan, pedesaan gitu kan, jadi dengan adanya kementerian perumahan bahwa pemerintah pak Prabowo-Gibran akan lebih fokus lagi, kalau kemarin 1 juta kita capainya sudah besar, karena backlognya masih banyak kan, masih sekitar 9 juta-an, nah itu dengan Kementerian Perumahan maka jadi lebih fokus," paparnya saat ditemui wartawan di Gedung DPR, Rabu (11/9/2024).

Ia mengungkapkan, dengan adanya Kementerian Perumahan akan semakin fokus untuk mengurus permasalahan perumahan, seperti menurunkan angka backlog yang diklaim saat ini mencapai 9,9 juta.

"Ya, jadi lebih fokus, lebih bagus. Nanti dengan Kementerian Perumahan bisa lebih fokus," katanya.

Pekerjaan selanjutnya adalah mengatasi banyaknya rumah subsidi yang kosong. Dengan adanya Kementerian Perumahan dinilai bisa mengurus soal perumahan subsidi yang kosong atau tidak tepat sasaran.

"Ya nanti dengan Kementerian Perumahan bisa lebih fokus (urus masalah perumahan)," pungkasnya.

(abr/zlf)

JAKARTA, KOMPAS.com - Hashim Djojohadikusumo mengungkap rencana presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk kembali Kementerian Perumahan terpisah dari saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR).

Adik Prabowo sekaligus Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih itu menegaskan pemisahan tersebut dilakukan agar pembangunan perumahan bisa lebih fokus.

Pembentukan Kementerian Perumahan merupakan langkah konkrit pemerintah untuk mempercepat penyediaan perumahan nasional.

Namun karena persoalan perumahan sangat kompleks, maka banyak pihak berharap kementerian ini nantinya dapat dikelola secara baik oleh sosok menteri yang benar-benar memahami akar persoalan.

Menanggapi wacana ini, pengamat properti dari Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat mengatakan persoalan perumahan sangat kompleks, sehingga tidak bisa dipelajari secara cepat.

Selain persoalan backlog, pembiayaan perumahan dan daya jangkau masyarakat terutama generasi milenial harus cepat dituntaskan dengan pendekatan yang tepat.

Karena itu, menurut Syarifah, diperlukan sosok menteri yang memahami data dan terapan kebijakan secara historis, serta mampu membawa perubahan yang konkrit dalam kebijakan penyediaan perumahan terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Jika perlu, sosok menteri yang sudah siap dengan konsep untuk menangani persoalan perumahan secara menyeluruh.

“Sebaiknya individu yang telah paham (perumahan), karena akan mempermudah akselerasi capaian hunian terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Associate Director Leads Property Martin Samuel Hutapea berpendapat sosok menteri perumahan yang ditunjuk haruslah memahami apa yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan perumahan.

Diantaranya keterkaitan antara populasi, daya beli, lokasi kerja, karakteristik lokasi, hingga ketersediaan lahan.

Sedangkan yang perlu mendapat perhatian adalah mereka yang kesulitan mengusahakan hunian, meskipun sudah bekerja.

“Siapa pun sosoknya, harus mengetahui masalah dasar sektor perumahan dan mampu mengontrol implementasinya. Karenanya, perlu orang yang sudah punya konsep pendekatan untuk menangani persoalan perumahan,” kata Martin.

Jakarta -

Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan membentuk Kementerian Perumahan. Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menegaskan pembentukan Kementerian Perumahan dilakukan agar pembangunan perumahan bisa lebih fokus dan untuk percepatan penyediaan perumahan secara nasional.

Senior Research Advisor dari Knight Frank Indonesia, Syarifah Syaukat menilai kriteria pemimpin yang cocok untuk Kementerian Perumahan adalah sosok yang bisa memahami dat dan terapan kebijakan secara historis serta mampu membawa perubahan yang konkrit dalam kebijakan penyediaan perumahan terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Jika perlu, sosok menteri yang sudah siap dengan konsep untuk menangani persoalan perumahan secara menyeluruh.

Hal itu karena persoalan perumahan yang kompleks dan tidak bisa dipelajari dalam waktu singkat. Sementara itu, backlog perumahan, persoalan pembiayaan dan daya jangkau masyarakat juga perlu dituntaskan dengan pendekatan yang tepat.

"Sebaiknya individu yang telah paham (perumahan), karena akan mempermudah akselerasi capaian hunian terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat," ujarnya dikutip Selasa (10/9/2024).

Sementara itu, Associate Director dari Leads Property, Martin Samuel Hutapea berpendapat sosok menteri perumahan yang ditunjuk haruslah memahami apa yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan perumahan. Di antaranya keterkaitan antara populasi, daya beli, lokasi kerja, karakteristik lokasi, hingga ketersediaan lahan.

"Siapa pun sosoknya, harus mengetahui masalah dasar sektor perumahan dan mampu mengontrol implementasinya. Karenanya, perlu orang yang sudah punya konsep pendekatan untuk menangani persoalan perumahan," tuturnya.

Di sisi lain, CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda menegaskan terbentuknya kembali kementerian perumahan membawa harapan bahwa persoalan penyediaan perumahan sudah menjadi aspek penting yang diperhatikan pemerintah seperti halnya penyediaan sandang dan pangan.

"Adapun untuk kapasitas yang harus dimiliki menteri perumahan yang dipercaya presiden nantinya adalah sosok yang memahami kondisi pasar perumahan saat ini dan terlibat langsung sebagai praktisi, sehingga kebijakan yang diambil dapat sesuai dengan harapan," sebut Ali.

Menurutnya, menteri yang ditunjuk presiden haruslah mereka yang mempunyai konsep paradigma yang baik secara makro dan mikro, karena tanpa itu semua sektor perumahan akan tetap jalan di tempat.

"Sebaiknya dari pengusaha atau profesional. Tapi baik pengusaha ataupun profesional harus juga mengerti politik, karena sektor perumahan ke depan tentunya sarat dengan kepentingan politik," paparnya.

Harapan senada disampaikan Ketua Umum Asosiasi Real Estat Broker Indonesia (AREBI) Lukas Bong. Ia berharap Kementerian Perumahan akan dipimpin oleh sosok menteri yang paham betul di bidang ini. Menurutnya, pemahaman tersebut penting karena sektor perumahan di Indonesia jauh tertinggal beberapa dekade dibandingkan negara-negara tetangga.

"Akan lebih baik kalau profesional dan mengerti persoalan perumahan. Kita sudah lihat bagaimana gebrakan sosok profesional seperti Menteri Basuki di bidang infrastruktur. Kami berharap orang seperti itu juga dipercaya mengurusi sektor perumahan," kata Lukas.

Apalagi, kata dia, cukup banyak profesional yang seharusnya bisa memimpin seperti pengembang yang berasal dari asosiasi pengembang. Mereka sudah paham selak beluk persoalan termasuk prosedur perizinan, sehingga bisa langsung lari kencang begitu dilantik.

Sementara itu, dalam sebuah diskusi rembug bareng perumahan yang diselenggarakan komunitas masyarakat perumahan, pelaku industri perumahan sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) bidang Kerjasama Investasi Fajar R. Zulkarnaen berkomentar selama ini sektor perumahan terkesan seperti diabaikan.

Dia mencontohkan selama ini sektor penyediaan energi ada Kementerian ESDM, demikian pula penyediaan pangan ada Kementerian Perdagangan. Tetapi urusan penyediaan perumahan justru digabung dengan pekerjaan umum yang banyak mengurusi fisik infrastruktur. Oleh karena itu, pembentukan kembali Kementerian Perumahan harus didukung seluruh stakeholder perumahan.

"Kami mengusulkan agar nama dan wewenangnya diperluas menjadi Kementerian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan. Kenapa? Sebab, ke depan penduduk Indonesia mayoritas akan tinggal di perkotaan. Ini tren dunia yang tidak dapat dihindari, sehingga kalau tidak dipersiapkan termasuk soal huniannya maka akan jadi persoalan baru yang cukup serius," kata Fajar.

(abr/zlf)

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wacana pembentukan kementerian khusus perumahan tengah mencuat. Wacana itu dilontarkan Ketua Satgas Perumahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim S. Djojohadikusumo.

Pembentukan Kementerian Perusahaan direncanakan terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) agar fokus menjalankan program 3 juta rumah yang akan menjadi salah satu program prioritas pasangan presiden-wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo-Gibran.

Sejumlah pengamat properti berharap kementerian itu nantinya dapat dikelola secara baik oleh sosok menteri yang benar-benar memahami akar persoalan sektor perumahan.

Pengamat properti dari Knight Frank Indonesia, Syarifah Syaukat mengatakan, persoalan perumahan sangat kompleks, sehingga tidak bisa dipelajari secara cepat. Sementara persoalan backlog, pembiayaan perumahan dan daya jangkau masyarakat terutama generasi milenial harus cepat dituntaskan dengan pendekatan yang tepat.

Sehingga menurutnya, diperlukan sosok menteri yang memahami data dan terapan kebijakan secara historis, serta mampu membawa perubahan yang konkrit dalam kebijakan penyediaan perumahan terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Sebaiknya individu yang telah paham (perumahan), karena akan mempermudah akselerasi capaian hunian terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat,” ujar Syarifah, Selasa (10/9).

Pengamat properti dari Leads Property, Martin Samuel Hutapea juga berpendapat sosok menteri perumahan yang ditunjuk haruslah memahami apa yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan perumahan. Diantaranya keterkaitan antara populasi, daya beli, lokasi kerja, karakteristik lokasi, hingga ketersediaan lahan. Sedangkan yang perlu mendapat perhatian adalah mereka yang kesulitan mengusahakan hunian, meski pun sudah bekerja.

Sementara itu, CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda menegaskan terbentuknya kembali kementerian perumahan membawa harapan bahwa persoalan penyediaan perumahan atau papan sudah menjadi aspek penting yang diperhatikan pemerintah seperti halnya penyediaan sandang dan pangan.
Menurutnya, kapasitas yang harus dimiliki menteri perumahan harus memahami kondisi pasar perumahan saat ini dan terlibat langsung sebagai praktisi, sehingga kebijakan yang diambil dapat sesuai dengan harapan.

Ia menyarankan agar yang dipilh presiden nantinya berasal dari pengusaha atau profesional yang juga mengerti politik. Sebab, kata dia, sektor perumahan ke depan tentunya sarat dengan kepentingan politik.

Adapun, Ketua Umum Asosiasi Real Estat Broker Indonesia (AREBI) Lukas Bong yberharap Kementerian Perumahan akan dipimpin oleh sosok menteri yang paham betul di bidang ini. Menurutnya, pemahaman tersebut penting karena sektor perumahan di Tanah Air jauh tertinggal beberapa dekade dibandingkan negara-negara tetangga.

"Akan lebih baik kalau profesional dan mengerti persoalan perumahan. Kita sudah lihat bagaimana gebrakan sosok profesional seperti Menteri Basuki di bidang infrastruktur. Kami berharap orang seperti itu juga dipercaya mengurusi sektor perumahan," kata Lukas.

Sedangkan pelaku industri perumahan, Fajar R. Zulkarnaen, memandang sektor perumahan terkesan seperti diabaikan. Oleh karena itu, ia menyambut baik rencana pembentukan Kementerian Perumahan itu.

Ia juga mengusulkan agar nama dan wewenangnya diperluas menjadi Kementerian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan. Sebab, ke depan penduduk Indonesia mayoritas akan tinggal di perkotaan. Ini tren dunia yang tidak dapat dihindari, sehingga kalau tidak dipersiapkan termasuk soal huniannya maka akan jadi persoalan baru yang cukup serius.

Kontribusi Perumahan ke PDB

Hashim S. Djojohadikusumo, mengatakan program perumahan akan dijadikan sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan pasangan Prabowo-Gibran minimal 8% per tahun.

Ia bilang, sektor itu dipilih karena berkaca dari kesuksesan beberapa negara di dunia, terutama China, yang menjadikan sektor perumahan sebagai penopang pertumbuhan ekonominya.

“Dari tahun 1980-an hingga 2017, sektor perumahan menyumbang 25% terhadap produk domestik bruto (PDB) Tiongkok. Selama 35 tahun, ekonomi Tiongkok tumbuh kurang lebih 10% dengan perumahan dan sektor terkait, termasuk konstruksi, menjadi pendorongnya,” tutur Hashim, Kamis (29/8).

Sementara di Indonesia, kata dia, kontribusi sektor perumahan terhadap PDB masih kecil, sekitar 3%. Oleh karena itu, pemerintahan Prabowo-Gibran akan mendorong kontribusi sektor perumahan terhadap PDB bisa mencapai 25%.

Hashim mengakui bahwa sektor properti Tiongkok dalam 7 tahun terakhir memang terpukul karena kelebihan pasokan. Namun, menurutnya, Indonesia juga bisa belajar dari kondisi itu untuk mengantisipasi tidak terjadi hal serupa, tetapi memberikan dampak berkelanjutan terhadap pertumbuhan PDB.

Lebih lanjut, Hashim menjelaskan bahwa program 3 juta rumah itu terdiri dari 1 juta unit rumah di perkotaan yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 2 juta di pedesaan (di mana 1 juta di antaranya di wilayah pesisir).

Program 3 juta rumah ini juga ditujukan untuk mengentaskan persoalan kesenjangan angka kebutuhan rumah (backlog) kepemilikan rumah di Tanah Air. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Sosial Ekonomi (Susenas) Tahun 2023 mencatat angka backlog masih mencapai 9,9 juta unit. Sementara setiap tahun, ada potensi tambahan backlog 800.000 karena pertambahan rumah tangga baru.

Hashim bilang, setidaknya ada 37 juta unit rumah harus dipenuhi pemerintah. Pasalnya, selain untu membangun hunian baru, masih ada sekitar 27 juta rumah tidak layak huni saat ini.