Proyek itu diharapkan tidak hanya menyediakan hunian bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan ekosistem perumahan yang produktif.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan kebutuhan lahan untuk mendukung proyek pembangunan 1 juta unit rumah oleh investor asal Qatar.

Maruarar, seusai memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, mengatakan proyek ini menyasar masyarakat menengah ke bawah dan dilakukan melalui skema kerja sama antarpemerintah (G to G).

“Kami diminta Bapak Presiden menyiapkan lahan, termasuk tanah-tanah strategis seperti eks perumahan DPR, wilayah sekitar GBK, hingga tanah sitaan BLBI yang dikelola Dirjen Kekayaan Negara dan Bank Tanah,” ujar Maruarar.

Proses persiapan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, seperti Kementerian BUMN, yang akan menyediakan lahan dari Perumnas, PT KAI, dan BUMN lainnya. Selain itu, Kejaksaan Agung juga mendukung melalui lahan sitaan yang berada di Banten.

Maruarar menambahkan, Qatar bukan satu-satunya negara yang berminat berinvestasi di bidang perumahan. Negara lain, seperti Uni Emirat Arab, juga menunjukkan ketertarikan serupa. Saat ini, pemerintah sedang mengonsolidasikan data lahan, regulasi, dan potensi pasar untuk mempermudah proses survei dan persiapan investasi.

“Qatar dan negara lain akan memulai dengan survei lahan dan pasar. Sebagai investor, mereka perlu melihat potensi besar Indonesia, termasuk kebutuhan perumahan yang sangat tinggi,” ujarnya pula.

Proyek itu diharapkan tidak hanya menyediakan hunian bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan ekosistem perumahan yang produktif.

Maruarar mencontohkan, perumahan dapat diisi oleh kombinasi berbagai profesi, seperti guru, TNI berpangkat rendah, pelaku UMKM, dan dokter muda, untuk mendorong pembangunan yang inklusif.

Proyek perumahan ini direncanakan mulai berjalan pertengahan tahun 2025 dengan harapan dapat selesai tepat waktu.

Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rahman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Bank Tabungan Negara (BTN) mencatat hampir 40 ribu rumah yang disalurkan belum memiliki sertifikat. Hal ini lantaran banyak pengembang (developer) dan notaris yang nakal.

Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan jumlah rumah yang belum bersertifikat ini berdasarkan pengaduan nasabah yang sudah melunasi cicilan namun belum kunjung menerima sertifikatnya.

"Nah, sisa yang harus kami selesaikan sampai hari ini masih ada 38.144 sertifikat yang melibatkan masih 4.000 proyek rumah," ujar Nixon di Kementerian BUMN, Selasa (21/1).

Menurut Nixon, jumlah tersebut jauh berkurang dibandingkan pada 2019 yang tercatat mencapai 120 ribu rumah yang belum memiliki sertifikat.

"Sejak tahun 2019 kita sudah menyelesaikan 80 ribu sertifikat yang tidak jelas itu oleh upaya BTN sendiri pakai biaya BTN dan memang kita dibantu juga oleh Badan Pertanahan Nasional, kita ada kerja sama langsung dengan mereka sehingga itu prosesnya bisa jauh lebih cepat," kata dia.

Tahun ini, BTN menargetkan jumlah rumah yang bisa menerima sertifikat sekitar 15 ribu, begitu juga dengan tahun depan. Perusahaan menargetkan seluruh rumah yang belum menerima sertifikat bisa diselesaikan pada 2027.

Selain itu, atas arahan Menteri BUMN Erick Thohir, BTN akan kembali mereview developer dan notaris yang bekerja sama dalam menyalurkan pembiayaan. Dengan demikian, masalah sertifikat tidak terjadi lagi di kemudian hari.

"Selain memprofile, kami juga melakukan selain rating developer sekarang. Kemudian kami juga mendaftar ulang seluruh notaris. Jadi nggak cuma developer, notaris juga udah kami bagi kelasnya. Sekarang kalau ada developer yang sertifikatnya banyak berhenti, silahkan kita berhenti (beri pembiayaan)," pungkasnya.

Nah, makanan kita itu adalah makanan budaya Indonesia. Dan budaya Indonesia juga bukan hanya tradisional, banyak yang kontemporer

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengatakan edukasi yang diberikan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diharapkan dapat menjadikan anak sebagai agen perubahan di keluarga, agar keluarga dapat memilih makanan bergizi dan memenuhi kebutuhan nutrisi.

Staf Ahli BGN Ikeu Tanziha mengatakan di Jakarta, Selasa, MBG merupakan upaya dalam mempromosikan kesadaran memilih makanan bergizi, seperti yang disoroti oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai tema Hari Gizi Nasional ke-65.

Ikeu menyebutkan menu dalam Program MBG disajikan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) oleh Kemenkes.

"Jadi kalau untuk sarapan, itu sekitar 20 sampai 25 persen. Jadi AKG dalam satu kali. Dan itu berbeda-beda. Jadi ada untuk balita, untuk anak usia sekolah. Anak usia sekolah juga berbeda-beda. SD, SMP, SMA, termasuk PAUD. Kemudian untuk ibu hamil juga berbeda," ucapnya.

Dia menyebutkan setiap makan diharapkan guru menerangkan tentang menu MBG yang disajikan, agar anak paham tentang makanan yang bergizi. Dengan edukasi demikian, kata dia, anak dapat mengubah perilaku makannya dan membawa kebiasaan tersebut ke rumah sehingga anggota keluarga lain mengikuti.

Ikeu juga berharap adanya transisi dalam pola konsumsi, mengubah cara pandang anak terhadap makanan Indonesia, dari yang awalnya makan makanan kebarat-baratan menjadi memakan makanan lokal.

Ikeu menuturkan kebiasaan menyebut makanan Indonesia sebagai makanan tradisional membuat anak-anak tidak mau mengonsumsi pangan lokal.

"Nah, makanan kita itu adalah makanan budaya Indonesia. Dan budaya Indonesia juga bukan hanya tradisional, banyak yang kontemporer. Banyak yang kontemporer, yang kekinian," katanya.

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes Maria Endang Sumiwi mengatakan saat ini tantangan dalam pola konsumsi berubah. Dahulu masalahnya adalah makanan yang sulit, katanya, dan sekarang masalahnya adalah pilihan yang terlalu banyak.

Maria menyoroti tiga masalah nutrisi yang ada di Indonesia, yakni nutrisi yang kurang, defisiensi mikronutrien, dan kelebihan berat badan, termasuk obesitas. Oleh karena itu, katanya, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang memilih makanan yang bergizi untuk dikonsumsi guna menangani isu-isu tersebut.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menunjukkan perannya dalam menyukseskan Program Pemerintah 3 Juta Rumah. Sebagai salah satu bank pelaksana utama untuk skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), BRI menargetkan penyaluran pembiayaan untuk 17.701 unit rumah subsidi pada 2025.

Program 3 Juta Rumah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki tempat tinggal. Program ini mencakup pembangunan rumah di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan, guna mengurangi ketimpangan akses terhadap perumahan yang layak.

Sebagai bagian dari kontribusinya, BRI menargetkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi sebesar Rp2,92 triliun melalui skema FLPP dan Tapera pada 2025. Langkah ini diharapkan mampu memberikan akses mudah bagi masyarakat untuk memiliki hunian pertama dengan angsuran yang terjangkau.

Terkait dengan hal tersebut, Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata dukungan BRI terhadap agenda pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah.

"BRI percaya bahwa program ini adalah langkah strategis untuk memberikan hunian yang layak sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dukungan BRI sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia untuk menciptakan pembangunan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia," jelasnya.

BRI berkomitmen untuk terus memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Inisiatif ini mencerminkan dedikasi BRI dalam mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh penjuru negeri, serta selaras dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menapaki 100 hari kerja, khususnya Asta Cita ke-6, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Kementerian BUMN RI pun berupaya mempercepat implementasi Asta Cita tersebut. Menteri BUMN RI Erick Thohir menyebut, pihaknya telah melakukan berbagai inisiasi untuk mempercepat program prioritas nasional, Erick menekankan untuk mewujudkan Asta Cita tersebut diperlukan kolaborasi yang efektif dan efisien melalui berbagai pihak.

(ROS)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menegaskan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini sudah berjalan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Program MBG digelar secara bertahap sampai akhir 2025.

Oleh karena itu, Gibran turun langsung ke Pulogebang, Jakarta Timur, Selasa (21/1/2025), untuk meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di dua sekolah. Gibran mengunjungi SDN Pulogebang 06 dan SMA Negeri 11 Jakarta.

Wapres dalam siaran resmi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta, Selasa menekankan, memberikan akses makanan bergizi bukan hanya soal memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga investasi masa depan. Sebab, generasi sehat adalah fondasi bangsa yang kuat.

Dalam kesempatan yang sama, Gibran juga menekankan program Makan Bergizi Gratis merupakan upaya pemerintah untuk memastikan anak-anak, khususnya anak-anak yang punya masalah kesehatan, untuk menerima asupan gizi seimbang. Oleh karena itu, ia berharap, program Makan Bergizi Gratis dapat segera diperluas.

Sehingga ada lebih banyak anak-anak, ibu hamil, balita, dan ibu menyusui yang menerima manfaat dari program tersebut. Wapres Gibran juga menegaskan komitmennya untuk terus memantau dan memastikan program Makan Bergizi Gratis berjalan efektif dan tepat sasaran.

Makan Bergizi Gratis, yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo, mulai efektif berjalan pada 6 Januari 2025. Hari pertama MBG digelar, ada 190 SPPG yang beroperasi memasok makan bergizi untuk sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi.

IDXChannel - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berkomitmen menyukseskan program 3 juta rumah yang digagas pemerintah.Sebagai salah satu bank pelaksana utama untuk skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), BRI menargetkan penyaluran pembiayaan untuk 17.701 unit rumah subsidi pada 2025.

Program 3 juta rumah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki tempat tinggal.

Program ini mencakup pembangunan rumah di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan, guna mengurangi ketimpangan akses terhadap perumahan yang layak.

Sebagai bagian dari kontribusinya, BRI menargetkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi sebesar Rp2,92 triliun melalui skema FLPP dan Tapera pada 2025.

Langkah ini diharapkan mampu memberikan akses mudah bagi masyarakat untuk memiliki hunian pertama dengan angsuran yang terjangkau.

Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata dukungan BRI terhadap agenda pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah.

"BRI percaya bahwa program ini adalah langkah strategis untuk memberikan hunian yang layak sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dukungan BRI sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia untuk menciptakan pembangunan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya melalui keterangan tertulis, Selasa (21/1/2025).

BRI berkomitmen untuk terus memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Inisiatif ini mencerminkan dedikasi BRI dalam mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh penjuru negeri, serta selaras dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menapaki 100 hari kerja, khususnya Asta Cita ke-6 yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Kementerian BUMN pun berupaya mempercepat implementasi Asta Cita tersebut.

Menteri BUMN RI Erick Thohir menyebut, pihaknya telah melakukan berbagai inisiasi untuk mempercepat program prioritas nasional, Erick menekankan untuk mewujudkan Asta Cita tersebut diperlukan kolaborasi yang efektif dan efisien melalui berbagai pihak.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional merespon kritik dari seorang siswa SD tentang rasa menu yang disajikan dalam Makan Bergizi Gratis (MBG), dan menyebutkan bahwa SPPG masih menyesuaikan dengan program tersebut, seperti terkait memasak makanan dalam volume banyak.

"Yang di SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) itu kan memang sudah diajarkan, ya. Jadi, mereka itu sebenarnya sudah melakukan uji coba. Tapi, yang namanya langsung membuat 3 ribu begitu, ada kemungkinan mereka itu juga dalam membuat resep, misalnya tidak terbiasa dengan yang banyak," kata Staf Ahli BGN Ikeu Tanziha ketika ditemui di Jakarta, Selasa.

Ikeu mencontohkan, ada kemungkinan para petugas tidak terbiasa memasak dalam volume besar, sehingga kekurangan garam dan rasanya menjadi hambar. Selain itu, katanya, ada penyesuaian dengan dengan pola kerja yang baru juga menjadi salah satu faktor, misalnya ahli gizi yang harus bekerja sejak pukul 01 dini hari untuk memastikan semua makanan yang disajikan sesuai prosedur.

"Tapi, namanya juga baru dua pekan pertama, ya. Memang di dua pekan pertama itu seperti yang Warungkiara yang di Sukabumi. Yang di Sukabumi itu memang kata ahli gizinya, dua pekan pertama itu memang berat, berat sekali," kata dia menambahkan.

Terkait harapan sejumlah anak agar menu dibuat sedikit kebarat-baratan guna menambah nafsu makan, Ikeu menjelaskan bahwa MBG bukan sekedar memberikan makanan, namun juga sebagai bentuk edukasi tentang makan makanan yang benar.

"Jadi kalau kita mau, ya, kasih aja. Seperti ayam kentaki-kentakian, misalnya gitu kan.Terus, kasih nugget. Itu akan lebih bagi anak akan sangat memuaskan mereka, gitu. Tapi kan bukan itu yang diinginkan," katanya.

Dia menyebutkan bahwa dalam MBG, diajarkan untuk membiasakan diri mengurangi makan berpenyedap. Ikeu menambahkan, jika meminta makanan yang kebarat-baratan dengan kandungan penyedap yang tinggi, hal tersebut karena pola asuhnya yang salah.

"Biasanya lidahnya sudah terbentuk rasa sedap, gitu kan. Itu pasti ada anak bilang itu tidak enak, itu mungkin karena lidahnya sudah lidah banyak penyedap," kata dia mencontohkan.

Sebelumnya, diberitakan di media massa tentang seorang siswa yang mengkritik rasa menu MBG yang tidak enak.*

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menganggarkan Rp 12,2 miliar untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025.

Namun, anggaran tersebut masih mengalami kekurangan sekitar Rp 7,5 miliar.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono, menjelaskan bahwa seharusnya pemerintah daerah mengalokasikan Rp 19,7 miliar untuk program ini.

Angka tersebut mengacu pada besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikalikan dengan kemampuan keuangan daerah yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, pagu untuk MBG hanya tersedia sebesar Rp 12,2 miliar.

"Masih kurang sekitar Rp 7,5 miliar,” ungkap Putro saat dihubungi wartawan melalui telepon pada Selasa (21/1/2025).

Dipenuhi dalam APBD Perubahan 2025

Putro menambahkan, kekurangan anggaran tersebut kemungkinan akan dipenuhi dalam APBD Perubahan 2025.

Proses ini akan dilakukan melalui kajian pendapatan serta keberadaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dari Tahun Anggaran 2024.

"Kami formulasikan dan akan memenuhi pagu anggaran makan bergizi gratis yang telah ditetapkan," jelasnya.

Sebelumnya, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Gunungkidul sempat tertunda.

Hal ini disebabkan adanya proses perbaikan minor pada Dapur Sehat yang akan digunakan untuk menyediakan makanan tersebut.

"Untuk saat ini, kami masih melakukan persiapan. Memang dapur kami belum bisa dioperasikan karena masih ada pembenahan minor," ujar Komandan Kodim 0730 Letkol Inf Roni Hermawan, Selasa (14/1/2025).

Dengan adanya anggaran yang masih kurang dan proses perbaikan dapur, pelaksanaan program ini diharapkan dapat segera terealisasi demi meningkatkan gizi masyarakat di Gunungkidul.

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menunjukkan perannya dalam menyukseskan Program Pemerintah 3 Juta Rumah.

Sebagai salah satu bank pelaksana utama untuk skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), BRI menargetkan penyaluran pembiayaan untuk 17.701 unit rumah subsidi pada tahun 2025.

Program 3 Juta Rumah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki tempat tinggal. Program ini mencakup pembangunan rumah di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan, guna mengurangi ketimpangan akses terhadap perumahan yang layak.

Sebagai bagian dari kontribusinya, BRI menargetkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi sebesar Rp2,92 triliun melalui skema FLPP dan Tapera pada 2025. Langkah ini diharapkan mampu memberikan akses mudah bagi masyarakat untuk memiliki hunian pertama dengan angsuran yang terjangkau.

Terkait dengan hal tersebut, Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata dukungan BRI terhadap agenda pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah.

?BRI percaya bahwa program ini adalah langkah strategis untuk memberikan hunian yang layak sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dukungan BRI sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia untuk menciptakan pembangunan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia,? ujarnya.

BRI berkomitmen untuk terus memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Inisiatif ini mencerminkan dedikasi BRI dalam mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh penjuru negeri, serta selaras dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menapaki 100 hari kerja, khususnya Asta Cita ke-6, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Kementerian BUMN RI pun berupaya mempercepat implementasi Asta Cita tersebut. Menteri BUMN RI Erick Thohir menyebut, pihaknya telah melakukan berbagai inisiasi untuk mempercepat program prioritas nasional, Erick menekankan untuk mewujudkan Asta Cita tersebut diperlukan kolaborasi yang efektif dan efisien melalui berbagai pihak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) sedang mempersiapkan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di tiga wilayah Papua.

Kepala BGN Dadan Hidayana menjelaskan, terdapat tiga provinsi di Papua yang saat ini belum terjangkau program MBG, yakni Papua, Papua Tengah, serta Papua Pegunungan.

“Ya, sejauh ini dari enam provinsi Papua, tiga provinsi sudah melaksanakan. Yang tiga dalam persiapan, jadi semuanya akan tercapai lah. Tapi untuk percepatan ini sedang kita lakukan dan mudah-mudahan tidak lama lagi semua provinsi sudah melaksanakan program makan,” ujar Dadan usai rapat kerja di Gedung DPD RI, Selasa (21/1/2025).

Dadan menerangkan, persiapan dilakukan dengan mendata jumlah penerima manfaat mulai dari pelajar, ibu hamil, hingga balita.

Menurut Dadan, pendataan dilakukan secara langsung di lapangan dan tidak menggunakan sistem pembukaan pendaftaran untuk memastikan program tetap sasaran.

“Kami yang mendata langsung di lokasi masing-masing. Berapa ibu hamil, berapa ibu menyusui, dan berapa anak balita. Karena untuk data ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita tidak bisa menggunakan data tahun sebelumnya,” kata Dadan.

Diberitakan sebelumnya, program makan bergizi gratis sudah dimulai pemerintah pada 6 Januari 2025.

Namun, pada akhir pekan lalu, Presiden Prabowo Subianto dilaporkan gelisah karena banyak anak-anak yang belum merasakan program unggulannya tersebut.

Hal ini dikemukakan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana usai rapat terkait makan bergizi gratis bersama sejumlah menteri dan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Dadan bilang, kegelisahan itu lantas membuat Kepala Negara mengumpulkan kepala lembaga hingga menteri terkait untuk memecahkan masalah bersama demi percepatan penetrasi makan bergizi gratis.

"Kenapa Pak Presiden gelisah, karena banyak anak yang belum mendapatkan. Itu artinya, beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini," kata Dadan usai bertemu Prabowo, Jumat.

Adapun demi percepatan, seluruh pihak sepakat untuk mendukung maupun mengeluarkan peraturan yang mendukung makan bergizi gratis, termasuk rencana penambahan anggaran untuk menjangkau 82,9 juta penerima.

Seturut perhitungannya, masih diperlukan sekitar Rp 100 triliun yang digelontorkan pada September 2025 untuk menjangkau 82,9 juta penerima.

"Sehingga di akhir 2025, 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat. Itu artinya, pasti beliau sedang memikirkan tambahan anggaran. Kalau dari hitungan Badan Gizi, kalau tambahan itu terjadi di September, sebetulnya Rp 100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta," kata Dadan.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengalokasikan hunian di gedung eks Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Utara, kepada pekerja media massa yang masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Kita bisa alokasikan kan buat teman-teman media masuk ya," kata Ara di kompleks Istana Kepresidenan dikutip dari Antara, Selasa, 21 Januari 2025.

Ia mengatakan eks Wisma Atlet Kemayoran yang saat ini sedang direnovasi akan dialokasikan sebagai hunian terjangkau bagi mereka yang memenuhi kriteria.

Menurut Maruarar, eks Wisma Atlet Kemayoran dengan total 1.400 unit hunian disiapkan dalam tiga kategori yaitu untuk kalangan komersial, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan MBR.

Maruar mengatakan hunian ini diprioritaskan untuk masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp8 juta per bulan, termasuk diantaranya wartawan yang memenuhi kriteria sebagai MBR.

Ia menjelaskan program non-komersial itu dirancang untuk memastikan alokasi tepat sasaran sesuai komitmen pemerintah untuk menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Tapi mesti buktikan bahwa penghasilannya Rp8 juta ke bawah ya, kemudian slip gaji, dan belum punya rumah. Jadi program ini bukan untuk komersial,” ujar dia.

Ia juga mengarahkan agar wartawan yang berminat segera menyiapkan dokumen pendukung, seperti slip gaji dan surat keterangan belum memiliki rumah, untuk mempercepat proses verifikasi.

Melalui program ini Maruarar berharap profesi wartawan yang sering kali memiliki penghasilan terbatas, dapat merasakan manfaat langsung dari kebijakan pemerintah terkait perumahan layak huni.

Ketika ditanya tentang penyelesaian renovasi untuk kategori rusun ASN, Maruarar optimistis pekerjaan akan selesai sesuai jadwal.

“Direktur saya yang menyelesaikan penyelesaiannya, mudah-mudahan bulan Maret sudah siap,” ungkap dia.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Kunjungan program unggulan pemerintah (government flagship program visit) terkait program makan bergizi gratis (MBG) dan pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi salah satu agenda dalam penyelenggaraan Mandiri Investment Forum (MIF) 2025.

Terdapat sejumlah rangkaian dalam Mandiri Investment Forum 2025 yang kali ini bertemakan “Nourishing Future Growth”, yaitu Site Visit pada 10 Februari, Macro Day Conference pada 11 Februari, serta Corporate Day pada 12-14 Februari.

“Kami akan membawa investor berkunjung untuk melihat kegiatan operasional dapur umum untuk program makan siang bergizi. Selain itu, kami juga akan berkunjung ke program 3 juta rumah murah,” ucap Direktur Mandiri Sekuritas Silva Halim di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan bahwa kedua program tersebut diharapkan dapat memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, terutama di sektor pangan, konsumsi, retail, infrastruktur, dan lainnya.

Dengan timing pelaksanaan MIF 2025 di awal periode pemerintahan baru yang memiliki program-program strategis yang menarik, ia optimis bahwa hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan pasar modal dan investasi di Indonesia.

“Hadirnya pemerintahan baru dan juga fundamental ekonomi yang kuat akan membawa angin segar bagi para investor yang berminat berinvestasi di Indonesia,” kata Silva.

Selain kunjungan ke program-program unggulan pemerintah, MIF 2025 juga memiliki dua Site Visit track lain yang dapat dipilih oleh para investor yang hadir, yakni consumer and retail visit track dan digital infrastructure visit track.

Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menyatakan bahwa penyelenggaraan Mandiri Investment Forum merupakan langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan melalui peningkatan pertumbuhan investasi di Indonesia.

Apalagi, kini kompetisi antarnegara-negara di kawasan Asia Tenggara semakin tinggi dalam mendapatkan aliran modal asing.

“Ini menjadi salah satu komitmen Bank Mandiri untuk selalu berperan serta berkontribusi mendukung program pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto terutama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.

Ia menuturkan bahwa pertumbuhan ekonomi amat erat kaitannya dengan kinerja investasi sebagai faktor pendukung dan mesin penggerak ekonomi, terutama investasi dari luar negeri.

“Jadi di saat memang kita menginginkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, tentu saja kita menginginkan pertumbuhan investasi yang lebih tinggi,” kata Andry.

Ia menuturkan bahwa hingga Selasa pagi, sudah terdapat 14 ribu peserta yang mendaftar untuk mengikuti gelaran MIF 2024 secara daring, mengingat undangan luring hanya terbatas bagi 750 peserta.

“Jadi, kami masih ada sekitar 3 minggu kurang lebih ya, mungkin akan touch (menyentuh) di atas 20 ribu peserta online,” imbuhnya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah pamerkan program 3 juta rumah dan makan bergizi di MIF 2025