BOGOR. iNewsBogor.id - Perumahan Manalis Bliss Residence yang dikelola oleh PT Dwi Jaya Putra di Desa Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, kini telah mengantongi semua perizinan yang diperlukan.

Hal ini disampaikan oleh Irman, politisi Partai Demokrat yang juga merupakan anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor selama empat periode, dalam acara klarifikasi yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Bogor pada Selasa, 21 Januari 2025.

Irman menjelaskan bahwa seluruh aspek perizinan untuk proyek perumahan tersebut sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

“Semua perizinan telah diperoleh secara sah, dan fasilitas sosial serta fasilitas umum (fasos/fasum) juga sudah sesuai dengan site plan yang disetujui,” ujar Irman dalam pernyataannya.

Pernyataan ini hadir sebagai jawaban atas isu yang sempat berkembang sebelumnya, yang mengklaim bahwa proses perizinan untuk proyek ini menggunakan legalitas tanah yang didaftarkan melalui sistem pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), yang dianggap melanggar aturan. Namun, Irman memastikan bahwa semua prosedur telah dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Masalah yang sebelumnya muncul terkait legalitas tanah sudah selesai. Kami memastikan semua dokumen dan proses perizinan sudah memenuhi standar hukum dan peraturan yang berlaku. PT Dwi Jaya Putra telah bekerja sama dengan pihak terkait untuk memastikan kelancaran proses ini,” tambah Irman.

Pihak manajemen perumahan Manalis Bliss Residence Rndy juga memberikan pernyataan yang serupa, menegaskan bahwa mereka telah mengikuti semua prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah dan memastikan proyek ini berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Kami sangat menghargai dukungan dari pihak DPRD Kabupaten Bogor dan berharap pembangunan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar,” Uangkap Rendy perwakilan PT Dwi Jaya Putra.

Dengan klarifikasi ini, diharapkan dapat meredakan kekhawatiran masyarakat dan memastikan bahwa perumahan Manalis Bliss Residence akan terus berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta

SUBANG, investor.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang, Jawa Barat mempercepat penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Percepatan PBG ini bertujuan untuk mendukung program pembangunan tiga juta rumah. Proses penerbitan PBG, bahkan hanya berlangsung selama 16 menit.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi langkah Pemkab Subang saat menyaksikan langsung peluncuran pelayanan penerbitan PBG di kantor Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Subang, Selasa (21/1/2025). 

Tito menuturkan, selama ini beberapa persoalan untuk mewujudkan tiga juta rumah di antaranya menyangkut beban bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta beban PBG yang ditanggung oleh masyarakat dan pihak pengusaha real estate.

“Sebelumnya, PBG ini dikenal dengan nama izin mendirikan bangunan atau IMB," ujar Tito.

Menurut Tito, percepatan penerbitan PBG, khususnya dalam mendukung program pembangunan tiga juta rumah, merupakan wujud sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempermudah dan mempercepat pelayanan masyarakat secara modern, transparan, dan akuntabel.

Melihat keberhasilan yang dicapai Pemkab Subang, Tito mengajak pemerintah daerah lainnya untuk mengikuti langkah inovatif ini.

Kepala DPMTSP Kabupaten Subang Dikdik Solihin menjelaskan, proses penerbitan PBG di Jawa Barat yang semula membutuhkan waktu hingga tingga jam, ternyata di Subang dapat selesai dalam waktu 16 menit 30 detik.

“Semua berawal dari adanya persyaratan yang lengkap dan langsung ke PBG dan kebetulan kita tidak ada kendala dan kita bersyukur bisa memberikan pelayanan yang lebih cepat," katanya.

Selain itu, lanjut Dikdik, Pemkab Subang pun ada program pembebasan retribusi PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dengan kebijakan mempercepat penerbitan PBG ini, diharapkan proses pembangunan rumah, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah, menjadi lebih mudah dan cepat.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa pendaftaran mitra makan bergizi gratis (MBG) hanya dapat dilakukan melalui laman resmi bgn.go.id.

Dia pun mengingatkan masyarakat untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang datang secara langsung dan menawarkan diri untuk menjadi mitra MBG, tanpa mendaftar melalui laman resmi.

“Kami buka pendaftaran hanya lewat bgn.go.id, tidak melalui yang lain. Jadi kalau ada pihak-pihak yang datang ke lokasi menawarkan, itu pasti bukan dari Badan Gizi Nasional,” ujar Dadan di Gedung DPD RI, Selasa (21/1/2025).

Dalam kesempatan itu, Dadan juga mewanti-wanti masyarakat untuk tidak mempercayai tawaran menjadi mitra dengan iming-iming membayarkan sejumlah uang.

“Harus dipahami untuk makan bergizi sejauh ini akan di-handle oleh APBN,” jelas Dadan.

Dadan menambahkan bahwa saat ini sudah banyak pihak swasta yang menjadi mitra MBG di 244 satuan pelayanan.

Sebanyak 32 persen di antaranya adalah pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“Jadi swasta sudah terlibat dalam program makan bergizi, di mana 32 persen adalah UMKM. Dan yang jadi mitra-mitra sekarang di 244 satuan pelayanan itu adalah milik swasta,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, program makan bergizi gratis sudah dimulai pemerintah pada 6 Januari 2025.

Dalam pelaksanaannya, Badan Gizi Nasional (BGN) pun mengajak pelaku usaha katering, pemerintah daerah, atau komunitas lokal untuk berpartisipasi sebagai mitra program MBG.

Namun, sejumlah pemilik atau pengusaha katering di beberapa daerah justru dilaporkan menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan pelaksana program MBG atau dari BGN.

Di Semarang, belasan pengusaha katering di Kota Semarang, Jawa Tengah, hampir menjadi korban penipuan bermodus tawaran kerja sama program MBG.

Mereka mendapat tawaran bekerja sama untuk program MBG dengan nominal Rp 100 juta hingga Rp 500 juta.

Badan Gizi Nasional pun mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak ragu melaporkan kejadian mencurigakan terkait program Makan Bergizi Gratis.

Informasi resmi dari BGN hanya dapat diperoleh melalui situs resmi www.bgn.go.id atau akun media sosial resmi Instagram @badangizinasional.ri dan TikTok @badangizinasional.ri.

KOMPAS.com - Sebagai program baru dengan cakupan begitu luas, program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus terus menerus mendapatkan evaluasi dan perbaikan.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fahira Idris mengungkapkan, program MBG bisa menjadi langkah besar dalam meningkatkan kualitas kesehatan anak Indonesia.

Namun, tantangan tentu akan terus ada, salah satunya terkait menu yang terus menjadi perbincangan hangat di masyarakat.

Menurutnya, berbagai kritik dan masukan patut menjadi perhatian demi kesempurnaan program MBG yang sejatinya sangat bagus.

Terkait hal itu, senator dari daerah pemilihan (dapil) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) itu mengatakan, menu harus ditangani dengan pendekatan kreatif dan inklusif.

“Persoalan menu ini perlu melibatkan anak-anak, orangtua, dan komunitas pendidikan, serta memperkaya variasi dan rasa menu. Setidaknya ada enam langkah yang bisa ditempuh terkait persoalan menu MBG,” katanya dalam siaran pers, Selasa (21/1/2025).

Pertama, menyajikan menu yang lebih variatif dan inovatif. Menurutnya, menu yang lebih menarik secara visual dan rasa dapat meningkatkan minat anak-anak.

Dia mencontohkan, makanan berbentuk lucu, seperti bento, atau menambahkan saus alami yang kaya rasa dapat menjadi pilihan.

“Inspirasi dapat diambil dari praktik Shokuiku di Jepang, di mana anak-anak diajak menikmati cita rasa makanan alami yang disajikan dengan segar,” jelasnya.

Kedua, melibatkan anak dalam proses pemilihan menu. Fahira menyebutkan, pelibatan bisa dilakukan lewat survei rutin untuk mengetahui preferensi anak.

Hal tersebut dapat membantu menyusun menu MBG yang lebih disukai tanpa mengorbankan kandungan gizinya.

Senator Jakarta itu menyebutkan, partisipasi anak akan meningkatkan rasa kepemilikan terhadap makanan yang disajikan.

Ketiga, edukasi gizi melalui pendekatan kreatif. Salah satu kunci keberhasilan program makan bergizi gratis adalah membangun pemahaman mendalam di kalangan anak-anak tentang pentingnya asupan gizi seimbang.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kreatif dan interaktif yang mampu menarik perhatian anak-anak misalnya melalui permainan, video interaktif, maupun lomba memasak sehat.

Fahira menilai, pendekatan itu akan membuat anak-anak memahami, mengapresiasi, dan menerapkan kebiasaan makan sehat dalam kehidupan sehari-hari.

Keempat, kreativitas dalam penyajian sayur dan buah. Fahira mengatakan, kreativitas perlu dilakukan karena ada kecenderungan anak-anak, terutama usia SD, enggan memakan sayur.

“Untuk menyiasati ini, sayuran dapat diolah menjadi makanan favorit mereka, seperti bakso sayur atau nugget berbahan dasar sayuran,” ujarnya.

Dengan demikian, anak-anak dapat menikmati makanan sehat dengan sajian yang menyenangkan.

Kelima, menciptakan suasana makan yang menyenangkan. Fahira menyebutkan, suasana makan yang menyenangkan sangat penting untuk membantu menciptakan hubungan positif antara anak dan makanan.

Salah satu caranya adalah mengiringi waktu makan dengan cerita inspiratif. Misalnya, guru dapat menceritakan kisah tentang kekuatan dan kepintaran tokoh-tokoh yang terbiasa makan sehat.

“Dengan cara ini, anak-anak tidak hanya makan, tetapi juga mendapatkan inspirasi yang memotivasi mereka untuk mencoba dan menyukai makanan sehat.

Keenam, melibatkan orangtua dan guru. Fahira mengatakna, keterlibatan orangtua dan guru sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak tidak hanya mengikuti program MBG, tetapi juga memahami manfaatnya.

“Ini karena MBG tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga orangtua dan sekolah agar menjadi gerakan bersama,” jelas perempuan yang juga aktivis perlindungan anak itu.

KOMPAS.com - Sebagai program baru dengan cakupan begitu luas, program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus terus menerus mendapatkan evaluasi dan perbaikan.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fahira Idris mengungkapkan, program MBG bisa menjadi langkah besar dalam meningkatkan kualitas kesehatan anak Indonesia.

Namun, tantangan tentu akan terus ada, salah satunya terkait menu yang terus menjadi perbincangan hangat di masyarakat.

Menurutnya, berbagai kritik dan masukan patut menjadi perhatian demi kesempurnaan program MBG yang sejatinya sangat bagus.

Terkait hal itu, senator dari daerah pemilihan (dapil) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) itu mengatakan, menu harus ditangani dengan pendekatan kreatif dan inklusif.

“Persoalan menu ini perlu melibatkan anak-anak, orangtua, dan komunitas pendidikan, serta memperkaya variasi dan rasa menu. Setidaknya ada enam langkah yang bisa ditempuh terkait persoalan menu MBG,” katanya dalam siaran pers, Selasa (21/1/2025).

Pertama, menyajikan menu yang lebih variatif dan inovatif. Menurutnya, menu yang lebih menarik secara visual dan rasa dapat meningkatkan minat anak-anak.

Dia mencontohkan, makanan berbentuk lucu, seperti bento, atau menambahkan saus alami yang kaya rasa dapat menjadi pilihan.

“Inspirasi dapat diambil dari praktik Shokuiku di Jepang, di mana anak-anak diajak menikmati cita rasa makanan alami yang disajikan dengan segar,” jelasnya.

Kedua, melibatkan anak dalam proses pemilihan menu. Fahira menyebutkan, pelibatan bisa dilakukan lewat survei rutin untuk mengetahui preferensi anak.

Hal tersebut dapat membantu menyusun menu MBG yang lebih disukai tanpa mengorbankan kandungan gizinya.

Senator Jakarta itu menyebutkan, partisipasi anak akan meningkatkan rasa kepemilikan terhadap makanan yang disajikan.

Ketiga, edukasi gizi melalui pendekatan kreatif. Salah satu kunci keberhasilan program makan bergizi gratis adalah membangun pemahaman mendalam di kalangan anak-anak tentang pentingnya asupan gizi seimbang.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kreatif dan interaktif yang mampu menarik perhatian anak-anak misalnya melalui permainan, video interaktif, maupun lomba memasak sehat.

Fahira menilai, pendekatan itu akan membuat anak-anak memahami, mengapresiasi, dan menerapkan kebiasaan makan sehat dalam kehidupan sehari-hari.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tempat jasa penyedia makanan yang merupakan dapur makan bergizi gratis di Jalan Kramat Aris, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur terbakar.

"Betul, nanti Februari kita sudah dapat job (makan bergizi gratis) Jadi kita nih perapihan semuanya, perapihan gas, tidak tahunya malah seperti ini. Tadi saya kontrol langsung saya tidak kemana-mana," kata pemilik tempat, Jarwo (47), saat ditemui di lokasi, Selasa (21/1/2025).

Kebakaran ini diduga disebabkan korsleting yang berasal dari lantai tiga tempat istirahat karyawan.

“Tadi ada korslet betulin kabel, karena kami kan lagi pembetulan kabel, nah jam 17.00 WIB itu karyawan kan turun istirahat jadi korslet, itu tadi antara kabel itu ada percikan bagian paling atas sendiri,” ujar dia.

Jarwo memastikan, peristiwa kebakaran itu tidak akan menganggu proses persiapan makan bergizi gratis.

"Tidak pengaruh, hanya atas saja. Karena lantai 2, lantai 3 itu beton semua. Jadi itu sebenarnya yang kebakar adalah tempat istirahat Teman-teman karyawan. Tapi di atas ada sistem kendali untuk sistem manajemen," ucap Jarwo.

Jarwo sudah berusaha memadamkan api menggunakan apar yang dimiliki. Namun, api cepat membesar dan dia langsung menghubungi Damkar untuk meminta bantuan pemadaman.

"Ada 13 apar kami punya tidak cukup, akhirnya telepon Damkar untuk padamkan api,” kata Jarwo.

Sementara itu, Kasiops Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jaktim Abdul Wahid mengaku menerima laporan kebakaran ini pukul 17.32 WIB.

Kemudian, petugas mendatangi lokasi pukul 17.40 WIB. Api baru bisa dipadamkan sekitar pukul 18.36 WIB.

"Setelah dicek kebakaran hanya di lantai 3 enggak terbakar total, ada beberapa peralatan masak yang terbakar. Dugaan sementara kalau melihat dari perjalanan asap dan api dugaan dari korslet, baik AC atau peralatan masak. Kita lakukan penyelidikan untuk memastikan dugaan penyebab kebakaran," ungkap Wahid.

Wahid memastikan tidak ada korban dalam kebakaran ini.

"Informasi awal saat operasi pemadaman enggak ada info, pas kita lakukan proses pemadaman ada dua yang terjebak di atas mungkin karyawan yang melakukan upaya pemadaman jadi kita temukan, selamat, sudah dievakuasi," ujar Wahid.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku gusar lantaran infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang banyak groundbreaking, tetapi pembangunan sedikit.

Ara, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa pemerintah berencana untuk meninjau ulang kinerja investor lantaran banyak aktivitas peletakan batu pertama (groundbreaking), tetapi proyek yang diteruskan pembangunannya sedikit.

“Tadi kita diskusi panjang soal bagaimana peranan swasta di IKN. Karena yang groundbreaking banyak, tetapi yang membangun sedikit,” ujarnya kepada wartawan usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dengan agenda utama membahas percepatan pembangunan IKN di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025).

Ara mengatakan bahwa pemerintah akan lebih rutin dalam meninjau kembali komitmen swasta yang berinvestasi di IKN.

Dia menjelaskan bagi pengusaha atau perusahaan yang telah melakukan groundbreaking tetapi tak ada kelanjutan dalam membangun maka akan pemerintah akan berkomunikasi lebih lanjut untuk mendapatkan komitmen yang diinginkan.

“Ditanya saja satu-satu di review, supaya ada suatu gerak cepat sesuai arahan Presiden Prabowo, supaya langkah-langkahnya juga swasta itu diutamakan untuk bisa menjalankan melakukan investasi di IKN. Terutama bagi yang serius,” ucapnya.

Dia mengatakan tengah mengkaji bersama dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono terkait batas waktu yang bakal diberikan kepada pengusaha untuk melanjutkan pembangunan di IKN.

“Saya rasa itu harus dikasih deadline-nya waktunya kapan, kalau enggak ada ya sudah, berarti diberikan kesempatan kepada yang lain. Kalau tidak dikituin nanti jadinya lama, sementara arahan Presiden Prabowo harus ada deadline,” pungkas Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan pemerintah akan mengevaluasi pelaku investasi swasta di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sudah melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking, tetapi belum melanjutkan pembangunan.

Maruarar mengatakan banyak proyek swasta di kawasan IKN yang berhenti setelah seremoni groundbreaking. Evaluasi dilakukan untuk memastikan proyek tersebut dapat berjalan sesuai rencana.

“Kita diskusikan panjang soal peran swasta di IKN. Banyak yang groundbreaking, tetapi sedikit yang benar-benar membangun. Saya sudah diskusi dengan Pak Basuki (Kepala Otorita IKN), dan beliau setuju untuk melakukan review terhadap proyek-proyek yang sudah groundbreaking,” ujar Maruarar di kawasan Istana Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Maruarar akan memanggil investor swasta yang belum memulai pembangunan untuk memahami kendala yang dihadapi.

“Mereka akan ditanya apakah mau melanjutkan pembangunan atau tidak. Kalau tidak, proyek tersebut bisa diberikan kepada pihak yang lebih serius membangun, sehingga lahannya produktif,” jelasnya.

Ia juga menyarankan pemberian batas waktu bagi investor untuk memulai pembangunan. Jika tidak ada kemajuan hingga tenggat waktu, peluang akan dialihkan ke pihak lain.

“Saya rasa harus ada deadline yang jelas. Kalau tidak ada progres, kesempatan diberikan kepada pihak lain,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono sepakat untuk mengoptimalkan peran swasta dalam pembangunan di IKN.

“Pembangunan tidak boleh berhenti hanya pada seremoni groundbreaking. Harus ada tindak lanjut konkret di lapangan,” tegas Basuki.

Pemerintah berharap evaluasi ini dapat mempercepat pembangunan di IKN sekaligus memastikan proyek-proyek yang direncanakan benar-benar terealisasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan pemerintah akan mengevaluasi pelaku investasi swasta di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sudah melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking, tetapi belum melanjutkan pembangunan.

Maruarar mengatakan banyak proyek swasta di kawasan IKN yang berhenti setelah seremoni groundbreaking. Evaluasi dilakukan untuk memastikan proyek tersebut dapat berjalan sesuai rencana.

“Kita diskusikan panjang soal peran swasta di IKN. Banyak yang groundbreaking, tetapi sedikit yang benar-benar membangun. Saya sudah diskusi dengan Pak Basuki (Kepala Otorita IKN), dan beliau setuju untuk melakukan review terhadap proyek-proyek yang sudah groundbreaking,” ujar Maruarar di kawasan Istana Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Maruarar akan memanggil investor swasta yang belum memulai pembangunan untuk memahami kendala yang dihadapi.

“Mereka akan ditanya apakah mau melanjutkan pembangunan atau tidak. Kalau tidak, proyek tersebut bisa diberikan kepada pihak yang lebih serius membangun, sehingga lahannya produktif,” jelasnya.

Ia juga menyarankan pemberian batas waktu bagi investor untuk memulai pembangunan. Jika tidak ada kemajuan hingga tenggat waktu, peluang akan dialihkan ke pihak lain.

“Saya rasa harus ada deadline yang jelas. Kalau tidak ada progres, kesempatan diberikan kepada pihak lain,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono sepakat untuk mengoptimalkan peran swasta dalam pembangunan di IKN.

“Pembangunan tidak boleh berhenti hanya pada seremoni groundbreaking. Harus ada tindak lanjut konkret di lapangan,” tegas Basuki.

Pemerintah berharap evaluasi ini dapat mempercepat pembangunan di IKN sekaligus memastikan proyek-proyek yang direncanakan benar-benar terealisasi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut Uni Emirat Arab (UEA) dan sejumlah negara lain berminat menanamkan investasi pada bidang perumahan di Indonesia.

Ia mengatakan Qatar yang lebih dulu telah menanam investasi dan berniat membangun sekitar satu jutaan rumah di Indonesia bukanlah satu-satunya negara.

"Qatar bukan satu-satunya negara yang berminat investasi di Indonesia, di bidang perumahan, ada lagi Uni Emirat Arab, ada juga beberapa negara lainnya," kata Ara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1).

Ara mengatakan kini mereka tengah mengonsolidasikan diri dalam menyiapkan lahan hingga aturan untuk itu.

Ia menyebut negara calon investor itu akan mengawali langkahnya dengan melakukan survei pasar dan lahan.

"Tentu namanya orang invest kan ada tahapannya, investornya dia akan melihat market Indonesia yang ya semua tahu sangat besar, sangat besar sekali market Indonesia," ujarnya.

Ara mengatakan jumlah masyarakat yang membutuhkan rumah juga sangatlah tinggi.

Ia pun menyatakan akan mempersiapkan hal itu dengan baik sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Qatar sebelumnya berkomitmen membangun jutaan rumah di Indonesia. Pihak swasta Qatar bakal membangun 1 juta rumah di perkotaan dengan nilai investasi US$16 miliar sampai US$20 miliar atau Rp262 triliun sampai Rp327,6 triliun (asumsi Rp16.378 per dollar AS).

Sementara untuk investasi dari Pemerintah Qatar mencapai US$20 miliar atau Rp327,6 triliun. Investasi ini akan digunakan untuk membangun perumahan di perkotaan dan pedesaan.

Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo memastikan perumahan yang akan dibangun lewat investasi Qatar itu bukan rumah gratis.

Hashim mengatakan rumah-rumah itu tetap akan diperjualbelikan. Namun, bank-bank milik negara bakal dilibatkan dalam proses penjualan.

"Bukan, bukan rumah gratis. Nanti orang harus membayar. Itu di kota itu nanti kerja sama dengan perbankan, BTN, BRI," kata Hashim di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (20/1) kemarin.

Kami Kementerian Perumahan diminta membuat kebijakan-kebijakan yang konkret, yang bisa dirasakan oleh rakyat kecil

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan Maruarar Sirait mengumumkan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN) digratiskan oleh pemerintah untuk rumah-rumah yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar saat jumpa pers selepas rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, menjelaskan kebijakan itu merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan jajarannya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang prorakyat.

"Kami Kementerian Perumahan diminta membuat kebijakan-kebijakan yang konkret, yang bisa dirasakan oleh rakyat kecil," kata Maruarar.

Dalam pelaksanaannya, Maruarar melanjutkan pengenaan PBG 0 persen itu dapat mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Perumahan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang diteken ketiganya pada 25 November 2024. PBG semula dikenal dengan nama Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"SKB tiga menteri sudah ditindaklanjuti oleh sekitar 180 kepala daerah, membuat perkada (peraturan kepala daerah, red.) untuk PBG itu 0 persen, 0 rupiah bagi MBR," tutur Maruarar.

Kemudian, dia menyebutkan BPHTB semula dikenakan 5 persen, tetapi saat ini menjadi 0 persen untuk rumah-rumah yang dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

"Biasanya itu 5 persen. Atas arahan Presiden menjadi 0 persen. Jadi tidak bayar, gratis, dan itu buat rakyat kecil," sambung Ara, panggilan populer Maruarar.

Terakhir, dia melanjutkan PPN untuk rumah-rumah yang nilainya Rp2 miliar ke bawah juga dikenakan 0 persen alias gratis.

“"ni waktunya buat rakyat membangun rumah, karena dulu nggak ada kebijakan ini. Dulu, nggak ada kebijakan yang BPHTB-nya 0 persen, kemudian PBG-nya 0 persen," ujar Ara.

Terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, Menteri Perumahan menyebut salah satunya berpenghasilan Rp8 juta ke bawah.

"Jadi, ini jelas kebijakan yang prorakyat, terutama rakyat kecil," ucap dia.

Dalam kesempatan terpisah, Mendagri Tito Karnavian menyatakan pemerintah daerah diminta segera memberlakukan kebijakan PBG 0 persen. Batas waktunya, Tito menyebut sampai akhir Januari 2025.

Tito menjelaskan kebijakan itu, yang perlu ditindaklanjuti dengan perkada, bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk memiliki hunian yang layak sekaligus mendukung upaya menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Dia juga melanjutkan kebijakan itu tak akan berpengaruh kepada pendapatan asli daerah (PAD).

Dia mencontohkan Kota Tangerang mengalami pengurangan PAD sebesar Rp9,9 miliar dari total PAD Rp2,9 triliun.

"Nggak seberapa. Di daerah lain, silakan melakukan exercise. Tapi ini sekali lagi, untuk rakyat yang kurang mampu," kata Mendagri minggu lalu (14/1).

Terkait itu, Menteri Perumahan juga angkat bicara.

Maruarar menilai pemerintah daerah punya kewajiban untuk menyejahterakan rakyat, dan memudahkan kehidupan mereka terutama yang berpenghasilan rendah.

"Masa PAD ngambil-nya dari masyarakat berpenghasilan rendah. Justru (mereka) harusnya dibantu," kata Maruarar saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan hari ini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan Wisma Atlet Pademangan akan rampung pada Maret dan bisa mulai dihuni mulai April 2025.

"Tiga tower saya rasa Maret udah bisa (selesai) ya. (Ditempati April?) Iya dong," kata Ara saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Melihat dari catatan detikcom, Kementerian PKP saat ini tengah menyelesaikan revitalisasi dua Wisma Atlet yakni yang berada di Kemayoran, Jakarta Pusat dan Pademangan, Jakarta Utara.

Revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran dilakukan pada Blok D10 yang terdiri dari 7 tower yang memuat sebanyak 5.494 unit. Kemudian, untuk Wisma Atlet Pademangan berada di Blok C2 sebanyak 3 tower, berkapasitas 1.932 unit. Dengan demikian, terdapat 7.426 unit yang tengah direvitalisasi.

Nantinya, kedua Wisma Atlet ini akan digunakan sebagai hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang penghasilannya di bawah Rp 8 juta dan ASN. Mereka akan menempati Blok C2 tower 8 Wisma Atlet Pademangan dan Blok D10 tower 1, 2, 3, 4, 6, dan 7 Wisma Atlet Kemayoran.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) Setya Utama sempat menambahkan dalam rancangan Inpres diatur kesepakatan penggunaan Wisma atlet sebanyak 50 persen digunakan untuk MBR dan 50 persen untuk ASN.

Sementara itu, revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran ditargetkan rampung pada April 2025 mendatang. Target perampungan Wisma Atlet Kemayoran ini awalnya dikatakan selesai pada akhir 2024, tetapi mundur ke Maret 2025, dan terakhir disebut akan selesai pada April 2025.

"Wisma Atlet itu kita sedang bangun, ya. Renovasi selesai bulan Maret, ya. Bulan Maret," kata Ara saat ditemui di Cianjur pada Kamis (21/11/2024).