Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) buka suara terkait kabar adanya rumah gratis. Ia menegaskan, rumah gratis itu hanya yang diberikan oleh program corporate social responsibility (CSR) perusahaan.

Awalnya, Anggota Komisi V DPR RI fraksi PDIP, Yasti Soepredjo, menanyakan terkait kejelasan Program 3 Juta Rumah apakah gratis atau tidak. Hal itu karena sempat ada kabar bahwa program tersebut gratis.

"Program 3 Juta Rumah ini gratis atau bayar? Karena beberapa kali Pak Menteri menyampaikan di dalam berbagai kegiatan bahwa 3 juta rumah ini gratis, oleh sebab itu tolong dijelaskan apakah ini gratis atau bayar," katanya dalam rapat dengan Kementerian PKP di Gedung DPR, Rabu (30/4/2025).

Saat diberikan waktu untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan anggota Komisi V DPR, Ara pun menjawab terkait rumah gratis. Ia menegaskan rumah gratis tersebut adalah rumah yang diberikan melalui program CSR perusahaan.

"Soal rumah gratis, rumah gratis itu adalah rumah yang diberikan oleh CSR. Saya sebut saja ya, dari Adaro 500 rumah gratis di Kalimantan Selatan, 500 di berau di tambang di Kaltim, 250 di Tangerang Pak Aguan," ujar Ara.

Untuk kriteria penerima rumah gratis, kata Ara, ia menyarankan agar perusahaan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, seperti bupati maupun gubernur. Menurutnya, hal itu supaya jelas soal siapa saja yang membutuhkan dan bisa mendapatkan rumah gratis tersebut.

"Jadi mereka ini bangun rata-rata di tambang mereka Pak, nah buatnya buat siapa, kalau saran saya koordinasi dengan bupati setempat, gubernur setempat, kriterianya apa, misalnya guru-guru, perawat, TNI berpenghasilan rendah, umkm, itu saran saya Pak. Itu supaya jelas, itu saran saya, karena mereka yang punya uang," jelasnya.

Ara mengaku, Kementerian PKP hanya memberikan saran saja, tidak menerima uang, tanah, atau yang lainnya. Hanya fokus pada tata kelola saja.

"Kalau bicara gratis, itu yang gratis," tegasnya.

Dalam rapat itu juga disebutkan bahwa akan ada rapat khusus antara Komisi V DPR RI dengan Kementerian PKP untuk membahas peta jalan Program 3 Juta Rumah. Rencananya, rapat tersebut akan dilakukan pada 19 Mei 2025 mendatang.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

BANDUNG, KOMPAS.com - Sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 Bandung, yang terletak di Dago, Kota Bandung, mengalami gangguan kesehatan serentak, seperti mual, muntah, diare, dan pusing.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Anhar Hadian, menduga bahwa gejala tersebut disebabkan oleh keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan pada hari Selasa (29/4/2025).

"Diduga karena sesudah mengonsumsi makanan bergizi gratis hari itu. Gejalanya muncul sore atau malamnya. Semuanya sama, mual, muntah, diare, pusing," ucap Anhar saat dihubungi Kompas.com, Kamis (1/5/2025).

Anhar menambahkan bahwa saat ini para siswa yang mengalami keracunan dirawat secara mandiri oleh keluarga masing-masing, meskipun beberapa di antaranya harus dilarikan ke rumah sakit.

Ia menjelaskan bahwa keracunan yang dialami siswa diduga disebabkan oleh makanan yang sudah tidak layak konsumsi karena basi.

Dapur yang memproduksi MBG untuk SMP Negeri 35 juga memproduksi untuk SD dan SMP lain.

"Kebetulan, makanan untuk SD masih fresh. Untuk SMP 35, makanan diantarkan pada jam 11.00 WIB, sementara yang SMA pada setengah 2," ungkap Anhar.

Meskipun makanan untuk SD masih layak dikonsumsi, MBG yang diterima SMP Negeri 35 Bandung sudah mulai basi.

"Yang SMA karena pas diterima sudah tercium bau tidak enak, jadi tidak keburu dikonsumsi," tambahnya.

Meskipun demikian, Anhar menegaskan bahwa pihaknya masih melakukan penelitian terhadap sampel makanan yang diduga menyebabkan keracunan.

Menurutnya, hasil penelitian tersebut baru akan keluar pada minggu depan.

Ratusan pelajar SMP Negeri 35 Bandung, mengalami keracunan usai menyantap hidangan makan bergizi gratis (MBG). Para siswa yang mengalami keracunan mengalami beberapa gejala.

"Gejala yang muncul diare, nyeri perut, muntah, pusing, demam. Gejala paling cepat muncul 30 menit dan paling lama 8 jam, rata-rata 7 jam setelah makan," kata Kadinkes Kota Bandung, Anhar Hadian saat dikonfirmasi, Kamis (1/5).

Anhar menuturkan kejadian keracunan tersebut terjadi pada Selasa (29/4) kemarin. Usai menyantap hidangan MGB, beberapa jam setelahnya para pun mulai merasa gejala keracunan.

"Jumlah korban menurut keterangan wali kelas, sementara yg terdata baru 20 kelas dari 30 kelas SMPN 35 Bandung dengan yang sakit 342 orang," katanya.

Anhar mengatakan pada Rabu (30/4), Dinkes Kota Bandung mendapat laporan soal keracunan tersebut. Dinkes Kota Bandung melakukan investigasi tim terdiri dari petugas gizi, promkes, dokter umum, dan petugas dari dinkes.

Saat ini, Dinkes Kota Bandung tengah melakukan penyelidikan epidemiologi, kemudian berkoordinasi dengan dapur MBG untuk investigasi.

Dinkes Kota Bandung juga berencana melakukan pemeriksaan sampel makanan untuk dicek laboratorium serta melakukan IKL atau pengecekan dapur penyedia makan oleh tim Kesling.

"Dalam kejadian ini, tidak ada siswa atau pelajar yang mendapatkan perawatan di rumah sakit," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut kolaborasi antarmitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat memperkuat perekonomian lokal dan menjaga rantai pasok yang terus berjalan lebih baik.

"Kolaborasi antara SPPG, petani, peternak, dan pelaku UMKM yang akan menciptakan siklus ekonomi lebih kuat, sebenarnya ini kan tujuannya membangun mitra, jadi dapur-dapur harus membeli dari para pemasok, mulai dari telur, sayur dan buah, juga lainnya. Supaya rantai pasok terus berjalan, skemanya harus ditata dan pola pembelian bahan baku harus dibuat, jangan hanya dari pasar saja," katanya saat mengunjungi Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di Cibubur, Jakarta, Rabu.

Ia mengemukakan, melalui MBG, pelaku UMKM tidak hanya mendapatkan akses pemasaran yang lebih luas, tetapi juga membangun jaringan yang saling mendukung dalam rantai pasok, distribusi, dan inovasi produk.

Selain itu, MBG memiliki potensi yang besar untuk menumbuhkan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan permintaan produk pangan dalam negeri, dan memperkuat ketahanan sosial.

Menurutnya, SPPG yang mengolah bahan baku lokal akan membantu meningkatkan daya beli para petani dan pelaku usaha kecil, sambil mempercepat perputaran ekonomi di daerah sekitar.

Pada kesempatan tersebut, Luhut bersama Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana juga mengunjungi SMP Negeri 23 Kota Depok, Jawa Barat, untuk meninjau langsung implementasi MBG.

"Program MBG selain memberikan akses makan bergizi gratis untuk meningkatkan kualitas SDM, juga berperan sebagai offtaker (pembeli langsung) dalam penyerapan produk-produk lokal. SPPG di setiap daerah dapat menggandeng UMKM di sekitarnya dalam pemenuhan bahan baku MBG," kata Dadan.

Ia mencontohkan salah satu ekosistem di Bogor yang berhasil memberdayakan tokoh masyarakat untuk menjual produknya sehingga dapat terserap secara rutin.

“Di Bogor, Tamansari, ekosistemnya memang ada yang sudah dibangun rantai pasoknya dan sudah dipenuhi melalui daya lokal. Tadinya tokoh masyarakat kebingungan produk dijual kemana, sekarang sudah dapat terserap secara rutin melalui MBG," ujar dia.

Program Makan Bergizi Gratis bertujuan dalam pemenuhan gizi secara nasional yang menyasar pelajar, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Penyelenggaraan Program MBG menyentuh banyak aspek, mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan makanan, penyerapan tenaga kerja lokal, hingga distribusi MBG yang berpotensi menggerakkan perekonomian lokal.

BGN dan DEN ke depan akan terus mendorong terbentuknya ekosistem dan pola pemenuhan bahan baku serta perputaran ekonomi lokal. Dengan pola yang terbentuk, MBG memiliki potensi sosial dan ekonomi yang luas.

Melihat kompleksitas pelaksanaan MBG, BGN berkomitmen melakukan peninjauan secara berkala, penguatan sistem dan tata kelola yang transparan, dan kolaborasi melalui pelibatan masyarakat, penggunaan data yang konsisten agar rantai pasok terjaga dan manfaat program dapat tersalurkan secara maksimal.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Luhut sebut kolaborasi antarmitra MBG perkuat perekonomian lokal

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung mengungkapkan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur makanan bergizi gratis (MBG) yang melayani empat sekolah di Kecamatan Coblong dihentikan sementara pascakasus keracunan 342 orang siswa SMPN 35 Bandung. Petugas masih melakukan pemeriksaan terhadap sampel makanan.

"(Dapur MBG) harus dihentikan dulu," ujar Kepala Dinkes Kota Bandung Anhar Hadian saat dihubungi, Kamis (1/5/2025).

Anhar mengatakan, tim Dinkes Kota Bandung bakal melakukan pemeriksaan kesehatan lingkungan di area dapur MBG. Pihaknya akan memastikan situasi di dapur tersebut. "Dapurnya kami lihat periksa kemudian saya masih menunggu laporan pemeriksaan hasil inspeksi kesehatan lingkungan, sekarang mau dicek lagi," katanya.

Ia menuturkan dapur MBG tersebut mendistribusikan makanan sebanyak 3.163 paket ke empat sekolah. Terdiri dari SMAN 19 sebanyak 997 porsi, SMPN 35 sebanyak 1.043 porsi, SDN 024 Coblong sebanyak 724 porsi dan SDN 189 Neglasari 399 porsi.

"Jumlah korban menurut keterangan wali kelas, sementara yang terdata baru 20 kelas dari 30 kelas SMPN 35 Bandung dengan yang sakit 342 orang," kata dia.

Ia mengatakan para siswa mengalami gejala diare, nyeri perut, muntah, pusing dan demam. Mereka mulai merasakan gejala setelah 8 jam dari makanan. Anhar menambahkan penyelidikan epidemiologi dilakukan termasuk pemeriksaan sampel makanan di laboratorium kesehatan daerah Jawa Barat. Serta memantau kesehatan kondisi siswa.

BANDUNG, KOMPAS.com – Sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 Kota Bandung mengalami keracunan makanan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Selasa (29/4/2025).

Peristiwa ini terjadi di sekolah yang berlokasi di Jalan Dago Pojok, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Selain siswa, dua orang guru juga mengalami gejala serupa.

Gejala yang dialami para korban meliputi mual, sakit perut, dan muntah setelah mengonsumsi makanan yang disajikan dalam program MBG.

Camat Coblong, Krinda, membenarkan kejadian tersebut saat dihubungi Kompas.com pada Kamis (1/5/2025).

Ia memastikan kondisi para siswa terus dipantau dan telah mendapat penanganan dari puskesmas.

"Kita terus pantau bareng," ujarnya.

Krinda menuturkan bahwa tidak ada korban yang sampai harus dirawat inap. Para siswa hanya diberikan obat diare dan kini sudah dalam kondisi membaik.

"Alhamdulillah dikasih obat diare dan sebagainya sudah bisa pulang," kata Krinda.

Ia menduga penyebab keracunan adalah makanan yang sudah basi atau tidak layak konsumsi. Oleh karena itu, ia meminta Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SSPG) untuk lebih teliti dalam mengecek kelayakan makanan sebelum disajikan.

"Harus dipantau cara, bahan masak sampai menu itu disajikan. Paling bertahan makanan sekitar 4 jam," jelasnya.

Pihak Kecamatan Coblong telah berkoordinasi dengan Koramil, Polsek, dan Dinas Kesehatan Kota Bandung terkait insiden ini. Peninjauan langsung juga telah dilakukan oleh Danramil dan Kapolsek ke lokasi.

"Kemarin ada Danramil, Kapolsek ke lokasi juga sudah pantau kondisi siswa," tutup Krinda.

KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang luas bagi masyarakat untuk menjadi mitra dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kebijakan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Kepala BGN, Dadan Hindayana menyampaikan, bahwa antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam program ini sangat tinggi.

Danan menekankan, bahwa peran mitra dapur MBG sangat krusial dalam mempercepat pembangunan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).

Sebab, dapur operasional MBG menjadi tulang punggung penyediaan makanan bergizi gratis di berbagai daerah.

“Kami sangat mengapresiasi semangat masyarakat. Ini tidak hanya membantu BGN menjangkau lebih banyak penerima manfaat, tetapi juga membuka jalan bagi pemilik usaha kecil untuk bertahan bahkan berkembang,” ujar Dadan, dikutip dari Antara.

Cara Mendaftar Menjadi Mitra Dapur MBG

BGN membuka peluang partisipasi luas untuk publik, mulai dari pemilik warung makan, UMKM kuliner, hingga pemilik bangunan kosong, untuk terlibat dalam penyediaan layanan pangan sehat.

Selain berdampak sosial, kolaborasi ini juga memberikan nilai ekonomi langsung kepada pelaku usaha.

Masyarakat yang berminat menjadi mitra MBG disarankan untuk menghubungi BGN secara langsung dan mempersiapkan dokumen serta fasilitas sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan.

Proses verifikasi akan dilakukan secara ketat untuk memastikan bahwa dapur yang dibangun memenuhi standar pelayanan dan higienitas yang tinggi.

Model Kemitraan Dapur MBG

Selama ini SPPG dibentuk melalui berbagai model, baik pembangunan dapur dari nol maupun kerjasama dengan mitra yang telah terverifikasi yang kemudian dapat berupa:

• Renovasi ruko;
• Modifikasi restoran;
• Alih fungsi bangunan tertentu.

Semua dilakukan dengan standar kelayakan dan prosedur verifikasi ketat dari BGN. Sehingga, tidak sembarang tempat bisa menjadi dapur MBG.

Mitra dapur operasional MBG harus melalui proses seleksi dan verifikasi profesional di bawah pengawasan BGN.

“Kami tidak menurunkan standar hanya demi mempercepat pembangunan. Semua mitra tetap harus memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang berlaku,” tegas Dadan.

Peluang Buka Lapangan Kerja

Lebih dari sekadar menyiapkan makanan sehat, pembangunan satu unit SPPG ternyata berdampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.

Setiap dapur MBG mampu menyerap sekitar 47 tenaga kerja, mulai dari juru masak, tenaga pengemasan, hingga distribusi makanan.

Bahkan, jumlah tenaga kerja ini bisa tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan usaha sebelumnya sebelum dialihfungsikan.

Dadan mencontohkan sebuah tempat usaha makanan di Cibubur, Jakarta Timur, yang diubah menjadi dapur MBG.

Inisiatif ini bukan hanya memperluas cakupan layanan gizi nasional, tapi juga menjadi penyelamat usaha kecil yang terancam bangkrut.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita unggulan Kamis untuk disimak, BGN buka peluang jadi mitra MBG guna tingkatkan ekonomi masyarakat hingga Jokowi persilakan polisi periksa ijazahnya melalui digital forensik. Berikut berita-berita tersebut:

1.⁠ ⁠BGN buka peluang jadi mitra MBG guna tingkatkan ekonomi masyarakat

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dengan menjadi mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia mencontohkan sebuah tempat usaha makanan di Cibubur, Jakarta Timur, yang disulap menjadi dapur MBG. Selain mempercepat ekspansi pengadaan dapur untuk program pemenuhan gizi nasional, terobosan tersebut berpotensi menyelamatkan bisnis yang mulai lesu. Baca selengkapnya di sini

2.⁠ ⁠Wagub Rano pertimbangkan naik angkutan umum tiga kali sepekan

Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mempertimbangkan untuk naik angkutan umum tiga kali dalam sepekan atau tiga kali lebih banyak dibandingkan aturan yang tetapkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, yakni satu kali seminggu. Baca selengkapnya di sini

3.⁠ ⁠Mensesneg sebut Presiden bisa jadi tak berkenan Hasan Nasbi mundur

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto bisa saja tak berkenan terkait mundurnya Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

Maka dari itu, dia mengatakan bahwa Presiden saat ini sedang mempelajari terkait kondisi mundurnya Hasan Nasbi itu. Dia pun menyebut bahwa pengunduran diri Hasan Nasbi itu merupakan rencana. Baca selengkapnya di sini

4.⁠ ⁠Menhan usulkan tunjangan operasi bagi prajurit TNI naik 75 persen

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengusulkan agar tunjangan operasi bagi para prajurit TNI naik hingga 75 persen.

Menurut dia, tunjangan prajurit harus mengalami perubahan karena prajurit-prajurit bertugas menjaga daerah operasi, termasuk perbatasan negara, hingga di pulau terluar. Dia mengatakan bahwa usulan itu terkait dengan kesejahteraan prajurit beserta ASN di lingkungan TNI. Baca selengkapnya di sini

5.⁠ ⁠Jokowi persilahkan polisi periksa ijazahnya melalui digital forensik

Presiden ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) mempersilahkan penyidik Polda Metro Jaya untuk memeriksa ijazahnya melalui digital forensik untuk membuktikan keasliannya.

Jokowi menyebutkan kehadirannya di Polda Metro Jaya untuk melaporkan soal tudingan ijazah palsu yang dituduhkan kepada dirinya. Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut kolaborasi antarmitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat memperkuat perekonomian lokal dan menjaga rantai pasok yang terus berjalan lebih baik.

"Kolaborasi antara SPPG, petani, peternak, dan pelaku UMKM yang akan menciptakan siklus ekonomi lebih kuat, sebenarnya ini kan tujuannya membangun mitra, jadi dapur-dapur harus membeli dari para pemasok, mulai dari telur, sayur dan buah, juga lainnya. Supaya rantai pasok terus berjalan, skemanya harus ditata dan pola pembelian bahan baku harus dibuat, jangan hanya dari pasar saja," katanya saat mengunjungi Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di Cibubur, Jakarta, Rabu.

Ia mengemukakan, melalui MBG, pelaku UMKM tidak hanya mendapatkan akses pemasaran yang lebih luas, tetapi juga membangun jaringan yang saling mendukung dalam rantai pasok, distribusi, dan inovasi produk.

Selain itu, MBG memiliki potensi yang besar untuk menumbuhkan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan permintaan produk pangan dalam negeri, dan memperkuat ketahanan sosial.

Menurutnya, SPPG yang mengolah bahan baku lokal akan membantu meningkatkan daya beli para petani dan pelaku usaha kecil, sambil mempercepat perputaran ekonomi di daerah sekitar.

Pada kesempatan tersebut, Luhut bersama Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana juga mengunjungi SMP Negeri 23 Kota Depok, Jawa Barat, untuk meninjau langsung implementasi MBG.

"Program MBG selain memberikan akses makan bergizi gratis untuk meningkatkan kualitas SDM, juga berperan sebagai offtaker (pembeli langsung) dalam penyerapan produk-produk lokal. SPPG di setiap daerah dapat menggandeng UMKM di sekitarnya dalam pemenuhan bahan baku MBG," kata Dadan.

Ia mencontohkan salah satu ekosistem di Bogor yang berhasil memberdayakan tokoh masyarakat untuk menjual produknya sehingga dapat terserap secara rutin.

“Di Bogor, Tamansari, ekosistemnya memang ada yang sudah dibangun rantai pasoknya dan sudah dipenuhi melalui daya lokal. Tadinya tokoh masyarakat kebingungan produk dijual kemana, sekarang sudah dapat terserap secara rutin melalui MBG," ujar dia.

Program Makan Bergizi Gratis bertujuan dalam pemenuhan gizi secara nasional yang menyasar pelajar, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Penyelenggaraan Program MBG menyentuh banyak aspek, mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan makanan, penyerapan tenaga kerja lokal, hingga distribusi MBG yang berpotensi menggerakkan perekonomian lokal.

BGN dan DEN ke depan akan terus mendorong terbentuknya ekosistem dan pola pemenuhan bahan baku serta perputaran ekonomi lokal. Dengan pola yang terbentuk, MBG memiliki potensi sosial dan ekonomi yang luas.

Melihat kompleksitas pelaksanaan MBG, BGN berkomitmen melakukan peninjauan secara berkala, penguatan sistem dan tata kelola yang transparan, dan kolaborasi melalui pelibatan masyarakat, penggunaan data yang konsisten agar rantai pasok terjaga dan manfaat program dapat tersalurkan secara maksimal.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut kolaborasi antarmitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat memperkuat perekonomian lokal dan menjaga rantai pasok yang terus berjalan lebih baik.

"Kolaborasi antara SPPG, petani, peternak, dan pelaku UMKM yang akan menciptakan siklus ekonomi lebih kuat, sebenarnya ini kan tujuannya membangun mitra, jadi dapur-dapur harus membeli dari para pemasok, mulai dari telur, sayur dan buah, juga lainnya. Supaya rantai pasok terus berjalan, skemanya harus ditata dan pola pembelian bahan baku harus dibuat, jangan hanya dari pasar saja," katanya saat mengunjungi Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di Cibubur, Jakarta, Rabu.

Ia mengemukakan, melalui MBG, pelaku UMKM tidak hanya mendapatkan akses pemasaran yang lebih luas, tetapi juga membangun jaringan yang saling mendukung dalam rantai pasok, distribusi, dan inovasi produk.

Selain itu, MBG memiliki potensi yang besar untuk menumbuhkan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan permintaan produk pangan dalam negeri, dan memperkuat ketahanan sosial.

Menurutnya, SPPG yang mengolah bahan baku lokal akan membantu meningkatkan daya beli para petani dan pelaku usaha kecil, sambil mempercepat perputaran ekonomi di daerah sekitar.

Pada kesempatan tersebut, Luhut bersama Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana juga mengunjungi SMP Negeri 23 Kota Depok, Jawa Barat, untuk meninjau langsung implementasi MBG.

"Program MBG selain memberikan akses makan bergizi gratis untuk meningkatkan kualitas SDM, juga berperan sebagai offtaker (pembeli langsung) dalam penyerapan produk-produk lokal. SPPG di setiap daerah dapat menggandeng UMKM di sekitarnya dalam pemenuhan bahan baku MBG," kata Dadan.

Ia mencontohkan salah satu ekosistem di Bogor yang berhasil memberdayakan tokoh masyarakat untuk menjual produknya sehingga dapat terserap secara rutin.

“Di Bogor, Tamansari, ekosistemnya memang ada yang sudah dibangun rantai pasoknya dan sudah dipenuhi melalui daya lokal. Tadinya tokoh masyarakat kebingungan produk dijual kemana, sekarang sudah dapat terserap secara rutin melalui MBG," ujar dia.

Program Makan Bergizi Gratis bertujuan dalam pemenuhan gizi secara nasional yang menyasar pelajar, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Penyelenggaraan Program MBG menyentuh banyak aspek, mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan makanan, penyerapan tenaga kerja lokal, hingga distribusi MBG yang berpotensi menggerakkan perekonomian lokal.

BGN dan DEN ke depan akan terus mendorong terbentuknya ekosistem dan pola pemenuhan bahan baku serta perputaran ekonomi lokal. Dengan pola yang terbentuk, MBG memiliki potensi sosial dan ekonomi yang luas.

Melihat kompleksitas pelaksanaan MBG, BGN berkomitmen melakukan peninjauan secara berkala, penguatan sistem dan tata kelola yang transparan, dan kolaborasi melalui pelibatan masyarakat, penggunaan data yang konsisten agar rantai pasok terjaga dan manfaat program dapat tersalurkan secara maksimal.

...Supaya rantai pasok terus berjalan, skemanya harus ditata dan pola pembelian bahan baku harus dibuat, jangan hanya dari pasar saja

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut kolaborasi antarmitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat memperkuat perekonomian lokal dan menjaga rantai pasok yang terus berjalan lebih baik.

"Kolaborasi antara SPPG, petani, peternak, dan pelaku UMKM yang akan menciptakan siklus ekonomi lebih kuat, sebenarnya ini kan tujuannya membangun mitra, jadi dapur-dapur harus membeli dari para pemasok, mulai dari telur, sayur dan buah, juga lainnya. Supaya rantai pasok terus berjalan, skemanya harus ditata dan pola pembelian bahan baku harus dibuat, jangan hanya dari pasar saja," katanya saat mengunjungi Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di Cibubur, Jakarta, Rabu.

Ia mengemukakan, melalui MBG, pelaku UMKM tidak hanya mendapatkan akses pemasaran yang lebih luas, tetapi juga membangun jaringan yang saling mendukung dalam rantai pasok, distribusi, dan inovasi produk.

Selain itu, MBG memiliki potensi yang besar untuk menumbuhkan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan permintaan produk pangan dalam negeri, dan memperkuat ketahanan sosial.

Menurutnya, SPPG yang mengolah bahan baku lokal akan membantu meningkatkan daya beli para petani dan pelaku usaha kecil, sambil mempercepat perputaran ekonomi di daerah sekitar.

Pada kesempatan tersebut, Luhut bersama Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana juga mengunjungi SMP Negeri 23 Kota Depok, Jawa Barat, untuk meninjau langsung implementasi MBG.

"Program MBG selain memberikan akses makan bergizi gratis untuk meningkatkan kualitas SDM, juga berperan sebagai offtaker (pembeli langsung) dalam penyerapan produk-produk lokal. SPPG di setiap daerah dapat menggandeng UMKM di sekitarnya dalam pemenuhan bahan baku MBG," kata Dadan.

Ia mencontohkan salah satu ekosistem di Bogor yang berhasil memberdayakan tokoh masyarakat untuk menjual produknya sehingga dapat terserap secara rutin.

“Di Bogor, Tamansari, ekosistemnya memang ada yang sudah dibangun rantai pasoknya dan sudah dipenuhi melalui daya lokal. Tadinya tokoh masyarakat kebingungan produk dijual kemana, sekarang sudah dapat terserap secara rutin melalui MBG," ujar dia.

Program Makan Bergizi Gratis bertujuan dalam pemenuhan gizi secara nasional yang menyasar pelajar, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Penyelenggaraan Program MBG menyentuh banyak aspek, mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan makanan, penyerapan tenaga kerja lokal, hingga distribusi MBG yang berpotensi menggerakkan perekonomian lokal.

BGN dan DEN ke depan akan terus mendorong terbentuknya ekosistem dan pola pemenuhan bahan baku serta perputaran ekonomi lokal. Dengan pola yang terbentuk, MBG memiliki potensi sosial dan ekonomi yang luas.

Melihat kompleksitas pelaksanaan MBG, BGN berkomitmen melakukan peninjauan secara berkala, penguatan sistem dan tata kelola yang transparan, dan kolaborasi melalui pelibatan masyarakat, penggunaan data yang konsisten agar rantai pasok terjaga dan manfaat program dapat tersalurkan secara maksimal.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Bandung (ANTARA) - Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggencarkan kegiatan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada masyarakat di Kota Bekasi sebagai bagian dari upaya bersama meningkatkan kualitas gizi masyarakat, Selasa (29/4).

Anggota Komisi IX DPR RI Nuroji menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk menyukseskan program MBG sebagai pondasi menciptakan generasi Indonesia yang sehat dan produktif menuju Indonesia Emas 2045.

“Oleh karena itu mari kita bersinergi dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya di Kota Bekasi ini,” ujar Nuroji dalam keterangan yang diterima di Bandung, Rabu.

Kegiatan ini berlangsung di Gedung Serbaguna Istanaku ini dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Nuroji, Tenaga Ahli BGN Ade Tias Maulana, serta ratusan peserta dari berbagai unsur masyarakat, termasuk tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dan perwakilan sekolah.

Nuroji mengajak masyarakat aktif berpartisipasi dalam pengawasan dan pelaksanaan program, terutama dalam lingkungan keluarga dan sekolah, untuk membentuk kesadaran gizi sejak dini.

Sementara itu, perwakilan dari BGN Ade Tias Maulana menyampaikan bahwa program MBG tidak hanya difokuskan pada pemberian makanan bergizi gratis, tetapi juga membangun kesadaran kolektif akan pentingnya konsumsi pangan yang sehat dan aman.

“BGN akan membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan hingga memperkuat pembangunan sumber daya manusia,” kata Ade.

Program MBG diarahkan untuk mencegah stunting dan kekurangan gizi sejak masa kehamilan hingga masa pertumbuhan anak. Sosialisasi ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat penanganan masalah gizi di Indonesia.

Melalui kegiatan ini, Komisi IX DPR dan BGN berharap dapat membentuk generasi yang unggul dan berdaya saing tinggi dengan bekal kesehatan yang kuat dari asupan gizi yang tepat.