JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurkan logo kementerian di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, pada Jumat (21/02/2025).

"Ini logo yang saya pilih, mudah-mudahan logo ini bisa membangun semangat persatuan, dan rakyat bahagia dengan karya bapak ibu sekalian," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.

Sebelumnya, dilakukan sayembara desain logo yang diikuti oleh 400 orang peserta.

Logo yang terpilih memiliki empat filosofi, yakni pertama rumah atau hunian sebagai tempat berlindung, membangun karakter, membina keluarga, dan juga representasi dari harkat dan martabat pemiliknya.

Kedua adalah gotong royong yang sesuai dengan tema lomba dan sejalan dengan tujuan gotong royong dalam menciptakan hunian yang terjangkau dan layak.

Ketiga adalah identitas bangsa, yaitu sebagai lambang negara yang menjadi identitas bangsa dan juga menguatkan karakter yang berintegritas berwibawa dan dapat dipercaya.

Keempat adalah berkelanjutan yakni segala upaya dan kebijakan dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau harus juga memerhatikan kelestarian dan keseimbangan alam dengan konsep bangunan arsitektur hijau yang dapat membantu mengurangi emisi karbon.

Kegiatan peluncuran tersebut dimeriahkan oleh Dewa 19. Hal ini sempat menuai kontra dari publik karena diasumsikan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada kesempatan tersebut, Pendiri dan Pemimpin Dewa 19 Ahmad Dhani menampik kabar itu.

"Kalau sekarang sekali-sekali gratis enggak apa-apa lah," ujarnya.

Dhani juga berseloroh bahwa penampilan Dewa 19 feat. Virzha secara cuma-cuma itu dikarenakan Kementerian PKP mengalami efisiensi anggaran.

"Efisiensi, kita bersahabat, ya kan?," ujar Dhani.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meluncurkan logo baru Kementerian PKP untuk membangun semangat dan persatuan.

"Mudah-mudahan logo ini bisa membangun semangat, persatuan, dan ujungnya rakyat bahagia," ujar Ara dalam acara peluncuran logo Kementerian PKP dan Pentas Seni, di Jakarta, Jumat.

Logo baru Kementerian PKP yang diluncurkan pada hari ini, mengandung sejumlah elemen, yakni rumah, gotong royong, identitas bangsa, dan berkelanjutan.

Rumah hunian memiliki makna rumah sebagai tempat berlindung, membangun karakter, membina keluarga, dan juga representasi dari harkat dan martabat pemiliknya.

Elemen gotong royong pada logo memiliki makna sesuai dengan tema lomba, dan sejalan dengan tujuan gotong royong dalam menciptakan hunian yang terjangkau dan layak yang mengikutsertakan semua pemangku kepentingan yang mendukung berjalannya semua kebijakan hunian layak dan terjangkau.

Peluncuran logo baru Kementerian dimeriahkan penampilan Band Dewa 19 yang memainkan sejumlah lagu andalan seperti "Pupus" dan "Separuh Nafas". Kementerian mengundang Dewa 19 tidak menggunakan APBN.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meluncurkan logo baru Kementerian PKP, untuk membangun semangat dan persatuan.

"Mudah-mudahan logo ini bisa membangun semangat, persatuan, dan ujungnya rakyat bahagia," ujar Ara dalam acara peluncuran logo Kementerian PKP dan Pentas Seni, di Jakarta, Jumat.

Logo baru Kementerian PKP yang diluncurkan pada hari ini, mengandung sejumlah elemen, yakni rumah, gotong royong, identitas bangsa, dan berkelanjutan.

Rumah (hunian) memiliki makna rumah sebagai tempat berlindung, membangun karakter, membina keluarga, dan juga representasi dari harkat dan martabat pemiliknya.

Hal itu menjadi tujuan utama dari Kementerian PKP untuk menghadirkan dan menyediakan hunian layak serta terjangkau bagi rakyat.

Sedangkan elemen gotong royong pada logo memiliki makna sesuai dengan tema lomba, dan sejalan dengan tujuan gotong royong dalam menciptakan hunian yang terjangkau dan layak yang mengikutsertakan semua pemangku kepentingan yang mendukung berjalannya semua kebijakan hunian layak dan terjangkau.

Elemen selanjutnya yakni identitas bangsa bermakna lambang negara yang menjadi identitas bangsa dan juga menguatkan karakter yang berintegritas, berwibawa, dan dapat dipercaya.

Makna ini juga menjadi landasan bagi Kementerian PKP untuk menggunakan Pancasila sebagai acuan utama dalam membuat kebijakan yang prorakyat.

Elemen terakhir adalah berkelanjutan yang memiliki makna bahwa segala upaya dan kebijakan dalam menyediakan hunian yang layak serta terjangkau harus juga memperhatikan kelestarian dan keseimbangan alam dengan konsep bangunan green architecture yang dapat membantu mengurangi emisi karbon.

Peluncuran logo baru Kementerian PKP selain dihadiri Menteri PKP dan jajaran pejabat tinggi Kementerian PKP serta tamu undangan, juga dimeriahkan dengan pentas seni.

Pentas seni tersebut dimeriahkan oleh penampilan Band Dewa 19 yang memainkan sejumlah lagu andalan seperti "Pupus" dan "Separuh Nafas".

Menteri Ara memastikan bahwa Kementerian PKP dalam mengundang Dewa 19 tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia mengatakan bahwa Ahmad Dhani sering melakukan konser tanpa meminta bayaran, bahkan untuk penyediaan peralatan konser dilakukan olehnya sendiri, sehingga ia memastikan tidak ada uang negara yang digunakan untuk membayar konser Dewa 19 itu.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meluncurkan logo baru Kementerian PKP, untuk membangun semangat dan persatuan.

"Mudah-mudahan logo ini bisa membangun semangat, persatuan, dan ujungnya rakyat bahagia," ujar Ara dalam acara peluncuran logo Kementerian PKP dan Pentas Seni, di Jakarta, Jumat.

Logo baru Kementerian PKP yang diluncurkan pada hari ini, mengandung sejumlah elemen, yakni rumah, gotong royong, identitas bangsa, dan berkelanjutan.

Rumah (hunian) memiliki makna rumah sebagai tempat berlindung, membangun karakter, membina keluarga, dan juga representasi dari harkat dan martabat pemiliknya.

Hal itu menjadi tujuan utama dari Kementerian PKP untuk menghadirkan dan menyediakan hunian layak serta terjangkau bagi rakyat.

Sedangkan elemen gotong royong pada logo memiliki makna sesuai dengan tema lomba, dan sejalan dengan tujuan gotong royong dalam menciptakan hunian yang terjangkau dan layak yang mengikutsertakan semua pemangku kepentingan yang mendukung berjalannya semua kebijakan hunian layak dan terjangkau.

Elemen selanjutnya yakni identitas bangsa bermakna lambang negara yang menjadi identitas bangsa dan juga menguatkan karakter yang berintegritas, berwibawa, dan dapat dipercaya.

Makna ini juga menjadi landasan bagi Kementerian PKP untuk menggunakan Pancasila sebagai acuan utama dalam membuat kebijakan yang prorakyat.

Elemen terakhir adalah berkelanjutan yang memiliki makna bahwa segala upaya dan kebijakan dalam menyediakan hunian yang layak serta terjangkau harus juga memperhatikan kelestarian dan keseimbangan alam dengan konsep bangunan green architecture yang dapat membantu mengurangi emisi karbon.

Peluncuran logo baru Kementerian PKP selain dihadiri Menteri PKP dan jajaran pejabat tinggi Kementerian PKP serta tamu undangan, juga dimeriahkan dengan pentas seni.

Pentas seni tersebut dimeriahkan oleh penampilan Band Dewa 19 yang memainkan sejumlah lagu andalan seperti "Pupus" dan "Separuh Nafas".

Menteri Ara memastikan bahwa Kementerian PKP dalam mengundang Dewa 19 tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia mengatakan bahwa Ahmad Dhani sering melakukan konser tanpa meminta bayaran, bahkan untuk penyediaan peralatan konser dilakukan olehnya sendiri, sehingga ia memastikan tidak ada uang negara yang digunakan untuk membayar konser Dewa 19 itu.

Mudah-mudahan logo ini bisa membangun semangat, persatuan, dan ujungnya rakyat bahagia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meluncurkan logo baru Kementerian PKP, untuk membangun semangat dan persatuan.

"Mudah-mudahan logo ini bisa membangun semangat, persatuan, dan ujungnya rakyat bahagia," ujar Ara dalam acara peluncuran logo Kementerian PKP dan Pentas Seni, di Jakarta, Jumat.

Logo baru Kementerian PKP yang diluncurkan pada hari ini, mengandung sejumlah elemen, yakni rumah, gotong royong, identitas bangsa, dan berkelanjutan.

Rumah (hunian) memiliki makna rumah sebagai tempat berlindung, membangun karakter, membina keluarga, dan juga representasi dari harkat dan martabat pemiliknya.

Hal itu menjadi tujuan utama dari Kementerian PKP untuk menghadirkan dan menyediakan hunian layak serta terjangkau bagi rakyat.

Sedangkan elemen gotong royong pada logo memiliki makna sesuai dengan tema lomba, dan sejalan dengan tujuan gotong royong dalam menciptakan hunian yang terjangkau dan layak yang mengikutsertakan semua pemangku kepentingan yang mendukung berjalannya semua kebijakan hunian layak dan terjangkau.

Elemen selanjutnya yakni identitas bangsa bermakna lambang negara yang menjadi identitas bangsa dan juga menguatkan karakter yang berintegritas, berwibawa, dan dapat dipercaya.

Makna ini juga menjadi landasan bagi Kementerian PKP untuk menggunakan Pancasila sebagai acuan utama dalam membuat kebijakan yang prorakyat.

Elemen terakhir adalah berkelanjutan yang memiliki makna bahwa segala upaya dan kebijakan dalam menyediakan hunian yang layak serta terjangkau harus juga memperhatikan kelestarian dan keseimbangan alam dengan konsep bangunan green architecture yang dapat membantu mengurangi emisi karbon.

Peluncuran logo baru Kementerian PKP selain dihadiri Menteri PKP dan jajaran pejabat tinggi Kementerian PKP serta tamu undangan, juga dimeriahkan dengan pentas seni.

Pentas seni tersebut dimeriahkan oleh penampilan Band Dewa 19 yang memainkan sejumlah lagu andalan seperti "Pupus" dan "Separuh Nafas".

Menteri Ara memastikan bahwa Kementerian PKP dalam mengundang Dewa 19 tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia mengatakan bahwa Ahmad Dhani sering melakukan konser tanpa meminta bayaran, bahkan untuk penyediaan peralatan konser dilakukan olehnya sendiri, sehingga ia memastikan tidak ada uang negara yang digunakan untuk membayar konser Dewa 19 itu.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Nusa Tenggara Timur (NTT), Zet Tadung Allo, mengecek perumahan untuk eks pejuang Timor-Timur (Timtim) di Kabupaten Kupang. Zet memantau langsung progres serta kualitas pekerjaan yang sedang berlangsung.

Total ada sebanyak 2.100 rumah yang dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sejak 2022-2023. Sayang, kondisi perumahan banyak yang rusak meski belum diserahterimakan.

"Saya melihat langsung kondisi pembangunan ini dan yang paling mengkhawatirkan adalah banyaknya bangunan yang sudah mengalami retak, padahal belum diserahterimakan," ujar Zet dalam siaran pers yang diterima detikBali, Jumat (20/2/2025).

Hasil pemantauan Zet, kondisi bangunan jelas menunjukkan adanya ketidaksesuaian mutu pekerjaan dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Zet menduga kemungkinan ada beberapa bagian pekerjaan yang disubkontrakkan sehingga berpotensi menurunkan kualitas bangunan.

"Pengawasan harus lebih ketat karena pemborosan anggaran. Memang belum tentu korupsi, tetapi pengurangan mutu pekerjaan bisa menjadi indikasi korupsi. Ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga membahayakan keselamatan masyarakat yang akan menempati rumah ini," tegas Zet.

Zet menegaskan tidak akan tinggal diam melihat kondisi tersebut. Kejati NTT akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait agar perbaikan terhadap bangunan yang sudah mengalami kerusakan segera dilakukan sebelum diserahkan kepada masyarakat.

Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menegaskan akan bertindak sesuai hukum yang berlaku bila terjadi kelalaian dalam pembangunan 2.100 unit rumah untuk eks pejuang Timtim itu.

"Pembangunan rumah ini bukan hanya sekadar proyek fisik, tetapi menyangkut hak dan kesejahteraan para pejuang eks Timor-Timor. Oleh karena itu, kami memastikan proyek ini harus berjalan dengan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas yang baik," jelas Zet.

Menurut Zet, transparansi dan akuntabilitas dalam proyek harus menjadi prioritas utama agar sesuai dengan standar. Ia berharap proyek itu tidak hanya memenuhi kebutuhan hunian bagi para pejuang eks Timtim, tetapi juga menjadi contoh pembangunan yang berkualitas dan berintegritas.

Sebagai informasi, pembangunan 2.100 rumah khusus ini merupakan program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan dengan teknologi rumah tahan gempa (RTG) tipe rumah instan sederhana sehat (RISHA) 36.

Setiap unit dibangun di atas lahan kaveling berukuran 10x15 meter atau 150 meter persegi. Sumber dana proyek ini berasal dari APBN 2022 dan 2023.

Selain itu, Direktorat Jenderal Perumahan juga berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk penyediaan infrastruktur permukiman, seperti pematangan lahan, kaveling, jaringan air bersih, sanitasi, serta fasilitas umum dan sosial.

Pengerjaan paket satu sebanyak 727 rumah dikerjakan PT Brantas Abipraya (Persero) dengan nilai kontrak setelah addendum Rp 141,9 miliar. Jangka waktu kontrak sejak 14 Desember 2022 sampai dengan 31 Maret 2025. Progres fisik capai 99,69 persen.

Selanjutnya, paket dua sebanyak 687 rumah dikerjakan PT Nindya Karya (Persero) dengan nilai kontrak setelah addendum Rp 136,9 miliar. Jangka waktu kontrak 21 Desember 2022 sampai dengan 19 Februari 2025.

Sementara untuk paket 3 sebanyak 686 rumah dikerjakan PT. Adhi Karya (Persero) dengan nilai kontrak setelah addendum Rp 143,8 miliar. Jangka waktu kontrak 21 Desember 2022 sampai 31 Maret 2025.

Konsultan Manajemen Konstruksi dipercayakan kepada PT Yodya Karya (Persero) bersama KSO PT Hegar Daya.

Bedah APBN 2025: Strategi Menjaga Stabilitas dan Kepercayaan Pasar

Bedah APBN 2025: Strategi Menjaga Stabilitas dan Kepercayaan Pasar

Pangkalpinang (ANTARA) - Program 3 Juta Rumah menjadi angin segar bagi masyarakat Indonesia. Program ini juga menjadi angin segar bagi generasi muda yang belakangan dicap akan sulit memiliki hunian di tengah harga properti yang terus melonjak.

Komitmen ini ditegaskan oleh Menteri Pemukiman dan Perumahan Maruarar Sirait, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam konferensi pers pada Kamis, 20 Februari 2025.

Dalam mewujudkan cita-cita besar ini, Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral turut berperan aktif melalui pemberian Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Kebijakan ini menjadi menarik karena menunjukkan keseriusan BI sebagai bank sentral bersinergi dengan pemerintah dalam mendukung tersedianya perumahan yang layak huni dan terjangkau bagi masyarakat.

Peningkatan insentif KLM yang diberikan oleh BI akan secara bertahap ditingkatkan hingga mencapai 5% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan. Secara nominal, peningkatan insentif KLM nantinya diharapkan akan setara dengan Rp80 triliun.

Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) itu? KLM merupakan insentif yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank yang memenuhi persyaratan tertentu dalam penyaluran kredit.

Insentif ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11 Tahun 2023 tentang Insentif Likuiditas Makroprudensial.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 21 Tahun 2024, Bank Indonesia memberikan KLM kepada Bank yang menyalurkan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia, yang dalam hal ini mencakup sektor perumahan rakyat.

Mekanisme pemberian KLM salah satunya adalah dengan cara memberikan insentif berupa penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) kepada perbankan yang memenuhi kriteria. Singkatnya, GWM adalah simpanan minimum yang harus dimiliki oleh bank di Bank Indonesia. Besarnya GWM ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam ukuran persentase tertentu terhadap dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun oleh perbankan.

Ketentuan secara rinci mengenai GWM diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah yang telah disempurnakan dengan Nomor 24/4/PBI/2022 Tahun 2022.

Kebijakan insentif likuiditas seperti KLM bukan merupakan hal yang baru di dunia perbankan. Bank sentral di berbagai negara sering menggunakan instrumen serupa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor tertentu yang dianggap penting.

Sebagai contoh, Federal Reserve (The Fed) di Amerika Serikat memiliki berbagai program Quantitative Easing (QE) untuk meningkatkan likuiditas dan mendorong penyaluran kredit. QE dilakukan dengan membeli aset-aset seperti obligasi pemerintah dan surat berharga berbasis aset, sehingga meningkatkan jumlah uang yang beredar dan menurunkan suku bunga.

Selain The Fed, European Central Bank (ECB) juga menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk operasi pasar terbuka, fasilitas pinjaman marjinal, dan persyaratan cadangan minimum.

Penggunaan instrumen-instrumen ini menunjukkan bahwa kebijakan insentif likuiditas menjadi bagian penting dari strategi bank sentral di seluruh dunia untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi mereka.

KLM yang diberikan oleh BI diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam mendukung program 3 juta rumah. Dengan adanya insentif ini, bank-bank akan lebih termotivasi untuk menyalurkan kredit ke sektor perumahan, sehingga akan meningkatkan ketersediaan pembiayaan bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah.

Selain itu, KLM juga diharapkan dapat menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) merupakan langkah yang tepat dari Bank Indonesia dalam mendukung program 3 juta rumah.

Sinergi antara pemerintah dan bank sentral ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan impian masyarakat Indonesia untuk memiliki hunian yang layak.

Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan.

*) Penulis adalah Kepala Unit Implementasi Kebijakan SP dan Pengawasan SP PUR KPwBI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pemerintah kabupaten sudah menyelesaikan peraturan bupati (perbub), terkait retribusi PBG dan pajak BPHTB nol rupiah

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, menarik investor sektor perumahan lewat pembebasan retribusi perizinan persetujuan bangunan gedung (PBG), serta pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) alias nol rupiah.

"Pemerintah kabupaten sudah menyelesaikan peraturan bupati (perbub), terkait retribusi PBG dan pajak BPHTB nol rupiah," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nurlaila di Penajam, Jumat.

Kebijakan tersebut juga sebagai tindak lanjut tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) program pemerintah pusat, sebagai dorongan agar tercipta akses hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut diharapkan meringankan beban ekonomi rakyat kecil, kata dia, dan kecenderungan potensi bisnis perumahan lebih berkembang ke depan.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga bersiap, terutama kesiapan lahan untuk kawasan pengembangan perumahan, serta akses pendukung lainnya.

Upaya penerbitan perbub menyangkut kebijakan retribusi PGB dan pajak BPHTB nol rupiah atau gratis, serta penyediaan lahan, menurut dia, bakal semakin banyak investor tanamkan modal di Kabupaten Penajam Paser Utara terutama bidang perumahan.

Dinas PMPTSP Kabupaten Penajam Paser Utara mencatat sejak regulasi tersebut, diberlakukan, sudah dua perizinan PGN di Kelurahan Gunung Steleng, Kecamatan Penajam diterbitkan.

Kemudian diterbitkan satu perizinan PGN di Kelurahan Nenang dan satu perizinan PGN di Kelurahan Sungai Parit, kedua kelurahan tersebut berada di wilayah Kecamatan Penajam.

Catatan Dinas PMPTSP itu merupakan gambaran kebijakan pembebasan retribusi perizinan PGN dan pajak BPHTB menarik minat pemilik modal untuk pengembang perumahan di Kabupaten Penajam Paser Utara, kata Nurlaila.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Kota Bogor selalu menjadi pilihan populer bagi para pencari properti yang sedang mencari hunian. Ciomas adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Wilayah ini berjarak 3 km dari titik nol Bogor yang terletak di depan Balai Kota dekat dengan Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor.

Infrastruktur dan fasilitas umum di kawasan ini cukup memadai, termasuk pasar, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Akses transportasi juga mudah dan murah, serta banyak pilihan yang bisa digunakan.

Daerah ini juga menawarkan hunian dengan tipe dan harga yang bervariasi. Untuk tipe subsidi, harga rumahnya dibanderol mulai dari Rp180 jutaan. Jika kamu sedang mencari rumah di Ciomas, berikut ada beberapa perumahan yang dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Ciomas

Perumahan subsidi di Ciomas. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Ciomas Hills

Perumahan ini berlokasi di Sukamakmur, Ciomas, Kab Bogor, Jawa Barat ini dibangun oleh Bumi Makmur Lestari. Perumahan ini menawarkan rumah komersil 27 unit yang tersedia.

Dengan harga Rp265 juta, kamu sudah bisa mendapatkan satu rumah dengan luas bangunan 21 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis dari rumah ini adalah atap baja ringan, dinding batako, plester, aci, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

2. Perumahan Bumi Ciomas Asri

Rumah ini berlokasi di Ciapus, Ciomas, Kab Bogor, Jawa Barat. Dikelola oleh Koperasi Perumahan Wanabaktinusantara dengan jumlah komersil yang tersedia sebanyak 95 unit.

Rumah dengan harga Rp371 juta dengan luas bangunan 72 meter persegi dan luas lahan 36 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari rangka atap baja ringan, genteng beton, dinding bata merah, lantai granit, dan pondasi batu kali.

3. Bukit Ayana Ciomas

Berlokasi di Ciapus, Ciomas, Kab Bogor, Jawa Barat. Dikelola oleh Avindo Bangun Gemilang dengan jumlah unit tersedia sebanyak 319 unit.

Rumah dengan harga Rp423 Juta dengan luas bangunan 30 meter persegi serta luas lahan 72 meter persegi, dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari rangka atap baja ringan dan penutup atap genteng beton, dinding bata merah finish plesteran, acian, dan cat. Lantairuang utama dan kamar granit, kamar mandi keramik kasar, teras keramik kasar, serta pondasi batu kali.

4. Kebun Raya Indah

Berlokasi di Parakan, Ciomas, Kab Bogor, Jawa Barat. Dikelola oleh Kebun Raya Indah dengan jumlah 80 unit komersil yang tersedia.

Rumah subsidi mulai dari Rp243 juta dengan luas bangunan 21 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari konstruksi atap baja ringan, dinding hebel. Lantai keramik 30x30, serta pondasi beton bertulang.

5. Bogor Alam Asri

Rumah ini berlokasi di Ciapus, Ciomas, Kab Bogor, Jawa Barat. Dikelola oleh Kori Indah Permai dengan 57 unit komersil yang tersedia.

Rumah dengan harga dari Rp180 juta dengan luas bangunan 32 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari atap genteng beton, dinding hebel finish cat, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu kali dan sloof. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) untuk membiayai program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Keputusan ini diambil dalam rapat lanjutan Pembiayaan Program 3 Juta Rumah yang digelar di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

"Kami berdiskusi untuk meningkatkan dukungan kepada MBR dengan menerbitkan SBN perumahan yang akan dialokasikan terutama untuk pembiayaan program ini," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers.

Dukungan Pembiayaan Perumahan

Selain program 3 juta rumah, pemerintah selama ini juga aktif membiayai sektor perumahan MBR.

Salah satunya melalui fasilitas kredit perumahan yang bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Himpunan Milik Negara (Himbara).

"Dengan ini, kita berharap bisa meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membeli rumah, baik dengan fasilitas MBR maupun yang komersial," ujar Sri Mulyani.

Pemerintah juga telah mengalokasikan Rp 18 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Program FLPP dikombinasikan dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) di PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) untuk mendukung 220.000 MBR dengan skema pinjaman bunga 5 persen selama 20 tahun.

"Subsidi ini ditujukan bagi masyarakat berpendapatan rendah, sehingga sumber dananya harus berasal dari yang paling murah, yaitu APBN langsung," jelas Sri Mulyani.

Inovasi Pembiayaan Kreatif

Ke depan, Kemenkeu akan terus mengembangkan inovasi pembiayaan kreatif bersama kementerian dan lembaga lain.

Tujuannya, agar pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat tetap berjalan tanpa membebani APBN secara berlebihan.

"Kami akan mengembangkan pembiayaan kreatif, sehingga disiplin fiskal tetap terjaga, tetapi tetap responsif dan mampu mendukung sektor lain selain perumahan," ujar Sri Mulyani.

Rapat ini turut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.

Bisnis.com, TANGERANG — PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) alias BCA menyatakan masih mengkaji tambahan insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) Bank Indonesia untuk program 3 juta rumah.

EVP Consumer Loan BCA Welly Yandoko menyebut bahwa BCA tetap berkomitmen menyalurkan pembiayaan hunian bagi masyarakat terlepas dari adanya insentif dari bank sentral.

“Kami belum bisa sampaikan secara detail karena dalam proses pengkajian atas adanya policy tersebut. Namun, apa pun itu, komitmen kami dalam menyalurkan KPR saat ini tidak melihat adanya insentif atau tidak,” katanya dalam acara BCA Expoversary 2025 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (20/2/2025).

Menurutnya, KPR saat ini menjadi salah satu jenis pembiayaan yang menopang pertumbuhan kredit konsumer BCA, sebagaimana halnya kredit kendaraan bermotor alias KKB.

Terkait program 3 juta rumah, dia menilai bahwa visi pemerintah itu memerlukan dukungan industri perbankan melalui fungsi intermediasi, sehingga berpengaruh terhadap kinerja.

Dia berharap agar kondisi perekonomian dalam negeri hingga persaingan likuiditas bank dapat membaik agar perbankan dapat menyukseskan program tersebut.

“Semoga ekonomi baik, tingkat likuiditas baik, sehingga kucuran KPR bank berjalan baik. Agar program 3 juta rumah bisa terbantukan,” tuturnya.

Sebelumnya, Direktur BCA Haryanto Budiman menargetkan penyaluran kredit BCA dapat bertumbuh pada kisaran 6% hingga 8% tahun ini. Angka tersebut juga menjadi pedoman alias guidance bagi tiap segmen kredit, tak terkecuali kredit konsumer.

“Kita sudah mencanangkan pertumbuhan kredit tahun ini itu di kisaran 6% sampai 8%. Itu menunjukkan bahwa kita juga ingin seluruh segmen tumbuh in line dalam hal ini, termasuk segmen konsumer,” katanya saat ditemui terpisah.

Per 2024 lalu, kredit konsumer BCA tumbuh 12,4% secara tahunan (YoY) menjadi Rp223,7 triliun. Pertumbuhan segmen konsumer ini didorong oleh KKB yang naik 14,8% hingga mencapai Rp65,3 triliun dan KPR yang tumbuh 11,2% (YoY) menjadi Rp135 triliun.

Diberitakan sebelumnya, Bank Indonesia memutuskan untuk menambah besaran insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial dari maksimal 4% menjadi 5% dari dana pihak ketiga perbankan.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa kebijakan tersebut akan mulai berlaku pada 1 April 2025 mendatang.

“Di antaranya besaran insentif KLM pada sektor perumahan, termasuk perumahan rakyat, dinaikkan secara bertahap dari Rp23 triliun menjadi sekitar Rp80 triliun,” katanya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Dia menjelaskan, kebijakan itu diambil demi mendukung program visi Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya di bidang perumahan.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pembiayaan Perusahaan Indonesia (APPI) menjelaskan sejumlah faktor utama yang harus diperhatikan agar masyarakat mudah mendapatkan pinjaman terkait pemberian kredit perumahan.

Hal ini mengingat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan dukungan terhadap program pemerintah mengenai penyediaan rumah bagi masyarakat luas, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program 3 juta hunian pada awal tahun 2025.

“Beberapa (faktor tersebut) di antaranya yaitu mengelola status di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), mempunyai kredibilitas, kemampuan untuk membayar pinjaman, memiliki jaminan, dan mempertimbangkan kondisi makro ekonomi dan industri,” ujar Ketua APPI Suwandi Wiratno dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, ada beberapa langkah nyata yang dapat ditempuh calon debitur agar lebih mudah mendapatkan pemberian kredit perumahan.

Pertama, dia mengingatkan agar masyarakat menjaga skor SLIK dengan memastikan pembayaran tepat waktu, sehingga tidak ada tunggakan maupun gagal bayar.

“Bagi yang belum familiar dengan SLIK, SLIK merupakan sebuah catatan atas informasi terkait riwayat debitur bank maupun lembaga keuangan lainnya. Catatan ini berupa informasi mengenai lancar atau tidak pembayaran atas pinjaman kredit debitur. Walaupun SLIK bukan penentu tunggal penyaluran kredit, sebagai calon penerima pinjaman, tetap penting untuk menjaga skor SLIK,” katanya.

Untuk memastikan debitur memenuhi kewajiban kredit tepat waktu, lanjutnya, maka masyarakat perlu mengambil keputusan finansial yang cerdas. Cara tersebut ialah menggunakan kredit dengan total maksimal cicilan per bulan sebesar 30 persen dari pendapatan bulanan yang diterima.

“Ketika kewajiban sudah selesai terpenuhi, debitur perlu mengecek status SLIK-nya dan mendapatkan surat pelunasan. Perlu diingat bahwa dibutuhkan waktu agar status SLIK dapat ter-update sesuai dengan status terakhir dari debitur,” ungkap Suwandi.

Perusahaan paylater disebut akan tetap berhati-hati dalam penyaluran kredit kepada calon debitur dengan tetap mengikuti penerapan manajemen risiko secara disiplin.

“Industri paylater akan terus berkomitmen untuk menyediakan pembiayaan bagi masyarakat Indonesia yang terjangkau dan terpercaya. Kami yakin bahwa peluang dan kebutuhan pembiayaan untuk kehidupan yang lebih baik akan terus bertumbuh, namun harus diimbangi dengan keputusan bijak dari pemberi kredit dan calon debitur,” ucap Ketua APPI.